Xcloud.id

Category: Beritajatim.com

  • Ini 5 Gugatan Kubu Ganjar-Mahfud terhadap Hasil Pemilu

    Ini 5 Gugatan Kubu Ganjar-Mahfud terhadap Hasil Pemilu

    Jakarta (beritajatim.com) – Tim Kuasa Hukum Ganjar-Mahfud mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 (PHPU Presiden) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ada lima gugatan terhadap hasil Pemilu 2024 yang diajukan paslon nomor 03 ini.

    Menurut Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, yang pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

    Kedua, membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Hasil Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.

    “Ketiga, mendiskualifikasi Prabowo dan Gibran selaku pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 13 November 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 14 November 2023,” kata Todung.

    Keempat, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan PSU untuk pemilihan Pilpres 2024 antara paslon nomor 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2024. “Kelima, memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan tersebut,” ujar Todung.

    Dia pun membeberkan sejumlah pelanggaran. Menurutnya, pelanggaran paling jelas adalah penerimaan pendaftaran paslon 02 yang tidak memenuhi syarat dalam PKPU No. 19/2023. Pelanggaran selanjutnya terjadi beruntun yaitu verifikasi yang tidak berdasarkan PKPU No. 19/2023. Selanjutnya, terdapat kejanggalan dan kesalahan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum 2024.

    “Pada hari pemungutan suara, pelanggaran juga banyak terjadi, mulai dari ketidaksesuaian jadwal, hingga surat suara yang telah dicoblos,” lanjutnya.

    Todung menyesalkan pelanggaran juga masih terjadi pasca pemungutan suara. Misalnya, KPPS tidak memberikan C Hasil Salinan, hingga ketidaksesuaian jumlah Surat Suara dengan jumlah pemilih.

    “Terdapat juga kejanggalan dan pelanggaran sesudahnya, sehingga membuat gaduh,” katanya.

    Todung jugs menuding terjadi pelanggaran yang pada intinya berupa penggunaan teknologi informasi yang problematika dan menyesatkan melalui penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap).

    Ada 5 permasalahan pada Sirekap, yaitu persiapan yang tidak memiliki landasan hukum, algoritma input data penghitungan suara dalam masa persiapan menguntungkan paslon 02.

    Selanjutnya, penggunaan Sirekap menghambat penyelenggaraan Pilpres 2024 dengan banyaknya kendala teknis yang dihadapi oleh penggunanya, dan memuat data-data keliru yang menguntungkan paslon 02 dalam rekapitulasi, dan data yang ditampilkan melalui laman resminya mengalami perubahan tampilan tanpa alasan yang jelas. [hen/aje]

  • Trauma Gempa, Ribuan Warga Pulau Bawean Gresik Masih Mengungsi

    Trauma Gempa, Ribuan Warga Pulau Bawean Gresik Masih Mengungsi

    Surabaya (beritajatim.com)- Ribuan warga di Pulau Bawean kawasan Gresik masih enggan pulang ke rumah mereka masing-masing. Mereka masih takut dan trauma akan gempa susulan. Alhasil hingga saat ini ribuan warga tersebut masih mengungsi.

    Pulau Bawean Gresik menjadi salah satu wilayah yang terdampak paling parah dari gempa bumi yang berpusat di lepas pantai Kabupaten Gresik, Jumat (22/3/2024) kemarin.

    Ketua Relawan NU Peduli Bawean melansir dari portal resmi Nahdlatul Ulama (NU), hingga saat ini ribuan warga masih mendirikan tenda minimalis untuk tidur. Karena masih mengungsi ribuan warga masih membutuhkan bantuan aneka makanan (bahan pokok), selimut serta obat obatan bahkan vitamin.

    “Bahkan karena tenda yang didirikan ini minimalis maka mereka membutuhkan bantuan tenda yang lebih layak lagi. Kemarin sudah ada beberapa yang kembali ke rumah masing masing namun ternyata ada gempa susulan dan akhirnya mereka kembali ke pengungsian kembali karena masih takut,” tegasnya.

    Adapun pengungsian mereka berada di beberapa kawasan seperti halaman Pesantren Al Amin Sukaoneng.

    Berdasarkan data dari BPBD Provinsi Jawa Timur mencatat total warga mengungsi berjumlah 33.535 jiwa. Rincian dari total tersebut yaitu pengungsian pada kelompok dewasa 18.531 jiwa, anak-anak 10.109 dan lansia 4.895.

    Dari total jumlah pengungsian, sebaran warga mengungsi di Kabupaten Gresik berada di Kecamatan tambak, dengan rincian dewasa 9.131 jiwa, anak-anak 7.060 dan lansia 2.454. Sedangkan di Kecamatan Sangkapura dewasa 9.400 jiwa, anak-anak 3.049 jiwa dan lansia 2.451.

    Data termutakhir dari tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur total jumlah korban gempa di Bawean ada sebanyak 17.644 orang, yang di antaranya ada 6.277 orang anak-anak, 2.534 orang lanjut usia, dan selebihnya berusia dewasa (17-55 tahun). [aje]

  • Berangkat dari Hotel Mandarin, Ganjar-Mahfud Hadir Sidang Perdana PHPU Presiden di MK

    Berangkat dari Hotel Mandarin, Ganjar-Mahfud Hadir Sidang Perdana PHPU Presiden di MK

    Jakarta (beritajatim.com) – Ganjar Pranowo dan Mahfud MD rencana akan menghadiri sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 (PHPU Presiden) Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka di dampingi puluhan advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam Tim Hukum Ganjar-Mahfud yang akan berangkat bersama-sama dari Hotel Mandarin.

    Sidang diawali pidato Ganjar dan Mahfud sekitar 10 menit, kemudian dilanjutkan pembacaan gugatan dan argumen.

    Diketahui, MK telah meregistrasi permohonan PHPU Presiden Tahun 2024 yang dimohonkan Tim Hukum Ganjar-Mahfud pada Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) melalui sistem e-BRPK, pada Senin (25/3/2024).

    Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menjelaskan, nepotisme dan abuse of power yang terjadi di seluruh penjuru Indonesia selama penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (Pilpres 2024) adalah pengkhianatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 22E ayat (1) yang mengancam keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

    “Penyelenggaraan Pilpres 2024 yang sudah ditentukan hasilnya melalui cara-cara yang melawan hukum dan melanggar etika merupakan lonceng kematian bagi tatanan sosial-politik di Indonesia,” katanya.

    Oleh karena itu, demi memastikan demokrasi bisa tetap ditegakkan di Indonesia, MK sebagai pelindung dari demokrasi dan pelindung dari konstitusi perlu mengambil sikap mendiskualifikasi paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang menjadi sumber dari segala nepotisme, yang kemudian melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh wilayah Indonesia.

    Todung menyebut ada dua argumen yang menjadi dasar permintaan Pemohon yaitu: pertama, terdapat pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) berupa nepotisme yang kemudian melahirkan abuse of power terkoordinasi guna memenangkan paslon 02 dalam 1 putaran pemilihan.

    “Kedua, terdapat berbagai pelanggaran prosedur pemilihan umum dalam setiap tahapan Pilpres 2024,” ujar Todung. [hen/beq]

  • Disnakertrans Jatim Korwil Tuban Ingatkan THR Dibayar Penuh

    Disnakertrans Jatim Korwil Tuban Ingatkan THR Dibayar Penuh

    Tuban (beritajatim.com) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur Koordinator Wilayah (Korwil) Tuban mengingatkan seluruh perusahaan untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja secara penuh. Pembayaran dilakukan paling lambat 7 hari sebelum Lebaran.

    Peringatan ini mengacu pada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja nomor M/2/HK.04/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

    Pengawas Tenaga Kerja Kasub Korwil Tuban, Disnakertrans Provinsi Jatim, Erny Kartikasari menyampaikan, THR wajib diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja minimal 1 bulan secara terus menerus atau lebih.

    Termasuk, pekerja yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau Perjanjian Kerja waktu tertentu (PKWT).

    “THR tidak boleh dicicil, harus dibayar penuh,” tegas Erny Kartikasari.

    Ia juga menjelaskan, pekerja yang telah bekerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih diberikan 1 bulan upah. Sedangkan, pekerja yang telah bekerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan THR secara proporsional sesuai masa kerja.

    Sementara itu, untuk buruh harian lepas yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

    “Pekerja harian lepas yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata yang diterima tiap bulan selama masa kerja,” terang dia.

    Erny juga menambahkan, apabila ada persoalan atau kendala terkait dengan pembayaran THR, pekerja atau buruh bisa melaporkan ke posko pengaduan yang berlokasi di UPT BLK Tuban di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo.

    “Tujuannya untuk memastikan pembayaran THR dilaksanakan sesuai regulasi,” pungkasnya. [ayu/beq]

  • Musrenbang 2024, Bupati Tuban Tekankan Program Berkelanjutan

    Musrenbang 2024, Bupati Tuban Tekankan Program Berkelanjutan

    Tuban (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban gelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE., tekankan penyusunan RPJPD Kabupaten Tuban 2025-2045 dan RKPD Kabupaten Tuban tahun 2025 berkelanjutan.

    Menurut Mas Lindra sapaan Bupati Tuban, penyusunan RPJPD 2025-2045 menjadi pondasi pembangunan Kabupaten Tuban untuk 20 tahun mendatang. Namun, dokumen RPJPD akan diturunkan menjadi RPJM Daerah tiap 5 tahun dan RKPD Daerah tiap tahun.

    “Pemkab Tuban akan selalu berkomitmen menyelaraskan visi RPJPD Kabupaten Tuban dengan visi RPJPD Pemprov Jatim dan RPJPN, yaitu dengan program berkelanjutan,” tutur Mas Lindra.

    Ia juga menambahkan, bahwa hasil penyelarasan implementasi RPJPD Daerah Kabupaten tersebut diwujudkan menjadi Tuban Pusat Pangan Nasional Dan Industri, Kolaboratif, Inovatif, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.

    “Penyelarasan RPJPD Tuban dan RPJPN ini menghasilkan 4 konsep besar pembangunan, yaitu Tuban Tumbuh, Tuban Akselerasi, Tuban Ekspansi, dan Tuban Sejahtera,” paparnya.

    Sehingga, yang ditargetkan tingkat kemiskinan di tahun 2025 menjadi 13,5 persen dan pada tahun 2045 dapat turun menjadi 6 persen.

    Selain itu, PDRB Tuban di tahun 2025 ditargetkan mampu menyentuh 74 sampai 75 juta per kapita dan di tahun 2045 menjadi 200-242 juta per kapita.

    “Di samping itu, ditargetkan juga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tahun 2025 menjadi 72,5 dan di tahun 2045 mampu menyentuh angka 81,5,” terang mas Lindra.

    Lanjut, ia juga menjelaskan tren pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tuban memiliki arah positif, dengan menandakan program pemerataan pembangunan berjalan sesuai perencanaan.

    “Jadi bonus demografi yang akan dirasakan Kabupaten Tuban tahun 2045 menjadi pisau bermata ganda,” kata Lindra.

    Pihaknya juga akan melakukan langkah strategis guna menyelaraskan pembanguan berkelanjutan dan berdampingan dengan lingkungan, melalui Pengembangan dan pengelolaan SDM, sehingga akan menjadi potensi yang mendukung pembangunan.

    “Apabila tidak dapat dikelola akan menyebabkan IPM Kabupaten Tuban mengalami penurunan,” tambahnya.

    Oleh karena itu, ia berharap forum ini menjadi wahana penyampaian gagasan pembangunan di Kabupaten Tuban. Adapun poin penting dalam forum Musrenbang membahas sejumlah kebijakan pembangunan Kabupaten Tuban 2025-2045.

    “Jadi kebijakan ini sangat dinantikan oleh masyarakat, demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten Tuban,” pungkasnya. [ayu/aje]

  • ADD Tak Cair 100%, Pelayanan Desa se-Blitar Terancam Macet

    ADD Tak Cair 100%, Pelayanan Desa se-Blitar Terancam Macet

    Blitar (beritajatim.com) – Pelayanan seluruh desa se-Kabupaten Blitar terancam macet. Hal itu terjadi setelah Alokasi Dana Desa (ADD) tidak cair 100 persen sesuai ketentuan, lantaran alasan ada kendala dalam proses transfer dari pusat ke daerah.

    Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bambang Dwi Purwanto mengatakan, untuk ADD tahap pertama ini hanya cair 25 persen.

    Padahal sesuai Perbup Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Pencarian Alokasi Dana Desa seharusnya 60 persen. Namun realisasinya hanya 25 persen.

    “Pencairan ADD ini sesuai dana transfer atau dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat. Setelah kami hitung dan mampunya hanya 25 persen atau sekitar Rp36 miliar untuk 220 desa yang sudah cair akhir pekan lalu dan ada yang sebagian minggu ini,” kata Bambang, Rabu (27/3/2024).

    Nantinya sisa pencairan ADD akan dihitungkan lagi dari dana yang ditranfer oleh pemerintah pusat. Pemkab Blitar mengklaim pencairan ADD tidak molor, hanya saja sistem transfer DAU tahun ini berbeda dengan sebelumnya.

    Pihaknya, telah melakukan koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Blitar terkait langkah-langkah dalam masalah ini. Untuk sisa pencairan tahap I, pihaknya masih mengusahakan ke pemerintah pusat.

    Untuk sementara DPMD dapast memastikan sebelum lebaran semua kepala desa dan perangkatnya menerima siltap selama 3 bulan.

    “ADD ini juga termasuk insentif untuk BPD dan RT/RW. Mekanismenya, pemerintah desa harus melakukan pengajuan, lalu diverifikasi oleh kecamatan, DPMD, BPKAD dan langsung ditranfer. Sebagian desa yang belum cair ADD ini masih dalam proses verfikasi,” bebernya.

    Sementara itu, Pengurus Papdesi Kabupaten Blitar IDZ mengaku hanya menerima 25 persen ADD.

    Dia menyayangkan pencairan ADD yang tidak sesuai dari peraturan bupati (perbup). Sebab, selain pencairan ADD yang berkurang, juga mengalami keterlambatan. Seharusnya, ADD bisa dicairkan pada Januari.

    Keterlambatan dan kurangnya pencairan ADD ini tampaknya bakal mempengaruhi kinerja pemerintah desa. Karena dituntut untuk tetap bekerja keras, namun hak yang harus diterima ternyata tidak diperhatikan.

    “Kami berharap ADD jangan sampai mundur dari Januari, karena siltap itu hak kami. Selain itu, mundur dan penurunan pencairan ADD tahap I ini mengganggu kinerja dan kegiatan pemerintah desa,” pungkasnya. [owi/beq]

  • Korlantas Polri Gandeng Google Maps untuk Mempermudah Mudik Lebaran 2024

    Korlantas Polri Gandeng Google Maps untuk Mempermudah Mudik Lebaran 2024

    Jakarta (beritajatim.com) – Dalam rangka menyukseskan arus mudik dan balik Lebaran 2024, Korlantas Polri menjalin kerja sama dengan Google Maps untuk menyediakan informasi mudik yang tepat dan cepat.

    Kerja sama ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi lalu lintas secara real time sepanjang perjalanan melalui Google Maps.

    “Kerja sama ini bertujuan untuk mempermudah pengendara menggunakan data peta dalam memandu perjalanan mudik dan balik lebaran,” jelas Kasubagdalops Bag Ops Korlantas Polri AKBP Renaldi.

    “Nantinya, informasi terkait rekayasa lalu lintas, pengalihan arus, dan lain sebagainya akan ditampilkan di fitur-fitur Google Maps,” tambahnya.

    Strategic Partnerships Development Manager Google Maps Galuh Rohmah menyambut positif kerja sama ini.

    “Google Maps berkomitmen untuk membantu pemerintah dalam mengaplikasikan peraturan-peraturan rekayasa lalu lintas dan membantu masyarakat melakukan mudik dengan nyaman, aman, dan lancar,” ujar Galuh.

    Diperkirakan 193 juta orang akan melakukan mudik Lebaran 2024. Oleh karena itu, Korlantas Polri akan melaksanakan operasi Ketupat 2024 mulai 4 – 16 April 2024. (ted)

  • Jitupasna, Upaya BPBD Mojokerto Tingkatkan SDM Tanggani Bencana

    Jitupasna, Upaya BPBD Mojokerto Tingkatkan SDM Tanggani Bencana

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menggelar pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) di aula salah satu hotel di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) untuk menangani kebencanaan khususnya pasca bencana.

    Pelatihan yang diinisiasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto tersebut diikuti sedikitnya 40 peserta dari unsur berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pada pelaksanaan pelatihan ini, BPBD Kabupaten Mojokerto juga mengundang narasumber dari Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Provinsi Jawa Timur.

    Kegiatan dibuka langsung Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati didampingi Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Mojokerto Yo’i Afrida. Bupati perempuan pertama dk Kabupaten Mojokerto ini menyerahkan secara simbolis pompa Alkon (Sedot Banjir) kepada tujuh desa di Kabupaten Mojokerto.

    Yaitu Desa Kembangsri Kecamatan Ngoro, Desa banyulegi Kecamatan Dawarblandong, Desa Kebondalem dan Jotangan kecamatan Mojosari, Desa Pekuwon Dan Salen kecamatan Bangsal, Serta Wonorejo Kecamatan Trowulan. Selain penyerahan pompa alkon Bupati juga menandatangani dokumen RPKP bersama Kalaksa BPBD kabupaten.

    Dalam arahannya, orang nomor satu di lingkup Pemkab Mojokerto ini meminta agar dilakukan simulasi atau pelatihan terhadap alat alkon yang baru saja diserahkan. Hal tersebut agar ketika terjadi bencana banjir ataupun kebakaran dapat teratasi dengan baik.

    “Saya minta adanya simulasi untuk bagaimana cara penggunaan alat alkon ini digunakan untuk memompa air ke sungai begitu pula memompa air untuk memadamkan kebakaran supaya bisa bekerja dengan efektif dalam mengatasi bencana di daerahnya,” ujarnya.

    Ikfina mengatakan, penyebab terjadinya banjir akhir-akhir ini yang melanda beberapa wilayah di Bumi Majapahit disebabkan tingginya curah hujan akibat badai El Nino yang berkepanjangan. Debit air yang tinggi tidak mampu ditampung dengan baik oleh sungai dan tanggul sehingga ia menilai dibutuhkan lahan resapan.

    “Kita butuh lahan untuk resapan air yang baik, dengan pohon-pohon yang mampu mengurangi derasnya arus saat air hujan, jadi tidak hanya sekedar lahan yang luas, kemiringan lahannya pun harus 40 derajat, agar resapannya bisa bagus,” jelasnya.

    Bupati juga membahas masalah terkait kebakaran hutan (Karhutla) di daerah pegunungan yang disebabkan oleh kemarau yang berkepanjangan. Bupati yang berprofesi sebagai dokter ini meminta untuk fokus dan serius pada permasalahan banjir dan kekeringan agar bisa diselesaikan secara bersamaan.

    “Banjir dan kekeringan ini adalah dua hal yang serius jadi perlu kita selesaikan sekaligus, tidak bisa satu persatu, tidak bisa kekeringannya dulu, baru kemudian banjirnya, karena keduanya saling mempengaruhi,” pungkasnya. [tin/beq]

  • 100 Anak Yatim di Jombang Tersenyum Sumringah Terima Santunan dari PT CJI

    100 Anak Yatim di Jombang Tersenyum Sumringah Terima Santunan dari PT CJI

    Jombang (beritajatim.com) – Sekitar 100 anak yatim dari Yayasan Panti Asuhan Darul Muslimin tersenyum sumringah. Karena mereka mendapatkan santunan dari PT Cheil Jedang Indonesi (CJI), Senin (25/3/2024).

    Santunan tersebut dilaksanakan di Yayasan Panti Asuhan yang terletak di Jl Raya Brantas Desa Jatigedong Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. Seratusan anak yatim itu berbaris dengan tertib. Mereka kemudian diberikan uang tunai dan bingkisan lebaran.

    Pengurus Yayasan Panti Asuhan Darul Muslimin, Ustaz Abi Sulkan menyampaikan terima kasih atas santunan yang diberikan oleh CJI. Dia berharap hal itu menjadikan berkah selama Ramadhan.

    “Saya ucapkan syukur kehadirat Allah SWT dan rasa terima kasih yang mendalam kepada CJI atas bantuan kepada anak-anak yang berada dipanti asuhan. Kita doakan semoga menjadi berkah bagi semua. Sehingga senantiasa menambah iman dan takwa kita di bulan yang penuh berkah ini,” ungkapnya.

    Sementara General Affairs External Section Chief Wahyu Aries Setiawan mengungkapkan, kegiatan kali ini perusahaan memberikan santunan dan membagikan bingkisan buka puasa kepada 100 anak yatim.

    Selain itu juga menyerahkan donasi kepada pihak panti asuhan. Wahyu berharap bantuan tersebut bisa meringankan beban anak yatim menjelang Hari Raya Idulfitri 1445 H. “Kami berharap bantuan ini bermanfaat bagi penerima dan digunakan sebaik-baiknya,” ujarnya di tempat yang sama.

    Penyerahan santunan itu juga dihadiri Administration Division Head PT CJI, Beny Effendy. Dalam sambutannya dia mengatakan bahwa menyantuni anak yatim merupakan amalan yang mulia. Selain untuk mendapat keberkahan di bulan Ramadhan juga untuk mengurangi beban hidup mereka yang membutuhkan.

    “Ini merupakan kegiatan rutin PT CJI setiap Ramadhan. Menyantuni anak yatim bukan hanya wujud kepedulian CJI tapi juga untuk memberi motivasi, harapan dan kebahagiaan bagi mereka menjelang datangnya Hari Raya Idulfitri,,” ujar Beny. [suf]

  • Korlantas Polri Gandeng Google Maps untuk Mempermudah Mudik Lebaran 2024

    Cek! Berikut Titik Rawan Macet Mudik Lebaran Blitar-Malang

    Blitar (beritajatim.com) – Potensi terjadinya kemacetan pada mudik tahun 2024 ini jauh lebih besar dari tahun lalu. Pasalnya saat ini pemerintah tidak lagi melakukan pembatasan sejumlah aktivitas. Ingin tahu titik kerawanan macet? Berikut informasinya.

    Di jalur Blitar-Malang ada sejumlah titik yang menjadi lokasi rawan macet. Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar telah melakukan pemetaan mengenai titik-titik rawan macet di sepanjang jalur Blitar-Malang.

    Berikut sejumlah titik rawan kemacetan di jalur Blitar-Malang :

    1. Jalur Nasional Blitar-Malang

    Jalur Nasional Blitar-Malang disepanjang jalan kecamatan Kesamben hingga bendungan Karangkates menjadi titik pertama rawan macet. Jalur utama yang menghubungkan Blitar dan Malang itu sudah menjadi lokasi langganan macet.

    Kemacetan yang biasa terjadi di jalur ini lantaran banyaknya jumlah kendaraan yang melintas. Selain itu, banyaknya tanjakan dan kelokan jalan di lokasi tersebut membuat sejumlah kendaraan yang melintas mogok sehingga terjadi kemacetan.

    Nantinya Dishub Kabupaten Blitar bakal melaksanakan rekayasa lalulintas di jalur Malang-Blitar.

    “Nanti kami akan kami berikan barier, bersama Polres Blitar juga akan kami lakukan rakayasa lalulintas,” kata Kadishub Kabupaten Blitar, Agus Santosa.

    2. Simpang 3 Siraman Kesamben

    Simpang 3 Siraman di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar menjadi lokasi kedua yang biasa menjadi titik kemacetan. Simpang 3 Siraman menjadi lokasi pertemuan dan persimpangan kendaraan dari arah Wlingi dan Selopuro Kebupaten Blitar menuju Malang.

    Sehingga di simpang 3 Siraman ini pertemuan 3 arus kendaraan secara bersamaan. Hal itu sering menciptakan kemacetan panjang dari arah Malang baik menuju Selopuro atau Wlingi Kabupaten Blitar.

    Kemacetan di Simpang 3 Siraman ini menjadi lebih berbahaya karena jalan di lokasi tersebut menurun. Sehingga para pengemudi harus ekstra hati-hati saat menghadapi kemacetan di jalur Blitar-Malang tepatnya di simpang 3 Siraman.

    “Jalur alternatif menuju Kanigoro-Selopuro juga masuk daerah rawan macet,” imbuhnya

    Sejumlah skenario pun telah disiapkan oleh Satlantas Polres Blitar dan Dishub Kabupaten Blitar Salah satunya

    adalah buka tutup jalur, serta pengalihan jalur.

    3. Jalur Blitar-Batu Via Ngantang

    Jalur Blitar-Batu-Malang via Ngantang ini menjadi titik ke 3 rawan macet yang diwaspadai oleh Satlantas Polres Blitar. Dari pengalaman tahun sebelumnya jalur ini terjadi kemacetan yang cukup parah, terutama dari arah Malang dan Batu.

    Jalur ini rawan macet karena pertemuan arus Blitar-Batu serta Kediri. Meski sejauh ini jalur ini relatif lebih aman namun penghubung Blitar-Kediri-Batu tetap berpotensi menjadi titik rawan macet. [owi/aje]