Xcloud.id

Category: Beritajatim.com

  • Pemuda Tani Bondowoso Dorong Koperasi dan Shelter Pangan Mandiri untuk Perkuat Ketahanan Pangan

    Pemuda Tani Bondowoso Dorong Koperasi dan Shelter Pangan Mandiri untuk Perkuat Ketahanan Pangan

    Bondowoso (beritajatim.com) — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pemuda Tani Indonesia Kabupaten Bondowoso mendorong pembentukan koperasi serba usaha dan shelter pangan mandiri sebagai langkah strategis memperkuat posisi tawar pemuda tani sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah.

    Gagasan tersebut mengemuka dalam forum temu usaha tani dan pembentukan koperasi yang digelar di Cafe Orila, Bondowoso, Selasa, 16 Desember 2025. Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso Fathur Rozi serta perwakilan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DKPK) sebagai mitra strategis.

    Sekda Bondowoso Fathur Rozi mengatakan, penguatan sektor pertanian tidak cukup bertumpu pada peningkatan produksi semata, tetapi harus disertai pengelolaan pascapanen dan penguatan kelembagaan. Menurut dia, hilirisasi menjadi kunci agar hasil pertanian tidak lagi dijual dalam bentuk bahan mentah, melainkan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.

    “Hilirisasi dan kelembagaan yang kuat akan meningkatkan daya saing serta kesejahteraan petani,” ujar Fathur Rozi.

    Dalam forum tersebut, Pemuda Tani Indonesia Bondowoso juga merancang pembentukan Koperasi Pemuda Tani Indonesia sebagai wadah ekonomi kolektif. Koperasi ini diproyeksikan mendukung pemenuhan kebutuhan pangan, termasuk menyuplai bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Bergizi (SPBG).

    Melalui koperasi, pasokan pangan untuk MBG diharapkan terjamin kualitas dan keamanannya karena bersumber langsung dari hasil pertanian lokal. Pemerintah daerah, lanjut Fathur Rozi, akan melakukan pendampingan lintas sektor, termasuk dengan Dinas Kesehatan, terutama terkait uji laboratorium dan pemenuhan standar mutu pangan.

    Ketua DPC Pemuda Tani Indonesia Bondowoso, Kapriyanto, mengatakan forum ini menjadi ruang temu bagi pemuda tani untuk berbagi praktik baik, mulai dari produksi hingga akses pasar. Ia menilai persoalan klasik pertanian—seperti harga anjlok saat panen raya, pasar yang tidak pasti, dan keterbatasan modal—harus dihadapi dengan pendekatan kolektif.

    “Pemuda tani harus keluar dari masalah klasik pertanian. Koperasi dan shelter pangan adalah jawabannya,” kata Kapriyanto.

    Menurut dia, tanpa koperasi dan fasilitas penyimpanan, petani kerap menjual hasil panen secara individual sehingga harga sepenuhnya ditentukan tengkulak. Keberadaan shelter pangan memungkinkan penjualan dilakukan secara kolektif dan memberi ruang bagi petani menunda penjualan hingga harga lebih stabil.

    “Koperasi adalah kekuatan kolektif, sedangkan shelter pangan memberi kendali atas stok dan harga,” ujarnya.

    Selain berdampak pada ekonomi petani, Kapriyanto menegaskan koperasi dan shelter pangan berperan penting dalam membangun kemandirian dan ketahanan pangan lokal. Koperasi berbadan hukum juga menjadi pintu masuk untuk mengakses pasar besar serta berbagai program pemerintah, seperti MBG, pengadaan pangan, dana CSR, hibah, hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    Dalam konsep yang ditawarkan, Shelter Pangan Mandiri berfungsi sebagai pusat produksi, penyimpanan, dan distribusi bahan pangan lokal. Sementara dapur MBG menjadi unit pengolahan dan penyajian makanan bergizi. Skema ini dirancang berjenjang, mulai dari pemuda tani sebagai produsen, shelter pangan sebagai pengelola stok dan mutu, hingga dapur MBG sebagai penyerap hasil pangan secara berkelanjutan.

    Untuk menjaga keberlanjutan program, DPC Pemuda Tani Indonesia Bondowoso juga menyiapkan rencana bisnis kolektif terintegrasi yang mencakup produksi, pengolahan, penyimpanan, hingga pemasaran. Kebutuhan pelatihan, mulai dari manajemen koperasi, standar mutu, hingga pemasaran digital dan pengembangan produk bernilai tambah, turut menjadi perhatian.

    Kapriyanto berharap pemerintah daerah dan mitra strategis terus memberikan pendampingan agar koperasi dan shelter pangan mandiri pemuda tani di Bondowoso dapat menjadi model ketahanan pangan berbasis komunitas. (awi/ian)

  • Seorang Perempuan Buruh Tembakau di Jember Meninggal Dunia Terhanyut Banjir

    Seorang Perempuan Buruh Tembakau di Jember Meninggal Dunia Terhanyut Banjir

    Jember (beritajatim.com) – Titik, seorang perempuan buruh tembakau berusia 65 tahun, ditemukan meninggal dunia di tepi sungai Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (16/12/2025).

    Titik dilaporkan tak kembali ke rumahnya di Dusun Tengah, Desa Kalisat, pada Senin (15/12/2025) sore. Dia adalah buruh sebuah gudang tembakau di Desa Sebanen. Biasanya saat sore hari, dia pulang ke rumah. Namun hingga malam hari, perempuan kelahiran 9 Mei 1960 itu tak juga kembali.

    Keluarga pun kebingungan. “Semua teman kerja Titik di gudang mengaku tidak tahu. Mereka hanya tahu beliau memang masuk kerja,” kata Sudi

    Apalagi saat itu hujan deras mengguyur. “Banyak titik yang banjir. Ini tidak seperti biasanya.” kata Kepala Desa Kalisat Sudi Raharjo.

    Satu-satunya jalan menuju rumah Titik melewati sebuah jembatan yang Desa Sebanen dengan Dusun Tengah di Desa Kalisat. Jaraknya dekat dengan berjalan kaki.

    Kolong jembatan tersebut kecil sehingga pada saat itu air meluap ke atas jembatan dan jalan. “Sekitar jam delapan Senin malam, ketinggian air sekitar satu meter di atas jembatan,” kata Sudi.

    Jenazah Titik ditemukan pada pukul 11.30 keesokan harinya. “Langsung dievakuasi oleh warga,” kata Sudi.

    Selain memakan korban jiwa, banjir juga merusak dam dan sejumlah rumah di Kalisat. Setidaknya ada tiga rumah yang roboh diterjang banjir. Dam di daerah Sumbernangka dan Karangpaiton di Kecamatan Ledokombo jebol sehingga tidak bisa membendung air dari hulu sungai menuju Kalisat.

    “Kami mempercepat perekutan anggota Desa Tanggap Bencana (Destana). Begitu ada informasi, kami langsung bergerak turun ke bawah,” kata Sudi. [wir]

  • Sekolah Rata oleh Semeru, 94 Siswa SDN Supiturang 02 Lumajang Belajar di Tenda Darurat

    Sekolah Rata oleh Semeru, 94 Siswa SDN Supiturang 02 Lumajang Belajar di Tenda Darurat

    Lumajang (beritajatim.com) – Pelajar Sekolah Dasar Negeri (SDN) Supiturang 02, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, masih bertahan di tenda darurat untuk bisa mendapat materi pembelajaran dan treatment trauma healing.

    Sebelumnya, bangunan SDN Supiturang 02 rusak dan hanya menyisakan pondasi dengan tumpukan material setelah diterjang erupsi dan banjir lahar Gunung Semeru pada 19 November 2025.

    Kurang lebih hampir satu bulan lamanya, sebanyak 94 siswa yang sudah kehilangan gedung sekolah itu harus menempati tenda darurat untuk bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM).

    Kepala SDN Supiturang 02, Ali Wafi, mengatakan selain mendapat materi pembelajaran, siswa juga terkadang mengikuti sesi trauma healing untuk melupakan teror akibat bencana Gunung Semeru.

    Saat ini, pembelajaran bagi siswa terbagi di dua tenda darurat, di mana setiap satu tenda dibagi untuk tiga kelas. “Ya jadi memang selama ini (setelah erupsi) kami ada di tenda darurat. Total siswa ada 94, jadi bantuan tenda ada dua unit, satu tenda diisi tiga kelas,” terang Ali saat dijumpai di tenda darurat, Selasa (16/12/2025).

    Menurutnya, fokus materi pembelajaran yang diberikan bagi siswa di tenda darurat diakui tidak jauh berbeda dengan sekolah pada umumnya.

    Namun, pembelajarannya memang sedikit dikurangi dengan hanya 75 persen untuk materi. Sisanya 25 persen dikhususkan untuk sesi trauma healing bagi siswa. “Materinya sedikit dikurangi daripada sekolah biasa, soalnya ada sesi trauma healing untuk siswa,” ungkap Ali. (has/kun)

  • Lonjakan Arus Libur Akhir Tahun, Tol Ngawi–Kertosono Siapkan Layanan Ekstra

    Lonjakan Arus Libur Akhir Tahun, Tol Ngawi–Kertosono Siapkan Layanan Ekstra

    Madiun (beritajatim.com) – Arus lalu lintas di Ruas Tol Ngawi–Kertosono diperkirakan meningkat signifikan selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri (JNK) memproyeksikan ratusan ribu kendaraan akan melintas dalam kurun waktu libur panjang tersebut.

    Direktur Utama PT JNK, Arie Irianto, menyebutkan total kendaraan yang melintasi ruas tol tersebut diperkirakan mencapai 200.660 unit. Perhitungan ini berlaku sejak Kamis (18/12/2025) hingga Minggu (4/1/2026), atau selama 18 hari masa pelayanan libur Nataru.

    Menurut Arie, jumlah tersebut menunjukkan kenaikan sekitar 3,23 persen dibandingkan kondisi lalu lintas normal yang rata-rata berada di angka 9.276 kendaraan per hari. Peningkatan ini dipicu oleh tingginya mobilitas masyarakat yang memanfaatkan libur panjang akhir tahun.

    Untuk memastikan kelancaran perjalanan pengguna jalan tol, PT JNK memfokuskan kesiapan pada sejumlah sektor pelayanan. Mulai dari optimalisasi transaksi pembayaran di gardu, pengaturan lalu lintas, hingga perawatan kondisi jalan dan fasilitas rest area.

    “Fokus kami ada pada pelayanan transaksi, kesiapsiagaan petugas gardu, kelancaran arus lalu lintas, serta preservasi jalan dan rest area,” kata Arie usai memimpin Gelar Apel Pasukan di Kantor PT JNK, Selasa (16/12/2025).

    Dari sisi sumber daya manusia, PT JNK menambah jumlah petugas lapangan menjadi 52 orang. Penambahan ini meningkat 20 personel dari jumlah sebelumnya dan akan disiagakan di tiga gerbang tol utama.

    Arie mengakui potensi kepadatan tetap mungkin terjadi, terutama di gerbang tol pada jam-jam tertentu. Untuk mengantisipasi hal tersebut, PT JNK telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas, termasuk penerapan Oblique Approach Booth dan pengoperasian gardu reversible.

    “Inovasi ini kami siapkan untuk meningkatkan kapasitas transaksi. Jika terjadi kondisi khusus, seperti penutupan gerbang tertentu dan pengalihan arus, kapasitas exit akan kami tambah dengan menyesuaikan jumlah entrance,” pungkasnya. (rbr/ian)

  • Polres Bangkalan Amankan Pelaku Jambret Motor Kurir JNT dan Dua Penadah

    Polres Bangkalan Amankan Pelaku Jambret Motor Kurir JNT dan Dua Penadah

    Bangkalan (beritajatim.com) – Satreskrim Polres Bangkalan akhirnya mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang menimpa seorang kurir jasa ekspedisi JNT. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan satu pelaku utama berinisial MR (46), warga Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, beserta dua orang penadah motor curian.

    Kasatreskrim Polres Bangkalan, AKP Hafid Dian Maulidi, mengungkapkan aksi pencurian itu dilakukan MR bersama seorang rekannya berinisial SN yang hingga kini masih berstatus buron (DPO).

    Peristiwa tersebut terjadi saat korban tengah mengantarkan sebanyak 85 paket di kawasan Desa Petapan, Kabupaten Bangkalan, pada awal Desember 2025.

    “Dalam rekaman CCTV, terlihat pelaku datang mengenakan jaket hoodie hitam, celana pendek, serta sandal jepit. Saat itu korban lengah dan sepeda motor langsung dibawa kabur,” jelas AKP Hafid, Selasa (16/12/2025).

    Usai menerima laporan korban, Tim Resmob Polres Bangkalan bergerak cepat. Kurang dari 1×24 jam, petugas melakukan penyelidikan intensif dengan mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti di lapangan.

    “Alhamdulillah, MR berhasil kami amankan. Dari hasil interogasi, pelaku mengaku telah menjual motor hasil curian tersebut kepada penadah. Dari pengembangan kasus, kami kemudian mengamankan dua penadah, masing-masing berinisial MU dan AH,” ungkapnya.

    Namun, paket dan keranjang milik korban yang sempat dibawa pelaku diketahui telah dibuang. Hingga kini, polisi masih terus melakukan pengembangan untuk mengejar satu pelaku lain yang masih buron. “Ketiga tersangka sudah kami tahan di Mapolres Bangkalan dan masih menjalani pemeriksaan lanjutan,” tambah AKP Hafid.

    Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal tujuh tahun. [sar/kun]

  • PBNU Kerahkan Tim Bantu Penyintas Bencana Sumatra, Gus Yahya: Tak Ada Alasan Absen!

    PBNU Kerahkan Tim Bantu Penyintas Bencana Sumatra, Gus Yahya: Tak Ada Alasan Absen!

    Jakarta (beritajatim.com) – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi mengerahkan seluruh elemen kekuatan organisasi untuk menanggulangi dampak bencana alam di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), menegaskan komitmen mutlak organisasi untuk hadir di tengah warga yang terdampak tanpa terkecuali.

    Dalam pelepasan relawan dan bantuan di Plaza PBNU, Jakarta, Selasa (16/12/2025), Gus Yahya menekankan bahwa khidmah kemanusiaan adalah mandat yang tidak bisa ditawar dalam situasi krisis.

    “Atas nama Pengurus Besar Nahdltul Ulama, saya menyampaikan bela sungkawa dan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya sejumlah bencana alam di beberapa daerah beberapa waktu terakhir ini. Dan tentu saja tidak ada alasan bagi jam’iyah Nahdlatul Ulama, dalam keadaan apa pun, untuk tidak tetap hadir dalam khidmah berkontribusi dalam upaya penanggulangan dampak dari bencana-bencana yang terjadi tersebut,” tegas Gus Yahya.

    Untuk memastikan respons cepat dan terukur, PBNU membentuk satuan tugas khusus bernama Tim NU Peduli. Satgas ini mengonsolidasikan berbagai badan otonom dan lembaga, termasuk Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI), LAZISNU, dan GP Ansor. Langkah taktis di lapangan pun telah berjalan, mulai dari pendirian posko darurat hingga pengerahan sumber daya manusia.

    “PBNU telah membentuk satu satgas khusus untuk keperluan itu, yang terdiri dari elemen-elemen LPBI, LAZISNU, dan Banom-banom. Beberapa tindakan telah dilakukan di lapangan, telah dibentuk posko-posko, telah dilakukan rekrutmen relawan-relawan, dan telah dimobilisasikan sumber daya-sumber daya untuk bisa disumbangkan kepada saudara-saudara kita yang terdampak oleh bencana,” ujar Gus Yahya.

    Gus Yahya juga mendorong perluasan gerakan solidaritas ini dengan melibatkan struktur NU di tingkat wilayah hingga cabang yang memiliki kapasitas logistik mumpuni. Ia secara spesifik menyebut sejumlah daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang dinilai memiliki kemandirian ekonomi untuk turut menyokong penanganan bencana di Sumatra.

    “Ada cabang yang kita tahu sudah punya mekanisme mobilisasi sumber daya yang kuat, misalnya yang selama ini pakai sistem Koin, bahkan ada yang sudah mengembangkan bisnis, bisa di-engage secara khusus,” katanya.

    Ia lantas merinci daerah-daerah potensial tersebut, seperti Magelang, Sidoarjo, Cilacap, Bojonegoro, dan Mojokerto. Pelibatan cabang-cabang kuat seperti Sidoarjo, Bojonegoro, dan Mojokerto diharapkan tidak hanya membantu secara materi, tetapi juga memantik rasa persaudaraan nasional antarsesama warga NU.

    “Magelang kelihatan kaya raya. PCNU Magelang berkontribusi ini. Sidoarjo. Cilacap. Bojonegoro. Mojokerto. Sehingga ini bukan hanya lalu menjadi semacam cara kita untuk membantu para warga yang terdampak oleh bencana, tapi juga kita bangkitkan solidaritas warga kita secara umum,” lanjutnya.

    Terkait manajemen di lapangan, Gus Yahya menyoroti pentingnya akurasi data dalam penanganan bencana. Ia meminta sistem pencatatan (recording) sumber daya dilakukan secara disiplin untuk memudahkan evaluasi dan mencegah tumpang tindih bantuan dengan program pemerintah.

    “Saya minta ada sistem recording yang baik terkait data sehingga bisa mudah evaluasi apabila ada di tengah jalan membutuhkan respons tertentu karena kita juga belum tahu keadaan lapangan apakah membaik atau bagaimana,” instruksinya.

    Ia menambahkan, “Sejak awal saya minta ada data resources yang kita punya. Supaya koordinasi. Kita punya relawan sejumlah ini. Supaya match dengan skema.”

    Dalam fase tanggap darurat ini, PBNU menyalurkan bantuan logistik, dana, serta tim relawan untuk pemulihan fisik dan psikis (trauma healing). Gus Yahya merinci akumulasi bantuan yang dihimpun dari tiga pilar utama NU Peduli dengan total mencapai Rp8,1 miliar.

    “Dari LPBI bantuan senilai Rp2,1 miliar, dari LAZISNU senilai Rp2,5 miliar, sedangkan oleh GP Ansor senilai Rp3,5 miliar,” paparnya. [beq]

  • Jalani Tahap Dua Kasus Pelecehan Seksual, Bos PT Pragita Perbawa Pustaka Ditahan Jaksa

    Jalani Tahap Dua Kasus Pelecehan Seksual, Bos PT Pragita Perbawa Pustaka Ditahan Jaksa

    Surabaya (beritajatim.com) – Bimas Nurcahya, bos PT Pragita Perbawa Pustaka, menjalani tahap dua (penyerahan tersangka dan barang bukti) dari penyidik Polda Jatim ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Selasa (16/12/2025).

    Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Surabaya langsung melakukan penahanan terhadap tersangka. Saat dibawa petugas bersama lima tersangka perkara lain yang juga menjalani tahap dua di Kejari Surabaya, Bimas tampak memakai rompi tahanan. Dengan tangan diborgol, ia memasuki kendaraan tahanan Kejari Surabaya.

    Perkara ini berawal dari seorang wanita berinisial KC yang mengaku menjadi korban pelecehan seksual. Ia melaporkan Bimas Nurcahya ke Ditreskrimum Polda Jatim dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/709/V/2025/SPKT/POLDA JAWA TIMUR tanggal 22 Mei 2025. Setelah itu, polisi melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan hingga akhirnya pendiri PT Pragita Perbawa Pustaka tersebut ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

    Penasihat hukum KC, Rizki Leneardi, menegaskan pihaknya akan terus mengawal perkara ini hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ia menjelaskan kasus pelecehan seksual terhadap korban ini bermula ketika Bimas mengajak korban mengikuti perjalanan dinas ke Surabaya dengan alasan pelatihan dan sosialisasi tentang UU Hak Cipta Lagu.

    “Kami memastikan akan mendampingi klien kami sampai proses hukum ini tuntas agar korban memperoleh keadilan,” kata Rizki dalam keterangannya, Senin (22/9/2025).

    Bimas disebut meminta korban untuk datang dan masuk ke kamar hotelnya. Pada saat itulah figur kunci sekaligus pemilik salah satu penerbit musik yang memberikan lisensi hak cipta, memantau penggunaan komposisi, mendaftarkan kredit hak cipta lagu, melakukan pengumpulan royalti, serta mendistribusikan royalti kepada pencipta lagu, sekaligus ketua sebuah asosiasi publishing di Indonesia yang menaungi lebih dari 700 pencipta lagu, diduga melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap korban.

    Selain KC, Rizki menyebut terdapat sejumlah korban lain dari tersangka yang juga merupakan karyawan atau mantan karyawan perusahaan pengelola dan pengurus hak cipta atas komposisi lagu (musik). Ia menyebut para saksi telah memberikan keterangan resmi kepada penyidik Unit II Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Jatim.

    “Informasi yang kami terima saat ini, BN telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan oleh Ditreskrimum Polda Jatim,” imbuhnya.

    Hal senada disampaikan penasihat hukum korban lainnya, Billy Handiwiyanto. Ia mengapresiasi langkah tegas kepolisian beserta kejaksaan dalam menangani kasus tersebut.

    “Kami mengapresiasi langkah kepolisian dalam menetapkan BN sebagai tersangka dan melakukan penahanan, serta kejaksaan dalam menangani kasus ini. Kami berharap kasus serupa tidak terulang kembali dan menjadi pembelajaran bagi semua pihak,” jelasnya.

    Billy berharap perkara tersebut dapat segera dilimpahkan ke pengadilan serta menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak untuk menghentikan segala bentuk kekerasan seksual di lingkungan kerja. Terlebih, tersangka dikenal sebagai sosok yang kerap berbicara tentang UU Perlindungan Hak Cipta Lagu dalam setiap sosialisasi, namun kini dituding melakukan pelanggaran terhadap hak pekerja internal.

    Billy menilai perbuatan yang dilakukan Bimas diduga melanggar ketentuan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan diancam pidana maksimal 12 tahun penjara.

    Sementara itu, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast membenarkan penahanan terhadap tersangka pada Senin (22/9/2025). “Sudah ditahan,” kata Abast, Senin (22/9/2025).

    Hal senada disampaikan Kanit II Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Jatim Kompol Ruth Yeni. Menurutnya, setelah dilakukan penetapan tersangka, kemudian dilakukan penahanan sebulan setelahnya. “Tap (penetapan) tersangka 22 Agustus, penahanan tanggal 18 September 2025,” tuturnya. [uci/kun]

  • Geledah Kantor Dinsos PPPA, Kejari Ponorogo Amankan Sejumlah Dokumen Terkait Bansos

    Geledah Kantor Dinsos PPPA, Kejari Ponorogo Amankan Sejumlah Dokumen Terkait Bansos

    Ponorogo (beritajatim.com) – Langkah penyidikan dugaan penyimpangan dana bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Ponorogo semakin konkret. Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA). Korps Adhyaksa itu mengamankan sejumlah dokumen penting.

    Penggeledahan tersebut menyasar ruangan-ruangan yang berkaitan langsung dengan pengelolaan bansos. Fokus utama pemeriksaan berada di bidang fakir miskin dan pemberdayaan sosial, unit yang menangani administrasi serta pendistribusian bantuan kepada masyarakat.

    Kepala Kejari Ponorogo, Zulmar Adhy Surya, memimpin langsung jalannya penggeledahan bersama tim dari Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) dan Intelijen. Sejumlah berkas dan dokumen administrasi menjadi perhatian penyidik untuk mendukung proses penyidikan yang sedang berjalan.

    Zulmar menjelaskan, penggeledahan ini merupakan bagian dari rangkaian penyidikan yang telah direncanakan sebelumnya. Kejaksaan telah menerbitkan surat perintah penyelidikan dan penyidikan sekitar satu bulan lalu serta mengantongi izin dari Pengadilan Negeri (PN) Ponorogo.

    “Kami melakukan penggeledahan dokumen terkait untuk mendukung proses penyidikan berkaitan dengan bansos. Untuk pembaruan selanjutnya nanti akan kami sampaikan terkait dokumen apa saja yang kami sita,” ungkapnya.

    Menurut Zulmar, dugaan penyimpangan penyaluran bansos tersebut terjadi dalam rentang waktu 2023 hingga 2024. Meski demikian, kejaksaan masih mendalami materi perkara dan belum membeberkan secara detail jenis bansos yang menjadi fokus penyidikan. “Yang pasti ada beberapa ruangan yang kami periksa. Ruangan itu tempat menyimpan dokumen yang kami butuhkan,” tambahnya.

    Selain pengamanan dokumen, penyidik juga telah memeriksa sejumlah pihak untuk dimintai keterangan. Namun, Kejari Ponorogo belum mengungkap jumlah saksi yang telah dipanggil dalam perkara ini.

    Penggeledahan dan pengamanan dokumen di Kantor Dinsos PPPA Ponorogo ini menjadi sinyal kuat bahwa Kejari Ponorogo serius menelusuri dugaan penyimpangan dana bansos. Dokumen-dokumen yang disita akan menjadi pijakan awal untuk membuka alur penyaluran bantuan, sekaligus menguji apakah dana publik benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. (end/kun)

  • Anggota DPR RI Muhammad Khozin Sebut Iklim Demokrasi Belum Sehat

    Anggota DPR RI Muhammad Khozin Sebut Iklim Demokrasi Belum Sehat

    Jember (beritajatim.com) – Muhammad Khozin, anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kabupaten Jember dan Lumajang, menyebut iklim demokrasi di Indonesia masih belum sehat.

    “Pemilu 2024 adalah pemilu terbrutal dalam sejarah Republik Indonesia. Selama medan tempur bergelombang, medan tempur itu tidak rata, maka iklim demokrasi kita belum sehat,” kata Khozin, dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan, di kampus Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (16/12/2025).

    “Medan tempur ini harus rata. Semua profesi, semua anak bangsa punya hak yang sama untuk berkiprah di jalur politik. Tidak boleh hanya mereka yang punya isi tas. Mereka yang punya kualitas meskipun tidak punya isi tas punya aksesibilitas yang sama,” kata Khozin.

    Revisi undang-undang pemilu, menurut Khozin, merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan demokrasi yang lebih sehat dan adil bagi siapapun. “Low cost high impact. Ongkosnya ditekan seminimal mungkin tapi dengan impact sebesar mungkin. Itu prinsipnya,” katanya.

    Komisi II DPR RI akan mulai mengundang beberapa pihak termasuk akademisi dan organisasin non pemerintah untuk mulai mempersiapkan kajian-kajian kebutuhan rancangan undang-undang pemilu pada Januari 2026.

    Khozin memperkirakan akan ada titik temu antara sistem pemilu tertutup dengan terbuka. “Mungkin nanti titik temunya kombinasi antara terbuka atau tertutup. Variabelnya seperti apa, konkretnya seperti apa, kita tunggu masukan-masukan dari berbagai pihak,” katanya.

    Revisi UU Pemilu ini, menurut Khozin, akan satu paket dengan revisi UU Partai Politik dan UU Pilkada. “Kalau dalam format kodifikasi kan pasti berkaitan dengan beberapa undang-undang. Tidak mungkin hanya berdiri sendiri Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi tetap diakomodasi tanpa menabrak norma aturan yang lebih tinggi yaitu konstitusi UUD 1945,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu RI Rahmat Bagja membantah anggapan bahwa Pemilu 2024 brutal. “Enggak lah. Yang jelas persaingan di internal partai ada, persaingan antarpartai ada. Wajar saja. Kompetisi itu sangat terbuka dan sangat kompetitif. Mungkin itu yang diartikan brutal,” katanya, usai acara di UIN KHAS Jember.

    Bagja memahami pernyataan itu sebagai pengalaman personal Khozin. “Tapi menurut kami alhamdulillah pemilu bisa terselenggara dengan baik, dan kalaupun ada ketidakberesan, ada kanalisasi dalam menyelenggarakan pengaduan dan lain-lain,” katanya. [wir]

  • Alarm Merah Kekerasan Anak di Gresik, 31 Korban Tercatat Sepanjang 2025

    Alarm Merah Kekerasan Anak di Gresik, 31 Korban Tercatat Sepanjang 2025

    Gresik (beritajatim.com) – Kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Gresik menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini memicu keprihatinan berbagai pihak dan dinilai sudah berada pada tahap alarm merah yang membutuhkan penanganan serius dan terpadu.

    Kekerasan yang terjadi tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga kekerasan psikis, penelantaran, hingga kekerasan seksual. Ironisnya, sebagian kasus justru terjadi di lingkungan terdekat anak, seperti rumah yang seharusnya menjadi ruang aman bagi tumbuh kembang mereka.

    Data Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBPPPA) setempat mencatat hingga November 2025 ada 31 anak yang menjadi korban. Jumlah tersebut belum termasuk pendampingan konseling yang telah diberikan.

    Kepala Dinas KBPPPA Gresik, dr. Titik Ernawati, mengatakan fenomena tersebut menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat, terutama berkaitan dengan kasus yang rentan dialami oleh anak di bawah umur.

    “Ada 10 kasus pencabulan dan 21 kasus persetubuhan sepanjang 2025. Seluruh korban merupakan anak di bawah umur berjenis kelamin perempuan,” katanya, Selasa (16/12/2025).

    Ia menambahkan, melalui sosialisasi yang masif tentang perlindungan anak menjadi salah satu indikator meningkatnya kasus kekerasan. Sebab, masyarakat kian teredukasi dan berani menjadi pelapor maupun pelopor.

    “Kami meyakini banyak kasus yang belum tertangani. Ini karena para korban tidak berani melapor jika mengalami kekerasan,” imbuhnya.

    Untuk meminimalisasi hal tersebut, lanjut Titik, pihaknya terus membuka layanan aduan dengan menggandeng ormas, perusahaan, hingga lembaga pendidikan. “Kami ingin generasi muda terlindungi tanpa terlewatkan,” urainya.

    Masih menurut Titik Ernawati, dari sekian kasus yang ditangani KBPPPA Gresik memiliki karakteristik yang cukup identik. Bermula dari kurangnya perhatian dari keluarga, kerentanan korban, hingga relasi kuasa dan kepercayaan terhadap pelaku. “Pelaku biasanya orang dekat. Kondisi ini dipengaruhi munculnya budaya diam dan takut stigma karena rasa malu,” paparnya.

    Kasus terbaru pencabulan dilakukan AM, seorang lansia berusia 53 tahun. Pelaku ini tega mencabuli cucunya sendiri yang berusia 6 tahun. Aksi bejat tersebut menyeret pelaku ke balik jeruji penjara. “Pelaku AM kami amankan setelah terbukti melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur,” pungkas Kanit PPA Satreskrim Polres Gresik, Ipda Hendri Hadiwoso. [dny/kun]