Category: Beritajatim.com

  • Gus Yahya Tegaskan Masih Ketum PBNU Sah, Serukan Islah demi Keutuhan Jam’iyyah

    Gus Yahya Tegaskan Masih Ketum PBNU Sah, Serukan Islah demi Keutuhan Jam’iyyah

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, secara resmi menegaskan posisi hukumnya sebagai pemegang mandat sah kepemimpinan PBNU periode 2021-2026. Dalam pernyataan sikap yang dirilis pada Sabtu (13/12/2025), Gus Yahya merespons dinamika internal organisasi dengan menyerukan jalan islah atau rekonsiliasi demi menjaga keutuhan jam’iyyah, alih-alih memperuncing konflik pasca munculnya klaim pemberhentian dirinya.

    Gus Yahya menyatakan bahwa dirinya bersama Rais ‘Aam PBNU KH Miftachul Akhyar adalah pemimpin yang dipilih secara sah melalui Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung pada 2021. Mandat tersebut bersifat mengikat selama lima tahun dan dilindungi oleh Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Ia menilai Rapat Pleno pada 9 Desember 2025 yang menunjuk pejabat pengganti dirinya tidak memiliki dasar konstitusional.

    “Keputusan yang lahir dari Rapat Harian Syuriyah pada 20 November 2025 tidak memiliki landasan hukum yang sah. Dengan demikian, seluruh keputusan turunan yang dihasilkan dari proses tersebut, termasuk penunjukan Pejabat Ketua Umum PBNU, tidak sah dan ilegal,” tegas Gus Yahya dalam dokumen resmi bernomor 4811/PB.23/A.II.07.08/99/12/2025.

    Menurutnya, pemberhentian ketua umum di tengah masa jabatan memiliki mekanisme ketat yang hanya bisa dilakukan melalui Muktamar Luar Biasa (MLB) jika terbukti ada pelanggaran berat. Hingga detik ini, Gus Yahya juga memastikan namanya masih tercatat sebagai Ketua Umum PBNU dalam Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

    Meski memegang legitimasi hukum yang kuat, Gus Yahya memilih pendekatan persuasif untuk meredam gejolak. Ia menegaskan komitmennya untuk menempuh jalur damai sesuai arahan para ulama senior (kiai sepuh) yang sebelumnya telah bertemu di Pondok Pesantren Ploso, Kediri, dan Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang.

    Sikap islah ini diambil untuk mencegah perpecahan di akar rumput dan menjaga marwah Nahdlatul Ulama sebagai ormas Islam terbesar. Gus Yahya meminta seluruh jajaran pengurus, mulai dari tingkat Wilayah (PWNU), Cabang (PCNU), hingga Anak Ranting, untuk tetap tenang dan solid.

    “Saya mengimbau agar untuk sementara waktu tidak mengindahkan instruksi yang mengatasnamakan Pejabat Ketua Umum PBNU demi menghindari kebingungan organisasi,” imbaunya.

    Gus Yahya juga mengingatkan pihak eksternal, termasuk pemerintah dan mitra strategis PBNU, untuk berhati-hati dalam merespons situasi ini. Ia meminta agar tidak ada tindak lanjut atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak yang tidak memiliki otoritas sah, guna menghindari potensi sengketa hukum di kemudian hari.

    Menutup pernyataannya, Gus Yahya mengajak seluruh warga Nahdliyin untuk mendoakan agar badai internal ini segera berlalu dengan solusi yang bermartabat. Ia menekankan pentingnya menjaga persatuan dan mempererat tali silaturahmi di tengah ujian organisasi. [beq]

  • Respon Tantangan AI, Perhumas Rilis Kode Etik Baru dan Indikator Terukur di KHI 2025

    Respon Tantangan AI, Perhumas Rilis Kode Etik Baru dan Indikator Terukur di KHI 2025

    Surabaya (beritajatim.com) – Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) resmi meluncurkan pemutakhiran Kode Etik Kehumasan yang mengakomodasi penggunaan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) serta memperkenalkan Perhumas Indicators 2025 dalam pembukaan Konvensi Humas Indonesia (KHI) 2025 di Hotel Bumi Surabaya, Sabtu (13/12/2025). Langkah strategis ini diambil untuk menjawab tantangan disrupsi teknologi sekaligus memastikan kinerja humas dapat diukur secara presisi berbasis data.

    Ketua Umum DPP Perhumas, Boy Kelana Soebroto, menegaskan bahwa pembaruan standar profesi ini mendesak dilakukan. Menurutnya, humas kini berhadapan langsung dengan otomatisasi ruang informasi yang menuntut standar etika baru.

    “Tantangan hari ini bukan hanya tentang penyampaian pesan, tetapi juga sudah meluas masuk ke dalam destruksi teknologi. Termasuk artificial intelligence, automatisasi ruang informasi, kompetisi reputasi bangsa, di mata global,” ujar Boy di hadapan ratusan praktisi humas.

    Dalam peluncuran tersebut, Boy menjelaskan bahwa kode etik terbaru ini dirancang untuk menjadi panduan moral praktisi saat menggunakan teknologi canggih. Pemanfaatan AI dalam produksi konten komunikasi tidak boleh mengaburkan fakta atau melanggar privasi.

    “Hari ini kita bersama-sama akan melakukan peluncuran pemutakhiran kode etik Perhumas yang merupakan wujud tekad kita bersama dalam menjaga integritas profesi di tengah kompleks dan perkembangan zaman. Di dalam kode etik ini tertanam prinsip kebenaran, transparansi, akurasi, tanggung jawab, dan keberpihakan pada kepentingan publik. Dan tentu saja sudah memasukkan unsur-unsur terkait teknologi terkini yaitu artificial intelligence,” paparnya.

    Langkah Perhumas ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Dirjen Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Fifi Aleyda Yahya, yang turut hadir, mengingatkan bahwa regulasi dan etika adalah pagar pengaman agar teknologi tetap memanusiakan manusia.

    “Kami juga membuat regulasi dan etika teknologi termasuk pedoman etika kecerdasan artifisial. Tujuannya agar inovasi tetap manusiawi dan bertanggung jawab insyaallah,” kata Fifi.

    Fifi menambahkan, meski teknologi seperti AI mempercepat proses kerja, peran manusia dalam menimbang rasa tidak tergantikan. “AI bisa membantu menyaring data tapi hanya kita yang bisa memberikan rasa atau empati,” tegasnya.

    Selain aspek etika, sorotan utama dalam KHI 2025 adalah peluncuran Perhumas Indicators 2025. Bekerja sama dengan lembaga riset Populix, instrumen ini dihadirkan untuk mengubah cara praktisi humas dalam menilai keberhasilan komunikasi. Humas tidak lagi sekadar bekerja berdasarkan intuisi, melainkan data konkret yang dapat dipertanggungjawabkan.

    Boy Kelana Soebroto memaparkan bahwa indikator ini berfungsi ganda: mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah maupun swasta, serta menilai kualitas narasi yang beredar di masyarakat.

    “Perhumas Indicators hadir untuk mengukur tingkat kepercayaan terhadap institusi, pemerintah, swasta, dan juga membaca kualitas narasi publik serta menilai efektivitas strategi komunikasi yang dilakukan oleh sebuah institusi,” jelas Boy.

    Pentingnya pengukuran ini didasari oleh pemahaman bahwa reputasi adalah modal vital bagi keberlangsungan organisasi maupun negara.

    “Kita semua memahami dengan sangat jelas bahwa kepercayaan dan reputasi bukan hanya sekedar persepsi, tetapi juga merupakan aset strategi yang dapat berdampak pada stabilitas pertumbuhan bangsa,” tambah Boy.

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik inisiatif berbasis data dan etika ini. Sebagai tuan rumah, Khofifah menekankan bahwa inovasi dan pengukuran kinerja adalah hal yang juga diterapkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

    “Awal tahun biasanya saya berhari-hari untuk mendeteksi, mengetahui dan mengukur inovasi-inovasi yang mereka sudah lakukan,” ungkap Khofifah.

    Ia juga menekankan bahwa narasi positif atau “Bicara Baik” yang dikampanyekan Perhumas harus berjalan beriringan dengan kemampuan adaptasi teknologi. Khofifah menutup pandangannya dengan optimisme bahwa kolaborasi antara data, etika, dan inovasi akan membawa Indonesia lebih kompetitif.

    “Maka memang bicara baik menjadi penting. Kalau perhumas selalu menyampaikan bicara baik, bicara baik, bicara baik. Maka nanti yang di langit itu akan memberikan kekuatan kita,” pungkas Khofifah. [beq]

  • Bantuan Tiba di Lokasi Ledakan Pacitan, Satu Korban Kembali Dirujuk Usai Muntah Darah

    Bantuan Tiba di Lokasi Ledakan Pacitan, Satu Korban Kembali Dirujuk Usai Muntah Darah

    Pacitan (beritajatim.com) – Penyaluran bantuan logistik dan medis mulai mengalir ke Desa Tahunan Baru, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, pasca insiden ledakan dahsyat yang diduga bersumber dari bahan petasan. Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pacitan bergerak cepat menyalurkan paket sembako, terpal, alas tidur, hingga obat-obatan pada Sabtu (13/12/2025) untuk warga yang kehilangan tempat tinggal.

    Bantuan tersebut diserahkan langsung di lokasi kejadian yang kini telah disterilkan, serta di area pengungsian sementara yang memanfaatkan rumah warga sekitar. Langkah ini diambil untuk memastikan kebutuhan dasar para korban yang rumahnya hancur tetap terpenuhi di tengah masa pemulihan trauma.

    Bhabinkamtibmas Polsek Tegalombo, Bripka Wiwi Yohana, yang berada di lokasi kejadian menjelaskan situasi terkini para pengungsi. Warga yang terdampak ledakan saat ini ditampung di kediaman salah satu warga bernama Lamin, yang struktur bangunannya dinilai masih aman dan layak huni.

    “Semalam korban dan warga berkumpul di rumah Mbah Lamin yang masih bisa ditempati. Untuk sementara mereka tinggal di rumah tetangga,” ujar Bripka Wiwi saat dikonfirmasi, Sabtu (13/12/2025).

    Wiwi menambahkan bahwa pihak kepolisian tidak hanya fokus pada pengamanan lokasi, tetapi juga pendampingan psikologis. Ia sendiri turut bermalam di lokasi pengungsian untuk memantau kondisi warga dan memastikan keamanan lingkungan pasca-insiden.

    “Iya, tadi malam ikut mengungsi bersama warga,” jelasnya singkat.

    Update medis dari lima korban luka menunjukkan perkembangan yang beragam. Tiga korban, yakni Arba Sarifudin, Cantika Noviana Ristasari, dan Endro Dwi Nur Fidayanto, dilaporkan telah membaik dan diperbolehkan kembali ke lokasi pengungsian.

    Namun, kondisi berbeda dialami dua korban lainnya. Sutini masih harus menjalani perawatan intensif di salah satu rumah sakit di Ponorogo. Sementara itu, kondisi Sidik Sarofudin yang sebelumnya sempat dipulangkan dari Puskesmas Gemaharjo, mendadak memburuk.

    Sidik terpaksa dilarikan kembali ke RSUD dr. Harjono Ponorogo karena mengalami pendarahan internal yang cukup serius tak lama setelah sampai di rumah.

    “Kemarin sempat pulang, namun Sidik dirumah muntah darah dan dirujuk ke Ponorogo,” ungkap Wiwi.

    Insiden ledakan yang terjadi pada Jumat pagi tersebut mengakibatkan kerusakan parah pada tiga unit rumah warga. Hingga berita ini diturunkan, aparat kepolisian masih terus melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) guna memastikan penyebab utama ledakan yang menggemparkan warga Tegalombo tersebut. [tri/beq]

  • Perhumas Kampanyekan ‘Bicara Baik’ di KHI 2025 Surabaya, Tekankan Inovasi Humanis dan Etika di Era AI

    Perhumas Kampanyekan ‘Bicara Baik’ di KHI 2025 Surabaya, Tekankan Inovasi Humanis dan Etika di Era AI

    Surabaya (beritajatim.com) – Organisasi profesi Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) secara tegas mengkampanyekan gerakan “Bicara Baik” sebagai pondasi etika dan strategi komunikasi di tengah tantangan akselerasi teknologi, khususnya Kecerdasan Buatan (AI). Kampanye ini menjadi inti dari perhelatan Konvensi Humas Indonesia (KHI) 2025 yang diselenggarakan di Hotel Bumi Surabaya pada Sabtu (13/12/2025).

    Dipilihnya Surabaya sebagai tuan rumah adalah pengakuan atas posisi strategis kota tersebut yang melambangkan inovasi dan transformasi pembangunan Indonesia modern. Agenda utama Perhumas adalah mendorong standar profesionalisme humas yang berdaya saing internasional dengan tetap menjaga narasi konstruktif.

    Ketua Umum DPP Perhumas, Boy Kelana Soebroto, menegaskan bahwa profesi kehumasan telah bertransformasi menjadi aktor strategis yang menjaga harmoni, membangun optimisme, dan menciptakan konektivitas positif bagi bangsa.

    “Saat ini dalam mengemban profesi kehumasan kita bukan hanya berbicara tentang komunikasi saja tetapi juga mengenai persatuan narasi, menjaga kedaulatan dan martabat bangsa serta daya saing Indonesia di kancah global,” ujar Boy Kelana Soebroto dalam sambutannya.

    Ia menyoroti tantangan hari ini yang meluas pada destruksi teknologi, termasuk AI dan otomatisasi ruang informasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Perhumas meluncurkan pemutakhiran Kode Etik Perhumas.

    “Di dalam kode etik ini tertanam prinsip kebenaran, transparansi, akurasi, tanggung jawab, dan keberpihakan pada kepentingan publik. Dan tentu saja sudah memasukkan unsur-unsur terkait teknologi terkini yaitu artificial intelligence,” tegas Boy.

    Peluncuran kode etik baru ini merupakan wujud tekad Perhumas dalam menjaga integritas profesi dan memastikan bahwa inovasi yang dilakukan praktisi humas selalu bersifat manusiawi dan bertanggung jawab.

    Senada dengan Perhumas, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Fifi Aleyda Yahya, menyoroti betapa pentingnya sentuhan manusia dalam komunikasi di tengah laju teknologi.

    “Teknologi memang boleh cepat Ibu Bapak tapi manusia yang memberikan sentuhan, memberikan arah begitu. Jadi tetap unsur manusia ini sungguh sangat penting,” kata Fifi Aleyda Yahya.

    Fifi mengakui bahwa AI dapat membantu menyaring data, tetapi hanya manusia yang mampu memberikan rasa, empati, dan mengelola persepsi publik dengan kearifan. Ia menekankan peran sentral humas sebagai penjaga etika dan kurator kepercayaan publik.

    “Bapak Ibu Humas bukan hanya penyampai informasi tapi Bapak Ibu semua adalah penafsir hasil kebijakan, penjaga etika dan kurator kepercayaan publik,” imbuhnya.

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, yang membuka konvensi, mendukung penuh gerakan “Bicara Baik” sebagai energi positif bagi bangsa. Khofifah menekankan bahwa semangat ini harus ditanamkan dari Bumi Majapahit, tempat KHI 2025 diselenggarakan.

    Mengutip Hadis Qudsi, Khofifah mengingatkan tentang kekuatan prasangka (persangkaan) yang dimiliki oleh manusia.

    “Kata Allah, ‘Aku akan memberikan apa yang dipersepsikan oleh hambaku.’ Tetaplah berprasangka yang baik. Tetaplah berpasangka yang positif, tetaplah berpasangka bahwa Indonesia kuat,” pesan Khofifah kepada peserta konvensi.

    Khofifah juga menyoroti pentingnya inovasi dalam birokrasi, menginformasikan bahwa Jawa Timur baru saja meraih penghargaan sebagai provinsi dengan Indeks Inovasi terbaik di Indonesia. Hal ini sejalan dengan tema KHI 2025, yaitu “Inovasi Bersama Untuk Indonesia Berdaya Saing Global.”

    Selain peluncuran kode etik, KHI 2025 juga menghadirkan agenda strategis lainnya, termasuk:

    Peluncuran Perhumas Indicators 2025: Sebuah alat ukur tingkat kepercayaan terhadap institusi pemerintah dan swasta.
    Peluncuran Tiga Paket Buku Kolaborasi Praktisi Humas: Meliputi bahasan tentang Penguatan ESG, Reputasi Nasional, dan Komunikasi Krisis di era digital.
    Penyelenggaraan Anugerah Humas 2025: Penghargaan yang mendorong kualitas profesi humas di seluruh Indonesia.

    Perhumas berkomitmen untuk semakin memperkuat nation branding dan reputasi Indonesia melalui semangat Indonesia Bicara Baik, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. [beq]

  • Viral Video Pungli Satpol PP, DPRD Surabaya: Jangan Cukup Alasan Video Lama

    Viral Video Pungli Satpol PP, DPRD Surabaya: Jangan Cukup Alasan Video Lama

     

    Surabaya (beritajatim.com)– Video viral yang memperlihatkan dugaan pungutan liar oleh oknum anggota Satpol PP Kota Surabaya terhadap pedagang kaki lima memantik reaksi keras DPRD Surabaya.

    Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menilai peristiwa tersebut harus menjadi atensi serius Wali Kota Surabaya dan jajaran pimpinan Satpol PP.

    “Bukan soal itu video lama atau baru, tapi ini adalah fakta yang tidak bisa disanggah tentang wajah Satpol PP Kota Surabaya yang masih jauh dari bersih dari perilaku pungli,” kata politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe, Sabtu (13/12/2025).

    Cak Yebe menegaskan klarifikasi bahwa video tersebut direkam setahun lalu tidak menghapus substansi persoalan. Menurut dia, praktik pungli tetap merupakan pelanggaran serius yang mencederai kepercayaan publik.

    “Sekalipun disebut video lama yang baru diviralkan, itu tidak mengubah kenyataan bahwa pungli masih terjadi dan harus ditangani secara serius,” ujar Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

    Dia menyebut momentum viralnya video pungli tersebut semakin ironis karena terjadi di tengah komitmen Pemerintah Kota Surabaya memberantas pungli dan korupsi. Apalagi, video viral tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia.

    “Ini ironis, di saat kita bicara komitmen pemberantasan pungli dan korupsi, justru muncul video yang menunjukkan praktik sebaliknya,” kata Cak Yebe.

    Cak Yebe mengingatkan bahwa semangat anti korupsi tidak boleh berhenti pada jargon semata. Komitmen tersebut, menurut dia, harus diwujudkan dalam tindakan riil dan konsisten dalam keseharian aparatur pemerintah.

    “Seperti yang saya sampaikan saat Hakordia, keberanian memberantas pungli dan menolak korupsi jangan hanya sebatas jargon, tapi harus diaktualisasikan dalam kehidupan nyata sehari-hari,” ujar Cak Yebe.

    Dia menegaskan bahwa setiap aparatur, baik ASN maupun non-ASN di lingkungan Pemkot Surabaya, yang terbukti melakukan pungli harus ditindak tegas. Sanksi yang dijatuhkan, kata dia, harus memberikan efek jera.

    “Jika ada ASN maupun non-ASN Pemkot Surabaya yang terbukti melakukan pungli kepada masyarakat, harus ditindak tegas dengan sanksi yang memberatkan,” tegas Cak Yebe.

    Bahkan, Cak Yebe membuka opsi pemberian sanksi terberat berupa pemecatan tidak dengan hormat. Menurut dia, langkah tersebut penting untuk mencegah terulangnya praktik serupa.

    “Bila perlu sanksi pemecatan dengan tidak hormat agar timbul efek jera bagi pegawai yang lain,” kata dia.

    Sebaliknya, Cak Yebe mengingatkan agar penanganan kasus pungli tidak berhenti pada hukuman ringan. Menurut dia, sanksi berupa mutasi jabatan atau rotasi lokasi kerja tidak cukup untuk menunjukkan keseriusan pemerintah.

    “Kalau hanya sebatas jargon dan sanksi ringan seperti mutasi atau rotasi, saya menilai Pemkot Surabaya tidak benar-benar serius memberantas pungli dan korupsi,” ujar Cak Yebe.

    Cak Yebe menegaskan pemberantasan pungli merupakan prasyarat utama mewujudkan aparatur pemerintahan yang berintegritas. DPRD Surabaya, kata dia, akan terus mengawal komitmen tersebut agar benar-benar dijalankan.

    “Ini soal integritas aparatur dan kepercayaan publik, sehingga harus dibuktikan. Gak ngomong tok,” pungkas politisi penggemar olahraga domino dan jujitsu ini.[asg/ted]

  • Musik Daul Gubernur Cup Se-Madura, Satlantas Polres Pamekasan Terapkan Rekayasa Arus Lalin

    Musik Daul Gubernur Cup Se-Madura, Satlantas Polres Pamekasan Terapkan Rekayasa Arus Lalin

    Pamekasan (beritajatim.com) – Satlantas Polres Pamekasan, menerapkan rekayasa arus lalu lintas dalam rangka pengamanan Festival Musik Daul bertajuk Gubernur Cup Se-Madura, yang dipusatkan di area Monumen Arek Lancor Pamekasan, Sabtu (13/12/2025).

    Rekayasa arus lalin tersebut dijadwalkan mulai diterapkan di sepanjang sisi utara Arek Lancor, tepatnya di Depan Kantor Bakorwil IV Madura, Jl Slamet Riyadi hingga Jl Kabupaten, tepatnya di depan SMK Negeri 3 Pamekasan, terhitung sejak pukul 18:00 WIB hingga selesai,

    “Rekayasa lalin ini nantinya akan diterapkan sistem buka tutup arus lalin, tentunya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan, demi kelancaran dan keamanan selama kegiatan berlangsung,” kata KBO Lantas Polres Pamekasan, IPDA Yoyok Tri Cahyono.

    Selain penetapan rekayasa arus lalin di sepanjang Jl Slamet Riyadi, Jl Diponegoro hingga Jl Kabupaten, beberapa jalur utama dari/menuju titik kegiatan juga diterapkan pengalihan arus lalin. Di antaranya Simpang 4 Jokotole Pos 1 ditutup dari arah Sumenep dan dialihkan ke Jalan Jingga.

    Termasuk juga simpang 4 Bina Marga dialihkan ke Jalan Kemuning dan Jalan Balaikambang, sementara Simpang 3 Cemerlang ditutup dari arah Jalan Trunojoyo dan dialihkan ke Jalan Niaga. “Pada saat kegiatan, sementara masyarakat kami imbau tidak melintasi jalur kota agar tidak terjadi kemacetan,” imbaunya.

    “Karena itu kami mengimbau pengguna jalan untuk mematuhi arahan petugas di lapangan, serta memanfaatkan jalur alternatif guna menghindari kepadatan lalu lintas selama Festival Musik Daul berlangsung,” pungkasnya. [pin/ted]

  • Pelaku Curanmor di Gresik Semakin Nekat, Pelaku Diduga Bawa Senpi

    Pelaku Curanmor di Gresik Semakin Nekat, Pelaku Diduga Bawa Senpi

    Gresik (beritajatim.com)– Aksi pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) di Kabupaten Gresik, pelakunya semakin nekad dan meresahkan masyarakat. Saat menjalankan aksinya, salah satu pelaku diduga membawa senjata api, atau senpi.

    Laporan kejadian yang masuk ke meja Satreskrim Polres Gresik. Terbaru, aparat penegak hukum setempat mendalami kasus curanmor. Dua kejadian di wilayah Kecamatan Kebomas, dan satu kejadian di Kecamatan Gresik Kota.

    Dari kejadian tersebut, setelah dilakukan penyelidikan. Penyidik menetapkan 4 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

    Kanit Resmob Satreskrim Polres Gresik Ipda Andi Muh Asyraf Gunawan, mengatakan, proses penyelidikan kasus curanmor ada tiga kejadian. Dimana, ada motor milik korban yang dicuri pelaku.

    “Komplotan pelaku ini tergolong nekad. Berdasarkan penyelidikan di lapangan ada empat pelaku,” katanya, Sabtu (13/12/2025).

    Pama Polres Gresik ini menambahkan, modus yang dilakukan pelaku menyasar ke wilayah perumahan dan tempat kos.

    “Pelaku yang menjadi DPO dari hasil pemeriksaan kamera CCTV mengendarai dua motor, satu diantaranya diduga menggunakan senpi,” imbuhnya.

    Asyraf Gunawan menuturkan, tidak menutup kemungkinan pelaku beraksi di wilayah lain dan juga terindikasi dengan jaringan di Madura.

    “Ada kemungkinan masih terindikasi dengan lingkaran curanmor di wilayah Madura,” tuturnya.

    Sementara itu, Ariyanto (41) salah satu korban curanmor asal Banjarnegara yang indekos di Kelurahan Gending, Kecamatan Kebomas menyatakan dirinya kehilangan motor kesayangannya Honda PCX bernopol B 3372 UHY.

    “Kejadian sekitar pukul 21.00 WIB tadi malam. Motor saya diparkir seperti biasa lalu saya pergi beristirahat. Pagi harinya sudah tidak ada di tempat,” urainya.

    Karyawan swasta ini terkejut kemudian melaporkan kasus pencurian ini ke Polres Gresik untuk segera ditindaklanjuti.

    “Sewaktu melihat dari rekaman kamera CCTV tidak lebih 5 menit pelaku membawa kabur motor saya dengan menggunakan kunci khusus,” pungkasnya. (dny/ted)

  • Khofifah Tanam 5.000 Bibit Pohon di Lumajang, Dukung Alam Wujudkan Net Zero Emission 2060

    Khofifah Tanam 5.000 Bibit Pohon di Lumajang, Dukung Alam Wujudkan Net Zero Emission 2060

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menghadiri Puncak Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia Tahun 2025 di Bumi Perkemahan Glagah Arum, Desa Kandangtepus, Kecamatan. Senduro, Kabupaten Lumajang pada Jumat (12/12/2025).

    Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Gubernur Khofifah bersama Bupati Lumajang serta berbagai elemen masyarakat  menanam sebanyak 5.000 bibit pohon.

    Secara khusus Gubernur Khofifah menyerahkan bantuan Alat Ekonomi Produktif (AEP) Pengolah Gula Kelapa,  beberapa AEP lainnya serta 484.743 batang pohon kepada puluhan Kelompok Tani Hutan (KTH) di Jawa Timur.

    Mereka yang mendapatkan bantuan adalah para KTH asal Kab. Lumajang, Kab. Probolinggo. Kab. Jember, Kab. Pasuruan, Kab. Situbondo dan Kab. Banyuwangi.

    Komitmen dukungan bagi KTH ini merupakan upaya hilirisasi komoditas agar memperoleh nilai tambah optimal. Sebagai hasilnya, pada tahun 2025 hingga tanggal 11 Desember pukul 15.00 WIB, catatan NTE KTH Jatim masih yang tertinggi secara nasional dengan catatan sebesar Rp 1.611.019.875.298,- setara dengan 48,29% NTE Nasional sebesar Rp. 3.336.417.088.760.

    Gubernur Khofifah mengatakan, momen ini menjadi wujud komitmen dan sinergitas Pemprov Jatim bersama seluruh elemen untuk terus cinta alam agar tercipta daya dukung alam dan lingkungan.

    Ia melanjutkan, kebiasaan penanaman pohon seyogyanya tidak hanya pada saat Hari Menanam Pohon Nasional, namun di berbagai kesempatan.

    Khofifah sendiri menuturkan bahwa kebiasaan menanam pohon telah dilakukannya bersama keluarga sejak tahun 1991 dimana setiap tahunnya di saat perayaan Hari Ulang Tahun dilakukan penanaman pohon.

    “Oleh sebab itu, saya mengajak semua, yang biasa ada even atau seremoni dimana biasanya bunga papan, bisa dikonversi menjadi pohon hidup. Sehingga hidup itu menghidupkan, _urip  gawe urup_ ,”tuturnya.

    Dengan kerja keras bersama yang lebih masif ini, Khofifah meyakini akan bisa memenuhi target nasional guna mencapai Indonesia Net Zero Emission 2060. Bahkan bisa dipercepat di 2050.

    “Pohon apapun. Walau memang saya lebih sering mengajak menanam mangrove karena mangrove bisa menyerap karbon dioksida lima kali lebih banyak dari yang lain,” lanjutnya.

    Komitmen Pemprov Jatim dalam memberikan daya dukung alam dan lingkungan disebut Khofifah juga mendapat dukungan dari berbagai pihak luar. Salah satunya melalui RISING Fellowship antara Pemerintah Indonesia dan Singapura terkait Carbon Captured, Carbon Trading dan Carbon Credit.

    “Apa yang diharapkan adalah apa yang kita tanam akan menjadi amal jariyah bagi kita dan yang lain. Atau bisa disebut Sedekah Oksigen yang paling alami dan bisa kita lakukan bersama-sama,” ucapnya.

    Di sisi lain, Gubernur Khofifah juga menyebut bahwa kegiatan penanaman pohon juga bisa menjadi bagian mitigasi kebencanaan di wilayah-wilayah yang terkonfirmasi rawan bencana.

    Hal ini sejalan dengan misi Jatim Lestari, yaitu Jatim terus memperkuat kualitas Daerah Aliran Sungai melalui penyediaan bibit dan gerakan penanaman pohon. Ini merupakan langkah strategis untuk menekan risiko bencana hidrometeorologi sebagaimana yang kita saksikan terjadi di berbagai daerah saat ini.

    Di akhir Gubernur Khofifah juga turut menghimbau masyarakat untuk selalu siap dan waspada di tengah ancaman bencana Hidrometeorologi di penghujung tahun. Ia berpesan agar masyarakat bisa rutin mengupdate terhadap berbagai warning dari BMKG maupun pihak-pihak lain.

    “Hindari titik-titik yang beresiko seperti pantai, atau yang ada potensi longsor dan hujan lebat dengan puting beliung. Pastikan seluruh anggota keluarga kita bisa berliburan dengan aman dan bahagia,” pungkasnya.

    Dalam momen Peringatan Hari Menanam Pohon tersebut juga diserahkan berbagai penghargaan kepada tokoh yang telah berkontribusi dalam upaya pelestarian hutan dan lingkungan. Diantaranya Anggota DPD RI Dapil Jatim Lia Istifhama dan Bupati Lumajang Indah Amperawati.

    Sedangkan bantuan AEP Pengolah Gula Kelapa dan AEP lainnya diantaranya diberikan kepada KTH Wana Tirta berupa 56 paket Alat Pengaduk Gula dan Wajan serta  KTH Sumbulatin Kab. Bondowoso berupa Huller, Roaster Kopi, Pulper dan Grinder masing-masing satu unit.

    Sementara itu, Bupati Lumajang Indah Amperawati Masdar dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Gubernur Khofifah.

    “Terima kasih Ibu Gubernur, atas nama masyarakat Lumajang. Ibu gubernur membantu dari bibit kelapa hingga AEP kelapanya,” ucapnya.

    Melalui kegiatan ini ia juga berharap dapat menginspirasi masyarakat agar dapat meningkatkan kebiasaan menanam pohon seperti yang dicontohkan oleh Gubernur Khofifah.

    “Kita ketiban rejeki, dimana Ibu Gubernur membagikan berbagai macam bibit pohon ada macadamia dan sebagainya. Beliau menyampaikan ini sedekah oksigen dan bisa ditiru masyarakat Jatim satu orang satu pohon satu tahun. Itu pesan beliau,” pungkasnya. (tok/ted)

  • 13 Motor Hangus dalam Kejadian Kebakaran Bengkel dan Dua Kios di Surabaya

    13 Motor Hangus dalam Kejadian Kebakaran Bengkel dan Dua Kios di Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Kebakaran hebat melanda sebuah bengkel dan dua kios semi permanen di Jalan Pawiyatan, Kecamatan Bubutan, Surabaya, pada Sabtu dini hari (13/12/2025), menghanguskan 13 sepeda motor dan harta benda milik pemilik kios.

    Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 02.29 WIB, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya merespon dengan mengerahkan enam unit kendaraan pemadam untuk memadamkan api.

    Kabid Pemadam Kebakaran DPKP Surabaya, Wasis Sutikno, menjelaskan bahwa api pertama kali muncul di bengkel yang sedang tutup, sebelum akhirnya membesar dan menjalar ke kios-kios di sampingnya.

    “Api diduga dari bengkel, lalu api membesar dan merembet ke kios-kios sampingnya,” kata Wasis, Sabtu (13/12/2025).

    Wasis menyampaikan, beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut. Namun ia memastikan, ada sebanyak 13 sepeda motor yang hangus terbakar yang terparkir di dalam bengkel.

    “Bengkel dalam keadaan tutup tidak ada aktifitas, dan didalam bengkel ada 13 motor terbakar semua. Beruntung tidak ada korban jiwa,” terang Wasis.

    Berkaca dari kejadian ini, Wasis mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap potensi pemicu kebakaran, terutama dengan memperhatikan arus kelistrikan dan barang elektronik yang rawan korslet.

    Terakhir, ia juga mengingatkan warga agar segera menghubungi Call Center Kedaruratan 112 Kota Surabaya apabila menghadapi kondisi darurat atau kebakaran, untuk memastikan petugas dapat segera tiba dan memberikan penanganan yang cepat.

    “Apabila warga menghadapi kondisi darurat, segera menghubungi Call Center 112 Kota Surabaya atau nomor kedaruratan (WA) 081131112112 untuk penanganan,” tutup Wasis. (rma/ted) 

  • Ratusan Hektare Lahan Pertanian di Lamongan Barat Terendam

    Ratusan Hektare Lahan Pertanian di Lamongan Barat Terendam

    Lamongan (beritajatim.com) – Ratusan hektare lahan pertanian  di Kabupaten Lamongan terendam air. Mayoritas lahan yang terdampak merupakan areal persawahan yang baru ditanami padi.

    Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Lamongan, Mugito, total lahan pertanian yang terendam seluas 328 hektare, yang tesebar di 23 desa, pada 4 kecamatan.

    “Empat kecamatan tersebut meliputi Babat, Modo, Kedungpring dan Kecamatan pucuk,” kata Mugito, Sabtu (13/12/2025).

    Menurut Mugito, banjir yang menggenangi ratusan hektare lahan pertanian itu dipicu oleh tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir, sehingga aliran sungai tidak mampu menampung debit air.

    “Dua atau tiga hari terakhir, curah hujan cenderung tinggi. Sebagian memang ada proses pengerukan dan perbaikan saluran air,” ujarnya.

    Muguto menjelaskan, umur tanaman padi yang terendam cukup beragam. Ada yang baru berumur 7 sampai 10 hari, tapi ada juga yang sudah berumur 15 sampai 20 hari.

    “Pendataan dan identifikasi akan terus dilakukan,” tuturnya.

    Mugito juga meminta dukungan penuh perangkat kecamatan, desa, serta masyarakat untuk mempercepat upaya penanganan di wilayah terdampak.

    “Kami memohon bantuan perangkat wilayah kecamatan dan desa bersama masyarakat untuk segera melakukan pengecekan dan gotong royong membersihkan saluran air dan dam-dam lokal,” ucapnya.

    Lwbih lanjut Mugito mengatakan, pada awal musim hujan seperti ini, biasanya banyak sampah yang menyumbat, atau balok penutup dam lokal yang belum dilepas, sehingga perlu segera diambil langkah penanganan, agar aliran pembuangan air kembali lancar.

    “Dinas bersama pemerintah kecamatan dan desa, saat ini terus memonitor kondisi air, serta menyiapkan langkah mitigasi agar kerusakan tanaman tidak meluas,” ucapnya. (fak/ted)