Category: Beritajatim.com

  • Apel Kesiapsiagaan di Kuwu: Pemkab Madiun Mantapkan Mitigasi Banjir dan Longsor

    Apel Kesiapsiagaan di Kuwu: Pemkab Madiun Mantapkan Mitigasi Banjir dan Longsor

    Madiun (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi di Desa Kuwu, Kecamatan Balerejo, Kamis (11/12/2025).

    Kegiatan yang dipimpin langsung Bupati Madiun, H. Hari Wuryanto, ini menjadi momentum untuk memastikan seluruh unsur penanggulangan bencana siap bekerja di lapangan, mulai dari BPBD, relawan desa, dinas terkait, hingga unsur TNI dan Polri. benar-benar siap bekerja di lapangan menghadapi musim hujan 2025–2026.

    Dalam amanatnya, Bupati Hari Wuryanto menegaskan bahwa tantangan bencana hidrometeorologi di Kabupaten Madiun masih cukup besar. Sejumlah wilayah tercatat memiliki risiko banjir, antara lain Kecamatan Balerejo, Madiun, Wungu, dan Pilangkenceng. Sementara itu, kawasan perbukitan seperti Dagangan, Kare, Gemarang, dan Saradan dikategorikan rawan longsor.

    “BPBD bersama seluruh jajaran terkait sudah menyiapkan strategi mitigasi sejak awal. Mulai dari penguatan pos pantau, kesiapan peralatan penyelamatan, hingga penyediaan logistik emergensi,” ujar Bupati.

    Plt Kalaksa BPBD Kabupaten Madiun, Boby Saktia Putra Lubis, menambahkan bahwa sebanyak 30 personel inti Pasukan Reaksi Cepat (PRC) telah disiagakan dengan pembagian enam regu. Relawan desa juga disiapkan sebagai garda terdepan untuk menyampaikan perkembangan informasi cuaca maupun potensi bencana di wilayah masing-masing.

    Untuk mendukung penanganan keadaan darurat, BPBD telah menata dan menyediakan berbagai logistik, antara lain selimut, popok bayi, paket makanan, hingga perlengkapan darurat yang disesuaikan dengan jenis bencana agar distribusinya dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.

    Pemkab Madiun berharap kesiapsiagaan yang telah dibangun dapat memperkuat ketahanan masyarakat sekaligus meminimalkan dampak saat bencana terjadi. “Semakin baik persiapan kita, semakin kecil risiko yang harus ditanggung masyarakat,” kata Boby. [rbr/suf]

  • Bupati Ipuk Teken MoU dengan Menteri Koperasi Demi Percepatan Pengembangan Koperasi Merah Putih

    Bupati Ipuk Teken MoU dengan Menteri Koperasi Demi Percepatan Pengembangan Koperasi Merah Putih

    Banyuwangi (betitajatim.com)– Kementerian Koperasi (Kemenkop) RI bersama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menandatangani nota kesepakatan (MoU) percepatan pembangunan dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

    Kesepakatan itu diteken Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Kantor Kemenkop, Jakarta, Rabu (10/12/2025).

    Penandatanganan MoU tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah.
    MoU tersebut mencakup percepatan pembangunan fisik gerai serta pergudangan KDMP dan perluasan operasionalisasi usaha sesuai potensi desa di Banyuwangi.

    “Kami baru saja meneken kerja sama percepatan pengembangan koperasi desa/kelurahan merah putih bareng Menteri Koperasi, sekaligus disaksikan Bu Wamen. Alhamdulillah, dengan MoU ini akan koperasi merah putih bisa berkkembang lebih optimal karena ada arahan langsung dari Kemenkop,” kata Bupati Ipuk, Kamis (11/12/2025).

    Menkop Ferry menyebut kerja sama ini bertujuan menguatkan gerakan koperasi desa berbasis potensi lokal yang semakin berkembang.

    “Saya kemarin telah meresmikan KDMP Tukang Kayu di Banyuwangi. Koperasinya bagus dan beberapa produk dibuat oleh usah alokal setempat seperti kopi. Ini bagus dan bisa menjadi contoh,” ujar Menkop.

    Ia menilai pola tersebut sejalan dengan semangat kemandirian yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto. Ini menjadi peluang besar bagi koperasi untuk memproduksi barang sendiri dan menjualnya secara mandiri.

    Selain itu, Menkop mengatakan, penguatan KDMP harus dibarengi dengan pemenuhan infrastruktur dasar di tingkat desa. “Bila di Banyuwangi masih ada koperasi desanya yang kekurangan sarpras, Ibu Bupati bisa kirim datanya ke kami. Nanti kami bantu penuhi,” jelasnya.

    Wamenkop Farida menambahkan, percepatan KDMP tidak hanya berbicara soal infrastruktur dan legalitas, tetapi juga penyelarasan visi dengan pemerintah daerah. Dukungan kepala daerah, imbuhnya, sangat penting agar implementasi kebijakan nasional dapat berjalan seragam di seluruh Indonesia.

    “Kami senang dukungan kepala daerah seperti Banyuwangi yang pro aktif datang langsung ke kami untuk memperdalam dan bergerak bersama dalam percepatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujarnya.

    Bupati Ipuk menambahkan kembali, MoU tersebut menjadi landasan bagi Banyuwangi untuk mengembangkan KDMP sesuai arah kebijakan nasional.

    Banyuwangi memiliki 217 desa dan kelurahan yang seluruhnya menjadi lokasi pengembangan KDMP. Sehingga membutuhkan pendampingan dari Kementerian Koperasi untuk memastikan pelaksanaannya tetap terarah.

    “Bagi kami KDMP ini menjadi sebuah hal baru bagi daerah, sehingga kami membutuhkan pendampingan agar KDMP di Banyuwangi sejalan dengan asta cita Bapak Presiden. Terima kasih Pak Menteri dan Bu Wamen Koperasi atas fasilitasinya,” ucap Ipuk.

    Arahan Menteri Koperasi, sambung Ipuk, menekankan pada penguatan KDMP bisa disesuaikan dengan potensi tiap desa. Banyuwangi sendiri memiliki wilayah yang sangat beragam, mulai dari pesisir, pegunungan, hutan, persawahan hingga kawasan perdagangan.

    “Kementerian memberi panduan agar pengembangan KDMP mengikuti karakter desa masing-masing,” pungkas Ipuk. [alr/suf]

  • Ini Peraih Penghargaan AJP Award 2025 di Pamekasan

    Ini Peraih Penghargaan AJP Award 2025 di Pamekasan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Komunitas jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Pamekasan (AJP), memberikan 27 penghargaan bagi individu maupun institusi yang berkontribusi besar dalam membangun daerah di Madura, khususnya di Pamekasan.

    Apresiasi dan penghargaan tersebut diberikan dalam ajang AJP Award 2025 di di Ballroom Azana Style Hotel Madura, Jl Jokotole 382 Pamekasan, Selasa (9/12/2025). Sekaligus launching buku karya pengurus dan anggota AJP dengan judul ‘Pamekasan Mencari Identitas’, serta launching Rumah Singgah di Surabaya.

    “AJP Award ini merupakan upaya kami dalam memberikan support dan apresiasi bagi mereka yang memiliki kontribusi besar membangun daerah, tentunya sesuai bidang yang mereka tekuni. Baik secara individu maupun institusi maupun kelembagaan,” kata Ketua AJP, M Khairul Umam.

    Selain itu pihaknya juga memastikan apresiasi dan penghargaan tersebut diberikan melalui mekanisme panjang dengan merumuskan ketentuan khusus melalui beragam kajian matang, serta dilakukan secara profesional dan proporsional. “Total apresiasi yang kami berikan sebanyak 27 penghargaan, meliputi 14 anugerah untuk katagori Individu, serta 13 anugerah lainnya untuk katagori institusi atau kelembagaan,” ungkapnya.

    “Secara prinsip, kami memberikan apresiasi ini bukan dengan ujuk-ujuk, tapi ada standarisasi khusus yang kami terapkan dalam penilaian. Hal ini kita lakukan sebagai upaya mendorong kemajuan beragam sektor pembangunan di Madura, khususnya Pamekasan. Tentunya melalui beragam kontribusi dan potensi yang didedikasikan,” sambung Khairul.

    Terlebih apresiasi tersebut juga dilakukan seiring dengan komitmen AJP melaksanakan tanggungjawab sosial dan kemanusiaan, khususnya selain profesionalitas dalam melaksanakan tugas jurnalistik. “Hal ini kita buktikan dengan produk buku karya rekan-rekan AJP, sekaligus launching rumah singgah yang berada di Surabaya,” jelasnya.

    “Tentu hal ini menjadi wujud nyata dari komitmen kami, selain menjunjung tinggi kualitas dan nilai etika jurnalistik, juga tidak kami lupakan tanggungjawab sosial dan kemanusiaan. Oleh karena itu, selamat bagi seluruh penerima anugerah, semoga dapat menjadi motivasi bersama untuk membangun daerah, khususnya di Madura,” pungkasnya. [pin/kun]

    Berikut Daftar Peraih Penghargaan AJP Award 2025:
    Katagori Individu
    1. Ach Kusairi (Inspirator Wirausaha Muda)
    2. Makmun Sanjari (Pioneer Pengusaha Muda)
    3. Hanafi (Pelopor Kesejahteraan Keluarga)
    4. Kompol Hendry Soelistiawan (Anugerah Satya Ungkap Tuntas)
    5. KH Kholilurrahman (Politisi Pesantren Inspiratif)
    6. Sukriyanto (Pemimpin Pelopor Transformasi Pantura)
    7. Ali Masykur (Legislator Visioner Leader)

    8. Marsuto Alfianto (Anugerah Sadar Hukum dan Kesehatan)
    9. Ach Suhairi (Pengacara Reformis Hukum)
    10. Achsanul Qosasi (Tokoh Inspiratif Penggerak Sepak Bola Madura)
    11. H Suparto (Pegiat dan Penyelamat Kesenian Tradisional Pamekasan)
    12. Hidayatul Nuronnia (Srikandi Pendidikan dan Sosial)
    13. Alm Saiful Bahri (Anugerah Pahlawan Lensa)
    14. Alm KH Taufik Hasyim (Long Life Achievement for Regilious Contribution)

    Katagori Lembaga
    1. RSIA Puri Bunda Madura (Rumah Sakit dengan Pelayanan Ideal dan Humanis)
    2. PT Empat Sekawan Mulia (Pelopor Rokok Lokal Berkelas Dunia)
    3. PLN UP3 Madura (Quick Response Service)
    4. PT Darus Sakinah Property (The Most Innovative One-Stop Property Development)
    5. UIN Madura (Madura Islamic University Excellent Transformation)
    6. Bawang Mas Center (Inisiator Bangun Rumah Yatim-Dhuafa dan Peduli Pendidikan)
    7. Universitas Islam Madura (Kampus Lima Menara Ilmu)
    8. Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata (Konsistensi Pengembangan Ilmu Keislaman Klasik dan Modern)
    9. PPMU Al-Hasani Tambelangan (Lembaga Pendidikan Islam Integratif)
    10. Yayasan Cahaya Ummat (Lembaga Peduli Kemanusiaan dan Kesehatan)
    11. Pakem Maddhu (Lembaga Pelestarian dan Pemertahanan Bahasa, Sastra, dan Budaya Madura)
    12. Desa Gagah Kadur (Desa Wisata dan Ekonomi Kreatif)
    13. Elysia Estetika (Produk Kecantikan Paling Famous Klinik Kecantikan)

  • JDIH Gresik Hadirkan Fitur AI, Akses Produk Hukum Kini Lebih Mudah dan Cepat

    JDIH Gresik Hadirkan Fitur AI, Akses Produk Hukum Kini Lebih Mudah dan Cepat

    Gresik (beritajatim.com) — Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) menjadi salah satu sumber resmi yang banyak dicari masyarakat untuk mengetahui berbagai produk hukum pemerintah, mulai dari undang-undang, peraturan daerah, peraturan kepala daerah, hingga keputusan penting lainnya. Namun, tidak sedikit warga yang masih belum mengetahui cara mengakses layanan ini.

    Guna mendorong warga melek hukum, Pemda Gresik lebih intensif lagi melakukan sosialisasi mengenai seputar produk hukum lewat platform digital supaya bisa diakses secara luas.

    “Dokumentasi hukum wajib diketahui masyarakat secara masif. Itu merupakan salah satu tugas kami, memberikan informasi yang benar dan mudah dijangkau,” ujar Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Gresik, M. Rum Pramudya, Kamis (11/12/2025).

    Ia menjelaskan saat ini ada sejumlah fitur baru yang bisa diakses melalui kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) di dalam JDIH Gresik. Baik itu mengakses KUHP Asisten, Policy Briefing, Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan, serta Lexapedia, dan berbagai inovasi lainnya.

    “Dengan fitur-fitur ini diharapkan mampu membantu masyarakat memahami produk hukum dengan lebih cepat dan efisien,” paparnya.

    Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Gresik, Khoirul Huda, menuturkan pentingnya sinkronisasi antara Perda dan Peraturan Bupati (Perbup). Politisi PPP ini mengungkapkan bahwa sejak 1974 hingga 2025 terdapat 530 Perda yang perlu ditinjau, diperbarui, atau bahkan dicabut karena sudah tidak relevan.

    “Banyak Perda yang sudah berubah substansinya, tetapi belum dilakukan perubahan atau pencabutan. Ini menjadi PR besar bagi kami dengan Bagian Hukum,” tuturnya.

    Menurut Huda, beberapa Perda yang dibutuhkan masyarakat tidak dapat berjalan optimal karena Perbup sebagai aturan teknis belum diterbitkan. Kondisi ini menurutnya menjadi tantangan dalam tata kelola produk hukum daerah.

    “Keberadaan JDIH penting bagi pemerintah desa terkait menyusun perdes yang memiliki peran penting dalam administrasi dan layanan masyarakat tingkat desa,” urainya.

    Biro Hukum Provinsi Jawa Timur, Intan Isna Hidayatullah, menambahkan bahwa JDIH merupakan wadah untuk menghimpun dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan. Seluruh sistem JDIH nasional terhubung dengan satu data yang dikoordinasikan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM.

    “JDIH hadir agar masyarakat memperoleh pelayanan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Semua instansi pemerintah memiliki JDIH yang terintegrasi secara nasional,” pungkasnya. (dny/kun)

  • DPRD Jember Ingin APBD Diunggah Lengkap di Situs Pemda

    DPRD Jember Ingin APBD Diunggah Lengkap di Situs Pemda

    Jember (beritajatim.com) – Komisi B DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, ingin Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diunggah lengkap di situs resmi pemerintah daerah setempat.

    Keinginan ini muncul setelah mengunjungi Command Center Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, untuk melakukan studi tiru, Kamis (11/12/2025). Berdasarkan penjelasan dari Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung, APBD bisa diakses publik di situs bandung.go.id yang merupakan bagian dari Command Center.

    “Jadi masyarakat Kota Bandung tahu penggunaan atau pengalokasian anggaran dari masing-masing dinas ini seperti apa,” kata Wahyu Prayudi Nugroho, anggota Komisi B, di sela-sela kunjungan.

    Situs PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di situs jemberkab.go.d memang mengunggah Peraturan Daerah tentang APBD sejak 2021. Namun berbeda dengan situs resmi Pemkot Bandung yang mengunggah semua lampiran APBD, Pemkab Jember hanya mengunggah lampiran pertama yang berisi ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

    Nugroho meminta Pemkab Jember mengunggah lengkap isi buku APBD untuk menepis syak wasangka masyarakat. “Jadi mereka bisa langsung mengakses atau mengunduh APBD dari situs resmi tanpa perlu repot mencari,” katanya.

    Hal senada dilontarkan Ketua Komisi B Candra Ary Fianto. “Jadi masyarakat bisa langsung mengawasi proses penganggaran APBD dan pelaksanaan yang didanai APBD. Kami excited, karena ada transparansi publik terhadap dana APBD,” katanya. [wir]

  • Hj Ansari Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Pelajar Asal Aceh-Sumatera

    Hj Ansari Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Pelajar Asal Aceh-Sumatera

    Pamekasan (beritajatim.com) – Anggota Komisi VIII DPR RI, Hj Ansari meminta pemerintah agar memperhatikan nasib pelajar yang berasal dari Provinsi Aceh dan Sumatera, baik kalangan siswa, mahasiswa dan santri terdampak bencana banjir bandang yang melanda wilayah tersebut.

    Sejauh ini pemerintah sudah tindakan pemilihan pasca bencana, termasuk memberikan bantuan bagi masyarakat setempat. Namun bagi para pelajar dari wilayah terdampak khususnya mereka yang menimba ilmu di berbagai wilayah di tanah air, juga harus menjadi perhatian serius sebagai bagian dari warga terdampak bencana.

    “Saat ini pemerintah harus menunjukkan rasa cinta kepada rakyat, dan harus selalu memikirkan seluruh aspek dalam penanganan bencana di Aceh dan Sumatera. Termasuk nasib para pelajar yang tidak tahu kondisi keluarga saat bencana terjadi,” kata Hj Ansari, Kamis (11/12/2025).

    Hal tersebut sangat penting dipikirkan sebagai bagian dari tindakan pemilihan pasca bencana, khusunya bagi para pelajar asal Aceh dan Sumatera, yang sedang menimba ilmu di berbagai daerah di Indonesia. “Jadi saat ini kita tidak hanya menuntut rakyat untuk mencintai negerinya, tetapi bagaimana negeri ini menunjukan cintanya kepada rakyat,” ungkapnya.

    “Terlebih saat ini banyak anak-anak dari Aceh maupun Sumatera, yang sedang menuntut ilmu di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini tentunya juga harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah,” sambung legislator perempuan dari Dapil Jatim XI Madura.

    Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan, sebab hal itu disampaikan seiring dengan hasil kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Aceh, dalam beberapa hari kedepan, terhitung sejak Rabu hingga Minggu (10-14/12/2025). “Oleh karena itu, pemerintah harus benar-benar hadir disitu (memikirkan nasib para pelajar asal Aceh dan Sumatera),” jelasnya.

    “Karena anak-anak yang ada di pondok (pesantren) atau di tanah rantau tentunya juga menunggu kiriman dari orang tua yang berdada di Aceh atau Sumatera, dan kita tidak tahu apakah orang tua mereka masih ada atau tidak,” sambung anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI.

    Oleh karena itu, legislator perempuan kelahiran Pamekasan Madura, sangat berharap agar pemerintah benar-benar memikirkan nasib para pelajar. “Hal ini tentunya sangat penting untuk dipikirkan, selain bantuan logistik maupun atau tindakan pemulihan pasca bencana,” pungkasnya. [pin/kun]

  • Bayi Sempat Dibuang di Udanawu Blitar Akhirnya Kembali ke Pelukan Ibu Masih SMK

    Bayi Sempat Dibuang di Udanawu Blitar Akhirnya Kembali ke Pelukan Ibu Masih SMK

    Blitar (beritajatim.com) – Bayi laki-laki yang sempat menjadi korban pembuangan di teras rumah warga Udanawu, Blitar, akhirnya kembali ke pelukan ibu kandungnya yang masih berstatus pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Momen haru ini terjadi setelah pihak kepolisian dan dinas terkait resmi menyerahkan pengasuhan sang bayi kepada keluarga orang tuanya pada Kamis (11/12/2025).

    Kapolsek Udanawu, AKP Achmat Rochan, memastikan bahwa bayi tersebut telah dalam kondisi sehat setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Keputusan pemulangan ini diambil demi kepentingan terbaik sang anak, meski kedua orang tuanya tengah berhadapan dengan hukum.

    “Untuk bayi dari pihak RSUD Srengat sudah diserahkan kepada keluarga orang tua bayi, dengan didampingi / disaksikan pihak Dinas Sosial Kabupaten Blitar, penyidik PPA Satreskrim Polres Blitar Kota, Polsek Udanawu, Puskesmas Udanawu,” terang AKP Achmat Rochan, Kamis (11/12/2025).

    Meski sang bayi telah bersatu kembali dengan keluarga dan ibunya yang berinisial VM (16), kepolisian menegaskan bahwa status pidana para pelaku tidak berubah.

    Kedua orang tua bayi, yakni VM (16) dan kekasihnya MAZ (16)—yang juga masih berstatus pelajar kelas XI—tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penanganan kasus ini telah diambil alih oleh unit yang memiliki spesialisasi dalam menangani anak.

    “Terkait proses hukum pelakunya sudah kita limpahkan dan ditangani unit PPA Satreskrim Polres Blitar Kota,” tegas Kapolsek.

    Sebelumnya, nasib bayi malang ini sempat menjadi teka-teki setelah ditemukan warga di Desa Ringinanom pada Minggu (30/11/2025). Unit Reskrim Polsek Udanawu akhirnya berhasil mengungkap identitas orang tua bayi enam hari pasca-penemuan.

    Fakta di lapangan menunjukkan pelaku pembuangan adalah pasangan kekasih di bawah umur. MAZ diketahui merupakan siswa SMK di Udanawu, sementara VM adalah siswi SMA asal Wonodadi.

    “Pelakunya ini adalah ayah dan ibu dari bayi yang dibuang di teras rumah warga, keduanya masih berstatus pelajar,” ungkap AKP Achmat Rochan pada rilis sebelumnya, Jumat (5/12/2025).

    Kasus ini terungkap berkat informasi dari perangkat desa yang mendengar pengakuan warga bahwa anaknya, MAZ, adalah ayah biologis bayi tersebut. Polisi langsung bergerak cepat mengamankan MAZ di kediamannya.

    “Berdasarkan informasi tersebut, anggota Reskrim Polsek Udanawu bergerak cepat dan mengamankan MAZ di rumahnya di salah satu desa di Kecamatan Udanawu. MAZ tidak berkutik dan mengakui perbuatannya,” jelasnya.

    Dari pengakuan MAZ, polisi kemudian menjemput VM yang sempat bersembunyi di rumah temannya di kawasan Kebonagung, Wonodadi.

    Dalam pemeriksaan, terungkap alasan pilu di balik tindakan nekat tersebut. MAZ mengaku sengaja meletakkan bayinya di rumah warga yang pintunya terbuka karena panik dan bingung, namun tetap berharap anaknya segera ditemukan dan diselamatkan oleh pemilik rumah yang dikiranya belum tidur. [owi/beq]

  • Tok! Pembunuh Jemaah Subuh di Bojonegoro Divonis Mati, Lebih Berat dari Tuntutan

    Tok! Pembunuh Jemaah Subuh di Bojonegoro Divonis Mati, Lebih Berat dari Tuntutan

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro resmi menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Sujito (65), terdakwa kasus pembunuhan sadis dua jemaah salat Subuh di Musala Al-Manar, Desa Kedungadem, Kamis (11/12/2025). Putusan maksimal ini dijatuhkan lebih berat dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya hanya meminta hukuman penjara seumur hidup.

    Sidang pembacaan vonis yang digelar di Ruang Kartika PN Bojonegoro dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Wisnu Widiastuti, didampingi dua hakim anggota, Hario Purwo Hantoro dan Achmad Fachrurrozi. Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan berat.

    “Terdakwa terbukti secara sah melakukan pembunuhan berencana. Oleh karena itu, dijatuhi pidana mati,” ujar Ketua Majelis Hakim Wisnu Widiastuti dalam persidangan.

    Dalam pertimbangannya, majelis hakim membeberkan sejumlah faktor yang memberatkan terdakwa. Perbuatan Sujito dinilai memenuhi unsur Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Hakim menyoroti tindakan tersebut sangat keji dan sadis karena dilakukan di dalam tempat ibadah saat para korban sedang khusyuk menunaikan salat berjemaah.

    Selain itu, dampak psikologis berupa trauma mendalam bagi keluarga korban menjadi sorotan utama hakim. Sikap terdakwa selama proses hukum juga menjadi catatan buruk yang memperberat hukuman.

    “Tidak ada rasa penyesalan dari terdakwa, terlihat dari sikapnya selama persidangan,” tambah Widiastuti.

    Mendengar putusan tersebut, pihak keluarga korban menyambutnya dengan rasa lega. Mereka menilai vonis mati setimpal dengan kekejaman yang dilakukan pelaku terhadap keluarganya.

    “Kami puas dengan hukuman mati ini. Perbuatannya sangat keji dan tidak manusiawi,” ungkap Ifnu Dika Rinanto, salah satu ahli waris korban.

    Menanggapi vonis maksimal ini, kuasa hukum Sujito, Sunaryo Abumain, belum memutuskan langkah hukum lanjutan. Pihaknya masih akan berdiskusi dengan klien terkait kemungkinan banding.

    “Untuk langkah (hukum) selanjutnya masih kami siapkan,” ujarnya singkat usai persidangan.

    Sebagai informasi, tragedi berdarah di Musala Al-Manar terjadi pada 29 April 2025 lalu. Sujito secara membabi buta membacok tiga jemaah menggunakan parang saat salat Subuh berlangsung. Serangan brutal itu menewaskan Cipto Rahayu dan Abdul Aziz, serta menyebabkan satu korban lainnya, Arik Wijayanti, mengalami luka berat. [lus/beq]

  • Solidaritas untuk Sumatra, Warga Pacitan Kirim Ratusan Paket Bantuan via BPBD

    Solidaritas untuk Sumatra, Warga Pacitan Kirim Ratusan Paket Bantuan via BPBD

    Pacitan (beritajatim.com) – Solidaritas warga Kabupaten Pacitan untuk korban bencana alam yang melanda wilayah Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh terbukti sangat tinggi. Ratusan paket bantuan logistik berhasil dikumpulkan dan diserahkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pacitan hanya dalam kurun waktu empat hari penggalangan dana dan barang.

    Posko donasi yang dibuka resmi oleh BPBD Pacitan sejak 5 hingga 8 Desember 2025 langsung mendapat respons positif dari masyarakat. Warga berbondong-bondong mendatangi kantor BPBD untuk menyerahkan berbagai kebutuhan mendesak, mulai dari bahan makanan pokok hingga perlengkapan bayi.

    “Kami membuka donasi sejak tanggal 5 hingga 8 Desember,” kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Pacitan, Radite Suryo Anggono, Kamis (11/12/2025).

    Radite mengungkapkan bahwa antusiasme masyarakat sudah terlihat sejak hari pertama posko dibuka. Kepedulian ini dinilai luar biasa mengingat lokasi bencana yang berada jauh di luar pulau Jawa tidak menyurutkan niat warga untuk berbagi.

    “Warga Pacitan menunjukkan kepedulian luar biasa. Dalam waktu empat hari, ratusan paket bantuan terkumpul,” ujarnya.

    Berdasarkan data rekapitulasi BPBD, total bantuan yang terhimpun mencapai 667 item. Rincian logistik tersebut meliputi 550 kilogram beras, 189 dus mi instan, 15 dus sarden, serta aneka kebutuhan pelengkap seperti susu, biskuit, dan makanan bayi. Selain pangan, warga juga menyumbangkan selimut, perlengkapan mandi, pakaian layak pakai (pria dan wanita), hingga obat-obatan.

    Seluruh bantuan logistik ini dipastikan tidak mengendap di gudang daerah. BPBD Pacitan telah mengirimkan seluruh paket bantuan tersebut ke BPBD Provinsi Jawa Timur untuk kemudian didistribusikan secara terpusat ke lokasi-lokasi bencana di Sumatra.

    Radite sangat mengapresiasi semangat gotong royong yang ditunjukkan warga Pacitan. Aksi kolektif ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi para korban yang tengah memulihkan diri pascabencana.

    “Inilah wujud kepedulian kita semua. Meskipun bencana terjadi jauh dari Pacitan, masyarakat tetap tergerak untuk membantu. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita di Sumatra dan Aceh,” jelasnya. [tri/beq]

  • Polres Magetan Latih Bhabinkamtibmas Teknik SAR dan Pemadaman Kebakaran, Siaga Darurat

    Polres Magetan Latih Bhabinkamtibmas Teknik SAR dan Pemadaman Kebakaran, Siaga Darurat

    Magetan (beritajatim.com) – Satuan Binmas Polres Magetan menggelar Pelatihan Peningkatan Kemampuan Polisi Penolong bagi jajaran Bhabinkamtibmas di Gedung Pesat Gatra dan halaman Mako Polres Magetan, Rabu (10/12/2025). Langkah ini diambil guna mempertajam kemampuan respons cepat personel terhadap situasi darurat, khususnya teknik Search and Rescue (SAR) terbatas dan penanganan kebakaran.

    Menggandeng instruktur profesional dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magetan, pelatihan ini dirancang khusus untuk memperkuat kompetensi Bhabinkamtibmas. Sebagai garda terdepan kepolisian di tingkat desa dan kelurahan, mereka dituntut memiliki skill penyelamatan dasar yang mumpuni saat menghadapi kondisi darurat di lapangan.

    Selama sesi pelatihan, peserta menerima pembekalan materi intensif serta simulasi praktik lapangan. Kurikulum yang diajarkan mencakup teknik dasar SAR terbatas, prosedur awal penanganan kebakaran, penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), teknik evakuasi cepat, hingga protokol keselamatan diri saat menangani kejadian kontinjensi.

    Instruktur dari BPBD Magetan memimpin simulasi langsung untuk memastikan setiap personel mampu memahami dan menguasai teknik pertolongan secara presisi. Hal ini penting agar kesalahan prosedur yang membahayakan diri sendiri maupun korban dapat dihindari saat kejadian sebenarnya.

    Kapolres Magetan, AKBP Raden Erik Bangun Prakasa, membuka langsung kegiatan tersebut dan mengapresiasi antusiasme peserta. Ia menilai penguasaan teknis penyelamatan menjadi aset vital bagi personel di lapangan.

    “Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua pada pelatihan peningkatan kemampuan Polisi Penolong ini. Kemampuan SAR terbatas dan penanganan kebakaran sangat penting dimiliki oleh para Bhabinkamtibmas,” ujarnya.

    AKBP Raden Erik menegaskan bahwa Bhabinkamtibmas memegang peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, kompetensi penanganan darurat harus terus ditingkatkan agar polisi dapat hadir sebagai solusi nyata di tengah warga.

    “Semoga ilmu dari para instruktur BPBD dapat diimplementasikan saat menghadapi situasi kontinjensi di tengah masyarakat,” tambahnya.

    Melalui agenda ini, Polres Magetan menargetkan kesiapan penuh para Bhabinkamtibmas dalam memberikan pelayanan perlindungan, mulai dari penanganan kebakaran skala kecil hingga situasi darurat lainnya yang menuntut respons cepat sebelum bantuan lanjutan tiba. [fiq/beq]