Xcloud.id

Category: Beritajatim.com

  • Ayah Penyanyi Cilik Banyuwangi Ditangkap Kasus Judi Online

    Ayah Penyanyi Cilik Banyuwangi Ditangkap Kasus Judi Online

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Ayah dari penyanyi cilik populer Banyuwangi Farel Prayoga ditangkap polisi akibat kasus judi online. Tersangka JS yang telah diamankan oleh polisi kini mendekam di rumah tahanan Polresta Banyuwangi.

    Kasatreskrim Polresta Banyuwangi, Kompol Komang Yogi Arya Wiguna membenarkan penangkapan tersangka JS tersebut. Dia mengaku, statusnya juga sudah ditetapkan menjadi tersangka.

    “Tersangka kami tangkap karena kasus judi online. JS kini kami tahan di Mapolresta Banyuwangi,” kata Komang, Rabu (11/6).

    Komang menjelaskan, tersangka ditangkap pada Selasa (10/6). Menurut pengakuannya, JS memang telah lama diintai oleh pihak berwajib. Tersangka JS diketahui bermain judi online jenis Mahyong ketika tengah menjaga toko kelontong di Desa Kepundungan, Srono.

    Saat diperiksa oleh polisi dari ponsel tersangka memang benar ditemukan bukti permainan, bekas transaksi dan percakapan judi online.

    “Dari pengakuannya tersangka sudah beberapa bulan ini aktif bermain judi online. Alasannya untuk mengisi waktu luang ketika menjaga toko kelontong,” jelasnya.

    Kasus judi online, terang Komang, menjadi perhatian serius. Selama sebulan terakhir Satreskim Polresta Banyuwangi mengamankan 5 tersangka kasus serupa. Kelimanya namun tidak terkait dengan kasus judi online Joko Suyoto.

    “Jika dilihat dalam beberapa periode terakhir ada 5 tersangka kasus judi online. Ini indikasi menandakan bahwa aktivitas judi online di Banyuwangi cukup tinggi,” terangnya.

    Polisi hingga kini masih melakukan pendalaman. Dalam kasus ini, tersangka JS diketahui dijerat dengan pasal 330 KUHP tentang perjudian dengan ancaman pidana kurungan paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 25 juta.

    “Kami jerat dengan pasal tentang perjudian 303 KUHP. Namun tidak menutup kemungkinan juga kami dalami terkait UU ITE nya,” tegas Komang Yogi.

    Sementara kuasa hukum Joko Suyoto, Charisma Adilaga Sugiyanto menambahkan, bila tersangka menghormati proses hukum yang dilakukan anggota kepolisian. Melihat alat bukti, kuasa hukum masih akan melakukan analisa untuk mengambil langkah praperadilan untuk penetapan tersangkanya atau penangguhan penahanannya.

    “Sementara itu langkah hukum yang kami akan siapkan,” pungkas Charisma. [tar/ian]

  • Wabup Jember: Tidak Ada yang Memberitahu Saya Bupati ke Amerika

    Wabup Jember: Tidak Ada yang Memberitahu Saya Bupati ke Amerika

    Jember (beritajatim.com) – Djoko Susanto, Wakil Bupati Jember, Jawa Timur, mengaku tahu kepergian Bupati Muhammad Fawait ke Amerika Serikat dari media massa. Sama sekali tidak ada pemberitahuan dari siapapun soal posisi Bupati Fawait di Amerika Serikat.

    “Sampai hari ini tidak ada pemberitahuan kalau Bupati sedang bepergian ke luar negeri, baik itu dari Bupati sendiri maupun dari Sekretaris Daerah,” kata Djoko saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, di kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Rabu (11/6/2025).

    Bupati Fawait mengantongi izin Menteri Dalam Negeri Tito untuk mempresentasikan research paper dalam kegiatan North American Productivity Workshop (NAPW) XII, di Arlington, Negara Bagian Virginia, 8-15 Juni 2025.

    Hermanto Rohman, pengajar Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember mengatakan, Wabup Djoko memiliki kewenangan atributif. “Kalau bupati berhalangan sementara, tugasnya akan dijalankan wakil bupati. Tidak perlu surat, karena kewenangan atributif,” katanya.

    Djoko sepakat, pemerintahan Jember tidak boleh dibiarkan tanpa kepemimpinan tertinggi. “Cuma problemnya, saya tidak bisa berkomentar karena tidak diberitahukan secara layak, baik oleh Bupati maupun Sekda (jika Bupati Fawait berada di Amerika Serikat),” katanya.

    “Tentu kalau cara-cara kedinasan, ya Bupati kalau meninggalkan tempat, seharusnya memberitahukan: ‘Eh, Pak Djoko, saya mau ke luar negeri, tolong ya kantornya dijaga”. Atau kalau tidak sempat, mestinya Sekda memberitahukan,” kata Djoko.

    Djoko sempat memanggil Pejabat Sekretaris Daerah Jupriono dan Inspektur Ratno Cahyadi Sembada untuk meminta penjelasan siang tadi. Namun ternyata dua pejabat tersebut sedang berada di luar kota.

    Hal ini semakin membuat Djoko heran. “:Kalau memang betul Bupati hari ini di luar negeri, mereka pergi ke luar kota ini atas perintah siapa atau atas izin siapa? Ini kan hal-hal yang menyedihkan. Seharusnya tidak terjadi hal-hal seperti ini. Mari kita bekerja itu sesuai sesuai dengan aturan yang ada,” katanya.

    “Ini urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan itu ya urusan administrasi. Urusan administrasi itu ya urusan persuratan, urusan tulis-menulis. Jadi bukan urusan ngerumpi,” kata Djoko.

    Sebelumnya, Pejabat Sekda Jember Jupriono mengatakan, semua sudah diurus sesuai prosedur oleh Bagian Tata Pemerintahan. “Yang jelas semua mekanisme sudah dilalui, dan posisi-posisi tugas berjalan seperti biasa. Kita taat norma dan pemerintah atasan,” katanya.

    Persoalan ini semakin mempertegas perselisihan antara Bupati Fawait dan Wabup Djoko Susanto sejak dilantik pada 20 Februari 2025. Dalam beberapa kali kesempatan, Djoko tidak pernah dilbatkan dalam diskusi pengambilan keputusan. Bahkan dalam dua kali sidang paripurna DPRD Jember, Fawait lebih suka menugaskan Sekretaris Daerah untuk hadir mewakilnya daripada menugasi Djoko. [wir]

  • Ketahanan Pangan di Sidoarjo, Polsek Taman Lakukan Pengecekan Lahan Hidroponik

    Ketahanan Pangan di Sidoarjo, Polsek Taman Lakukan Pengecekan Lahan Hidroponik

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Dalam upaya mendukung program pemerintah terkait ketahanan pangan yang dicanangkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan arahan Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing, Polsek Taman melakukan pengecekan terhadap progres pemanfaatan lahan kosong untuk penanaman sayuran hidroponik di Desa Pertapanmaduretno, Kecamatan Taman.

    Kegiatan ketahanan pangan Polresta Sidoarjo Polda Jawa Timur pada Rabu (11/6/2025) ini menyasar lokasi lahan milik warga bernama Ayuni di RT 03 RW 01 Desa Pertapanmaduretno. Lahan pekarangan yang dimanfaatkan Ayuni untuk menanam berbagai jenis sayuran menggunakan metode hidroponik, sebagai bagian dari program ketahanan pangan bergizi yang melibatkan partisipasi langsung warga setempat.

    Pengecekan ini dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Desa Pertapanmaduretno, Aiptu Sudarmadi, bersama pemilik lahan. Mereka memantau secara langsung kondisi pertumbuhan tanaman serta perkembangan proyek secara keseluruhan.

    “Dari hasil pengecekan menunjukkan bahwa tanaman hidroponik yang dibudidayakan Ibu Ayuni di lokasi tersebut tumbuh dengan baik dan dalam kondisi sehat,” ucap Aiptu Sudarmadi.

    Sudarmadi menyebutkan program ini diharapkan dapat terus berjalan secara berkelanjutan, serta menjadi inspirasi bagi warga lainnya untuk turut memanfaatkan lahan kosong guna mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan gizi keluarga.

    “Polsek Taman akan terus mendukung serta mengawal pelaksanaan program-program berbasis pemberdayaan masyarakat yang selaras dengan kebijakan pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan lokal,” terangnya. (isa/kun)

  • Wakil Ketua DPRD Jember Kritik Watak Oportunis Birokrasi

    Wakil Ketua DPRD Jember Kritik Watak Oportunis Birokrasi

    Jember (beritajatim.com) – Widarto, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyebut birokrasi cenderung berwatak oportunis. Ini yang membuat kepala daerah harus berhati-hati.

    Hal ini disampaikan Widarto, dalam acara diskusi publik Cangkruk dan Berpikir (Cangkir) bertema reformasi birokrasi, yang digelar Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (11/6/2025).

    “Saya masih merenungi, apakah memang itu seharusnya atau itu watak yang keliru. Saya melihatnya birokrasi itu sangat oportunis. Kalau bahasa kasarnya, menjilatnya luar biasa,” kata pria yang juga menjabat Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Jember ini.

    Birokrasi cenderung menyenangkan pimpinan kendati keliru. “Disuruh apa saja padahal salah, ya ‘siap laksanakan pimpinan’. Padahal tahu kalau itu salah,” kata Widarto.

    Di sinilah Widarto menilai perlunya kepemimpinan yang tidak saja kuat, tapi juga konsisten dan memberikan keteladanan. “Karena watak birokrasi tidak berani menentang, maka kalau pemimpinnya keliru mengambil kebijakan, akan dilaksanakan saja,” katanya.

    Widarto menyarankan pemimpin pemerintahan yang terpilih melalui proses politik seperti bupati untuk berhati-hati jika tidak memiliki latar belakang birokrasi. Mereka akan mudah ditelikung birokrat yang telah berpuluh-puluh tahun bekerja menggeluti bidang yang sama.

    “Bupati kadang-kadang tidak detail membaca semuanya. Kalau tidak hati-hati, kita bisa yang keliru. Karena apa? Prinsip dari birokrasi tadi: wataknya oportunis, pokoknya Bapak senang. Itu yang terjadi,” kata Widarto.

    Widarto melihat integritas birokrasi berbanding lurus dengan proses politik elektoral. “Tidak mungkin ada birokrasi yang berintegritas sebagaimana yang kita cita-citakan selama politiknya masih transaksional,” katanya.

    Pemimpin politik yang terpilih melalui proses transaksional akan berimbas pada pemilihan pejabat saat berkuasa. Pejabat dipilih pada akhirnya melalui proses transaksi dan bukan sistem merit, dan ini terus merembet hingga tingkatan birokrasu terbawah. “Maka jangan harapkan soal integritas,” kata Widarto.

    Widarto berharap mentalitas birokrasi bisa dikembalikan pada semangat pelayanan. “Siapapun ASN yang bekerja di organisasi perangkat daerah pelayanan harus betul-betul berjiwa melayani. Jadi jangan pernah menempatkan ASN yang tidak punya mental melayani di Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial,” katanya.

    Sementara itu, lanjut Widarto, ASN yang punya gagasan inovatif, jejaring yang bagus, komunikasi yang baik, dan daya pemasaran yang kuat hendaknya ditempatkan di OPD yang menjadi sumber pendapatan daerah.

    “Contoh, Dinas Pariwisata, Disperindag, Dinas Pendapatan Daerah. Ini harus orang-orang yang punya inovasi, yang punya kemampuan marketing,” kata Widarto. [wir]

  • BUMdes se-Blitar Akan Banjir Duit, Ini Penyebabnya

    BUMdes se-Blitar Akan Banjir Duit, Ini Penyebabnya

    Blitar (beritajatim.com) – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Kabupaten Blitar akan menerima suntikan dana yang cukup besar pada tahun 2025 ini. Hal ini terjadi karena 20 persen dari total dana desa harus dianggarkan untuk BUMDes.

    Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Blitar, Bambang Dwi Purwanto menyebut bahwa 20 persen dari dana desa harus digunakan untuk sektor ketahanan pangan melalui BUMDes.

    Hal itu sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan. Keputusan ini menegaskan bahwa paling sedikit 20% Dana Desa harus dialokasikan untuk mendukung program ketahanan pangan.

    “Untuk kegiatan ketahanan pangan yang langsung berhubungan dengan ketahanan pangan itu sendiri, sesuai dengan surat kementerian untuk pembibitan, untuk obat, untuk pupuk yang seperti itu,” ungkap Bambang Dwi Purwanto, Rabu (11/06/2025).

    Jumlah BUMDes di Kabupaten Blitar sendiri mencapai 220 unit. Artinya pada tahun 2025 ini, 220 BUMDes tersebut akan menerima suntikan dana yang cukup besar yang berasal dari Dana Desa (DD).

    Sementara anggaran Dana Desa Tahun 2025 untuk Kabupaten Blitar sebesar Rp.239,4 miliar. Dengan jumlah tersebut artinya setiap desa kemungkinan besar akan menerima dana desa kurang lebih Rp.1 miliar rupiah, di mana dari nilai itu 20 persennya akan dialokasikan untuk BUMDes.

    “Tidak ada penambahan atau pengurangan dana desa, namun hanya penggunaannya yang semakin diatur seperti itu,” tegasnya.

    Dana desa sendiri dicairkan sebanyak 2 periode, pada periode pertama 60 persen pencairan. Sementara pada tahap kedua ada 40 persen dari pagu masing-masing dana desa. (owi/ian)

  • Dishub Kota Kediri Gencarkan Sosialisasi Zero ODOL, Penindakan Dimulai Juli 2025

    Dishub Kota Kediri Gencarkan Sosialisasi Zero ODOL, Penindakan Dimulai Juli 2025

    Kediri (beritajatim.com) – Sebagai upaya mewujudkan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) pada 2025, Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Perhubungan intensif melakukan pengawasan terhadap angkutan barang bermuatan berlebih dan melampaui dimensi. Pada Rabu (11/6), Dinas Perhubungan bersama tim gabungan dari Polres Kediri Kota, Jasa Raharja, dan UPT Terminal Tamanan mendatangi sejumlah perusahaan angkutan untuk melakukan sosialisasi langsung.

    Kepala Dinas Perhubungan Kota Kediri, Didik Catur, mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. “Untuk hari ini kegiatannya masih bersifat sosialisasi. Dalam kegiatan ini kita juga lakukan pengecekan kendaraan angkutan barang apakah melakukan pelanggaran ODOL atau tidak,” tuturnya.

    Didik menjelaskan, sosialisasi akan berlangsung selama 30 hari ke depan. Setelah itu, perusahaan angkutan barang diberi waktu satu bulan untuk mematuhi aturan dan melakukan perbaikan. “Setelah bulan Juni, kita bersama tim gabungan akan turun ke jalan. Nantinya kita akan melakukan pemeriksaan surat atau dokumen angkut seperti surat KIR, dan lainnya,” jelasnya.

    Kasat Lantas Polres Kediri Kota, AKP Affandy Dwi Takdir, menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan sosialisasi secara masif dengan pendekatan persuasif, memberikan informasi, serta himbauan langsung kepada pengemudi dan pemilik usaha angkutan barang.

    “Dalam bulan Juni ini masih kita berikan toleransi untuk melakukan perubahan bentuk ke aslinya. Selanjutnya kita lakukan tahap peringatan di tanggal 1–13 Juli dan di tanggal 14–31 Juli kita lakukan tahap penindakan dalam bentuk tilang dan akan kita amankan kendaraan yang melanggar untuk diubah ke bentuk aslinya,” jelasnya.

    AKP Affandy juga mengungkapkan bahwa data kecelakaan lalu lintas Polres Kediri Kota menunjukkan adanya kasus kecelakaan yang melibatkan truk atau angkutan ODOL. Ia pun menghimbau para pengemudi untuk memastikan kendaraannya tidak dalam kondisi over dimension atau overloading.

    “Dengan membawa kendaraan tersebut tentunya sangat membahayakan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Jadi kita harus menghormati semua pengguna jalan yang lain agar semua selamat dalam berkendara,” tegasnya.

    Salah satu pemilik usaha jasa angkutan barang, Erik Sutanto, mengaku sangat mendukung sosialisasi ini. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menekan angka kecelakaan dan mencegah kerusakan jalan akibat kendaraan bermuatan berlebih.

    “Dimensi dan muatan kendaraan yang tidak sesuai spek yang sudah ditentukan pemerintah rawan menyebabkan kecelakaan dan merusak jalan. Saya sangat mendukung dan berharap kegiatan ini bisa rutin diadakan,” ujarnya. [nm/beq]

  • Sengketa Tanah Wakaf di Jatim Meningkat

    Sengketa Tanah Wakaf di Jatim Meningkat

    Jember (beriajatim.com) – Sengketa tanah wakaf di Jawa Timur meningkat. Kantor Badan Pertanahan Nasional Jatim membentuk Laskar Wakaf untuk menangani sertifikasi tanah wakaf.

    “Dari 3,7 juta bidang tanah yang belum bersertifikat, 200 ribu adalah tanah wakaf. Sekarang dinamika permasalahan sengketa tanah wakaf agak meningkat. Bagaimana caranya mengakhiri? Kemarin kita bentuk Laskar Wakaf,” kata Kepala BPN Wilayah Jatim Asep Heri, dalam sosialisasi program strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, do Hotel Royal, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (11/6/2025).

    Penangan sertifikasi tanah wakaf ini sudah disampaikan Asep kepada para ulama di Jatim. “Wakaf ini dulu manajemennya adalah manajemen lillahi taala (ikhlas karena Tuhan). Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu,” kata Asep.

    Keyakinan ini yang kemudian membuat pemberi wakaf enggan membuat akta wakaf, karena tak ingin pahala terkurangi. “Orang tua kita menjaga ketulusan. keikhlasan. Jadi manajemennya lillahi taala, tidak ada tulisan, tidak dibuatkan akta ikrar wakaf,” kata Asep.

    Namun perkembangan zaman membuat tanah wakaf membutuhkan bukti tertulis. “Kita bikin satu gerakan namanya sensus dari masjid ke masjid, dari musala ke musala. Melakukan pendataan. Habis pendataan kita mengadakan pemberkasan. Habis pemberkasan baru mengadakan pendaftaran,” kata Asep.

    Proses ini membutuhkan kehadiran Laskar Wakaf. “Di dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 9 diperbolehkan partisipasi masyarakat menjadi salah satu anggota dalam rangka membantu satuan tugas pengumpul data fisik maupun pengumpul data hukum,” kata Asep. Dia berharap dengan adanya Laskar Wakaf di Jember, sertifikasi tanah wakaf bisa dipercepat.

    Sementara itu, anggota DPR RI Komisi II Muhammad Khozin mengabarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember memberikan hibah Rp 10 miliar tahun ini dan Rp 15 miliar tahun depan kepada Badan Pertanahan Nasional Jember. “Ini terbesar dibandingkan pemerintah daerah lain,” katanya.

    “Itu tujuannya untuk melakukan percepatan sertifikasi wakaf, PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), dan layanan pertanahan lainnya. Jadi kalau sampai 2026 masih ada lembaga masjid, musala, taman pendidikan Quran, pesantren yang belum tersertifikasi, itu bukan hanya kebangetan itu sangat kebangetan, karena programnya disupport anggaran,” kata Khozin.[wir]

  • Dua Kelurahan Zero Stunting, Pemkot Mojokerto Tunjukkan Hasil Nyata

    Dua Kelurahan Zero Stunting, Pemkot Mojokerto Tunjukkan Hasil Nyata

    Mojokerto (beritajatim.com) – Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto dalam menanggulangi stunting membuahkan hasil nyata. Sejak akhir 2024, dua kelurahan, yakni Meri dan Purwotengah, berhasil mencapai status zero stunting. Capaian ini menjadi bukti keseriusan Pemkot dalam percepatan penurunan stunting secara berkelanjutan.

    Hal tersebut disampaikan Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, saat mengikuti Penilaian Kinerja Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting secara daring yang digelar Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Jawa Timur, Rabu (11/6/2025).

    “Dari 18 kelurahan, prevalensi stunting tertinggi ada di Kelurahan Kedundung sebesar 2,10 persen. Namun, ini sebanding dengan jumlah penduduknya yang paling banyak dibandingkan kelurahan lain. Sedangkan terendah ada di Kelurahan Kauman, hanya 1,02 persen,” ungkapnya.

    Ning Ita, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa angka stunting di Kota Mojokerto mengalami penurunan signifikan dalam lima tahun terakhir berdasarkan data EPPBGM. Tahun 2020 tercatat sebesar 7,71 persen, lalu turun menjadi 4,84 persen pada 2021, 3,12 persen pada 2022, 2,04 persen pada 2023, dan menyentuh angka 1,54 persen pada 2024.

    “Bahkan hingga April 2025, prevalensi turun lagi menjadi 1,47 persen. Penurunan ini didukung oleh sistem pemantauan digital berbasis aplikasi Gayatri, yang merekam data kesehatan dari posyandu, puskesmas hingga rumah sakit. Selain itu, ada lebih dari 1.600 kader motivator yang aktif mengawasi 20–30 rumah di setiap wilayah,” katanya.

    Pemkot Mojokerto juga melakukan analisis menyeluruh mulai dari pemetaan kelompok sasaran, evaluasi program tahun sebelumnya, hingga penetapan seluruh kelurahan sebagai lokus percepatan penurunan stunting (PPPS). Dari sisi anggaran dan kelembagaan, keterlibatan OPD juga meningkat signifikan.

    Jika pada 2022 hanya 10 OPD yang terlibat, maka pada 2025 jumlahnya meningkat menjadi 19 OPD dengan total 179 subkegiatan yang terintegrasi. Tak hanya itu, berbagai inovasi lokal juga digagas untuk mempercepat penurunan stunting, di antaranya Gempa Genting (Segenggam Sampah Gawe Anak Stunting), Canting Gula Mojo (Cegah Stunting Gerak Unggul Pemberdayaan Masyarakat), Berkate Pak Miang (Kader Asman Toga & Akupresur Peduli ASI Eksklusif), Pasupati (Peduli Stunting & Pertumbuhan Balita Terintegrasi), Gemulai (Gerakan Pemantauan Ibu Hamil & Bayi), Jarik Linting (Jaringan Kelompok Peduli Balita Stunting), dan Gentala (Gerakan Tuntaskan Stunting Melalui Layanan Terintegrasi).

    “Ini menjadikan data kita valid dan kondisi lapangan bisa terpantau secara langsung. Kami optimis prevalensi stunting bisa terus ditekan hingga mendekati nol persen,” pungkasnya. [tin/beq]

  • Mbak Wali Apresiasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Miliki Peran Penting Membentuk Karakter Anak Kota Kediri

    Mbak Wali Apresiasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Miliki Peran Penting Membentuk Karakter Anak Kota Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati mengapreasi tenaga pendidikan dan kependidikan yang telah memberikan kontribusi bagi pendidikan di Kota Kediri. Hal itu disampaikan dalam acara Apresiasi Dedikasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan IGTKI PGRI Kecamatan Pesantren. Acara berlangsung di Gedung Kelurahan Bawang, Rabu (11/05/2025). Pada acara ini, Wali Kota Kediri juga menyerahkan tali asih kepada 13 orang pendidik dan tenaga kependidikan IGTKI Kecamatan Pesantren yang purna tugas.

    “Saya sampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan. Bapak Ibu yang ada di sini adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang bekerja tidak pernah lelah dan penuh dedikasi. Bapak Ibu di sini punya peran penting dalam mendidik, membimbing serta membentuk anak-anak kita,” ujarnya.

    Mbak Wali mengungkapkan tenaga pendidikan dan kependidikan yang purna tugas ini telah mengabdikan diri bertahun-tahun dalam dunia pendidikan khususnya di Kecamatan Pesantren. Perjalanan panjang yang dilalui adalah kontribusi besar yang tidak ternilai harganya. Pengabdian yang telah dilakukan akan terus menginspirasi guru-guru muda untuk melanjutkan perjuangan ini. Demi mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun karakter generasi masa depan.

    “Mereka ini punya peran besar dalam membentuk karakter anak-anak. Sebagai bentuk apresiasi kami juga memberikan insentif dan terus mendukung sarana prasarana sekolah agar suasana belajar nyaman. Sehingga anak-anak juga terfasilitasi dengan baik,” ungkapnya.

    Wali Kota Kediri menjelaskan bahwa saat ini dunia pendidikan memiliki tantangan yang kompleks. Anak-anak tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual tetapi harus memiliki budi pekerti yang baik dan moral yang kuat. Dunia pendidikan di Kota Kediri juga harus bisa menciptakan kondisi yang aman, nyaman, menyenangkan, inklusif, dan menumbuhkan kreativitas anak-anak. “Kita juga perlu inovasi agar anak-anak ketika belajar bisa merasa nyaman. Sehingga apa yang kita ajarkan ini bisa masuk ke anak-anak,” ungkapnya.

    Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Sulthon Arfiansyah menambahkan Mbak Wali Vinanda fokus pada peningkatan kualitas pendidikan. Yakni dengan memberikan perhatian kepada pendidik dan tenaga kependidikan baik lembaga formal dan non formal masuk ke dalam program prioritas. Dengan adanya penambahan insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan non ASN yakni sebesar 50 ribu rupiah setiap bulan.

    Dimulai pada bulan April. Total penerima di Kota Kediri ada sekitar 4.200 orang. Lalu ada program beasiswa S-1 bagi Pendidik PAUD. Dimana PAUD ini terdiri dari kelompok bermain, tempat pendidikan anak, satuan PAUD sejenis, dan TK. Ada pula pelatihan untuk meningkatkan kualitas dari pendidikan dan tenaga kependidikan PAUD.

    Pada minggu ini juga ada diklat untuk pengembangan guru SD tingkat pertama. Yakni guru SD kelas 1 dan 2 sebab masuk dalam usia PAUD. Dimana usia PAUD ini adalah 0-8 tahun. Diklat dilaksanakan mulai tanggal 10 hingga 13 Juni dan diikuti oleh 30 guru. Nanti secara bertahap akan dilatih seluruhnya. Pemateri dari APPAUDI Jatim, APPAUDI Indonesia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Dosen. Peserta akan mendapatkan materi mengenai strategi pembelajaran agar lebih kreatif dan menyenangkan.

    “Setelah TK B ke SD ini diharapkan ada kesinambungan strategi pembelajaran bagaimana anak-anak yang lulus TK menginjak SD dapat menyesuaikan dengan sangat baik. Jadi dalam transformasi pendidikan ini tidak ada gapnya. Kabar baiknya ini menjadi kota pertama yang melaksanakan diklat seperti ini,” imbuh Sulthon.

    Turut hadir, Camat Pesantren Widiantoro, Lurah Bawang Ahmad Sofan Alif, Ketua IGTKI Kota Kediri Dyah Mujiati, Ketua IGTKI-PGRI Kecamatan Pesantren Asih Tri Wulandari, dan tamu undangan lainnya. [nm/ted]

  • Fraksi PDIP DPRD Jatim Desak Perbaikan Manajemen Bank Jatim Pasca RUPS

    Fraksi PDIP DPRD Jatim Desak Perbaikan Manajemen Bank Jatim Pasca RUPS

    Surabaya (beritajatim.com) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mendesak perbaikan serius di tubuh manajemen Bank Jatim usai ditetapkannya susunan baru Direksi dan Komisaris melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar Mei 2025.

     

    Sorotan tajam dilayangkan terhadap kinerja, transparansi, hingga profesionalisme jajaran baru di tengah mencuatnya isu kredit fiktif dan dugaan nepotisme dalam tubuh bank pelat merah tersebut.

    Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana, menekankan bahwa pergantian pimpinan Bank Jatim seharusnya menjadi momentum pemulihan kepercayaan publik, bukan malah memperlebar jurang keraguan.

    “Bank Jatim bukan hanya mesin bisnis, tetapi representasi dari tata kelola keuangan daerah. Kepercayaan publik adalah modal utama. Direksi dan Komisaris baru wajib menunjukkan bahwa mereka layak dipercaya,” ujar Bunda Renny, Rabu (11/6/2025).

    Fraksi PDIP menyoroti tiga isu utama yang harus segera dijawab manajemen baru. Pertama, dugaan politisasi jabatan yang dinilai publik sebagai penunjukan berdasarkan kepentingan politik, bukan karena integritas atau profesionalitas.

    “Hal ini bisa menjadi bom waktu jika tidak dijawab secara transparan,” tegasnya.

    Kedua, minimnya komunikasi terbuka terkait kondisi internal dan arah strategis Bank Jatim setelah RUPS dinilai memperdalam krisis kepercayaan. Menurut Renny, kondisi ini menciptakan jarak antara manajemen dengan publik dan para pemangku kepentingan.

    “Padahal, Bank Jatim adalah milik seluruh masyarakat Jawa Timur,” ujarnya.

    Ketiga, urgensi transformasi digital juga mendapat sorotan tajam. Di tengah era disrupsi layanan perbankan, Bank Jatim dinilai tertinggal dalam berinovasi. “Transformasi digital adalah kebutuhan mendesak agar Bank Jatim tetap relevan dan kompetitif,” tegas Renny.

    Untuk itu, Fraksi PDIP mendesak Direksi dan Komisaris baru agar segera menjalankan audit internal, menyusun roadmap pemulihan, serta membangun komunikasi proaktif dengan para pemangku kebijakan di Jawa Timur. Renny menekankan pentingnya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) secara konsisten, termasuk dalam pemberian kredit UMKM dan pengisian jabatan struktural.

    “Bank Jatim harus mempercepat transformasi digital. Mulai dari mobile banking, pelayanan berbasis AI, hingga mendorong inklusi keuangan di pelosok Jawa Timur,” sebutnya.

    Politisi asal Kediri itu juga mengingatkan bahwa profitabilitas bukan satu-satunya ukuran kesuksesan. Menurutnya, yang lebih penting adalah kembalinya kredibilitas institusi sebagai bank milik daerah.

    “Masyarakat sedang menunggu pembuktian. Jangan sia-siakan momentum ini. Pulihkan kepercayaan publik, maka kejayaan Bank Jatim akan kembali,” tegasnya.

    Berikut Daftar Nama Calon Komisaris dan Direksi Bank Jatim Hasil RUPS Maret 2025:

    Komisaris Utama Independen : Adi Sulistyowati
    Komisaris : Adhy Karyono
    Komisaris Independen : Muhammad Mas’ud
    Komisaris Independen : Dadang Setiabudi
    Komisaris Independen : Asri Agung Putra
    Komisaris Independen : Nurul Ghufron

    Direktur Utama : Winardi Legowo
    Wakil Direktur Utama : R. Arief Wicaksono
    Direktur Bisnis Mikro, Ritel, dan Usaha Syariah : Tonny Prasetyo
    Direktur Kepatuhan : Umi Rodiyah
    Direktur Keuangan, Treasury & Global Services : RM Wahyukusumo Wisnubroto
    Direktur Bisnis Menengah, Korporasi, dan Jaringan
    : Arif Suhirman
    Direktur IT, Digital, dan Operasional : Wiweko Probojakti
    Direktur Manajemen Risiko : Wioga Adhiarma Aji

    Ketua Dewan Pengawas Syariah : Dr (HC) KH Afifuddin Muhajir, Mpd.
    Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah : Prof. Dr. Muhammad Nasih, SE, M.T, Ak
    Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah : Ir. H. Tamhid Mashudi

    [asg/beq]