Xcloud.id

Category: Beritajatim.com

  • HMI Blitar: Pemerintah Tak Tetapkan Bencana Nasional Sumut-Aceh, Diduga Lindungi Tangan-Tangan Elit

    HMI Blitar: Pemerintah Tak Tetapkan Bencana Nasional Sumut-Aceh, Diduga Lindungi Tangan-Tangan Elit

    Blitar (beritajatim.com) – Keputusan pemerintah pusat yang dinilai lamban dalam menetapkan status bencana nasional terhadap peristiwa banjir bandang di Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh memicu reaksi keras.

    Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Blitar turun ke jalan, menggelar aksi panggung bebas di bawah Patung Presiden Pertama Republik Indonesia, Bung Karno di Pertigaan Herlingga, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar.

    Selain mengkritisi kebijakan pemerintah pusat, HMI Cabang Blitar juga melakukan penggalangan dana. Aksi yang dipenuhi nuansa perlawanan ini menampilkan serangkaian lagu kritik, puisi, hingga bentangan banner bekas yang dihiasi tulisan-tulisan tajam. Ini adalah bentuk dukungan moril yang kuat, bukan hanya sekadar penggalangan dana.

    “Aksi ini bukan hanya galang dana semata, namun dukungan moril agar pemerintah segera menetapkan status Bencana Nasional,” tegas Ketua HMI Cabang Blitar, Qithfirul Aziz pada Sabtu (13/12/2025).

    Lebih lanjut, Qithfirul Aziz tidak segan melontarkan spekulasi yang mengejutkan. Menurutnya, kelambanan pemerintah dalam menetapkan status bencana justru menimbulkan dugaan kuat adanya keterlibatan pihak elit yang ingin kasus ini tenggelam.

    “Kita bisa gali lebih dalam siapa yang memiliki atau mendapat hak guna paling banyak dari hutan yang ada disana, sehingga muncul dugaan sejumlah elit politik khawatir ini akan terbongkar media internasional,” imbuhnya dengan nada skeptis.

    HMI Cabang Blitar berkeyakinan penuh, jika status bencana nasional ditetapkan, peristiwa ini akan menarik perhatian media internasional. Sorotan global inilah yang dikhawatirkan akan memicu terkuaknya dalang hingga pihak-pihak yang turut andil dalam menyebabkan bencana alam tersebut, terutama yang terkait dengan isu deforestasi dan penguasaan lahan.

    Panggung Perlawanan dan Solidaritas

    Di tengah aksi, spanduk-spanduk berisi pesan-pesan kritis terpampang jelas menghadap jalan raya, menarik perhatian para pengguna jalan. Sejumlah kader HMI dengan sigap juga membawa kardus donasi, mendatangi setiap pengguna jalan yang hendak menyumbang. Aksi ini menjadi simbol solidaritas masyarakat Blitar terhadap korban bencana di ujung barat Indonesia.

    “Donasi dari masyarakat Blitar untuk warga Aceh dan Sumatera terdampak banjir kami lakukan di jalan serta online yang akan kami salurkan Senin mendatang,” pungkas Qithfirul.

    Aksi ini jelas mengirimkan pesan keras: penetapan status bencana bukan sekadar masalah administrasi, melainkan kunci pembuka transparansi dan pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan yang diduga melibatkan ‘tangan-tangan’ tersembunyi. Publik kini menanti, apakah desakan mahasiswa ini akan menggoyahkan sikap pemerintah pusat. (owi/ian)

  • Boy Kelana: Humas Bukan Lagi Pendukung, Tapi Aktor Strategis Penjaga Kedaulatan Informasi

    Boy Kelana: Humas Bukan Lagi Pendukung, Tapi Aktor Strategis Penjaga Kedaulatan Informasi

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Umum DPP Perhumas Boy Kelana Soebroto menegaskan bahwa paradigma kehumasan di Indonesia telah bergeser secara fundamental dari sekadar fungsi pendukung (support function) menjadi aktor strategis utama dalam menjaga kedaulatan informasi bangsa. Pernyataan tegas ini disampaikan Boy saat membuka Konvensi Humas Indonesia (KHI) 2025 di Hotel Bumi Surabaya, Sabtu (13/12/2025).

    Di hadapan ratusan praktisi komunikasi, Boy menyoroti urgensi transformasi peran humas di tengah era digitalisasi dan akselerasi global. Menurutnya, humas kini berdiri di garda terdepan untuk memastikan harmoni sosial, membangun optimisme, dan menciptakan konektivitas positif, baik dalam skala nasional maupun internasional.

    “Saat ini dalam mengemban profesi kehumasan kita bukan hanya berbicara tentang komunikasi saja tetapi juga mengenai persatuan narasi, menjaga kedaulatan dan martabat bangsa serta daya saing Indonesia di kancah global,” ujar Boy Kelana.

    Boy memaparkan bahwa tantangan komunikasi hari ini telah meluas jauh melampaui sekadar penyampaian pesan. Praktisi humas kini berhadapan langsung dengan destruksi teknologi, gempuran artificial intelligence (AI), otomatisasi ruang informasi, hingga risiko polarisasi sosial akibat disinformasi yang masif.

    Dalam situasi yang kompleks tersebut, posisi humas tidak bisa lagi dipandang sebelah mata dalam struktur organisasi maupun pemerintahan.

    “Profesi humas bukan lagi sebagai pendukung melainkan aktor strategis pembawa perubahan dan penjaga komunikasi kebangsaan,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Boy menjabarkan konsep komunikasi kebangsaan yang harus diemban oleh setiap insan humas. Konsep ini merupakan upaya kolektif untuk menghadirkan narasi yang menyatukan, menenangkan, dan memajukan. Ia menekankan pentingnya membingkai narasi konstruktif yang penuh nilai empati demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    “Bingkai narasi konstruktif dan penuh makna dapat membangun komunikasi yang positif penuh dengan nilai empati dan fokus pada kesatuan Indonesia,” tambah Boy.

    Visi ini selaras dengan tema besar konvensi tahun ini, yaitu “Inovasi Bersama Untuk Indonesia Berdaya Saing Global”. Boy juga menyinggung bahwa penguatan peran strategis ini didukung oleh jejaring internasional yang semakin solid, termasuk posisi Perhumas sebagai anggota aktif Global Alliance for Public Relations and Communications Management. Hal ini memungkinkan humas Indonesia untuk memperkuat kanal diplomasi dan reputasi negara di mata dunia.

    “Bersama semangat Indonesia bicara baik, Perhumas berkomitmen untuk semakin memperkuat nation branding dan reputasi Indonesia di dalam negeri dan di luar kancah internasional,” pungkasnya. [beq]

  • Laka di Tol Malang–Pandaan, Dua Orang Meninggal Dunia

    Laka di Tol Malang–Pandaan, Dua Orang Meninggal Dunia

    Malang (beritajatim.com) – Kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas Tol Malang–Pandaan KM 84.700 A, wilayah Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Sabtu (13/12/2025) dini hari.

    Insiden tersebut melibatkan sebuah kendaraan Toyota Hiace nopol B 7769 TDB dengan dump truck tronton nopol L 9322 UK. Akibat kecelakaan itu, dua orang penumpang meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara sembilan lainnya mengalami luka-luka.

    Kecelakaan terjadi sekitar pukul 03.50 WIB saat Toyota Hiace yang dikemudikan AI (32), asal Jagakarsa, Jakarta Selatan, melaju dari arah Surabaya menuju Malang di lajur kanan. Rombongan tersebut ditengarai merupakan warga Jakarta Timur yang hendak berlibur di wilayah Malang Raya.

    Ketika sampai di lokasi kejadian, kendaraan tiiba-tiba menabrak sudut kanan belakang dump truck yang disopiri TH (47), warga Porong, Sidoarjo, berjalan searah di lajur kiri.

    Kasatlantas Polres Malang AKP Muhammad Alif Chelvin Arliska mengatakan, hasil pemeriksaan awal menunjukkan pengemudi Hiace diduga mengalami kelelahan saat mengemudi.

    “Berdasarkan olah TKP dan keterangan saksi, pengemudi Toyota Hiace diduga mengalami microsleep sehingga kendaraan bergerak ke kiri dan menabrak dump truck di depannya,” kata AKP Chelvin saat dikonfirmasi, Sabtu (13/12/2025).

    Akibat benturan keras tersebut, dua penumpang Hiace dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Sementara pengemudi dan sembilan penumpang lainnya mengalami luka-luka dengan tingkat cedera berbeda dan langsung dievakuasi ke sejumlah rumah sakit di Malang.

    “Korban luka telah mendapatkan penanganan medis di RS Prima Husada dan RS Lawang Medika, sedangkan dua korban meninggal dunia dievakuasi ke RSSA Malang,” imbuhnya.

    Chelvin menambahkan, petugas gabungan dari Unit Gakkum Satlantas Polres Malang bersama PJR dan Jasa Marga langsung melakukan penanganan di lokasi. Olah tempat kejadian perkara, pengamanan barang bukti, hingga pengumpulan rekaman CCTV telah dilakukan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

    “Kami telah melakukan olah TKP, memeriksa saksi-saksi, serta mengamankan kendaraan yang terlibat kecelakaan. Perkara ini masih dalam penanganan Unit Gakkum Satlantas Polres Malang,” tegasnya.

    Kasatlantas Polres Malang mengimbau seluruh pengguna jalan tol agar selalu memastikan kondisi fisik tetap prima sebelum berkendara, terutama pada jam-jam rawan dini hari.

    “Jika merasa lelah atau mengantuk, segera menepi dan beristirahat di rest area. Keselamatan adalah yang utama,” pungkas Chelvin. (yog/ian)

  • Gus Yahya Tegaskan Masih Ketum PBNU Sah, Serukan Islah demi Keutuhan Jam’iyyah

    Gus Yahya Tegaskan Masih Ketum PBNU Sah, Serukan Islah demi Keutuhan Jam’iyyah

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, secara resmi menegaskan posisi hukumnya sebagai pemegang mandat sah kepemimpinan PBNU periode 2021-2026. Dalam pernyataan sikap yang dirilis pada Sabtu (13/12/2025), Gus Yahya merespons dinamika internal organisasi dengan menyerukan jalan islah atau rekonsiliasi demi menjaga keutuhan jam’iyyah, alih-alih memperuncing konflik pasca munculnya klaim pemberhentian dirinya.

    Gus Yahya menyatakan bahwa dirinya bersama Rais ‘Aam PBNU KH Miftachul Akhyar adalah pemimpin yang dipilih secara sah melalui Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung pada 2021. Mandat tersebut bersifat mengikat selama lima tahun dan dilindungi oleh Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Ia menilai Rapat Pleno pada 9 Desember 2025 yang menunjuk pejabat pengganti dirinya tidak memiliki dasar konstitusional.

    “Keputusan yang lahir dari Rapat Harian Syuriyah pada 20 November 2025 tidak memiliki landasan hukum yang sah. Dengan demikian, seluruh keputusan turunan yang dihasilkan dari proses tersebut, termasuk penunjukan Pejabat Ketua Umum PBNU, tidak sah dan ilegal,” tegas Gus Yahya dalam dokumen resmi bernomor 4811/PB.23/A.II.07.08/99/12/2025.

    Menurutnya, pemberhentian ketua umum di tengah masa jabatan memiliki mekanisme ketat yang hanya bisa dilakukan melalui Muktamar Luar Biasa (MLB) jika terbukti ada pelanggaran berat. Hingga detik ini, Gus Yahya juga memastikan namanya masih tercatat sebagai Ketua Umum PBNU dalam Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

    Meski memegang legitimasi hukum yang kuat, Gus Yahya memilih pendekatan persuasif untuk meredam gejolak. Ia menegaskan komitmennya untuk menempuh jalur damai sesuai arahan para ulama senior (kiai sepuh) yang sebelumnya telah bertemu di Pondok Pesantren Ploso, Kediri, dan Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang.

    Sikap islah ini diambil untuk mencegah perpecahan di akar rumput dan menjaga marwah Nahdlatul Ulama sebagai ormas Islam terbesar. Gus Yahya meminta seluruh jajaran pengurus, mulai dari tingkat Wilayah (PWNU), Cabang (PCNU), hingga Anak Ranting, untuk tetap tenang dan solid.

    “Saya mengimbau agar untuk sementara waktu tidak mengindahkan instruksi yang mengatasnamakan Pejabat Ketua Umum PBNU demi menghindari kebingungan organisasi,” imbaunya.

    Gus Yahya juga mengingatkan pihak eksternal, termasuk pemerintah dan mitra strategis PBNU, untuk berhati-hati dalam merespons situasi ini. Ia meminta agar tidak ada tindak lanjut atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak yang tidak memiliki otoritas sah, guna menghindari potensi sengketa hukum di kemudian hari.

    Menutup pernyataannya, Gus Yahya mengajak seluruh warga Nahdliyin untuk mendoakan agar badai internal ini segera berlalu dengan solusi yang bermartabat. Ia menekankan pentingnya menjaga persatuan dan mempererat tali silaturahmi di tengah ujian organisasi. [beq]

  • Boy Kelana: Humas Bukan Lagi Pendukung, Tapi Aktor Strategis Penjaga Kedaulatan Informasi

    Respon Tantangan AI, Perhumas Rilis Kode Etik Baru dan Indikator Terukur di KHI 2025

    Surabaya (beritajatim.com) – Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) resmi meluncurkan pemutakhiran Kode Etik Kehumasan yang mengakomodasi penggunaan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) serta memperkenalkan Perhumas Indicators 2025 dalam pembukaan Konvensi Humas Indonesia (KHI) 2025 di Hotel Bumi Surabaya, Sabtu (13/12/2025). Langkah strategis ini diambil untuk menjawab tantangan disrupsi teknologi sekaligus memastikan kinerja humas dapat diukur secara presisi berbasis data.

    Ketua Umum DPP Perhumas, Boy Kelana Soebroto, menegaskan bahwa pembaruan standar profesi ini mendesak dilakukan. Menurutnya, humas kini berhadapan langsung dengan otomatisasi ruang informasi yang menuntut standar etika baru.

    “Tantangan hari ini bukan hanya tentang penyampaian pesan, tetapi juga sudah meluas masuk ke dalam destruksi teknologi. Termasuk artificial intelligence, automatisasi ruang informasi, kompetisi reputasi bangsa, di mata global,” ujar Boy di hadapan ratusan praktisi humas.

    Dalam peluncuran tersebut, Boy menjelaskan bahwa kode etik terbaru ini dirancang untuk menjadi panduan moral praktisi saat menggunakan teknologi canggih. Pemanfaatan AI dalam produksi konten komunikasi tidak boleh mengaburkan fakta atau melanggar privasi.

    “Hari ini kita bersama-sama akan melakukan peluncuran pemutakhiran kode etik Perhumas yang merupakan wujud tekad kita bersama dalam menjaga integritas profesi di tengah kompleks dan perkembangan zaman. Di dalam kode etik ini tertanam prinsip kebenaran, transparansi, akurasi, tanggung jawab, dan keberpihakan pada kepentingan publik. Dan tentu saja sudah memasukkan unsur-unsur terkait teknologi terkini yaitu artificial intelligence,” paparnya.

    Langkah Perhumas ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Dirjen Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Fifi Aleyda Yahya, yang turut hadir, mengingatkan bahwa regulasi dan etika adalah pagar pengaman agar teknologi tetap memanusiakan manusia.

    “Kami juga membuat regulasi dan etika teknologi termasuk pedoman etika kecerdasan artifisial. Tujuannya agar inovasi tetap manusiawi dan bertanggung jawab insyaallah,” kata Fifi.

    Fifi menambahkan, meski teknologi seperti AI mempercepat proses kerja, peran manusia dalam menimbang rasa tidak tergantikan. “AI bisa membantu menyaring data tapi hanya kita yang bisa memberikan rasa atau empati,” tegasnya.

    Selain aspek etika, sorotan utama dalam KHI 2025 adalah peluncuran Perhumas Indicators 2025. Bekerja sama dengan lembaga riset Populix, instrumen ini dihadirkan untuk mengubah cara praktisi humas dalam menilai keberhasilan komunikasi. Humas tidak lagi sekadar bekerja berdasarkan intuisi, melainkan data konkret yang dapat dipertanggungjawabkan.

    Boy Kelana Soebroto memaparkan bahwa indikator ini berfungsi ganda: mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah maupun swasta, serta menilai kualitas narasi yang beredar di masyarakat.

    “Perhumas Indicators hadir untuk mengukur tingkat kepercayaan terhadap institusi, pemerintah, swasta, dan juga membaca kualitas narasi publik serta menilai efektivitas strategi komunikasi yang dilakukan oleh sebuah institusi,” jelas Boy.

    Pentingnya pengukuran ini didasari oleh pemahaman bahwa reputasi adalah modal vital bagi keberlangsungan organisasi maupun negara.

    “Kita semua memahami dengan sangat jelas bahwa kepercayaan dan reputasi bukan hanya sekedar persepsi, tetapi juga merupakan aset strategi yang dapat berdampak pada stabilitas pertumbuhan bangsa,” tambah Boy.

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik inisiatif berbasis data dan etika ini. Sebagai tuan rumah, Khofifah menekankan bahwa inovasi dan pengukuran kinerja adalah hal yang juga diterapkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

    “Awal tahun biasanya saya berhari-hari untuk mendeteksi, mengetahui dan mengukur inovasi-inovasi yang mereka sudah lakukan,” ungkap Khofifah.

    Ia juga menekankan bahwa narasi positif atau “Bicara Baik” yang dikampanyekan Perhumas harus berjalan beriringan dengan kemampuan adaptasi teknologi. Khofifah menutup pandangannya dengan optimisme bahwa kolaborasi antara data, etika, dan inovasi akan membawa Indonesia lebih kompetitif.

    “Maka memang bicara baik menjadi penting. Kalau perhumas selalu menyampaikan bicara baik, bicara baik, bicara baik. Maka nanti yang di langit itu akan memberikan kekuatan kita,” pungkas Khofifah. [beq]

  • Bantuan Tiba di Lokasi Ledakan Pacitan, Satu Korban Kembali Dirujuk Usai Muntah Darah

    Bantuan Tiba di Lokasi Ledakan Pacitan, Satu Korban Kembali Dirujuk Usai Muntah Darah

    Pacitan (beritajatim.com) – Penyaluran bantuan logistik dan medis mulai mengalir ke Desa Tahunan Baru, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, pasca insiden ledakan dahsyat yang diduga bersumber dari bahan petasan. Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pacitan bergerak cepat menyalurkan paket sembako, terpal, alas tidur, hingga obat-obatan pada Sabtu (13/12/2025) untuk warga yang kehilangan tempat tinggal.

    Bantuan tersebut diserahkan langsung di lokasi kejadian yang kini telah disterilkan, serta di area pengungsian sementara yang memanfaatkan rumah warga sekitar. Langkah ini diambil untuk memastikan kebutuhan dasar para korban yang rumahnya hancur tetap terpenuhi di tengah masa pemulihan trauma.

    Bhabinkamtibmas Polsek Tegalombo, Bripka Wiwi Yohana, yang berada di lokasi kejadian menjelaskan situasi terkini para pengungsi. Warga yang terdampak ledakan saat ini ditampung di kediaman salah satu warga bernama Lamin, yang struktur bangunannya dinilai masih aman dan layak huni.

    “Semalam korban dan warga berkumpul di rumah Mbah Lamin yang masih bisa ditempati. Untuk sementara mereka tinggal di rumah tetangga,” ujar Bripka Wiwi saat dikonfirmasi, Sabtu (13/12/2025).

    Wiwi menambahkan bahwa pihak kepolisian tidak hanya fokus pada pengamanan lokasi, tetapi juga pendampingan psikologis. Ia sendiri turut bermalam di lokasi pengungsian untuk memantau kondisi warga dan memastikan keamanan lingkungan pasca-insiden.

    “Iya, tadi malam ikut mengungsi bersama warga,” jelasnya singkat.

    Update medis dari lima korban luka menunjukkan perkembangan yang beragam. Tiga korban, yakni Arba Sarifudin, Cantika Noviana Ristasari, dan Endro Dwi Nur Fidayanto, dilaporkan telah membaik dan diperbolehkan kembali ke lokasi pengungsian.

    Namun, kondisi berbeda dialami dua korban lainnya. Sutini masih harus menjalani perawatan intensif di salah satu rumah sakit di Ponorogo. Sementara itu, kondisi Sidik Sarofudin yang sebelumnya sempat dipulangkan dari Puskesmas Gemaharjo, mendadak memburuk.

    Sidik terpaksa dilarikan kembali ke RSUD dr. Harjono Ponorogo karena mengalami pendarahan internal yang cukup serius tak lama setelah sampai di rumah.

    “Kemarin sempat pulang, namun Sidik dirumah muntah darah dan dirujuk ke Ponorogo,” ungkap Wiwi.

    Insiden ledakan yang terjadi pada Jumat pagi tersebut mengakibatkan kerusakan parah pada tiga unit rumah warga. Hingga berita ini diturunkan, aparat kepolisian masih terus melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) guna memastikan penyebab utama ledakan yang menggemparkan warga Tegalombo tersebut. [tri/beq]

  • Perhumas Kampanyekan ‘Bicara Baik’ di KHI 2025 Surabaya, Tekankan Inovasi Humanis dan Etika di Era AI

    Perhumas Kampanyekan ‘Bicara Baik’ di KHI 2025 Surabaya, Tekankan Inovasi Humanis dan Etika di Era AI

    Surabaya (beritajatim.com) – Organisasi profesi Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) secara tegas mengkampanyekan gerakan “Bicara Baik” sebagai pondasi etika dan strategi komunikasi di tengah tantangan akselerasi teknologi, khususnya Kecerdasan Buatan (AI). Kampanye ini menjadi inti dari perhelatan Konvensi Humas Indonesia (KHI) 2025 yang diselenggarakan di Hotel Bumi Surabaya pada Sabtu (13/12/2025).

    Dipilihnya Surabaya sebagai tuan rumah adalah pengakuan atas posisi strategis kota tersebut yang melambangkan inovasi dan transformasi pembangunan Indonesia modern. Agenda utama Perhumas adalah mendorong standar profesionalisme humas yang berdaya saing internasional dengan tetap menjaga narasi konstruktif.

    Ketua Umum DPP Perhumas, Boy Kelana Soebroto, menegaskan bahwa profesi kehumasan telah bertransformasi menjadi aktor strategis yang menjaga harmoni, membangun optimisme, dan menciptakan konektivitas positif bagi bangsa.

    “Saat ini dalam mengemban profesi kehumasan kita bukan hanya berbicara tentang komunikasi saja tetapi juga mengenai persatuan narasi, menjaga kedaulatan dan martabat bangsa serta daya saing Indonesia di kancah global,” ujar Boy Kelana Soebroto dalam sambutannya.

    Ia menyoroti tantangan hari ini yang meluas pada destruksi teknologi, termasuk AI dan otomatisasi ruang informasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Perhumas meluncurkan pemutakhiran Kode Etik Perhumas.

    “Di dalam kode etik ini tertanam prinsip kebenaran, transparansi, akurasi, tanggung jawab, dan keberpihakan pada kepentingan publik. Dan tentu saja sudah memasukkan unsur-unsur terkait teknologi terkini yaitu artificial intelligence,” tegas Boy.

    Peluncuran kode etik baru ini merupakan wujud tekad Perhumas dalam menjaga integritas profesi dan memastikan bahwa inovasi yang dilakukan praktisi humas selalu bersifat manusiawi dan bertanggung jawab.

    Senada dengan Perhumas, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Fifi Aleyda Yahya, menyoroti betapa pentingnya sentuhan manusia dalam komunikasi di tengah laju teknologi.

    “Teknologi memang boleh cepat Ibu Bapak tapi manusia yang memberikan sentuhan, memberikan arah begitu. Jadi tetap unsur manusia ini sungguh sangat penting,” kata Fifi Aleyda Yahya.

    Fifi mengakui bahwa AI dapat membantu menyaring data, tetapi hanya manusia yang mampu memberikan rasa, empati, dan mengelola persepsi publik dengan kearifan. Ia menekankan peran sentral humas sebagai penjaga etika dan kurator kepercayaan publik.

    “Bapak Ibu Humas bukan hanya penyampai informasi tapi Bapak Ibu semua adalah penafsir hasil kebijakan, penjaga etika dan kurator kepercayaan publik,” imbuhnya.

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, yang membuka konvensi, mendukung penuh gerakan “Bicara Baik” sebagai energi positif bagi bangsa. Khofifah menekankan bahwa semangat ini harus ditanamkan dari Bumi Majapahit, tempat KHI 2025 diselenggarakan.

    Mengutip Hadis Qudsi, Khofifah mengingatkan tentang kekuatan prasangka (persangkaan) yang dimiliki oleh manusia.

    “Kata Allah, ‘Aku akan memberikan apa yang dipersepsikan oleh hambaku.’ Tetaplah berprasangka yang baik. Tetaplah berpasangka yang positif, tetaplah berpasangka bahwa Indonesia kuat,” pesan Khofifah kepada peserta konvensi.

    Khofifah juga menyoroti pentingnya inovasi dalam birokrasi, menginformasikan bahwa Jawa Timur baru saja meraih penghargaan sebagai provinsi dengan Indeks Inovasi terbaik di Indonesia. Hal ini sejalan dengan tema KHI 2025, yaitu “Inovasi Bersama Untuk Indonesia Berdaya Saing Global.”

    Selain peluncuran kode etik, KHI 2025 juga menghadirkan agenda strategis lainnya, termasuk:

    Peluncuran Perhumas Indicators 2025: Sebuah alat ukur tingkat kepercayaan terhadap institusi pemerintah dan swasta.
    Peluncuran Tiga Paket Buku Kolaborasi Praktisi Humas: Meliputi bahasan tentang Penguatan ESG, Reputasi Nasional, dan Komunikasi Krisis di era digital.
    Penyelenggaraan Anugerah Humas 2025: Penghargaan yang mendorong kualitas profesi humas di seluruh Indonesia.

    Perhumas berkomitmen untuk semakin memperkuat nation branding dan reputasi Indonesia melalui semangat Indonesia Bicara Baik, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. [beq]

  • Viral Video Pungli Satpol PP, DPRD Surabaya: Jangan Cukup Alasan Video Lama

    Viral Video Pungli Satpol PP, DPRD Surabaya: Jangan Cukup Alasan Video Lama

     

    Surabaya (beritajatim.com)– Video viral yang memperlihatkan dugaan pungutan liar oleh oknum anggota Satpol PP Kota Surabaya terhadap pedagang kaki lima memantik reaksi keras DPRD Surabaya.

    Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menilai peristiwa tersebut harus menjadi atensi serius Wali Kota Surabaya dan jajaran pimpinan Satpol PP.

    “Bukan soal itu video lama atau baru, tapi ini adalah fakta yang tidak bisa disanggah tentang wajah Satpol PP Kota Surabaya yang masih jauh dari bersih dari perilaku pungli,” kata politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe, Sabtu (13/12/2025).

    Cak Yebe menegaskan klarifikasi bahwa video tersebut direkam setahun lalu tidak menghapus substansi persoalan. Menurut dia, praktik pungli tetap merupakan pelanggaran serius yang mencederai kepercayaan publik.

    “Sekalipun disebut video lama yang baru diviralkan, itu tidak mengubah kenyataan bahwa pungli masih terjadi dan harus ditangani secara serius,” ujar Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

    Dia menyebut momentum viralnya video pungli tersebut semakin ironis karena terjadi di tengah komitmen Pemerintah Kota Surabaya memberantas pungli dan korupsi. Apalagi, video viral tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia.

    “Ini ironis, di saat kita bicara komitmen pemberantasan pungli dan korupsi, justru muncul video yang menunjukkan praktik sebaliknya,” kata Cak Yebe.

    Cak Yebe mengingatkan bahwa semangat anti korupsi tidak boleh berhenti pada jargon semata. Komitmen tersebut, menurut dia, harus diwujudkan dalam tindakan riil dan konsisten dalam keseharian aparatur pemerintah.

    “Seperti yang saya sampaikan saat Hakordia, keberanian memberantas pungli dan menolak korupsi jangan hanya sebatas jargon, tapi harus diaktualisasikan dalam kehidupan nyata sehari-hari,” ujar Cak Yebe.

    Dia menegaskan bahwa setiap aparatur, baik ASN maupun non-ASN di lingkungan Pemkot Surabaya, yang terbukti melakukan pungli harus ditindak tegas. Sanksi yang dijatuhkan, kata dia, harus memberikan efek jera.

    “Jika ada ASN maupun non-ASN Pemkot Surabaya yang terbukti melakukan pungli kepada masyarakat, harus ditindak tegas dengan sanksi yang memberatkan,” tegas Cak Yebe.

    Bahkan, Cak Yebe membuka opsi pemberian sanksi terberat berupa pemecatan tidak dengan hormat. Menurut dia, langkah tersebut penting untuk mencegah terulangnya praktik serupa.

    “Bila perlu sanksi pemecatan dengan tidak hormat agar timbul efek jera bagi pegawai yang lain,” kata dia.

    Sebaliknya, Cak Yebe mengingatkan agar penanganan kasus pungli tidak berhenti pada hukuman ringan. Menurut dia, sanksi berupa mutasi jabatan atau rotasi lokasi kerja tidak cukup untuk menunjukkan keseriusan pemerintah.

    “Kalau hanya sebatas jargon dan sanksi ringan seperti mutasi atau rotasi, saya menilai Pemkot Surabaya tidak benar-benar serius memberantas pungli dan korupsi,” ujar Cak Yebe.

    Cak Yebe menegaskan pemberantasan pungli merupakan prasyarat utama mewujudkan aparatur pemerintahan yang berintegritas. DPRD Surabaya, kata dia, akan terus mengawal komitmen tersebut agar benar-benar dijalankan.

    “Ini soal integritas aparatur dan kepercayaan publik, sehingga harus dibuktikan. Gak ngomong tok,” pungkas politisi penggemar olahraga domino dan jujitsu ini.[asg/ted]

  • Musik Daul Gubernur Cup Se-Madura, Satlantas Polres Pamekasan Terapkan Rekayasa Arus Lalin

    Musik Daul Gubernur Cup Se-Madura, Satlantas Polres Pamekasan Terapkan Rekayasa Arus Lalin

    Pamekasan (beritajatim.com) – Satlantas Polres Pamekasan, menerapkan rekayasa arus lalu lintas dalam rangka pengamanan Festival Musik Daul bertajuk Gubernur Cup Se-Madura, yang dipusatkan di area Monumen Arek Lancor Pamekasan, Sabtu (13/12/2025).

    Rekayasa arus lalin tersebut dijadwalkan mulai diterapkan di sepanjang sisi utara Arek Lancor, tepatnya di Depan Kantor Bakorwil IV Madura, Jl Slamet Riyadi hingga Jl Kabupaten, tepatnya di depan SMK Negeri 3 Pamekasan, terhitung sejak pukul 18:00 WIB hingga selesai,

    “Rekayasa lalin ini nantinya akan diterapkan sistem buka tutup arus lalin, tentunya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan, demi kelancaran dan keamanan selama kegiatan berlangsung,” kata KBO Lantas Polres Pamekasan, IPDA Yoyok Tri Cahyono.

    Selain penetapan rekayasa arus lalin di sepanjang Jl Slamet Riyadi, Jl Diponegoro hingga Jl Kabupaten, beberapa jalur utama dari/menuju titik kegiatan juga diterapkan pengalihan arus lalin. Di antaranya Simpang 4 Jokotole Pos 1 ditutup dari arah Sumenep dan dialihkan ke Jalan Jingga.

    Termasuk juga simpang 4 Bina Marga dialihkan ke Jalan Kemuning dan Jalan Balaikambang, sementara Simpang 3 Cemerlang ditutup dari arah Jalan Trunojoyo dan dialihkan ke Jalan Niaga. “Pada saat kegiatan, sementara masyarakat kami imbau tidak melintasi jalur kota agar tidak terjadi kemacetan,” imbaunya.

    “Karena itu kami mengimbau pengguna jalan untuk mematuhi arahan petugas di lapangan, serta memanfaatkan jalur alternatif guna menghindari kepadatan lalu lintas selama Festival Musik Daul berlangsung,” pungkasnya. [pin/ted]

  • Pelaku Curanmor di Gresik Semakin Nekat, Pelaku Diduga Bawa Senpi

    Pelaku Curanmor di Gresik Semakin Nekat, Pelaku Diduga Bawa Senpi

    Gresik (beritajatim.com)– Aksi pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) di Kabupaten Gresik, pelakunya semakin nekad dan meresahkan masyarakat. Saat menjalankan aksinya, salah satu pelaku diduga membawa senjata api, atau senpi.

    Laporan kejadian yang masuk ke meja Satreskrim Polres Gresik. Terbaru, aparat penegak hukum setempat mendalami kasus curanmor. Dua kejadian di wilayah Kecamatan Kebomas, dan satu kejadian di Kecamatan Gresik Kota.

    Dari kejadian tersebut, setelah dilakukan penyelidikan. Penyidik menetapkan 4 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

    Kanit Resmob Satreskrim Polres Gresik Ipda Andi Muh Asyraf Gunawan, mengatakan, proses penyelidikan kasus curanmor ada tiga kejadian. Dimana, ada motor milik korban yang dicuri pelaku.

    “Komplotan pelaku ini tergolong nekad. Berdasarkan penyelidikan di lapangan ada empat pelaku,” katanya, Sabtu (13/12/2025).

    Pama Polres Gresik ini menambahkan, modus yang dilakukan pelaku menyasar ke wilayah perumahan dan tempat kos.

    “Pelaku yang menjadi DPO dari hasil pemeriksaan kamera CCTV mengendarai dua motor, satu diantaranya diduga menggunakan senpi,” imbuhnya.

    Asyraf Gunawan menuturkan, tidak menutup kemungkinan pelaku beraksi di wilayah lain dan juga terindikasi dengan jaringan di Madura.

    “Ada kemungkinan masih terindikasi dengan lingkaran curanmor di wilayah Madura,” tuturnya.

    Sementara itu, Ariyanto (41) salah satu korban curanmor asal Banjarnegara yang indekos di Kelurahan Gending, Kecamatan Kebomas menyatakan dirinya kehilangan motor kesayangannya Honda PCX bernopol B 3372 UHY.

    “Kejadian sekitar pukul 21.00 WIB tadi malam. Motor saya diparkir seperti biasa lalu saya pergi beristirahat. Pagi harinya sudah tidak ada di tempat,” urainya.

    Karyawan swasta ini terkejut kemudian melaporkan kasus pencurian ini ke Polres Gresik untuk segera ditindaklanjuti.

    “Sewaktu melihat dari rekaman kamera CCTV tidak lebih 5 menit pelaku membawa kabur motor saya dengan menggunakan kunci khusus,” pungkasnya. (dny/ted)