Xcloud.id

Category: Beritajatim.com

  • Memanah, Cara Asyik Santri Jombang Tunggu Bedug Magrib

    Memanah, Cara Asyik Santri Jombang Tunggu Bedug Magrib

    Jombang (beritajatim.com) – Latihan memanah menjadi salah satu kegiatan santri AIS (Aqobah International School) Desa Jombok Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dalam menunggu bedug magrib. Mereka ngabuburit di lapangan olahraga sekolah setempat, Selasa (19/3/2024).

    Hanif (16), salah satu santri AIS memicingkan matanya. Tangan kanannya memegang anak panah, sedang tangan kirinya memegang busur. Sementara itu, papan sasaran berjarak 100 meter di depannya. Di tengah papan kotak tersebut terdapat lingkaran-lingkaran aneka warna.

    Hanif tidak sendiri. Di sebelahnya ada sejumlah santri lainnya. Sama halnya dengan Hanif, mereka juga sedang memicingkan mata untuk membidik sasaran. Ketika dirasa cukup, anak panah itu pun dilepaskan.

    Dalam sekejap, anak panah itu menghujam titik sasaran. Hanif tersenyum girang ketika anak panah yang ia lepaskan bersarang di tengah lingkaran. Namun tidak demikian dengan santri yang berada di sebelah Hanif. Karena busur panah itu mengenai luar lingkaran. dia hanya geleng kepala.

    “Alhamdulillah, tepat sasaran yang saya incar. Harus konsentrasi. Selain itu, tangan sebagai tumpuan juga harus kuat. Sehingga ketika anak panah kita lepas, busur tidak bergoyang,” ujar remaja asal Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yang sudah satu tahun menjadi santri AIS Jombang ini.

    Para santri itu buka hanya sekali membidik sasaran. Mereka mengulanginya berkali-kali. Di sela itu, seorang ustaz bernama Abdullah memberikan evaluasi. Santri dikumpulkan membentuk lingkaran. Dia kemudian menjelaskan kesalahan para santri ketika membidik.

    Dengan evaluasi itu, kesalahan yang dilakukan oleh santri tidak terulang. Abdullah juga meminta agar santri membaca doa terlebih dulu sebelum melepas anak panah. Tak teras matahari semakin condong ke arah barat. Para santri itu terus berlatih. Jumlahnya semakin banyak. Mereka memicingkan mata, membidik, lalu melepas anak panah.

    Beberapa saat sebelum azan magrib berkumandang, santri AIS Jombang mengakhiri kegiatannya. Mereka kembali ke asrama. Membersihkan badan dan bersiap menyambut buka puasa. Latihan memanah menjadikan mereka lupa lapar dan dahaga.

    Pengasuh Ponpes (Pondok Pesantren) Al Aqobah KH Ahmad Junaidi Hidayat mengatakan bahwa kegiatan santri sangat padat selama Ramadhan. Selain kegiatan bersifat spiritual, juga ada yang non-spiritual seperti olahraga.

    Ada tiga olahraga yang selama ini menjadi andalan santri AIS Jombang. Masing-masing memanah, berenang, serta berkuda. Walhasil, selama Ramadhan ini kegiatan tersebut juga dijadikan sarana untuk ngabuburit atau menunggu bedug magrib.

    Menurut KH Junaidi, memanah, berkuda dan berenang, adalah tiga olahraga yang menjadi sunah nabi. “Di AIS ini sudah ada sarana memanah dan kolam renang. Untuk berkuda biasanya kita ke Wonosalam. Karena kita belum punya kuda, sehingga menyewa di sana,” ujat Kiai Junaidi. [suf]

  • PDIP Surabaya Bakal Evaluasi Wilayah Tak Capai Target Suara

    PDIP Surabaya Bakal Evaluasi Wilayah Tak Capai Target Suara

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPC PDIP Surabaya, Adi Sutarwijono menyatakan bakal mengevaluasi beberapa wilayah yang tak capai target dalam perolehan suara di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. 

    Awi, begitu ia kerap disapa, mengakui ada gelombang politik yang menggerus cukup deras. Meski begitu, PDIP tetap berhasil mempertahankan kemenangan di Pileg Surabaya walaupun harus kehilangan 4 kursi DPRD.

    “Kami banyak melakukan evaluasi kemarin dan satu yang membanggakan, seluruh jaringan mulai level DPC sampai level anak ranting seluruh Kota Surabaya all out, bekerja memenangkan Paslon Ganjar Pranowo-Mahfud MD,” ujar Awi, sapaan lekatnya, Selasa (19/3/2024).

    Fenomena saling sikut sesama kader PDIP, menurut Awi, merupakan hal biasa dalam politik. Menurut dia, dalam dunia politik pasti ada kompetisi untuk meraih kemenangan. 

    “Jadi di kompetisi pemilu pasti terjadi dinamika seperti itu. Karena itu, yang terjun di kompetisi ini harus siap mental. Artinya, siap kalah dan siap menang,” tegas mantan jurnalis ini.

    Dalam Pemilu 2024 di Kota Surabaya, PDIP meraih 336.698 suara dari total 1.539.002 suara sah. Itu dari hasil rekapitulasi suara yang ditetapkan dalam rapat pleno KPU Kota Surabaya.

    Perolehan Pemilu 2024 itu setara dengan 21,87 persen. Dari rekapitulasi di KPU Kota Surabaya, diketahui PDIP meraih 11 kursi di DPRD Kota Surabaya dari total 50 kursi.

    PDIP juga berhasil memenangkan perolehan suara di 22 dari 31 kecamatan. Yakni, Kecamatan Tambaksari, Semampir, Pabean Cantikan, Kenjeran, Rungkut, Wonokromo, Tegalsari, Sawahan, Genteng, Gubeng, Sukolilo, Simokerto, Bubutan, Krembangan, Benowo, Pakal, Jambangan, Gununganyar, Mulyorejo, Bulak, Sambikerep dan Kecamatan Sukomanunggal.

    Sedangkan PDIP kalah di 9 kecamatan, yakni: Kecamatan Karangpilang, Tandes, Lakarsantri, Wonocolo, Wiyung, Dukuh Pakis, Gayungan, Tenggilis Mejoyo dan Asemrowo. [asg/beq]

  • Ini 10 Caleg DPRD Surabaya Suara Terbanyak, dari Mantan Wartawan Hingga Anak Wawali

    Ini 10 Caleg DPRD Surabaya Suara Terbanyak, dari Mantan Wartawan Hingga Anak Wawali

    Surabaya (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya telah menetapkan hasil pemilu legislatif 2024 melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 66 Tahun 2024. Berikut daftar 10 caleg DPRD Surabaya yang mendapat suara terbanyak pada pemilu legislatif (Pileg) 2024 berdasarkan penetapan KPU:

    1. Mochamad Mahmud
    Suara terbesar diraih oleh politisi kawakan Demokrat M. Machmud. Mantan wartawan ini memeroleh sebanyak 17.066 suara.

    2. Yona Bagus Widyatmoko
    Peraih suara terbesar kedua diraih pendatang baru dari Gerindra. Yakni, Yona Bagus Widyatmoko dengan 16.872 suara.

    3. Arjuna Rizki
    Peraih suara terbanyak ketiga diraih Arjuna Rizki. Politisi muda sekaligus putra Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mengantongi 16.157 suara.

    4. Baktiono
    Peraih suara terbanyak keempat diraih politisi kawakan PDIP, Baktiono. Baktiono yang melenggang 6 periode ini mendapat 16.049 suara.

    5. M Faridz Afif
    Peraih suara terbanyak kelima diraih pendatang baru dari PKB, M Faridz Afif. Ketua Ansor Surabaya ini mendapat 15.576 suara.

    6. Bahtiyar Rifai
    Peraih suara terbanyak keenam diraih oleh politisi Gerindra, Bahtiyar Rifai. Sekretaris Gerindra Surabaya ini meraih 13.927 suara.

    Peraih suara terbanyak ketujuh diraih oleh politisi perempuan PKB, Laila Mufidah. Dia meraih 13.865 suara. Peraih suara terbanyak kedelapan diraih oleh politisi PKS, Aning Rahmawati. Wakil Ketua Komisi C ini meraih 13.859 suara. Peraih suara terbanyak kesembilan diraih oleh pendatang baru dari PDIP, M Eri Irawan. Mantan jurnalis Jawa Pos dan Kabarbisnis ini meraih 13.384 suara. Peraih suara terbanyak kesepuluh dari oleh politisi PDIP, Budi Leksono. Politisi kawakan ini meraih 13.271 suara.[asg/kun]

  • Pj Wali Kota Mojokerto Pastikan Bansos Tidak Ada Potongan

    Pj Wali Kota Mojokerto Pastikan Bansos Tidak Ada Potongan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Penjabat (Pj.) Wali Kota Mojokerto Moh Ali Kuncoro memastikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat tidak ada potongan. Hal tersebut disampaikan saat meninjau penyaluran bantuan kepada tukang becak di Pendopo Sabha Kridatama, Rumah Rakyat.

    Sebanyak 362 tukang becak menerima bansos. Bantuan tersebut akan disalurkan selama tiga hari dari tanggal 19 sampai dengan 21 Maret 2024. Dimana tanggal 19 disalurkan kepada tukang becak dan lansia kurang mampu, lansia mulai tanggal 19 sampai dengan 23 Maret 2024.

    Sementara tanggal 20 disalurkan kepada anak yatim/piatu non panti dan tanggal 21 disalurkan kepada penyandang disabilitas. Uang tunai sebesar Rp350 ribu untuk tukang becak, Rp500 ribu untuk lansia, Rp350 ribu untuk disabilitas dan Rp1 juta untuk anak yatim/piatu non panti.

    Bantuan untuk tukang becak tersebar di tiga kecamatan. Dengan rincian 95 orang dari Kecamatan Kranggan, 163 orang dari Kecamatan Magersari, dan 104 orang dari Kecamatan Prajuritkulon. Sementara untuk penyandang disabilitas, 129 orang dari Kecamatan Magersari, 73 orang dari Kecamatan Prajuritkulon.

    Dan 73 orang dari Kecamatan Kranggan. Sedangkan bantuan untuk lansia kurang mampu diberikan kepada 408 orang dari Kecamatan Magersari, 269 orang dari Kecamatan Prajuritkulon, dan 362 orang dari Kecamatan Kranggan. Bantuan kepada anak yatim/piatu non panti diberikan kepada 115 anak dari Kecamatan Magersari.

    Sebanyak 97 anak dari Kecamatan Prajuritkulon, dan 73 anak dari Kecamatan Kranggan. Seluruh penerima bantuan sosial ini merupakan warga Kota Mojokerto yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI).

    “Kita berikan full tanpa ada potongan, saya harapkan bantuan ini bisa mengurangi beban, meningkatkan pendapatan meskipun ini sesaat, kita masifkan dengan program-program yang lain. Karena di tahun 2024 ini total anggaran yang kita programkan untuk pengentasan kemiskinan sebanyak Rp135 miliar,” ungkapnya, Selasa (19/3/2024).

    Anggaran senilai Rp135 miliar untuk pengentasan kemiskinan tersebut tersebar di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mekanisme penyaluran bantuan seluruhnya akan dilakukan di Pendopo Sabha Kridatama Rumah Rakyat, kecuali untuk lansia kurang mampu akan disalurkan secara door to door (home visit).

    “Bansos ini dari APBD Kota Mojokerto tahun 2024, yang kita berikan untuk 362 orang tukang becak, 1.039 lansia kurang mampu, 285 anak yatim/piatu non panti, dan 275 orang penyandang disabilitas. Semoga dengan bantuan ini dapat bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari, apalagi sebentar lagi kan lebaran,” tegasnya. [tin/kun]

  • Kedai Kopi Kapiten di Pandaan Pasuruan Tunggak Pajak

    Kedai Kopi Kapiten di Pandaan Pasuruan Tunggak Pajak

    Pasuruan (beritajatim.com) – Selama rapat pansus kopi kapiten, terungkap beberapa fakta baru. Selain besaran anggaran sebanyak Rp10 miliar selama 8 tahun, Kedai Kopi Kapiten yang berada di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan menunggak pajak mulai 2023.

    Anggota Pansus dari fraksi Gerindra, Kasiman mengatakan, selama ini sarana promosi kopi Kapiten menggunakan gedung Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Namun sampai saat ini, sewa pembinaan tidak mampu dibayar hingga menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

    “Disperindag harus mampu menagih sewa yang dikelola oleh pihak ketiga, yakni gedung atau kedai kopi Kapiten yang ada di Kecamatan Pandaan. Tagihan tersebut harus sesuai appraisal awal dan harus dibayarkan,” katanya.

    Kasiman juga mengatakan jika kopi Kapiten tidak mampu membayar sewa gedung, maka pihaknya harus menyerahkan ke Disperindag. Sehingga nantinya akan kembali diolah oleh Pemda Pasuruan untuk kepentingan lainnya.

    “Kalau sudah, gedungnya harus diserahkan kembali ke Pemda biar tidak mangkrak. Toh kopi Kapiten terhadap masyarakat juga tidak ada manfaatnya, malah yang berkembang di masyarakat kopi sachet,” tambahnya.

    Sementara itu, Kepala Disperindag Kabupaten Pasuruan, Diana Lukita mengatakan, sejak 2023 telah mengundurkan diri dari jabatannya. Meski begitu, Disperindag mengklaim bahwa telah menagih pembayaran pajak tersebut.

    “Gedung tersebut disewa sama APEKI, sejak tahun 2023 sudah mengundurkan diri. Tapi kami tetap menagih untuk membayar pemanfaatan aset,” jelas Diana singkat. [ada/beq]

  • PKB Jember Usulkan Rekap Suara Pemilu Tidak Dilakukan di Kecamatan

    PKB Jember Usulkan Rekap Suara Pemilu Tidak Dilakukan di Kecamatan

    Jember (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengevaluasi penyelenggaraan pemilihan umum tahun ini. PKB berharap pemilu mendatang bisa berjalan efisien dan tidak melelahkan.

    “Pemilu itu melelahkan. Pra dan pasca sama-sama melelahkan. Ngapain kita rekapitulasi suara di kecamatan kalau saat di kabupaten muncul masalah semua?” kata Ketua DPC PKB Jember Ayub Junaidi, ditulis Selasa (19/3/2024).

    “Rekapitulasi di tingkat kecamatan hampir seminggu lebih. Rekap di tingkat kabupaten seminggu lebih. Hampir setengah bulan kita diombang-ambingkan angka-angka,” kata Ayub.

    Ayub menilai perlu ada pemangkasan alur rekapitulasi surat suara untuk mengantisipasi kelelahan petugas dan menekan potensi kecurangan. “Kenapa (rekap) tidak di kabupaten saja setelah rekap di TPS? Semakin lama (masa rekap di kecamatan), semakin hilang suara. Jadi PPK hanya berfungsi administratif,” kata Ayub.

    Usulan Ayub ini didasarkan pada banyaknya protes dan temuan perubahaan suara saat rekapitulasi di tingkat kabupaten. “Saya menjadi saksi PKB tingkat kabupaten sejak Pemilu 2004 sampai saat ini. Pemilu paling brutal dan tersistematis ya tahun ini. Bagaimana oknum penyelenggara bermain dan dengan gampangnya mengubah angka,” katanya.

    Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) yang seharusnya menjadi kontrol dan memberikan informasi publik soal perolehan suara peserta pemilu, menurut Ayub, justru jadi biang masalah. “Untungnya kami sudah antisipasi jauh-jauh hari dengan menguatkan peran saksi. PKB melakukan pelatihan 7.780 orang saksi sebanyak tiga kali,” katanya.

    Ayub lantas membongkar modus dugaan kecurangan yang memanfaatkan masa rekapitulasi di level kecamatan. “Kalau saat rekapitulasi suara tidak akan ada masalah karena yang ditampilkan lembar plano. Begitu di akhir (jelang penandatanganan persetujuan saksi), ada penundaan karena alasan teknis terkait pencetakan lembar yang akan ditandatangani,” katanya.

    Rasa lelah membuat saksi partai menyetujui penundaan itu. “Draft dikirim soft copy dalam bentuk PDF. Begitu besok, pleno terakhir penandatanganan formulir DA, formulir tebal ditaruh di meja dan saksi dipanggil untuk tanda tangan,” kata Ayub.

    Di sinilah persoalan muncul. Saksi hanya mengecek perolehan suara partai masing-masing, dan akan menandatangani formulir DA itu ketika sudah sesuai dengan data yang dimilikinya. “Siapa yang mau melihat perolehan suara tiap TPS dan tiap desa partai lain? Di situlah terjadi penggelembungan. Jadi suara bukan dicuri, tapi suara partai lain menggelembung,” kata Ayub.

    “Jadi modus berganti. Tidak mungkin suara partai besar yang punya saksi kuat diambil. Tapi pergeseran suara dari partai yang tidak punya saksi, utak-atik caleg internal, semua dimainkan,” kata Ayub. Modus ini terungkap setelah dilakukan pengecekan data C-Hasil yang dimiliki PKB dengan data hasil rekap tingkat kecamatan. [wir]

  • Pj Wali Kota Kediri Sampaikan Capaian Kinerja 2023 dalam LKPJ

    Pj Wali Kota Kediri Sampaikan Capaian Kinerja 2023 dalam LKPJ

    Kediri (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Wali Kota Kediri, Zanariah, memaparkan capaian kinerja Pemerintah Kota Kediri tahun 2023 dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pada Rapat Paripurna DPRD Kota Kediri, Selasa (14/3/2024). Rapat Paripurna ini dilaksanakan di Ruang Sidang DPRD Kota Kediri dimana dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus.

    “Substansi materi yang dilaporkan dalam LKPJ ini adalah pelaksanaan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Kediri tahun 2023 menunjukkan bahwa 8 dari 9 indikator masuk kategori sangat tinggi, serta terdapat 1 indikator yang perlu ditingkatkan,” terang Pj Wali Kota Kediri.

    Zanariah menjelaskan realisasi capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Kediri yang pertama yakni Indeks Reformasi Birokrasi. Realisasinya tahun 2023 sebesar 74,63 dengan capaian sebesar 102,23 % dari target yang ditetapkan, sehingga masuk kategori sangat tinggi. Capaian tersebut tercermin dari diraihnya predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) oleh DPMPTSP dan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kediri 9 kali berturut-turut.

    Kedua, Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 3,54 dengan capaian sebesar 94,40 persen dari target yang ditetapkan, sehingga masuk kategori sangat tinggi. Komponen IKM yang memiliki nilai tinggi antara lain unsur biaya/tarif, sistem mekanisme dan prosedur serta penanganan pengaduan, saran dan masukan.

    Selanjutnya, realisasi capaian kinerja Indikator Kinerja Utama ketiga, Skor Smart City tahun 2023 sebesar 3,2 dengan capaian sebesar 92,75 persen dari target yang ditetapkan, sehingga masuk kategori sangat tinggi. Capaian skor Smart City didukung oleh inovasi yang ada pada setiap pilar.

    Keempat, Indeks Pembangunan Manusia tahun 2023 sebesar 80,97 dengan capaian sebesar 102,11 persen dari target yang ditetapkan, sehingga masuk kategori sangat tinggi. Peningkatan IPM didukung oleh program Pemerintah Kota Kediri antara lain, bantuan pendidikan, bus sekolah, jaminan kesehatan nasional, home care, pelatihan kerja berbasis kompetensi, bantuan modal serta lainnya.

    Kemudian Indikator Kinerja Utama Kelima, pertumbuhan ekonomi Kota Kediri tahun 2023 sebesar 1,92 persen, lebih rendah dari tahun sebelumnya. Turunnya pertumbuhan ekonomi karena rendahnya pertumbuhan industri pengolahan sebesar 0,62 persen, lebih rendah dari tahun sebelumnya yakni sebesar 2,94 persen. Kontribusi industri pengolahan, yang didominasi oleh industri pengolahan tembakau, terhadap struktur perekonomian di Kota Kediri sebesar 79,99 persen, sehingga sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Kediri.

    Keenam, Indeks Gini Kota Kediri sebesar sebesar 0,40 dengan capaian sebesar 91,89 persen dari target yang ditetapkan, sehingga masuk kategori sangat tinggi. Indeks Gini Kota Kediri tahun 2023 masuk kategori moderat, hal ini menunjukkan adanya pemerataan pendapatan masyarakat.

    Ketujuh, tingkat kemiskinan Kota Kediri Tahun 2023 sebesar 7,15 persen dengan capaian sebesar 99,30 persen dari target yang ditetapkan, sehingga masuk kategori sangat tinggi. Program untuk menurunkan tingkat kemiskinan antara lain, bantuan sosial bagi masyarakat miskin, rehabilitasi rumah tidak layak huni, program pemberdayaan masyarakat, penciptaan wirausaha baru, pelatihan kerja dan bantuan modal. Kedelapan, Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) sebesar 4,55 dengan capaian sebesar 108,33 persen dari target yang ditetapkan, sehingga masuk kategori sangat tinggi.

    Terakhir, Indeks Kota Layak Huni (IKLH) tahun 2023 sebesar 79,83 dengan capaian sebesar 100,04 persen dari target yang ditetapkan, sehingga masuk kategori sangat tinggi. Indikator IKLH yang nilainya sangat baik antara lain, fasilitas keamanan, keselamatan kota, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan pengelolaan air bersih.

    Sementara itu, pendapatan daerah tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp 1.452.213.119.779 dan terealisasi sebesar 1.478.072.837.267 atau sebesar 101,78 persen. Belanja daerah tahun 2023, telah dianggarkan sebesar Rp 1.920.256.048.812, dan terealisasi sebesar Rp 1.566.450.723.233 atau sebesar 81,58 persen. Di tahun 2023, Kota Kediri mendapat 9 penghargaan dari berbagai pihak yakni Kota Toleran Peringkat 5 di Indonesia.

    Emas Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji 2023, UI Green City Metric, UHC Award, Swasti Saba kategori Padapa, Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Nindya, Opini WTP 9 tahun berturut-turut, Pemerintah Daerah Kab/Kota dengan Transaksi Terbanyak dalam Pemanfaatan Pengadaan Barang/ Jasa melalui Jatim Belanja Online (Jatim Bejo) dan Pemerintah Daerah dengan Partisipasi Tertinggi dalam Sulingjar untuk Guru SMP.

    Terakhir Pj Wali Kota Kediri berharap , laporan ini bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan di tahun-tahun yang akan datang. “Kolaborasi dengan semua pihak yang baik ini menjadi kunci utama keberhasilan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat,” tutupnya.

    Hadir pula Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, perwakilan Forkopimda Kota Kediri, anggota DPRD Kota Kediri, dan Kepala OPD Pemerintah Kota Kediri. [nm/beq]

  • PKB Jember Desak Bawaslu Tangani Dugaan Kecurangan Pemilu Secara Hukum

    PKB Jember Desak Bawaslu Tangani Dugaan Kecurangan Pemilu Secara Hukum

    Jember (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menangani dugaan kecurangan dalam pemilihan umum secara hukum.

    “Agar ini tidak jadi preseden buruk dan ada efek jera, (dugaan kecurangan) ini harus masuk dalam pidana pemilu. Ini wajib. Tugas Bawaslu. Ketika saat rekapitulasi suara ada permasalahan dan itu bisa dibuktikan, ya masuk pelanggaran,” kata Ketua DPC PKB Jember Ayub Junaidi, ditulis Selasa (19/3/2024).

    PKB sempat melaporkan sejumlah dugaan kesalahan rekapitulasi beberapa waktu lalu dan terbukti. “Seharusnya Bawaslu turun untuk memeriksa apakah ini pelanggaran administratif, apakah ini hanya salah input. Salah input kalau cuma 50-100 suara masuk akal. Tapi kalau sampai ribuan, masa salah input semua dan terstruktur, massif di beberapa tempat pemungutan suara,” kata Ayub.

    Ayub menuding pelaku dugaan manipulasi rekapituasli suara pemilu adalah penjahat demokrasi. “Tidak menunjukkan hasil suara rakyat yang betul-betul datang dari TPS. Maka itu, hari ini dalam pemilu di Indonesia yang menentukan bukan suara rakyat, tapi suara penghitungan. Di TPS, ada 10 suara. Tapi saat penghitungan, bisa jadi 0, bisa jadi 100,” katanya.

    Ayub kemudian membandingkan dugaan kecurangan pada pemilu-pemilu sebelumnya dengan pemilu saat ini. “Kalau dulu, pergeseran tak sampai ratusan suara. Ini ribuan suara,” katanya.

    Ayub menilai pelaku dugaan pelanggaran sangat berani. “Beberapa kali oknum PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) datang ke saya meminta maaf. Saya maafkan, tapi saya tidak akan melupakan perbuatan mereka. Biar itu jadi efek jera. Bukan hanya menjadi temuan pelanggaran administratif,” katanya.

    Kecurangan dalam pemilu, menurut Ayub, termasuk perbuatan zalim. “Bahaya itu. Orang yang seharusnya tidak terpilih menjadi terpilih, Hak kepemilikan kursi parlemen menjadi tidak jelas. Seharusnya milik caleg A bisa bergeser ke caleg B di internal partai saja,” katanya.

    Kritik dialamatkan Ayub kepada Bawaslu Jember. “Hari ini temuan lebih banyak dari partai. Seharusnya Bawaslu kan jemput bola. Bawaslu punya pengawas TPS dan pengawas di kecamatan. Masa cuma menunggu laporan? Kan seharusnya mereka tahu,” katanya.

    Bawaslu, menurut Ayub, seharusnya menjemput bola begitu ada dugaan pelanggaran. “Masa partai dulu yang tahu. Jadi kayak aparat dalam film India. Seharusnya kan Bawaslu punya mitigasi, bahwa di daerah ini rawan sehingga begitu ada kejadian bisa merekomendasikan kepada KPU dan KPU menegur jajarannya di bawah,” sindirnya. [wir]

  • 10 Caleg Perempuan Melenggang ke DPRD Surabaya, Siapa Saja?

    10 Caleg Perempuan Melenggang ke DPRD Surabaya, Siapa Saja?

    Surabaya (beritajatim.com) – KPU Surabaya menetapkan hasil Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2024) dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 66 Tahun 2024. Sejumlah nama terpilih menjadi anggota DPRD Surabaya.

    Khusus perempuan, ada 10 caleg yang berhasil melenggang ke DPRD Surabaya periode 2024-2029. 

    10 Caleg tersebut yaitu Laila Mufidah (PKB), Aning Rahmawati (PKS), Ajeng Wira Wati (Gerindra), Herlina Harsono Nyoto (Demokrat), dan Juliana Evawati (PAN).

    Kemudian Luthfiyah (Gerindra), Ais Shafiyah (PKB), Siti Maryam (PDIP), Enny Minarsih (PKS), dan Zuhrotul Mar’ah (PAN).

    Komposisi tersebut terdiri dari 8 petahana dan 2 wajah baru (Ais Shafiyah dan Enny Minarsih). Sedangkan peraih suara tertinggi kalangan caleg perempuan direbut Laila Mufidah yang kini duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Surabaya dengan 13.865 suara.

    Di posisi kedua dengan suara 13.859 diperoleh Aning Rahmawati yang merupakan wakil ketua Komisi C DPRD Surabaya. Lalu disusul wakil ketua Komisi D DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati dengan suara 11.467.

    Beberapa petahana perempuan yang angkat koper dari Yos Sudarso di antaranya Khusnul Khotimah (PDIP), Norma Yunita (PDIP), Dyah Katarina (PDIP), Ashri Yuanita (PDIP), Elok Cahyani (Demokrat), Tri Indah (PDIP), Pertiwi Ayu Krishna (Golkar), Camelia Habiba (PKB), Lembah (Golkar), dan Reni Astuti (PKS). [asg/beq]

  • Dewan Pers Minta Menteri Bahlil Berikan Hak Jawab ke Tempo

    Dewan Pers Minta Menteri Bahlil Berikan Hak Jawab ke Tempo

    Jakarta (beritajatim.com) – Dewan Pers meminta Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memberikan hak jawab terkait laporan utama Majalah Tempo edisi 4-10 Maret 2023 bertajuk ‘Tentakel Nikel Menteri Bahlil’. Dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 7/PPR-DP/III/2024, Dewan Pers menyatakan liputan Tempo tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik secara prosedural.

    Rekomendasi hak jawab diminta Dewan Pers Bahlil tak memberikan ruang klarifikasi sebelum liputan tersebut terbit. Ia mengabaikan tujuh upaya Tempo meminta konfirmasi dan jawaban atas seluruh informasi dalam liputan itu, melalui surat ke kantor dan rumah dinasnya, dua kali mencegatnya seusai debat calon presiden, lewat staf khususnya, dan melalui seorang politikus senior.

    “Permintaan wawancara sudah kami ajukan sejak pada 15 Januari hingga akhir Februari 2024,” kata Setri.

    Pada 29 Februari 2024, Bahlil baru memberikan pernyataan di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Pernyataan itu pun sudah dimasukkan dalam tulisan di Majalah Tempo.

    Karena itu, dalam putusannya, Dewan Pers meminta Menteri Bahlil, sebagai pejabat publik, lebih terbuka kepada pers ketika diminta penjelasan atau konfirmasi atas sebuah informasi.

    “Agar tercipta keberimbangan, keakuratan dalam pemberitaan dan terhindar dari penghakiman,” demikian tertulis dalam PPR Dewan Pers.

    Menurut Dewan Pers penyembunyian identitas narasumber dalam liputan tersebut telah sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. Dewan Pers menilai keterangan pada sampul edisi tersebut tidak akurat karena menyebut Menteri Bahlil telah mencabut ribuan izin nikel.

    Padahal, khusus tambang nikel, hingga Januari lalu hanya berjumlah 109 izin. Dewan Pers merekomendasikan Tempo memuat hak jawab disertai permintaan maaf kepada Menteri Bahlil dan pembaca atas kekeliruan dalam kalimat tersebut.

    Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers memutuskan Tempo wajib memuat hak jawab Menteri Bahlil atas pelbagai informasi yang terdapat dalam liputan tersebut.

    “Kami siap memberikan ruang hak jawab Menteri Bahlil secara proporsional seperti putusan Dewan Pers,” kata Pemimpin Redaksi Tempo Setri Yasra pada 18 Maret 2024.

    Liputan Tempo menyorot kebijakan pencabutan izin usaha pertambangan oleh Menteri Bahlil sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Investasi dan Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Investasi. Selain kewenangan mencabut izin, Menteri Bahlil juga berwenang menghidupkan kembali IUP dengan syarat tertentu.

    Kepada Tempo, para pengusaha mengaku diminta uang atau saham oleh Menteri Bahlil dan orang-orang dekatnya jika ingin izin tersebut dihidupkan kembali. Ada sebelas narasumber yang memberikan informasi kepada Tempo dan telah dicek akurasinya. Dewan Pers menilai Tempo telah melakukan uji informasi atas pengakuan-pengakuan tersebut.

    Setri Yasra mengatakan siap memberikan ralat atas keterangan di bawah judul sampul tersebut. Sebab, kata dia, dari keterangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dari 2.078 izin yang dicabut Menteri Bahlil, sebanyak 1.749 berupa izin pertambangan mineral.

    Selain mengadukan majalah Tempo, Menteri Bahlil juga mengadukan siniar Bocor Alus Politik yang membahas topik yang sama. Bocor Alus merupakan siniar jurnalistik Tempo yang tayang di YouTube setiap Sabtu dan menjadi pengantar topik liputan majalah Tempo yang terbit setiap Ahad.

    Atas tayangan Bocor Alus Politik, Dewan Pers menyatakan memenuhi kewajiban etik dengan menayangkan upaya konfirmasi berupa teks dalam tayangan tersebut. [beq]