Xcloud.id

Category: Beritajatim.com

  • Fraksi PPP Minta PDAM Bondowoso Diaudit, Pertanyakan Efisiensi Usaha AMDK Ijen Water

    Fraksi PPP Minta PDAM Bondowoso Diaudit, Pertanyakan Efisiensi Usaha AMDK Ijen Water

    Bondowoso (beritajatim.com) – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bondowoso jadi sorotan tajam! Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Bondowoso secara tegas meminta audit menyeluruh, baik internal maupun eksternal, atas pengelolaan PDAM. Permintaan ini mencuat dalam rapat paripurna DPRD, Jumat (13/6/2025) pagi, yang membahas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda RPJMD 2025–2029 dan Pertanggungjawaban APBD 2024.

    Kinerja PDAM dinilai jauh panggang dari api. Fraksi PPP menyuarakan keprihatinan mendalam atas buruknya pelayanan publik, terutama keluhan masyarakat yang terus-menerus mengenai minimnya pasokan air bersih.

    “Pelayanan PDAM masih di bawah standar. Banyak masyarakat yang mengeluhkan minimnya pasokan air. Selain itu, unit usaha air mineral Ijen Water justru masih mencatat kerugian, padahal seharusnya bisa menjadi penyumbang signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegas Juru Bicara Fraksi PPP, Syamsul Hadi.

    Kejanggalan kinerja Ijen Water menjadi sorotan utama. Fraksi PPP mempertanyakan efisiensi usaha air kemasan tersebut. Mereka menyebutnya “tidak masuk akal” jika usaha air mineral terus merugi dalam jangka panjang, mengingat potensi pasar yang luas. Untuk itu, transparansi laporan harga pokok produksi (HPP) dan analisis usaha diminta tegas.

    “Kami minta rinciannya: seberapa banyak produksi harian, bulanan, dan tahunan? Berapa persen laba per kemasan? Jika memang terus merugi, buat apa PDAM diberi tambahan anggaran?” tandas Syamsul Hadi, menyentil keras.

    Fraksi PPP juga mewanti-wanti potensi kebocoran PAD jika audit serius tidak dilakukan. Mereka menyarankan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen PDAM, termasuk pembenahan struktur usaha dan strategi operasional agar perusahaan daerah ini kembali sehat secara finansial dan mampu melayani masyarakat secara maksimal.

    “Jika memang tidak ada perbaikan dan PDAM tetap menjadi beban daerah, lebih baik tidak usah ditambah-tambahi anggaran lagi,” pungkas Syamsul, memberikan ultimatum.

    Selain polemik PDAM, rapat paripurna ini juga membahas penguatan sektor pertanian, evaluasi pelaksanaan anggaran, dan pendataan aset daerah secara komprehensif. [kun]

  • Pedagang Oleh-oleh Haji Probolinggo Tolak Relokasi ke TWSL, Dinilai Tak Layak

    Pedagang Oleh-oleh Haji Probolinggo Tolak Relokasi ke TWSL, Dinilai Tak Layak

    Probolinggo (beritajatim.com) – Puluhan pedagang oleh-oleh haji dan umroh di depan Masjid Agung Raudhotul Jannah, Kota Probolinggo, menolak rencana relokasi yang ditawarkan Pemerintah Kota ke kawasan Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL). Penolakan tersebut disuarakan dalam aksi demonstrasi pada Jumat (13/6/2025).

    Rencana relokasi tersebut disampaikan oleh Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan (DKUP) Kota Probolinggo. Namun dari 10 pedagang yang berjualan di depan masjid, hanya lima yang disebut akan dipindahkan ke depan TWSL. Para pedagang menilai lokasi baru tidak strategis dan tidak cocok untuk usaha oleh-oleh ibadah haji.

    Salah satu pedagang, Rivo Alfadani, menilai TWSL bukan tempat yang tepat untuk menjual produk khas haji. “Orang belanja oleh-oleh haji ya pasti ke depan masjid, bukan ke tempat wisata,” ujarnya.

    Ketua Paguyuban Oleh-Oleh Haji dan Umroh, Bambang Suwoto, juga menyayangkan langkah pemerintah yang dinilai tidak memberikan solusi konkret. Ia menyebutkan bahwa lokasi mereka saat ini sudah menjadi titik strategis dan telah ditempati selama puluhan tahun.

    “Tempat kami strategis, sudah puluhan tahun di sini. Kenapa harus kami yang digusur? Kenapa bukan pujasera yang justru sepi dan kotor?” katanya.

    Bambang juga menyampaikan bahwa pihaknya telah mencoba mengajukan permintaan audiensi kepada Wali Kota Probolinggo, namun hingga kini belum mendapat tanggapan. “Kami bukan cari masalah. Kami hanya ingin tetap bisa berjualan. Ini soal kebutuhan hidup,” tambahnya.

    Sebagai langkah lanjutan, paguyuban pedagang oleh-oleh haji akan menyampaikan aspirasi mereka ke DPRD Kota Probolinggo, dengan harapan wakil rakyat dapat menjadi penyalur aspirasi kepada pemerintah kota.

    Hingga berita ini diturunkan, Kepala DKUP Fitriawati Jufri dan Kabid Bina Marga PUPR-PKP Gigih Ardityawan belum memberikan tanggapan atas penolakan relokasi tersebut. [ada/beq]

  • Pemkab Bangkalan Perketat Syarat UHC, Warga Harus Berdomisili Minimal Enam Bulan

    Pemkab Bangkalan Perketat Syarat UHC, Warga Harus Berdomisili Minimal Enam Bulan

    Bangkalan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan berkomitmen melanjutkan program Universal Health Coverage (UHC) hingga akhir 2025, namun kini dengan regulasi yang lebih ketat. Melalui Peraturan Bupati (Perbup) terbaru, Pemkab mewajibkan penerima manfaat UHC untuk berdomisili minimal enam bulan di Bangkalan, yang dibuktikan dengan tanggal cetak KTP.

    Langkah ini dilakukan sebagai respons atas penyalahgunaan layanan oleh warga luar daerah. Wakil Bupati Bangkalan, Fauzan Ja’far, menyampaikan bahwa banyak warga dari luar daerah mengubah identitas kependudukan agar bisa mengakses layanan kesehatan gratis milik Pemkab Bangkalan.

    “Banyak masyarakat dari luar Bangkalan yang karena ingin mendapat layanan kesehatan yang cepat dan mudah, mengubah data KTP agar terlihat sebagai warga Bangkalan. Ini tentu membebani anggaran kami,” ujarnya, Jumat (13/6/2025).

    Selain itu, evaluasi internal menunjukkan bahwa mayoritas penerima layanan UHC justru berasal dari kalangan masyarakat mampu, meskipun secara administratif tercatat sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

    “Ketika data UHC disinkronkan dengan data kemiskinan, ternyata yang menikmati layanan ini banyak yang sebenarnya mampu, bukan masyarakat miskin,” jelasnya.

    Dari sisi pembiayaan, Fauzan menyebutkan bahwa Pemkab Bangkalan telah menganggarkan Rp55 miliar untuk program UHC tahun 2025. Namun, sekitar Rp7 miliar dari total anggaran tersebut dialokasikan untuk melunasi utang tahun sebelumnya. Dengan demikian, dana efektif yang tersedia untuk pembiayaan UHC tahun ini hanya Rp48 miliar.

    “Kami yakin jika pelaksanaannya kita atur lebih ketat, maka tren kenaikan peserta bisa ditekan dan dana Rp.48 miliar ini bisa mencukupi hingga akhir tahun,” ucapnya.

    Pengetatan aturan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus memastikan bahwa manfaat UHC benar-benar dirasakan oleh masyarakat Bangkalan yang berhak. [sar/beq]

  • Produksi Beras Banyuwangi Surplus 159 Ribu Ton Pertengahan 2025

    Produksi Beras Banyuwangi Surplus 159 Ribu Ton Pertengahan 2025

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Produksi beras di Kabupaten Banyuwangi mencatatkan surplus signifikan pada pertengahan tahun 2025, yakni sebesar 159.320 ton. Capaian ini menunjukkan kontribusi nyata Banyuwangi dalam mendukung program swasembada pangan nasional yang tengah digalakkan Presiden Prabowo Subianto.

    Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan) Banyuwangi hingga Mei 2025, produksi beras mencapai 228.309,72 ton. Jumlah ini dihasilkan dari panen padi seluas 47.568 hektare. Sementara itu, kebutuhan konsumsi beras masyarakat Banyuwangi per bulan berkisar antara 12.500 hingga 14.400 ton. Dengan jumlah penduduk sekitar 1,7 juta jiwa, kebutuhan beras hingga Mei 2025 tercatat sebesar 68.989 ton.

    “Artinya, Banyuwangi masih surplus 159.320 ton beras,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

    Ipuk menyebutkan bahwa surplus beras ini menjadi indikator positif dalam mendukung swasembada pangan nasional. Menurutnya, program ini diukur melalui dua indikator utama, yaitu luas tanam padi (LTT) dan volume serapan gabah oleh Bulog.

    “Program ini dilaksanakan dengan dua indikator, yakni LTT atau luas tanam padi dan jumlah gabah yang diserap oleh Bulog,” ujar Ipuk.

    Plt Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi, Ilham Juanda, menjelaskan bahwa luas tanam padi di Banyuwangi telah mencapai 63.457 hektare. Jumlah tersebut setara 50,6 persen dari target tanam 125.000 hektare pada tahun 2025.

    Sementara itu, serapan gabah oleh Bulog telah mencapai 94,11 persen dari target 49.100 ton setara beras. Ilham menegaskan bahwa jumlah itu sudah sangat memadai untuk cadangan beras pemerintah di wilayah setempat.

    “Beras cadangan pemerintah yang ada di gudang Bulog sudah cukup bahkan lebih,” kata Ilham.

    Ilham menambahkan, proses produksi beras tak lepas dari tantangan, termasuk serangan hama di beberapa lahan. Namun, dengan sisa waktu enam bulan ke depan, pihaknya optimis target swasembada pangan bisa tercapai di akhir tahun.

    “Masih ada sisa waktu 6 bulan lagi untuk mencapai target tersebut. Kita optimis target swasembada pangan akan tercapai. Karena capaian tersebut di atas terealisasi dalam semester pertama tahun ini,” bebernya. [alr/beq]

  • Sidak DPRD Kota Probolinggo Ungkap Dugaan Siswa Titipan SPMB 2025

    Sidak DPRD Kota Probolinggo Ungkap Dugaan Siswa Titipan SPMB 2025

    Probolinggo (beritajatim.com) – Sidak yang dilakukan oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Probolinggo dan Komisi I ke tiga sekolah justru memunculkan berbagai persoalan. Alih-alih menunjukkan kesiapan, sekolah-sekolah tersebut mengungkapkan keluhan teknis dan dugaan praktik “titipan” murid di luar jalur resmi.

    Tiga sekolah yang dikunjungi yakni SDN 1 Tisnonegaran, SMPN 9, dan SMPN 5 masih menyimpan banyak catatan merah. Mulai dari ketidaksiapan teknis hingga ketimpangan pemahaman masyarakat soal prosedur token pendaftaran.

    Dalam dialog langsung, DPRD menemukan fakta bahwa praktik surat rekomendasi atau jalur belakang masih marak. Hal ini jelas mencederai prinsip transparansi dan keadilan dalam sistem penerimaan siswa baru.

    Di SMPN 9, Kepala Sekolah Qomarudin mengaku kewalahan dengan banyaknya peminat yang tak tertampung kuota. “Kami sering menolak pendaftar karena kuota sudah penuh. Tapi masih saja banyak yang coba-coba menitip lewat jalur tidak resmi,” keluhnya.

    SMPN 5 justru mengungkap masalah yang lebih krusial: tekanan dari pihak luar melalui surat rekomendasi. Kepala Sekolah Subaidah menyebut praktik itu terus terjadi menjelang penutupan pendaftaran, membuat pihak sekolah serba salah.

    “Kadang orang tua datang bawa surat dari pihak tertentu. Kami tegas menolak, tapi tekanan moral itu nyata,” katanya. Ia juga mengkritik kurangnya sosialisasi dari Pemkot mengenai pengambilan token pendaftaran.

    “Banyak yang salah paham, dikira token hanya bisa diambil di sekolah tujuan. Ini bikin kami kewalahan melayani,” tambah Subaidah dengan nada kesal.

    Ketua Komisi I DPRD, Isah Junaidah, menilai pemerintah belum serius menangani fasilitas dan akses pendidikan inklusif. “Jumlah siswa terus bertambah tapi fasilitas minim. Anak disabilitas pun belum jadi prioritas,” tegasnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD, Santi Wilujeng, hanya memberikan komentar diplomatis dan kurang menggali akar masalah. “Alhamdulillah sekolah-sekolah terlihat siap. Tapi tentu kami berharap semua berjalan adil dan tanpa celah manipulasi,” ucapnya.

    Sayangnya, laporan lapangan menunjukkan masih banyak ruang abu-abu yang bisa dimanfaatkan oknum untuk menyelundupkan siswa lewat jalur tidak sah. Minimnya pengawasan dan lemahnya sanksi jadi celah besar dalam sistem penerimaan murid baru tahun ini. (ada/ted)

  • Prevalensi Stunting di Banyuwangi Turun Jadi 2% Berkat Program Keroyokan

    Prevalensi Stunting di Banyuwangi Turun Jadi 2% Berkat Program Keroyokan

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berhasil menurunkan prevalensi stunting secara signifikan hingga tersisa dua persen. Capaian ini merupakan hasil kerja keroyokan dari berbagai pihak, mulai dari tenaga kesehatan, kader posyandu, hingga masyarakat, dengan pendekatan komprehensif dari hulu ke hilir.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, stunting menjadi fokus utama pembangunan kesehatan daerah yang harus diselesaikan bersama.

    “Hal ini sesuai dengan komitmen pemkab agar tidak ada bayi baru yang lahir stunting. Jangan ada pula bayi dan balita stunting yang tidak tertangani,” kata Ipuk.

    Ipuk menjelaskan, penanganan stunting dilakukan lintas sektor. Bukan hanya menyasar sisi medis, tetapi juga menyentuh aspek lingkungan, pola asuh, hingga edukasi gizi secara menyeluruh.

    “Di sisi kesehatan, kami lakukan perbaikan gizi pada remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu melahirkan, hingga pendampingan kesehatan dan gizi pada balita,” urainya.

    Program penanganan tersebut digerakkan secara kolaboratif oleh pemerintah daerah bersama berbagai elemen, seperti petugas kesehatan, kader posyandu, serta elemen masyarakat lainnya. Upaya tersebut menunjukkan hasil nyata dari tahun ke tahun berdasarkan data EPPBGM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat).

    Tercatat, prevalensi stunting pada tahun 2021 sebesar 8,64 persen (4.730 kasus), kemudian turun menjadi 3,95 persen (2.704 kasus) pada tahun 2022. Angka ini terus menurun pada tahun 2023 menjadi 3,53 persen (2.555 kasus), dan kembali turun menjadi 2,44 persen (2.269 kasus) pada tahun 2024.

    Salah satu program andalan Banyuwangi dalam penanganan stunting adalah Banyuwangi Tanggap Stunting, yang memberikan intervensi nutrisi bagi ibu hamil risiko tinggi dan baduta dari keluarga miskin. Program ini melibatkan pedagang sayur keliling atau mlijoan sebagai bagian dari jejaring pemantauan.

    “Pedagang sayur kita edukasi tentang bumil risti dan balita stunting, sehingga saat keliling menjajakan sayur dan menjumpai warga yang suspek, mereka bisa menginformasikan kepada kader posyandu maupun puskesmas setempat,” jelasnya.

    Selain itu, Pemkab Banyuwangi juga meluncurkan program charity Hari Belanja yang digelar setiap bulan pada tanggal cantik seperti 1/1, 2/2, dan seterusnya. Hasil kegiatan disalurkan kepada warga pra sejahtera, termasuk keluarga yang memiliki balita stunting dan ibu hamil risiko tinggi.

    “Dari sisi preventif, pemkab bekerja sama dengan Pengadilan Agama dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Di setiap sekolah SMP dan SMA, juga dibentuk Duta Pencegahan Perkawinan Anak yang telah dibekali berbagai pengetahuan tentang resiko perkawinan anak agar memberikan edukasi kepada teman-temannya,” pungkasnya. [alr/beq]

  • Imbas Sistem DTSEN, Ribuan Penerima Bansos di Magetan Terancam Gugur

    Imbas Sistem DTSEN, Ribuan Penerima Bansos di Magetan Terancam Gugur

    Magetan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Magetan mulai menerapkan perubahan sistem pendataan penerima bantuan sosial (bansos) dengan mengganti DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) ke DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional).

    Peralihan ini dilakukan sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dan berpotensi berdampak signifikan terhadap jumlah penerima bantuan, terutama di sektor jaminan kesehatan.

    Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Magetan, Parminto Budi Utomo, mengungkapkan bahwa proses peralihan ini akan memicu validasi ulang terhadap seluruh data penerima.

    Salah satu imbasnya adalah adanya potensi pengurangan sekitar 6.000 penerima jaminan kesehatan. Mereka dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat karena tidak termasuk dalam kelompok rentan prioritas menurut skema baru.

    “Ada informasi terkait pengurangan sekitar enam ribu penerima. Hal itu terjadi karena mereka tidak tergolong dalam kategori Desil 1 dan Desil 2 di sistem DTSEN. Namun, hingga kini kami belum sepenuhnya dapat memantau karena akses sistemnya masih terbatas,” ungkap Parminto, Kamis (12/6/2025)

    DTSEN sendiri merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025, dan merupakan integrasi dari tiga sumber data nasional: DTKS, P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), serta Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

    Dengan metode klasifikasi berdasarkan desil kesejahteraan, sistem baru ini dinilai lebih presisi dalam menargetkan penerima bansos yang benar-benar membutuhkan.

    Meskipun demikian, proses verifikasi dan validasi data masih berjalan. Dinsos Magetan tetap membuka ruang partisipasi publik melalui pengusulan bantuan lewat musyawarah desa, serta memberikan akses layanan pengaduan bagi masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian data.

    “Saat ini, data bansos tidak lagi hanya bersumber dari DTKS. Setelah perayaan Iduladha dan saat penyaluran bansos tahap II, semua program seperti PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), dan lainnya, akan mengacu pada DTSEN. Tujuannya agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang memang berhak,” jelasnya. [fiq]

  • Suasana Haru Sambut Jemaah Haji Tulungagung

    Suasana Haru Sambut Jemaah Haji Tulungagung

    Tulungagung (beritajatim.com) – Ratusan Jemaah Haji asal Kabupaten Tulungagung tiba hari ini. Jemaah yang tergabung dalam kloter 1 telah dijemut oleh keluarganya di masing-masing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH).

    Suasana haru terasa saat bus yang ditumpangi jemaah haji masuk areka KBIH. Keluarga yang sudah menunggu kedatangan jemaah haji ini langsung mengerumuni jemaah.

    Salah seorang jemaah haji, M Yusuf Riza mengatakan kloter pertama ini tiba di Debarkasi Surabaya sekitar pukul 10.30 WIB. Kedatangan jemaah tersebut mengalami kemoloran dari jadwal. Hal ini dikarenakan keberangkatan mereka dari Arab Saudi juga molor.

    Meski begitu jemaah tidak mempermasalahkan keterlambatan tersebut. “Saat berangkat dari Arab Saudi memang mengalami keterlambatan dan berimbas ke kedatangan tapi tidak masalah,” ujarnya, Kamis (12/06/2025).

    Meskipun banyak pihak yang menilai pelaksanaan ibadah haji tahun ini cukup rumit, namun hal tersebut dinilai masih cukup normal. Menurut Riza, memang ada beberapa hal yang perlu dibenahi. Terutama saat berada di Muzdalifah. “Memang mengurus jemaah yang jumlahnya ratusan ribu cukup rumit, tapi secara keseluruhan tidak ada kendala yang berarti,” tuturnya.

    Tahun ini terdapat 872 jemaah haji yang berangkat dari Tulungagung. Mereka tergabung dalam Kloter 1, 2 dan 3. Selain itu terdapat juga tambahan 89 jemaah haji cadangan yang berangkat bersama kloter 45 dan 46. Mereka baru bisa berangkat setelah visa haji keluar. Tahun ini terdapat 1 jemaah haji yang meninggal di Arab Saudi. [nm/ted]

  • Panen Jagung Perdana di Lahan Bumdes Pademonegoro, Dukung Ketahanan Pangan Nasional

    Panen Jagung Perdana di Lahan Bumdes Pademonegoro, Dukung Ketahanan Pangan Nasional

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Wujud nyata dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan arahan Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing mulai tampak di Desa Pademonegoro, Kec. Sukodono.

    Di lahan milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setempat, dilaksanakan panen jagung perdana sebagai langkah awal menuju swasembada pangan tahun 2025, Jumat (13/6/2025).

    Kegiatan ini mendapatkan antusiasme tinggi dari masyarakat, serta berbagai unsur Forkopimka. Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kapolsek Sukodono AKP Saadun, Danramil Kapten Ghofur, perwakilan Camat Sukodono M. Suhud, Kepala Desa Pademonegoro Ispriyanto, Kanit Binmas, Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta unsur perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, Pokdarkamtibmas, dan warga desa.

    Kegiatan panen jagung diawali dengan arahan dari Kapolsek, Danramil, dan Kepala Desa. Mereka memberikan apresiasi atas kerja keras masyarakat dan para penggerak ketahanan pangan desa, khususnya Bhabinkamtibmas, yang turut aktif mendampingi proses penanaman hingga panen. Harapannya, hasil panen berikutnya akan lebih meningkat baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

    “Panen jagung ini bukan hanya bukti nyata kerja keras bersama, tapi juga simbol harapan bagi kemajuan desa menuju kemandirian pangan,” ujar Kapolsek Sukodono, AKP Saadun.

    Jagung yang dipanen dari lahan BUMDes ini memiliki banyak manfaat. Selain dapat dikonsumsi sebagai makanan pokok seperti nasi jagung, juga berfungsi sebagai bahan campuran dalam berbagai olahan makanan, serta bahan pakan ternak, khususnya ayam dan sapi.

    Dengan demikian, hasil panen ini tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan Polresta Sidoarjo Polda Jawa Timur, tetapi juga berpotensi menambah pendapatan masyarakat desa.

    Kepala Desa Pademonegoro, Ispriyanto, menyampaikan rasa bangganya atas sinergi antara pemerintah desa, TNI-Polri, dan masyarakat. Ia berharap kegiatan seperti ini bisa terus berkembang dan menjadi budaya baru di tengah masyarakat.

    “Lahan BUMDes ini kami kelola sebagai bagian dari upaya kemandirian desa. Panen hari ini membuktikan bahwa dengan kerja keras dan kolaborasi yang baik, kita mampu memenuhi kebutuhan pangan dari hasil bumi sendiri,” tutur Ispriyanto.

    “Kami optimis, Desa Pademonegoro bisa menjadi contoh bagi desa lain dalam memanfaatkan lahan produktif untuk ketahanan pangan,” tambahnya.

    Program panen ini sejalan dengan upaya Polri dalam mendukung implementasi Asta Cita di bidang ketahanan pangan, melalui gerakan Polisi Cinta Petani. Kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara unsur TNI-Polri, pemerintah desa, dan warga dalam membangun ketahanan pangan dari desa.

    Ke depan, Desa Pademonegoro diharapkan bisa menjadi salah satu percontohan desa tangguh pangan di wilayah Sukodono dan Kabupaten Sidoarjo secara umum. [isa/aje]

  • Gus Qowim Sambut Kedatangan Jemaah Haji Kota Kediri

    Gus Qowim Sambut Kedatangan Jemaah Haji Kota Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin sambut kedatangan jemaah haji kloter 3 asal Kota Kediri. Kedatangan rombongan jemaah haji asal Kota Kediri ini disambut penuh haru dan bahagia oleh keluarga yang telah memadati GOR Jayabaya, Jumat (12/06/2025).

    Rombongan tiba pukul 03.18 WIB. Sebelum turun dari bus, seluruh jemaah berdoa bersama yang dipimpin oleh KH. Zubadus Zaman.

    Gus Qowim mengungkapkan rasa syukur atas kepulangan para jemaah haji yang telah menyelesaikan ibadah haji dengan baik. Para jemaah haji dapat kembali ke Kota Kediri dengan sehat dan selamat.

    “Alhamdulillah kami sangat bersyukur dapat menyambut kepulangan saudara-saudara yang telah menyelesaikan ibadah haji di tanah suci. Alhamdulillah kembali di Kota Kediri tercinta dengan selamat,” ujarnya.

    Wakil Wali Kota Kediri juga memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak terkait yang telah berperan serta dalam pelaksanaan ibadah haji. Sehingga jemaah haji dari Kota Kediri dapat kembali di Kota Kediri secaea bersama-sama dalam kondisi sehat.

    “InsyaAllah saudara-saudara kami jadi haji mabrur dan mabruroh. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu,” ungkap Gus Qowim.

    Kepala Kantor Kemenag Kota Kediri A. Zamroni menjelaskan jumlah jemaah haji dari Kota Kediri ada 220 orang. Tergabung dalam kloter 3 bersama Tulungagung. Dalam proses kepulangan telah disiapkan 6 bus, 2 truk untuk membawa koper, dan ambulance.

    Secara umum kondisi jemaah dari Kota Kediri sehat, namun ada 3 orang yang harus diberikan perawatan medis.  Dari 3 orang tersebut, 2 orang sudah diperbolehkan pulang dan 1 orang masih harus mendapatkan perawatan lebih lanjut di rumah sakit.

    “Secara umum kondisi semua jemaah baik dan sehat. Ada 3 yang mendapat perawatan, ada satu orang karena memiliki riwayat gangguan kesehatan dan telah dilakulan tindakan operasi di rumah sakit saudi arabia. Lalu yang lain ini karena faktor usia dan kelelahan. Mengingat rangkaian ibadah haji ini sangat menguras fisik dan kondisi di sana yang berbeda dengan Indonesia,” jelasnya.

    Lebih lanjut, A. Zamroni menambahkan di tengah naiknya kasus Covid di beberapa negara, jemaah haji dari Kota Kediri yang baru tiba ini juga mendapat pemantauan kesehatan. Selama satu hingga dua minggu ke depan para jemaah ini dipantau kesehatannya oleh petugas kesehatan. Pemantauan dilakukan dengan pendataan masing-masing jemaah, melalui scan QR code yang telah disiapkan oleh tim kesehatan.

    “Jadi data jemaah ini sudah terekam dan tim kesehatan akan melakukan pemantauan selama satu hingga dua minggu ke depan. Ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya,” imbuhnya.

    Turut mendampingi, Ketua TP PKK Faiqoh Azizah Mohammad Qowimuddin, Plt Kabag Kesra Muhlisiina Lahuddin, tokoh agama, dan tamu undangan lainnya. [nm/aje]