Xcloud.id

Category: Beritajatim.com

  • Gibran Temui Gus Iqdam dan Buka Blitar Djadoel, 2.757 Personel Gabungan Diterjunkan

    Gibran Temui Gus Iqdam dan Buka Blitar Djadoel, 2.757 Personel Gabungan Diterjunkan

    Blitar (beritajatim.com) – Kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Blitar, Selasa (17/6/2025), mendapat pengawalan super ketat. Sebanyak 2.757 personel gabungan TNI, Polri, dan unsur pemerintah daerah diterjunkan untuk mengamankan rangkaian kegiatan yang dijadwalkan berlangsung hingga Rabu (18/6/2025).

    Gibran dijadwalkan bertemu dengan ulama kharismatik KH Muhammad Iqdam Kholid atau Gus Iqdam di Majelis Sabilu Taubah, Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Selain itu, putra sulung Presiden Jokowi ini juga akan membuka event budaya tahunan “Blitar Djadoel” serta meninjau langsung pelayanan kesehatan di Puskesmas Sukorejo.

    Kabag Ops Polres Blitar Kota AKP Agus Tri menjelaskan bahwa ribuan personel gabungan telah mengikuti apel gelar pasukan di Stadion Soepriadi. Pengamanan melibatkan 930 personel Polri, 1.457 personel TNI, serta 380 personel dari Pemkab dan Pemkot Blitar.

    “Untuk pengamanan RI 2 dari personel gabungan. Sebenarnya kepolisian termasuk pengamanan di ring dua, sementara pengamanan ring 1 ada di personel TNI,” ujar Agus Tri.

    Penguatan pengamanan turut melibatkan personel dari Polres Blitar, Polres Kediri, Polres Tulungagung, Satbrimob, Ditpamobvit Polda Jatim, hingga pasukan Korem Madiun dan Kodim 0808 Blitar. Kendaraan taktis (rantis) milik TNI dan Polri juga disiagakan di sejumlah titik strategis.

    Kasi Humas Polres Blitar Kota Iptu Samsul Anwar menyampaikan, Wapres Gibran diperkirakan tiba di Blitar sekitar pukul 18.40 WIB dan langsung menuju kediaman Gus Iqdam. Esok harinya, Wapres dijadwalkan meninjau layanan kesehatan di Puskesmas Sukorejo dan membuka acara Blitar Djadoel di wilayah Kota Blitar.

    “Diperkirakan akan tiba nanti malam dari Malang langsung menuju tempat Gus Iqdam. Dilanjutkan dengan kegiatan lain di wilayah Kota Blitar besok pagi,” terang Samsul. [owi/beq]

  • Tempat Usaha di Surabaya Wajib Sediakan Jukir, Eri Cahyadi Minta Warga Laporkan Parkir Liar

    Tempat Usaha di Surabaya Wajib Sediakan Jukir, Eri Cahyadi Minta Warga Laporkan Parkir Liar

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa seluruh tempat usaha di Kota Pahlawan kini wajib menyediakan juru parkir (jukir) resmi berseragam. Kebijakan ini diberlakukan merata, termasuk untuk rumah makan, restoran, toko modern, hingga minimarket, sebagai bentuk penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

    “Rumah makan sama dengan toko modern, aturannya sama. Jadi (wajib) menyediakan tempat parkir dan 10 persennya masuk ke Pemkot Surabaya,” kata Eri, Selasa (17/6/2025).

    Eri menyampaikan, pemilik usaha dapat memilih skema parkir berbayar atau gratis. Jika berbayar, pajak parkir akan dibayarkan di awal bulan berdasarkan estimasi jumlah kendaraan harian. Sedangkan jika memilih gratis, tempat usaha wajib mencantumkan tulisan “bebas parkir” secara jelas di area parkir mereka.

    “Kalau parkirnya dibayarkan oleh teman-teman toko modern, jadi dia bebas parkir. Jadi kalau selama tidak menghapus tulisan ‘bebas parkir’, maka parkir gratis. Dan itu dibebankan toko modern,” jelasnya.

    Kebijakan ini tak hanya menyasar sektor formal, tetapi juga menjadi langkah untuk mengurangi praktik jukir liar yang kerap meresahkan warga. Eri mengimbau masyarakat untuk tidak segan melapor jika menemui parkir ilegal atau pungutan tidak resmi.

    “Kami minta warga Surabaya tidak membayar jika ada jukir liar yang tidak resmi. Tolong laporkan ke Pemkot, Satpol PP, atau media sosial resmi kami,” tegas Eri.

    Ia menambahkan, bila tempat usaha tidak menyediakan jukir resmi, Pemkot dapat memberikan sanksi administratif, termasuk penyegelan. “Kalau mau buka segel, maka harus ada petugas parkirnya,” tandasnya.

    Pemerintah Kota Surabaya juga tengah menghitung ulang potensi pajak parkir dari seluruh tempat usaha agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mengalami kebocoran. Penataan ulang sistem perparkiran ini juga bertujuan untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih adil dan transparan bagi masyarakat. [ram/beq]

  • Pemkab Pasuruan Luncurkan Dua Program Prioritas Bupati

    Pemkab Pasuruan Luncurkan Dua Program Prioritas Bupati

    Pasuruan (beritajatim.com) – Guna mendukung program prioritas Bupati Pasuruan, dua OPD di lingkungan Pemkab Pasuruan meluncurkan dua program. Dua program tersebut yakni SIKAP SAE Go Smart Go Digital dan Bumdes Berdaya.

    SIKAP SAE ini sendiri merupakan kependekan Sahabat IKM Kabupaten Pasuruan Solutif, Aktif, dan Edukatif Go Smart Go Digital. Sementara Bumdes Berdaya kependekan dari Bumdes Pembinaan, Perizinan, Permodalan, Kelembagaan dan Pemberdayaan

    Dalam sambutannya Sekda Kabupaten Pasuruan, Yudha Tri Widya Sasongko menegaskan di zaman seperti sekarang semua kegiatan harus didukung dengan teknologi. Hal ini perlu diterapkan sehingga perekonomian di Kabupaten Pasuruan semakin meningkat.

    “Dua program ini merupakanawal kebangkitan ekonomi Kabupaten Pasuruan terutama untuk IKM dan Bumdes. Kita lihat bahwa kontribusi PDRB di Kabupaten Pasuruan paling tinggi ya dari Industri Pengolahan, termasuk di dalamnya teman-teman IKM,” tegasnya, Selasa (17/6/2025).

    Senada dengan Sekda, Kepala Disperindag Kabupaten Pasuruan Diana Lukita Rahayu mengatakan bahwa program untuk memperkuat ekosistem IKM agar naik kelas. Sehingga demi mewujudkan hal tersebut Disperindag melakukan jemput bola dengan melakukan pendataan berbasis GIS (Geographic Information System).

    “Ini merupakan pemetaan pote si dan persebaran IKM di Kabupaten Pasuruan secara akurat. Sehingga memudahkan perencanaan program pembinaan agar lebih tepat sasaran,” jelas Diana.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pasuruan, Ridho Nugroho dengan adanya Bumdes Berdaya ini bisa memaksimalkan potensi desa. Ditambah lagi, nantinya Bumdes akan diberi pemodalan sebesar 20 persen agar memaksimalkan potensinya.

    “Makanya dengan adanya permodalan 20 persen ini perlu disiapkan sumber daya manusia yang mempuni untuk keperluan administrasinya. Sehingga dengan begitu Bumdes bisa sehat dan bisa memberdayakan masyarakat,” ungkap Ridho.

    Dengan diluncurkannya dua program inovasi tersebut, diharap bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat sesuai dengan 33 program Bupati Pasuruan. (ada/but)

  • Satpol PP Mojokerto Tertibkan PMKS, Tiga Orang Diamankan

    Satpol PP Mojokerto Tertibkan PMKS, Tiga Orang Diamankan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mojokerto menertibkan sejumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di kawasan Simpang Empat RA Basoeni, Kecamatan Sooko, Selasa (17/6/2025). Tiga orang PMKS diamankan petugas.

    Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Kabid Tibumtranmas), Satpol PP Kabupaten Mojokerto, Mahendra Widho Wicaksono mengatakan, penertiban dilakukan menyusul adanya laporan masyarakat terkait meningkatnya aktivitas mengamen, mengemis, dan mengelap mobil di lokasi tersebut.

    “Kegiatan dilaksanakan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Operasi di kawasan Simpang Empat RA Basoeni, berhasil diamankam tiga orang PMKS,” ungkapnya.

    Dua warga Kabupaten Mojokerto dan satu warga Kota Mojokerto. Ketiganya langsung diserahkan ke Bidang Rehabilitasi Sosial (Ressos), Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mojokerto untuk dilakukan pembinaan. Mereka juga diminta menandatangani surat pernyataan agar tidak mengulangi aktivitas serupa.

    Mahendra menyebutkan bahwa penertiban semacam ini akan dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Selain patroli langsung, pemantauan juga akan dilakukan melalui sistem CCTV milik Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (DPRKP2) sebagai upaya deteksi dini.

    “Penertiban ini dilakukan secara humanis, dengan sinergi bersama Dinsos, DPRKP2, dan pemerintah desa setempat. Kami ingin mewujudkan lingkungan yang tertib, nyaman, dan tentram bagi masyarakat Mojokerto,” ujarnya. [tin/but]

  • Tak Bersuara Tapi Bermakna, Cerita Para Penjaga Harapan dari Jombang

    Tak Bersuara Tapi Bermakna, Cerita Para Penjaga Harapan dari Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Di sebuah aula di jantung Kota Santri, tepatnya di Hotel Yusro, suasana Selasa pagi (17/6/2025) itu berbeda. Bukan pertemuan pejabat, bukan pula rapat elite politik.

    Tapi sebanyak 222 orang duduk bersisian, menyimak, berbagi senyum, dan sesekali tertunduk haru. Mereka datang bukan untuk mencari nama. Mereka hadir untuk sebuah penguatan: semangat, kapasitas, dan kemanusiaan.

    Mereka adalah SDM pilar sosial Kabupaten Jombang. Mungkin tak banyak yang mengenal nama mereka satu per satu. Tapi jika pernah melihat sembako tiba di rumah warga miskin, relawan mengevakuasi warga di tengah banjir, atau pendamping sosial mendampingi orang tua tunggal yang kesulitan, maka merekalah orang-orang di balik itu semua.

    Ada 156 Pendamping PKH, 42 anggota Tagana, 21 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan 3 Pendamping Rehabilitasi Sosial yang duduk berdampingan hari itu. Dalam diam, mereka menyimpan ratusan kisah pengabdian: berjalan menyusuri desa terpencil, menggendong bantuan melewati lumpur, hingga menjadi tempat curhat satu-satunya bagi warga yang kehilangan arah hidup.

    Bupati Jombang, H. Warsubi, hadir tidak sekadar membuka acara. Ia datang dengan membawa empati. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pembangunan bukan hanya tentang jalan tol, gedung tinggi, atau grafik ekonomi. Pembangunan sejati, menurutnya, adalah ketika negara benar-benar hadir untuk mereka yang paling membutuhkan.

    “Pembangunan tidak boleh meninggalkan siapa pun,” ujar pria yang akrab disapa Abah Warsubi itu. “Dan panjenengan semua adalah ujung tombak kehadiran negara di tengah rakyat.”

    Ruangan mendadak hening ketika ia memanggil dua nama: Sukardi dari Dusun Kayangan dan Annisa Putri Frameswari dari Sambong Dukuh. Di hadapan peserta, mereka menerima kursi roda dari tangan bupati. Bantuan itu mungkin kecil nilainya, tapi sangat besar artinya. Ada pula Umar Ismail dan Supiyani, yang menerima bantuan tunai untuk kebutuhan dasar hidup mereka.

    Tepuk tangan menyambut momen-momen itu. Tapi yang lebih terasa adalah getar rasa yang diam-diam menyusup ke dada. Bagi para pendamping, Tagana, dan relawan sosial, ini bukan sekadar acara. Ini pengakuan atas kerja yang selama ini nyaris tak terdengar.

    Bupati Jombang Warsubi bersama pilar-pilar sosial

    Abah Warsubi lalu melanjutkan, “Tidak semua orang mau menginjak tanah becek, menenangkan warga panik, atau membantu para lansia. Tapi panjenengan semua melakukannya. Dan itu bukan pekerjaan biasa. Itu kemanusiaan.”

    Ucapan itu disambut gemuruh tepuk tangan. Sebagian peserta mengusap mata. Mereka mungkin lelah. Tapi hari itu, mereka merasa tak sendiri. Mereka merasa dihargai.

    Acara itu bukan hanya pembekalan teknis. Ia menjelma menjadi ruang refleksi. Tentang bagaimana menjadi manusia yang hadir bukan untuk memerintah, tapi untuk menemani. Tentang pekerjaan yang bukan hanya soal tugas, tapi tentang jiwa.

    Dan saat semua hendak selesai, Abah Warsubi menutup dengan kalimat yang akan mereka bawa pulang: “Saya percaya, selama masih ada orang-orang seperti panjenengan, maka harapan akan selalu hidup di Jombang ini.”

    Hari itu, 222 pejuang sosial kembali ke wilayah tugas masing-masing. Tanpa panggung, tanpa kamera. Tapi dengan semangat baru, dengan kepala tegak, dan hati yang penuh keyakinan bahwa yang mereka lakukan, sekecil apa pun, adalah bagian dari menjaga denyut kehidupan. Di tengah statistik kemiskinan, di balik angka-angka, merekalah denyut harapan itu sendiri. [suf]

  • 5 Program Prioritas dan Proyek Strategis Magetan, Ada Revitalisasi Pasar dan Beasiswa

    5 Program Prioritas dan Proyek Strategis Magetan, Ada Revitalisasi Pasar dan Beasiswa

    Magetan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Magetan menetapkan lima program prioritas pembangunan dan sejumlah proyek strategis unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Langkah ini disampaikan langsung oleh Bupati Magetan, Nanik Endang Rusminiarti., dalam Forum Konsultasi Publik di Ruang Rapat Ki Mageti, yang digelar Selasa, (17/6/2025).

    Kelima program prioritas tersebut mencerminkan komitmen daerah dalam menjawab tantangan pembangunan dan mempercepat pencapaian visi “Magetan, Nyaman, Maju, dan Berkelanjutan”.

    Berikut lima program prioritas Pemkab Magetan:

    1. Penguatan Kualitas SDM
    Melalui program beasiswa kedokteran dan sarjana untuk keluarga miskin, serta penguatan peran posyandu untuk mendukung kesehatan masyarakat sejak dini.

    2. Penguatan Pembangunan Pertanian
    Fokus pada pengembangan pertanian organik dan hilirisasi hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal.

    3. Penguatan Infrastruktur
    Meliputi pembukaan aksesibilitas sarana umum dan peningkatan ruang publik yang nyaman dan layak untuk masyarakat.

    4. Penguatan Perekonomian Daerah
    Diwujudkan melalui revitalisasi Pasar Sayur, pengembangan UMKM berbasis potensi lokal, modernisasi wisata, serta penataan pasar hewan dan pasar burung.

    5. Penguatan Harmoni Sosial
    Program pemberdayaan masyarakat di tingkat RT dengan alokasi anggaran Rp3–5 juta per tahun, pelestarian budaya lokal, dan penguatan semangat gotong royong.

    Selain lima program utama, Pemkab Magetan juga menggulirkan proyek strategis unggulan, yakni:

    Relokasi Pasar Hewan Parang. Proyek ini ditujukan untuk mendukung pengembangan kawasan selatan, termasuk pembangunan Sirkuit Magetan. Pasar hewan yang baru akan dibangun secara modern, higienis, dan digital, sebagai penopang pertumbuhan ekonomi daerah.

    “Tidak hanya itu, kami akan lakukan penataan Pasar Burung dan Taman Kota Stadion Yosonegoro. Ruang terbuka hijau ini akan menjadi pusat interaksi sosial, kegiatan olahraga, dan penggerak ekonomi baru di kawasan kota,” terang

    Bupati Nanik menyebut, seluruh program dan proyek akan dilaksanakan dengan prinsip partisipatif, sinergis, dan berkelanjutan.

    “Kami ingin membangun Magetan tidak hanya cepat, tapi juga tepat sasaran dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

    Untuk memastikan keberhasilan, Pemkab akan menggandeng seluruh pemangku kepentingan, mulai dari OPD, dunia usaha, perguruan tinggi, hingga komunitas masyarakat, dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis data.

    Menanggapi arah pembangunan tersebut, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, Muhammad Yasin, mengapresiasi langkah cepat Magetan yang telah menyusun rancangan awal RPJMD.

    “Magetan sudah mulai menyusun RPJMD-nya di rancangan awal. Tugas pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat adalah memastikan bahwa dokumen ini selaras dengan Asta Cita-nya Pak Presiden dan Nawa Bhakti Satya-nya Ibu Gubernur, serta program strategis lainnya,” ujarnya.

    Yasin juga menyoroti keselarasan program daerah dengan prioritas provinsi. Ia mencontohkan program beasiswa kedokteran dan pendidikan tinggi yang mendukung program Jatim Cerdas dan Jatim Sehat.

    “Magetan mendukung Jatim Cerdas dengan program beasiswa. Untuk Jatim Sehat, Magetan punya beasiswa khusus untuk dokter agar sarana pelayanan kesehatan bisa merata,” lanjutnya.

    Menurut Yasin, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada sinergi antarlembaga. “Pembangunan itu tidak bisa di-support hanya oleh provinsi atau pusat saja, tapi kabupaten juga sangat menentukan,” tegasnya. [fiq/but]

  • Usai Minimarket, Pemkot Surabaya Wajibkan Rumah Makan Sediakan Jukir Resmi

    Usai Minimarket, Pemkot Surabaya Wajibkan Rumah Makan Sediakan Jukir Resmi

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperluas kebijakan penataan parkir dengan mewajibkan seluruh rumah makan dan restoran untuk menyediakan petugas parkir resmi berseragam. Kebijakan ini mengikuti langkah serupa yang sebelumnya diterapkan pada minimarket dan toko modern, dan mulai diberlakukan pada Selasa (17/6/2025).

    Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa rumah makan tidak berbeda dengan toko modern dalam hal kewajiban penyediaan tempat parkir dan kontribusi pendapatan daerah. “Rumah makan sama dengan toko modern, aturannya sama. Jadi (wajib) menyediakan tempat parkir dan 10 persennya masuk ke Pemkot Surabaya,” kata Eri.

    Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya. Pemilik usaha diberikan dua pilihan skema, yaitu parkir gratis atau parkir berbayar. Untuk parkir gratis, usaha harus mencantumkan tulisan “bebas parkir”, dengan beban biaya ditanggung langsung oleh pelaku usaha.

    “Kalau parkirnya dibayarkan oleh teman-teman toko modern, jadi dia bebas parkir. Jadi kalau selama (toko modern) tidak menghapus tulisan (bebas parkir), maka parkir gratis. Dan itu dibebankan toko modern,” jelas Eri.

    Sementara itu, untuk skema berbayar, pengelola tempat usaha diperbolehkan menarik retribusi parkir dari konsumen, baik secara tunai maupun digital. Pajak parkir yang dikenakan adalah 10 persen dari estimasi jumlah kendaraan atau data riil per bulan.

    “Jadi sebenarnya kalau dia (toko modern) mau narik parkir atau tidak, itu kewenangan mereka. Yang penting pajak parkirnya 10 persen dari jumlah kendaraan yang parkir,” lanjutnya.

    Pemkot menekankan bahwa kewajiban menyediakan juru parkir resmi berlaku untuk semua tempat usaha, termasuk rumah makan, restoran, hingga hotel. Tempat usaha yang tidak mematuhi aturan ini berisiko dikenakan sanksi administratif berupa penyegelan. “Kalau mau buka segel, maka harus ada petugas parkirnya,” tegas Wali Kota Eri Cahyadi.

    Langkah ini merupakan bagian dari upaya penataan parkir terpadu dan peningkatan kontribusi sektor usaha terhadap pendapatan asli daerah melalui mekanisme perparkiran yang tertib dan transparan. [ram/beq]

  • Catat, Ini Aturan Penjemputan Jemaah Haji Sumenep

    Catat, Ini Aturan Penjemputan Jemaah Haji Sumenep

    Sumenep (beritajatim.com) – Tiga kloter jemaah haji Sumenep yakni kloter 23, 24, dan 25 dijadwalkan tiba di Sumenep pada Rabu (18/06/2025) dan Kamis (19/06/2025).

    Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesmas) Setkab Sumenep, Kamiluddin mengatakan, kedatangan jemaah haji tersebut dipusatkan di GOR A. Yani. Penyambutan dijadwalkan dilakukan Bupati/ Wakil Bupati Sumenep.

    “Tiga kloter ini datangnya tidak bersamaan. Kalau kloter 23 tiba di GOR Rabu besok jam 22.00 WIB. Sedangkan kloter 24 dan 25 dijadwalkan Kamis, jam 05.15 WIB dan jam 10.46,” terangnya, Selasa (17/06/2025).

    Sedangkan untuk aturan penjemputan, lanjut Kamiluddin, pihaknya memberlakukan sama seperti saat pemberangkatan. Untuk 1 jemaah, yang diijinkan masuk hanya 1 mobil dengan 1 penjemput. Mobil yang bisa masuk hanya yang diberi stiker khusus.

    “Aturan ini kami berlakukan agar jangan sampai terjadi penumpukan penjemput di dalam GOR A. Yani. Meski secara pribadi saya meyakini bahwa penjemput tidak akan semembeludak saat pemberangkatan, karena datangnya kan tidak bersamaan per kloter. Kalau pemberangkatan kemarin kan tiga kloter bersamaan. Jadi penuh,” ujarnya.

    Jumlah jemaah di kloter 23 dan 24 masing-masing sebanyak 375 orang. Sedangkan di kloter 25 tercatat sebanyak 172 orang. Selain tiga kloter tersebut, jemaah haji Sumenep juga ada yang tergabung dalam kloter 50 sebanyak 17 orang, dan kloter 56 sebanyak 70 orang.

    “Sebenarnya ada juga jemaah Sumenep yang gabung dengan kloter lain selain 5 kloter yang sudah saya sebutkan. Totalnya jemaah haji kita tergabung di 10 kloter. Tapi jumlahnya sedikit-sedikit. Ada yang cuma 2. Jadi gabungan dengan jemaah dari kota lain,” papar Kamiluddin. (tem/but)

  • Dirut Perumda Semeru Lumajang Mundur, Perusahaan Dinyatakan Bangkrut dan Diusut Inspektorat

    Dirut Perumda Semeru Lumajang Mundur, Perusahaan Dinyatakan Bangkrut dan Diusut Inspektorat

    Lumajang (beritajatim.com) – Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Semeru Kabupaten Lumajang, Mochammad Bahrul Wahid, secara mendadak mengajukan pengunduran diri di tengah kondisi perusahaan yang dinyatakan bangkrut. Pengunduran diri ini menyusul langkah dua direksi lainnya dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Lumajang yang juga menyerahkan surat pengunduran diri secara bersamaan.

    Bupati Lumajang Indah Amperawati mengonfirmasi bahwa ketiga direksi dari dua BUMD tersebut telah secara resmi mengajukan permohonan pengunduran diri. “Khusus untuk PD Semeru ini kondisi perusahaannya bangkrut atau pailit, jadi masih harus diaudit di Inspektorat. Tentu tidak sekadar audit, tapi ini ada tujuan tertentu agar bisa diketahui kenapa kok bisa bangkrut. Setelah ketemu dan selesai, ini baru saya akan pikirkan apakah akan diteruskan atau tidak perusahaannya,” tegasnya, Selasa (17/6/2025).

    Direktur Utama Perumda Semeru diketahui baru dilantik pada September 2023 dan sejatinya masa jabatannya baru akan berakhir pada September 2028. Namun, pengajuan pengunduran diri tersebut terjadi hanya dua bulan setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang yang baru.

    Inspektur Inspektorat Kabupaten Lumajang, Ahmad Taufik Hidayat, menyampaikan bahwa proses audit sedang berlangsung sebagai langkah tindak lanjut atas permohonan pengunduran diri para direksi. Audit tersebut mencakup laporan keuangan tiga bulan terakhir serta laporan keuangan Perumda Semeru selama tahun 2024.

    “Ini saya usahakan akhir bulan ini bisa selesai dan muncul laporan hasil pemeriksaan. Setelah itu nanti bupati akan mempelajari terlebih dahulu apa yang menjadi kelemahan dan seterusnya. Barulah setelah itu diteruskan ke persetujuan dan dilakukan pemberhentian,” jelasnya.

    Bupati Indah Amperawati menegaskan bahwa keputusan akhir terkait nasib Perumda Semeru, termasuk kemungkinan pembubaran atau restrukturisasi, baru akan diambil setelah hasil audit rampung. Langkah ini ditempuh untuk mengetahui secara pasti penyebab kebangkrutan dan kelemahan manajerial yang terjadi dalam tubuh perusahaan daerah tersebut. [has/beq]

  • Setelah Diprotes PKL, Pemkot Blitar Akhirnya Berikan Lapak Gratis

    Setelah Diprotes PKL, Pemkot Blitar Akhirnya Berikan Lapak Gratis

    Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar akhirnya memfasilitasi ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang protes karena tidak dapat lapak di Blitar Djadoel. Pemkot Blitar akhirnya bersedia menyediakan stand gratis untuk PKL di bazar Blitar Djadoel 2025.

    Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Blitar, Hakim Isworo, merespons langsung keluhan para PKL dengan terjun ke lokasi dan berdialog secara langsung. Hakim pun berjanji memfasilitasi para PKL yang protes tersebut.

    “Setelah menerima pengaduan dari para PKL, kami segera turun ke lapangan dan berkoordinasi. Hasil musyawarah memutuskan bahwa stand gratis akan diberikan kepada para PKL lokal,” jelas Hakim, Selasa (17/06/2025).

    Kepala Disperindag Kota Blitar menjelaskan bahwa stand untuk PKL akan ditata ulang di sisi utara area pameran Blitar Djadoel. Ia juga menegaskan bahwa solusi ini adalah bentuk komitmen Pemkot untuk berpihak kepada masyarakat kecil.

    “Yang penting areal dan stand telah kami siapkan, ditata bareng-bareng. Bila ada kekurangan, masih bisa dicarikan solusi yang berpihak kepada para PKL lokal,” imbuhnya.

    Sebelumnya, sebanyak 200 pedagang kaki lima (PKL) Kota Blitar protes ke panitia event Blitar Djadoel. Mereka protes karena tidak diberikan lapak atau stan untuk berjualan di Blitar Djadoel tahun 2025.

    Menurut pedagang, pihak event organizer (EO) Blitar Djadoel memasang tarif Rp.3 juta untuk setiap lapak. Para PKL pun diminta membayar Rp.3 juta agar bisa ikut berjualan di Blitar Djadoel.

    Namun jika tidak mereka tak diperkenankan untuk berjualan di Blitar Djadoel 2025. Aturan itulah yang diprotes oleh PKL. Pasalnya para PKL tak kuat membayar sewa lapak sebesar Rp.3 juta.

    “Teman-teman tidak bisa berjualan, karena tidak mampu membayar Rp.3 juta, karena kita pedagang kecil kalau suruh bayar segitu kami tidak mampu,” kata Andri, koordinator PKL Kota Blitar, Selasa (17/06/2025).

    Menurut pedagang kondisi ini sudah terjadi sejak beberapa kali gelaran Blitar Djadoel bukan hanya pada tahun 2025 ini saja. Para PKL ini pun menyayangkan tindakan ini.

    “Teman kami sudah ada yang beli, tapi kan tidak tahu untung ruginya, karena kalau tidak beli tidak dapat tempat,” bebernya.

    Kini para pedagang kaki lima tersebut meminta kepada Pemerintah Kota Blitar agar memberikan tempat berjualan di Blitar Djadoel. Mereka berharap Blitar Djadoel ini bisa dirasakan manfaatnya untuk masyarakat kecil termasuk PKL Kota Blitar.

    “Ini nasib teman-teman PKL ini masih menggantung belum ada hak tempat yang bisa ditempati, kita mau diperhatiin mana tempat kita,” tandasnya. (owi/but)