Category: Beritajatim.com

Rakerda PKS Jombang 2025: Memperkuat Soliditas Kader dan Komitmen untuk Masyarakat

Jombang (beritajatim.com) – DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Jombang menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Rumah Makan Zam-Zam, Jombang, untuk melakukan konsolidasi internal dan penajaman program kerja yang berfokus pada kepentingan rakyat.

Acara yang berlangsung pada Minggu, 14 Desember 2025, ini merupakan bagian dari langkah strategis partai dalam memperkuat soliditas kader dan meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Jombang.

Ketua DPD PKS Kabupaten Jombang, Muhammad Said, dalam sambutannya menegaskan bahwa Rakerda kali ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan langkah seluruh kader PKS dalam menghadapi agenda politik yang semakin dekat.

Ia memaparkan ambisi partai yang ingin meraih perolehan kursi dua digit pada Pemilihan Legislatif mendatang di Jombang.

“Keberhasilan perjuangan partai bertumpu pada kualitas kader. Kader yang bersih, peduli, profesional, dan berjiwa negarawan adalah aset utama dalam membangun kepercayaan publik,” ujar Said.

Lebih lanjut, Said menjelaskan bahwa PKS Jombang akan terus berfokus pada tiga pilar utama perjuangan partai: soliditas internal, pelayanan nyata kepada rakyat, dan dukungan terhadap program pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat.

Sinergi antara DPD hingga kader di akar rumput akan menjadi kunci kesuksesan untuk memastikan program kerja partai dapat berjalan efektif dan adaptif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Rakerda PKS 2025 juga berfungsi sebagai sarana untuk menerjemahkan Program Unggulan PKS 2025–2030 ke dalam konteks lokal Kabupaten Jombang. Kebijakan nasional yang telah digariskan diharapkan dapat diimplementasikan dalam program-program nyata yang langsung berdampak pada kesejahteraan warga Jombang.

Jajaran pengurus DPD PKS Jombang

Sekretaris Dewan Syariah DPW PKS Jawa Timur, Aditya Nindyatman, yang hadir memberikan pengarahan dalam acara tersebut, menekankan pentingnya menjaga keikhlasan dalam beramal dan melayani masyarakat.

Aditya juga mengingatkan pentingnya posisi strategis Kabupaten Jombang di Provinsi Jawa Timur, yang harus dimanfaatkan untuk mempercepat peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan kemudahan akses pelayanan publik.

“Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan kemudahan akses pelayanan publik harus terus dikawal. Komitmen kami diwujudkan melalui masukan konstruktif dan pengawasan oleh Fraksi PKS di DPRD Kabupaten Jombang,” tegas Aditya.

Di akhir acara, Aditya mengajak seluruh kader PKS untuk terus memperkuat militansi, memperluas jaringan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, dan menjaga semangat kebersamaan. Dengan semangat ini, diharapkan PKS dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Jombang dan mengantarkan partai pada capaian perjuangan yang lebih gemilang.

Rakerda PKS Jombang 2025 ditutup dengan penyusunan rencana aksi konkret yang akan segera diimplementasikan oleh seluruh jajaran partai. Hal ini menunjukkan keseriusan PKS dalam berkontribusi untuk kemajuan daerah, serta mempertegas komitmen mereka untuk terus melayani masyarakat. [suf]

15/12/2025 09:26
Pengunjung Anak Hendak Diperkosa Karyawan, Black Owl Surabaya Gagal Jamin Keamanan Konsumen

Surabaya (beritajatim.com) – Kasus percobaan pemerkosaan kepada SD yang diduga dilakukan oleh supervisor Black Owl Surabaya berinisial RB membuka tabir mudahnya anak-anak di kota Pahlawan mengakses minuman beralkohol. Peristiwa ini juga menjadi bukti lemahnya perlindungan konsumen oleh manajemen Black Owl Surabaya.

Kuasa Hukum korban, Renald Christopher mengatakan peristiwa percobaan pemerkosaan oleh supervisor Black Owl Surabaya itu terjadi saat korban dalam kondisi mabuk. Korban mabuk setelah minum-minuman beralkohol di Black Owl Surabaya.

“Black Owl telah lalai dalam menerima dan melayani customer. Klien kami bisa minum di lokasi tersebut walaupun masih berusia anak-anak,” kata Renald dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/12/2025).

Renald menjelaskan, dalam peraturan yang ada, penjual wajib memeriksa identitas konsumen. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 dan 06/M-Dag/Per/1/2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

Lalu, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 tahun 2019 serta Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 tahun 2023 tentang perdagangan dan perindustrian.

Selain itu, korban yang masih berusia anak-anak malah mendapatkan voucher pembelian minuman beralkohol senilai Rp 2 juta. Voucher itulah yang membuat korban kembali tergoda untuk datang ke Black Owl Surabaya setelah dirayu oleh rekan pelaku.

“Black Owl juga lalai karena kami duga karyawannya sengaja mencekoki korban. Bagian yang paling parah, RB lantas membujuk rayu korban dengan berjanji akan diantar ke rumah namun ternyata malah dibawa ke hotel dan terjadi percobaan pemerkosaan,” jelas Renald.

Beritajatim.com telah berupaya menghubungi salah satu owner Black Owl Surabaya, Andre Lim untuk menanyakan pemberian voucher Rp2 juta kepada korban yang masih anak-anak. Selain itu, beritajatim juga menanyakan terkait kebijakan manajemen Black Owl Surabaya dalam mengawasi pengunjung yang masih berusia di bawah umur. Namun, pesan yang dikirimkan belum mendapat jawaban dari Andre Lim.

Diketahui sebelumnya, Supervisor Black Owl Surabaya berinisial RB dilaporkan ke polisi lantaran mencoba memerkosa salah satu pengunjung yang masih berusia anak-anak. Beruntung, aksi percobaan pemerkosaan itu gagal usai RB digerebek istrinya.

Penasehat Hukum Korban, Renald Christopher mengatakan aksi percobaan pemerkosaan itu terjadi pada 17 Oktober 2025 lalu di Best Hotel Surabaya jalan Kedungsari.

“RB membohongi korban berinisial SD akan diantar pulang dengan taksi online. Namun ternyata malah dibawa ke Best Hotel,” kata Renald.

Renald menjelaskan saat itu korban datang sendiri ke Black Owl untuk merayakan ulang tahun bersama temannya. Namun, saat itu teman korban tidak datang. Sehingga korban sendirian di Black Owl Surabaya.

“Korban sebelumnya diberi voucher senilai Rp 2 juta dan bisa digunakan untuk minuman beralkohol saja. Lalu pada tanggal 16 Oktober korban diundang oleh manajer Black Owl untuk datang dan menggunakan vouchernya,” imbuh Renald.

Selama berada di Black Owl Surabaya, korban ditemani oleh pelaku RB. Keduanya baru berkenalan saat itu usai dikenalkan oleh manajer Black Owl yang mengundang korban. Selama bersama, RB terus mencekoki SD dengan minuman beralkohol hingga mabuk. Selama minum, korban mengaku terus dibujuk rayu agar mau pulang bersama. Namun, ajakan itu terus ditolak oleh SD.

“Pelaku memanfaatkan kesadaran korban yang mulai hilang karena minum alkohol. Saat itu pelaku sudah memesan taksi online dan korban dijanjikan diantar pulang. Namun oleh pelaku malah diajak ke Best Hotel,” tuturnya.

Sesampainya di kamar hotel, pelaku memaksa korban agar mau disetubuhi. Dengan sisa kesadaran yang ada, korban terus memberontak. Karena terus memberontak korban mendapat tindak penganiayaan. Korban dipukul dan digigit lehernya.

RD terus berusaha menyetubuhi korban. Beruntung saat itu ada seorang perempuan yang mengaku sebagai istri RD bersama dua petugas hotel menggerebek kamar. RD lalu sembunyi di kamar mandi. Korban yang ketakutan lantas keluar kamar hotel dengan pakaian yang compang camping.

“Pas buka kamar hotel itu korban kembali dipukuli oleh perempuan yang mengaku sebagai istri RD dan diteriaki sebagai pelakor. Oleh dua karyawan hotel, digiring ke lobby dengan pakaian yang tidak rapi tanpa mau mendengarkan kronologi jelas dari korban. Bahkan, korban dilarang mengambil barang di kamar hotel,” tegas Renald. [ang/suf]

15/12/2025 09:18
Anggota DPR RI Rizki Sadig Perkuat Literasi Mitigasi Bencana Berbasis Warga di Blitar

Surabaya (beritajatim.com) – Upaya membangun kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat terus diperkuat di Kabupaten Blitar. Kali ini, sosialisasi literasi mitigasi dan tanggap bencana digelar di Kecamatan Wonodadi, dengan melibatkan langsung warga sebagai subjek utama dalam penanggulangan bencana.

Kegiatan yang dilaksanakan kemarin menghadirkan Anggota DPR RI Ahmad Rizki Sadig bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar.

Sosialisasi tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga mendorong perubahan cara pandang masyarakat dalam menghadapi potensi bencana di lingkungan sekitar.

Ahmad Rizki Sadig menilai, kesiapsiagaan tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah dan aparat. Menurut dia, warga yang memahami risiko di wilayahnya justru menjadi garda terdepan ketika bencana terjadi.

“Yang pertama berada di lokasi saat bencana bukanlah petugas, tetapi masyarakat sendiri. Karena itu, literasi dan kesiapan warga menjadi kunci untuk mengurangi dampak dan risiko korban,” ujar Ahmad Rizki Sadig.

Ia menambahkan, Kecamatan Wonodadi dan wilayah sekitarnya memiliki potensi bencana yang perlu diantisipasi bersama, mulai dari banjir dan angin kencang, hingga dampak cuaca ekstrem yang kerap meningkat saat musim hujan. Dengan pengetahuan yang cukup, masyarakat diharapkan mampu melakukan langkah awal penyelamatan diri dan lingkungan secara mandiri.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blitar Wahyudi, S.T., M.M., menyampaikan bahwa pendekatan berbasis komunitas menjadi strategi penting dalam membangun ketangguhan daerah. BPBD, kata dia, terus mendorong agar edukasi kebencanaan tidak berhenti pada teori, tetapi berlanjut pada kesiapan nyata di tingkat keluarga dan lingkungan RT/RW.

“Kesadaran risiko harus tumbuh dari lingkungan terkecil. Jika masyarakat sudah paham apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana, maka dampaknya bisa ditekan,” kata Wahyudi.

Melalui kegiatan ini, sosialisasi mitigasi bencana di Wonodadi diharapkan menjadi pemantik tumbuhnya kesadaran kolektif, sekaligus memperkuat jejaring relawan lokal yang siap bergerak cepat ketika bencana datang tanpa mengenal waktu. (tok)

15/12/2025 08:32
HUT ke-3 Pasar Keramat Pacet Dihadiri Bupati Mojokerto dan Wamen PPPA

Mojokerto (beritajatim.com) – Peringatan HUT ke-3 Pasar Keramat di Desa Warugunung, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Minggu (14/12/2025), berlangsung meriah. Acara tersebut dihadiri Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan.

Kehadiran pimpinan daerah dan pemerintah pusat itu menegaskan pentingnya peran pasar tradisional sebagai ruang ekonomi rakyat sekaligus wahana pelestarian budaya lokal. Dalam sambutannya, Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra mengapresiasi keberlangsungan Pasar Keramat yang dinilai telah memberi manfaat nyata bagi masyarakat selama tiga tahun terakhir.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Mojokerto, saya menyampaikan selamat ulang tahun ke-3 kepada Pasar Keramat. Tiga tahun perjalanan pasar ini telah menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Pasar ini hidup, tumbuh, dan berkembang dari kekuatan warga yang menjaga nilai budaya sekaligus menggerakkan perekonomian rakyat,” ungkapnya.

Gus Barra (sapaan akrab, red) menegaskan, Pasar Keramat bukan sekadar tempat transaksi jual beli, melainkan wadah ekonomi rakyat yang memberikan penghidupan bagi pedagang kecil, petani, perajin, pelaku kuliner tradisional, hingga seniman lokal. Hasil bumi lokal terserap, produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) semakin dikenal luas, dan pendapatan keluarga meningkat.

“Tradisi unik seperti penggunaan koin kayu sebagai alat transaksi serta sajian kuliner tradisional tanpa bahan pengawet menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Akar sejarah dan budaya Mojokerto yang pernah menjadi pusat tiga kerajaan besar, yakni Mataram Kuno, Kahuripan pada masa Airlangga, dan Majapahit sangat kuat dan kental,” katanya.

Pasar Keramat yang berada di Desa Warugunung tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga warisan budaya leluhur agar tetap hidup dan dikenal generasi penerus.

Sementara itu, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan dalam sambutannya menekankan pentingnya kesetaraan dan penghargaan terhadap peran perempuan, khususnya ibu, dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

“Inilah kesetaraan sesungguhnya yang saya rasakan hari ini. Kita semua ada di sini berkat rahim seorang perempuan. Mari sejenak kita renungkan dan ucapkan terima kasih dari hati kita kepada mama kita semua,” tuturnya.

Veronica menyoroti sajian pangan lokal di Pasar Keramat yang sebagian besar disiapkan oleh para ibu. Menurutnya, makanan yang diolah tanpa MSG tersebut mencerminkan kebahagiaan dan dukungan dalam keluarga. Ia menambahkan, kesetaraan dalam keluarga akan menciptakan ruang aman bagi anak-anak.

“Ketika mama mendapat dukungan dari ayah, dihargai, dan diberi ruang berekspresi, mereka bisa berkarya dengan hati yang bahagia. Hasilnya bisa kita nikmati bersama di Pasar Keramat ini. Komunikasi yang saling menghargai antara ayah dan ibu akan membuat anak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan positif,” ujarnya.

Veronica juga menilai Pasar Keramat sebagai hasil gerakan masyarakat dari bawah yang patut didukung pemerintah. Pasar Keramat adalah panggung ekspresi warga. Pemerintah hadir untuk memfasilitasi dan mendukung agar ruang positif seperti ini terus berkembang dan mampu melestarikan warisan budaya bagi generasi berikutnya.

Peringatan HUT ke-3 Pasar Keramat menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya. Dengan nuansa tradisional dan suasana pasar yang rindang, Pasar Keramat diharapkan terus memperkuat identitas Kabupaten Mojokerto sebagai daerah yang kaya sejarah, budaya, dan kearifan lokal. [tin/suf]

15/12/2025 06:12
Jatanras Polda Jatim Tembak Mati Pelaku Pembacokan Anggota Polres Lumajang

Surabaya (beritajatim.com) – Dalam waktu kurang dalam seminggu, Anggota Subdit III Jatanras Polda Jatim berhasil menemukan pelaku pembacokan terhadap anggota Polres Lumajang, Aiptu Susanto. Pelaku berinisial AS (30) warga Lumajang terpaksa ditembak mati karena melawan saat akan diamankan, Senin (15/12/2025) dini hari.

Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKBP Arbaridi Jumhur mengatakan setelah peristiwa pembacokan terhadap Aiptu Susanto pada Kamis (11/12/2025), pihaknya langsung bergerak cepat untuk mengamankan pelaku.

“Malam setelah kejadian, kami langsung pantau pelaku. Kita lakukan sweeping ke rumah para kerabat korban dan sempat kita gerebek namun pelaku AS berhasil melarikan diri,” kata Jumhur.

Anggota Jatanras Polda Jatim tidak menyerah begitu saja. Bersama dengan anggota Satreskrim Polres Lumajang mereka terus mencari keberadaan pelaku. Pada Minggu (14/12/2025) sekitar pukul 23.00 anggota di lapangan mendapat informasi jika AS hendak kabur ke rumah rekannya di Pasuruan.

“Setelah kita telusuri, pelaku kita amankan di wilayah Lumajang. Saat diamankan, pelaku ini hendak membacok anggota kembali dengan celurit yang dibawa. Terpaksa kita lakukan tindakan tegas terukur,” jelas Jumhur.

Jumhur menjelaskan saat diamankan, pelaku bersama rekannya yang saat ini masih diburu petugas. Rekannya berhasil kabur dari sergapan anggota Jatanras Polda Jatim.

“Barang bukti yang kita amankan ada motor sarana dan senjata tajam yang digunakan pelaku. Saat ini kita masih lakukan pengembangan apakah ada pelaku lain,” tutur Jumhur.

Diketahui sebelumnya, Aiptu Susanto dibacok oleh komplotan pencuri saat melaksanakan tugas di Jalan Gajah Mada, Kepuharjo, Lumajang, Kamis (11/12/2025). Peristiwa pembacokan ini bermula ketika Aiptu Susanto berusaha mengejar dua pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang baru saja beraksi.

Saat kejar-kejaran, kedua pelaku lantas menabrak pengendara lain hingga terjatuh. Melihat kedua pelaku terjatuh, Aiptu Susanto mendekat dan berusaha mengamankan pelaku. Namun, pelaku AS tidak menyerah. Ia mengeluarkan celurit dan membacok Aiptu Susanto secara membabi buta.

Akibat sabetan celurit, Aiptu Susanto mengalami tiga luka bacok, yang paling parah ada di bagian perut. Aiptu Susanto lantas dirawat di RSUD dr Haryoto Lumajang. Setelah melewati masa kritis selama dua hari, kondisi Aiptu Susanto dikabarkan berangsur-angsur membaik. [ang/suf]

15/12/2025 05:49
Djoko Prihatin Terpilih Jadi Ketua Golkar Kota Malang, Ali Mufthi Beri Pesan Khusus

Surabaya (beritajatim.com) – Musda Xl Partai Golkar Kota Malang berhasil memilih ketua baru Djoko Prihatin masa bhakti 2025-2030, melalui mekanisme aklamasi. Djoko lolos dalam pencalonan dengan 50 persen dukungan.

Dua calon lainya Rudy Nugroho hanya mendapat 10 persen dukungan dan Abah Anton muncul sebagai calon tanpa ada dukungan sehingga dinyatakan tidak lolos. Musda Xl berlangsung di Kantor DPD Golkar Jawa Timur pada Minggu (14/12/2025).

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Ali Mufthi, menegaskan pentingnya konsolidasi yang inklusif dan merangkul seluruh elemen partai dalam Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kota Malang. Menurutnya, kepemimpinan Golkar ke depan tidak boleh terjebak dalam polarisasi kelompok, melainkan harus mencerminkan konfigurasi partisipasi politik masyarakat Kota Malang secara menyeluruh.

Ali Mufthi menyampaikan bahwa ketua DPD Golkar Kota Malang yang terpilih, Djoko Prihatin, harus mampu mengakomodasi seluruh fungsionaris, unsur ormas, tokoh keagamaan, hingga kepengurusan yang ada saat ini. Ia menekankan tidak boleh ada dikotomi “in group” dan “out group” dalam tubuh partai.

“Ketua terpilih harus bisa merangkul semuanya. Konsolidasi itu kuncinya,” tegasnya di Surabaya.

Lebih lanjut, Ali Mufthi menekankan bahwa konsolidasi tidak sekadar menyatukan struktur, tetapi juga menyatukan visi dan platform partai. Ketua terpilih diharapkan mampu membuka ruang publik untuk menyampaikan visi, misi, dan platform Partai Golkar secara jelas, sehingga dapat berdialektika dengan kebutuhan riil masyarakat Kota Malang. “Golkar harus hadir menyerap persoalan rakyat dan menjawabnya dengan pikiran serta aksi-aksi strategis,” ujarnya.

Dalam konteks target politik, Ali Mufthi menyebutkan bahwa Golkar Jawa Timur menargetkan penambahan kursi DPRD di Kota Malang. “Minimal nambah dua kursi,” katanya optimistis. Target tersebut dinilai realistis apabila konsolidasi internal berjalan solid dan platform partai mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Terkait dinamika Musda Golkar di Jawa Timur, Ali Mufthi mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih terdapat enam daerah yang belum melaksanakan Musda. Enam daerah tersebut antara lain wilayah Madura, Banyuwangi, dan Kabupaten Pasuruan. Ia optimistis seluruh rangkaian Musda akan tuntas pada Januari mendatang. “Insyaallah Januari tuntas,” ujarnya.

Ali Mufthi juga menaruh perhatian besar pada komposisi kepengurusan Golkar ke depan. Ia menegaskan bahwa regenerasi menjadi garis kebijakan partai. Formatur tingkat provinsi diarahkan untuk memastikan keterlibatan generasi muda sebesar 40 hingga 50 persen dalam struktur kepengurusan.

Selain itu, keterwakilan perempuan minimal 30 persen tetap menjadi komitmen sesuai amanat undang-undang.

“Anak-anak muda adalah masa depan partai. Karena itu, keterlibatan mereka harus signifikan, disertai dengan peran perempuan yang kuat,” pungkas Ali Mufthi.

Dengan konsolidasi inklusif, kepemimpinan yang visioner, serta komposisi kepengurusan yang progresif, DPD Golkar Jawa Timur berharap Golkar Kota Malang mampu tampil solid dan kompetitif menghadapi agenda politik ke depan.

Usai terpilih, Djoko Prihatin menyatakan dinamika Musda Golkar Kota Malang sangat tinggi. Namun ini akan menjadikan Golkar Kota Malang ke depan akan lebih maju. Pihaknya berjanji peningkatan dari 6 kursi menjadi 8 kursi pada Pemilu 2029.

Di tengah dinamika politik Kota Malang dimana hampir semua partai menggunakan sistem penunjukkan dalam menentukan ketuanya, Golkar masih menganut demokrasi sangat luar biasa dengan mekanisme pemilihan. Sebab itu, saya janji akan merangkul semua demi kekompakan, kesatuan dan persatuan

Musda Xl yang dibuka Ketua DPD Ali Mufthi ditutup ketua harian Adi Wibowo (Walikota Pasuruan. (tok/but)

14/12/2025 23:32
Anggota DPR RI Thoriq Majjidanor Sosialisasikan UUD 1945 di Gresik

Gresik (beritajatim.com) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) asal Kabupaten Gresik, Thoriq Majjidanor, mengajak masyarakat untuk lebih memahami Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 melalui kegiatan sosialisasi empat pilar MPR RI bersama komunitas warga dan relawan di Kecamatan Kebomas.

Anggota Komisi XI DPR RI yang akrab disapa Jiddan ini menekankan bahwa UUD 1945 bukan sekadar dokumen hukum, melainkan fondasi utama demokrasi Indonesia yang mengatur hak dan kewajiban warga negara, serta menjamin prinsip keadilan sosial.

“Pemahaman masyarakat terhadap konstitusi sangat penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Para relawan, anggota organisasi masyarakat, dan pegiat komunitas adalah cerminan demokrasi yang hidup. Namun, seluruh pergerakan harus tetap berada di bawah payung konstitusi UUD 1945,” ujar Jiddan, Minggu (14/12/2025).

Putra mantan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto itu menjelaskan bahwa UUD 1945 menjamin hak berpendapat, berserikat, dan berkumpul selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dengan memahami empat pilar kebangsaan, masyarakat diharapkan mampu menyampaikan aspirasi secara bijak dan bertanggung jawab.

“Dengan pemahaman konstitusi yang baik, setiap komunitas dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan demokrasi tanpa melanggar aturan,” katanya.

Menurutnya, peran organisasi masyarakat, komunitas hobi, dan relawan saat ini semakin strategis dalam membangun ruang publik yang sehat. Mereka dapat menjadi sarana edukasi, solidaritas, sekaligus pembentuk opini positif di tengah masyarakat.

“Komunitas dan relawan adalah kekuatan sosial di akar rumput yang mampu memperkuat demokrasi. Jika dibekali pemahaman konstitusi, dinamika masyarakat akan berjalan lebih tertib, adil, dan saling menghormati,” paparnya.

Kegiatan sosialisasi empat pilar tersebut mendapat respons positif dari peserta. Sejumlah warga memanfaatkan momentum itu untuk berdiskusi dan bertanya langsung mengenai penerapan nilai-nilai UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat. Sebagai masyarakat awam, kami jadi lebih paham pentingnya partisipasi warga dalam membangun demokrasi dan mewujudkan keadilan sosial secara efektif dan terarah,” ujar Iwan, salah satu warga Kecamatan Kebomas. [dny/but]

14/12/2025 22:11
Polres Bondowoso Ungkap Dugaan Kekerasan Seksual Anak oleh Ayah Kandung

Bondowoso (beritajatim.com) – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bondowoso menetapkan seorang pria berinisial MH (61), warga Kecamatan Taman Krocok, sebagai tersangka. MH menjadi tersangka kasus dugaan persetubuhan, pencabulan, dan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya sendiri.

Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang diterima polisi pada 23 Oktober 2025. Unit IV Satreskrim kemudian melakukan serangkaian penyelidikan hingga penyidikan mendalam.

Hasilnya, MH ditetapkan sebagai tersangka setelah ditemukan bukti kuat terkait dugaan aksi bejat yang berlangsung sejak 2020 hingga September 2025.

Korban adalah seorang pelajar berusia 16 tahun yang masih di bawah umur. Polisi menduga tindakan asusila dilakukan tersangka secara berulang dengan memanfaatkan posisi kuasa sebagai orang tua.

Kasat Reskrim Polres Bondowoso, IPTU Wawan Triono menyampaikan bahwa pihaknya telah mengamankan tersangka dan beberapa barang bukti yang relevan.

“Perkara ini merupakan kejahatan serius yang menyasar anak di bawah umur. Penyidik terus melakukan pendalaman untuk melengkapi berkas perkara,” ujarnya.

Kapolres Bondowoso AKBP Harto Agung Cahyono menegaskan komitmen aparat untuk menindak tegas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

“Tidak ada toleransi untuk kekerasan seksual, terlebih terhadap anak. Penanganan kasus ini dilakukan secara serius dengan mengedepankan perlindungan dan pemulihan korban,” tegas Kapolres.

Atas perbuatannya, MH dijerat Pasal 81 ayat (1) dan (2) jo Pasal 76D, subsider Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2016. Tersangka juga dikenakan Pasal 6 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (awi/but)

14/12/2025 20:46
Warga Kampung Taman Pelangi Mengaku Akan Terus Bertahan

Surabaya (beritajatim.com) – Warga Kampung Taman Pelangi membantah pernyataan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Bantahan terkait alasan belum dibayarkannya biaya ganti rugi pembebasan lahan proyek flyover kepada tujuh warga.

Pada 12 Desember 2025, Wali Kota Eri menyebut bahwa penundaan ganti rugi disebabkan oleh ketidaksetujuan warga terhadap besaran nominal yang ditawarkan.

“Sebetulnya (warga) sudah dapat ganti rugi. Tapi gak gelem ganti ruginya (tapi tidak mau ganti ruginya). Karena itulah kita konsinyasi ke pengadilan,” kata Eri, Jumat (12/12/2025) kemarin.

Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh Galih, salah seorang warga. Galih memastikan bahwa sejak awal, warga tidak pernah mempermasalahkan besaran ganti rugi yang ditentukan oleh Pemkot dan telah menyetujuinya.

“Tidak benar itu. Warga dari awal sudah sepakat mengenai besaran harga yang sudah ditentukan Pemkot,” ungkap Galih.

Ia kemudian memperjelas duduk perkaranya, bahwa “Uang ganti rugi belum cair sampai dengan sekarang dikarenakan Pemkot menarik kembali surat pengantar pencairan di PN (Pengadilan Negeri) Surabaya,” tegasnya.

Mengingat hak-hak warga atas pembebasan lahan belum kunjung diberikan, Galih berharap Pemkot Surabaya segera mengadakan pertemuan dengan warga. Sebagai bentuk penolakan, warga pun menyatakan tidak akan pindah meninggalkan rumah mereka sebelum uang ganti rugi cair.

Mereka menegaskan tidak akan menghiraukan surat aanmaning (peringatan pengosongan) tertanggal 12 Desember 2025, maupun rencana Pemkot untuk meratakan bangunan di Kampung Taman Pelangi bulan ini.

“Warga akan tetap bertahan sebelum uang ganti rugi terealisasi,” tutup Galih.

Sebelumnya, telah diketahui bahwa kemacetan pencairan ganti rugi ini dipicu oleh rentetan sengketa klaim lahan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya oleh seorang warga berinisial MS.

Meskipun gugatan pertama telah dimenangkan warga pada 8 Oktober 2025 dan berkekuatan hukum tetap (inkrah), Pemkot Surabaya saat itu tak kunjung mencairkan dana konsinyasi.

Masalah ini kemudian semakin rumit ketika muncul gugatan kedua dari kerabat penggugat pertama pada 27 November 2025 dengan materi yang sama, yang lantas dijadikan alasan oleh Pemkot untuk menahan pencairan dana.

Kondisi ini menimbulkan dugaan di kalangan warga bahwa terdapat ketidakberesan dalam sistem pencairan dana konsinyasi oleh Pemkot, padahal secara hukum warga telah memenangkan gugatan pertama.

Sekarang ini, selain warga belum mendapatkan ganti rugi, kini mereka tertekan oleh surat pemberitahuan pengosongan rumah (Aanmaning) dari Pengadilan, di mana tenggat pemberitahuan pengosongan tahap pertama berakhir hari ini Jumat (12/12/2025). (rma/but)

14/12/2025 20:34
Eri Cahyadi Pastikan Kampung Taman Pelangi Dibongkar Bulan Ini

Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyatakan bahwa proses pemerataan lahan dan bangunan di Kampung Taman Pelangi untuk proyek flyover akan dilaksanakan terakhir pada Desember 2025.

Mengenai tujuh keluarga yang belum menerima ganti rugi pembebasan lahan, Eri Cahyadi menjelaskan bahwa ganti rugi tersebut telah dititipkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Penitipan melalui mekanisme konsinyasi.

“Karena kita sudah dikonsinyasikan. Karena kita sudah konsiniasi, sudah seperti itu,” terang Eri, Minggu (14/12/2025).

Ia menambahkan, dengan mekanisme ganti rugi yang telah dititipkan, warga bisa mengambil ganti rugi tersebut di pengadilan.

“Kalau konsinyasi ke pengadilan, barangnya (ganti rugi) bisa diambil di pengadilan,” ungkap Eri.

Sementara itu, Kabid Pengadaan Tanah dan Penyelenggara PSU DPRKPP Kota Surabaya, Farhan Sanjaya mengungkapkan bahwa kendala utama belum diterimanya ganti rugi oleh sebagian warga ini adalah karena masih adanya konflik sengketa antarwarga.

Terkait upaya pengosongan sebelum pembongkaran Taman Pelangi, Farhan menjelaskan bahwa Pemkot telah berkoordinasi dengan PN Surabaya sebagai leading sektor.

“Kita juga berkoordinasi dengan Kepolisian, Garnisun, serta kewilayahan setempat,” ucap Farhan. (rma/but)

14/12/2025 19:11