Xcloud.id

Category: Beritajatim.com

  • Dilema Galian C Blitar: Cuan Masuk Kas Daerah, Lumpur Masuk Sawah Warga

    Dilema Galian C Blitar: Cuan Masuk Kas Daerah, Lumpur Masuk Sawah Warga

    Blitar (beritajatim.com) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar berencana menaikkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak pertambangan mineral bukan logam dan batuan (MBLB) atau yang lazim disebut galian C pada tahun 2026 mendatang. Rencana ini muncul usai target PAD tahun 2025 ini mencapai Rp 2 miliar, melebihi target yang ditetapkan yakni Rp 1,8 miliar.

    “Iya, insyaallah targetnya akan lebih tinggi,” ungkap Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Blitar, Asmaning Ayu pada Jumat (12/12/2025).

    Target PAD dari pajak pertambangan mineral bukan logam dan batuan ini memang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2024 diketahui PAD dari pajak MBLB hanya mencapai Rp 340 juta.

    PAD dari sektor tambang ini kemudian meningkat tajam pada tahun 2025 ini, di mana nilai pajak yang ditarik oleh Bapenda Kabupaten Blitar mencapai Rp 2 miliar. Nilai yang ditarik ini tidak sepenuhnya optimal, karena masih ada kebocoran di sejumlah pos pengawasan. “Saya harapannya di tahun 2026 ini kinerja kita lebih optimal,” imbuhnya.

    Meningkatnya target PAD dari sektor tambang ini menjadi berkah bagi Pemkab Blitar. Namun di sisi lain, kondisi ini mengindikasikan adanya eksplorasi sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atau lazim disebut galian C di Kabupaten Blitar kian masif.

    Bapenda Kabupaten Blitar pun tak menampik bahwa tambang yang beroperasi di Bumi Penataran jumlahnya cukup banyak. Pihaknya pun tak ingin tambang-tambang tersebut hanya mengeruk isi bumi, namun juga harus ada sumbangsih untuk Pemerintah Kabupaten Blitar berupa pajak.

    “Bisa jadi seperti itu (jumlah pertambangan di Blitar cukup tinggi), cuma kami belum bisa memasang target yang cukup tinggi karena kita baru mulai ini di bulan Juli kemarin,” tegasnya.

    Keberhasilan mencapai target PAD hingga miliaran rupiah dari sektor pertambangan ini menegaskan bahwa Blitar memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama untuk kebutuhan material konstruksi. Dana segar Rp 2 miliar ini diperkirakan akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan program kesejahteraan rakyat.

    Namun, pengawasan ketat terhadap dampak ekologis menjadi sorotan utama. Masyarakat dan pemerhati lingkungan mulai menyuarakan kekhawatiran serius. Eksplorasi tambang yang masif, terutama di kawasan yang berdekatan dengan daerah aliran sungai atau lereng perbukitan, membawa risiko tinggi.

    Konflik tambang di Blitar pun kini kerap kali muncul. Pada Kamis (13/03/2025), ratusan petani dan warga menggeruduk tambang pasir dan batu yang beroperasi di Kali Putih, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Massa meminta agar tambang pasir yang beroperasi di aliran sungai lahar Gunung Kelud tersebut tutup.

    Demo ini merupakan bentuk kekesalan warga atas aktivitas tambang pasir di Kali Putih. Menurut warga, sejak tambang pasir itu beroperasi, sumber air dan irigasi yang mengalir ke sawah petani menjadi terganggu.

    Akibatnya tanaman petani pun tidak bisa maksimal. Bahkan tidak jarang tanaman petani rusak akibat air sungai yang telah tercampur dengan berbagai material tambang. “Kami minta agar tambang ini tutup sekarang juga, pokoknya alat berat harus pergi dari sini sekarang,” ungkap Arinal, petani.

    Keberadaan tambang pasir di Kali Putih ini pun membuat warga resah. Pasalnya, sejak adanya tambang pasir, sumber air warga dan irigasi ke pertanian menjadi terganggu.

    Para petani pun sudah muak dan enggan untuk diajak berkomunikasi. Mereka hanya memiliki satu tuntutan yakni tambang pasir itu ditutup dan seluruh alat berat pergi dari aliran lahar Gunung Kelud.

    “Karena adanya penggalian ini sangat merugikan petani, khususnya pengairan baik jumlah debit air, sedimen-sedimennya, juga masalah zat-zat yang ditimbulkan dari penggalian ini sangat merugikan petani,” ungkap Muji.

    Kondisi ini tentu menjadi gambaran ironi, di satu sisi Pemkab Blitar mendapatkan keuntungan berupa pajak dari tambang, namun di sisi lain masyarakat mengeluh akibat kerusakan lingkungan yang terjadi. (owi/kun)

  • Pemkab Mojokerto Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Bencana di Sumatra dan Aceh

    Pemkab Mojokerto Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Bencana di Sumatra dan Aceh

    Mojokerto (beritajatim.com) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam di Sumatra Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Prosesi pelepasan bantuan digelar di halaman Pemkab Mojokerto sebagai bentuk kepedulian sekaligus solidaritas masyarakat Mojokerto terhadap para penyintas bencana.

    Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto, Rinaldi Rizal Sabirin melaporkan jumlah bantuan yang berhasil dihimpun melalui Posko Bantuan Pemkab Mojokerto Peduli Bencana Sumatera. “Bantuan dikumpulkan dalam waktu singkat dari berbagai unsur, baik pemerintah, Baznas, maupun swasta,” ungkapnya.

    Adapun bantuan yang berhasil terkumpul meliputi beras sebanyak 12.500 kg, mie instan sebanyak 572 dus, gula pasir sebanyak 2.565 kg, krecek kerupuk udang sebanyak 150 kantong, minyak goreng sebanyak 43 dus, susu sebanyak 15 dus, air mineral gelas sebanyak 50 kardus, air mineral botol sebanyak 40 dus.

    Makanan ringan sebanyak 15 dus, obat-obatan sebanyak 2 dus, peralatan mandi sebanyak 300 paket, pakaian dewasa sebanyak 100 paket, popok bayi sebanyak 4.355 pak, selimut sebanyak 200 lembar, handuk sebanyak 150 lembar, sarung sebanyak 150 buah dan mukena sebanyak 25 buah.

    Sementara itu, Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra menyampaikan duka cita mendalam atas musibah yang menimpa masyarakat di tiga provinsi tersebut. Gus Barra (sapaan akrab, red) menegaskan bahwa seluruh bantuan merupakan wujud nyata gotong royong masyarakat Mojokerto.

    “Alhamdulillah, dalam waktu kurang lebih dua hari bantuan ini dapat kita kumpulkan. Ada enam truk dan satu Hiace yang akan membawa bantuan ini. Semoga bantuan dari keluarga besar Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan masyarakat Mojokerto ini dapat diterima dengan baik oleh saudara-saudara kita yang tertimpa musibah,” katanya.

    Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Mojokerto ini menambahkan, sebagian bantuan berasal dari donasi uang yang kemudian diwujudkan menjadi barang sesuai kebutuhan di lokasi bencana. Seluruh bantuan selanjutnya akan diserahkan kepada BPBD Jawa Timur sebelum disalurkan kepada para korban.

    “Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, baik pemerintah, Baznas, maupun swasta yang telah memberikan bantuan. Semoga ini bisa meringankan beban mereka dan menjadi jariyah bagi kita semua,” ucapnya.

    Pengiriman bantuan tersebut menjadi bukti nyata solidaritas dan kepedulian masyarakat Mojokerto terhadap korban bencana di Sumatera. Dengan semangat kebersamaan, bantuan tersebut diharapkan dapat membantu pemulihan kondisi masyarakat terdampak sekaligus mempererat persaudaraan antar daerah. [tin/aje]

  • Dicopot Jabatannya, Sekda Tulungagung Tak Hadiri Pelantikan

    Dicopot Jabatannya, Sekda Tulungagung Tak Hadiri Pelantikan

    Tulungagung (beritajatim.com)-Drama baru terjadi di lingkup Pemkab Tulungagung. Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo secara mengejutkan mencopot Tri Hariadi dari jabatannya sebagai Sekertaris Daerah (Sekda). Gatut memindahkan Tri sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Tranmigrasi.

    Dalam pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama yang berlangsung di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso kemarin sore, Tri juga tidak hadir. Tri diketahui sedang berada di luar kota menghadiri sebuah acara.

    Gatut menyebut pergesera jabatan ini sudah dilakukan sesuai dengan aturan undang-undang. Pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap kinerja Sekda selama ini. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut mereka memutuskan untuk memindahkan Tri Hariadi dari jabatannya sebagai Sekda.

    “Ini sudah sesuai dengan aturan undang-undang. Beberapa hari lalu sudah melalui proses pansel,” ujarnya, Jumat (12/12/2025).

    Menanggapi Tri Hariadi tidak hadir dalam acara pelantikan, Bupati Gatut Sunu mengungkapkan jika mantan Sekda itu berada di Bangkalan. Sedang menjalankan tugas kedinasan. Rencananya Tri Hariadi akan dilantik setelah tiba di Tulungagung. Saat ini jabatan Sekda masih kosong. Pihak Pemkab akan menunjuk Pelaksana Harian sebelum nantinya penetapan secara definitif.

    “Sementara Plh dulu. Setelah itu untuk definitif dilakukan menurut aturan perundangan,” tandasnya.

    Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Tulungagung, Soeroto, menyatakan pelantikan pejabat eselon II saat ini masih menyisakan lima jabatan kepala OPD yang kosong. Jabatan yang kosong ini adalah Dinas

    Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pendidikan, DPMD, DLH, dan Sekda. Proses pengisian jabatan tersebut akan dilakukan sesuai dengan peraturan undang-undang.

    “Yang jelas proses pengisian akan kita lakukan sesuai dengan peraturan undang-undang,” pungkasnya. [nm/aje]

  • Dua Jembatan di Tiris Probolinggo Hancur Disapu Banjir, Ribuan Warga Terisolasi

    Dua Jembatan di Tiris Probolinggo Hancur Disapu Banjir, Ribuan Warga Terisolasi

    Probolinggo (beritajatim.com) – Banjir besar akibat hujan lebat yang mengguyur kawasan Tiris, Kabupaten Probolinggo, Kamis (11/12), menghancurkan dua jembatan vital di Dusun Kedaton, Desa Andungbiru. Akibatnya, ribuan warga dari tiga dusun kini benar-benar terisolir dan tak memiliki akses keluar-masuk desa.

    Jembatan pertama, yang menjadi jalur utama penghubung Dusun Kedaton dengan Dusun Sumberkapung (Desa Andungbiru dan Desa Duren, Kecamatan Krucil), putus total setelah tersapu arus deras. Jembatan berukuran 12 x 3 meter itu sebelumnya menjadi akses satu-satunya kendaraan roda empat warga RT 8, 9 dan 10 Sumberkapung.

    “Lebih dari seribu jiwa sekarang terjebak tanpa akses. Ini bukan lagi sekadar kerusakan, tapi lumpuh totalnya mobilitas masyarakat,” tegas Sekdes Andungbiru, Asrawi.

    Ratusan pelajar pun terdampak. Jembatan ini merupakan jalur menuju SD, MI, SMP, MTs, hingga MA. “Pendidikan otomatis berhenti. Anak-anak tidak punya jalan lain,” tambahnya.

    Belum selesai dengan satu jembatan yang putus, jembatan kedua yang menghubungkan Kedaton dengan wilayah Desa Tiris dan Sumberduren, Kecamatan Krucil, juga hancur. Jembatan sepanjang 20 meter itu ambrol tak mampu menahan naiknya debit air yang meningkat drastis.

    “Dua-duanya terputus total. Akses ke Tiris maupun Krucil mati sama sekali,” ujar Asrawi.

    Selain memutus akses besar-besaran, banjir juga memorak-porandakan permukiman. Satu rumah milik Mummah Ali (42), warga Dusun Kedaton, hanyut diterjang arus. Rumah tersebut rata dengan tanah tanpa sempat menyelamatkan barang-barang berharga.

    “Pak Muhammad Ali sudah kami evakuasi. Tapi hampir semua barang hilang terseret air,” ungkap Agus Santoso, Bendahara Desa Andungbiru sekaligus relawan Tagana yang berada di lokasi sejak siang.

    Tiga rumah lain dilaporkan rusak berat dan hampir hancur.

    Hingga Kamis malam pukul 21.41 WIB, hujan gerimis masih turun dan debit sungai belum juga surut. Bahkan sebagian aliran sungai tersumbat oleh sampah dan batang kayu. “Kalau ada kiriman air dari hulu, ini bisa lebih parah. Sungai hulu Pekalen rawan meluap ke rumah warga,” kata Agus.

    Saat ini perangkat desa, relawan, dan warga berjaga sepanjang malam sembari menunggu bantuan alat berat dan langkah darurat dari pemerintah. Pemerintah desa memperingatkan warga untuk tetap siaga menghadapi potensi banjir susulan. (Ada)

  • Pedagang Durian Nakal di Depan Pasar Chenghoo Pandaan Diduga Jual Durian Busuk

    Pedagang Durian Nakal di Depan Pasar Chenghoo Pandaan Diduga Jual Durian Busuk

    Pasuruan (beritajatim.com) – Para pengunjung kawasan wisata Chenghoo di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan kembali dikeluhkan akibat ulah pedagang durian di depan Pasar Chenghoo.

    Kali ini, pedagang diduga menjual durian busuk yang dibuntal tali rafia sehingga tampak masih layak konsumsi.

    Kejadian tersebut viral setelah seorang pembeli mengunggah keluhannya di media sosial. Dalam unggahan itu, pembeli mengaku kecewa karena durian yang baru dibeli ternyata tidak layak makan.

    Kepala UPT Pasar Bangil, Iwan, menegaskan pihaknya segera menelusuri kebenaran laporan tersebut. “Akan kita klarifikasi. Kalaupun benar, di Chenghoo tidak ada dan tidak memperbolehkan berjualan durian, kemungkinan itu di luar area Chenghoo,” ujarnya, Jumat (12/12/2025).

    Berdasarkan pemantauan lapangan, sejumlah pedagang masih terlihat berjualan di luar pagar kawasan wisata Chenghoo. Mereka menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat untuk menarik pembeli tanpa diketahui petugas.

    Sebelumnya, Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo telah melarang adanya pedagang durian di kawasan wisata Chenghoo. Ia menegaskan bahwa aturan itu diterapkan untuk menjaga ketertiban serta kualitas destinasi. “Kawasan wisata Chenghoo nantinya akan menjadi ikon Kabupaten Pasuruan,” tegasnya.

    Warga dan pengunjung berharap pemerintah memperketat pengawasan agar praktik curang tidak terulang. Mereka meminta adanya penertiban rutin agar wisatawan tidak lagi dirugikan oleh oknum pedagang.

    Iwan menambahkan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas dan aparat terkait untuk melakukan langkah lanjutan. Ia memastikan tindakan tegas dapat diberikan bila pedagang terbukti melakukan penipuan terhadap pembeli. (ada/ted)

  • Jawa Timur Capai 100 Persen Posbankum, Dorong Keadilan Restoratif Mulai dari Desa

    Jawa Timur Capai 100 Persen Posbankum, Dorong Keadilan Restoratif Mulai dari Desa

    Surabaya (beritajatim.com) – Kementerian Hukum meresmikan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan di Provinsi Jawa Timur di Graha Unesa Surabaya.

    Peresmian ini menandai tuntasnya cakupan 100 persen Posbankum di wilayah Jawa Timur sebagai bagian dari perluasan akses keadilan hingga ke tingkat akar rumput.

    Dalam sambutannya, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menautkan kehadiran Posbankum dengan nilai hidup masyarakat Jawa Timur. Ia mengangkat falsafah “Urip Iku Urup” sebagai ruh dari layanan bantuan hukum berbasis desa.

    “Hidup (urip) itu harus menyala dan memberi manfaat bagi orang lain. Filosofi inilah yang menjadi nyawa dari Posbankum. Posbankum hadir bukan sekadar bangunan atau pos jaga, melainkan sebagai cahaya bagi masyarakat,” ujar Supratman dalam kegiatan bertajuk Peresmian Posbankum Desa/Kelurahan dan Pembukaan Pelatihan Peacemaker dan Paralegal Provinsi Jawa Timur ini.

    Karakter masyarakat Jawa Timur yang dikenal egaliter, terbuka, dan blaka suta (apa adanya) dinilai menjadi modal sosial kuat dalam penyelesaian persoalan secara musyawarah. Tradisi rembug desa dan jagongan yang hidup di tengah masyarakat selama ini menjadi landasan penting dalam membangun mekanisme keadilan berbasis dialog.

    “Kehadiran Posbankum bukan untuk menggantikan kearifan lokal, tetapi justru melembagakannya agar lebih kuat. Melalui Posbankum, kita mengedepankan penyelesaian masalah melalui jalur nonlitigasi,” tegas Supratman.

    Ia menegaskan bahwa sengketa tanah, konflik antarwarga, hingga persoalan keluarga seharusnya tidak langsung dibawa ke ranah pidana. Semuanya bisa diselesaikan terlebih dahulu di Posbankum atau Omah Rembug dengan semangat Guyub Rukun.

    Pada kesempatan tersebut, Supratman menyampaikan bahwa Jawa Timur telah berhasil membentuk 8.494 Posbankum. Capaian ini menempatkan Jawa Timur sebagai salah satu dari 29 provinsi yang telah mencapai 100 persen pembentukan Posbankum.

    Pembentukan Posbankum melengkapi peran 91 Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) terakreditasi di Jawa Timur serta memperkuat fungsi paralegal desa.

    Posbankum juga didukung oleh kepala desa dan lurah yang telah dilatih sebagai Non Litigation Peacemaker. Mereka diharapkan menjadi garda terdepan dalam penyelesaian sengketa secara damai di tingkat lokal.

    Menkum menyoroti 42 orang kepala desa dan lurah dari Provinsi Jatim yang dinyatakan lulus sebagai Non Litigation Peacemaker, dan enam orang di antaranya berhasil meraih Peacemaker Justice Award 2025.

    Secara nasional, hingga akhir 2025 jumlah Posbankum telah mencapai 71.773 atau setara dengan 85,50 persen dari total desa dan kelurahan di Indonesia. Berdasarkan data aplikasi layanan Posbankum, lebih dari 3.839 permasalahan hukum telah ditangani, mulai dari sengketa tanah, gangguan kamtibmas, penganiayaan, pencurian, hutang-piutang, KDRT, waris, perlindungan anak, hingga permasalahan perjanjian.

    Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, berharap Posbankum tidak sakadar menyediakan meja konsultasi hukum, namun menjadi manifestasi bahwa hukum tidak boleh berhenti di kota besar atau hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu saja.

    “Dengan adanya Posbankum, masyarakat kini memiliki ruang untuk bertanya, memahami haknya, menyelesaikan sengketa secara damai, serta mendapatkan pendampingan hukum secara cepat dan tepat,” imbuh Khofifah.

    Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, menyatakan dukungannya terhadap kehadiran Posbankum di desa dan kelurahan sebagai garda terdepan akses keadilan yang mudah, murah, dan terjangkau.

    “Jika bicara membangun desa, jangan hanya membangun jalan, jembatan, atau irigasi. Kita harus membangun rasa aman dan kepastian hukum. Inilah fondasi pembangunan manusia yang berkeadilan,” ungkapnya.

    Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Timur, Haris Sukamto, mengatakan bahwa capaian 100% Posbankum tidak lepas dari kontribusi dan pola kepemimpinan kolaboratif, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Biro Hukum beserta seluruh jajaran.

    “Ibu Gubernur juga berhasil menggerakkan 2500 Muslimat NU dalam pembentukan paralegal secara nasional dan bahkan memecahkan rekor MURI di tahun ini,” pungkas Haris.

    Kakanwil Kemenkum Jawa Timur menambahkan, sejumlah 229 paralegal telah mendapatkan pelatihan melalui Pelatihan Paralegal Serentak (Parletak) Angkatan I dan II Tahun 2025. Kanwil Kemenkum Jawa Timur berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan, evaluasi, dan peningkatan kapasitas terhadap seluruh paralegal di Posbankum, yang saat ini berjumlah 16.988.

    Melalui peresmian Posbankum di Jawa Timur, Kementerian Hukum menegaskan kembali komitmennya dalam memperluas akses keadilan yang berbasis pada nilai moral, etika, dan kearifan lokal, dengan menempatkan desa sebagai pusat penyelesaian masalah hukum masyarakat. [uci/ted]

  • Desa Pakel Banyuwangi Bikin Peternakan Ayam Petelur, Hasilnya Rutin Dibagikan Warga Kurang Mampu

    Desa Pakel Banyuwangi Bikin Peternakan Ayam Petelur, Hasilnya Rutin Dibagikan Warga Kurang Mampu

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Desa Pakel, Kecamatan Licin, Banyuwangi, mengembangkan peternakan ayam petelur untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan desa. Menariknya, peternakan ini dikelola Pemerintah Desa bersama Tim Penggerak (TP) PKK setempat dan rutin telur produksinya dibagikan untuk warganya yang kurang mampu.

    Pemerintah desa setempat juga menggandeng warga dalam pengelolaannya, peternakan ini memproduksi sebanyak 18-20 kilogram kilogram telur setiap hari untuk memenuhi kebutuhan telur warga desa.

    “Kami sangat apresiasi peternakan ayam petelur yang dikelola Pemdes Pakel bereng PKK. Ini bisa meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan desa,” ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Jumat (12/12/2025).

    Ipuk sendiri sempat meninjau pengelolaan peternakan tersebut saat menggelar Bunga Desa (Bupati Ngantor di Desa) di desa tersebut pada 8 Desember 2025 lalu.

    Ipuk mengatakan secara ekonomi, adanya peternakan ayam menjadi sumber penghasilan bagi desa dan juga para warga desa yang ikut mengelolanya. Selain itu produksi telur mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar.

    Sedangkan dari segi ketahanan pangan, peternakan memenuhi kebutuhan telur yang menjadi sumber protein warga desa dengan harga yang lebih terjangkau dan berkualitas karena telur diproduksi setiap hari sehingga selalu baru.

    “Pengembangan peternakan ayam petelur juga sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang tengah mendorong desa-desa memperkuat produksi pangan lokal. Semoga semakin banyak desa mengembangkan inisiatif serupa sehingga kemandirian pangan dapat terus meningkat,” kata Ipuk.

    Kepala Desa Pakel, Mulyadi menjelaskan dalam pengelolaannya, Pemdes Pakel melibatkan warga sekitar. Saat ini ada 430 ayam petelur yang diternak. Ayam tersebut mampu menghasilkan 18-20 kilogram telur per hari atau sektar 500 kilogram perbulan.

    Hasil produksi telur dijual dengan harga kisaran Rp25.000-Rp26.000 per kilogram. Hasil keuntungan penjualan masuk ke kas pemdes yang nantinya digunakan untuk mendukung pelayanan dan pembangunan desa.

    “Kami jual di wilayah sini. Bahkan setiap dua pekan sekali, produksi telur kami bagikan gratis ke warga kurang mampu maupun yang stunting,” ungkap Mulyadi.

    Camat Licin, Donny Arsilo Sofyan menambahkan, peternakan ayam petelur tersebut mempekerjakan warga setempat. Modal awal membangun peternakan menggunakan Dana Desa Program Ketahanan Pangan.

    “Sesuai peraturan, dana desa minimal 20 persen harus dialokasikan untuk program ketahanan pangan. Di desa Pakel digunakan untuk peternakan ayam petelur. Di desa lainnya di kecamatan Licin penerapannya sesuai potensinya masing-masing. Ada yang mengelola peternakan kambing, perkebunan hidroponik dan lainnya,” pungkas Donny. [alr/aje]

  • Prakiraan Cuaca di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik 12 Desember 2025, Hujan?

    Prakiraan Cuaca di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik 12 Desember 2025, Hujan?

    Surabaya (beritajatim.com) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Juanda kembali merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, Jumat, 12 Desember 2025.

    “Beberapa wilayah di Sidoarjo, Sidoarjo, dan Gresik diprakirakan akan diguyur hujan ringan hingga disertai petir hari ini. Untuk suhu, antara 25°C hingga 33°C. Sedangkan kelembabannya antara 50%-96%,” ujar Prakiraan BMKG Juanda, Oky Sukma Hakim, Kamis (11/12/2025).

    Prakiraan Cuaca Surabaya Hari Ini

    BMKG Juanda menyebut cuaca di sejumlah wilayah Kota Surabaya cenderung diguyur hujan ringan sekitar pukul 13.00—15.00 WIB. Termasuk di antaranya Kecamatan Rungkut, Lakarsantri, Tegalsari, Tandes, Kenjeran, Krembangan, Wiyung, Wonocolo, dan Tenggilis Mejoyo.

    Suhu udara: 25°C – 33°C
    Kelembapan: 52% – 91%
    Kecepatan angin: 8 Km/jam dari arah Barat.

    Prakiraan Cuaca Sidoarjo Hari Ini

    Menurut data dari BMKG Juanda, cuaca di Sidoarjo cenderung hujan ringan pada pukul 13.00—15.00 WIB. Termasuk di Kecamatan Tulangan, Waru, Wonoayu, Buduran, Candi, dan Gedangan. Adapun Kecamatan Krembung diprediksi hujan petir pada sorenya.

    Suhu udara: 25°C – 33°C
    Kelembapan: 50%-89%
    Kecepatan angin: 8,7 km/jam dari arah Barat Daya.

    Prakiraan Cuaca Gresik Hari Ini

    Menurut data dari BMKG Juanda, cuaca di Gresik cenderung cerah pada siang hari dan berawan malamnya. Namun, beberapa Kecamatan diprediksi diguyur hujan, seperti Driyorejo dan Wringinanom diprediksi hujan sekitar pukul 13.00—15.00 WIB. Sedangkan Kecamatan Sangkapura dan Tambak, hujan pada malam harinya.

    Suhu udara: 26°C – 30°C
    Kelembapan: 65% – 96%
    Kecepatan angin: 19,4 km/jam dari arah Barat.

    Masyarakat disarankan untuk membawa payung atau jas hujan sebagai langkah antisipatif. Mengingat cuaca di wilayah tropis seperti Jawa Timur dapat berubah dalam waktu singkat, penting bagi warga untuk selalu memantau pembaruan informasi cuaca melalui aplikasi resmi BMKG atau layanan cuaca daring lainnya.

    Dengan memahami prakiraan cuaca secara detail, masyarakat di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik dapat menjalani aktivitas hari inidengan lebih aman dan nyaman, termasuk saat memulai aktivitas tempat. (fyi)

  • Pikap Terguling, Warga Jombang Tewas di Tulungagung

    Pikap Terguling, Warga Jombang Tewas di Tulungagung

    Tulungagung (beritajatim.com)--Seorang warga Kabupaten Jombang meninggal dunia usai mengalami kecelakaan di Tulungagung. Korban diketahui bernama Sunaryo (39) warga Desa Bulurejo, Kecamatan Diwek, Jombang. Korban merupakan salah satu penumpang mobil pikap yang terguling di Desa Joho, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Pengemudi pikap tak mampu menguasi kendaraan sehingga mobil mengalami kecelakaan.

    Kasatlantas Polres Tulungagung, AKP M Taufik Nabila mengatakan kecelakaan ini terjadi kemarin. Saat itu pikap yang memuat pekerja pembuatan sumur bor sedang dalam perjalanan menuju Desa Karangtalun, Kecamatan Kalidawir. Sebelumnya mereka melakukan pekerjaan di wilayah Kecamatan Campurdarat. Untuk memangkas waktu perjalanan mereka memutuskan untuk lewat jalur ekstrem di Desa Joho.

    “Pikap tersebut memuat 1 sopir dan 3 penumpang, dua diantaranya berada di bak pikap bersama peralatan untuk membuat sumur bor,” ujarnya, Jumat (12/12/2025).

    Mobil pikap bernopol W 8498 P yang dikemudikan Iksan, warga Desa Sukorejo, Kecamatan Sukodadi, Lamongan ini melintasi kawasan perbukitan dengan jalur berkelok-kelok dan banyak turunan ekstrem. Saat sampai di lokasi kejadian kendaraan tersebut tiba-tiba kehilangan kendali saat melintasi turunan tajam, sehingga pikap keluar jalur dan terguling.

    “Kendaraan seharusnya berbelok tapi ini tidak, pikap berhenti setelah menabrak pohon jati,” tuturnya.

    Polisi yang menerima laporan langsung menuju lokasi kejadian. Korban meninggal dunia di lokasi kecelakaan dan dievakuasi ke RSUD dr Iskak untuk dilakukan visum dan identifikasi lebih lanjut. Sementara kendaraan yang terlibat kecelakaan dievakuasi ke Satlantas Polres Tulungagung. Saat ini kasus kecelakaan tunggal tersebut masih dalam penanganan Unit Gakkum Satlantas Polres Tulungagung.

    “Korban meninggal 1 orang, untuk sopir dan 2 penumpang lainnya Alhamdulillah selamat,” pungkasnya. [nm/aje]

  • Terungkap! Begini Cara Mbah Tarman Dapat Angpao untuk Tamu di Pernikahan Cek Rp3 M Palsu

    Terungkap! Begini Cara Mbah Tarman Dapat Angpao untuk Tamu di Pernikahan Cek Rp3 M Palsu

    Pacitan (beritajatim.com) – Kasus pernikahan viral dengan mahar cek senilai Rp3 miliar yang diduga palsu kembali memasuki babak baru. Selain perbedaan usia 50 tahun antara mempelai pria dan wanita, terungkap fakta lain yang tak kalah mengejutkan: semua tamu undangan yang hadir dalam resepsi pernikahan menerima angpau Rp100 ribu per orang.

    Dalam proses penyidikan, Polres Pacitan menemukan sumber dana yang digunakan Mbah Tarman, mempelai pria berusia 74 tahun, untuk membagi-bagikan uang tersebut. Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar mengungkapkan bahwa sebelum pernikahan digelar, Tarman menggadaikan sebuah mobil sewaan asal Ponorogo kepada tetangga keluarga mempelai wanita. Dari praktik gadai itu, ia mendapatkan uang sebesar Rp 50 juta.

    “Sebanyak Rp 30 juta dibagikan kepada tamu yang hadir dalam resepsi. Masing-masing memperoleh Rp 100 ribu,” jelas Kapolres,ditulis Jumat (12/12/2025).

    Namun aksi tersebut buru-buru terendus pemilik rental mobil. Meski tak menempuh jalur hukum, pemilik tetap menarik kembali kendaraannya. Sementara pihak penerima gadai terlanjur mengeluarkan uang Rp 50 juta. Untuk mencegah persoalan melebar, keluarga mempelai perempuan akhirnya memberikan jaminan berupa sertifikat tanah.

    Pihak kepolisian sebenarnya membuka peluang bagi keluarga mempelai perempuan untuk melapor jika merasa dirugikan. Namun keluarga memilih tidak mengambil langkah hukum. Bahkan, mempelai wanita menyatakan tetap setia mendampingi suaminya hingga proses persidangan selesai.

    “Pihak perempuan sampai saat ini masih mencintai dan menyayangi Mbah Tarman sebagai suami yang sah. Mereka menyampaikan akan terus mendampingi hingga kasus ini diputus di pengadilan,” ujar Kapolres.

    Sementara itu, kasus dugaan pemalsuan dokumen berupa cek Rp3 miliar kini masih berjalan di Polres Pacitan. Polisi menegaskan penyidikan terus berlanjut meski pihak keluarga perempuan tidak memberikan laporan tambahan. [tri/aje]