Xcloud.id

Category: Beritajatim.com

  • Pemkab Magetan Ubah Skema Bantuan Bunda Kasih, Bakal Disalurkan dalam Bentuk Uang Tunai

    Pemkab Magetan Ubah Skema Bantuan Bunda Kasih, Bakal Disalurkan dalam Bentuk Uang Tunai

    Magetan (beritajatim.com) — Pemerintah Kabupaten Magetan melalui Dinas Sosial Magetan resmi mengubah skema penyaluran bantuan sosial Bunda Kasih. Program yang ditujukan untuk merawat para lanjut usia (lansia) ini sebelumnya menyalurkan bantuan dalam bentuk makanan harian, namun akan diubah menjadi bantuan uang tunai mulai tahun 2025.

    Program Bunda Kasih yang diluncurkan pada 27 September 2019 telah menyasar 325 lansia pada 2024 lalu, dan diperluas hingga hampir 400 penerima manfaat pada 2025 ini. Perubahan skema ini dilakukan karena penyaluran dalam bentuk makanan dinilai tidak lagi efektif dan efisien.

    “Awalnya kan memang ditunjuk warung atau wali untuk memberikan makanan pada para lansia setiap hari. Namun, setelah beberapa tahun berjalan, ternyata kurang efektif,” terang Kepala Dinas Sosial Magetan, Parminto Budi Utomo.

    Dengan skema baru ini, para lansia akan menerima bantuan uang tunai sebesar Rp300.000 yang langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima. Mereka bisa mengambilnya sendiri atau didampingi oleh wali.

    “Jadi, bantuan uang Rp300.000 ini akan kami berikan langsung lewat rekening penerima manfaat. Kemudian, bisa diambil sendiri oleh penerima manfaat, atau diambil didampingi oleh walinya,” terangnya.

    Perubahan ini masih dalam tahap penyusunan regulasi. Pemerintah berharap skema baru ini lebih tepat guna dan dapat meningkatkan manfaat bantuan secara langsung bagi lansia.

    “Ini masih proses perubahan regulasi ya. Kami harapkan dengan skema ini, bantuan bisa lebih bermanfaat. Karena, lansia kita ternyata lebih suka jika bantuan tersebut langsung berupa uang bukan berupa makanan,” tambah Parminto.

    Meski cakupan penerima terus meningkat, program Bunda Kasih hingga kini masih belum menjangkau seluruh lansia sebatang kara di wilayah Magetan. [fiq/kun]

  • PA Sumenep: Gugatan Cerai dari Pihak Istri di 2025 Meningkat

    PA Sumenep: Gugatan Cerai dari Pihak Istri di 2025 Meningkat

    Sumenep (beritajatim.com) – Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Sumenep mencatat lonjakan gugatan cerai dari pihak istri selama lima bulan pertama tahun 2025. Berdasarkan data resmi, hingga Mei 2025, tercatat 810 perkara perceraian didaftarkan, dengan 525 di antaranya merupakan cerai gugat yang diajukan oleh istri. Angka ini menunjukkan dominasi perempuan sebagai penggugat cerai di Sumenep.

    Ketua PA Sumenep, Moh. Jatim, menyampaikan bahwa tren ini mengalami pergeseran dibandingkan dengan pola perceraian beberapa tahun lalu, di mana pihak suami lebih sering mengajukan cerai talak.

    “Walaupun fenomena ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Sumenep. Di kota-kota lain juga terjadi hal yang sama. Lebih banyak istri yang menggugat cerai dibanding suami,” ujarnya, Rabu (11/6/2025).

    Selama tahun 2024, total perkara perceraian yang diputus hakim sebanyak 1.422 kasus, dengan cerai talak sebanyak 455 dan cerai gugat sebanyak 967. Sementara pada 2025, dari 810 perkara yang masuk hingga Mei, sebanyak 565 perkara telah diputus, terdiri dari 189 cerai talak dan 376 cerai gugat.

    Menurut Moh. Jatim, tidak semua perkara yang didaftarkan akan berakhir di persidangan. Beberapa kasus bisa diselesaikan melalui mediasi atau pencabutan gugatan sebelum proses persidangan selesai. “Jumlah perkara yang didaftarkan cukup banyak. Tetapi tidak semuanya diputus. Ada yang dicabut gugatannya, jadi batal bercerai. Ada juga yang bisa selesai melalui mediasi,” terangnya.

    Ia memperkirakan angka perceraian tahun ini akan melebihi total perkara pada 2024. “Artinya kalau data sampai Mei saja sudah lebih dari 800 gugatan yang didaftarkan, maka sampai Desember akan jauh di atas 1.000 perkara. Bisa-bisa bulan depan saja sudah mencapai 1.000 perkara yang didaftarkan,” ujarnya.

    Dari analisis yang dilakukan PA Sumenep, penyebab utama gugatan perceraian masih berkutat pada persoalan ekonomi. Banyak kasus diajukan karena suami tidak memenuhi kewajiban memberi nafkah, atau memberikan nafkah namun jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan keluarga. “Pertamanya masih mencoba sabar, kemudian sabar lagi, sabar lagi. Lama-lama tidak kuat dan akhirnya mengajukan gugatan perceraian,” tambahnya.

    Pergeseran dominasi penggugat cerai ini dinilai sebagai refleksi dari meningkatnya keberanian dan kesadaran perempuan untuk memperjuangkan haknya ketika menghadapi ketimpangan dalam kehidupan rumah tangga. [tem/beq]

  • 79 Kepala Desa di Sidoarjo Akan Habis Masa Jabatan di 2026, Bupati Subandi Desak Pemerintah Pusat Terbitkan Regulasi Pilkades

    79 Kepala Desa di Sidoarjo Akan Habis Masa Jabatan di 2026, Bupati Subandi Desak Pemerintah Pusat Terbitkan Regulasi Pilkades

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Tahun 2026, sebanyak 79 kepala desa di Kabupaten Sidoarjo masa jabatannya akan berakhir. Sedangkan sampai saat ini belum ada turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) dan juga peraturan menterinya terkait Pilkades.

    Menyikapi hal demikian, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pun mulai mempersiapkan beberapa hal terkait pelaksanaan Pilkades serentak. Mulai menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

    “Saya instruksikan kepada Asisten dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk segera konsultasi ke provinsi dan bersurat ke pusat, langsung ke Mendagri agar proses pengawalan PP dan Permennya dipercepat,” ucap Bupati Sidoarjo, Subandi Rabu (11/6/2025).

    Bupati berencana jika sampai tiga bulan kedepan belum ada kejelasan, dirinya akan menghadap ke Mendagri untuk meminta waktu audensi. Setelah PP dan Permen selesai, kita tinggal susun Peraturan Daerah (Perda). Target saya, Perda bisa selesai dalam dua bulan.

    “Apabila seluruh proses regulasi selesai tepat waktu, pelaksanaan rangkaian tahapan Pilkades tepat waktu juga. Dimana rangkaian pilkades dalam kurun waktu enam bulan harus running,” harapnya.

    Subandi menjelaskan bahwa presiden juga menginstruksikan visi dan misi pemerintah yang dijalankan oleh kepala desa dan mengingatkan pentingnya peran kepala desa dalam menjalankan visi dan misi Presiden, termasuk program-program strategis seperti peluncuran Koperasi Merah Putih beberapa waktu lalu. “Jika kepala desa tidak dilantik di tahun 2026, maka tidak akan bisa melaksanakan visi dan misi presiden,” paparnya. (isa/kun)

  • Dari Orang Sakit, Pendapatan Dinkes dan RSUD Bojonegoro tahun 2024 Capai Rp406 Miliar

    Dari Orang Sakit, Pendapatan Dinkes dan RSUD Bojonegoro tahun 2024 Capai Rp406 Miliar

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Empat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Bojonegoro pada tahun anggaran 2024 menerima pendapatan sebesar Rp406,7 miliar. Sumber pendapatan dari biaya pengobatan orang sakit itu terbanyak dari RSUD dr Sosodoro Djatikoesoemo.

    Sesuai data laporan pelaksanaan APBD Dinas Kesehatan tahun 2024, pendapatan Dinas Kesehatan sepanjang tahun lalu sebesar Rp13,2 miliar. Kemudian RSUD dr Sosodoro Djatikoesoemo sebesar Rp274,9 miliar, RSUD Padangan sebesar Rp69,7 miliar, RSUD Sumberrejo sebesar Rp38,3 miliar, dan RSUD Kepohbaru sebesar Rp10,4 miliar.

    “Sumber pendapatan dari Dinas Kesehatan ini dari Puskesmas dan Labkesda,” ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bojonegoro, Ninik Susmiati, Rabu (11/6/2025).

    Semua pendapatan yang diperoleh itu dikelola sendiri oleh masing-masing rumah sakit. Sebab, kata Ninik, semua RSUD di Bojonegoro sudah menerapkan sistem Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD RSUD). “(Pendapatan itu) tetap jadi PAD. Dihitung in out, tidak disetor,” jelasnya.

    Sementara Direktur RSUD dr Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro Ani Pudjiningrum saat dikonfirmasi terkait penggunaan terbesar anggaran di RSUD Bojonegoro melalui ponsel pintarnya belum memberikan tanggapan hingga berita ini ditulis dan diunggah. [lus/kun]

  • Jembatan di Lamongan Ambles Digerus Aliran Sungai, Roda Empat Dilarang Melintas

    Jembatan di Lamongan Ambles Digerus Aliran Sungai, Roda Empat Dilarang Melintas

    Lamongan (beritajatim.com) – Jembatan penghubung di Dusun Tambar, Desa Sidokumpul, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, ambles akibat tergerus aliran sungai yang meningkat drastis. Peristiwa ini terjadi pada Selasa malam (10/6/2025) setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut selama beberapa hari terakhir.

    Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lamongan, Joko Raharto, mengatakan peningkatan debit air sungai menyebabkan bagian bawah konstruksi jembatan terkikis, hingga akhirnya ambles.

    “Jembatan yang ambles ini disebabkan debit air sungai yang meningkat drastis, akibat tingginya curah hujan beberapa hari belakangan,” kata Joko, Rabu (11/6/2025).

    BPBD Lamongan telah mengirimkan tim ke lokasi kejadian untuk meninjau langsung kondisi jembatan. Sebagai langkah antisipasi kecelakaan, kendaraan roda empat atau lebih dilarang melintas di atas jembatan tersebut untuk sementara waktu.

    “Demi keselamatan, untuk sementara jembatan kami tutup untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Sedangkan untuk roda dua masih bisa melintas,” ujarnya.

    Selain menangani jembatan ambles, BPBD juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menanggulangi tanggul sungai yang longsor (sliding) di Dusun Keplak, Desa Kacangan, Kecamatan Modo. Kejadian ini dipicu oleh luberan air sungai yang menyebabkan struktur tanggul terkikis.

    Distribusi logistik kedaruratan dan sarana prasarana untuk penanganan darurat telah dilakukan oleh BPBD bersama Dinas PU Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, Forkopimcam, serta Pemerintah Desa setempat.

    “Harapan kami tentu agar tanggul sudah kembali aman, jika sewaktu-waktu terjadi hujan lagi, sehingga bisa menyelamatkan lahan pertanian dari dampak yang lebih parah,” ucap Joko. [fak/beq]

  • Kritik Penyegelan Minimarket, DPRD Surabaya: Sudah Bayar Pajak, Kok Masih Harus Bayar Jukir Resmi?

    Kritik Penyegelan Minimarket, DPRD Surabaya: Sudah Bayar Pajak, Kok Masih Harus Bayar Jukir Resmi?

    Surabaya (beritajatim.com) — Sekretaris Komisi C DPRD Surabaya, Alif Iman Waluyo mengkritisi langkah Wali Kota Eri Cahyadi yang menyegel sejumlah lahan parkir minimarket karena tidak menyediakan juru parkir (jukir) resmi.

    Dia menilai kebijakan tersebut justru membebani pelaku usaha yang sudah patuh membayar pajak parkir. “Ada pajak parkir yang ditarik dari pelaku usaha, tapi yang harus nyediakan dan menggaji jukirnya juga pelaku usaha. Kalau enggak, tokonya bisa disegel. Ini kan membebani,” ujar Alif, Rabu (11/6/2025).

    Menurut Alif, pelaku usaha seperti jaringan minimarket Alfamart dan Indomaret telah menjalankan kewajiban pajaknya kepada pemerintah kota Surabaya. Namun kini justru dibebani lagi untuk menggaji jukir resmi, padahal mereka tidak memiliki kendali penuh atas kondisi lapangan yang seringkali dikuasai oleh jukir liar.

    Alif menyebut, pengusaha tidak punya daya untuk melawan praktik jukir liar yang diduga kerap dilindungi oknum tertentu. Dalam kondisi seperti ini, justru pemerintah harus hadir, bukan malah memberikan tekanan lebih besar kepada pelaku usaha.

    “Tidak punya daya untuk melawan preman parkir. Jadi kebijakannya malah membebankan pengusaha. Jangan ditekan pengusahanya, mereka penyumbang PAD,” tegasnya.

    Alif menyatakan bahwa niat Pemkot untuk menertibkan parkir memang baik. Namun cara dan pendekatan yang diambil seharusnya lebih adil dan tidak kontraproduktif.

    “Tujuannya baik, tapi caranya ya ndak gitu lah. Harus ada kejelasan peran dan tanggung jawab. Ini menyangkut tiga hal sekaligus pemerintah kota, pemilik gerai, juru parkir (baik dari ormas atau warga setempat), dan juga masyarakat pengguna parkir,” katanya.

    Dia juga mendorong Dinas Perhubungan dan Satpol PP untuk segera turun ke lapangan untuk memverifikasi titik-titik pelaku usaha tidak hanya minimarket yang telah membayar pajak parkir namun tetap diganggu praktik jukir liar. Alif menyebut ini sebagai langkah penting untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

    “Dinas terkait harus turun, melakukan cek mana yang bayar pajak parkir tapi masih ada parkir liar. Jangan sampai pengusaha jadi korban kebijakan yang tidak konsisten,” tegas politisi muda dari Fraksi Gerindra itu.

    Komisi C DPRD Surabaya, lanjutnya, akan mengkaji lebih lanjut dasar kebijakan penyegelan tersebut dan mengundang dinas terkait untuk menjelaskan arah regulasi secara komprehensif. “Penataan sistem parkir di Surabaya harus dilakukan dengan cara yang tidak hanya tegas, tapi juga berpihak dan berkeadilan,” tandas Alif.[asg/kun]

  • Penertiban PKL, Bupati Pamekasan: Mendesak dan Dilematis

    Penertiban PKL, Bupati Pamekasan: Mendesak dan Dilematis

    Pamekasan (beritajatim.com) – Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang membuka lapak di area terlarang, menjadi sebuah kebutuhan mendesak yang tidak bisa diabaikan, sekalipun hal tersebut dinilai cukup dilematis.

    Hal tersebut disampaikan Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman saat apel penertiban PKL di sepanjang Jl Jokotole, di sisi timur Arek Lancor Pamekasan, Rabu (11/6/2025). Dihadiri sejumlah instansi berbeda, di antaranya Satpol-PP, Dinas Perhubungan, Diskop UKM Naker, TNI-Polri, serta beberapa instansi lainnya.

    “Penertiban PKL ini merupakan kebijakan dilematis, satu sisi kita ingin ekonomi masyarakat tumbuh, sisi lainnya tata ruang kota dan ketertiban umum juga menjadi kebutuhan mendesak yang tidak bisa diabaikan,” kata Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman.

    Selain itu pihaknya menilai jika keberadaan PKL di area terlarang dapat merusak wajah kota, dan tentunya mengganggu ketertiban umum. “Karena itu, penertiban ini harus dilakukan secara berkala demi menciptakan ketertiban dan kenyamanan di Pamekasan,” ungkapnya.

    “Perlu digarisbawahi jika penataan ini bukan semata-mata untuk menyingkirkan PKL, tetapi demi menciptakan suasana kota lebih nyaman, bersih dan layak huni. Sehingga penertiban ini kita lakukan dengan mengedepankan prinsip dialog dan kemanusiaan, bukan dengan kekerasan,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga menyampaikan tiga indikator penting untuk mewujudkan kota maju dan sejahtera. “Tiga indikator ini mencakup kenyamanan kota, keberlanjutan lingkungan, serta peningkatan ekonomi,” sambung Kiai Kholil.

    “Kenyamanan kota bisa terwujud dengan menciptakan ruang publik yang kayak, infrastruktur memadai, serta akses transportasi yang mudah. Keberlanjutan lingkungan dapat terlihat dengan pengelolaan air dan sampah serta ruang terbuka hijau agar kota tetap bersih dan sehat, sedangkan peningkatkan ekonomi dengan mendorong hadirnya pusat bisnis yang menarik, pengembangan pariwisata, serta menarik investasi,” jelasnya.

    Namun untuk menarik minat investor tidak cukup hanya dengan modal infrastruktur, tetapi juga harus dibarengi dengan stabilitas dan kondusivitas yang menjadi syarat mutlak. “Jangan harap investor datang jika tiap hari selalu gaduh, sehingga kita harus hidup damai dengan sesama maupun semua pihak,” imbuhnya.

    “Selain sektor ekonomi dan tata kota, penting juga bagi kita untuk membangun aspek seni dan budaya lokal agar tetap berkembang sesuai etika sosial masyarakat. Sehingga kita juga harus menyiapkan destinasi wisata representatif dan memperkuat budaya lokal yang menjadi kebanggaan kita, hal ini penting menarik wisatawan sekaligus menjaga identitas Pamekasan,” tegasnya.

    Tidak hanya itu, pihaknya juga meminta agar penataan PKL dilakukan rutin dan memastikan mereka tidak membuka lapak di area terlarang, tentunya dengan tetap mengedepankan komunikasi yang baik antara petugas dengan PKL.

    “Kita ingin penataan ini berjalan tanpa kegaduhan dengan tetap mengedepankan pendekatan komunikasi kolaboratif dan humanis, jangan sampai ada adu fisik yang merugikan semua pihak. Dan kami harap penataan ini menjadi titik awal menciptakan kota yang maju, tertib, bersih dan membanggakan bagi Pamekasan,” pungkasnya. [pin/kun]

  • Geopark Bojonegoro Mulai Diverifikasi Tim VGN Menuju UNESCO Global Geopark

    Geopark Bojonegoro Mulai Diverifikasi Tim VGN Menuju UNESCO Global Geopark

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kedatangan Tim Verifikasi Geopark Nasional (VGN) dalam rangka revalidasi Geopark Bojonegoro sebagai langkah awal menuju status UNESCO Global Geopark (UGGp). Penyambutan berlangsung di Rumah Dinas Bupati Bojonegoro, Selasa (10/6/2025), dipimpin langsung oleh Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah.

    Tim VGN dijadwalkan melakukan proses revalidasi hingga Sabtu (14/6/2025), dengan melibatkan sejumlah pihak nasional dan daerah, termasuk perwakilan Kementerian ESDM, Kementerian PPN/Bappenas, Bappeda Provinsi Jawa Timur, Forum Geopark Jawa Timur, pengelola Geopark Bojonegoro, serta jajaran OPD setempat.

    Dalam sambutannya, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menjelaskan bahwa sejak tahun 2017, Pemkab Bojonegoro telah menjalankan kolaborasi lintas sektor serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Geopark Bojonegoro.

    “Upaya tersebut ditujukan agar geopark menjadi destinasi wisata edukatif sekaligus mendorong ekonomi lokal berbasis pelestarian alam dan budaya,” katanya, Rabu (11/6/2025).

    Setyo Wahono menegaskan bahwa Geopark Bojonegoro memiliki potensi kuat melalui struktur geologi seperti antiklin dan kekayaan budaya lokal yang unik. Bupati berharap hasil revalidasi ini dapat menjadi salah satu rekomendasi untuk pengakuan dari UNESCO.

    “Kami juga meminta masukan dari tim verifikator demi penyempurnaan pengelolaan geopark ke depan, dengan prinsip partisipatif dan berkelanjutan demi mewujudkan Bojonegoro yang lebih Bahagia, Makmur dan Membanggakan,” imbuhnya.

    Sementara Ketua Tim Asesor Geopark Nasional, Hanang Samodra, menyatakan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana Geopark Bojonegoro masih memegang teguh prinsip geopark nasional. Ia menyebut bahwa standar penilaian nasional hampir setara dengan yang diterapkan UNESCO.

    “Validasi dilakukan melalui observasi lapangan serta telaah data pendukung, dan hasilnya diharapkan memberi dampak positif serta membuka peluang untuk penilaian internasional,” ujarnya.

    Sementara Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bojonegoro sekaligus General Manager Geopark Bojonegoro, Kusnandaka Tjatur Prasetijo, menambahkan bahwa Bojonegoro kini memiliki fasilitas Pusat Informasi Geologi (PIG) sebagai sarana edukasi publik dan promosi geopark.

    “Wilayah Geopark Bojonegoro mencakup seluruh wilayah administratif kabupaten, dan menjadi satu-satunya geopark di Indonesia yang mengangkat tema petroleum dan gas,” terangnya.

    Geopark Bojonegoro saat ini memiliki 16 geosite, 3 biosite, dan 8 cultural site yang tersebar di berbagai lokasi. Di antaranya adalah Petroleum Wonocolo, Kayangan Api, Kedung Lantung, dan struktur Antiklin untuk geosite unggulan. Sementara itu, agrowisata Belimbing, Penangkaran Rusa Malo, dan kawasan hutan jati menjadi andalan biosite. Sedangkan untuk budaya, terdapat Kampung Samin, Wayang Thengul, Tari Thengul, dan seni Tayub.

    Untuk memperkuat promosi, Pemkab Bojonegoro akan menggelar Festival Geopark pada akhir Juni 2025. Acara ini akan dikolaborasikan dengan Bojonegoro Wastra Batik Festival pada 18–21 Juni sebagai upaya memperkenalkan potensi Geopark Bojonegoro secara luas serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan warisan geologi.

    Dengan berbagai potensi dan dukungan yang ada, Geopark Bojonegoro diharapkan segera mendapat pengakuan sebagai UNESCO Global Geopark dan menjadi kebanggaan baru Kabupaten Bojonegoro di tingkat dunia. [lus/kun]

  • Sabotase di Gunung Bromo, Papan Berpaku Ditemukan di Area Wisata

    Sabotase di Gunung Bromo, Papan Berpaku Ditemukan di Area Wisata

    Probolinggo (beritajatim.com) – Wisata Gunung Bromo dihebohkan dengan temuan benda tajam menyerupai “ranjau” paku yang tertancap di kawasan Lautan Pasir, tepatnya di area yang biasa dilintasi kendaraan wisata jenis jeep. Temuan tersebut langsung memicu keprihatinan dari para pelaku wisata dan kini tengah diselidiki oleh Polsek Sukapura.

    Kabar itu bermula dari sebuah video yang viral di media sosial sejak pagi hari. Dalam video tersebut terlihat papan kayu dengan beberapa paku menancap, seolah-olah sengaja ditanam untuk merusak ban kendaraan.

    Dampaknya pun langsung terasa—beberapa jeep wisata mengalami ban bocor, membuat operasional terganggu dan wisatawan tertunda perjalanannya.

    Menanggapi hal itu, Kapolsek Sukapura AKP Ardhi Bita Kumala menyatakan bahwa pihaknya segera turun ke lokasi setelah menerima laporan.

    “Kami lakukan pemeriksaan ke lokasi setelah mendapat informasi dari video yang beredar. Ditemukan enam buah paku berukuran sekitar 8 cm, tertancap pada papan dan tertanam di pasir,” ujarnya melalui pesan singkat.

    Lokasi penemuan berada di area parkir jeep Savana, jalur yang menuju Lembah Watangan, salah satu titik favorit wisatawan. Dugaan sementara, benda tersebut sengaja diletakkan untuk mengganggu aktivitas wisata.

    “Kami akan menyelidiki siapa pelaku penanaman paku ini. Saat ini kami juga koordinasi dengan TNBTS dan komunitas pelaku wisata untuk meningkatkan patroli bersama,” tambah Ardhi.

    Pihak Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) pun turut menanggapi temuan ini. Hendra Widjanarko, Kasi Humas TNBTS, menyampaikan bahwa pihaknya menyerahkan kasus tersebut kepada kepolisian.

    “Petugas kami dan Polsek Sukapura telah meninjau lokasi bersama. Barang bukti berupa papan berpaku sudah diamankan dan dibawa ke Polsek,” jelas Hendra.

    Insiden ini memunculkan kekhawatiran akan adanya sabotase terhadap sektor wisata, terlebih Bromo dikenal sebagai salah satu destinasi unggulan Jawa Timur.

    Para pelaku wisata meminta agar kejadian ini tidak dianggap sepele, mengingat ancaman terhadap keselamatan pengunjung maupun kerugian ekonomi yang ditimbulkan. Penelusuran masih berlangsung, dan aparat berjanji akan mengungkap dalang di balik aksi membahayakan tersebut. (ada/kun)

  • Kota Probolinggo Tanam 2.000 Bibit Gaharu, Mulai Langkah Menuju Kampung Gaharu Nusantara

    Kota Probolinggo Tanam 2.000 Bibit Gaharu, Mulai Langkah Menuju Kampung Gaharu Nusantara

    Probolinggo (beritajatim.com) – Sebanyak 2.000 bibit pohon gaharu ditanam di Kota Probolinggo sebagai langkah awal pembentukan Kampung Gaharu Nusantara. Gerakan ini menyatukan upaya pelestarian lingkungan dengan pengembangan potensi ekonomi jangka panjang berbasis konservasi.

    Ketua panitia kegiatan bertajuk Ayo Sahabat Konservasi Tanam dan Rawat Gaharu Nusantara, Antoni Sofyan, mengatakan inisiatif ini merupakan bagian dari strategi nasional memperkuat instrumen ekonomi lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2017 dan Permen LH/BPLH Nomor 2 Tahun 2025.

    “Ini bukan sekadar gerakan tanam pohon, tapi juga tonggak untuk menjadikan Probolinggo sebagai pusat konservasi gaharu berskala nasional. Target jangka panjangnya adalah menanam hingga 2 juta pohon gaharu di berbagai titik wilayah kota,” kata Antoni.

    Seluruh proses penanaman dicatat secara digital dengan metode geo-tagging guna menjamin transparansi dan akuntabilitas. Antoni menyebut, langkah ini diharapkan menjadi identitas baru Kota Probolinggo sekaligus daya tarik publik terhadap potensi gaharu di wilayah ini.

    Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, menyatakan bahwa kawasan Perumahan Kerinci di Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, kini menjadi lokasi percontohan sekaligus simbol resmi lahirnya Kampung Gaharu Nusantara.

    “Dengan penanaman 2.000 bibit gaharu hari ini, kita memulai sejarah baru. Di kota ini sudah ada lebih dari 300 pelaku usaha gaharu yang siap mendukung tumbuhnya ekosistem ekonomi berbasis konservasi,” ujarnya.

    Menurut Aminuddin, posisi strategis Probolinggo sebagai kota transit dan pelabuhan ekspor-impor sangat mendukung pengembangan industri gaharu. Pemerintah daerah bahkan telah menyiapkan satu gedung khusus sebagai pusat kegiatan bisnis gaharu ke depan.

    “Investasi tidak selalu harus berupa uang. Menanam gaharu juga bentuk investasi nyata untuk masa depan. Ini bagian dari komitmen kami mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan warga,” pungkasnya. [ada/beq]