Category: Beritajatim.com Regional

  • Warga Pasuruan Ngeluh Motor Brebet Usai Isi Pertalite, Montir Sarankan Pakai Pertamax Untuk Sementara

    Warga Pasuruan Ngeluh Motor Brebet Usai Isi Pertalite, Montir Sarankan Pakai Pertamax Untuk Sementara

    Pasuruan (beritajatim.com) – Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah bengkel di Kota dan Kabupaten Pasuruan mulai kebanjiran keluhan dari pelanggan. Mereka mengaku sepeda motornya mendadak brebet setelah mengisi bahan bakar jenis Pertalite di beberapa SPBU.

    Fenomena ini ramai diperbincangkan di kalangan pengguna motor, terutama di wilayah Kecamatan Bugul Kidul dan sekitarnya. Para montir dibuat sibuk karena meningkatnya jumlah kendaraan yang datang dengan keluhan serupa.

    Seorang montir bernama Otong, warga Kecamatan Bugul Kidul, mengatakan banyak motor yang mengalami gangguan tarikan setelah diisi Pertalite. “Setelah dicek, banyak kotoran dan kerak di ruang bakar. Padahal biasanya tidak separah ini,” ujarnya, Jumat (31/10/2025).

    Otong menduga, kerak tebal tersebut muncul akibat kualitas bahan bakar yang tidak stabil. Kondisi itu membuat sistem pembakaran tidak sempurna dan menyebabkan motor kehilangan tenaga. Ia menjelaskan, motor injeksi paling banyak terdampak karena sistem bahan bakarnya lebih sensitif terhadap perubahan kualitas BBM.

    “Biasanya motor karburator masih bisa menyesuaikan, tapi injeksi langsung brebet,” tambahnya.

    Hal serupa disampaikan Bagio, pemilik bengkel di kawasan Kota Pasuruan. Dalam dua hari terakhir, ia menerima sedikitnya lima motor dengan keluhan sama, dan semuanya menggunakan Pertalite.

    “Waktu saya bongkar, saluran injeksi ada kerak tebal seperti sisa pembakaran tidak sempurna. Kalau tidak segera dibersihkan, bisa merusak sistem bahan bakar,” ungkapnya.

    Bagio menyarankan pemilik motor untuk sementara beralih ke bahan bakar beroktan lebih tinggi. “Kalau bisa ganti ke Pertamax dulu sampai situasinya jelas,” ujarnya.

    Menurutnya, langkah ini bisa mencegah kerusakan lebih lanjut pada sistem pembakaran mesin.

    Fenomena motor brebet akibat dugaan kualitas Pertalite ini ternyata juga muncul di sejumlah daerah lain di Jawa Timur seperti Lamongan, Tuban, dan Bojonegoro.

    Menanggapi banyaknya keluhan tersebut, Pertamina menyiapkan posko pengaduan di 15 SPBU di Jawa Timur untuk memfasilitasi laporan masyarakat dan memastikan kualitas bahan bakar tetap sesuai standar. [ada/beq]

  • Polri Komitmen Benahi Tata Kelola Timah dan Berantas Penyelundupan di Bangka Belitung

    Polri Komitmen Benahi Tata Kelola Timah dan Berantas Penyelundupan di Bangka Belitung

    Jakarta (beritajatim.com)— Kepolisian Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum dan memperbaiki tata kelola industri timah nasional, menyusul masih maraknya aktivitas penyelundupan dari wilayah Bangka Belitung. Praktik ilegal ini dinilai tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merusak sistem pengelolaan industri tambang di daerah penghasil timah utama tersebut.

    Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Brigjen Moh. Irhamni, mengungkapkan bahwa penyelundupan timah menjadi salah satu akar persoalan yang menghambat pembenahan sektor pertambangan nasional. Karena itu, Polri berkomitmen memperkuat langkah pencegahan sekaligus penindakan terhadap segala bentuk praktik pertambangan dan perdagangan timah ilegal.

    “Dalam satu tahun terakhir, kami mencatat sedikitnya lima hingga enam kali pengungkapan kasus penyelundupan timah yang dilakukan melalui jalur laut dengan tujuan Malaysia dan Singapura,” ujar Irhamni dalam acara Coffee Morning bertema Kupas Tuntas Cara Prabowo Benahi Tata Kelola Demi Tambang Berkelanjutan di Jakarta.

    Ia menegaskan, penegakan hukum akan berjalan seiring dengan upaya pemerintah memperbaiki sistem tata kelola agar industri timah memberikan manfaat maksimal bagi negara dan masyarakat. “Arahan Presiden Prabowo Subianto tentang penataan industri timah menjadi perhatian serius bagi kami. Polri memastikan pengelolaan tambang harus berdampak positif bagi kesejahteraan rakyat,” tambahnya.

    Menurut Irhamni, tantangan di lapangan tidak hanya terkait aspek hukum, tetapi juga ekonomi. Perbedaan harga antara pasar dalam negeri dan luar negeri kerap mendorong sebagian penambang menjual hasil tambang ke luar negeri karena tergiur harga yang lebih tinggi.

    Untuk menutup celah tersebut, Polri mendorong perbaikan sistem harga dan tata niaga timah. Salah satu langkah yang dinilai strategis adalah penetapan Harga Patokan Mineral (HPM) yang lebih kompetitif serta pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) agar aktivitas tambang masyarakat bisa berlangsung secara legal dan terpantau.

    Irhamni juga menegaskan bahwa hasil tambang dari wilayah berizin, termasuk di bawah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Timah Tbk (TINS), wajib diserahkan kepada perusahaan tersebut.
    “Penambang di wilayah PT Timah harus tertib. Hasil tambang disetorkan ke PT Timah, dan perusahaan juga wajib membeli dengan harga yang adil agar masyarakat tetap sejahtera,” tegasnya.

    Ia menambahkan, perbaikan tata kelola industri timah harus menjadi gerakan bersama antara regulator, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha. Sinergi ini penting untuk memastikan rantai pasok berjalan sesuai aturan dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

    Langkah tersebut diharapkan dapat mewujudkan industri timah nasional yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi, sekaligus mendukung agenda pemerintah dalam memperkuat kemandirian energi dan kedaulatan sumber daya alam. [rea/aje]

  • Raih Penghargaan PB ISSI, Menpora Apresiasi Konsistensi Banyuwangi Gelar Event Balap Sepeda Internasional

    Raih Penghargaan PB ISSI, Menpora Apresiasi Konsistensi Banyuwangi Gelar Event Balap Sepeda Internasional

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Konsistensi Banyuwangi dalam mengembangkan balap sepeda mendapat apresiasi Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB ISSI). Apresiasi tersebut dilakukan dengan memberikan penghargaan khusus karena konsisten menyelenggarakan ajang balap sepeda internasional berkelas dunia.

    Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Umum PB ISSI yang juga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, saat Musyawarah Nasional (Munas) Indonesia Cycling Federation (ICF) yang dihadiri Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir, di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

    Menpora turut mengapresiasi Banyuwangi atas konsistensi memajukan olahraga berbasis pariwisata (sport tourism). Menurutnya Banyuwangi merupakan contoh bagaimana pemerintah daerah berperan aktif mendukung pembangunan olahraga melalui sport tourism.

    “Kalau semua kepala daerah seperti Bupati Banyuwangi, luar biasa. Banyuwangi bisa menjadi contoh bagaimana olahraga dan pariwisata dikembangkan sejalan, memberi dampak ekonomi sekaligus prestasi. Pemerintah pusat akan terus mendorong kolaborasi seperti ini,” ujar Erick Thohir.

    Erick menjelaskan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci menciptakan ekosistem olahraga yang kuat dan berkelanjutan. “Kami sudah berkoordinasi dengan Mendagri dan Menteri UMKM untuk memperkuat dukungan terhadap pemerintah daerah yang aktif seperti Banyuwangi. Karena olahraga bukan hanya soal prestasi, tapi juga membuka lapangan kerja, membangun kebanggaan, dan memperkuat karakter bangsa,” kata Erick.

    Ketua Umum PB ISSI, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menilai Banyuwangi layak mendapatkan penghargaan, karena keberlanjutan penyelenggaraan event sepeda internasional yang jarang dimiliki daerah lain.

    “Terima kasih kepada Banyuwangi yang selalu konsisten menggelar event internasional sepeda, seperti Tour de Banyuwangi Ijen (TdBI) yang telah menjadi agenda resmi UCI. Ini bentuk komitmen luar biasa dari pemerintah daerah untuk mendukung olahraga sepeda Indonesia,” kata Jenderal Listyo.

    Kapolri juga mengapresiasi Sirkuit BMX Supercross di Muncar, Banyuwangi, yang merupakan salah satu trek BMX terpanjang di dunia dengan standar internasional satu-satunya di Asean. “Dengan dukungan fasilitas seperti ini, PB ISSI optimistis atlet-atlet kita bisa terus mengukir prestasi di tingkat dunia,” ujarnya.

    Bupati Ipuk bersyukur atas apresiasi dan penghargaan tersebut. Ipuk mengatakan bagi Banyuwangi sport tourism bagian dari upaya mengembangkan sektor pariwisata dan pengungkit ekonomi masyarakat.

    Selama ini Banyuwangi rutin menggelar dan menjadi tuan rumah kejuaraan balap sepeda baik nasional maupun internasional.

    Di antaranya Tour de Banyuwangi Ijen (TdBI), Banyuwangi Ijen Geopark Downhill, Banyuwangi BMX International, yang ketiganya masuk dalam agenda balap sepeda Federasi Balap Sepeda Internasional (UCI). Banyuwangi juga menjadi tuan rumah Tour of Kemala, Banyuwangi Bluefire Ijen KOM, Kejurnas balap sepeda, dan berbagai kejuaraan lainnya.

    “Apresiasi itu merupakan hasil kerja keras semua pihak yang mendukung pengembangan sport tourism di Banyuwangi. Ini menjadi penyemangat bagi kamu untuk terus berjuang memajukan sport tourism,” kata Ipuk. [alr/aje]

  • Kecelakaan Beruntun di Jombang, Tronton Tabrak Truk Bata Ringan, Tambal Ban dan Warung

    Kecelakaan Beruntun di Jombang, Tronton Tabrak Truk Bata Ringan, Tambal Ban dan Warung

    Jombang (beritajatim.com) – Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya depan SPBU Desa Miagan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Jumat, 31 Oktober 2025, sekitar pukul 05.15 WIB.

    Peristiwa ini melibatkan dua truk, yaitu tronton dan Mitsubishi, yang menabrak lapak tambal ban serta sebuah warung makan yang berada di pinggir jalan.

    Informasi dari lokasi kejadian menyebutkan, kecelakaan bermula saat truk tronton dengan nomor polisi AG-9304-UP yang dikemudikan oleh M. Nuril Hidayat (31), warga Desa Bureno, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, hendak mendahului kendaraan di depannya.

    Namun, saat berpindah jalur ke kanan, truk tronton tersebut tidak dapat menjaga jarak aman dan menabrak truk Mitsubishi dengan nomor polisi N-9578-UE yang dikemudikan oleh Andi Christian Mulia (30), warga Desa Morosunggingan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang.

    Akibatnya, truk tronton oleng ke kanan dan menabrak lapak tambal ban milik Muna’in (50) serta warung makan milik Anik Ningtyas (40). Meskipun kerusakan cukup parah pada warung makan tersebut, beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini.

    Saat kejadian, Anik yang sedang mencuci piring dan ibunya yang sedang memasak, berhasil menghindari bahaya karena tidak ada pelanggan yang sedang nongkrong di warung tersebut.

    “Saat itu saya sedang mencuci piring, sedangkan ibu saya sedang memasak. Tiba-tiba ada suara bruakkk cukup keras. Setelah saya lihat warung bagian depan ditabrak truk tronton,” kata Anik Ningtyas, pemilik warung tersebut.

    Selain menabrak warung makan dan lapak tambal ban, truk tronton juga menyebabkan truk bermuatan bata ringan yang melaju di jalur yang sama terbalik. Muatan bata ringan tersebut berserakan di jalan arteri, menghalangi arus lalu lintas di lokasi kejadian.

    Kepala Unit Gakkum Satlantas Polres Jombang, Ipda Siswanto, mengonfirmasi kecelakaan tersebut dan mengatakan bahwa pihaknya telah menerjunkan anggota untuk melakukan olah TKP. “Kami telah ke lokasi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut,” ujarnya. [suf]

  • TPPI Siap Tindaklanjuti Tiga Tuntutan Warga Ring 1 Pasca Kebakaran Kilang di Jenu Tuban

    TPPI Siap Tindaklanjuti Tiga Tuntutan Warga Ring 1 Pasca Kebakaran Kilang di Jenu Tuban

    Tuban (beritajatim.com) – Pihak PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) memastikan akan menindaklanjuti tiga poin aspirasi warga Desa Remen dan Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, usai mediasi bersama DPRD Tuban pada Kamis (30/10/2025). Langkah ini menjadi bentuk komitmen perusahaan dalam menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat pasca insiden kebakaran di salah satu unit kilang TPPI pada 16 Oktober 2025 lalu.

    CSR & Communication Relation Manager PT TPPI, Tinoto Hadi Sucipto, menyampaikan bahwa seluruh masukan dari warga telah dibahas secara terbuka dalam forum hearing yang difasilitasi DPRD Tuban. Pihaknya menegaskan keseriusan perusahaan untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan bersama masyarakat.
    “Alhamdulillah, hearing kami dengan warga sekitar yang difasilitasi DPRD Tuban berjalan baik. Ada tiga tuntutan yang disampaikan dan, Insyaallah, akan kami tindaklanjuti,” ujar Tinoto, Jumat (31/10/2025).

    Adapun tiga poin utama yang disampaikan warga yakni pemasangan alarm emergency, rekrutmen tenaga kerja lokal, dan kompensasi bagi warga terdampak. Menurut Tinoto, pihak perusahaan telah menugaskan manajer HSSE untuk segera mengupayakan sistem alarm darurat sebagai bentuk peningkatan mitigasi risiko keselamatan.

    Sementara itu, untuk proses rekrutmen tenaga kerja, TPPI akan berkoordinasi dengan DPRD Tuban agar mekanismenya dapat difasilitasi dengan baik. Sedangkan terkait kompensasi dampak kebakaran, disepakati akan dibentuk tim investigasi gabungan yang terdiri dari unsur internal perusahaan dan pihak eksternal.
    “Jadi nantinya akan ada tim yang mengidentifikasi berbagai dampak yang bisa menjadi dasar dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Tinoto.

    Menanggapi isu rekrutmen lokal, Tinoto menegaskan bahwa saat ini perusahaan belum membuka proses penerimaan tenaga kerja baru. TPPI mengikuti sistem rekrutmen terpusat melalui BUMN Pertamina Group, di mana proses seleksi dilakukan secara nasional dan daring.

    “Di sisi lain, kami sudah ikut Pertamina. Jadi surat dan tesnya dari BUMN, dilakukan serentak se-Indonesia secara online,” terangnya.

    Meski begitu, TPPI disebut telah menyerap cukup banyak tenaga kerja dari kalangan lokal, khususnya warga ring 1 sekitar perusahaan. “Kalau dihitung, warga sekitar cukup banyak yang menjadi pekerja organik, sekitar 46 orang, belum termasuk tenaga outsourcing seperti security yang hampir 100 persen warga lokal,” beber Tinoto.

    Ia berharap hubungan baik antara perusahaan dan warga sekitar dapat terus terjaga. “Kami berharap bisa hidup bersaudara, berdampingan, dan berkelanjutan. Suasana harmonis ini harus dijaga dengan komunikasi aktif serta masukan positif yang bisa ditindaklanjuti oleh manajemen,” tutup Tinoto. [dya/beq]

  • Respon Keluhan Motor Brebet di Jatim, Ini Langkah Wagub Emil Dardak

    Respon Keluhan Motor Brebet di Jatim, Ini Langkah Wagub Emil Dardak

    ​Surabaya (beritajatim.com) – Wagub Jatim, Emil Elestianto Dardak buka suara terkait fenomena motor brebet usai mengisi Pertalite di sejumlah SPBU di Jatim.

    Ia menegaskan bahwa Pemprov Jatim telah berkoordinasi langsung dengan Pertamina untuk mengklarifikasi persoalan yang mengemuka di masyarakat tersebut.

    ​Emil mengaku telah menghubungi pihak Pertamina pada Selasa (28/10/2025) malam. Pertamina membenarkan adanya keluhan di beberapa kabupaten/kota mengenai bau menyengat dan motor yang mengalami brebet.

    ​”Pihak Pertamina menyampaikan bahwa memang ada keluhan di beberapa kota/kabupaten yaitu bau menyengat dan kemudian motornya berbet,” jelas Emil di Gedung DPRD Jatim, Kamis (30/10/2025).

    ​Dari pengecekan yang dilakukan Pertamina di sejumlah SPBU dan fuel terminal, hasilnya diklaim masih dalam standar. Meskipun demikian, Emil Dardak menyatakan masih menunggu penjelasan yang lebih spesifik mengenai penyebab pasti fenomena tersebut.

    ​”Hasilnya menurut Pertamina sebenarnya masih dalam standar. Nah, ini saya memang juga sama seperti panjenengan semua. Menunggu penjelasan yang lebih spesifik,” ucapnya.

    ​Emil mengapresiasi langkah cepat Pertamina yang telah membuka 17 posko pengaduan di Jatim sejak Rabu (29/10/2025). Khusus di Surabaya, empat posko didirikan, termasuk di SPBU Jalan Arief Rahman Hakim dan Jalan Kayoon.

    ​Ia menegaskan pentingnya fungsi posko tersebut. “Harapan kita posko itu bukan hanya menerima aduan. Untuk ditindaklanjuti tentunya, bukan untuk hanya dicatat,” imbuhnya.

    ​Mengenai kompensasi bagi warga terdampak, Emil belum bisa memastikan. Ia mengatakan Pemprov akan mengawal kasus ini selangkah demi selangkah. “Pertama pahami masalahnya dulu ya. Dan tentunya Pertamina punya langkah-langkah untuk menjaga kemaslahatan dari masyarakat,” pungkas Emil. [tok/aje]

  • Terdampak Cuaca Ekstrem: Produksi Tembakau di Bondowoso Anjlok, Harga Merosot

    Terdampak Cuaca Ekstrem: Produksi Tembakau di Bondowoso Anjlok, Harga Merosot

    Bondowoso, (beritajatim.com) – Akibat terdampak cuaca ekstrem, lahan pertanian tembakau di Kabupaten Bondowoso terdampak. Tidak hanya produksi anjlok, harga jual pun merosot.

    Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Bondowoso, Yasid menyebut kondisi tersebut menghimpit petani.

    “Produksi per hektar turun drastis. Jenis rajangan biasanya 1,2-1,5 ton per hektar kini hanya bisa menghasilkan maksimal 9 kuintal saja,” ucap Yasid pada BeritaJatim.com, Jumat (31/10/2025).

    Hal serupa juga dialami jenis kasturi. Jika tahun lalu produksi bisa berkisar 1,6-2 ton per hektar, kini maksimal hanya 1,3 ton saja.

    “Penurunan kualitas tembakau akibat cuaca ekstrem juga berpengaruh pada harga jual di tingkat petani,” tuturnya.

    Tahun lalu, tembakau kasturi dijual antara Rp 60 ribu hingga Rp 80 ribu per kilogram. Tahun ini harganya kisaran Rp 40 ribu hingga Rp 55 ribu per kilogram.

    “Untuk rajangan yang tahun lalu Rp 40 ribu hingga Rp 75 ribu per kilogram, sekarang hanya Rp 20 ribu sampai Rp 50 ribu,” sebut Sekretaris APTI Jawa Timur tersebut.

    Situasi itu diperparah dengan banyaknya gudang yang selesai menyerap tembakau petani. Padahal, masih banyak persediaan tembakau petani yang belum terjual.

    “Baik gudang kemitraan maupun reguler, semua sudah tutup. Hanya ada beberapa pedagang kecil yang membeli. Itupun hanya memilih kualitas top grade. Sementara middle dan low, gak dibeli,” keluh warga Desa Pekalangan, Kecamatan Tenggarang itu. [awi/aje]

  • Muslimat NU Tuban Gandeng LBH KP Ronggolawe Beri Bantuan Hukum bagi Kelompok Marginal

    Muslimat NU Tuban Gandeng LBH KP Ronggolawe Beri Bantuan Hukum bagi Kelompok Marginal

    Tuban (beritajatim.com) – Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Cabang Tuban, Hj. Siti Sarofah, menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Direktur LBH KP Ronggolawe, sebagai langkah konkret untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada kelompok marginal di Kabupaten Tuban.

    Sarofah menjelaskan, kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari pelatihan paralegal serentak se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Muslimat NU pada 19–21 Juni 2025 lalu. Dalam kegiatan tersebut, Muslimat NU Tuban mengirimkan 34 peserta dari berbagai Pimpinan Anak Cabang (PAC).

    “Setelah pelatihan paralegal selama tiga hari, mereka melakukan tugas aktualisasi di lapangan seperti pendampingan masyarakat dalam bentuk drafting dokumen dan mediasi kasus hukum, contohnya kasus KDRT,” ujar Sarofah, Jumat (31/10/2025).

    Ia menambahkan, kasus-kasus yang harus diselesaikan melalui jalur hukum akan dirujuk langsung ke LBH KP Ronggolawe, lembaga yang telah mendapat mandat resmi dari Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Timur.

    “Sebab, Direktur LBH KP Ronggolawe, Nunuk Fauziyah, selain menjadi pemateri saat pelatihan, juga berperan sebagai mentor pendampingan paralegal di Jawa Timur,” terang Sarofah.

    Menurut Sarofah, selama proses aktualisasi, LBH KP Ronggolawe turut memfasilitasi Focus Group Discussion (FGD) untuk meningkatkan kapasitas intelektual para paralegal. FGD tersebut difokuskan pada pendampingan hukum non-litigasi serta pemahaman tentang alur layanan bantuan hukum, terutama bagi perempuan, anak, dan korban kekerasan.

    “Penandatanganan kerja sama ini bertujuan melanjutkan program Muslimat NU, khususnya bidang advokasi dan HAM yang dikomandoi oleh Wakil Ketua sekaligus Koordinator Bidang Advokasi, Khazanah Hidayati SP., MP,” imbuhnya.

    Ia berharap para paralegal yang telah mengikuti pelatihan dan lolos kualifikasi dapat bekerja sama secara optimal dengan LBH KP Ronggolawe. Dengan demikian, ketika terjadi persoalan hukum di masyarakat, pengurus Muslimat NU Tuban dapat memberikan pendampingan langsung, terutama dalam kasus KDRT dan perlindungan anak.

    Sementara itu, Siti Anikoh, paralegal dari PAC Kecamatan Jenu, menyatakan komitmennya menjalankan amanah organisasi dalam memberikan bantuan hukum bagi kelompok rentan. “Itu sebabnya saya dengan serius mengikuti proses belajar dengan LBH KP Ronggolawe yang selama ini sudah kafah dalam kerja-kerja advokasi dan pendampingan hukum bagi kelompok marginal. Saya bangga bisa menjalankan tugas mulia ini,” tutur Anikoh. [dya/beq]

  • Pemkot Mojokerto Perkuat Peran Posyandu, 6 SPM sebagai Ujung Tombak Pelayanan Dasar

    Pemkot Mojokerto Perkuat Peran Posyandu, 6 SPM sebagai Ujung Tombak Pelayanan Dasar

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto terus berkomitmen memperkuat peran Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan dasar masyarakat. Hal ini ditegaskan Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari saat membuka Pertemuan Koordinasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) di salah hotel di Kecamatan Magersari.

    Dalam arahannya, Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita tersebut menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam memperluas pemahaman lintas sektor mengenai transformasi Posyandu. Dari yang semula hanya berfokus pada dua bidang layanan, kesehatan dan pendidikan, kini Posyandu bertransformasi menjadi Posyandu 6 SPM yang lebih komprehensif.

    “Pertemuan ini diharapkan bisa memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada kita semua, agar ke depan tugas dan tanggung jawab yang bertambah dapat dijalankan dengan baik. Transformasi ini adalah bentuk nyata komitmen kita untuk mempercepat tercapainya layanan dasar bagi masyarakat,” ungkapnya, Rabu (30/10/2025).

    Ia menjelaskan bahwa perluasan fungsi Posyandu menjadi Posyandu 6 SPM merupakan amanat dari Permendagri Nomor 13, yang menegaskan integrasi layanan dasar primer di enam bidang SPM, yakni Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dan Sosial.

    “Posyandu bukan berarti mengurusi seluruh bidang itu secara langsung, tetapi menjadi simpul integrasi yang menghubungkan masyarakat dengan berbagai layanan dasar pemerintah. Kader Posyandu menjadi jembatan informasi yang sangat strategis. Capaian SPM yang belum maksimal harus kita dorong bersama. Dengan sinergi yang kuat antar OPD, saya yakin seluruh target pelayanan bisa tercapai 100 persen,” jelasnya.

    Ning Ita juga menekankan pentingnya mempercepat capaian indikator SPM di seluruh bidang. Ia berharap kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis ini dapat memperlancar pelaksanaan program serta memastikan target pelayanan minimal di Kota Mojokerto dapat tercapai secara optimal. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari.

    Yakni tanggal 29–30 Oktober 2025 dan diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu enam bidang SPM, tim pembina Posyandu, puskesmas, camat, PKK, serta mitra Pemkot Mojokerto. Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.

    Para narasumber memberikan pemahaman teknis mengenai integrasi layanan di bidang infrastruktur dan perumahan dalam kerangka Posyandu 6 SPM. Melalui kegiatan ini, Pemkot Mojokerto berharap sinergi lintas sektor semakin solid, dan Posyandu 6 SPM dapat benar-benar menjadi pilar utama dalam mewujudkan layanan dasar yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kota Mojokerto. [tin/ian]

  • Bandit Curanmor Terbakar di Jojoran Surabaya

    Bandit Curanmor Terbakar di Jojoran Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Seorang bandit pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Jojoran, Surabaya terbakar saat diamankan, Kamis (30/10/2025). Belum jelas penyebab terbakarnya bandit curanmor yang belum diketahui identitasnya itu.

    Informasi yang dihimpun Beritajatim, penyebab terbakarnya pelaku curanmor itu adalah karena pemantik korek yang dinyalakan oleh anggota Polsek Gubeng untuk memutus tali yang mengikat di bagian pergelangan tangan pelaku. Api membesar karena sebelumnya pelaku curanmor disiram bensin oleh warga.

    Kapolsek Gubeng Kompol Eko Darma mengatakan, saat menerima laporan adanya bandit curanmor yang diamankan pihaknya langsung menuju lokasi. Saat di lokasi, bandit curanmor itu sudah dalam kondisi diikat dan dipukuli oleh warga.

    “Setelah dilakukan penangkapan oleh warga, warga hubungi 110, kita menuju ke sana. Setelah sampai di sana, kebetulan tadi ada pelaku dan kondisi sudah diamankan oleh warga,” kata Eko.

    Saat ditanya terkait kronologi terbakarnya pelaku curanmor tersebut, Eko mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan akan menerima semua informasi yang masuk.

    “Kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mendapatkan data yang valid, bukan hanya sekadar katanya-katanya. Apakah terbakarnya pelaku ini disengaja atau tidak, masih dalam proses pendalaman,” tegasnya.

    Saat ini pelaku masih dalam perawatan di Rumah Sakit (RS) Bhayangkara dan belum bisa dimintai keterangan. Pihak kepolisian masih menunggu agar kondisi pelaku stabil. Dari informasi yang dihimpun, pelaku mengalami luka bakar hingga 60 persen.

    “Sekarang ditangani oleh rumah sakit dalam kondisi intensif ya, sampai kondisi baik dan kita nunggu perkembangan dari rumah sakit,” pungkasnya. (ang/ian)