Xcloud.id

Category: Beritajatim.com

  • Harmoni Idul Adha, PT CJI Serahkan 23 Hewan Kurban untuk Masyarakat Sekitar

    Harmoni Idul Adha, PT CJI Serahkan 23 Hewan Kurban untuk Masyarakat Sekitar

    Jombang (beritajatim.com) – Dalam semangat kebersamaan dan kepedulian sosial yang menjadi jiwa dari Hari Raya Idul Adha, PT CJI kembali menunjukkan komitmennya untuk hadir dan berbagi dengan masyarakat sekitar.

    Tahun ini, perusahaan yang berlokasi di Desa Jatigedong, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang itu menyerahkan sebanyak 23 ekor hewan kurban — terdiri dari 1 ekor sapi dan 22 ekor kambing — kepada warga desa di sekitar kawasan industri perusahaan.

    Penyerahan simbolis hewan kurban dilangsungkan pada Kamis, 5 Juni 2025, di pelataran Masjid CJ Islamic Center. Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai acara tersebut, yang turut dihadiri jajaran manajemen PT CJI, di antaranya Vice President Director Hwang Inseok, Administration Director Lee Inku, Associate Director Beny Effendy, Department Head GA & Safety Rudhik Siswanto, serta Section Chief GA External Wahyu Aries Setiawan.

    Dalam prosesi ini, Hwang Inseok secara langsung menyerahkan hewan kurban kepada para kepala desa dan perangkat desa setempat. Gestur ini bukan hanya menjadi simbol seremonial, tetapi juga menegaskan nilai kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sosial tempat mereka beroperasi.

    “Perayaan Idul Adha mengajarkan bahwa pengorbanan bukan hanya soal menyembelih hewan kurban, tetapi juga kepedulian sosial untuk saling berbagi,” ujar Wahyu Aries Setiawan dalam sambutannya.

    Ia menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) tahunan PT CJI, yang telah rutin dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi terhadap masyarakat yang selama ini telah mendukung keberlangsungan aktivitas perusahaan.

    Seluruh proses penyembelihan dan pembagian daging kurban diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat setempat, sebagai bentuk kepercayaan dan penghormatan terhadap adat dan kearifan lokal.

    Dengan semangat Idul Adha, PT CJI tidak sekadar menyalurkan bantuan. Lebih dari itu, perusahaan membangun jembatan emosional dan spiritual dengan warga, menegaskan bahwa relasi korporasi dan masyarakat haruslah berjalan beriringan dalam nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas. [suf]

  • Ketika Arumi Ikut Berjibaku Bersihkan Sampah di Pantai Gemah Tulungagung

    Ketika Arumi Ikut Berjibaku Bersihkan Sampah di Pantai Gemah Tulungagung

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Tim Penggerak PKK Jatim, Arumi Bachsin yang merupakan istri Plt Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak turun langsung ikut berjibaku membersihkan sampah di Pantai Gemah Tulungagung, Kamis (5/6/2025).

    Arumi bersama 750 orang relawan lingkungan, kelompok sadar wisata (pokdarwis) dan juga masyarakat Tulungagung menggencarkan gerakan menghentikan sampah plastik dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Indonesia 2025. Pantauan beritajatim.com, Arumi tampak memungut sampah demi sampah di kawasan Pantai Gemah.

    Pantai Gemah Tulungagung

    Kondisi Pantai Gemah Tulungagung memang tampak banyak terdapat sampah. Tak hanya sampah plastik, namun juga banyak potongan-potongan kayu.

    Bahkan, dua alat berat eskavator dan 10 truk sampah didatangkan langsung ke Pantai Gemah untuk memaksimalkan pembersihan pantai. Terutama sampah kayu yang merupakan sampah bawaan akibat hujan deras di Pantai Gemah.

    “Jadi, lokasi Pantai Gemah ini sengaja dipilih untuk peringatan Hari Lingkungan Hidup 2025. Ini karena kondisi pantai di sini memang butuh pembersihan, apalagi semalam juga ditambah dengan hujan deras dan membawa sampah kayu,” kata Arumi kepada wartawan.

    Tidak hanya itu, lokasi Pantai Gemah ini juga sempat viral beberapa waktu lantaran Pokdarwis setempat meminta bantuan untuk pembersihan pantai agar bisa menarik wisatawan datang ke Pantai Gemah.

    “Jadi, ini waktunya pas. Besok kan sudah mulai libur maka hari ini kita bersama-sama membersihkan Pantai Gemah. Sekaligus kita lihat kondisi riilnya di sini memang ada sampah plastik, ada baju juga, tapi yang paling banyak adalah puing kayu yang memang kiriman dari sungai dan hujan deras,” jelasnya.

    Kegiatan di Pantai Gemah Tulungagung

    Sementara itu, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur, Nurkholis menambahkan, dua hari yang lalu memang viral terkait kondisi Pantai Gemah yang kondisinya banyak terdapat sampah.

    “Oleh ibu Gubernur Jawa Timur, ini menjadi perhatian khusus. Beliau meminta kami dari DLH, Diskanla dan juga Disbudpar untuk mencari solusi,” tegasnya.

    “Maka kita paskan dengan Hari Lingkungan Hidup dan pas juga besok liburan, maka kita menggandeng banyak komunitas untuk ikut bersih-bersih pantai hari ini,” imbuhnya.

    Dia menjelaskan, banyaknya sampah kayu di Pantai Gemah dikarenakan faktor geografis pantai yang berada di teluk, sehingga saat musim hujan seperti ini, di bulan Juni dan Juli, sampah banyak yang mengarah ke laut dan bertumpuk di Pantai Gemah.

    “Solusinya adalah harusnya ada alat berat yang standby di sini. Ini kita datangkan untuk pembersihan hari ini. Dan, kita standby-kan 10 truk untuk mengangkut sampah-sampah plastik dan yang tidak bisa terurai untuk diangkut dibuang ke TPA,” tegasnya.

    Kegiatan di Pantai Gemah Tulungagung

    Di sisi lain, dalam kegiatan ini juga dilakukan penanaman pohon cemara udang. Total ada sebanyak 180 bibit tanaman cemara udang yang disumbangkan dan ditanam bersama. Selain itu, juga disumbangkan sebanyak 15 dropbox atau kotak sampah yang diberikan pada Pokdarwis Pantai Gemah. (tok/but)

  • Sapi Kurban dari Menteri Nusron Wahid: Berkah untuk Warga Pesantren Al Ghozali 2 Jombang

    Sapi Kurban dari Menteri Nusron Wahid: Berkah untuk Warga Pesantren Al Ghozali 2 Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Di bawah rindangnya pohon mangga di halaman Pondok Pesantren Al Ghozali 2 Bahrul Ulum, Desa Tampingmojo, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, seekor sapi limosin tampak berdiri tenang, Kamis (5/6/2025).

    Warna tubuhnya putih kehitaman, dengan postur kekar seberat 4 kuintal. Sesekali ekornya berayun, mengusir lalat yang mengganggu, sembari melenguh panjang—seolah tahu dirinya membawa pesan besar dari ibu kota.

    Sapi itu bukan hewan kurban biasa. Ia datang dari Jakarta, mewakili perhatian seorang pejabat negara: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid.

    Sapi itu diserahkan secara simbolis oleh Haris Kurniawan Waluyo Adi, Kasi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor ATR/BPN Jombang, kepada pengasuh pondok, Agus H. AR Jauharuddin Alfatih—akrab disapa Gus Rudin.

    “Sapi ini jenis limosin, beratnya sekitar 400 kilogram. Semoga bermanfaat bagi warga sekitar pondok,” ujar Haris usai penyerahan.

    Bagi Gus Rudin, kiriman ini bukan sekadar daging kurban, melainkan bukti nyata bahwa masyarakat akar rumput masih mendapat perhatian dari para pemimpin di atas. “Mudah-mudahan menjadi tanda bahwa masyarakat di bawah masih diperhatikan oleh bapak-bapak yang di atas, termasuk Pak Menteri Nusron Wahid. Saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Nusron,” ujarnya.

    Rencananya, sapi tersebut akan disembelih pada Jumat (6/6/2025), dan dagingnya dibagikan kepada warga Desa Tampingmojo. Bukan hanya sebagai wujud ibadah, tetapi juga sebagai pengikat silaturahmi dan penguat solidaritas sosial di tengah masyarakat.

    Lewat satu ekor sapi kurban, hadir harapan dan pengingat: bahwa kebaikan bisa datang dari siapa saja, dan perhatian dari pemimpin—sekalipun jauh di pusat kekuasaan—dapat menyejukkan hati masyarakat di kampung halaman. [suf]

  • Imbas Kasus Kredit Fiktif BRI, Layanan Dispendukcapil Ponorogo Sempat Tutup

    Imbas Kasus Kredit Fiktif BRI, Layanan Dispendukcapil Ponorogo Sempat Tutup

    Ponorogo (beritajatim.com) – Suasana tak biasa tampak pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Ponorogo. Pelayanan publik tiba-tiba dihentikan meski jam kerja belum berakhir atau belum sampai pukul 14.00 WIB, tetapi ada keterangan tutup. Pihak dinas menyebut sistem terganggu, tetapi dugaan publik mengarah pada tekanan psikologis pegawai yang terseret pusaran kasus kredit fiktif BRI Unit Pasar Pon.

    Penutupan mendadak memancing protes warga yang sudah mengantre sejak pagi. Banyak di antara mereka kecewa, karena pulang tanpa hasil. Padahl dokumen kependudukan yang diurus bersifat mendesak.

    “Saya antre dari pagi hanya untuk memperbaiki Kartu Keluarga karena ada coretan. Tiba-tiba layanan ditutup, katanya jaringan bermasalah,” keluh Muhamad Aklam Fitri, salah satu warga, Kamis (5/6/2025).

    Keresahan kian meningkat setelah beredar kabar beberapa pegawai Disdukcapil sebelumnya menghadap Bupati Sugiri Sancoko. Mereka diduga tertekan lantaran proses hukum terkait verifikasi data kependudukan dalam pengajuan kredit bodong yang kini ditangani Kejaksaan Negeri Ponorogo.

    Untuk menenangkan situasi, Sekretaris Daerah Ponorogo, Agus Pramono, turun langsung ke lokasi. Dia menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah aparatur sipil di ruang sekretaris dinas demi memastikan pelayanan segera pulih.

    “Pelayanan tetap berjalan. Semua verifikator sudah kembali ke tempatnya,” kata Agus usai pertemuan.

    Agus membantah kabar boikot layanan. Dirinya menegaskan, layanan sempat terhenti bukan karena alasan teknis, melainkan karena pegawai dilanda ketakutan jika proses verifikasi yang mereka jalankan kembali menyeret mereka ke ranah hukum.

    “Orang yang menghadapi masalah hukum biasanya stres. Itulah yang terjadi. Mereka bukan mogok, hanya takut ketika verifikasi mereka kemudian dipermasalahkan,” jelasnya.

    Pada hari yang sama, Kepala Disdukcapil Ponorogo, Herry Sutrisno, tidak terlihat di kantor. Pegawai tidak tahu menahu alasan atasannya tidak masuk kantor. Namun, Sekda menyatakan bahwa yang bersangkutan absen karena sakit.

    Sekda memastikan pelayanan Disdukcapil kembali normal sesuai jam kerja dan meminta masyarakat tak khawatir mengurus dokumen kependudukan. Pemerintah daerah akan mengawal proses hukum kasus kredit fiktif tanpa mengorbankan hak warga atas layanan administrasi. (end/but)

  • Mas Rusdi Sampaikan Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2025

    Mas Rusdi Sampaikan Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2025

    Pasuruan (beritajatim.com) – Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, menyampaikan nota pengantar rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2025. Penyampaian dilakukan di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan pada Kamis (5/6/2025).

    Dalam forum tersebut, Mas Rusdi – sapaan akrab Bupati Pasuruan – menjelaskan bahwa penyusunan perubahan KUA-PPAS merujuk pada dokumen perubahan RKPD tahun 2025. Dokumen tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2025.

    “Penyusunan dilakukan dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial,” ungkap Mas Rusdi. Ia menambahkan bahwa kebijakan anggaran mengacu pada prinsip money follows program, hanya untuk program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

    Bupati menegaskan bahwa setiap alokasi anggaran harus mendukung fungsi pelayanan publik secara efektif. “Kami ingin program yang dianggarkan bukan hanya karena rutinitas, tapi karena dampaknya yang nyata,” tegasnya.

    Pendapatan daerah pada perubahan KUA-PPAS tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 4,56 triliun. Angka ini naik Rp 748 miliar dibanding target awal sebesar Rp 3,81 triliun.

    Pendapatan tersebut terdiri dari pajak daerah sebesar Rp 672 miliar dan retribusi daerah Rp 385 miliar. Selain itu, ada pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah sebesar Rp 5 miliar dan pendapatan lain-lain sebesar Rp 107 miliar lebih.

    Sementara itu, pendapatan transfer diproyeksikan mencapai Rp 2,88 triliun. Terdiri dari transfer pemerintah pusat sebesar Rp 2,71 triliun dan transfer dari pemerintah daerah lain sebesar Rp 166 miliar lebih.

    Total belanja yang direncanakan dalam perubahan KUA-PPAS mencapai Rp 4,30 triliun. Belanja itu mencakup belanja operasi sebesar Rp 3,10 triliun dan belanja modal lebih dari Rp 517 miliar.

    Dalam struktur anggaran tersebut terdapat defisit sebesar Rp 248 miliar yang akan ditutup dengan pembiayaan netto dari Silpa tahun 2024. Rencana penerimaan pembiayaan sebesar Rp 250 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp 1 miliar lebih.

    Mas Rusdi berharap pembahasan perubahan KUA-PPAS 2025 ini dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu. “Dengan mengucap bismillah, saya harap seluruh pihak bisa bekerja sama hingga mendapatkan hasil terbaik,” pungkasnya. (ada/but)

  • Hari Keempat, Bocah Tenggelam di Sungai Bengawan Solo Gresik Belum Ditemukan

    Hari Keempat, Bocah Tenggelam di Sungai Bengawan Solo Gresik Belum Ditemukan

    Gresik (beritajatim.com) – Memasuki hari keempat pencarian terhadap Ahmada Ainun Haq (9), bocah asal Desa Dukunanyar, Kecamatan Dukun, Gresik, yang dilaporkan tenggelam di Sungai Bengawan Solo, tim gabungan masih belum menemukan titik terang.

    Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya, Nanang Sigit, menjelaskan bahwa pencarian dilakukan secara intensif oleh lima Search and Rescue Unit (SRU) air yang menyisir sepanjang aliran Bengawan Solo, Kamis (5/6/2025).

    “SRU pertama dan kedua menyisir sisi kanan dan kiri sungai menggunakan perahu karet sejauh 2,06 kilometer hingga Bendungan Gerak Sembayat (BGS),” ujar Nanang.

    Dari titik BGS, SRU ketiga melanjutkan penyisiran hingga Jembatan Sembayat sejauh 11,8 kilometer, lalu dilanjutkan oleh SRU keempat ke wilayah Randuboto dengan jarak 8,5 kilometer. Terakhir, SRU kelima menyisir dari Randuboto hingga muara sungai, menempuh jarak 19,5 kilometer.

    Nanang menambahkan, pada lokasi-lokasi tertentu yang dicurigai menjadi tempat korban tersangkut, perahu melakukan manuver khusus untuk menciptakan gelombang air dengan harapan bisa mengangkat benda dari dasar sungai.

    “Selain SRU air, kami juga mengerahkan SRU darat untuk memantau daerah sekitar lokasi kejadian dan wilayah BGS,” jelasnya.

    Tim SAR juga aktif menyebarluaskan informasi tenggelamnya korban kepada warga sekitar, agar masyarakat turut membantu dengan melaporkan bila menemukan tanda-tanda keberadaan korban.

    Operasi pencarian ini melibatkan puluhan personel dari berbagai instansi, seperti Kantor SAR Kelas A Surabaya, BPBD Gresik, BPBD Provinsi Jatim, SAR MTA, SAR Pangkah, Satpolairud Gresik, Polsek dan Koramil Dukun, Jasa Tirta, MDMC Gresik, serta SAR Surabaya.
    Kronologi Kejadian:

    Diketahui, korban Ahmada Ainun Haq meninggalkan rumah setelah sarapan pada Sabtu (31/5) pukul 06.00 WIB. Namun hingga sore hari, ia belum kembali. Pihak keluarga yang khawatir kemudian dibantu warga melakukan pencarian di sekitar DAS Bengawan Solo.

    Pada keesokan harinya, Minggu (1/6), pencarian menemukan jejak kaki dan sepasang sandal yang diduga milik korban di tepi sungai. Berdasarkan temuan tersebut, diduga kuat korban terpeleset dan jatuh ke sungai.

    Hingga berita ini ditulis, pencarian masih terus dilakukan. [dny/but]

  • Forkopimda Sidoarjo Dukung Program Presiden, Pemkab Bantu 300 Ton Benih Jagung

    Forkopimda Sidoarjo Dukung Program Presiden, Pemkab Bantu 300 Ton Benih Jagung

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Sinergi Forkopimda Sidoarjo untuk mewujudkan program Presiden Prabowo, Bupati Sidoarjo H. Subandi, Kapolresta Sidoarjo Kombes Christian Tobing, Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo, Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo Roy Rovalino Herudiansyah serta Wakil Ketua DPRD Sidoarjo H. Kayan melakukan kegiatan panen raya jagung serentak di Desa Pangkemiri, Kecamatan Tulangan Jumat (5/6/2025). Panen raya jagung dilahan seluas setengah hektar tersebut adalah kali kedua dilakukan Polresta Sidoarjo.

    Bupati Sidoarjo H. Subandi mengatakan Pemkab Sidoarjo terus mensupport program swasembada pangan nasional. Sinergi bersama akan dilakukan untuk mewujudkannya. Pemkab Sidoarjo juga menyediakan bantuan benih jagung kepada para petani. Kali ini 300 ton benih jagung diberikan kepada kelompok tani Desa Pangkemiri Tulangan.

    “Ini tadi kita memberikan bibit jagung 300 ton, mudah-mudahan ini menajdi support mewujudkan swasembada pangan di Kabupaten Sidoarjo,” ucapnya.

    Sementara itu, Kapolresta Sidoarjo Kombes Christian Tobing juga menegaskan komitmennya untuk mewujudkan swasembada pangan nasional di Kabupaten Sidoarjo. Ia dan jajarannya akan terus mengawal prosesnya. Klinik tani yang dibentuknya akan melakukan pendampingan dan edukasi kepada para petani.

    “Mulai dari awal proses pelaksanaannya, penyalurannya, itu yang betul-betul harus kita awasi dan kita jaga agar petani tidak sampai merugi,” terangnya.

    Kapolres menambahkan upaya untuk meningkatkan prosentase poduksi pertanian akan dilakukannya. Lahan-lahan tidur akan disulapnya menjadi lahan produktif. Selain itu ia akan menggandeng perusahaan untuk mewujudkan swasembada pangan.

    Diungkapkannya ada 330 hektar lahan pertanian yang ditanami jagung. Sedangkan lahan pertanian yang ditanami padi seluas 15 ribu hektar. Rata-rata hasil panennya mencapai 9 ton perhektarnya.

    “Ini semua sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo yang diimplementasikan bapak Kapolri dan jajaran Polda Jawa Timur, kemudian supporting luar biasa dari bapak Kapolda Jatim kepada kami yang ada di Sidoarjo yang memberikan bantuan berupa pupuk, bibit dan kerjasama dengan Jaffa Comfeed dan teman-teman yang berkecimpung didunia pertanian,” urainya. [isa/beq]

  • Pihak FIP UM Bantah Tuduhan Labeli Lapak Baca Mahasiswa Sebagai Menyesatkan

    Pihak FIP UM Bantah Tuduhan Labeli Lapak Baca Mahasiswa Sebagai Menyesatkan

    Malang (beritajatim.com) – Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Malang (UM) membantah tuduhan melabeli lapak baca mahasiswa sebagai penyebar buku menyesatkan. Wakil Dekan I FIP UM, Dr. Sri Wahyuni, M.Pd., menegaskan pembubaran kegiatan tersebut dilakukan semata karena tidak ada izin resmi dan melibatkan peserta dari luar kampus.

    Sri Wahyuni memberikan klarifikasi saat dikonfirmasi beritajatim.com pada Kamis (5/6/2025) terkait kontroversi pembubaran lapak baca kolaboratif di area FIP UM.

    “Karena tidak ada izin dari pimpinan yang berwenang, dan yang melaksanakan kegiatan banyak dari orang luar kampus,” jelasnya.

    Ketika ditanya soal tuduhan bahwa pihak kampus menyebut lapak baca itu “menyesatkan”, Sri Wahyuni mengaku terkejut dan membantah langsung.

    “Waduh… siapa yang bilang seperti itu?” tuturnya.

    Ia menjelaskan bahwa pihak kampus tidak menuduh komunitas penyelenggara secara langsung. Pihak fakultas hanya bersikap waspada setelah menemukan flyer-flyer berisi konten yang dianggap menyesatkan yang pernah ditempel di lingkungan FIP.

    “Kami tidak menuduh mereka. Kami menyampaikan bahwa ada flyer-flyer menyesatkan yang pernah ditempel di lingkungan kami. Jadi kami sedang berhati-hati. Siapapun yang tidak berizin kami anggap ilegal,” tambah Sri Wahyuni.

    Ia juga menyampaikan bahwa isi flyer itu sudah menjadi urusan internal fakultas dan tengah ditangani pihak berwenang. Selain itu, pihaknya tidak memiliki catatan resmi atas komunitas yang menggelar lapak baca tersebut.

    “Siapa komunitas itu, sepertinya kami tidak punya komunitas itu,” jelasnya.

    Menurutnya, menggelar kegiatan tanpa izin resmi dan melibatkan pihak eksternal merupakan pelanggaran aturan kampus.

    “Dengan tidak dimintai izin dan menggelar kegiatan tanpa izin sebenarnya sudah menyalahi aturan kami,” tegasnya.

    Sri Wahyuni berharap agar informasi yang beredar bisa bersifat seimbang dan didasarkan pada bukti, bukan hanya pengakuan sepihak.

    “Mas harus mencari bukti bentuk kegiatannya, tidak hanya basis pengakuan ya mas. Supaya imbang, tidak hanya berbasis pengaduan,” ujarnya.

    Sementara itu, Bedul, mahasiswa Fakultas Sastra UM yang hadir sebagai pengunjung lapak, mengungkapkan pengalamannya saat kegiatan dibubarkan. Ia merasa heran karena dosen yang datang justru mempertanyakan izin kegiatan dan menyatakan kegiatan itu bisa menyebarkan buku terlarang.

    “Aku lagi baca buku ekologi, tiba-tiba ada dosen datang. Kirain mau ikutan diskusi, eh malah tanya-tanya dan mengusir,” ujarnya.

    Bedul menyayangkan sikap pembubaran yang terkesan kasar, apalagi tujuan lapak baca adalah untuk mendukung literasi dan inklusivitas.

    Peristiwa ini memunculkan perdebatan tentang batasan antara pengawasan kampus terhadap kegiatan mahasiswa dan kebebasan berekspresi. Di satu sisi, kampus menegaskan pentingnya prosedur izin demi keamanan dan ketertiban, sementara di sisi lain mahasiswa berharap ruang kampus tetap terbuka untuk gerakan literasi yang inklusif. [dan/beq]

  • Fraksi PDIP Desak Transparansi Rincian Belanja Pendidikan dan Kesehatan di Laporan APBD Jatim 2024

    Fraksi PDIP Desak Transparansi Rincian Belanja Pendidikan dan Kesehatan di Laporan APBD Jatim 2024

    Surabaya (beritajatim.com) – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Jawa Timur mendesak adanya transparansi lebih besar dalam belanja sektor pendidikan dan kesehatan, menyusul evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024. Catatan ini disampaikan dalam pendapat akhir fraksi yang dibacakan Kamis (5/6/2025).

    “Tidak tersedia laporan rinci realisasi belanja pendidikan dan kesehatan dalam dokumen keuangan daerah. Akibatnya, kita tidak bisa memverifikasi apakah alokasi minimal 20 persen untuk pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan benar-benar terealisasi,” ujar juru bicara Fraksi PDIP DPRD Jatim, Dewanti Rumpoko.

    Dewanti menilai, keterbukaan data realisasi belanja sektoral wajib menjadi perhatian serius sebelum pengesahan APBD 2025. Menurutnya, transparansi ini bukan hanya soal akuntabilitas, tetapi juga hak publik untuk mengetahui bagaimana anggaran digunakan.

    “Ini harus dan wajib disampaikan sebelum pengesahan APBD 2025 mendatang. Agar alokasi yang diberikan pada belanja sektoral transparan dan bisa dipahami,” tegasnya.

    Selain menyoroti masalah transparansi anggaran, Fraksi PDIP juga mengkritisi stagnasi angka kemiskinan dan pengangguran. Berdasarkan data Maret 2024, angka kemiskinan masih berada di angka 10,13 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 5,13 persen.

    “Kami mendorong penataan ulang program penanggulangan kemiskinan berbasis data spasial yang lebih akurat per desa dan kelurahan,” kata Dewanti.

    Ia menjelaskan, penggunaan peta kemiskinan akan membantu pemerintah merancang intervensi yang lebih tepat sasaran. Upaya tersebut diyakini akan lebih efektif dalam mengurangi ketimpangan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Sebagai bagian dari solusi, Fraksi PDIP juga mengusulkan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp250 miliar. Dana tersebut diusulkan untuk memperkuat program padat karya produktif, pelatihan vokasi, hingga pemberdayaan UMKM di berbagai wilayah Jawa Timur.

    “Langkah ini strategis untuk menurunkan kemiskinan dan pengangguran dalam dua tahun ke depan,” tegasnya.

    Pada bagian akhir pernyataannya, Fraksi PDIP menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh komisi DPRD Jatim yang telah menyusun laporan pertanggungjawaban secara komprehensif.

    “Laporan tersebut memberikan gambaran nyata tentang kondisi dan tantangan yang dihadapi pemerintah provinsi dalam menjalankan tugasnya dan menjadi landasan bagi sikap fraksi, khususnya sikap Fraksi PDIP,” pungkas Dewanti. [asg/beq]

  • Bupati Pacitan Minta Sholat Iduladha Digelar di Kawasan Wisata Pantai Pancer Dorr

    Bupati Pacitan Minta Sholat Iduladha Digelar di Kawasan Wisata Pantai Pancer Dorr

    Pacitan (beritajatim.com) – Pelaksanaan Sholat Iduladha 1446 Hijriah di Kabupaten Pacitan tahun ini akan sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah daerah mengarahkan agar sholat hari raya umat Islam tersebut turut digelar di kawasan wisata Pantai Pancer Dorr, tepatnya di halaman parkir Masjid Apung.

    Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Pacitan, Ali Basit. Ia menjelaskan bahwa meskipun ada arahan dari Bupati untuk menggelar Sholat Iduladha di Pancer Dorr, lokasi tersebut bukan merupakan pusat kegiatan resmi seperti di Masjid Agung Darul Falah.

    “Bupati hanya meminta agar diadakan Sholat Iduladha di Pancer Dorr, tapi tidak dipusatkan. Itu bukan pusat kegiatan seperti di Masjid Agung biasanya,” ujar Ali saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kamis (5/6/2025).

    Terkait alasan pemindahan sebagian pelaksanaan sholat ke kawasan wisata, Ali menyatakan belum mengetahui secara pasti pertimbangan dari Bupati.

    “Kalau pertimbangan Bupati pastinya saya tidak tahu, Mas. Beliau hanya minta untuk diadakan Sholat Ied di Pancer,” jelasnya.

    Rencananya, jamaah yang akan mengikuti Sholat Iduladha di kawasan Masjid Apung Pancer Dorr berasal dari kalangan santri Pondok Pesantren Tremas dan masyarakat sekitar. Petugas imam dan khatib pun akan diambil dari pondok pesantren tersebut.

    “Yang utama jamaahnya dari santri pondok, termasuk masyarakat sekitar. Petugasnya juga dari Pondok Tremas,” pungkas Ali.

    Sementara itu, pelaksanaan Sholat Iduladha di Masjid Agung Darul Falah tetap akan berlangsung seperti biasanya, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. [tri/beq]