Xcloud.id

Category: Beritajatim.com

  • Dukung Ketahanan Pangan, Bhabinkamtibmas Sambibulu Cek Perkembangan Lahan Hortikultura Warga

    Dukung Ketahanan Pangan, Bhabinkamtibmas Sambibulu Cek Perkembangan Lahan Hortikultura Warga

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan swasembada pangan mandiri yang dicanangkan oleh Polresta Sidoarjo Polda Jawa Timur, Bhabinkamtibmas Desa Sambibulu, Aiptu Choirul, melaksanakan kegiatan pengecekan perkembangan lahan hortikultura milik warga di Dusun Sambiroto, RT 14 RW 3, Desa Sambibulu, Kecamatan Taman, pada Selasa (17/6/2025).

    Kegiatan ini merupakan implementasi arahan Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Christian Tobing, yang mendorong peran aktif personel kepolisian dalam mendukung ketahanan pangan lokal melalui pendekatan berbasis komunitas. Fokus pemantauan dilakukan pada lahan hortikultura milik warga bernama Ihsan, yang telah menanami pekarangannya dengan berbagai tanaman produktif seperti terong, cabai, gambas, mentimun, jambu merah, jambu kristal, dan jeruk nipis.

    Selain melakukan pengecekan, Aiptu Choirul juga memberikan motivasi kepada pemilik lahan dan warga sekitar agar terus bersemangat dalam mengembangkan pekarangan menjadi lahan produktif. Ia juga mengimbau agar warga aktif berkomunikasi dengan perangkat desa bila mengalami kendala dalam bertani.

    “Kami siap membantu dan menjadi penghubung apabila ada kebutuhan atau hambatan yang dihadapi warga dalam menjalankan kegiatan pertanian di pekarangan rumah. Ini bagian dari komitmen Polri untuk mendukung ketahanan pangan yang tercanang pada Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan arahan Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing,” ujar Aiptu Choirul.

    Pemilik lahan, Ihsan, menyambut baik dukungan dari Bhabinkamtibmas. Ia mengaku termotivasi untuk terus mengembangkan kebun hortikultura miliknya agar dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi keluarganya, tetapi juga bagi lingkungan sekitar.

    “Saya senang dan merasa diperhatikan. Kehadiran Pak Bhabin memberi semangat baru bagi saya dan warga lain untuk terus mengembangkan lahan pekarangan agar bisa bermanfaat, bukan hanya untuk keluarga tapi juga lingkungan sekitar,” ucapnya. [isa/beq]

  • IKAPMII Jember Kritik Strategi Bupati Fawait Atasi Kemacetan di Mangli

    IKAPMII Jember Kritik Strategi Bupati Fawait Atasi Kemacetan di Mangli

    Jember (beritajatim.com) – Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKAPMII) mengkritik strategi Bupati Muhammad Fawait mengatasi kemacetan di kawasan simpang empat Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    Ada dua opsi cara mengatasi kemacetan yang direncanakan Fawait, yakni membangun underpass atau flyover. Dua opsi ini sudah disampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang kemudian berkomitmen merealisasikannya pada 2026.

    Underpass adalah terowongan yang dibangun di bawah permukaan tanah untuk jalur lalu lintas kendaraan yang berfungsi mengurai kemacetan dan meningkatkan keselamatan lalu lintas dengan memisahkan arus lalu lintas pada dua level berbeda.

    Sementara flyover jalan layang atau jembatan layang. yakni struktur jalan yang dibangun di atas jalan lain atau persimpangan, untuk memisahkan arus lalu lintas dan mengurangi kemacetan.

    Ketua IKAPMII Jember Hadinuddin menyebut pembangunan flyover atau underpass tidak mendesak. “Justru yang dibutuhkan adalah pelebaran lajur Mangli-Rambipuji,” katanya, Selasa (17/6/2025).

    Menurut Hadinuddin, volume kepadatan kendaraan di Mangli masih sangat normal. Pembangunan flyover atau underpass justru mengurangi estetika kota Jember dan berdampak negatif pada volume aktivitas jual beli pertokoan di sepanjang Jalan Gajah Mada dan Hayam Wuruk.

    Selain itu, kata Hadinuddin, jalur Mangli ke arah kota bukanlah jalur kendaraan dengan tonase berat. Selain itu banyak jalur alternatif menuju kota dari arah Mangli.

    “Justru ruas kemacetan adalah lajur Mangli-Rambipuji dan Mangli-ambulu. Kepadatan kendaraan cukup tinggi, karena menjadi lajur semua kendaraan, baik pribadi, motor, dan kendaraan tonase berat, sehinga perlu pelebaran, atau jika memungkinkan menjadi double way,” kata legislator DPRD Jatim dari Gerindra ini.

    Selain itu, pembangunan underpass maupun flyover dikhawatirkan Hadinuddin memiliki dampak ekologis. “Resapan air semakin kecil akibat betonisasi. Sementara sungai di tengah kota sudah tak mampu menampung debit air,” katanya.

    Hadinuddin mengingatkan sedimentasi di Sungai Bedadung yang semakin tinggi. “Tingginya pertumbuhan properti di utara Sungai Bedadung berdampak besar pada volume debit air yg harus ditampung sungai itu. Ini masalah serius yang tidak pernah diperhatikan Pemerintah Kabupaten Jember,” katanya.

    Hadinuddin berharap pembangunan di Mangli mempertimbangkan semua aspek. “Bupati yang cerdas tidak berpikir jumlah anggaran. Yang dipikirkan adalah asas manfaat dan dampak ekonomi yang dihasilkan, juga dampak ekologi yang bisa diminamilisasi,” katanya. [wir]

  • Pembentukan Koperasi Merah Putih Lamongan Capai 79 Persen, Target Rampung Akhir Juni

    Pembentukan Koperasi Merah Putih Lamongan Capai 79 Persen, Target Rampung Akhir Juni

    Lamongan (beritajatim.com) – Proses pembentukan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Lamongan terus menunjukkan progres positif dan saat ini telah mencapai sekitar 79 persen. Dari total 474 desa dan kelurahan di wilayah tersebut, sebanyak 333 telah memiliki badan hukum, sementara sisanya, sebanyak 141 desa atau kelurahan, masih dalam tahap penyelesaian administrasi.

    Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskopum) Lamongan, Etik Sulistyani, menargetkan seluruh proses pembentukan koperasi ini akan rampung pada akhir Juni 2025.

    “Pembentukan Koperasi Merah Putih belum bisa 100 persen karena ada keterlambatan penyerahan berkas dari desa kepada notaris,” kata Etik dalam rapat koordinasi bersama camat dan notaris di Kantor Diskopum Lamongan, Selasa (17/6/2025).

    Etik menjelaskan, keterlambatan tersebut disebabkan oleh kendala teknis jaringan server. Hal ini terjadi karena seluruh dokumen dan data pendukung harus diunggah ke sistem nasional.

    Selain permasalahan jaringan, menurut Etik, kelengkapan administrasi juga menjadi hambatan dalam proses pembentukan koperasi. Beberapa desa belum melengkapi dokumen seperti NPWP, berita acara musyawarah desa, dan rencana usaha yang merupakan persyaratan mutlak dalam proses legalisasi.

    “Musyawarah desa sudah dilaksanakan, namun ada persyaratan yang harus dipenuhi, seperti NPWP, berita acara dan rencana usaha,” ujarnya.

    Etik juga menambahkan bahwa Diskopum Lamongan kini mulai memfokuskan diri pada pengembangan gerai sembako. Dalam pertemuan daring dengan kementerian terkait, disebutkan akan ada fasilitasi perizinan untuk distribusi LPG dan pupuk melalui koperasi. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat peran koperasi dalam mendukung sektor pertanian di desa.

    “Saya juga ingin meningkatkan dukungan untuk UMKM, mungkin dengan adanya semacam back rate yang bisa dimasukkan ke dalam Koperasi Desa Merah Putih,” ungkap Etik. [fak/beq]

  • Kemenag Pamekasan Siapkan 7 Titik Penjemputan Jemaah Haji Mulai 19 Juni 2025

    Kemenag Pamekasan Siapkan 7 Titik Penjemputan Jemaah Haji Mulai 19 Juni 2025

    Pamekasan (beritajatim.com) – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pamekasan menyiapkan tujuh titik lokasi penjemputan bagi jemaah haji yang akan tiba secara bertahap mulai Kamis, 19 Juni 2025. Persiapan ini dilakukan guna mengantisipasi kemacetan dan memastikan proses penyambutan berjalan tertib dan lancar.

    “Sesuai jadwal, kedatangan jemaah haji Pamekasan pada 19 Juni 2025, yakni jemaah haji yang tergabung dalam kloter (kelompok terbang) 27,” ujar Kepala Kemenag Pamekasan, Mawardi, Selasa (17/6/2025).

    Tujuh titik penjemputan yang telah disiapkan adalah Masjid Agung Asy-Syuhada’, Pondok Pesantren Al-Hamidy Banyuanyar, Pesantren Darul Ulum Banyuanyar, Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, Pesantren At-Tauhid Penempan, Pesantren Karang Baru Nyalaran, dan Pesantren Miftahul Ulum Kebun Baru.

    “Penempatan titik-titik ini untuk menghindari penumpukan kendaraan di pusat kota,” jelas Mawardi. Ia menambahkan bahwa penjemputan pertama akan dilakukan langsung oleh Forkopimda Pamekasan di Masjid Agung Asy-Syuhada’. “Selanjutnya rombongan jemaah haji diarahkan ke titik penjemputan sesuai jadwal yang ditentukan,” tambahnya.

    Kemenag Pamekasan juga telah berkoordinasi dengan Polres Pamekasan, Pemkab Pamekasan, Satpol PP, serta Dinas Perhubungan guna memastikan kelancaran teknis dan keamanan selama proses penjemputan berlangsung.

    Berdasarkan jadwal resmi, jemaah haji Kloter 27 dijadwalkan tiba di Pamekasan pada 19 Juni 2025 pukul 23.30 WIB, disusul Kloter 28 pukul 06.30 WIB dan Kloter 29 pukul 12.20 WIB pada 20 Juni 2025. Kloter 95 akan tiba pada 11 Juli 2025 pukul 10.50 WIB, sementara Kloter 97 pukul 21.20 WIB di hari yang sama.

    Pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, Pamekasan memberangkatkan sebanyak 1.049 jemaah, sesuai kuota yang ditetapkan oleh Kemenag RI. Mereka terbagi dalam lima kloter: 27, 28, 29, 49, dan 95.

    Namun, dalam pelaksanaannya, empat jemaah asal Pamekasan dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci. Mereka adalah Usman Hadji Fajari (52), warga Desa Nyalabuh Laok dari Kloter SUB 27 dan KBIH Nurul Hikmah; Maridah Rabbisin Asdin (85), warga Desa Tambak dari Kloter SUB 28 dan KBIH Assyarifain; Hasiyeh binti Habidin (85), warga Desa Palengaan Dhaja dari Kloter SUB 95 dan KBIH Al-Miftah; serta Moetia binti Moh Kacel (89), warga Desa Waru Barat dari Kloter SUB 27 dan KBIH Al-Khairat. [pin/beq]

  • Bocah 6 Tahun yang Hanyut di Sungai Bagong Ditemukan Meninggal Dunia

    Bocah 6 Tahun yang Hanyut di Sungai Bagong Ditemukan Meninggal Dunia

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bocah berusia 6 tahun inial AAG yang hanyut di Sungai Bagong, Kelurahan Sobo, Kecamatan/Kabupaten Banyuwangi akhirnya ditemukan.

    Nahas, saat ditemukan korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa pada Senin, (16/6) malam. Diketahui, AAG ditemukan di pesisir Pantai Keramat, berjarak kurang lebih 3 kilometer (km) dari lokasi tenggelam.

    Terlihat dari video yang beredar mulut bocah tersebut berbusa. Selain itu, pada dahinya juga terlihat ada luka dan darah mengalir yang diduga akibat benturan keras.

    Kepala Pos SAR Banyuwangi, Wahyu Setya Budi mengatakan korban ditemukan sekitar pukul 20.30 WIB. Jasad korban saat itu ditemukan oleh warga yang tergeletak di bibir pantai.

    “Setelah menerima informasi petugas kami mendatangi lokasi,” kata Wahyu, Selasa (17/6).

    Setiba di lokasi, petugas memastikan bila temuan jasad itu adalah korban yang tengah dicari. Setelahnya pasti tubuh korban lalu dievakuasi menuju rumah duka.

    “Atas permintaan keluarga dibawa ke rumah duka untuk penanganan lebih lanjut. Operasi SAR ditutup, anggota dikembalikan ke satuan masing-masing,” terangnya.

    Sebagai informasi, AAG, 6 tahun dikabarkan hanyut di sungai Kelurahan Sobo, Kecamatan/Kabupaten Banyuwangi, Senin (16/6).

    Kepala Pos SAR Banyuwangi, Wahyu Setya Budi mengatakan korban dilaporkan hanyut sekitar pukul 09.00 WIB. Saat itu korban tengah bermain di sungai dengan temannya. “Lalu temannya melihat korban terpeleset jatuh ke sungai dan melaporkan ke warga sekitar,” kata Wahyu. [alr/aje]

  • 3 Direktur di Perumda Lumajang Mengundurkan Diri

    3 Direktur di Perumda Lumajang Mengundurkan Diri

    Lumajang (beritajatim.com) – Sebanyak tiga direksi badan usaha milik daerah (BUMD) di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dilaporkan telah melakukan pengunduran diri dari jabatan.

    Informasinya, salah satu direksi yang melakukan pengunduran diri adalah Mochamad Bahrul Wahid yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Perumda Semeru.

    Selanjutnya, ada dua direksi lain dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Mahameru yang ikut mengundurkan diri.

    Kedua direksi itu adalah Achmad Arifulin Nuha yang menjabat sebagai Direktur Utama serta Khoirul Anam selaku Direktur Keuangan.

    Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan, dari ketiga direksi yang mengajukan surat permohonan pengunduran diri, hanya Achmad Arifulin Nuha yang sudah disetujui.

    Sementara, untuk dua direksi lain, permohonannya diketahui belum dikabulkan.

    Khusus Khoirul Anam yang menjabat sebagai Direktur Keuangan, saat ini justru ditunjuk sebagai plt Dirut Perumdam Tirta Mahameru untuk mengisi kekosongan jabatan.

    Alasan pengunduran serentak dua direktur Perumdam Tirta Mahameru diakui karena adanya aturan dari Permendagri yang baru. Di mana, untuk wilayah Kabupaten Lumajang yang hanya memiliki skala pelanggan kecil, diharuskan hanya memiliki satu direktur.

    “Ini untuk yang Perumdam ini sekarang kan ada dua direkturnya, jadi adanya permendagri yang baru ini dua-duanya mundur dan akan dibuka seleksi kembali. Untuk direktur keuangan karena menyatakan tidak akan ikut seleksi direktur jadinya ditunjuk sebagai Plt sampai terpilih direktur baru,” terang Indah Amperawati, Selasa (17/6/2025).

    Sementara itu, alasan permohonan pengunduran diri Dirut PD Semeru yang dijabat Mochamad Bahrul Wahid belum diterima diakui karena masih harus dilakukan proses audit keuangan.

    “Tentu ini untuk yang direktur PD semeru belum saya acc, tapi ini nanti pasti di acc karena sekarang masih dilakukan proses audit keuangan di Inspektorat,” ungkap Bupati Lumajang dengan sapaan akrab Bunda Indah itu. (has/but)

  • 3 Direktur di Perumda Lumajang Mengundurkan Diri

    3 Direktur di Perumda Lumajang Mengundurkan Diri

    Lumajang (beritajatim.com) – Sebanyak tiga direksi badan usaha milik daerah (BUMD) di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dilaporkan telah melakukan pengunduran diri dari jabatan.

    Informasinya, salah satu direksi yang melakukan pengunduran diri adalah Mochamad Bahrul Wahid yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Perumda Semeru.

    Selanjutnya, ada dua direksi lain dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Mahameru yang ikut mengundurkan diri.

    Kedua direksi itu adalah Achmad Arifulin Nuha yang menjabat sebagai Direktur Utama serta Khoirul Anam selaku Direktur Keuangan.

    Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan, dari ketiga direksi yang mengajukan surat permohonan pengunduran diri, hanya Achmad Arifulin Nuha yang sudah disetujui.

    Sementara, untuk dua direksi lain, permohonannya diketahui belum dikabulkan.

    Khusus Khoirul Anam yang menjabat sebagai Direktur Keuangan, saat ini justru ditunjuk sebagai plt Dirut Perumdam Tirta Mahameru untuk mengisi kekosongan jabatan.

    Alasan pengunduran serentak dua direktur Perumdam Tirta Mahameru diakui karena adanya aturan dari Permendagri yang baru. Di mana, untuk wilayah Kabupaten Lumajang yang hanya memiliki skala pelanggan kecil, diharuskan hanya memiliki satu direktur.

    “Ini untuk yang Perumdam ini sekarang kan ada dua direkturnya, jadi adanya permendagri yang baru ini dua-duanya mundur dan akan dibuka seleksi kembali. Untuk direktur keuangan karena menyatakan tidak akan ikut seleksi direktur jadinya ditunjuk sebagai Plt sampai terpilih direktur baru,” terang Indah Amperawati, Selasa (17/6/2025).

    Sementara itu, alasan permohonan pengunduran diri Dirut PD Semeru yang dijabat Mochamad Bahrul Wahid belum diterima diakui karena masih harus dilakukan proses audit keuangan.

    “Tentu ini untuk yang direktur PD semeru belum saya acc, tapi ini nanti pasti di acc karena sekarang masih dilakukan proses audit keuangan di Inspektorat,” ungkap Bupati Lumajang dengan sapaan akrab Bunda Indah itu. (has/but)

  • DPRD Soroti Layanan PDAM Pasuruan, Minta Potensi Air Dikelola Maksimal

    DPRD Soroti Layanan PDAM Pasuruan, Minta Potensi Air Dikelola Maksimal

    Pasuruan (beritajatim.com) – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Agus Yulianto, menyoroti kualitas layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pasuruan yang dinilainya belum memanfaatkan potensi sumber daya air secara maksimal untuk kepentingan publik. Menurutnya, kekayaan sumber air yang dimiliki wilayah Kabupaten Pasuruan seharusnya menjadi kekuatan utama dalam menyediakan layanan air bersih yang merata dan berkualitas.

    “Potensi air kita luar biasa, dan itu harus dikelola secara maksimal. Tujuannya agar masyarakat bisa mendapatkan layanan air bersih yang layak,” ungkap Agus Yulianto saat ditemui di kantor DPRD.

    Ia menyebutkan bahwa potensi sumber air yang besar di Pasuruan bahkan telah menarik sejumlah perusahaan air berskala besar untuk beroperasi di wilayah tersebut. Namun, dalam praktiknya, Agus menilai pengelolaan PDAM belum sebanding dengan kekayaan alam yang tersedia.

    “Pendapatan PDAM memang sudah naik, tapi sayangnya pengelolaan potensi air masih kecil. Harus ada perbaikan agar hasil dan layanan bisa lebih optimal,” tambahnya.

    Keluhan dari masyarakat terkait layanan PDAM, terutama di wilayah Prigen dan Pandaan, menurut Agus, menjadi indikator bahwa distribusi air bersih masih bermasalah. Keluhan paling banyak berkaitan dengan ketidaklancaran aliran air dan jadwal distribusi yang tidak menentu.

    “Hari ini kami menerima aduan dari masyarakat di Prigen dan Pandaan. Keluhan utamanya soal aliran air yang tidak lancar dan jadwal distribusi yang tidak pasti,” jelasnya.

    Ia meminta PDAM untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara menyeluruh dan cepat menanggapi keluhan pelanggan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat yang sudah lama menjadi pelanggan setia PDAM.

    “Kami minta PDAM merespons keluhan dengan cepat dan melakukan evaluasi menyeluruh. Layanan air bersih adalah hak dasar warga, tidak boleh dianggap remeh,” tegas Agus.

    Lebih lanjut, Agus berharap PDAM Kabupaten Pasuruan dapat berkembang menjadi perusahaan daerah yang profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

    “Kita punya potensi, tinggal kemauan untuk memperbaikinya secara serius,” pungkasnya. [ada/beq]

  • 203 Toko Modern di Surabaya Disegel karena Tak Sediakan Jukir Resmi

    203 Toko Modern di Surabaya Disegel karena Tak Sediakan Jukir Resmi

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyegel sebanyak 203 toko modern, termasuk minimarket, karena tidak menyediakan juru parkir (jukir) resmi berseragam. Penyegelan dilakukan sejak awal Juni 2025 sebagai bagian dari penegakan aturan parkir yang diterapkan secara masif di seluruh wilayah kota.

    Kepala Satpol PP Surabaya, Achmad Zaini, menyatakan bahwa penertiban terus berjalan setiap hari. Hingga Senin (16/6/2025), dari total toko modern yang disegel, 67 di antaranya telah kembali beroperasi setelah memenuhi kewajiban menyediakan jukir resmi.

    “203 (toko modern) disegel. 67 (toko modern) dibuka,” ujar Zaini kepada media. Ia mengimbau seluruh pengelola toko modern dan minimarket untuk segera melengkapi fasilitas parkir dengan jukir resmi agar tidak dikenai sanksi penyegelan.

    “Segera urus dan penuhi perizinan dan secepatnya kami buka segel,” tambahnya.

    Penegakan ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang menekankan pentingnya pengelolaan parkir secara tertib dan profesional. Menurutnya, keberadaan jukir resmi bukan hanya untuk alasan estetika atau ketertiban, melainkan juga untuk memastikan pencatatan jumlah kendaraan dan penyetoran pajak parkir sesuai ketentuan.

    “Intinya sama saja. Ketika itu mau berbayar atau tidak berbayar, maka pajak parkir yang diserahkan minimarket ke pemkot adalah sesuai dengan jumlah kendaraan yang parkir di sana (10 persen), itu intinya,” ujar Eri, Senin (16/6/2025).

    Ia menegaskan bahwa toko modern tidak wajib membebankan biaya parkir kepada pengunjung. Namun, pajak parkir sebesar 10 persen dari omzet parkir tetap harus dibayarkan kepada pemerintah kota.

    Fungsi jukir resmi, lanjut Eri, sangat penting dalam memastikan akurasi data jumlah kendaraan dan pengelolaan parkir yang rapi. “Karena itu lah, fungsi dari petugas parkir adalah memastikan jumlah (banyaknya) kendaraan yang parkir di tempat yang disediakan,” katanya. [ram/beq]

  • Gedung Baru RSKK Pare Siap Beroperasi Agustus, Mas Dhito Targetkan Jadi Rumah Sakit Rujukan Kediri Raya

    Gedung Baru RSKK Pare Siap Beroperasi Agustus, Mas Dhito Targetkan Jadi Rumah Sakit Rujukan Kediri Raya

    Kediri (beritajatim.com) – Pembangunan gedung baru Rumah Sakit Kabupaten Kediri (RSKK) Pare terus dikebut dan ditargetkan rampung pada Agustus 2025. Proyek yang digagas Bupati Hanindhito Himawan Pramana ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat dan menjadikan RSKK sebagai rumah sakit rujukan utama di Kediri Raya.

    Untuk memastikan progres berjalan sesuai rencana, Mas Dhito meninjau langsung RSKK. Dalam kunjungannya, ia didampingi Direktur RSKK Gatut Rahardjo. Mas Dhito menyapa pasien rawat jalan yang memanfaatkan layanan poli sore dan mencoba langsung mesin anjungan mobile JKN untuk pendaftaran pasien. Ia juga meninjau fasilitas di gedung A, B, dan C.

    “Sejauh ini (pembangunan gedung baru, B dan C) sesuai dengan schedule dan awal Agustus (ditargetkan) sudah bisa dilaunching,” ujar Gatut.

    Gedung B dan C dirancang saling terintegrasi dengan gedung A yang lebih dahulu diresmikan pada 2024. Gedung A berlantai empat ini diperuntukkan bagi pasien kelas 3 dan memiliki kapasitas 121 tempat tidur.

    Sementara itu, gedung B dan C sebagian telah difungsikan, meski sejumlah area masih dalam tahap penyelesaian interior. Gatut menyebutkan bahwa pada akhir September mendatang, RSKK ditargetkan siap beroperasi sebagai rumah sakit rujukan.

    Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana berkomunikasi dengan salah satu pasien RSKK

    “Untuk katerisasi jantung rujukan yang sementara ini ada di Tulungagung, September nanti untuk Kediri Raya Insya Allah (kita) sudah beroperasi,” ungkapnya.

    Tidak hanya menangani kateterisasi jantung, layanan unggulan lainnya yang disiapkan termasuk penanganan kanker. Gatut menyebut bahwa saat ini lima dokter spesialis tengah mengikuti pendidikan lanjutan sebagai bagian dari peningkatan kualitas SDM kesehatan.

    Gedung B RSKK memiliki empat lantai. Lantai 1 dan 2 digunakan untuk ruang rawat pasien kelas 1, lantai 3 untuk ruang perawatan VIP, dan lantai 4 dirancang khusus untuk kateterisasi jantung serta ICU jantung.

    Adapun gedung C terdiri dari lima lantai. Lantai 1 berfungsi sebagai Central Sterile Supply Department (CSSD) dan instalasi farmasi. Lantai 2 digunakan untuk ICU, lantai 3 untuk ruang pemulihan, dan lantai 4 serta 5 difungsikan sebagai ruang operasi.

    “Gedung B ini bisa untuk merawat 34 pasien dan 8 pasien CVCU (Cardiovascular Care Unit), sedang gedung C untuk ICU ada 18 tempat tidur pasien kritis,” jelas Gatut. [ADV PKP/nm]