Xcloud.id

Category: Beritajatim.com

  • Wali Kota Kediri Resmikan Gerai Koperasi Kelurahan Merah Putih di Ngadirejo

    Wali Kota Kediri Resmikan Gerai Koperasi Kelurahan Merah Putih di Ngadirejo

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati meresmikan Koperasi Merah Putih Kelurahan Ngadirejo, Jumat (12/11/2025). Koperasi ini menjual berbagai produk sembako, kerajinan, makanan, minuman, pakaian, dan studio foto.

    Saat ditemui, Mbak Wali menyampaikan apresiasi atas hadirnya Koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di Kelurahan Ngadirejo yang menghadirkan beragam layanan dan produk. “Koperasi ini tidak hanya menjual sembako, tapi juga obat-obatan, produk konveksi, kerajinan hingga menyediakan studio foto. Ini menurut saya menarik sekali,” tuturnya.

    Wali Kota Kediri juga menjelaskan bahwa koperasi ini telah berkolaborasi dengan tenaga farmasi untuk mendampingi layanan apotek. Selain itu, banyak potensi lokal yang diangkat melalui koperasi ini, mulai dari bahan pokok, kerajinan tangan, hingga produk sandang hasil karya enam penjahit lokal dari warga Kelurahan Ngadirejo ini. Anak-anak muda pun turut dilibatkan melalui pengelolaan studio foto dan pengembangan e-commerce untuk mempromosikan produk-produk gerai Koperasi Kelurahan Merah Putih di Ngadirejo ini.

    “Koperasi ini bisa menjadi percontohan bagi koperasi lain yang masih bingung menentukan arah. Bisa menjadi studi tiru, saling belajar, dan berkolaborasi. Bahkan sudah bekerja sama dengan SPPG,” imbuhnya.

    Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Ngadirejo Abu Nur Arifin menceritakan proses terbentuknya koperasi ini. “Pada bulan September, kami mendapat surat tugas untuk membentuk Koperasi Kelurahan Merah Putih. Dengan bimbingan Dinas Koperasi dan UMTK Kota Kediri, kami bisa berjalan pelan-pelan dan Alhamdulillah bisa terlaksana koperasi ini melalui swadaya masyarakat,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Ketua KKMP Ngadirejo ini juga menerangkan bahwa dalam koperasi ini ada iuran pokok, iuran wajib dan iuran sukarela. Dengan menggandeng beberapa tokoh masyarakat di Kelurahan Ngadirejo, mereka juga ikut berinvestasi, dalam pembentukan koperasi sehingga bisa melakukan renovasi dan belanja produk yang dijual.

    “Di koperasi ini, ada empat gerai yaitu gerai UMKM, gerai sembako, gerai sandang, dan gerai digitalisasi. Ini saling berkaitan dan mampu memperkuat bisnis koperasi. Strategi ini juga tidak lepas dari peran pemangku wilayah. Ketegasan lurah dalam menggandeng dan berkomunikasi dengan masyarakat membuat semua ikut bergerak,” ungkapnya.

    Hadir dalam kegiatan ini Ketua Dekopinda Kota Kediri Firdaus, Ketua TP PKK Kota Kediri Faiqoh Azizah Muhammad, anggota DPRD Kota Kediri Afif Fachrudin Wijaya, Kepala Dinas Koperasi dan UMTK Eko Lukmono, Camat Kota Agus Suharyanto, Lurah Ngadirejo Heru Sugiarto, serta tamu undangan lainnya. [nm/but]

  • Wali Kota Kediri Raih Apresiasi dari Menteri Hukum Republik Indonesia

    Wali Kota Kediri Raih Apresiasi dari Menteri Hukum Republik Indonesia

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menerima apresiasi dari Kementerian Hukum Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur atas dukungan dan komitmennya dalam memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat, Kamis (11/12/2025).

    Apresiasi ini diberikan pada acara Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa/Kelurahan se-Provinsi Jawa Timur di Graha UNESA, Surabaya, di mana Kota Kediri menjadi satu dari 38 kabupaten/kota yang menerima Piagam Penghargaan atas terbentuknya Posbakum di wilayahnya. Piagam penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

    Usai menerima penghargaan, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menegaskan bahwa hadirnya Posbakum merupakan wujud komitmen pemerintah daerah untuk memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan keadilan.

    “Pelaksanaan Posbakum di Kota Kediri sudah kami koordinasikan dengan para lurah. Harapannya, keberadaan Posbakum ini dapat mempermudah edukasi serta pemberian bantuan hukum bagi masyarakat,” jelasnya.

    Selain Posbakum, Mbak Wali juga menerangkan bahwa Pemerintah Kota Kediri memiliki berbagai program terkait layanan hukum. Di antaranya bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. Selain itu, terdapat pula program Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) serta sosialisasi hukum yang rutin dilaksanakan di tiap kelurahan.

    Lebih lanjut, Wali Kota Kediri menegaskan siap melaksanakan arahan dari Menteri Hukum RI bahwa Posbakum sebagai solusi awal yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice), untuk kasus-kasus ringan yang tidak dapat diselesaikan melalui Aparat Penegak Hukum (APH). “Jadi masalah masalah ringan yang berkaitan dengan hukum bisa diselesaikan di Posbakum,” pungkasnya. [nm/but]

  • Wali Kota Kediri Tegaskan Penguatan Gizi: SPPG Garda Depan Program MBG

    Wali Kota Kediri Tegaskan Penguatan Gizi: SPPG Garda Depan Program MBG

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri terus memperkuat komitmen terhadap pemenuhan gizi masyarakat. Hal ini ditunjukkan melalui dialog yang dipimpin Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati bersama Forkopimda dengan koordinator dan ahli gizi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dialog berlangsung di Ruang Joyoboyo, Jumat (12/12/2025).

    “Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program dari Bapak Presiden Prabowo. Program ini menunjukkan komitmen pemerintah bahwa baik anak-anak, balita, ibu hamil dan ibu menyusui mendapat akses makanan yang sehat dan bergizi. Di sini lah SPPG memiliki peran penting,” ujarnya.

    Mbak Wali menjelaskan SPPG juga berperan dalam mendukung pendataan penerima manfaat, memastikan distribusi makanan berjalan baik, serta mengedukasi masyarakat mengenai gizi seimbang. Setiap SPPG diharapkan mampu menyajikan makanan yang memenuhi kebutuhan gizi penerima. Dimana hal ini merupakan salah satu upaya untuk mencegah dan menekan stunting.

    Beberapa hal penting juga ditekankan wali kota termuda ini dalam arahannya. Pertama, kualitas makanan harus terus dijaga. Makanan yang disajikan harus bersih, aman, dan sesuai standar. Kedua, ketika mendirikan SPPG ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Dimana prosedur pendirian hingga sarana prasarana harus dipenuhi. Lalu SPPG juga harus memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

    Dari 29 SPPG yang berdiri di Kota Kediri, 27 diantaranya telah memiliki SLHS. SPPG ini tersebar di tiga kecamatan. Dengan rincian, 17 SPPG di Kecamatan Mojoroto, 6 SPPG di Kecamatan Kota, dan 6 SPPG di Kecamatan Pesantren. SPPG harus memiliki SOP yang jelas seperti yang sudah diatur oleh Badan Gizi Nasional.

    Ketiga, perlunya kolaborasi dengan semua pihak untuk memastikan program MBG berjalan baik. Di Kota Kediri ada lebih dari 1.100 penerima manfaat. Mulai ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di 46 kelurahan. Perlu adanya kolaborasi untuk menyukseskan program ini. Keempat, berkaitan dengan sampah. Dengan jumlah 29 SPPG butuh dukungan agar bisa mengelola sampah yang dihasilkan. Apalagi saat ini jumlah sampah di Kota Kediri berada di kisaran 150 ton per hari. Diharapkan SPPG dapat melakukan pemilahan antara sampah organik dan anorganik.

    “Makanan yang disajikan harus dijaga kehigienisannya. Semua harus aman karena program ini harus benar-benar memberikan manfaat bagi penerimanya. Kita harus pastikan semua berjalan aman dan sesuai aturan,” jelasnya.

    Mbak Wali juga berharap hadirnya SPPG ini juga melibatkan UMKM lokal untuk membantu proses produksi. Serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sehingga ada multiplier effect yakni menyehatkan anak-anak dan menggerakkan ekonomi kerakyatan. Lalu SPPG juga harus melakukan edukasi bisa dilakukan melalui media sosial. “Saya harap Bapak Ibu di sini bekerja dengan penuh integritas dan semangat pengabdia untuk memberikan yang terbaik bagi penerima manfaat. Teruslah memberikan kontribusi yang positif bagi Kota Kediri dan Indonesia,” pungkasnya.

    Turut hadir, Wakil Wali Kota Qowimuddin, Ketua DPRD Firdaus, Kepala Kejaksaan Negeri Raden Roro Theresia, Pj Sekda M.Ferry Djatmiko, perwakilan Forkopimda, Kepala Bakesbangpol Didik Catur, Ketua dan Anggota Satgas SPPG, para koordinator dan ahli gizi SPPG, serta tamu undangan lainnya. [nm/but]

  • Hari Menanam Pohon Sedunia, Wali Kota Kediri Tegaskan Komitmen Ketahanan Lingkungan

    Hari Menanam Pohon Sedunia, Wali Kota Kediri Tegaskan Komitmen Ketahanan Lingkungan

    Kediri (beritajatim.com) – Kota Kediri memperingati Hari Menanam Pohon Sedunia dengan rangkaian kegiatan penuh semangat. Diawali dengan Apel yang dipimpin oleh Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati, Jumat (12/12/2025) di Lapangan Kelurahan Dermo. Tak hanya apel, dalam kegiatan ini Wali Kota Kediri beserta jajaran juga menanam pohon bersama.

    “Kita tahu pohon ini bukan hanya sebagai pelindung, tetapi juga penghasil oksigen dan penjaga ekosistem. Kegiatan menanam pohon hari ini merupakan wujud komitmen kita untuk menghadirkan Kota Kediri yang lebih hijau, lebih sehat, dan lebih berkelanjutan,” ujarnya.

    Wali kota termuda ini mengungkapkan dalam beberapa pekan terakhir, semua merasakan perubahan cuaca ekstrem dan curah hujan yang tidak menentu. Inilah tantangan nyata yang dihadapi banyak kota di Indonesia, termasuk di Kota Kediri.

    Bahkan terjadi bencana di Sumatra dan sekitarnya. Bencana ini mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan tidak pernah terjadi tiba-tiba. Ia adalah akumulasi dari hal-hal yang diabaikan. Seperti ruang hijau yang menyusut, sungai yang dipenuhi sampah, drainase yang tersumbat, dan tanah yang kehilangan daya jaga karena kurangnya pohon.

    Mbak Wali mengajak seluruh warga, seluruh kelurahan, seluruh komunitas, untuk kembali menyadari bahwa keberadaan pohon adalah penyelamat yang sering terlupakan. Menanam pohon hari ini, berarti menanam harapan. Mengurangi sampah hari ini, berarti melindungi generasi esok. Mengelola lingkungan hari ini, berarti menjaga keberlanjutan kota beberapa dekade mendatang, dan Kota Kediri mampu karena dikerjakan bersama-sama.

    “Terima kasih kepada seluruh unsur yang hadir dan brigadir penolong dan saka wana bakti yang terus menginspirasi generasi muda untuk mencintai alam. Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah besar menuju Kota Kediri yang lebih hijau dan berdaya. Kita jaga bumi, mulai dari halaman kita. Kita hijaukan kota, mulai dari diri kita,” pungkasnya.

    Pada kegiatan ini, Mbak Wali juga menyampaikan selamat dan terima kasih kepada para pejuang lingkungan yang selama ini telah bekerja dengan sepenuh hati. Yakni kepada Sekolah Adiwiyata, Kelurahan Berseri dan Kelurahan Zero Waste. Bagi kelurahan yang memenangkan Kelurahan Berseri mendapat hadiah kendaraan roda tiga yang merupakan fasilitas operasional bagi kelurahan, bukan untuk perseorangan.

    Hadiah ini adalah bentuk komitmen Pemerintah Kota Kediri dalam memperkuat layanan kebersihan, pengelolaan lingkungan, serta respon cepat kelurahan dalam menjaga ruang hidup warganya. Kendaraan ini menjadi amunisi baru bagi kelurahan untuk lebih gesit, lebih sigap, dan lebih inovatif dalam menjaga lingkungan. Jadi mari kita jaga bersama, agar ke depan pelayanan lingkungan makin optimal dan berkelanjutan.

    Untuk Kelurahan Berseri, kategori Mandiri diraih Kelurahan Tempurejo, Kelurahan Mrican, Kelurahan Bandar Kidul, dan Kelurahan Dermo. Kategori Madya, Kelurahan Bandar Lor, Kelurahan Ngampel, Kelurahan Kemasan dan Kelurahan Tosaren. Kategori Pratama, Kelurahan Banaran, Kelurahan Tamanan, Kelurahan Banjaran, dan Kelurahan Gayam.

    Lalu, penghargaan Kelurahan Zero Waste. Juara I Kelurahan Mrican, juara II Kelurahan Tosaren, dan juara III Kelurahan Tinalan. Harapan I Kelurahan Dermo, harapan II Kelurahan Ngronggo, harapan III Kelurahan Betet, harapan IV Kelurahan Tempurejo, harapan V Kelurahan Ngadirejo, dan harapan VI Kelurahan Sukorame.

    Untuk Sekolah Adiwiyata Mandiri 2025 SDN Betet 3. Sekolah Adiwiyata Nasional 2025 diraih SMP Plus Ar-Rahmat, SMPN 2 Kediri, dan MTsN 2 Kediri.

    Turut hadir, Wakil Wali Kota Qowimuddin, Ketua DPRD Firdaus, Pj Sekda M.Ferry Djatmiko, perwakilan Forkopimda, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Hery Purnomo, Kepala OPD, Lurah, dan tamu undangan lainnya. Kegiatan ini juga diikuti komunitas lingkungan, sekolah, TNI, Polri, dan lainnya. [nm/suf]

  • Ganja Seberat 32,86 Gram Diedarkan di Banyuwangi, Satu Orang Tertangkap

    Ganja Seberat 32,86 Gram Diedarkan di Banyuwangi, Satu Orang Tertangkap

    Banyuwangi (beritajatim.com) — Seorang pria berinisial PAA (27) ditangkap Satresnarkoba Polresta Banyuwangi saat mengambil paket berisi ganja. Penangkapan kasus peredaran gelap narkotika tersebut terjadi di wilayah Rogojampi.

    Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol. Rama Samtama Putra menyatakan bahwa pengungkapan kasus pengambilan paket berisi ganja dilakukan pada Rabu (10/12/2025). Dengan tertangkapnya tersangka, hal tersebut menunjukkan komitmen Polresta Banyuwangi dalam memberantas peredaran narkotika.

    “Kami tindak lanjuti setiap informasi dari masyarakat. Modus pengiriman menjadi perhatian khusus, dan kami akan terus memperkuat pengawasan di lapangan,” ujarnya, Jumat (12/12/2025).

    Kapolresta Banyuwangi menegaskan bahwa proses hukum akan dilakukan secara profesional dan penyidikan masih dikembangkan untuk mengungkap jaringan lain.

    “Kami tidak memberi ruang bagi pelaku narkoba dan mengajak masyarakat terus berperan aktif menjaga Banyuwangi tetap aman dari narkotika,” kata Kapolresta.

    Kasat Resnarkoba Polresta Banyuwangi kompol Nanang Sugiono menjelaskan, pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat terkait maraknya peredaran ganja di kawasan tersebut. Menindaklanjuti informasi itu, tim melakukan penyelidikan dan memantau pergerakan tersangka.

    “Petugas kemudian mengamankan pelaku saat hendak menerima paket. Dari hasil pemeriksaan ditemukan ganja dengan berat bersih 32,86 gram yang terdiri dari batang, daun, dan biji,” ujarnya

    Kompol Nanang mengaku dalam operasi tersebut, polisi turut menyita sejumlah barang bukti, antara lain paket ganja, lakban pembungkus, plastik berlabel, selembar kertas coklat, kaos warna coklat, serta satu unit telepon genggam milik tersangka.

    “Pelaku dijerat Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara” tambahnya

    Saat ini penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi, menyita barang bukti, serta menahan tersangka. Polisi juga akan mengirimkan barang bukti ke Laboratorium Forensik serta meneruskan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Jaksa Penuntut Umum.

    “Kasus ini masih kami kembangkan untuk mengungkap jaringan lain yang terkait dengan tersangka,” pungkasnya. [alr/suf]

  • BPBD Probolinggo Kesulitan Evakuasi Warga Terisolasi Akibat Banjir Bandang di Tiris

    BPBD Probolinggo Kesulitan Evakuasi Warga Terisolasi Akibat Banjir Bandang di Tiris

    Probolinggo (beritajatim.com) – Banjir bandang yang melanda Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, Kamis (11/12/2025), membuat akses sejumlah permukiman terputus dan menyulitkan proses evakuasi warga. Situasi ini diperparah oleh kerusakan infrastruktur di beberapa titik terdampak.

    BPBD Probolinggo menyebut banjir tidak hanya menggenangi rumah warga, tetapi juga merusak enam jembatan di tiga desa. Kondisi tersebut membuat sejumlah wilayah sulit dijangkau tim penyelamat.

    Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, Oemar Sjarif, mengatakan petugas mengalami kendala besar saat mencoba menjangkau warga yang terisolasi. “Kami terkendala akses karena jembatan putus, sehingga proses evakuasi tidak bisa dilakukan cepat,” ujarnya, Jumat (12/12/2025).

    Hingga Jumat (12/12/2025) sore, sekitar 50 Kepala Keluarga (KK) di Dusun Sumberkapung masih belum bisa dijangkau melalui jalur utama. Putusnya jembatan membuat seluruh aktivitas warga berhenti total.

    Oemar menambahkan terdapat jalur alternatif, tetapi kondisinya sangat sulit dilalui kendaraan maupun petugas. Tim BPBD terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencari cara mempercepat pembukaan akses.

    Dari enam jembatan yang rusak, tiga di antaranya putus total—dua jembatan beton dan satu jembatan konvensional. Kerusakan terparah tercatat di Dusun Kedaton, Desa Andungbiru, yang menyebabkan lebih dari seribu warga sempat terisolasi.

    Banjir terjadi setelah hujan intensitas tinggi mengguyur kawasan tersebut selama dua jam. Debit air dari hulu seperti Gunung Gambir, Candi Kedaton, dan Taman Hidup meningkat drastis sebelum akhirnya menerjang tiga desa: Andungbiru, Tlogoargo, dan Tiris.

    Secara geografis, Kecamatan Tiris memiliki kontur perbukitan yang membuatnya rentan terhadap bencana hidrometeorologi. Situasi ini semakin menguatkan perlunya langkah mitigasi lebih cepat untuk mencegah terulangnya isolasi massal warga saat musim hujan tiba. [ada/suf]

  • Mangkir Lagi, Sekda Tulungagung Tak Hadiri Pelantikan

    Mangkir Lagi, Sekda Tulungagung Tak Hadiri Pelantikan

    Tulungagung (beritajatim.com) – Sekda Tulungagung, Tri Hariadi kembali tak hadir dalam pelantikan pejabat tinggi pratama yang berlangsung di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso. Jabatan Tri Hariadi sebagai Sekda dicopot dan dipindah menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

    Seharusnya Tri Hariadi dilantik kemarin sore. Namun karena sedang dinas luar kota Tri tidak dapat hadir dalam pelantikan tersebut. Prosesi pelantikan rencananya dilakukan hari ini. Namun hingga tiga jam Tri Hariadi tidak datang sehingga prosesi pelantikan batal dilakukan.

    Kepala BKPSDM Kabupaten Tulungagung, Soeroto mengatakan sejak kemarin pihaknya tidak dapat berkomunikasi langsung oleh Tri Hariadi.

    Namun dari informasi melalui sekretaris pribadi, diketahui Tri Hariadi sudah pulang dari dinas luar kota kemarin petang. Pihak Pemkab kemudian mengirim surat undangan pelantikan hari ini melalui sekretarisnya. Namun ditunggu hingga tiga jam Tri Hariadi tidak hadir dalam acara tersebut.

    “Kita sudah mengirim undangan pelantikan kemarin sore melalui sekretaris pribadinya namun hingga tiga jam ditunggu tidak hadir,” ujarnya, Jumat (12/12/2025).

    Pelantikan tersebut rencananya dilakukan pukul 08.00 WIB. Setelah dituggu selama 3 jam hingga pukul 11.00 WIB Tri Hariadi tidak juga muncul. Pihaknya sudah berusaha menghubungi melalui telepon namun nomor tidak diaktifkan. Mereka juga berusaha mendatangi rumah Tri Hariadi dan ternyata dalam kondisi kosong terkunci.

    “Kami tidak tahu alasan mengapa tidak datang ke sidang ini, kondisi rumah juga kosong dan terkunci, kita telpon juga tidak aktif,” tuturnya.

    Soeroto mengakui bahwa peristiwa ini baru pertama kali terjadi di Tulungagung. Pihaknya belum bisa berkomentar banyak dan akan berkonsultasi lebih lanjut dengan Bupati Gatut Sunu. Selain itu, pihaknya juga akan berkonsultasi lebih lanjut ke Gubernur Jawa Timur untuk menyikapi persoalan tersebut.

    “Akan kami kaji kembali. Nanti tentunya kami akan minta pertimbangan kepada Bapak Bupati untuk langkah-langkah selanjutnya,” pungkasnya. [nm/ted]

  • Gresik Darurat Kantong Parkir! Truk Bertonase Besar Picu Macet di Semua Arah

    Gresik Darurat Kantong Parkir! Truk Bertonase Besar Picu Macet di Semua Arah

    Gresik (beritajatim.com) – Masalah kekurangan kantong parkir kembali menjadi sorotan di berbagai kota besar di Indonesia. Salah satunya di Kabupaten Gresik. Sebagai daerah kawasan industri dan tujuan investasi, lalu-lalang kendaraan bertonase besar mengalami lonjakan. Kondisi ini tak sebanding dengan kapasitas parkir yang tersedia.

    Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Gresik, Khusaini mengatakan, saat ini pihaknya sedang mengatasi persoalan kemacetan dengan menerapkan jam operasional kendaraan bertonase besar di wilayah Gresik.

    “Kami baru memiliki satu kantong parkir di wilayah utara. Tepatnya di Desa Ngawen, Kecamatan Sidayu,” katanya, Jumat (12/12/2025).

    Khusaini menambahkan, rencananya tahun depan pihaknya akan menambah lagi satu kantong parkir guna mengurai kemacetan mengingat satu tempat yang tersedia belum mampu mengatasi persoalan macet.

    “Kita masih mencari lokasi yang strategis, lokasi yang bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk kantong parkir. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kantong parkir baru selain yang ada di Ngawen, Kecamatan Sidayu, Gresik,” imbuhnya.

    Sementara itu, secara terpisah Wakil Ketua III DPRD Gresik, Abdullah Hamdi menuturkan, dirinya mengapresiasi terkait kebutuhan lahan parkir dan penerapan larangan jam operasional untuk kendaraan bertonase besar.

    “Kalau sudah ada tambahan kantong parkir lagi, orang tua yang mengantarkan anak ke sekolah atau berangkat kerja tidak lagi terhambat kendaraan besar seperti dump truck. Ini sangat membantu,” tuturnya.

    Politisi dari Partai PKB ini menyatakan masih banyak truk yang melanggar aturan pada sore hari. Kondisi ini terjadi karena tidak adanya kantong parkir yang memadai di wilayah Gresik Selatan, sehingga kendaraan besar tetap berjalan dan menimbulkan potensi kemacetan.

    “Wilayah Gresik Selatan memang butuh tempat parkir. Dulu sebenarnya sudah ada beberapa tawaran lokasi di Wringinanom atau Legundi. Jika tidak diberi lahan parkir, mereka akan terus protes dan biasanya berhenti di dekat akses tol Cerme, Kedamean, hingga Mengganti,” urainya.

    Komisinya mendorong pemerintah daerah mencarikan lahan parkir, bisa dengan sewa, kerja sama, atau skema lainnya. “Kami siap mendukung karena ini penting untuk mendukung kebijakan jam operasional dan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas,” tutupnya. [dny/kun]

  • Pemkab Jombang Kirimkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Bencana di Sumatra

    Pemkab Jombang Kirimkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Bencana di Sumatra

    Jombang (beritajatim.com) – Bupati Jombang Warsubi secara simbolis melepas pemberangkatan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam di Sumatra, Jumat (12/12/2025).

    Pelepasan bantuan yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Jombang ini merupakan bentuk nyata solidaritas dan kepedulian seluruh elemen Pemerintah Kabupaten Jombang terhadap sesama yang sedang menghadapi kesulitan akibat bencana.

    Bantuan yang dikirimkan berasal dari hasil gotong royong dan uluran tangan sukarela dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Jombang. Selain itu, sejumlah pihak juga turut serta menyumbangkan barang dan logistik yang dibutuhkan oleh para korban di wilayah terdampak bencana di Sumatra.

    Dalam kesempatan tersebut, Bupati Warsubi, yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, serta segenap Kepala Perangkat Daerah, menyampaikan pesan penting bahwa bantuan yang dikirimkan kali ini bukan hanya berupa barang, tetapi juga simbol harapan dan semangat untuk para korban bencana.

    “Bantuan ini adalah uluran tangan sukarela dari seluruh Perangkat Daerah. Kami berharap, bantuan ini bukan sekadar barang, melainkan harapan dan semangat di tengah situasi sulit yang dialami korban bencana,” ujar Bupati Warsubi.

    Bantuan yang dikirimkan mencakup berbagai kebutuhan darurat yang esensial, antara lain bahan makanan pokok, obat-obatan, peralatan sanitasi, terpal, selimut, serta berbagai kebutuhan darurat lainnya.

    Bupati Warsubi berharap bantuan tersebut dapat segera sampai dan dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan dasar para korban bencana serta membantu memulihkan semangat mereka.

    Logistik bantuan ini akan dikoordinasikan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur dan akan diteruskan ke lokasi-lokasi yang paling terdampak di Sumatra. Hal ini dilakukan untuk memastikan bantuan sampai tepat waktu dan tepat sasaran.

    Di akhir sambutannya, Warsubi mengajak seluruh hadirin untuk berdoa bersama agar bencana yang menimpa masyarakat Sumatera segera mereda. “Mari kita doakan bersama, semoga bencana ini segera mereda, masyarakat yang terdampak dapat segera pulih dan bangkit kembali, serta seluruh proses penanganan bencana dapat berjalan cepat, lancar, dan efektif,” ajaknya.

    Bupati Warsubi juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Perangkat Daerah yang telah bekerja sama dalam mengorganisir dan mengirimkan bantuan ini.

    “Semangat kebersamaan dan nilai-nilai kemanusiaan yang ditunjukkan oleh Pemkab Jombang menjadi pengingat penting bagi seluruh masyarakat Jombang untuk terus peduli dan mendukung sesama yang sedang menghadapi kesulitan,” pungkasnya. [suf]

  • 6 Anak PMI Gresik di Malaysia Bakal Dipulangkan, Biaya Ditanggung Pemkab

    6 Anak PMI Gresik di Malaysia Bakal Dipulangkan, Biaya Ditanggung Pemkab

    Gresik (beritajatim.com) – Secara bertahap, anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Gresik yang mengikuti orang tuanya bekerja di Malaysia akan dipulangkan ke kampung halaman. Langkah ini diambil sebagai upaya menyelamatkan hak dasar anak-anak yang terancam terlantar dan berpotensi tidak memiliki status kewarganegaraan.

    Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Gresik, Zainul Arifin, mengatakan sebelumnya terdapat lima anak yang akan dipulangkan. Namun jumlah itu bertambah menjadi enam anak.
    “Nantinya ada enam anak PMI yang akan dipulangkan. Tapi tanggal pastinya masih belum ditentukan,” ujarnya, Jumat (12/12/2025).

    Zainul menjelaskan, anak-anak tersebut masuk daftar pemulangan karena berpotensi menjadi stateless akibat tidak memiliki dokumen kewarganegaraan yang sah.

    Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, menegaskan bahwa pemulangan dilakukan atas dasar kemanusiaan.

    “Jika dibiarkan di Malaysia tanpa status kewarganegaraan, masa depan mereka akan berada dalam ancaman serius,” tegasnya.

    Bupati yang akrab disapa Gus Yani itu menambahkan bahwa setibanya di Gresik, anak-anak tersebut akan langsung difasilitasi untuk bersekolah. Sementara para orang tua akan diberikan pelatihan agar mampu mandiri secara ekonomi.

    “Kita tidak boleh apatis. Tanpa identitas, mereka tidak bisa bekerja, bisa dikejar aparat karena ilegal, bahkan berisiko menjadi korban human trafficking,” imbuhnya.

    Gus Yani mengungkapkan bahwa saat meninjau langsung kondisi PMI Gresik di Malaysia, ditemukan kasus anak laki-laki yang dipaksa bekerja di kebun sawit dengan upah tidak layak, sementara anak perempuan menghadapi risiko yang lebih besar.

    “Duta Besar Indonesia di Kuala Lumpur sudah setuju, Dubes di Jakarta juga oke. Saya pun sudah bertemu Datuk Duta Malaysia di Jakarta, dan beliau mengatakan misi ini sangat bagus,” ungkapnya.

    Pemkab Gresik memastikan seluruh biaya pemulangan akan ditanggung pemerintah, mulai dari tiket perjalanan hingga pengurusan dokumen, termasuk biaya SPRP sebesar 50 dolar atau 50 ringgit. Pemerintah daerah juga memastikan anak-anak dapat kembali bersekolah dengan melibatkan Dinas Pendidikan dan sejumlah pondok pesantren. [dny/but]