Xcloud.id

Category: Beritajatim.com

  • Anggaran Dikepras, Wali Kota Surabaya Klaim Tak Akan PHK Honorer, Hanya WFA

    Anggaran Dikepras, Wali Kota Surabaya Klaim Tak Akan PHK Honorer, Hanya WFA

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada tenaga honorer dan pegawai PPPK, meski turun kebijakan pemerintah soal pemangkasan anggaran, hari Jumat (14/2/2025).

    Wali Kota Eri Cahyadi mengungkapkan, Pemkot Surabaya sejak 2024 telah melakukan penghematan anggaran lewat sistem kerja work from anywhere (WFA). Dan hari ini, ia menunggu SE maupun juknis WFA dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    “Tidak ada (PHK), saya pastikan tidak ada. Yang namanya tenaga kontrak itu di administrasi sudah ada yang menjadi PPPK paruh waktu, dan PPPK penuh,” kata Eri Cahyadi di Balai Kota, hari ini.

    Menurut Eri, dengan menerapkan sistem WFA ini Pemkot Surabaya mampu menghemat anggaran pengeluaran. Terutama pada sektor pembiayaan listrik dan juga Alat Tulis Kantor (ATK), di kantor – kantor dinas.

    “Jadi harapan saya dengan model begini, maka ada penghematan listrik, penghematan apapun yang ada di perkantoran termasuk ATK,” ujar Eri.

    Namun, Eri juga menegaskan bahwa sistem kerja WFA ini tidak bisa diterapkan dalam bidang-bidang pelayanan tertentu di masyarakat. Dia bilang, WFA tak bisa diterapkan di pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit; atau puskesmas.

    “Puskesmas atau rumah sakit tidak bisa. Karena dokter harus stay di sana, sehingga ini kita harus bedakan. Mana pelayanan publik yang tidak bisa diterapkan WFA. Tetapi kalau perizinan adminduk seperti itu bisa dilakukan WFA,” tandas Wali Kota Surabaya itu.  (ted)

  • Lapas Mojokerto Kembangkan UMKM untuk Kemandirian WBP Blok Wanita

    Lapas Mojokerto Kembangkan UMKM untuk Kemandirian WBP Blok Wanita

    Mojokerto (beritajatim.com) – Dalam upaya meningkatkan keterampilan dan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Mojokerto meluncurkan program pengembangan UMKM di Blok Wanita.

    Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIB Mojokerto, Rudi Kristiawan, mengatakan bahwa program tersebut bertujuan untuk memberikan keterampilan wirausaha bagi WBP agar lebih siap menghadapi kehidupan setelah masa pembinaan.

    “WBP Blok Wanita akan dilatih dan dikaryakan dalam produksi makanan dan minuman,” ungkapnya, Jumat (14/2/2025).

    Nantinya, lanjut Kalapas, produksi makanan dan minuman (mamin) hasil karya WBP wanita akan dipasarkan di kantin Lapas Kelas IIB Mojokerto. Kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi ajang pemasaran produk, tetapi juga memberikan pengalaman langsung bagi WBP dalam dunia usaha.

    “Kami ingin memberikan kesempatan kepada WBP untuk lebih mandiri. Dengan adanya UMKM tata boga ini, mereka dapat mengasah keterampilan dan menciptakan produk yang bernilai jual. Saat bulan puasa nanti, kami ingin mengadakan bazar Ramadan di dalam Lapas yang akan melibatkan hasil produksi dari UMKM WBP,” katanya.

    Sebagai langkah lebih lanjut, Lapas Kelas IIB Mojokerto berencana menggelar Bazar Ramadan yang akan melibatkan hasil produksi dari UMKM WBP. Hal tersebut juga menjadi momentum bagi WBP untuk merasakan atmosfer kewirausahaan yang sesungguhnya.

    Program ini mendapat sambutan positif dari WBP Blok Wanita. Mereka merasa senang mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan yang dapat bermanfaat di masa depan.

    Dengan adanya program kemandirian ini, Lapas Kelas IIB Mojokerto terus berupaya menciptakan lingkungan pembinaan yang produktif. Memberikan bekal keterampilan bagi WBP serta membuka peluang bagi mereka untuk lebih siap kembali ke masyarakat dengan keahlian yang bermanfaat. Untuk diketahui, saat ini jumlah warga binaan di Lapas Kelas IIB Mojokerto sebanyak 962 orang. [tin/beq]

  • Bupati Lamongan Yuhronur Efendi Resmi Berpisah dengan Wabup Abdul Rouf

    Bupati Lamongan Yuhronur Efendi Resmi Berpisah dengan Wabup Abdul Rouf

    Lamongan (beritajatim.com) – Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi resmi berpisah dengan Abdul Rouf sebagai wakil yang mendampinginya selama periode pertama dalam memimpin Kota Soto, dalam kurun waktu 2021-2025.

    Pisah pamit Wabup Abdul Rouf digelar di Pendopo Lokatantra Lamongan, Jumat (14/2/2025), dihadiri Forkopimda dan OPD Kabupaten Lamongan.

    Pada kesempatan itu, Yuhronur memberikan apresiasi atas dedikasi Abdul Rouf, dalam merealisasikan sebelas program prioritas Lamongan.

    Kesebelas program prioritas tersebut antara lain pendidikan berkualitas dan gratis bagi masyarakat kurang sejahtera (Perintis), Lamongan sehat, Young Entrepreneur Success (YES), Jalan Mantap dan Alus (Jamula).

    Kemudian Lumbung Pangan Lamongan, UMKM, Pemuda dan Olahraga, Gerakan membangun pariwisata ramah dan terintegrasi (Rama Sinta), Yakin Semua Sejahtera (YSS), 100 persen pelayanan publik berkualitas, dan desa berjaya.

    “Terima kasih kepada Pak Wabup yang sudah memberikan dedikasi tinggi selama empat tahun mendampingi saya memimpin Lamongan. Sehingga selama empat tahun berhasil menorehkan berbagai prestasi yang bisa dirasakan oleh masyarakat,” tutur Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu.

    Sementara Abdul Rouf, menyampaikan realisasi sebelas program prioritas selama empat tahun memang sudah terlaksana dengan baik. Tapi menurutnya tetap harus dilakukan pemaksimalan, karena dampaknya akan lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

    “Saya menyampaikan mohon maaf jika ada kesalahan selama empat tahun menjabat. Alhamdulillah sebelas program prioritas Lamongan sudah terlaksana, namun harus terus disempurnakan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” kata Rouf.

    Selanjutnya Yuhronur akan melanjutkan kepemimpinan periode keduanya bersama Wabup Dirham Akbar Aksara. Yuhronur-Dirham akan dilantik tanggal 20 Februari mendatang. [fak/beq]

  • Khofifah Sampaikan Duka Meninggalnya Bendum Demokrat: Pribadinya Ramah

    Khofifah Sampaikan Duka Meninggalnya Bendum Demokrat: Pribadinya Ramah

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur terpilih, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Bendahara Umum DPP Partai Demokrat, Renville Antonio. Kabar duka ini menjadi kehilangan besar bagi banyak pihak, khususnya di Jawa Timur.

    “Berpulangnya Bapak Renville Antonio, membawa duka yang mendalam bagi kita semua. Beliau warga Jatim yang saat ini menjadi Bendahara Umum DPP Partai Demokrat,” kata Khofifah, Jumat (14/2/2025).

    Khofifah mengenang Renville sebagai sosok yang ramah dan memiliki kepedulian tinggi terhadap masyarakat.

    Ucapan duka cita dari Khofifah.

    “Saya mengenal beliau sebagai pribadi yang ramah, tulus, dan selalu memikirkan kepentingan orang banyak. Semoga Allah SWT menempatkan almarhum di sisi-Nya yang paling mulia, serta menguatkan hati keluarga yang ditinggalkan. Mari kita panjatkan doa bersama agar perjuangan dan kebaikan beliau semasa hidup menjadi amal jariyah yang terus mengalir. Aamiin ya Rabbal ‘Alamiin,” tukasnya.

    Kabar meninggalnya Renville Antonio menyisakan duka bagi kolega, sahabat, dan masyarakat yang mengenalnya. Sosoknya yang dikenal hangat dan memiliki dedikasi tinggi di dunia politik menjadi kenangan tersendiri bagi banyak pihak. [tok/beq]

  • Efisiensi Anggaran, Kemenkum HAM Jatim Terapkan WFA

    Efisiensi Anggaran, Kemenkum HAM Jatim Terapkan WFA

    Surabaya (beritajatim.com) – Pola kerja Work From Anywhere (WFA) menjadi pilihan Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur dalam rangka efisiensi anggaran seperti yang dicadangkan Presiden Prabowo.

    Namun, Kemenkum HAM memastikan pelayanan publik di bidang hukum tetap berjalan normal. Pelayanan secara tatap muka di Loket Pusat Pelayanan Terpadu Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur tetap buka dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat seusai jam kerja pelayanan.

    “Meski sudah dua kali Hari Jumat menerapkan Work From Anywhere atau WFA, pelayanan publik secara langsung masih kami buka dan dapat dimanfaatkan masyarakat Jawa Timur,” ujar Kakanwil Kemenkum Jatim, Haris Sukamto saat melakukan peninjauan ke loket pelayanan, Jumat (14/2/2025).

    Haris menjelaskan bahwa pihaknya menerapkan penyesuaian jam kerja di kantor yang terletak di Jalan Kayoon 50-52 itu sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nomor SEK-2.OT.02.02 Tahun 2025 Tanggal 05 Februari 2025 Tentang Pola Kerja Fleksibel Bagi Pegawai Dalam Rangka Efisiensi Penggunaan Anggaran Di Lingkungan Kementerian Hukum.

    “Untuk pegawai bagian administratif dan tidak melakukan pelayanan secara langsung ke masyarakat, maka akan melaksanakan pekerjaannya dengan mekanisme WFA, hal ini untuk mengurangi beban operasional kantor seperti penggunaan listrik dan air,” urai Haris.

    Sebagai bentuk pengendalian, para pegawai diminta untuk mengikuti apel pagi secara virtual dan harus menjawab pesan/ tugas dari atas maksimal 15 menit setelah pesan dikirimkan.

    “Untuk kegiatan penyuluhan hukum ataupun harmonisasi Raperda, perlahan-lahan sudah kami arahkan untuk dilakukan secara daring,” jelasnya.

    Meski menjelang akhir pekan, masih banyak warga Jawa Timur yang memanfaatkan pelayanan di Kanwil Kemenkum Jatim. Salah satunya adalah Sutini. Dia berangkat jauh-jauh dari Ponorogo untuk memanfaatkan pelayanan Apostille untuk keperluan pernikahan campur beda kewarganegaraan.

    “Alhamdulillah meskipun WFA, loketnya tetap buka, sehingga kami tetap bisa dilayani dengan baik oleh petugas loket,” terang Sutini.

    Sebenarnya, Sutini bisa memanfaatkan AHU Online untuk pelayanan Apostille. Namun, karena ada beberapa teknis yang tidak dia pahami, maka dia memilih untuk datang langsung ke Kanwil Kemenkum Jatim.

    “Kalau di loket, kami sangat terbantu karena dari awal kami sudah dibantu untuk melengkapi persyaratan-persyaratan yang diperlukan,” terangnya.

    Senada dengan Sutini, Putri Amanda Sari dari Kantor Notaris Erseto Prasetyo Hidayat Kota Blitar juga mengaku awalnya dirinya tidak mengetahui jika Kemenkum menerapkan WFA. Sehingga, dirinya berangkat dari Blitar dengan harapan bisa mendapatkan solusi atas permasalahan akun notaris.

    “Terima kasih walau yang pegawai lain bekerja dari rumah atau di mana saja, loket pelayanan tetap buka, tentu masyarakat akan sangat terbantu,” urainya. [uci/ted]

  • Kemenag Lamongan Buka Tahapan Pelunasan Bipih bagi Calon Jemaah Haji 2025

    Kemenag Lamongan Buka Tahapan Pelunasan Bipih bagi Calon Jemaah Haji 2025

    Lamongan (beritajatim.com) – Kementerian Agama Kabupaten Lamongan membuka tahapan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah (Bipih) bagi Calon Jemaah Haji (CJH) reguler tahun keberangkatan 2025.

    Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Lamongan, Mohammad Muhlisin Mufa, mengatakan tahap pelunasan dibuka selama satu bulan penuh.

    “Para calon jemaah memiliki waktu 30 hari, mulai hari ini sampai Senin (14/3/2025) mendatang untuk melakukan pelunasan,” kata Muhlisin, Jumat (14/2/2025).

    Muhlisin menyebutkan, biaya yang harus dilunasi sebesar Rp35,9 juta. Jumlah tersebut merupakan sisa beban pembiayaan dari selisih setor awal sebesar Rp25 juta. Sebagian CJH juga mendapat nilai manfaat yang masuk lewat virtual akun sebesar Rp2 juta.

    “Biaya tersebut sesuai dengan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di mana Embarkasi Surabaya ditetapkan Bipih sebesar Rp 60,9 juta per jemaah,” tuturnya.

    Lebih lanjut Muhlisin mengungkapkan dalam tahap pelunasan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan sejumlah pihak, antara lain dengan Bank Penerima Setoran (BPS) dan tim kesehatan juga Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

    “Koordinasi awal ini di antaranya untuk segera melaksanakan tahap pelunasan yangmana tetap didasarkan pada istitha’ah haji atau kemampuan CJH untuk menjalankan ibadah haji sesuai syariat Islam,” ujarnya.

    Selain berkoordinasi dengan pihak perbankan dan tim kesehatan haji, Kemenag juga telah melakukan serangkaian persiapan lain, di antaranya pengurusan paspor dan bio visa.

    “Sejauh ini berjalan tanpa kendala. Misalnya bio visa, kita lakukan di Kantor Kemenag Lamongan dengan terjadwal,” ujarnya. [fak/beq]

  • Prabowo Terpilih Kembali Jadi Ketum Gerindra, Yona Widyatmoko: Kepemimpinan yang Solid

    Prabowo Terpilih Kembali Jadi Ketum Gerindra, Yona Widyatmoko: Kepemimpinan yang Solid

     

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko memberikan dukungan penuh atas terpilihnya kembali Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra dalam Kongres Luar Biasa (KLB) yang berlangsung di Hambalang, Bogor, pada Kamis, 13 Februari 2025.

    Bagi Yona, keputusan ini adalah bukti soliditas internal Partai Gerindra serta kepercayaan besar dari para kader terhadap Prabowo yang telah terbukti memimpin dengan efektif.

    “Keputusan ini mencerminkan kepercayaan besar terhadap Pak Prabowo, yang dengan pengalaman dan visinya, telah membawa Gerindra melalui berbagai pencapaian penting dalam politik Indonesia. Kami yakin kepemimpinan beliau akan membawa partai semakin berkembang dan relevan dalam menghadapi dinamika politik Indonesia,” ujar Yona kepada media, Jumat (14/2/2025).

    Ketua Komisi A DPRD Surabaya ini juga menyampaikan harapan besar terhadap kepemimpinan Prabowo Subianto di masa depan, terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada di Indonesia.

    Dia optimis bahwa dengan kembali memimpin Gerindra, Prabowo akan mendorong perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, politik, dan sosial.

    “Kami sangat optimis beliau bisa membawa negara ini ke arah yang lebih maju, dengan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, mengurangi kesenjangan sosial, dan memperkuat daya saing Indonesia di dunia internasional,” ungkapnya.

    Selain itu, Yona juga mengungkapkan bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo, Gerindra akan terus memperjuangkan berbagai program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Partai Gerindra akan selalu berkomitmen untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, khususnya dalam memperkuat sektor-sektor yang langsung berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja,” tuturnya.

    Menghadapi Pemilu 2029, Yona juga sangat optimis Gerindra di bawah kepemimpinan Prabowo akan semakin solid dan siap bersaing dengan partai-partai besar lainnya.

    “Kami percaya bahwa Pak Prabowo adalah sosok yang mampu merangkul berbagai kalangan, baik pemilih muda maupun pemilih tradisional. Dengan visi besar untuk Indonesia yang lebih baik, kami yakin Gerindra akan semakin dikenal dan siap menghadapi tantangan Pemilu 2029,” ungkapnya.

    Harapan besar juga disematkan Yona terkait perubahan signifikan yang diharapkan dari kepemimpinan Prabowo, terutama dalam sektor ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan penciptaan lapangan pekerjaan.

    “Kami berharap Pak Prabowo dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat dan memperkuat daya saing Indonesia di dunia internasional,” tambahnya.

    Yona juga menyebut pentingnya sektor ketahanan pangan dan energi sebagai fokus utama yang harus diperhatikan dalam pembangunan Indonesia ke depan. “Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pembangunan ekonomi dan kami yakin, dengan kepemimpinan Prabowo, kita bisa menghadapi semua itu dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Sebagai bagian dari Partai Gerindra, Yona menegaskan bahwa seluruh kader siap mendukung penuh Prabowo dalam memimpin partai menuju kemenangan besar pada Pemilu 2029.

    “Kami tidak hanya mendukung Prabowo dalam kepemimpinan saat ini, tetapi juga untuk kesuksesan besar di masa depan. Gerindra siap memimpin Indonesia menuju masa depan yang lebih sejahtera,” tutup Yona. [asg/ted]

  • Sidang Perdana Korupsi Mobil Siaga Desa, Tiga Terdakwa Ajukan Eksepsi

    Sidang Perdana Korupsi Mobil Siaga Desa, Tiga Terdakwa Ajukan Eksepsi

    Surabaya (beritajatim.com) – Lima terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pengadaan mobil siaga desa mulai disidang. Sidang perdana digelar dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, Kamis (13/2/2025) di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Surabaya.

    Menanggapi pembacaan dakwaan tersebut, masing-masing terdakwa mengajukan sikap yang berbeda. Melalui Penasehat Hukumnya, terdakwa Syafaatul Hidayah, Indra Kusbianto, dan Anam Warsito, mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Sedangkan terdakwa Heny Sri Setyaningrum dan Ivonne tidak mengajukan eksepsi.

    “Tiga terdakwa mengajukan eksepsi, sementara dua terdakwa tidak. Tim jaksa selanjutnya akan menyiapkan untuk materi sidang berikutnya (pembacaan eksepsi),” ujar Kasi Intelijen Kejari Bojonegoro Reza Aditya Wardhana, Jumat (14/2/2025).

    Meski ada tiga terdakwa yang mengajukan eksepsi, pihaknya yakin bahwa dalam memberikan dakwaan terhadap lima terdakwa sudah kuat. “Kami yakin, dakwaan kita sudah kuat,” tambahnya saat dihubungi jurnalis beritajatim.com.

    Untuk diketahui, kasus tipikor dalam pengadaan mobil siaga desa untuk 386 unit yang bersumber dari Bantuan Khusus Keuangan Desa (BKKD) APBD Bojonegoro tahun 2022 negara merugi sebanyak Rp5,3 miliar. Dari penanganan kasus itu, Kejari Bojonegoro berhasil mengembalikan potensi kerugian negara sebesar Rp4,9 miliar dari penyitaan cashback.

    Sementara, Penasehat Hukum Terdakwa Anam Warsito, Nursyamsi mengatakan, pengajuan eksepsi atau nota keberatan itu dilakukan oleh kliennya atas bacaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bojonegoro. “Kami sekarang masih menyusun materi eksepsi untuk disampaikan dalam sidang selanjutnya pada 20 Februari 2025,” ujarnya.

    Dakwaan terhadap Lima Terdakwa

    Ivonne dan Heny Sri Setyaningrum
    – Primair: Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    – Subsidiair: Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Indra Kusbianto dan Syafa’atul Hidayah
    – Primair: Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    – Subsidiair: Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    – Ke dua: Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Anam Warsito
    – Primer: Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    – Subsider: Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    – Ke dua: Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. [lus/beq]

  • Lapas Mojokerto Luncurkan Program Pengembangan UMKM di Blok Wanita

    Lapas Mojokerto Luncurkan Program Pengembangan UMKM di Blok Wanita

    Mojokerto (beritajatim.com) – Dalam upaya meningkatkan keterampilan dan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Mojokerto meluncurkan program pengembangan UMKM. Program pengembangan UMKM ini berada di Blok Wanita.

    Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIB Mojokerto, Rudi Kristiawan mengatakan, program tersebut bertujuan utuk memberikan keterampilan wirausaha bagi WBP agar lebih siap menghadapi kehidupan setelah masa pembinaan. “WBP Blok Wanita akan dilatih dan dikaryakan dalam produksi makanan dan minuman,” ungkapnya, Jumat (14/2/2025).

    Nantinya, lanjut Kalapas, produksi makanan dan minuman (mamin) hasil karya WBP wanita akan dipasarkan di kantin Lapas Kelas IIB Mojokerto. Kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi ajang pemasaran produk, tetapi juga memberikan pengalaman langsung bagi WBP dalam dunia usaha.

    “Kami ingin memberikan kesempatan kepada WBP untuk lebih mandiri. Dengan adanya UMKM tata boga ini, mereka dapat mengasah keterampilan dan menciptakan produk yang bernilai jual. Saat bulan puasa nanti, kami ingin mengadakan bazar ramadan di dalam Lapas yang akan melibatkan hasil produksi dari UMKM WBP,” katanya.

    Sebagai langkah lebih lanjut, Lapas Kelas IIB Mojokerto berencana menggelar Bazar Ramadan yang akan melibatkan hasil produksi dari UMKM WBP. Hal tersebut juga menjadi momentum bagi WBP untuk merasakan atmosfer kewirausahaan yang sesungguhnya.

    Program ini mendapat sambutan positif dari WBP Blok Wanita. Mereka merasa senang mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan yang dapat bermanfaat di masa depan. Dengan adanya program kemandirian ini, Lapas Kelas IIB Mojokerto terus berupaya menciptakan lingkungan pembinaan yang produktif.

    Memberikan bekal keterampilan bagi WBP serta membuka peluang bagi mereka untuk lebih siap kembali ke masyarakat dengan keahlian yang bermanfaat. Untuk diketahui saat ini jumlah warga binaan di Lapas Kelas IIB Mojokerto sebanyak 962 orang. [tin/ted]

  • Polda Jatim Selidiki Ambruknya Tembok Sungai Bojonegoro Senilai Rp40 Miliar

    Polda Jatim Selidiki Ambruknya Tembok Sungai Bojonegoro Senilai Rp40 Miliar

    Surabaya (beritajatim.com) – Polda Jawa Timur telah memulai penyelidikan terkait ambruknya tembok sungai di Kabupaten Bojonegoro. Diketahui, tembok sungai senilai Rp 40 miliar itu baru selesai dibangun dua bulan lalu dan telah ambrol pada Desember 2024. Letak tembok yang ambrol berada di dua desa, yaitu Desa Tanggungan dan Desa Lebaksari.

    Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jawa Timur, Kombes Pol Budi Hermanto, pihaknya telah memeriksa 5 saksi terkait peristiwa tersebut, termasuk Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

    “Kami telah memanggil Pemkab Bojonegoro untuk memberikan keterangan terkait proyek tersebut,” kata Budi, Jumat (14/02/2025).

    Polda Jatim juga telah mengirimkan tim ke lokasi ambruknya tembok sungai untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Nantinya, pihak kepolisian akan meneliti dan menyimpulkan penyebab amruknya tembok di dua desa di Bojonegoro itu.

    “Kami akan memeriksa dan meneliti untuk menentukan penyebab ambruknya tembok itu,” tambah Budi.

    Proyek tembok sungai yang ambrol tersebut memiliki panjang 980 meter dan dilaksanakan oleh PT IBP dengan nilai kontrak sebesar Rp 39,6 miliar. Peristiwa ambruknya tembok sungai ini telah menimbulkan pertanyaan tentang kualitas proyek dan pengelolaan anggaran. Tembok yang ambruk itu berada di 2 lokasi. Yakni di Desa Tanggungan sepanjang 200 meter dan Desa Lebaksari sepanjang 70 meter.

    Polda Jatim berjanji untuk melakukan penyelidikan yang transparan dan profesional untuk menemukan penyebab sebenarnya dari peristiwa tersebut. (ang/but)