Surabaya (beritajatim.com) – Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra resmi menetapkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Keputusan ini menarik perhatian publik karena diambil saat pemerintahan Prabowo yang baru terpilih belum genap 100 hari berjalan.
Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menilai langkah Partai Gerindra sebagai strategi politik yang berani. Menurutnya, keputusan ini bukan hanya memastikan kesinambungan kepemimpinan Prabowo, tetapi juga menjadi pesan kuat bagi para politisi muda yang bercita-cita maju di Pilpres mendatang.
“Dengan keputusan ini, Prabowo Subianto menegaskan dirinya siap menjalani dua periode kepemimpinan. Spekulasi bahwa ia hanya akan menjabat selama dua tahun lalu menyerahkan posisi presiden kepada Gibran tanpa pemilu terbantahkan. Ini juga menegaskan bahwa Prabowo dalam kondisi sehat dan siap memimpin selama dua periode penuh,” ujar Hardjuno di Surabaya, Sabtu (15/2/2025).
Selain memastikan kesiapan politiknya, Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Salah satu fokus utamanya adalah pemberantasan korupsi, khususnya dalam kasus besar seperti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan obligasi rekap yang merugikan negara hingga ribuan triliun rupiah.
Hardjuno menilai pemerintah harus lebih berani dalam menegakkan hak tagih terhadap dana BLBI yang selama ini dinilai kurang transparan.
“Kita melihat bagaimana debitur BLBI yang dulu mengalami masalah finansial, kini justru menjadi lebih kaya hingga ratusan bahkan ribuan kali lipat. Pemerintah harus berani menegakkan hak tagih atas dana BLBI yang dijamin oleh para debitur. Jika ini tidak dilaksanakan, maka ada konspirasi yang terjadi di dalamnya,” katanya.
Selain itu, ia mengkritik pola pemberantasan korupsi yang selama ini lebih banyak berfokus pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap kasus-kasus kecil, sementara kasus besar masih luput dari perhatian.
“KPK memiliki bukti kejahatan BLBI, namun hingga saat ini masih ditutup-tutupi. Jangan sampai hanya menargetkan kasus-kasus kecil, sementara kasus besar dibiarkan lolos. Jika penegakan hukum hanya berkutat pada OTT, maka korupsi tidak akan pernah selesai karena nilainya terlalu kecil dibandingkan kejahatan besar yang masih dibiarkan,” jelasnya.
Dalam visi politiknya, Prabowo menekankan bahwa kepastian hukum adalah kunci utama untuk menarik investasi. Ia berpendapat bahwa jika pemerintah memiliki kredibilitas dalam menegakkan hukum, maka investor akan datang tanpa perlu lobi yang berlebihan.
“Negara maju tidak akan mengeluarkan uangnya jika ada potongan yang tidak jelas. Percuma ada bantuan jika ujungnya tetap dikorupsi dan rakyat tetap miskin. Bantuan Langsung Tunai (BLT) berkali-kali dibagikan, tetapi angka kemiskinan tidak turun karena dana tersebut digunakan untuk judi online, rokok, atau dikorupsi. Ini harus dihentikan,” ungkapnya.
Dengan kondisi politik dan ekonomi yang semakin kompleks, rakyat menaruh harapan besar agar Prabowo dapat menepati janjinya dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi.
“Jika kita ingin bangkit, maka presiden harus mengambil alih penuh penegakan hukum di Indonesia. Sejak 1998, kita justru mundur dalam kepastian hukum. Kejahatan bertambah besar, utang negara melonjak dari 60 miliar dolar AS menjadi hampir 5000 miliar dolar AS. Dengan GDP per kapita yang masih rendah, banyak rakyat yang masih hidup dalam kemiskinan. Artinya, kita harus serius dalam membangun fondasi hukum yang kuat,” tegasnya.
Keputusan KLB Gerindra ini menegaskan tekad Prabowo untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Namun, tantangan besar masih menanti, terutama dalam memastikan bahwa reformasi hukum dan ekonomi yang dijanjikan benar-benar terlaksana. [asg/beq]
