Xcloud.id

Category: Beritajatim.com

  • Pemerintah Indonesia Kirim Bantuan ke Palestina dan Sudan

    Pemerintah Indonesia Kirim Bantuan ke Palestina dan Sudan

    Jakarta (beritajatim.com) – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melepas bantuan obat-obatan dan peralatan menuju Palestina dan Sudan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu (3/4). Bantuan kemanusian ini untuk negara sahabat yang terdampak bencana, baik itu bencana alam maupun krisis kemanusiaan akibat perang.

    Presiden Jokowi mengatakan, pengiriman bantuan ini sebagai bentuk solidaritas dan komitmen pemerintah, salah satunya dalam memelihara perdamaian dunia.

    “Pemerintah Indonesia selalu berkomitmen menjaga perdamaian dunia serta terlibat aktif dalam misi-misi kemanusiaan baik akibat perang maupun karena bencana (alam),” kata Presiden Jokowi.

    “Kita turut prihatin atas persitiwa kemanusiaan yang terjadi di Gaza dan juga konflik internal di Sudan yang menimbulkan banyak korban,” imbuhnya.

    Bantuan kali ini berisikan bantuan yang merupakan permintaan langsung oleh pemerintah setempat, khusus untuk bantuan ke Palestina akan dikirimkan dari Indonesia melalui Mesir dan selanjutnya akan dikirimkan menuju Palestina.

    “Karena itu, untuk kesekian kalinya, kita kembali melakukan misi kemanusiaan ke Mesir dan Sudan untuk membantu saudara – saudara kita yang membutuhkan bantuan. Bantuan kali ini senilai 30 miliar rupiah. Berupa obat-obatan dan peralatan kesehatan, dan juga bantuan yang lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, sesuai dengan permintaan resmi dari Pemerintah Mesir dan Pemerintah Sudan,” tutur Presiden Jokowi.

    Presiden Jokowi menambahkan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto ditunjuk untuk memimpin pengiriman bantuan kemanusiaan ini.

    “Bantuan ini akan diantar langsung ke Mesir dan Sudan, delegasi dipimpin oleh Pak Suharyanto, Kepala BNPB, yang beranggotakan seluruh unsur kementerian dan lembaga mitra pemerintah. Semoga bantuan ini dapat membantu meringankan saudara-saudara kita yang sedang tertmpa musibah di Gaza dan Sudan,” ujarnya.

    Adapun bantuan ini diterbangkan menggunakan dua pesawat Garuda Indonesia dengan tipe Airbus A330-200 menuju Sudan, sedangkan satu pesawat lainnya menggunakan tipe Airbus A330-900 menuju Mesir. Kedua pesawat tersebut direncanakan akan tiba pada Kamis (4/4) waktu setempat.

    Turut hadir dalam pelepasan bantuan ini yaitu, Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Panglima TNI, Kapolri, Wakil Menteri Pertahanan, perwakilan Komisi VIII DPR RI, perwakilan Kementerian Serkretaris Negara, perwakilan BPKP, perwakilan Duta Besar Sudan, Duta Besar Mesir, Kepalat Staf Angkatan Udara, Danlannud Halim, perwakilan Bea Cukai Halim, Direktur Utama Garuda Indonesia dan perwakilan lembaga lain. [hen/beq]

  • Kakak Adik di Malang Merampok demi Bayar Utang dan Biaya Nikah

    Kakak Adik di Malang Merampok demi Bayar Utang dan Biaya Nikah

    Malang (beritajatim.com) – Terdesak membayar utang dan biaya nikah, kakak dan adik di Malang nekat melakukan perampokan. Bahkan, mereka sampai menyerang dua korban hingga salah satunya meninggal.

    Perampokan itu terjadi di Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Tersangka yang melukai korbannya hingga tewas diketahui kakak beradik.

    Pelaku atas nama Wakhid Hasyim Afandi (29) dan Iqbal Faisal Amir (28). Keduanya warga Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.

    Wakapolres Malang, Kompol Imam Mustofa mengatakan, motif perbuatan kakak beradik tersebut karena himpitan ekonomi. Keduanya membutuhkan uang untuk kebutuhannya masing-masing.

    “Berdasarkan pendalaman sementara, kedua tersangka ini butuh uang untuk biaya pernikahan sekaligus untuk membayar tanggungan utang yang mereka miliki,” ujar Imam saat konferensi pers di Polres Malang, Rabu (3/4/2024).

    Hal yang sama juga disampaikan oleh Kasatreskrim Polres Malang, AKP Gandha Syah Hidayat. Ia menerangkan, pernikahan oleh sang adik Iqbal Faisal Amir akan berlangsung dalam waktu dekat.

    “Yang akan menikah adiknya, rencana pernikahan beberapa bulan kedepan. Sedangkan kakaknya (Wakhid Hasyim Afandi) memiliki tanggungan hutang tidak besar yakni kurang lebih Rp5 juta,” beber Gandha.

    Sementara itu, dalam melakukan aksinya kedua tersangka berhasil mengambil dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp700 ribu beserta kartu ATM. Selain itu, kedua tersangka juga berhasil membawa satu buah handphone milik korban.

    “Menurut pengakuan tersangka kejadian cepat, dan panik sehingga yang terdekat ada dompet dan handphone itu yang diambil. Dari pengakuan, uangnya habis digunakan bayar hutang sedangkan handphonenya dibuang di suatu tempat (karena panik),” tegasnya.

    Bahkan, dalam pemeriksaan kepolisian kedua tersangka mengaku baru sekali melakukan aksi pencurian. Namun, keduanya mengaku membawa pisau dari rumah untuk digunakan berjaga-jaga.

    “Pisau dibawa dari rumah untuk berjaga-jaga,” singkatnya.

    Diberitakan sebelumnya, pencurian disertai dengan kekerasan hingga korban tewas terjadi di Jalan Jalan Anggodo (Wendit Timur) No 22 RT 3 RW 5 Dusun Krajan, Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis Kabupaten, pada Jumat (22/3/2024) malam lalu.

    Seorang pria tuna netra berusia 58 tahun, Sri Agus Iswanto ditemukan meninggal dunia dengan luka tusukan benda tajam di leher belakang.

    Sementara itu, korban lainnya yakni Ester Sri Purwaningsih (69) juga mengalami luka-luka di bagian wajah atas perbuatan tersangka. [yog/beq]

  • Jelang Pilkada Serentak Termasuk di Jatim, Parpol Wajib Serap Aspirasi

    Jelang Pilkada Serentak Termasuk di Jatim, Parpol Wajib Serap Aspirasi

    Yogyakarta (beritajatim.com)– Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak seluruh Indonesia termasuk di Jawa Timur (Jatim), partai politik (parpol) wajib menyerap aspirasi di tingkat akar rumput.

    Hal ini dikemukakan oleh Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Alfath Bagus Panuntun usai pelaksanaan sebuah diskusi di Kampus Fisipol UGM bersama dengan pengurus parpol DIY.

    Alfath mengatakan partai politik perlu melakukan positioning, menyerap aspirasi masyarakat, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat menjelang pilkada. Di samping itu, ia mengharapkan masyarakat dari kelas menengah terdidik juga ikut berkontribusi dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas.

    “Kelas menengah terdidik sebenarnya bisa berkontribusi untuk memaksimalkan peran yang sentral dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas dan bermartabat,” tutur Alfath.

    Alfath menegaskan jelang Pilkada serentak yang dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang, baik masyarakat maupun partai politik kembali bersiap untuk menentukan pilihannya.

    Sudah selayaknya calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik menyelaraskan antara kebutuhan dan kepentingan masyarakat agar pemimpin yang terpilih mampu menampung serta mengeksekusi aspirasi masyarakat. Dengan begitu, pembangunan dapat berjalan secara efektif dan merata.

    Dalam diskusi yang diadakan di Kampus Fisipol UGM Yogyakarta ini dihadirkan beberapa pengurus parpil seperti dari Gerindra, PKS, Golkar dan PSI.

    Dalam paparannya pengurus parpol ini sepakat jika setiap calon harus berpotensi linear dengan karakteristik masyarakat yang dituju. Sebab menurutnya pilkada merupakan aspek penting bagi partai politik karena nantinya kepala daerah-lah yang akan mengeksekusi kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat.

    Tak kalah penting calon harus memiliki visi, misi, dan cara pandang yang sama dengan parpol pendukung. Kriteria lain calon harus mampu berpikir rasional, kuat dan berani melakukan perubahan yang positif sekaligus memperjuangkan demokrasi.

    Adapun perwakilan dari mereka juga menyepakati bahwa anak muda berperan besar dalam kesuksesan baik Pemilu bahkan Pilkada serentak di November mendatang. [aje]

  • Pemkab Blitar Cicil 35% Kekurangan ADD Selama 4 Bulan

    Pemkab Blitar Cicil 35% Kekurangan ADD Selama 4 Bulan

    Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar memutuskan akan mencicil penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I. Setelah sebelumnya Pemkab Blitar hanya menyalurkan 25 persen ADD ke seluruh desa, kini sisanya yakni 35 persen bakal dicicil selama 4 bulan ke depan.

    Pemkab Blitar bakal menyalurkan 35 persen kekurangan ADD tahap 1 selama 4 kali mulai April hingga Juli. Artinya, setiap bulan desa bakal menerima dana ADD sebesar 8,75 persen.

    Hal itu dilakukan Pemkab Blitar menyesuaikan dana alokasi umum (DAU) yang ditransfer dari pusat. Kondisi ini memang sedikit berbeda dari pengalaman-pengalaman sebelumnya.

    Pemerintah tidak mentransfer sesuai porsi persentase yang ditentukan. Sebaliknya, pemerintah melakukan transfer untuk kepentingan pembayaran gaji dan operasional desa tersebut tiap bulan.

    “Dalam penetapan perbup, kami sudah berkoordinasi dengan BPKAD dan ada kesepakatan hingga diaplikasikan pada tahun ini. Pada perbup itu tidak ada masa jatuh tempo penyaluran ADD tahap I yang 60 persen itu,” ujar Kepala DPMD Kabupaten Blitar, Bambang, Rabu (3/4/2024).

    Penyaluran ADD ini tergantung transfer DAU dari pusat. Sehingga pada bulan Maret, Pemkab Blitar hanya bisa menyalurkan 25 persen pada termin pertama tahap I pencairan ADD.

    Informasi ini pun telah disampaikan kepada camat untuk meneruskan ke kepala desa. Sebab, sisa penyaluran ADD yang 35 persen akan dibagi rata dengan disalurkan tiap bulan hingga Juli nanti.

    Itu juga berarti gaji perangkat desa dan kepala desa tidak akan molor seperti tahun-tahun sebelumnya.

    “Kami sebelumnya memang mencari role model untuk penyaluran ADD yang cocok di Kabupaten Blitar. Sedangkan tahun depan, dimungkinkan bisa berubah sesuai transfer dari pemerintah pusat,” bebernya.

    Regulasi ADD disalurkan tiap bulan ini merupakan ide dari para kepala desa. Tentu regulasi tersebut direspon baik oleh pemerintah daerah.

    Selain itu, pengajuan ADD ini harus dipenuhi dengan syarat administratif, seperti kwitansi pengajuan, lembar konfirmasi termin sebelumnya dan rekening koran.

    Sementara itu, penyaluran ADD tahap II yang 40 persen akan disalurkan pada Agustus. Tentu juga melihat kekuatan DAU yang ditransfer oleh pemerintah pusat. Bambang berharap dana transfer dari pusat bisa lancar sehingga bisa langsung ditransfer kepada desa.

    “Ini ada usulan dari pemerintah desa, siltap atau ADD ini agar langsung ditransfer (dari kas negara,Red) kepada desa. Namun, kami masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat terhadap usulan para perangkat desa itu,” tutupnya. [owi/beq]

  • PSI Surabaya Tersandung Masalah Hukum, Ini Kata Ketua Baru

    PSI Surabaya Tersandung Masalah Hukum, Ini Kata Ketua Baru

    Surabaya (beritajatim.com) – Kasus dugaan korupsi di internal DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Surabaya sempat menyedot perhatian publik. Pengurus partai tersebut dikabarkan melakukan korupsi bantuan politik (banpol), yang berujung pada pelaporan ke Polda Jatim.

    Buntut dari kasus tersebut, pihak Terlapor atau pengurus DPD PSI yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dinonaktifkan dari pengurusan. Saat ini, DPD PSI Surabaya sudah menunjuk pengurus baru yakni Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia, Shobikin.

    Menanggapi kasus yang menjerat DPD PSI Surabaya tersebut, Shobikin menyerahkan sepenuhnya proses hukum kasus dugaan penyelewengan dana Bantuan Politik (Banpol) kepada polisi.

    Sebelumnya beberapa orang mengaku sebagai kader PSI telah melaporkan pengurus DPD PSI Surabaya atas dugaan penyelewengan dana Banpol ke Kepolisian Daerah Jawa Timur pada Rabu, 20 Maret 2024 lalu.

    Adapun besaran dana Banpol yang diduga diselewengkan pengurus DPD PSI Surabaya sewaktu di bawah kepemimpinan Erick Komala tersebut, sebesar Rp800 juta.

    Sebagai pengurus baru yang menggantikan Erick Komala sejak 28 Maret 2024, Shobikin menegaskan tidak akan menghalangi proses hukum yang sedang ditangani penyidik kepolisian. Ia juga berjanji akan bersikap kooperatif dan mendukung transparansi penanganan kasus ini.

    “Sebagai komitmen kita terhadap anti korupsi. DNA (partai) kita terhadap anti korupsi. Jadi kita tidak akan menghalangi,” tegasnya saat ditemui di Kantor DPD PSI Surabaya, Selasa (2/4/2024)

    Ia lalu menyampaikan, hingga saat ini sudah ada beberapa mantan pengurus DPD PSI Surabaya yang dimintai keterangan penyidik kepolisian. Hanya saja Shobikin mengaku tak tahu siapa sosok yang telah diperiksa.

    “Informasinya sudah ada [yang dimintai keterangan] tapi persisnya siapa dan kapan itu kami tidak tahu. Jadi ada yang dimintai keterangan. (Erick Komala?) Kayaknya bukan,” tuturnya.

    Shobikin pun kembali menegaskan tidak akan menghalangi upaya penyelidikan kasus dugaan penyelewengan dana Banpol.

    “Justru kita akan mendorong, kita dorong biar clean. Biar nggak jadi fitnah dan bisa memperbaiki citra kader juga,” lanjut dia.

    Di kesempatan yang sama, Abdul Ghoni selaku Plt Sekretaris DPD PSI Surabaya menambahkan, apapun situasi dan kondisi yang dihadapi partai, pihaknya berkomitmen bakal mengikuti proses hukum yang sedang berjalan.

    Dia juga memastikan, bahwa masalah ini tidak akan mengganggu maupun mempengaruhi kinerja partai.

    “Adanya Plt ini dalam rangka juga meneruskan dan konsen pada wilayah hukum proses itu sendiri. Jadi kita tidak dalam rangka menyudutkan atau segala macam,” tandasnya.

    Pihaknya juga menampik adanya tudingan bahwa kepengurusan sementara DPD PSI Surabaya yang baru ditunjuk oleh Ketua Umum Kaesang Pangarep ini, bertujuan untuk mengamankan orang-orang yang diduga terlibat menyelewengkan dana Banpol.

    “Yang jelas kita bertiga (Plt Ketua, Plt Sekretaris dan Plt Bendahara) ditugaskan untuk melaksanakan fungsi-fungsi kaderisasi dan fungsi-fungsi keorganisasian partai politik di Kota Surabaya,” tutupnya. [uci/beq]

  • Kapolres: Tak Ada Celah untuk Pelaku Tindak Pidana di Mojokerto 

    Kapolres: Tak Ada Celah untuk Pelaku Tindak Pidana di Mojokerto 

    Mojokerto (beritajatim.com) – Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustanto memastikan tidak ada toleransi bagi pelaku tindak pidana di wilayah hukum Polres Mojokerto. Hal tersebut disampaikan usai Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2024 dalam rangka pengamanan Idul Fitri 1445 H di halaman Polres Mojokerto.

    “Saya pastikan untuk pelanggaran, tidak ada toleransi. Apalagi terhadap pelaku tindak pidana, tidak ada ruang sedikitpun untuk pelaku tindak pidana di Mojokerto. Saya akan tindak tegas, bahkan kalaupun nyawa taruhannya akan saya lakukan. Tidak menutup kemungkinan terhadap resedivis dan pelaku-pelaku lainnya,” ungkapnya, Rabu (3/4/2024).

    Sebanyak 286 personel Polres Mojokerto diterjunkan dalam Operasi Ketupat 2024 di wilayah hukum Polres Mojokerto. Selain itu, dalam Operasi Ketupat 2024 tersebut juga melibatkan anggota TNI dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan (DPRKP2) dan PMI.

    “Secara umum kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan jalannya bulan puasa untuk warga Mojokerto secara khusus dan Indonesia secara umum terlaksana dengan baik tanpa ada gangguan keselamatan ataupun gangguan ketidaklancaran dalam lalu-lintas. Warga Mojokerto sebagian mudik, kewajiban kami memberikan rasa aman dan nyaman,” katanya.

    Masih kata Kapolres, lokasi wisata di wilayah hukum Polres Mojokerto perlu mendapatkan perhatian serius karena di Kabupaten Mojokerto tidak ada akses tol. Data Satlantas Polres Mojokerto menyebutkan, lokasi rawan pelanggaran ada di Jalan Pemuda dan Simpang 4 Pancer Kecamatan Mojosari.

    Lokasi rawan kemacetan ada di Simpang Tiga Klenteng Kecamatan Mojosari, Simpang 5 Kenanten Kecamatan Puri dan jalur wisata Pacet-Trawas. Sementara lokasi rawan kecelakaan lalu-lintae ada di jalan raya wilayah Kecamatan Ngoro, Kutorejo, Gondang dan Dlanggu serta Gotekan-Sendi Kecamatan Pacet.

    Dalam Operasi Ketupat 2024, Polres Mojokerto mendirikan dua pos pelayanan dan dua pos pengamanan. Dua pos pelayanan yakni di Simpang 5 Kenanten Kecamatan Puri dan Bunderan Taman Kecamatan Pacet. Sedang pos pengamanan ada di Simpang 3 Damplang Kecamatan Pacet dan Simpang 3 Taman Kecamatan Mojosari. [tin/aje]

  • Mobil Brio di Ponorogo Terbakar Usai Tabrak Pohon, 2 Orang Tewas

    Mobil Brio di Ponorogo Terbakar Usai Tabrak Pohon, 2 Orang Tewas

    Ponorogo (beritajatim.com) – Sebuah mobil Brio dengan nomor polisi A 1796 JJ menabrak pohon di tepi jalan, masuk Desa Kepuh Rubuh Kecamatan Siman Ponorogo. Usai menabrak pohon itu, mobil pun terbakar hingga membuat 2 orang yang berada di dalam mobil, juga ikut terbakar hingga tewas.

    “Kejadian laka tunggal ini sebelum subuh tadi. Ada 2 orang di dalam mobil, sudah dalam keadaan meninggal,” kata Kapolsek Siman, AKP Nanang Budianto, Rabu (03/04/2024).

    Dua korban yang tewas itu, merupakan pengemudi dan seorang penumpang yang berada di kursi depan, di samping pengemudi. Belum diketahui identitas kedua penumpang yang tewas terpanggang tersebut. Pun seluruh bodi mobil pun hangus terbakar, hingga tersisa rangkanya saja.

    “Kejadian berawal saat mobil itu datang dari arah Jetis menuju Siman. Di lokasi kejadian, mobil mengalami oleng dan akhirnya menabrak pohon di seberang jalan,” katanya.

    Dari keterangan para saksi, Nanang menyebut bahwa mobil itu melaju dengan kecepatan tinggi dari arah selatan ke utara. Kontur jalan yang sedikit menanjak, karena terdapat jembatan. Sehingga dimungkinkan mobil oleng dan menabrak pohon.

    “Jadi mobil sempat oleh dan menabrak pohon, lalu mobilnya terbakar,” ungkapnya.

    Nanang menambahkan bahwa saat ini pihaknya belum bisa melakukan identifikasi identitas kedua penumpang yang tewas tersebut. Sebab, seluruh identitas atau yang ada di dalam mobil, habis terbakar. Dirinya masih akan melakukan pelacakan pada nomor polisi mobil.

    “Kita belum bisa mengidentifikasi. Tadi kita sudah evakuasi dan akan dilakukan otopsi di rumah sakit. Identitas kedua penumpang juga ikut terbakar,” pungkasnya. [end/aje]

  • Kapolresta Banyuwangi Jamin Rumah Warga Aman saat Lebaran

    Kapolresta Banyuwangi Jamin Rumah Warga Aman saat Lebaran

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kapolresta Banyuwangi, Kombes Nanang Haryono menjamin rumah warga aman selama masa Lebaran Idulfitri 1445 H/2024 M. Untuk itu, dia menginstruksikan kepada jajarannya meningkatkan keamanan wilayah masing-masing terutama tempat tinggal.

    “Kami mengimbau kepada seluruh kapolsek untuk meningkatkan pengamanan di wilayah mengingat akan banyak rumah yang ditinggal masyarakat selama libur Lebaran, agar tetap terjaga keamanannya,” ungkap Nanang Haryono, saat Rapat Koordinasi Eksternal Operasi Ketupat Semeru 2024 bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan jajaran Forkopimda, Selasa (3/4/2024).

    Nanang, mengatakan Operasi Ketupat Semeru akan berlangsung pada 4 hingga 16 April 2024 mendatang. Pihaknya akan mengedepankan tindakan preemptif dan preventif.

    “Didukung juga oleh penegakan hukum secara persuasif serta humanis,” katanya.

    Selama operasi, Kapolresta Banyuwangi telah menyiagakan 445 personel gabungan dari TNI, Polri, dan Pemkab Banyuwangi. Termasuk melibatkan sejumlah stakeholder terkait lainnya.

    “Obyek pengamanan sebanyak 109 objek, yang terdiri dari 36 tempat wisata, 6 terminal, 8 stasiun, 3 pelabuhan, 1 bandara, 47 masjid, dan 8 pusat perbelanjaan,” terangnya.

    Polresta Banyuwangi juga menyiapkan 10 pos pengamanan yang tersebar di sejumlah titik strategis Banyuwangi. Terdiri atas 7 Pos Pengamanan (Pos Pam), 2 Pos Pelayanan (Pos Yan) dan 1 Pos Terpadu. [rin/beq]

  • Indekos di Blitar Tak Terkendali, Rawan Prostitusi?

    Indekos di Blitar Tak Terkendali, Rawan Prostitusi?

    Blitar (beritajatim.com) – Keberadaan rumah indekos di Kota Blitar menjamur hingga tak terkendali. Lokasinya tidak hanya di dekat universitas atau perkantoran namun hingga gang-gang kecil.

    Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Blitar mengakui pertumbuhan industri indekos di Bumi Bung Karno tidak terkendali. Hampir setiap hari ada permohonan izin pendirian indekos yang masuk ke DPMPTSP.

    Hal ini tentu terasa janggal, lantaran pertumbuhan indekos tidak sebanding dengan jumlah penduduk di Kota Blitar. DPMPTSP Kota Blitar pun meminta dinas-dinas terkait untuk melakukan kajian terkait fenomena ini.

    Sebab, keberadaan indekos yang tak terkendali ini bakal rawan terjadi pelanggaran. Bahkan sangat berpotensi menjadi sarang kriminal hingga prostitusi.

    “Hunian kos-kosan itu cukup tinggi sekali pertumbuhannya hampir setiap hari itu keluar masuk orang yang mau izin untuk mendirikan kos-kosan,” kata Heru Eko Pramono, Kepala DPMPTSP Kota Blitar, Rabu (3/4/2024).

    Menjamurnya indekos ini tentu membuat pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait menjadi lebih sulit. Meski ada yang berizin, tidak sedikit indekos yang ilegal.

    Bukan hanya itu beberapa rumah kos tersebut berstatus bebas. Rumah kos bebas ini tidak memisahkan antara perempuan dan laki-laki, sehingga sang penghuni bisa saja membawa pasangannya menginap tanpa khawatir ditegur oleh sang pemilik.

    Bahkan ada pula indekos yang disewakan per jam. Indekos per jam ini sebetulnya sudah menjadi rahasia umum. Mereka yang ingin mencari indekos per jam bisa langsung menjelajahi media sosial Facebook. Di situ terpampang jenis indekos per jam beserta tarif dan fasilitasnya.

    “Ini antik, perlu kajian yang mendalam dari teman-teman semua,” imbuhnya.

    Data DPMPTSP Kota Blitar tercatat sejak tahun 2013 hingga sekarang, jumlah kos-kosan yang telah memiliki izin pendirian usaha hanya berkisar 135 unit. Sementara izin usaha kos-kosan melalui Online Single Submission (OSS) masih 55 unit.

    Data perizinan itu sangat miris jika dibandingkan dengan pertumbuhan usaha rumah kos yang terus menjamur. Padahal dengan adanya perizinan maka pengawasan terhadap rumah kos tersebut akan jauh lebih mudah dilakukan.

    Data lain memperlihatkan dari 3 kecamatan yang ada di Kota Blitar, wilayah Kecamatan Sananwetan menunjukkan grafik pertumbuhan rumah kos cukup tinggi. Namun di wilayah tersebut rumah kos yang berizin juga masih sedikit.

    “Datanya seperti itu yang masuk ke kita,” tegasnya

    Pertumbuhan industri rumah kos ini memang tidak sepadan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Blitar yang hanya berkisar 150 ribu jiwa. Namun tidak bisa dipungkiri selama beberapa tahun terakhir jumlah pendatang di Bumi Bung Karno juga terus bertambah.

    Pertumbuhan investasi dan industri menjadi salah satu faktor banyaknya pendatang datang ke Kota Blitar. Hal itu bisa saja mendorong pertumbuhan di sektor hunian atau kos-kosan. [owi/beq]

  • Musim Mudik, Bupati Ipuk: Ciptakan Banyuwangi Aman dan Menyenangkan

    Musim Mudik, Bupati Ipuk: Ciptakan Banyuwangi Aman dan Menyenangkan

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengajak seluruh stake holder untuk menciptakan suasana yang aman dan menyenangkan saat musim mudik Lebaran 2024. Dia ingin para pemudik bisa nyaman saat berada di Banyuwangi.

    “Mari kita sama-sama menciptakan suasana mudik yang aman dan menyenangkan,” ujar Ipuk, saat Rapat Koordinasi (Rakor) Operasi Ketupat Semeru 2024 di Aula Rupatama Polresta Banyuwangi, Rabu (3/4/2024).

    Dalam rakor itu, Bupati Ipuk bersama jajaran Forkopimda membahas mengenai pengamanan selama Lebaran. Hadir di rakor tersebut, Kapolresta Banyuwangi Kombes Nanang Haryono, Kepala Pengadilan Negeri Banyuwangi I Gede Yuliartha, perwakilan Kodim 0825, Danlanal Banyuwangi, serta seluruh kapolsek se-Banyuwangi.

    “Operasi Ketupat Semeru akan digelar mulai 4 hingga 16 April 2024 mendatang,” ungkapnya.

    Di sisi lain, Ipuk meminta aparat yang bertugas tak segan membantu masyarakat khususnya para pemudik, yang membutuhkan pertolongan. Hal ini penting untuk mewujudkan arus mudik dan balik yang aman dan berkesan.

    “Kalau ada yang membutuhkan pertolongan tolong dibantu dengan ramah. Utamakan penindakan secara persuasif.

    Bupati Ipuk juga mengingatkan kepada petugas pengaman baik TNI maupun Polri agar selalu siap menjaga Banyuwangi.

    “Karena lebaran adalah nuansa suka cita. Kami mengapresiasi kesiapan matang Polri dan TNI dalam pengamanan lebaran. Semoga Banyuwangi selalu dalam kondisi aman dan nyaman,” pungkas Ipuk. [rin/beq]