Category: Beritajatim.com

  • Tekad PDIP Merebut Kursi Bupati Blitar di Pilkada 2024

    Tekad PDIP Merebut Kursi Bupati Blitar di Pilkada 2024

    Blitar (beritajatim.com) – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bertekad merebut kembali kursi Bupati Blitar pada Pilkada 2024 mendatang. PDIP bakal bekerja keras agar calon yang diusungnya bisa menang dan duduk di kursi Bupati Blitar periode 2024-2029.

    Ketua DPC PDIP Kabupaten Blitar, Rijanto menyebut telah menerima instruksi dari pusat untuk merebut kembali kursi Bupati Blitar. PDIP Kabupaten Blitar pun bakal menjalankan instruksi tersebut demi bisa mengembalikan Kabupaten Blitar sebagai Bumi Nasionalis Bung Karno.

    “Kami sesuai arahan yang kami Terima, apalagi Blitar Bumi Nasionalis Bumi Bung Karno harus direbut kembali,” kata Rijanto, Mantan Bupati Blitar yang kini menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Blitar, Kamis (18/4/2024).

    Langkah merebut kursi Bupati Blitar pada Pilkada 2024 mendatang akan dimulai PDIP bulan Mei mendatang. DPC PDIP Kabupaten Blitar bakal melaksanakan penjaringan tokoh-tokoh atau kader yang dianggap pantas untuk diusung sebagai Calon Bupati Blitar.

    Bulan Mei menjadi awal bagi PDI untuk menentukan siapa tokoh yang bakal bertanding melawan incumbent, Rini Syarifah. Tentu bukan tokoh sembarang, dengan target tinggi merebut kursi Bupati Blitar, PDIP perlu menentukan secara matang calon yang bakal diusungnya.

    Saat ini sejumlah nama Calon Bupati Blitar dari PDIP memang sudah mencuat ke publik. Mulai dari Hengky Kurniawan hingga tokoh politik kawan sekelas Rijanto mulai ramai diperbincangkan.

    Namun Rijanto sendiri menyebut belum ada kepastian nama yang bakal diusung untuk Calon Bupati Blitar di Pilkada mendatang. Ketua DPC PDIP menyebut nama-nama lain masih memiliki peluang sama untuk diusung oleh PDIP.

    “Rencana awal Mei 2024 penjaringan bacabup. Sekarang masih Lebaran. Dari DPC belum ada nama, karena penjaring baru akan dibuka,” ceritanya.

    Selain melakukan penjaringan, PDIP juga terus menjalin komunikasi politik dengan partai lain. Penjajakan koalisi pun akan segera dilakukan agar persiapan Pilkada 2024 matang.

    “Kami terus komunikasi dengan partai lain. Kami tidak mungkin kerja sendiri di pilkada ini. Kami dekat dengan semua partai, tapi belum mengerucut ke Koalisi, tapi kami sudah komunikasi dengan semuanya,” pungkasnya.

    Kini patut dinanti apakah PDIP bakal bisa merebut kursi Bupati Blitar dari tangan incumbent. Meski kemungkinan itu masih terbuka namun hal itu tentu tidak mudah. [owi/beq]

  • Bau TPS Benpas Mojokerto Menyengat, Pj Walkot Gerak Cepat

    Bau TPS Benpas Mojokerto Menyengat, Pj Walkot Gerak Cepat

    Mojokerto (beritajatim.com) – Permasalahan bau sampah menyengat di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Benteng Pancasila (Benpas) menjadi perhatian khusus Pejabat (Pj) Wali Kota Mojokerto Moh Ali Kuncoro. Sebanyak empat unit alat berat dan mesin pengeruk diterjunkan ke lokasi.

    Bahkan, Mas Pj (sapaan akrab, red), turun langsung menyelesaikan permasalahan sampah tersebut, Kamis (18/4/2024). Bersama Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Mas Pj menurunkan tiga truk serta satu ekskavator atau mesin pengeruk.

    Tumpukan sampah yang mayoritas sampah rumah tangga dikeruk menggunakan mesin pengeruk dan diangkut menggunakan truk. Sampah-sampah tersebut dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Randegan di Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari.

    “Saat ini juga, langsung kita bersihkan dan kita angkut ke Tempat Pembuangan Akhir Randegan di Kelurahan Kedundung. Selama ini petugas DLH Kota Mojokerto sudah rutin melakukan pengangkutan dan pengendalian agar sampah tidak sampai ke jalan,” ungkapnya saat meninjau TPS Benpas.

    Pj Wali Kota Mojokerto Moh Ali Kuncoro saat meninjau TPS Benpas. [Foto : ist]Namun lanjut orang nomor satu di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto ini, permasalahannya ada beberapa alat berat yang dimiliki DLH Kota Mojokerto mengalami kerusakan. Sehingga kendaraan pengangkut sampah yang menuju pusat pembuangan sampah sedikit terhambat.

    “Persoalan sampah ini harus segera diatasi, karena produksi sampah dari masyarakat ini kan setiap hari, apalagi Lebaran kemarin produksi sampah kan meningkat. Saya sudah perintahkan dinas terkait segera melakukan perbaikan alat berat yang rusak. Sembari menunggu perbaikan, untuk sementara kita sewa alat berat,” katanya.

    Usai meninjau TPS Benpas, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Jawa Timur (Jatim) ini kemudian meninjau TPS Semeru, dan TPA Randegan. Selama ini, Pemkot Mojokerto telah berupaya mengatasi permasalahan sampah yang menumpuk di TPA Randegan.

    Salah satunya menggunakan metode ‘landfill’ untuk meminimalkan dampak sampah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Meski demikian, Mas Pj mengimbau masyarakat untuk mengoptimalkan Bank Sampah yang tersebar di lingkungan-lingkungan guna mengurangi sampah yang masuk ke TPA. [tin]

  • Kades Ini Bakal Saingi Mantan Bupati Bojonegoro di Pilkada 2024

    Kades Ini Bakal Saingi Mantan Bupati Bojonegoro di Pilkada 2024

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Kepala Desa (Kades) Campurejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Edi Sampurno bakal menyaingi Mantan Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.

    Selain kades di wilayah kawasan minyak dan gas bumi (migas) lapangan Sukowati Field itu, lawan lain yang akan menantang Anna Mu’awanah juga Nurul Azizah. Nurul Azizah kini masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro. Namun, juga senter akan maju ke Pilkada 2024.

    Menurut Edi, pencalonannya sebagai bakal calon Bupati Bojonegoro itu merupakan hak semua warga untuk mencalonkan diri. Pihaknya mengungkapkan, pencalonannya itu karena berangkat dari permintaan masyarakat dan keinginan sendiri untuk membangun Bojonegoro.

    “Karena ada niatan baik, jika ada yang mendukung kami terima. Paling penting ikhtiar berbuat untuk Bojonegoro, memakmurkan rakyat,” ujarnya, Kamis (18/4/2024).

    Edi mengaku, sudah menjalin komunikasi secara personal dengan sejumlah tokoh, baik tokoh masyarakat yang berpengaruh, maupun tokoh partai politik. Namun, komunikasi yang dibangun tersebut belum mengarah pada institusi atau kelembagaan parpol yang akan dipakai kendaraan untuk mencalonkan diri.

    “Orang-orang yang punya potensi di Bojonegoro ini semua kita rangkai. Alhamdulillah dimudahkan untuk ketemu tokoh-tokoh di Bojonegoro,” imbuhnya.

    Langkah yang diambil kini menurutnya tinggal menunggu rekomendasi dari beberapa petinggi partai yang mungkin bisa dijadikan kendaraan politik sebagai calon bupati. Dalam proses berjalan pihaknya terus menjalin komunikasi hingga rekomendasi partai turun.

    “Beberapa parpol yang sudah saya ajak bicara tinggal nunggu rekomendasi dan suport DPP. Kalau memang sungguh-sungguh dan untuk kemakmuran rakyat Bojonegoro akan mudah,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bojonegoro Abdulloh Umar mengungkapkan, dalam Pilkada 2024 Bojonegoro, PKB sudah memiliki calon yang akan diusung. Calon yang akan diusung itu mantan Bupati Bojonegoro periode 2018-2023 Anna Mu’awanah.

    “PKB Bojonegoro akan mengusung kadernya sendiri menjadi calon Bupati Bojonegoro 2024-2029. Yakni, Hj Anna Muawanah,” ujar Abdulloh Umar.

    Anna Mu’awanah sendiri pada Pemilu 2024 terpilih menjadi Anggota DPR RI Dapil IX Bojonegoro-Tuban periode 2024-2029. Meski terpilih sebagai anggota legislatif di Senayan, wanita kelahiran Tuban itu akan menjajal kemampuan politiknya sebagai calon bupati Bojonegoro untuk kedua kali. [lus/beq]

  • Ada Lontong Kupang di Dispendukcapil Surabaya, Simak Penjelasannya!

    Ada Lontong Kupang di Dispendukcapil Surabaya, Simak Penjelasannya!

    Surabaya (beritajatim.com) – Dalam upaya meningkatkan aksesibilitas layanan administrasi kependudukan bagi warga Kota Surabaya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya kembali menggelar program inovatif bernama Lontong Kupang.

    Program ini merupakan layanan online dan terpadu melalui One Gate System antara Disdukcapil Kota Surabaya, Pengadilan Agama Surabaya, dan Kementerian Agama Surabaya.

    Salah satu layanan unggulan dari Lontong Kupang adalah Isbat Nikah, sebuah inovasi layanan berupa sidang yang dilaksanakan di tempat. Program ini memungkinkan pasangan yang ingin mengesahkan pernikahan mereka secara hukum untuk melakukannya dengan lebih mudah dan cepat.

    Pendaftaran untuk program ini dapat dilakukan di kantor kelurahan sesuai domisili saat ini dan hanya tersedia hingga tanggal 1 Mei 2024.

    Pelaksanaan Lontong Kupang dijadwalkan pada tanggal 8 Juni 2024, bertempat di Gedung Siola dan Balai Kota Surabaya. Adapun kriteria peserta Lontong Kupang antara lain:

    1. Kedua atau salah satu mempelai merupakan warga Kota Surabaya.

    2. Calon mempelai berusia 19 tahun ke atas.

    3. Tidak sedang terikat perkawinan dengan siapapun.

    4. Beragama Islam.

    Peserta yang memenuhi kriteria tersebut dapat mempersiapkan dua jenis dokumen, antara lain:

    Jenis Dokumen Pertama:

    – Surat permohonan nikah isbat yang diketik.

    – Fotokopi KTP suami dan istri.

    – Fotokopi KK suami dan istri.

    – Fotokopi surat cerai (jika berstatus duda atau janda atau suami/istri telah meninggal dunia).

    – Surat pernyataan janda atau duda.

    – Fotokopi KTP Wali nikah.

    Jenis Dokumen Kedua:

    – Fotokopi KTP Saksi 1 dan 2.

    – Surat keterangan pencatatan pernikahan di KUA asli dan fotokopinya dilegalisir di kantor pos.

    – Fotokopi akta kelahiran anak/surat keterangan lahir dari RS/SPTJM kelahiran (jika mempunyai anak).

    – Panjar biaya perkara.

    – Pas Foto ukuran 2×3 sebanyak tiga lembar dan pas foto ukuran 4×6 sebanyak satu lembar dengan background biru masing-masing mempelai.

    Dengan adanya program Lontong Kupang in guna mempercepat pelayanan warga yang mengajukan Isbat Nikah, warga tidak lagi menunggu lama sehingga diberikan kepastian terkait pengurusan Isbat Nikah, memberi bantuan kepada warga untuk mendapatkan dokumen adminduk yang lengkap, warga dapat dengan mudah mengurus peradilan dan mendapatkan salinan putusan yang kemudian dapat digunakan untuk melengkapi dokumen pengajuan pernikahan dan kependudukan, selain itu warga juga akan langsung mendapatkan berbagai dokumen pernikahan dan kependudukan mulai dari buku nikah, akta pernikahan, perubahan status dalam Kartu Keluarga (KK), dan perubahan status dalam KTP-el. [aje]

  • Cegah DBD, Pemdes Oro-oro Ombo Pasuruan Lakukan Fogging

    Cegah DBD, Pemdes Oro-oro Ombo Pasuruan Lakukan Fogging

    Pasuruan (beritajatim.com) – Musim pancaroba telah tiba, dan bersamaan dengan itu, risiko wabah penyakit seperti demam berdarah juga meningkat. Untuk mengantisipasi hal ini, Pemerintah Desa Oro-oro Ombo Wetan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, bergerak cepat melakukan penyemprotan nyamuk di lingkungan warga yang terdampak.

    Kegiatan ini dilakukan setelah beberapa warga di desa tersebut dilaporkan dirawat di rumah sakit akibat gigitan nyamuk Aedes aegypti, pembawa virus demam berdarah.

    Menurut Kepala Desa Oro-oro Ombo Wetan, Amin Tohari, penyemprotan ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga, terutama di tengah musim pancaroba yang rentan terhadap wabah penyakit.

    “Fogging ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan mengantisipasi wabah demam berdarah, dengan pencegahan lebih awal masyarakat bisa hidup sehat,” kata Amin.

    Amin menambahkan bahwa ini merupakan temuan kasus demam berdarah pertama di desa tersebut saat memasuki musim pancaroba. Oleh karena itu, dia menghimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah terbentuknya sarang nyamuk di tempat tinggal mereka.

    Salah satu warga, Mangun (53 tahun), yang sempat dirawat di rumah sakit beberapa hari akibat demam berdarah, menyambut baik langkah cepat pemerintah desa dalam melakukan penyemprotan nyamuk.

    “Sangat bagus kinerja Pemerintah Desa gerak cepat mengantisipasi wabah demam berdarah, langsung melakukan fogging dilingkungan masyarakat,” ujar Mangun.

    Amin juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang wabah penyakit yang sering terjadi di musim pancaroba. Dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat, diharapkan wabah penyakit dapat dicegah dan ditangani dengan lebih efektif. [ada/beq]

  • Pengusaha Warung Karaoke di Pasuruan Resah Tak Ada Perda Soal Hiburan

    Pengusaha Warung Karaoke di Pasuruan Resah Tak Ada Perda Soal Hiburan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Keluhan para pengusaha warung karaoke di Kabupaten Pasuruan semakin merebak. Pasalnya selama ini Pemkab Pasuruan tidak mempunyai peraturan daerah (perda) tentang tempat hiburan, khususnya terkait karaoke.

    Salah satu pengusaha warung karaoke di Gempol 9, tepatnya yakni Hardak (36) ini mengatakan bahwa selama ini pihaknya selalu seperti maling. Yang setiap buka atau tutupnya warung yang ia rintis harus sembunyi-sembunyi terlebih dahulu.

    Bahkan setiap malamnya selalu ada minimal dua kali operasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak kepolisian. Sehingga dirinya sangat mendukung jika nantinya Pemkab Pasuruan membuat perda tentang tempat hiburan.

    “Padahal di tempat lainnya di tetangga Pasuruan semuanya sudah ada perda yang mengatur itu. Kami juga merupakan warga Kabupaten Pasuruan, tapi kami tidak bisa tenang dalam menjalankan bisnis ini,” katanya.

    Hardak juga berkomitmen dengan pengusaha bisnis warung karaoke lainnya untuk menaati perda jika memang akan dibentuk. “Jika nanti ada yang tidak mantaati perda kami juga akan mendukung untuk dilakukan penutupan pada bisnisnya,” imbuhnya.

    Sementara itu, Direktur Pusat Studi dan Advokasi, Lujeng Sudarto akan melayangkan surat kepada DPRD Kabupaten Pasuruan. Surat ini nantinya akan mendorong DPRD untuk membentuk perda tentang tempat hiburan.

    Lujeng juga mengatakan bahwa selama ini tempat hiburan tidak ada yang mengatur tentang jam buka maupun jam tutup tempat hiburan. Tak hanya itu, dalam peraturan selama ini tidak ada peraturan tempat hiburan yang mengatur ada atau tidaknya ladies campeny (LC).

    “Pemerintah memiliki tempat untuk mengatur hal tersebut, seperti kabupaten lainnya. Tapi kenapa sampai hari ini tidak menerbitkan izin dan tidak ada regulasinya,” tegasnya.

    Meski begitu, Lujeng juga menyebut jika peraturan ini sudah mendapatkan keputusan dan solusi. Maka pengelola harus tunduk dalam peraruran tersebut. [ada/aje]

  • Pilkada 2024, PDIP Ponorogo Mulai Komunikasi ke Parpol Lain

    Pilkada 2024, PDIP Ponorogo Mulai Komunikasi ke Parpol Lain

    Ponorogo (beritajatim.com) – Mesin politik mulai dipanasi oleh beberapa partai politik (parpol) di Ponorogo untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024. Salah satu parpol yang sudah action untuk Pilkada 2024, yakni Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ponorogo.

    Parpol berlambang banteng moncong putih itu, sudah menjalin komunikasi dengan beberapa parpol di bumi reog.

    “Kita sudah komunikasi dengan partai-partai lain,” kata Ketua DPC PDIP Ponorogo, Bambang Juwono, Kamis (18/4/2024).

    Sedikitnya ada 2 parpol yang sudah menjalin komunikasi dengan PDIP Ponorogo. Namun, Bambang tidak menyebutkan parpol mana saja yang sudah menjalin komunikasi dengannya. Ia menyebutkan topik komunikasi yang dibicarakan tentu terkait dengan pemimpin Ponorogo ke depan, kriterianya seperti apa.

    “Tidak saya sebutkan nama partainya, menghormati privasi. Kita sudah komunikasi intens dan baik dengan beberapa partai ini. Ya ngobrol tentang pemimpin ke depan untuk Ponorogo,” katanya.

    Komunikasi antar partai politik ini, penting dilakukan di Kabupaten Ponorogo jika ingin mengusung calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup). Sebab, untuk Kabupaten Ponorogo, jika total kursi di DPRD ada 45, maka minimal ada 9 kursi dewan dari partai atau gabungan partai untuk mengajukan cabup dan cawabup.

    Sedangkan berdasarkan hasil Pileg 2024 untuk DPRD Ponorogo, diperkirakan tidak ada 1 parpol pun yang memiliki 9 kursi dewan. Artinya, semua partai yang legislatornya duduk di gedung timur alun-alun, untuk mengajukan cabup dan cawabup harus saling berkoalisi.

    “Menurut perhitungan, kita mendapatkan 7 kursi di DPRD Ponorogo. Jumlah itu belum cukup untuk mengusung sendiri, harus berkoalisi,” pungkasnya. [end/beq]

  • Pria Blitar Ditemukan Meninggal di Kamar Kos Magetan

    Pria Blitar Ditemukan Meninggal di Kamar Kos Magetan

    Magetan (beritajatim.com) – Ahmad Sarjono (51) pria asal Blitar, Jawa Timur ditemukan meninggal di dalam kamar kosnya di Jalan Thamrin, masuk Kelurahan Magetan, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Rabu malam (17/4/2024). Kejadian ini sontak menggemparkan warga sekitar.

    Ahmad bekerja sebagai wiraswasta dan baru dua pekan tinggal di kos tersebut.

    Kapolsek Magetan, AKP Ika Wardani menjelaskan kronologis kejadiannya. Awalnya, pemilik kos merasa curiga karena korban tidak terlihat di sekitar kos dan lampu kamarnya mati.

    “Pemilik kos kemudian mengajak dua orang temannya untuk mengecek kondisi korban. Korban ditemukan tergeletak di atas kasur dalam posisi terlentang dan sudah tidak menunjukkan respon ketika dibangunkan dan diduga telah meninggal dunia,” kata Ika.

    Tim Inafis dan SPKT Polres Magetan segera tiba di lokasi setelah menerima laporan dan langsung melakukan olah TKP, identifikasi, dan evakuasi terhadap korban.

    Berdasarkan hasil olah TKP dan pemeriksaan cermat tim medis, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau tindak pidana lainnya. Korban diperkirakan meninggal karena penyakit bawaannya dan sudah meninggal lebih dari 6 jam.

    Jenazah korban kemudian dibawa ke Kamar Mayat RSUD dr. Sayidiman Magetan. Pihak kepolisian juga berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti Dinas Sosial, untuk memastikan penanganan kasus yang tepat serta menunggu pihak keluarga. [fiq/beq]

  • Pemkot Surabaya Usulkan SERR Gantikan Tol Tengah Kota

    Pemkot Surabaya Usulkan SERR Gantikan Tol Tengah Kota

    Surabaya (beritajatim.com)  – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengusulkan proyek Surabaya East Ring Road (SERR) sebagai alternatif pengganti Jalan Tol Tengah Kota (JLLT) kepada pemerintah pusat.

    “Kami mengusulkan SERR ke pemerintah pusat sebagai alternatif pengganti Tol Tengah Kota,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad, Kamis (18/4/2024).

    Menurutnya, SERR memiliki beberapa keunggulan dibandingkan JLLT. Pertama, trase SERR berada lebih luar dan melintasi kawasan konservasi mangrove dengan konsep elevated atau jalan layang.

    “Jadi itu memang harus elevated, berada di atas. Karena memang di bawahnya tetap kawasan hijau,” beber Irvan.

    Kedua, pembangunan SERR diprediksi meminimalisir biaya pembebasan lahan karena banyak melewati aset milik Pemkot Surabaya. Ketiga, SERR diharapkan dapat meminimalisir dampak kemacetan lalu lintas dibandingkan JLLT.

    “Tol Tengah banyak melintasi kawasan padat. Dari faktor Amdal Lalin sesuai kajian kita, itu akan membebani, di gate-gate tolnya itu akan menimbulkan dampak lalu lintas,” bebernya.

    Oleh karena itu, Irvan berharap SERR dapat dimasukkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya. “Jadi harapan yang kita usulkan ke pemerintah pusat dalam RTRW itu (Tol Tengah) tidak dimasukkan, tapi diganti SERR,” ujar Irvan.

    Lebih lanjut, Irvan menjelaskan, proyek SERR ini akan menghubungkan Bandara Juanda dan Pelabuhan Tanjung Perak. Trase proyek tersebut akan membentang mulai kawasan Kedung Cowek hingga Gunung Anyar.

    “Itu akan menghubungkan Bandara Juanda dan Pelabuhan Tanjung Perak,” kata Irvan.

    Pihaknya berharap, keberadaan SERR akan semakin meningkatkan konektivitas dan memperlancar arus lalu lintas kendaraan di Kota Surabaya. Rencananya, proyek SERR ini akan melibatkan banyak pihak, mulai dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) hingga Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR). [asg/beq]

  • Eri Wacanakan SERR yang Bakal Sambungkan Juanda – Tanjung Perak

    Eri Wacanakan SERR yang Bakal Sambungkan Juanda – Tanjung Perak

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengusulkan pembangunan Surabaya East Ring Road (SERR) kepada pemerintah pusat. Hal ini sebagai upaya untuk mencari solusi untuk mengatasi kemacetan di Kota Pahlawan.

    Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menuturkan bahwa usulan pembangunan SERR tersebut telah disampaikan kepada pemerintah pusat. Saat ini, Pemkot Surabaya masih dalam tahap menentukan trase atau jalur proyek tersebut.

    “SERR sudah kita sampaikan kepada pemerintah pusat, kita lagi tentukan (jalurnya). Kalau sudah clear, baru kita lakukan pembebasan lahan,” ujar Eri, Kamis  (18/4/2024).

    Eri menjelaskan bahwa pembebasan lahan untuk proyek SERR akan dilakukan secara gabungan antara Pemkot Surabaya dan pemerintah pusat. Namun, sebelum melakukan pembebasan lahan, Pemkot Surabaya harus terlebih dahulu menentukan jalur proyek tersebut.

    “Jadi kita pastikan jalurnya dulu, baru dilakukan pembebasan. Dan SERR juga terkoneksi dengan JLLT (Jalur Lingkar Luar Timur), karena untuk menyelesaikan masalah kemacetan,” jelasnya.

    Eri berharap pembangunan SERR dapat memperlancar arus lalu lintas kendaraan yang akan menuju Bandara Juanda maupun Pelabuhan Tanjung Perak. Selain itu, SERR juga diyakini dapat membantu menyelesaikan permasalahan kemacetan di Kota Surabaya.[asg/aje]