Category: Beritajatim.com Regional

Mbak Wali Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Semeru 2025, Pastikan Pengamanan Nataru di Kota Kediri Kondusif

Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati memimpin langsung Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat “Lilin Semeru 2025” di Halaman Balai Kota Kediri, Jumat (19/12/2025). Apel tersebut digelar untuk memastikan kesiapan pengamanan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 agar berjalan aman, tertib, dan kondusif.

“Lembaran tahun 2025 akan segera kita tinggalkan. Pada penghujung tahun, kita akan dihadapkan pada dua agenda besar, yaitu perayaan natal 2025 dan tahun baru 2026. Di mana kedua moment ini akan dirayakan oleh umat kristiani dan masyarakat lainnya,” ujar Vinanda Prameswati saat menyampaikan amanat apel.

Wali kota yang akrab disapa Mbak Wali itu menjelaskan, momentum Natal dan Tahun Baru akan diikuti dengan peningkatan aktivitas dan mobilitas masyarakat, baik sebelum, saat, maupun setelah perayaan. Peningkatan aktivitas tersebut diperkirakan terjadi di berbagai pusat keramaian seperti tempat ibadah, tempat hiburan, pusat perbelanjaan, objek wisata, stasiun kereta api, terminal bus, hingga jalan-jalan protokol yang menjadi titik kumpul masyarakat saat pergantian tahun.

Namun di balik suasana suka cita tersebut, Mbak Wali mengingatkan adanya potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang perlu diantisipasi bersama. Selain itu, kondisi cuaca yang tidak menentu dengan potensi hujan intensitas sedang hingga tinggi juga dapat berdampak pada genangan, gangguan lalu lintas, serta keselamatan pengguna jalan.

“Hari ini kita menggelar pelaksanaan Apel Operasi Lilin Semeru 2025 dalam upaya mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif selama perayaan Natal 2025 dan tahun baru 2026. Operasi ini akan tanggal 20 Desember 2025 hingga tanggal 2 Januari 2026. Operasi ini bersifat kemanusiaan dengan mengedepankan tindakan pre-emtif dan preventif yang didukung kegiatan intelejen, berupa deteksi dini maupun deteksi aksi, serta penegakan hukum secara tegas dan profesional,” jelasnya.

Dalam pelaksanaannya, Pemkot Kediri bersama Polri dan TNI menyiapkan personel dari Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Pemadam Kebakaran, serta unsur elemen masyarakat lainnya. Sebanyak tujuh pos pengamanan dan pos pelayanan disiagakan di titik-titik strategis, di antaranya Pospam Gereja Setia Bhudi, Jalan Ahmad Yani, Jalan Veteran, Puhsarang, Gringging, Pospam Terpadu Jalan Dhoho, serta Pos Pelayanan Alun-alun Kota Kediri.

“Saya berharap melalui operasi ini kita dapat menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh masyarakat Kota Kediri dalam merayakan Natal dan tahun baru,” ungkap wali kota termuda di Indonesia itu.

Untuk mewujudkan pengamanan yang optimal, Mbak Wali menekankan sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian seluruh personel. Di antaranya penguatan koordinasi dan sinergitas antarinstansi, kewaspadaan terhadap segala bentuk ancaman, mitigasi rutin di lokasi keramaian dan objek vital, pemberian pelayanan terbaik kepada masyarakat, menjaga profesionalisme dan nilai kemanusiaan, serta antisipasi terhadap dampak cuaca ekstrem.

“Mari kita laksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Saya yakin, dengan kerja sama yang baik, kita dapat menciptakan Kota Kediri yang aman, damai, dan sejahtera. Mari kita rayakan Natal 2025 dengan penuh suka cita dan mari sambut pergantian tahun ini dengan penuh optimisme dan harapan,” pungkasnya.

Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Saputra Ibrahim menambahkan, hingga saat ini potensi kerawanan di wilayah Kota Kediri masih dalam kondisi landai dan terus dipantau secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga daerah. Penempatan pos pengamanan dan pos pelayanan dilakukan dengan mempertimbangkan kedekatan dengan aktivitas masyarakat dan jalur liburan.

“Silahkan masyarakat melakukan ibadah Natal dengan tenang dan nyaman. Mari kita jaga Kota Kediri tetap aman dan nyaman saat Natal dan tahun baru,” imbuhnya.

Apel gelar pasukan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin, Karumkit Bhayangkara Kombes Pol Agung Hadi Wijanarko, perwakilan Forkopimda, kepala OPD terkait, para stakeholder, serta tamu undangan lainnya. [nm/ted]

19/12/2025 18:02
Siaga Hidrometeorologi, BPBD Pamekasan Catat 19 Bencana Alam Terjadi Selama Awal Desember 2025

Pamekasan (beritajatim.com) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pamekasan mencatat terjadinya 19 peristiwa bencana alam hanya dalam kurun waktu 18 hari, terhitung sejak 1 hingga 18 Desember 2025. Lonjakan intensitas kejadian ini terpantau sejak didirikannya Pos Terpadu Darurat Bencana Hidrometeorologi awal bulan ini.

Data tersebut dirilis resmi oleh Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) BPBD Pamekasan. Cuaca ekstrem menjadi jenis bencana yang paling mendominasi wilayah Pamekasan dalam periode singkat tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Pamekasan, Akhmad Dhofir Rosidi, mengonfirmasi data tersebut saat ditemui di lokasi posko utama.

“Sejak awal didirikan pos terpadu Hidrometeorologi yang terpusat di area Arek Lancor, sejak awal Desember 2025. Tercatat ada 19 peristiwa bencana alam kejadian di Pamekasan,” kata Akhmad Dhofir Rosidi, Jumat (19/12/2025).

Dhofir merinci, dari total kejadian yang ada, terdapat empat jenis bencana spesifik yang telah melanda Bumi Gerbang Salam.

“Dari 19 peristiwa bencana yang terjadi sejak awal Desember 2025, meliputi 10 cuaca ekstrem, 7 peristiwa tanah longsor, 1 kebakaran gedung, serta 1 kejadian banjir di Kecamatan Waru,” ungkapnya.

BPBD Pamekasan sendiri telah memetakan 12 jenis potensi bencana yang rawan terjadi di wilayahnya. Selain empat jenis yang sudah terjadi, Dhofir memperingatkan masyarakat mengenai ancaman bencana lain yang kerap muncul beriringan dengan puncak musim penghujan.

“Selain dari empat peristiwa bencana alam tersebut, juga terdapat beberapa jenis bencana alam yang berpotensi terjadi khususnya pada musim penghujan. Di antaranya bencana gelombang pasang dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, tsunami, epidemi dan wabah penyakit, dan lainnya,” jelasnya.

Menghadapi situasi ini, otoritas kebencanaan meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan. Warga diimbau untuk proaktif memberikan informasi cepat jika melihat tanda-tanda bahaya di lingkungannya.

“Segera hubungi pihak terkait jika ada beberapa kejadian yang berpotensi terhadap bencana, baik di tingkat desa, kecamatan atau melalui pos terpadu,” imbaunya.

Sebagai perbandingan data tahunan, sepanjang tahun 2024 lalu BPBD Pamekasan mencatat total 476 kejadian bencana alam. Angka tersebut didominasi oleh kekeringan sebanyak 269 kasus, diikuti cuaca ekstrem (103), kebakaran hutan dan lahan (31), kebakaran gedung (28), tanah longsor (23), banjir (20), gempa bumi (1), dan gagal teknologi (1). [pin/beq]

19/12/2025 17:41
Pemkot Mojokerto Aktifkan Kembali Siskamling, Perkuat Peran Satlinmas Jelang Nataru

Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto terus memperkuat upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum dengan mengoptimalkan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) melalui pengaktifan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).

Langkah ini dinilai penting sebagai bentuk antisipasi berbagai potensi kerawanan sosial, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menegaskan bahwa Satlinmas memiliki peran strategis dalam menjaga kondusivitas wilayah.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan pengarahan kepada anggota Satlinmas Kelurahan Prajurit Kulon. Menurutnya, Satlinmas harus mampu bersinergi dengan perangkat pemerintahan di tingkat paling bawah, yakni kelurahan, serta aparat keamanan lainnya.

“Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Satlinmas ini harus bersinergi dengan Pemerintah Kota Mojokerto di level yang paling bawah yaitu kelurahan. Panjenengan mitranya adalah Pak Lurah, lalu juga Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk bersama-sama menjaga ketenteraman dan ketertiban umum,” ungkapnya di Pendapa Kelurahan Prajurit Kulon, Kamis (18/12/2025).

Lebih lanjut, Ning Ita (sapaan akrab, red) menjelaskan bahwa Kota Mojokerto sebagai wilayah urban memiliki dinamika penduduk yang cukup tinggi. Banyaknya warga pendatang serta keberadaan rumah kos dan kontrakan menjadi faktor yang berpotensi menimbulkan berbagai kerawanan sosial apabila tidak diantisipasi sejak dini.

“Wilayah urban ini banyak didatangi orang luar daerah, maka potensi ancaman terhadap ketenteraman dan ketertiban juga besar. Di sinilah Satlinmas dibutuhkan. Siskamling harus bergerak, apalagi di sini banyak kos-kosan. Ajak bergerak bareng Satpol PP, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas,” ujarnya.

Menghadapi momentum Nataru, orang nomor satu di lingkungan Pemkot Mojokerto ini meminta seluruh elemen masyarakat meningkatkan kewaspadaan. Ia menyoroti potensi pelanggaran norma sosial seperti penyalahgunaan narkoba dan pergaulan bebas yang kerap terjadi di rumah kos maupun hotel murah.

“Mari dilakukan. Ini ikhtiar kita menjaga daerah supaya bersih dari penyalahgunaan narkoba, pesta seks, dan lain-lain. Jenengan sebagai warga asli pasti ingin menjaga lingkungannya sendiri,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ning Ita juga menyinggung keberhasilan pelaksanaan Siskamling di Kelurahan Meri yang mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Timur. Kelurahan tersebut bahkan masuk lima besar terbaik dalam lomba Siskamling tingkat Provinsi Jawa Timur dan memperoleh hadiah berupa CCTV untuk mendukung pengamanan lingkungan.

“Alhamdulillah, Siskamling di kelurahan-kelurahan berjalan baik. Kelurahan Meri masuk lima besar juara Siskamling se-Jawa Timur. Hadiahnya berupa CCTV untuk mendukung pengamanan lingkungan,” jelasnya.

Dengan komitmen bersama antara pemerintah daerah, Satlinmas, aparat keamanan, dan masyarakat, Pemkot Mojokerto optimistis mampu menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh warga. [tin/ted]

19/12/2025 07:56
Leo Lelis Target Kemenangan Persebaya Saat Menjamu Borneo FC di GBT Surabaya

Surabaya (beritajatim.com) – Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menjamu Borneo FC pada laga lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (20/12/2025).

Tekad tersebut ditegaskan bek asal Brasil, Leo Lelis, yang mengaku tak sabar tampil di hadapan Bonek dan Bonita.

Dukungan penuh suporter disebut menjadi suntikan motivasi tambahan bagi skuad Bajul Ijo. Bagi Leo Lelis, duel kontra Pesut Etam juga memiliki makna emosional tersendiri.

Pasalnya, pemain berusia 30 tahun itu pernah memperkuat Borneo FC pada musim 2023/2024 dan menyimpan kenangan manis bersama klub asal Samarinda tersebut.

Meski demikian, fokus Leo kini sepenuhnya tercurah untuk membawa Persebaya meraih poin penuh di kandang sendiri.

“Ini akan menjadi pertandingan spesial karena saya kembali bermain melawan Borneo. Saya sangat senang dan menghormati mereka, tetapi sekarang motivasi saya adalah memenangkan pertandingan ini bersama Persebaya,” ujar Leo Lelis, Kamis (18/12/2025).

Leo menyadari betul kekuatan calon lawannya. Menurutnya, Borneo FC merupakan tim dengan komposisi pemain dan staf pelatih yang berkualitas, sehingga Persebaya harus melakukan persiapan secara maksimal.

“Mereka punya pemain-pemain bagus dan staf pelatih yang sangat baik. Karena itu, kami mempersiapkan diri dengan sangat serius untuk laga ini,” ungkapnya.

Bermain di kandang sendiri menjadi keuntungan yang ingin dimaksimalkan Persebaya. Atmosfer Stadion Gelora Bung Tomo diyakini mampu mendorong para pemain tampil lebih agresif dan percaya diri.

“Kami bermain di kandang, di depan pendukung kami sendiri. Itu menjadi motivasi besar bagi kami untuk meraih kemenangan. Kami akan memberikan kemampuan terbaik di lapangan,” tegas Leo.

Sementara itu, Persebaya terus mematangkan persiapan jelang laga krusial tersebut. Bajul Ijo berambisi kembali ke jalur kemenangan setelah belum meraih hasil maksimal dalam beberapa pertandingan terakhir di Super League 2025/2026. (way/ted)

19/12/2025 07:43
Advokasi Satgas TPPO Polres Magetan, Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan Jadi Sorotan

Magetan (beritajatim.com) – Perlindungan tenaga kerja, khususnya perempuan dan anak, menjadi fokus utama dalam kegiatan Advokasi Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO) yang digelar Polres Magetan bersama Pemerintah Kabupaten Magetan dan sejumlah instansi terkait. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Pesat Gatra Polres Magetan, pada Rabu, (17/12/ 2025).

Advokasi ini dihadiri Wakapolres Magetan Kompol Dodik Wibowo, Asisten I Pemkab Magetan Drs. Beny Andrian, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Magetan Medi Santoni, Kasat Reskrim Polres Magetan AKP Joko Santoso, para Kapolsek jajaran, serta perwakilan DPPKB PPPA Kabupaten Magetan, unsur kecamatan, dan perwakilan desa se-Kabupaten Magetan.

Wakapolres Magetan Kompol Dodik Wibowo menegaskan bahwa tindak pidana perdagangan orang masih menjadi ancaman serius, terutama bagi calon tenaga kerja yang tergiur tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji tinggi. Modus tersebut kerap dibarengi unsur penipuan, ancaman, bahkan kekerasan, termasuk tawaran bekerja ke luar negeri sebagai tenaga kerja wanita (TKW).

Ia mengungkapkan, Satreskrim Polres Magetan telah berhasil mengungkap kasus TPPO di wilayah hukum setempat. Oleh karena itu, penguatan sinergi lintas sektor dinilai mutlak diperlukan agar pencegahan dapat dilakukan sejak hulu.

“Calon tenaga kerja, khususnya perempuan yang akan bekerja ke luar negeri, harus lebih selektif dan tidak mudah percaya pada tawaran kerja yang tidak jelas,” ujarnya.

Kompol Dodik mengingatkan masyarakat untuk memastikan perusahaan penyalur tenaga kerja memiliki izin resmi dan terdaftar secara legal. Ia juga menekankan pentingnya peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan dalam melakukan pengawasan dan verifikasi rutin terhadap perusahaan penyalur tenaga kerja luar negeri yang beroperasi di wilayah Magetan.

Pembentukan serta penguatan Satgas TPPO, lanjutnya, diarahkan untuk menekan potensi perdagangan orang melalui langkah preemtif, preventif, hingga penegakan hukum yang tegas, dengan tetap mengedepankan perlindungan korban, terutama perempuan dan anak.

Sementara itu, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Magetan Medi Santoni menjelaskan bahwa tindak pidana perdagangan orang telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Regulasi tersebut mencakup aspek penindakan pidana, proses peradilan, serta perlindungan terhadap korban dan saksi.

Ia menyebut, sebagian besar kasus TPPO menimpa tenaga kerja wanita di luar negeri, dengan pola kejahatan yang semakin terstruktur dan sulit dikenali. Modus yang kerap digunakan pelaku antara lain persyaratan kerja yang dipermudah, janji gaji tinggi, fasilitas mewah, program pelatihan gratis, pendekatan kepada keluarga korban, hingga perekrutan melalui media sosial.

Melalui kegiatan advokasi ini, diharapkan seluruh peserta memiliki pemahaman yang sama serta mampu berperan aktif sebagai garda terdepan pencegahan TPPO di lingkungan masing-masing. Polres Magetan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor demi menciptakan iklim ketenagakerjaan yang aman dan bebas dari praktik perdagangan orang. [fiq]

19/12/2025 07:01
Dana Tak Kunjung Turun, SPPG di Blitar yang Berhenti Beroperasi Terus Bertambah

Blitar (beritajatim.com) – Harapan ribuan siswa di Blitar Raya untuk mendapatkan asupan gizi konsisten melalui program Makanan Bergizi Gratis (MBG) kini berada di titik nadir. Setelah lumpuhnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pakunden dan Klampok Kota Blitar, kini giliran SPPG Talun 2 yang resmi mengumumkan penghentian operasional sejak Senin (15/12/2025).

Penghentian ini disampaikan secara terbuka melalui akun Instagram resmi SPPG Talun 2 Kabupaten Blitar. Dalam pengumuman tersebut, pihak pengelola mengakui tidak lagi memiliki finansial untuk menyediakan bahan baku makanan maupun mendukung proses produksi.

“Dapur SPPG Talun 2 Blitar terpaksa tidak dapat beroperasi untuk sementara waktu dikarenakan dana bantuan operasional dari pemerintah yang belum turun,” tulis pengumuman tersebut.

Kondisi ini menciptakan ironi besar. Program yang digadang-gadang menjadi tonggak perbaikan gizi nasional justru terhenti di tengah jalan akibat kendala birokrasi anggaran. Penundaan distribusi ini berlaku hingga batas waktu yang tidak ditentukan, menunggu pencairan dana dari pusat.

Dampak dari berhentinya dapur produksi ini langsung dirasakan oleh sekolah-sekolah di bawah naungan SPPG Talun 2 Kabupaten Blitar. Pihak pengelola bahkan mengeluarkan imbauan yang cukup memprihatinkan bagi sebuah program pemenuhan gizi pemerintah.

“Kami sangat menyarankan agar seluruh siswa, guru, dan staf membawa bekal makanan dan minuman dari rumah selama masa penundaan ini,” lanjut pengelola dalam surat resminya.

Masalah Klasik, Pencairan Dana

Ketiga SPPG yang ada di Blitar ini memiliki permasalahan yang sama yakni belum cairnya dana dari pemerintah pusat. Sehingga baik SPPG Talun 2, Pakunden hingga Klampok Kota Blitar tak mampu lagi beroperasi seperti biasa.

Terkait hal itu Koordinator Wilayah SPPI-Ka SPPG Kota Blitar, Imam Samsudin, sebenarnya sudah angkat bicara. Menurut Imam menegaskan bahwa masalah yang dihadapi oleh SPPG yang ada di Kota Blitar hanyalah persoalan teknis belaka. Bukan karena krisis anggaran.

Imam Samsudin mengklaim bahwa lumpuhnya dua dapur umum yang menyediakan Makan Bergizi Gratis (MBG) itu bukan disebabkan oleh kendala yang berarti, melainkan murni karena faktor antrian saja dalam proses pencairan dana.

“Tidak ada kendala yang cukup berarti, itu hanya karena faktor antrian saja mas. Sebenarnya untuk proposal pengajuan dari masing-masing SPPG, statusnya sudah disetujui,” ujar Imam Samsudin, Senin (15/12/2025) lalu.

Fakta Kontras: Antrian atau Keterlambatan Serius?

Klaim Koordinator ini menuai sorotan tajam. Jika proposal telah disetujui, publik mempertanyakan mengapa proses pencairan dana bisa terhenti sedemikian rupa hingga memaksa dapur umum berhenti total beroperasi, sebuah keputusan yang sangat berdampak pada asupan gizi ribuan penerima manfaat.

Imam Samsudin mengakui bahwa kendala ini terjadi juga disebabkan karena momentum akhir tahun. “Cuma ya masalah antrian pencairan saja, sama mungkin karena ini akhir tahun, jelang tutup buku, sehingga agak terkendala sedikit,” tambahnya.

Publik hanya bisa berharap

Di Tengah ketidakpastian itu, kini publik hanya berharap berhentinya program makan bergizi gratis (MBG) ini tidak terus meluas. Meski diawal dulu sempat dikritik sejumlah pihak, namun kini dampak MBG jelas dirasakan manfaatnya oleh warga.

“Cukup ironis ya, kami berharap sebagai warga agar MBG ini bisa berjalan seperti dulu,” ungkap Ali, warga Blitar.

Selain memberikan gizi, program MBG ini juga memberikan efek ekonomi bagi masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang bekerja di SPPG.

“Kalau terus begini kan kasihan juga yang bekerja di SPPG, apalagi kalau sampai bubar kan kasihan jadi menganggur lagi,” tandasnya. [owi/aje]

19/12/2025 06:47
Sidang Landak Jawa di Madiun, Saksi Ungkap Terdakwa Aktif di LSM dan Sering Laporkan Proyek ke Kejaksaan

Madiun (beritajatim.com) – Fakta mengejutkan terungkap dalam sidang perkara kepemilikan Landak Jawa dengan terdakwa Darwanto.

Dua saksi yang dihadirkan jaksa menyebut, satwa yang kini menyeret Darwanto hingga ke meja hijau justru dipelihara untuk melindungi tanaman pertanian, bukan untuk diperjualbelikan.

Saksi Sukardi, petani Desa Tawangrejo, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, mengungkapkan bahwa Darwanto memelihara landak sejak 2021 setelah satwa tersebut kerap merusak tanaman warga.

Selama bertahun-tahun bertetangga, ia tidak pernah melihat adanya aktivitas perburuan atau praktik komersialisasi satwa liar oleh terdakwa.

“Landaknya dikandangkan di depan rumah. Awalnya dua ekor, terus berkembang biak jadi enam. Sehat semua,” kata Sukardi di hadapan majelis hakim.

Menurutnya, di wilayah tersebut landak dikenal sebagai hama pertanian. Hampir semua petani memasang jaring di kebun untuk mencegah serangan landak dan tupai. Ia menilai pemeliharaan landak oleh Darwanto justru dilakukan agar satwa itu tidak kembali merusak tanaman.

“Landak itu merusak jagung dan singkong. Semua petani pasang jaring. Setahu saya, Pak Darwanto memelihara supaya tidak masuk kebun lagi,” ujarnya.

Sukardi juga mengaku tidak mengetahui bahwa Landak Jawa merupakan satwa dilindungi. Selama bertahun-tahun, kata dia, tidak pernah ada warga yang dirugikan, tidak ada penjualan, apalagi penyembelihan satwa tersebut.

“Tidak pernah ada masalah. Saya sering lihat langsung diberi makan,” tegasnya.

Saksi lain, Agus Jaya Budi Utomo, warga asal Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, turut memperkuat keterangan tersebut.

Ia mengenal Darwanto sejak 2022 melalui aktivitas di LSM MAKIM dan menyebut keseharian terdakwa hanya bertani dan beternak ayam.

Agus mengaku sama sekali tidak mengetahui adanya pemeliharaan landak tersebut hingga Darwanto dilaporkan ke Polres Madiun pada Desember 2024.

“Saya tidak pernah lihat landaknya, tidak pernah cerita. Baru tahu setelah ada laporan polisi,” ungkap Agus.

Dalam persidangan, Agus juga menyebut bahwa sebelum kasus landak mencuat, Darwanto sempat aktif melaporkan dugaan persoalan proyek desa mulai rabat jalan hingga pipanisasi ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, yang kemudian dilimpahkan ke Inspektorat.

Namun ia menegaskan, laporan proyek desa dan perkara landak adalah dua hal berbeda.

“Soal proyek dan soal landak tidak ada kaitannya. Terdakwa berdalih juga tidak tahu kalau itu dilarang,” katanya.

Menjawab pertanyaan majelis hakim, kedua saksi sepakat bahwa landak tersebut bukan hasil perburuan. Mereka kompak berdalih bahwa satwa terperangkap jaring di kebun dan kemudian dipelihara. Pakan yang diberikan pun sederhana, berupa jagung, singkong, dan kacang-kacangan hasil pertanian.

Hakim juga menggali fakta soal keberadaan landak liar di sekitar desa. Sukardi menyebut, landak liar masih banyak ditemukan di kebun dan hutan sekitar, namun hanya landak milik Darwanto yang dipelihara di kandang.

Sidang perkara kepemilikan satwa dilindungi ini masih akan berlanjut. Majelis hakim akan mendalami unsur kesengajaan dan pengetahuan terdakwa, termasuk sejauh mana pemahaman warga desa terhadap status perlindungan Landak Jawa satwa yang bagi petani setempat justru dikenal sebagai hama. (rbr/ted)

19/12/2025 06:00
Hujan Deras Disertai Angin, Pohon Tumbang Timpa Warung Warga di Ngawi

Ngawi (beritajatim.com) – Sebuah pohon tumbang menimpa warung milik warga di Desa Karangasri, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, akibat hujan deras yang disertai angin kencang. Insiden tersebut mengakibatkan satu orang mengalami luka dan sempat mengganggu arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian.

Kepala Seksi Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ngawi, Partoyo, menyampaikan bahwa warung yang tertimpa pohon diketahui milik Winarti, warga Dusun Ngalarangan, Desa Kandangan.

“Pohon tumbang diduga kuat akibat hujan dengan intensitas tinggi yang disertai angin. Pohon roboh dan menimpa bangunan warung milik Bu Winarti,” jelas Partoyo saat dikonfirmasi.

Dalam peristiwa tersebut, seorang pria berinisial A (34), warga Desa Gelung, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, mengalami luka di bagian kepala. Korban diduga berada di sekitar lokasi saat kejadian berlangsung. “Korban mengalami luka di kepala dan sudah mendapatkan penanganan. Kondisinya saat ini dalam keadaan aman,” imbuhnya.

Petugas BPBD Ngawi bersama unsur terkait segera melakukan penanganan cepat dengan mengevakuasi pohon tumbang dan membersihkan material yang menutup badan jalan. Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah risiko lanjutan dan memastikan aktivitas warga kembali normal.

“Alhamdulillah, situasi sudah terkendali. Jalan raya yang sempat terganggu kini sudah kembali lancar dan aman dilalui,” pungkas Partoyo.

BPBD Ngawi mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi, terutama saat cuaca ekstrem, dengan memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, khususnya pohon-pohon besar yang rawan tumbang. [fiq/kun]

18/12/2025 22:46
Investasi Awal Kampung Haji Indonesia di Makkah Rp8,33 Triliun

Jakarta (beritajatim.com) – Pemerintah RI melalui PT Danantara telah menanam investasi sebesar Rp8,33 triliun atau USD500 juta untuk pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah Arab Saudi.

Tujuannya, untuk meningkatkan kualitas layanan jemaah haji dan umrah Indonesia ke Mekkah dan Madinah yang terus meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun.

Mengutip Himpuh.or.id, Kamis (18/12/2025), Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, mengatakan, pemerintah Indonesia telah menggelontorkan investasi awal lebih dari USD 500 juta atau setara Rp8,33 triliun. Dana tersebut digunakan untuk mengakuisisi hotel sekaligus membeli lahan strategis di kawasan Mekkah.

“Nilai pembeliannya total USD 500 juta lebih sedikit,” kata Rosan usai melapor kepada Presiden RI Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Hotel yang telah diambilalih pemerintah RI terdiri dari tiga tower setinggi 28 lantai yang berlokasi di kawasan Tahrir. Luas lahan hotel tersebut mencapai sekitar 4.620 meter persegi. Pemerintah juga telah mengamankan lahan tambahan seluas kurang lebih 4,4 hektare di area yang sama. Dengan akuisisi ini, total kawasan Kampung Haji Indonesia yang telah dikuasai pemerintah Indonesia mendekati 5 hektare.

Lahan tersebut akan menjadi fondasi pengembangan tahap berikutnya. Rencananya, akan dibangun 13 tower tambahan dan satu pusat perbelanjaan yang dirancang khusus untuk menunjang kebutuhan jemaah haji dan umrah asal Indonesia.

Untuk tahap lanjutan, kebutuhan investasi masih bersifat fleksibel. Rosan menyebut angkanya berada di kisaran USD700 hingga 800 juta. Sedang nilai penawaran pembelian tanah secara keseluruhan mencapai sekitar USD750 juta.

“Ini adalah awal sangat baik. Inilah mandat yang diberikan kepada kami, sudah mulai kami laksanakan,” ujar Rosan.

Ia menargetkan, pembangunan di atas lahan yang baru diakuisisi tersebut bisa mulai berjalan pada kuartal IV tahun depan.

Rosan memastikan seluruh proses tahap awal, termasuk pengambilalihan aset, sepenuhnya dibiayai Danantara. Namun ke depan, peluang kolaborasi tetap terbuka.

Ia menyebut kerja sama dengan Kementerian Haji dan Umrah memungkinkan, mengingat kementerian tersebut juga memiliki sumber pendanaan sendiri.

Proyek Kampung Haji Indonesia di Mekkah Arab Saudi, kata Rosan, bukan sekadar investasi. Melainkan langkah strategis meningkatkan standar pelayanan bagi jemaah Indonesia di Tanah Suci. “Intinya, bagaimana kita meningkatkan pelayanan kepada jemaah kita jadi lebih baik dan lebih nyaman,” tegas Rosan. [air]

18/12/2025 19:58
Dugaan Mafia Hutan Kuasai 27 Ribu Hektare Lahan di Blitar, Warga Gelar Unjuk Rasa

Blitar (beritajatim.com) – Momentum Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Kabupaten Blitar tidak dirayakan dengan seremoni formalitas. Sebaliknya, jalanan kota bergetar oleh aksi unjuk rasa ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pendukung Reforma Agraria (Ampera), Kamis (18/12/2025).

Mereka mengepung dua titik saraf penegakan hukum dan pemerintahan, yakni Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Blitar dan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar. Misinya hanya satu, yakni menagih janji negara untuk memberantas trinitas haram, yakni mafia tanah, mafia hutan, dan mafia hukum yang dinilai telah menjerat leher rakyat kecil selama puluhan tahun.

Konsultan hukum dari Revolutionary Law Firm, Mohammad Trijanto, yang menjadi motor aksi ini, melontarkan kritik pedas terhadap tata kelola lahan di Blitar. Ia mengungkapkan adanya ketimpangan tajam dalam pemanfaatan kawasan hutan.

“Dari total 57 ribu hektare kawasan hutan, hanya sekitar 30 ribu hektare yang dikhususkan untuk pemanfaatan masyarakat. Sisanya? Sebanyak 27 ribu hektare diduga dikuasai oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab yang merampas hak rakyat tanpa membayar pajak sepeser pun kepada negara,” tegas Trijanto dengan nada tajam.

Trijanto menyoroti wilayah Jolosutro sebagai salah satu bukti nyata keberanian mafia hutan melanggar aturan secara terang-terangan. “Mereka menikmati hasil bumi, sementara rakyat hanya menonton di tanahnya sendiri,” tambahnya.

Taktik ‘Membuat Rakyat Lelah’ di Meja Hukum
Ampera juga membongkar adanya indikasi mandeknya berbagai laporan dugaan korupsi dan mafia tanah di meja penyidik. Trijanto menuding adanya praktik sistematis untuk melemahkan semangat juang rakyat melalui proses hukum yang bertele-tele.

“Kami menolak praktik ‘membuat rakyat lelah’ dalam mencari keadilan. Rakyat punya hak konstitusional untuk mengetahui status kasus yang dilaporkan. Jika prosesnya terus dibiarkan menggantung tanpa kepastian, jangan salahkan jika kepercayaan publik kepada institusi hukum akan runtuh total,” cetus peraih gelar Magister Hukum tersebut.

7 Poin Tuntutan: Ultimatum untuk Penegak Hukum
Dalam aksi tersebut, Ampera menyerahkan tujuh poin tuntutan krusial sebagai syarat mutlak terciptanya reforma agraria yang bersih, di antaranya:

Pertama, penyelesaian total konflik agraria di kawasan PT Rotorejo Kruwuk dan PT Veteran Sri Dewi. Kedua, sertifikasi lahan PPTPKH yang transparan dan bebas pungli/korupsi.

Ketiga, audit transparansi di Kejaksaan terkait laporan korupsi yang mandek. Keempat, hentikan operasi mafia hutan yang menguasai lahan lebih dari 2 hektare secara ilegal.

Kelima, pembersihan Kantor ATR/BPN dari praktik nepotisme. Keenam, penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap aktor intelektual mafia tanah dan hutan.

Ketujuh, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang pro-rakyat dan demokratis. “Kami berharap tujuh tuntutan kami bisa ditindaklanjuti,” imbuhnya.

Bupati Rijanto: “Masalah di Lapangan Memang Rumit”
Menanggapi gelombang aspirasi tersebut, Bupati Blitar Rijanto menemui massa dan mengakui bahwa penyelesaian isu agraria, khususnya redistribusi tanah (ridis), adalah tantangan yang kompleks.

“Permasalahan ridis itu memang tidak mudah. Di lapangan sering ada kepentingan-kepentingan luar yang masuk, sehingga proses yang seharusnya selesai malah menjadi berkepanjangan. Kasus Karangnongko dan Kruwuk Rotorejo adalah contoh konkret hambatan komunikasi antarkelompok,” jelas Bupati Rijanto.

Meski demikian, Bupati berjanji akan terus memproses melalui Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) jika semua persyaratan sudah dinyatakan clear and clean.

“Untuk tahun 2025, akan ada sertifikat yang diserahkan melalui program PPTKH untuk masyarakat yang sudah menempati lahan perhutanan puluhan tahun. Namun, untuk sengketa bekas perkebunan yang HGU-nya habis, prosesnya berbeda dan terus kami upayakan,” tandasnya. (owi/kun)

18/12/2025 18:47