Category: Beritajatim.com Regional

  • Kapal Pesawat III Kandas Terbentur Karang di Pelabuhan Tanjung Sumenep

    Kapal Pesawat III Kandas Terbentur Karang di Pelabuhan Tanjung Sumenep

    Sumenep (beritajatim.com) – Kapal Layar Motor (KLM) Pesawat III GT 12 kandas di Pelabuhan Rakyat (Pelra) Tanjung, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep Madura. Musibah itu terjadi saat kapal baru dua meter lepas sandar dari Pelabuhan Tanjung menuju Pelabuhan Bringsang, Pulau Gili Genting,

    Kapal yang dinakhodai Sahidi itu kandas setelah melaju di perairan dangkal yang berkarang. Bagian belakang kapal kandas, hingga membuat badan perahu berbelok ke selatan. Saat itu ombak cukup besar, sehingga sisi sebelah badan perahu diterjang ombak.

    Kepala Satuan Polisi Air dan Udara (Kasatpolairud) Polres Sumenep, AKP Moch. Rofiq menjelaskan, seluruh penumpang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat.

    “Saat kapal mengalami kendala dan mulai karam, nahkoda dan anak buah kapal langsung melakukan penyelamatan bersama masyarakat sekitar. Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa,” katanya, Jumat (13/06/2025).

    Kapal tersebut memuat 50 sak semen, sejumlah sembako, serta 20 penumpang dan 9 unit kendaraan roda dua. Sebagai langkah darurat, muatan berupa semen dibuang ke laut untuk meringankan beban kapal. Sementara proses evakuasi kendaraan dilakukan secara manual.

    “Akibat ombak dan posisi kapal yang melintang, air laut masuk lebih cepat hingga kapal akhirnya tenggelam sebagian,” ungkap Rofiq.

    Akibat musibah tersebut, kapal dan muatannya, sekitar tiga kwintal beras serta sembako turut rusak. Kerugian material ditaksir mencapai Rp 40 juta. (tem/ian)

  • Kapolres Tuban Minta Konflik Internal TITD Klenteng Kwan Sing Bio Tuban Tidak Mengganggu Kamtibmas

    Kapolres Tuban Minta Konflik Internal TITD Klenteng Kwan Sing Bio Tuban Tidak Mengganggu Kamtibmas

    Tuban (beritajatim.com) – Kapolres Tuban AKBP William Cornelis Tanasale minta konflik atau perselisihan internal tempat ibadah Tri Dharma Kwan Sing Bio di Kabupaten Tuban tak berlarut-larut.

    Hal ini disampaikan agar tidak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dan permasalahan dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.

    “Kami minta seluruh pihak yang berselisih untuk bisa menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat,” tutur AKBP William sapanya, Jumat (13/06/2025).

    Pihaknya berharap permasalahan tersebut bisa diselesaikan melalui jalur musyawarah dengan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal dan ajaran agama yang menjunjung tinggi kedamaian.

    “Semua pihak jangan melakukan tindakan yang bisa memicu gangguan keamanan masyarakat,” tambahnya.

    Oleh karena itu, pihaknya bersama Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tuban, serta para pembina umat Buddha dan Konghucu dari Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur telah membuka ruang dialog demi mencari solusi terbaik yang mengakomodasi semua pihak.

    “Kami membuka ruang dialog bagi kedua belah pihak untuk untuk mencari solusi terbaik,” tegas Kapolres Tuban.

    Selain itu, William juga meminta agar pihak yang berselisih tidak termakan provokasi maupun berita hoaks serta tidak melakukan tindakan anarkis dalam bentuk apa pun.

    “Jangan terprovokasi terhadap ajakan maupun informasi yang dapat mengganggu keamanan bersama,” pesannya.

    Pihaknya juga melakukan upaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut di antaranya berkoordinasi dengan pengurus tempat TITD Kwan Sing Bio Tuban, tokoh-tokoh umat serta pemerintah kabupaten Tuban.

    “Hari ini telah kita laksanakan Rakor di kantor Kemenag bersama pihak-pihak terkait,” bebernya.

    Kemudian, termasuk pihaknya juga mengerahkan personel untuk mengamankan dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

    “Kita juga ploting anggota untuk melaksanakan pengamanan di Klenteng,” pungkasnya. [dya/ian]

  • Kemenag Fasilitasi Rakor Perselisihan Internal Umat Klenteng Kwan Sing Bio Tuban, Begini Hasilnya

    Kemenag Fasilitasi Rakor Perselisihan Internal Umat Klenteng Kwan Sing Bio Tuban, Begini Hasilnya

    Tuban (beritajatim.com) – Kementerian Agama (Kemenag) Tuban fasilitasi rapat koordinasi (rakor) serta mediasi terkait dengan perselisihan pengurus Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) Klenteng Kwan Sing Bio Tuban. Jumat (13/06/2025).

    Dalam rakor tersebut dipimpin langsung oleh Pembimas Budha dari Kanwil Kemenag Jatim, Ketut Panji Bodhicitta, Kepala Kemenag Tuban, Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Tuban, Bakesbangpol, Pengurus FKUB dan TNI/Polri.

    Kepala Kemenag Tuban Umi Kulsum menekankan bahwa nilai tinggi indeks kerukunan beragama di Kabupaten Tuban harus terus dijaga, baik antar umat maupun internal umat beragama.

    “Tugas kami dari Kementerian Agama untuk melakukan pembinaan kepada semua Agama,” terang Umi Kulsum.

    Rapat koordinasi di pimpin oleh Pembimas Budha dari Kanwil Kemenag Jatim, Ketut Panji Bodhicitta untuk melakukan mediasi dan diikuti oleh umat TITD Klenteng Kwan Sing Bio Tuban.

    “Mari kita duduk bersama untuk Kabupaten Tuban yang kondusif, karena prinsipnya agar umat beragama yang ada di Kabupaten Tuban merasa nyaman senang dan bahagia dalam beribadah,” tegas Ketut Panji Bodhicitta.

    Sebelumnya, pengurus baru yang terpilih berdasarkan musyawarah yang digelar beberapa waktu yang lalu dan dimenangkan oleh Go Tjong Ping ini timbul polemik. Sehingga, meski dilakukan mediasi dan rakor, hasilnya permasalahan tersebut masih belum menemukan titik terang. [dya/ian]

  • Kelompok FSMI Resah Atas Kebijakan dan Statemen Penertiban Parkir Pemkot Surabaya

    Kelompok FSMI Resah Atas Kebijakan dan Statemen Penertiban Parkir Pemkot Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Kelompok masyarakat yang tergabung Forum Solidaritas Madura Indonesia (FSMI) menyampaikan keresahan atas kebijakan konten video Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya ketika menertibkan juru parkir resmi minimarket, Jumat (13/6).

    FSMI menyampaikan kecaman itu melalui video yang diunggah di berbagai media sosial, termasuk Tiktok @Surabaya Terkini Official. FSMI mengecam akan melakukan demo besar-besaran di Surabaya.

    “Kami dari FSM akan menggelar aksi demo besar-besaran sebagai bentuk protes, peringatan terhadap pemerintah Kota Surabaya,” kata seseorang dalam video beredar dilihat beritajatim.com, Jumat.

    “Jangan hanya mengeluarkan stetmen Surabaya gaduh, yang membuat gaduh adalah Pemkot Surabaya,” lanjutnya.

    Dengan begitu, FSMI akan menggelar aksi demo mulai Senin, 16 – 20 Juni 2025.

    Dalam informasi berbentuk file diterima beritajatim.com, FSMI menggelar aksi dan akan mengusung tuntutan sebagai berikut:

    1. Meminta wali kota Surabaya Stop mencederai hati seluruh masyarakat Madura
    2. Stop bikin kegaduhan di Kota Surabaya
    3. Stop membangun pencitraan dan lebih baik Membangun Kota Surabaya dari segi Pendidikan dan Insfratruktur Kota Surabaya
    4. Stop jadi tiktoker dan selebgram.
    5. Stop merasa diri sebagai Raja di Kota Surabaya.

  • Warga Pamekasan Kecelakaan di Gresik, Meninggal Dunia

    Warga Pamekasan Kecelakaan di Gresik, Meninggal Dunia

    Gresik (beritajatim.com) – Kecelakaan tragis terjadi di Jalan Raya Menganti, Kabupaten Gresik, Jumat (13/6/2025). Seorang pengendara motor bernama Jamil Lana (27), warga asal Kabupaten Pamekasan, meninggal dunia setelah terlindas truk Hino Box saat melintas di jalur tersebut.

    Peristiwa bermula ketika Honda Vario W 6492 DA yang dikendarai Ahmad Antoni (25), warga Desa Banyuurip, Kecamatan Kedamean, melaju dari arah utara ke selatan dan berboncengan dengan Muhammad Ali Usman (48). Mereka berusaha mendahului truk Hino bernomor polisi B 9141 TEZ yang dikemudikan Sunari (54).

    Namun pada saat bersamaan, dari arah berlawanan datang Jamil Lana dengan mengendarai Honda Beat M 6345 CA. Karena jarak yang terlalu dekat, tabrakan antara kedua motor tidak bisa dihindari.

    Benturan keras mengakibatkan Jamil terpental ke arah jalur kanan, tepat ke lajur truk Hino yang sedang melaju. Korban langsung terlindas dan meninggal dunia di lokasi kejadian.

    “Korban meninggal dunia di lokasi kejadian akibat benturan keras dengan kendaraan truk,” ujar Kanit Laka Satlantas Polres Gresik, Ipda Andri Aswoko.

    Sementara itu, Ahmad Antoni dan Muhammad Ali Usman mengalami luka ringan dan langsung dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan.

    Petugas dari Polsek Menganti segera melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengamankan ketiga kendaraan yang terlibat sebagai barang bukti.

    Dalam keterangannya, Ipda Andri mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan tidak memaksakan mendahului kendaraan, terutama di jalur padat dan sempit.

    “Tetap berhati-hati dan patuhi peraturan lalu lintas. Jangan memaksakan mendahului jika kondisi tidak memungkinkan,” pungkasnya. [dny/but]

  • Program Nikah Sae Blitar Sempat Disepelekan, Kini Makin Diminati

    Program Nikah Sae Blitar Sempat Disepelekan, Kini Makin Diminati

    Blitar (beritajatim.com) – Program Nikah Sae sempat disepelekan oleh sejumlah pihak. Disebut program ini kurang ada manfaatnya dan bukan menjadi solusi atas permasalah masyarakat Kota Blitar.

    Kini setelah beberapa bulan peluncuran, justru peminat Nikah Sae membludak. Warga yang ingin ikut program nikah sae kini harus ikhlas antre menunggu giliran.

    Kabag Umum Setda Kota Blitar, Gigih Mardana menyebut bahwa hingga bulan Juni 2025 ini sudah ada 5 pasangan pengantin yang ingin ikut program Nikah Sae ini. Mereka harus ikhlas antre menunggu giliran untuk mendapatkan pelayanan program nikah sae yang digagas oleh Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin.

    “Yang sudah menggunakan 7 pasangan, yang dalam antrean akan menggunakan selanjutnya ada 5 pasangan,” ucap Gigih, Jumat (13/06/2025).

    Nikah sae adalah program yang digagas oleh Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin. Wali Kota Blitar tersebut memberikan fasilitas kendaraan dinasnya untuk pasangan calon pengantin.

    Bukan hanya itu para peserta nikah sae ini juga akan ditawari program plus-plus lainnya. Program tersebut adalah bulan madu sae. Dalam program ini para pengantin akan diberikan fasilitas kamar hotel gratis.

    Dengan berbagai fasilitas yang diberikan tersebut kini program nikah sae justru semakin diidolakan oleh masyarakat utamanya kaum muda. Mereka yang berekonomi menengah bisa lebih hemat, karena tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk bulan madu.

    “Semua peserta mobil nikah gratis kami tawari, tapi ada yang mengambil fasilitas bulan madu ada yang tidak,” bebernya.

    Program nikah sae dan bulan madu sae ini pun membawa efek ganda. Bukan hanya untuk pasangan pengantin, namun program tersebut juga mampu menggerakkan roda perekonomian di sektor hotel yang saat ini kondisinya sedang lesu.

    “Kita mengenalkan hotel kepada masyarakat, bayangkan ketika orang bahagia itu digratisi oleh hotel berikutnya ketika dia bahagia pasti ke hotel, ini akan meningkatkan okupansi hotel,” ucap Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin. (owi/but)

  • Empat Jemaah Haji Tulungagung Tertunda Pulang, Terkendala Sakit dan Administrasi

    Empat Jemaah Haji Tulungagung Tertunda Pulang, Terkendala Sakit dan Administrasi

    Tulungagung (beritajatim.com) – Sebanyak empat jemaah haji asal Kabupaten Tulungagung yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) 2 belum dapat kembali ke tanah air bersama rombongan lainnya. Keempat jemaah tersebut harus menunda kepulangan karena mengalami kendala kesehatan dan administrasi di Arab Saudi.

    Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Pemkab Tulungagung, Makrus Manan, mengatakan bahwa dari total 376 jemaah yang tergabung dalam kloter 2, sebagian besar telah kembali dan tiba dengan selamat di Tulungagung.

    Namun empat orang jemaah terpaksa belum bisa ikut pulang bersama rombongan. “Masih ada 4 jemaah haji yang tertunda kepulangannya, saat ini mereka masih berada di Arab Saudi,” ujar Makrus, Jumat (13/6/2025).

    Ia menjelaskan bahwa dari empat jemaah tersebut, satu orang sedang dalam kondisi sakit dan saat ini masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Istri dari jemaah yang sakit tersebut memilih untuk tetap tinggal dan tidak ikut pulang bersama rombongan kloter 2, demi menemani suaminya yang sedang dalam proses pemulihan.

    “Jadi ada 1 jemaah masih sakit, istrinya memutuskan menunggu hingga kondisinya sembuh, terus ada 2 jemaah yang terkendala administrasi,” tuturnya.

    Dua jemaah lainnya, menurut Makrus, mengalami kendala administrasi sehingga tidak memungkinkan untuk pulang bersama kloter 2. Keempat jemaah tersebut direncanakan akan kembali ke Indonesia bersama kloter lain setelah seluruh urusan mereka selesai.

    Secara keseluruhan, jemaah haji asal Tulungagung tergabung dalam kloter 1, 2, dan 3 debarkasi Surabaya. Saat ini sebagian besar dari mereka telah kembali ke tanah air dan langsung dijemput oleh keluarga masing-masing di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang menaungi.

    Makrus juga menyampaikan bahwa pada musim haji tahun ini, terdapat satu jemaah asal Tulungagung yang meninggal dunia. Namun ia tidak merinci lebih lanjut mengenai identitas dan penyebab wafatnya jemaah tersebut.

    Situasi ini menyoroti dinamika yang kerap terjadi dalam proses pemulangan jemaah haji, terutama saat menghadapi kendala non-teknis seperti kesehatan dan dokumen. Pihak pemerintah daerah bersama panitia haji terus melakukan koordinasi untuk memastikan kepulangan seluruh jemaah berjalan lancar. [nm/suf]

  • Proyek Rekonstruksi Jembatan Daleman-Pesarenan Sampang Masuki Tahap Sanggah

    Proyek Rekonstruksi Jembatan Daleman-Pesarenan Sampang Masuki Tahap Sanggah

    Sampang (beritajatim.com) – Proyek rekonstruksi jembatan penghubung Desa Daleman dan Pesarenan di Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, saat ini tengah memasuki masa sanggah.

    Proyek yang sangat dinantikan masyarakat ini diharapkan segera terealisasi karena kondisi jembatan lama sudah rusak parah.

    Berdasarkan informasi dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), masa sanggah berlangsung mulai 11 Juni hingga 16 Juni 2025. Setelah tahap ini selesai, proses penandatanganan kontrak dengan pemenang lelang akan dilaksanakan pada 18 Juni 2025.

    Menurut Siti Fahriyah, Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Muda Bagian Pengadaan Barang, Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Kabupaten Sampang, hanya peserta lelang yang memenuhi syarat yang berhak menyampaikan sanggahan.

    “Sanggahan hanya bisa dilakukan oleh peserta yang namanya tercantum dalam surat penawaran atau akta pendirian perusahaan,” jelasnya, Jumat (13/6/2025).

    Meski terdapat 15 pendaftar pada lelang tersebut, hanya CV Al-Qudz yang mengajukan penawaran. Dengan demikian, CV tersebut kemungkinan besar akan ditetapkan sebagai pemenang.

    “Soalnya tidak ada yang menawar lagi dari 15 pendaftar itu, hanya CV Al-Qudz,” tambah Siti.

    Di sisi lain, masyarakat sangat berharap pembangunan jembatan segera direalisasikan. Salamo, warga sekitar, menyampaikan harapannya agar jembatan dibangun secara permanen guna menghindari kerusakan berulang.

    “Selama ini jembatan hanya diperbaiki melalui dana swadaya warga. Kalau dibangun permanen, warga tak perlu lagi keluar biaya sendiri untuk perbaikan,” ujarnya.

    Kondisi jembatan saat ini dinilai sudah tidak layak dan membahayakan pengguna jalan, terutama saat musim hujan. Dengan adanya proyek ini, masyarakat berharap akses antar desa bisa kembali lancar dan aman. (ted)

  • Pedagang Oleh-oleh Haji Probolinggo Tolak Relokasi ke TWSL, Dinilai Tak Layak

    Pedagang Oleh-oleh Haji Probolinggo Tolak Relokasi ke TWSL, Dinilai Tak Layak

    Probolinggo (beritajatim.com) – Puluhan pedagang oleh-oleh haji dan umroh di depan Masjid Agung Raudhotul Jannah, Kota Probolinggo, menolak rencana relokasi yang ditawarkan Pemerintah Kota ke kawasan Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL). Penolakan tersebut disuarakan dalam aksi demonstrasi pada Jumat (13/6/2025).

    Rencana relokasi tersebut disampaikan oleh Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan (DKUP) Kota Probolinggo. Namun dari 10 pedagang yang berjualan di depan masjid, hanya lima yang disebut akan dipindahkan ke depan TWSL. Para pedagang menilai lokasi baru tidak strategis dan tidak cocok untuk usaha oleh-oleh ibadah haji.

    Salah satu pedagang, Rivo Alfadani, menilai TWSL bukan tempat yang tepat untuk menjual produk khas haji. “Orang belanja oleh-oleh haji ya pasti ke depan masjid, bukan ke tempat wisata,” ujarnya.

    Ketua Paguyuban Oleh-Oleh Haji dan Umroh, Bambang Suwoto, juga menyayangkan langkah pemerintah yang dinilai tidak memberikan solusi konkret. Ia menyebutkan bahwa lokasi mereka saat ini sudah menjadi titik strategis dan telah ditempati selama puluhan tahun.

    “Tempat kami strategis, sudah puluhan tahun di sini. Kenapa harus kami yang digusur? Kenapa bukan pujasera yang justru sepi dan kotor?” katanya.

    Bambang juga menyampaikan bahwa pihaknya telah mencoba mengajukan permintaan audiensi kepada Wali Kota Probolinggo, namun hingga kini belum mendapat tanggapan. “Kami bukan cari masalah. Kami hanya ingin tetap bisa berjualan. Ini soal kebutuhan hidup,” tambahnya.

    Sebagai langkah lanjutan, paguyuban pedagang oleh-oleh haji akan menyampaikan aspirasi mereka ke DPRD Kota Probolinggo, dengan harapan wakil rakyat dapat menjadi penyalur aspirasi kepada pemerintah kota.

    Hingga berita ini diturunkan, Kepala DKUP Fitriawati Jufri dan Kabid Bina Marga PUPR-PKP Gigih Ardityawan belum memberikan tanggapan atas penolakan relokasi tersebut. [ada/beq]

  • Sidak DPRD Kota Probolinggo Ungkap Dugaan Siswa Titipan SPMB 2025

    Sidak DPRD Kota Probolinggo Ungkap Dugaan Siswa Titipan SPMB 2025

    Probolinggo (beritajatim.com) – Sidak yang dilakukan oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Probolinggo dan Komisi I ke tiga sekolah justru memunculkan berbagai persoalan. Alih-alih menunjukkan kesiapan, sekolah-sekolah tersebut mengungkapkan keluhan teknis dan dugaan praktik “titipan” murid di luar jalur resmi.

    Tiga sekolah yang dikunjungi yakni SDN 1 Tisnonegaran, SMPN 9, dan SMPN 5 masih menyimpan banyak catatan merah. Mulai dari ketidaksiapan teknis hingga ketimpangan pemahaman masyarakat soal prosedur token pendaftaran.

    Dalam dialog langsung, DPRD menemukan fakta bahwa praktik surat rekomendasi atau jalur belakang masih marak. Hal ini jelas mencederai prinsip transparansi dan keadilan dalam sistem penerimaan siswa baru.

    Di SMPN 9, Kepala Sekolah Qomarudin mengaku kewalahan dengan banyaknya peminat yang tak tertampung kuota. “Kami sering menolak pendaftar karena kuota sudah penuh. Tapi masih saja banyak yang coba-coba menitip lewat jalur tidak resmi,” keluhnya.

    SMPN 5 justru mengungkap masalah yang lebih krusial: tekanan dari pihak luar melalui surat rekomendasi. Kepala Sekolah Subaidah menyebut praktik itu terus terjadi menjelang penutupan pendaftaran, membuat pihak sekolah serba salah.

    “Kadang orang tua datang bawa surat dari pihak tertentu. Kami tegas menolak, tapi tekanan moral itu nyata,” katanya. Ia juga mengkritik kurangnya sosialisasi dari Pemkot mengenai pengambilan token pendaftaran.

    “Banyak yang salah paham, dikira token hanya bisa diambil di sekolah tujuan. Ini bikin kami kewalahan melayani,” tambah Subaidah dengan nada kesal.

    Ketua Komisi I DPRD, Isah Junaidah, menilai pemerintah belum serius menangani fasilitas dan akses pendidikan inklusif. “Jumlah siswa terus bertambah tapi fasilitas minim. Anak disabilitas pun belum jadi prioritas,” tegasnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD, Santi Wilujeng, hanya memberikan komentar diplomatis dan kurang menggali akar masalah. “Alhamdulillah sekolah-sekolah terlihat siap. Tapi tentu kami berharap semua berjalan adil dan tanpa celah manipulasi,” ucapnya.

    Sayangnya, laporan lapangan menunjukkan masih banyak ruang abu-abu yang bisa dimanfaatkan oknum untuk menyelundupkan siswa lewat jalur tidak sah. Minimnya pengawasan dan lemahnya sanksi jadi celah besar dalam sistem penerimaan murid baru tahun ini. (ada/ted)