Category: Beritajatim.com Politik

  • Peringati Harjaba ke-254 Bersama Disabilitas, Bupati Ipuk Serahkan Bantuan Kaki Palsu Hingga Al-Quran Braille

    Peringati Harjaba ke-254 Bersama Disabilitas, Bupati Ipuk Serahkan Bantuan Kaki Palsu Hingga Al-Quran Braille

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Momentum Hari Jadi Banyuwangi (Harjaba) ke-254, diisi dengan berbagai kegiatan sosial.

    Selain ziarah dan sarapan bersama seluruh elemen masyarakat, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani juga memperingati Harjaba bersama teman disabilitas, dan menyerahkan bantuan kaki palsu, buku, serta Al-Qur’an Braille.

    Bantuan tersebut diserahkan kepada warga disabilitas yang tinggal di sekitar Bandara Banyuwangi. Bantuan yang diserahkan merupakan program dari InJourney Airports, Bandara Banyuwangi.

    Terdapat 20 kaki palsu, 24 Al-Qur’an Braille, dan 4 buku braille yang diserahkan kepada disabilitas. Mereka adalah anak-anak berkebutuhan khusus, baik yang mengalami amputasi kaki maupun tuna netra.

    “Mudah-mudahan dengan aksi kolaborasi di momen Hari Jadi Banyuwangi ini semakin menambah keberkahan bagi kita semua,” kata Ipuk.

    Bantuan ini merupakan salah satu upaya merajut kebersamaan antara warga dan instansi yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut selaras dengan tema Harjaba “Tandang Bareng”.

    “Dengan demikian, keberadaan Bandara Banyuwangi ini tidak hanya berdampak pada sektor transportasi dan ekonomi, tetapi juga peduli dengan kondisi sekitar dan berupaya meningkatkan derajat kesejahteraan warga,” kata Ipuk.

    General Manager Bandara Banyuwangi Mohamad Holik Muardi mengatakan, bantuan kaki palsu, buku, serta Al-quran braille itu merupakan bagian dari program InJourney Airport Ramah Difabel. Selain bantuan itu, pihaknya juga turut mendistribusikan paket sembako sebanyak 150 paket untuk warga sekitar.

    “Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi kami dengan pemerintah, baik kecamatan maupun kelurahan, sehingga bantuan yang diberikan tepat guna dan tepat sasaran,” ujar Holik.

    Holik mengatakan bantuan serupa telah beberapa kali disalurkan kepada penerima manfaat. Baik bantuan alat untuk disabilitas maupun paket sembako untuk warga kurang mampu.

    “Program ini telah kami laksanakan dalam beberapa tahun terakhir, dan semoga dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar bandara,” sambungnya.

    Salah satu penerima kaki palsu Hamid (71), bersyukur bisa mendapat kaki palsu setelah hampir setahun tidak bisa bekerja akibat amputasi.

    “Alhamdulillah senang sekali. Mudah-mudahan ke depan bisa kerja lagi sebagai petani,” kata Hamid.

    Sebelumnya dalam rangkaian Harjaba, Pemkab Banyuwangi juga menyalurkan paket sembako, yang merupakan hasil dari pengganti karangan bunga ucapan Harjaba.

    Selain itu, pada Harjaba kali ini, Bupati Ipuk mengimbau agar ucapan selamat yang biasanya berbentuk karangan bunga diganti dengan paket sembako, yang dibagikan pada masyarakat.

    Dari aksi itu, terkumpul lebih dari 1.000 paket sembako yang kemudian disalurkan kepada warga prasejahtera dan warga terdampak bencana di daerah.

    “Alhamdulilah, sebagian paket sembako sudah kami bagikan. Dan masih terus berdatangan dari sejumlah elemen. Dengan kebersamaan dan gotong royong ini, Insya Allah bisa menambah kebaikan dan membawa manfaat bagi Banyuwangi,” pungkas Ipuk. (ted)

  • Raja-raja Nusantara Bakal ke Sampang Dukung Trunojoyo Jadi Pahlawan Nasional

    Raja-raja Nusantara Bakal ke Sampang Dukung Trunojoyo Jadi Pahlawan Nasional

    Sampang (beritajatim.com) – Peringatan puncak Hari Jadi Kabupaten Sampang, tahun ini dipastikan berlangsung istimewa. Pasalnya, akan menjadi ajang pertemuan para Raja Nusantara yang datang khusus untuk memberikan dukungan terhadap pengusulan Pangeran Trunojoyo sebagai Pahlawan Nasional.

    Puncak perayaan dijadwalkan berlangsung (22/12/2025), dengan estimasi kehadiran sekitar 40 hingga 50 raja dari berbagai daerah di Indonesia.

    Mereka berasal dari sejumlah wilayah, mulai dari Yogyakarta, Cirebon, Lampung, Kalimantan, Lombok, Bali, hingga kerajaan-kerajaan lain di Nusantara.

    Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab Sampang, Sudarmanto menjelaskan, bahwa rangkaian Hari Jadi Kabupaten Sampang telah dimulai sejak awal Desember. Seluruh kegiatan dirancang untuk menampilkan kekayaan budaya serta memperkuat nilai sejarah daerah.

    Ia menambahkan, kehadiran para Raja Nusantara menjadi ciri khas sekaligus pembeda peringatan Hari Jadi Sampang tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

    Dalam acara puncak tersebut, para raja yang hadir juga dijadwalkan menandatangani pernyataan dukungan resmi atas pengusulan Pangeran Trunojoyo sebagai Pahlawan Nasional.

    Dukungan tersebut akan dilampirkan sebagai bagian dari kelengkapan administrasi yang diajukan ke pemerintah pusat.

    “Mekanismenya tetap mengikuti ketentuan dan tahapan yang telah ditetapkan pemerintah pusat,” terangnya, Jumat (19/12/2025).

    Selain itu, pada momen puncak Hari Jadi, para Raja Nusantara juga akan memberikan gelar kehormatan kepada Bupati Sampang. Penganugerahan tersebut menjadi simbol penghormatan, persaudaraan budaya, serta penguatan ikatan sejarah antardaerah di Nusantara.

    Rangkaian peringatan Hari Jadi Sampang akan berlanjut pada 23 Desember 2025 dengan prosesi ziarah ke makam Rato Ebu, yang telah menjadi tradisi tahunan.

    Prosesi akan dimulai dari Pendopo Kabupaten Sampang menuju lokasi makam dan diikuti para Raja Nusantara dengan menggunakan kereta kencana.

    “Ziarah itu merupakan wujud komitmen bersama untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai sejarah serta budaya Kabupaten Sampang,” pungkasnya. [sar/but]

  • Pejabat Sekda Optimistis Rencana Tata Ruang Wilayah Jember Selesai pada 2026

    Pejabat Sekda Optimistis Rencana Tata Ruang Wilayah Jember Selesai pada 2026

    Jember (beritajatim.com) – Suara yang mendorong agar Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember. Jawa Timur, terbaru segera disahkan semakin terdengar. Pejabat Sekretaris Daerah Akhmad Helmi Luqman optimistis.

    “Untuk jangka panjang tentu tata ruang kita penting.Perda RTRW yang saat ini seharusnya sudah di tangan kementerian untuk segera diundangkan atau disahkan,” kata Widarto, DPRD Kabupaten Jember, Widarto, ditulis Jumat (19/12/2025).

    Widarto mengajak parlemen dan semua pihak untuk mendorong Pemerintah Kabupaten Jember untuk segera menanyakan perkembangan tindak lanjutb Perda RTRW ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

    “Seharusnya segera bisa diundangkan agar tata ruang yang sudah pernah dibahas bisa kita jaga betul sesuai fungsinya. Tidak boleh ada yang keluar dari penggunaan sesuai tata ruang,” kata Widarto.

    Apalagi sudah muncul tudingan dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Jember Achmad Imam Fauzi bahwa penyebab banjir, Senin (15/12/2025), adalah kesalahan pengembang perumahan yang mengambilalih fungsi sungai.

    Widarto mengatakan bencana tersebut meruipakan alarm untuk warga Jember merefleksikan diri dalam memperlakukan alam selama ini. “Kita perlu mengedukasi masyarakat bagaimana menyelamatkan diri dalam situasi bencana dan semua pihak harus gotong-royong,” katanya.

    Widarto juga mendesak penghentian alih fungsi lahan hijau untuk menjaga serapan air. “Alih fungsi lahan tidak hanya untuk perumahan tapi untuk kepentingan yang lain, termasuk alih fungsi lahan hutan kita yang berubah fungsi untuk kepentingan yang lain,” jelasnya.\

    Desakan senada juga muncul dari Real Estate Indonesia (REI) Komisariat Jember. Ketua REI Komisariat Jember Abdussalam Alamsyah mengatakan, Perda RTRW akan memastikan pelaku usaha untuk menentukan lokasi bisnisnya dan memahami status lokasi itu terkait LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan).

    “Dengan segera disahkannya RTRW, masyarakat akan mengetahui lokasi mana saja yang akan jadi kawasan perumahan. Pelaku industri juga akan mengetahui lokasi mana yang menjadi kawasan industri,” kata Abdussalam.

    Abdussalam menegaskan komitmen REI Jember untuk mematuhi peraturan yang tertuang dalam RTRW. “Jika sudah disahkan, maka penataan daerah akan lebih baik lagi,” tegasnya.

    Dalam kesempatan terpisah, Pejabat Sekda Jember Akhmad Helmi Luqman mengatakan, awal tahun depan sudah ada titik terang soal Perda RTRW. “Kemarin tim Dinas Cipta Karya ke Jakarta untuk berkonsultasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera melengkapii dokumen yang dibutuhkan,” katanya.

    Pembahasan tidak dilakukan sejak awal. “Hanya melengkapi beberapa dokumen dan nantinya berkonsultasi intensif dengn pemerintah pisat,” kata Helmi. [wir]

  • Parkir Digital Surabaya: Pemkot Libatkan 1.749 Jukir dan Pengawas Internal

    Parkir Digital Surabaya: Pemkot Libatkan 1.749 Jukir dan Pengawas Internal

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan melibatkan 1.749 juru parkir (jukir) resmi yang tersebar di 1.510 titik lokasi. Sistem ini tertera dalam kebijakan baru tentang penataan sistem parkir digital.

    Pemkot Surabaya mewajibkan pembayaran non-tunai untuk jenis parkir Tepi Jalan Umum (TJU) yang didukung perangkat Electronic Data Capture (EDC) dan aplikasi ponsel pintar. Mencakup pembayaran via e-toll, QRIS, hingga kartu debit.

    Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya, Trio Wahyu Bowo, menjelaskan bahwa pihaknya tengah berupaya intensif melakukan sosialisasi parkir digital sepanjang minggu ini, termasuk menggandeng paguyuban jukir.

    “Sosialisasi kami running di minggu ini, kami beri sosialisasi dengan teman-teman PJS (Paguyuban Jukir Surabaya), teman-teman pegiat parkir seperti IPAMA, AMI semuanya,” kata Trio, Jumat (19/12/2025).

    Trio juga menyampaikan bahwa terkait kesejahteraan jukir, Pemkot akan menerapkan mekanisme bagi hasil dengan porsi 40% untuk jukir di lapangan dan 60% untuk pemerintah daerah. Dari bagian pemerintah tersebut, sebanyak 10% akan dialokasikan khusus bagi pengawas internal Pemkot.

    “Nah, nantinya dari 60% itu kami (Pemkot) akan menggandeng pengawas internal juga, yaitu Kepala Pelataran serta dari teman-teman TNI untuk meningkatkan disiplin serta memudahkan pengawasan di lapangan,” jelas Trio.

    ​Untuk mendukung kelancaran teknis, ia menambahkan, Pemkot Surabaya telah bekerja sama dengan bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI) serta BCA dan Bank Jatim, dan akan diperketat dengan pemasangan 50 unit CCTV portable.

    “Setelah uji coba (hingga Januari 2026) ini akan ada evaluasi, tapi evaluasinya tetap terkait teknis saja. (Mungkin) terkait perlu tambahan EDC atau tambahan handphone, atau seperti jaringan Wi-Fi,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, saat ini, sistem parkir digital TJU tersebut sudah mulai aktif digunakan di beberapa area strategis, termasuk kawasan Balai Kota, Taman Bungkul, serta seluruh gedung tempat khusus parkir milik Pemkot Surabaya. (rma/but)

  • Jelang Konfercab, PDIP Surabaya Matangkan Persiapan, Agenda Pilih Ketua Baru Digelar Minggu Besok

    Jelang Konfercab, PDIP Surabaya Matangkan Persiapan, Agenda Pilih Ketua Baru Digelar Minggu Besok

    Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Surabaya memfinalisasi persiapan teknis pelaksanaan Konferensi Cabang (Konfercab) PDI Perjuangan Tahun 2025. Forum tertinggi di tingkat cabang ini dijadwalkan berlangsung pada Minggu (21/12/2025) di Hotel Shangri-La, Surabaya, dengan agenda utama pemilihan kepengurusan baru.

    Guna memastikan kelancaran acara, DPC menggelar rapat koordinasi bersama seluruh jajaran Pengurus Anak Cabang (PAC) se-Kota Surabaya, Jumat (19/12/2025). Konsolidasi ini difokuskan pada pemahaman teknis dan substantif para utusan partai agar mekanisme konferensi berjalan tertib.

    “Rapat ini untuk memastikan seluruh utusan memahami jadwal, tempat, dan agenda Konfercab, termasuk jam kehadiran serta kelengkapan yang perlu dibawa,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya, Yordan M. Bataragoa.

    Yordan menegaskan pentingnya kesamaan persepsi antara DPC dan PAC sebelum hari pelaksanaan. Hal ini dinilai krusial agar agenda lima tahunan partai banteng moncong putih tersebut dapat menghasilkan keputusan strategis yang efektif.

    “Kami ingin semua unsur siap, sehingga pelaksanaan konferensi berjalan lancar dan efektif,” imbuhnya.

    Konfercab kali ini membawa sejumlah agenda strategis. Selain membahas sikap politik dan program kerja ke depan, forum akan mendengarkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) DPC masa bakti 2019–2024 yang diperpanjang hingga 2025. Puncaknya adalah penetapan struktur kepemimpinan baru.

    “Forum ini juga menjadi ruang penetapan kepengurusan baru DPC PDI Perjuangan Surabaya,” jelas Yordan.

    Mekanisme pemilihan akan menempatkan Ketua DPC terpilih sebagai Ketua Formatur. Bersama tim formatur, ketua terpilih nantinya bertugas menyusun komposisi lengkap kepengurusan DPC yang baru. Hasil dari Konfercab ini diharapkan menjadi momentum penguatan soliditas mesin partai.

    “Setelah Konfercab, konsolidasi akan dilanjutkan sampai PAC, ranting, dan anak ranting agar partai semakin siap bekerja di tengah masyarakat,” tegas Yordan.

    Secara teknis, Konfercab PDI Perjuangan 2025 dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Jawa Timur. Pembukaan acara akan dilakukan secara bersamaan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, sementara pelantikan pengurus DPC terpilih akan dilakukan langsung oleh DPP partai.

    “Agenda Konfercab bersifat internal dan tertutup, kecuali pada sesi pembukaan, dengan peserta merupakan utusan resmi partai dari PAC se-Kota Surabaya,” pungkasnya. [asg/beq]

  • Pemkab Magetan Gelontorkan Rp60 M untuk Perbaikan Jalan Sepanjang 2025, Bagaimana Hasilnya?

    Pemkab Magetan Gelontorkan Rp60 M untuk Perbaikan Jalan Sepanjang 2025, Bagaimana Hasilnya?

    Magetan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Magetan menggelontorkan anggaran fantastis sebesar Rp 60 miliar sepanjang tahun 2025 khusus untuk sektor Bina Marga. Dana yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) ini ditargetkan mampu membenahi jalan sepanjang kurang lebih 60 kilometer.

    Lantas, sejauh mana hasil pengerjaan proyek besar tersebut di lapangan hingga akhir tahun ini? Kepala DPUPR Magetan, Muhtar Wakid, mengakui bahwa realisasi fisik menghadapi tantangan yang cukup berat di lapangan.

    Pelaksanaan proyek terkendala sempitnya waktu pengerjaan pada masa Perubahan APBD (P-APBD). Kondisi ini diperparah dengan datangnya puncak musim penghujan yang menuntut kontraktor bekerja ekstra hati-hati.

    “Waktu di P-APBD mepet dan bersamaan dengan musim hujan, sehingga pelaksanaan harus benar-benar diatur. Namun, beberapa pekerjaan sudah bisa diselesaikan,” kata Muhtar, Jumat (19/12/2025).

    Meski demikian, sejumlah ruas jalan strategis kini dipastikan telah berubah wajah menjadi mulus dengan lapisan aspal hotmix. Kawasan depan Pasar Sayur Magetan dan jalan di wilayah Desa Tinap tercatat sebagai lokasi yang telah rampung dikerjakan.

    DPUPR kini tengah mengebut lanjutan pekerjaan hotmix di titik-titik vital lainnya yang memiliki kepadatan lalu lintas tinggi. Ruas jalan dari Gorang-Gareng ke arah barat menuju Kota Magetan menjadi target penyelesaian berikutnya.

    Selain itu, jalur penghubung antardesa seperti ruas Pupus–Kedungpanji juga masuk dalam daftar prioritas perbaikan. Percepatan dilakukan agar fungsi jalan dapat segera optimal mendukung aktivitas warga.

    Tak hanya fokus pada badan jalan, anggaran tersebut juga menyasar perbaikan fasilitas penunjang infrastruktur. Di Desa Nitikan, perbaikan drainase telah diselesaikan pasca-bencana longsor untuk mencegah kerusakan jalan terulang.

    Sementara itu, penataan trotoar di pusat kota, khususnya area kantor DPUPR hingga Plaza Ndoyo, terus dikebut. Pembenahan ini bertujuan memberikan kenyamanan lebih bagi para pejalan kaki dan mempercantik wajah kota.

    Secara keseluruhan, pemerintah daerah optimistis target penanganan 60 kilometer jalan ini dapat tuntas meski terkendala cuaca. Perbaikan infrastruktur diharapkan mampu memperlancar mobilitas sekaligus menstimulasi pertumbuhan ekonomi masyarakat Magetan. [fiq/beq]

  • DPRD Pacitan Usulkan Nawangan Jadi Lokasi Batalyon Baru TNI, Ini Pertimbangannya

    DPRD Pacitan Usulkan Nawangan Jadi Lokasi Batalyon Baru TNI, Ini Pertimbangannya

    Pacitan (beritajatim.com) – Pemerintah berencana membangun satuan baru Tentara Nasional Indonesia (TNI) berupa Batalyon Teritorial Pembangunan (YTP) di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, pada tahun 2026. Proyek strategis ini diproyeksikan untuk memperkuat pertahanan wilayah sekaligus memicu percepatan pembangunan ekonomi di kawasan selatan Jawa Timur.

    Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pacitan, Lancur Susanto, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana tersebut. Politisi Partai Golkar ini mengusulkan agar markas batalyon baru tersebut ditempatkan di wilayah Kecamatan Nawangan, khususnya di Desa Jetis Lor atau Desa Pakis Baru.

    “Kalau harapan kami di Nawangan. Lokasi yang berpotensi antara Desa Jetis Lor dan Pakis Baru,” kata Lancur, Jumat (19/12/2025).

    Pemilihan Kecamatan Nawangan bukan tanpa alasan. Lancur menilai wilayah tersebut memiliki kriteria strategis yang lengkap, mulai dari ketersediaan lahan yang memadai hingga kepadatan penduduk yang mendukung aspek teritorial.

    Selain faktor teknis, aspek historis menjadi pertimbangan utama. Nawangan dikenal sebagai titik sentral perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman saat memimpin Perang Gerilya.

    “Wilayah Nawangan memiliki keterkaitan sejarah perjuangan TNI, khususnya saat Perang Gerilya yang dipimpin Panglima Besar Jenderal Sudirman. Selain itu, setiap tahun kawasan Monumen Jenderal Sudirman di Desa Pakis Baru juga digunakan untuk kegiatan pendidikan militer,” jelas Lancur.

    Kehadiran satuan TNI di wilayah tersebut diharapkan membawa efek domino bagi kesejahteraan warga lokal. Selain peningkatan stabilitas keamanan, keberadaan personel militer dalam jumlah besar diyakini akan menggerakkan roda ekonomi kerakyatan di sekitar markas.

    Sebelumnya, Komandan Kodim 0801/Pacitan, Letkol Arh Imam Musahirul, mengonfirmasi bahwa Pacitan telah masuk dalam peta rencana pengembangan struktur teritorial TNI. Berdasarkan kajian awal, terdapat dua kecamatan yang menjadi kandidat kuat lokasi pembangunan.

    “Ada dua alternatif, antara di Pringkuku atau di Nawangan,” ujar Letkol Arh Imam Musahirul.

    Kedua wilayah tersebut dinilai memenuhi spesifikasi untuk menampung sekitar 1.200 personel TNI. Rencana ini menjadi bagian dari langkah strategis Mabes TNI dalam memperkuat pengamanan di wilayah pesisir selatan Jawa, sekaligus menyelaraskan kehadiran militer dengan program pembangunan nasional di daerah. [tri/beq]

  • Pramono Anung–Rano Karno Sumbang Rp2,5 M, PDIP Galang Donasi untuk Korban Bencana Sumatra

    Pramono Anung–Rano Karno Sumbang Rp2,5 M, PDIP Galang Donasi untuk Korban Bencana Sumatra

    Jakarta (beritajatim.com) — PDI Perjuangan (PDIP) menggalang donasi bagi korban bencana alam di sejumlah wilayah Sumatra dalam peringatan Hari Ibu melalui acara bertajuk “Merawat Pertiwi: Perempuan Tangguh, Pertiwi Utuh”. Dalam kegiatan tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyumbang total Rp 2,5 miliar.

    Sumbangan itu terdiri atas donasi pribadi Pramono Anung sebesar Rp2 miliar dan Rano Karno sebesar Rp500 juta. Selain dari kedua tokoh tersebut, penggalangan dana juga memperoleh tambahan sumbangan dari para kader PDI Perjuangan yang hadir, sehingga total donasi yang terkumpul mencapai Rp 3,2 miliar.

    Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga Ketua DPP PDIP, Rano Karno, mengatakan penggalangan dana ini merupakan bagian dari kepedulian partai terhadap korban bencana alam di Sumatra. Ia memastikan, sejak awal terjadinya bencana, mesin partai telah bergerak melalui Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDIP.

    “Baguna kita sudah berada di tiga wilayah bencana di Sumatra, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Bahkan, Kapal RS Malahayati milik PDIP juga sudah berkeliling di perairan sekitar Sumatra untuk memberikan bantuan medis dan logistik,” ungkap Rano Karno.

    Menurut Rano, bantuan yang disalurkan tidak hanya berupa logistik, tetapi juga layanan kesehatan bagi warga terdampak di wilayah-wilayah bencana tersebut. Ia menegaskan, PDIP akan terus mengawal penyaluran bantuan agar tepat sasaran.

    Rano Karno juga menyampaikan bahwa kesempatan berdonasi masih dibuka bagi masyarakat maupun kader partai yang ingin berkontribusi membantu korban bencana alam di Sumatra.

    “Bagi yang ingin menyumbang, masih ada kesempatan hingga tanggal 22 Desember nanti. Donasi bisa berupa uang maupun barang-barang kebutuhan pokok,” katanya. [hen/beq]

  • Anggaran Pengentasan Kemiskinan Pacitan Rp122,4 M, Dinsos Akui Masih Ada Penerima Bansos Dobel

    Anggaran Pengentasan Kemiskinan Pacitan Rp122,4 M, Dinsos Akui Masih Ada Penerima Bansos Dobel

    Pacitan (beritajatim.com) — Anggaran pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pacitan tergolong besar, dengan alokasi dana mencapai Rp 122,4 miliar setiap tahun untuk berbagai program bantuan sosial. Namun, besarnya anggaran tersebut belum sepenuhnya berdampak optimal karena masih ditemukan penerima bantuan sosial (bansos) yang memperoleh bantuan secara dobel.

    Fakta tersebut diungkapkan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pacitan. Kepala Dinsos Pacitan, Heri Setijono, menyebut jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayahnya mencapai 106.254 keluarga yang menerima berbagai jenis bantuan, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

    “Bantuannya beragam, mulai Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), BLT Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), sembako warga miskin, sembako bencana, Asistensi Penyandang Disabilitas Plus (APSDP), bantuan yatim piatu (YAPI), hingga bantuan pemakaman lansia. Total KPM ada 106.254,” kata Heri, Jumat (19/12/2025).

    Dalam pelaksanaannya, Dinsos Pacitan tidak menampik adanya penerima yang mendapatkan lebih dari satu bantuan, bahkan dalam program yang sama. Heri menjelaskan, kondisi tersebut terjadi karena perbedaan ketentuan desil penerima pada masing-masing program bantuan sosial.

    “PKH itu sasarannya desil 1 sampai 4, sementara BPNT desil 1 sampai 5. Jadi, ngapunten, kalau akhirnya ada yang menerima bantuan dobel, itu bukan kesalahan,” ujarnya.

    Menurut Heri, hingga saat ini tidak ada regulasi yang secara tegas melarang penerima PKH untuk juga menerima BPNT. Seluruh kebijakan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat.

    “Kalau bantuan yang bersumber dari kabupaten atau provinsi masih bisa kita kondisikan, karena bisa diverifikasi apakah seseorang sudah menerima bantuan atau belum. Tapi untuk PKH dan BPNT, dananya langsung dari pusat dan masuk ke rekening penerima. Desa hanya melakukan verifikasi administrasi oleh operator,” imbuhnya.

    Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Kabupaten Pacitan per Maret 2025 tercatat sebesar 12,97 persen atau sekitar 72,47 ribu jiwa. Heri menambahkan, penetapan data penerima bantuan sosial saat ini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    “Dinas Sosial daerah tidak punya kewenangan penuh untuk mengubah data. Yang bisa mengusulkan perubahan atau penambahan adalah melalui proses verifikasi di desa,” tandasnya. [tri/beq]

  • Rangkaian Hari Jadi Banyuwangi ke-254, Ipuk Fiestiandani Ziarah Ke Makam Bupati Terdahulu

    Rangkaian Hari Jadi Banyuwangi ke-254, Ipuk Fiestiandani Ziarah Ke Makam Bupati Terdahulu

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Momen Hari Jadi Banyuwangi (Harjaba) yang ke 254, juga dimanfaatkan Bupati Ipul Fiestiandani untuk ziarah ke makam Bupati Banyuwangi terdahulu.

    Usai upacara peringatan Harjaba, Bupati Ipuk berziarah ke kompleks makam Bupati Banyuwangi terdahulu, di Kelurahan Kepatihan, Banyuwangi, yang letaknya tidak jauh dari Pendopo Banyuwangi.

    Ziarah dilakukan sebagai bentuk penghormatan sekaligus mengingat kembali jasa para pendahulu yang telah memberikan pondasi yang kokoh bagi berdirinya Banyuwangi.

    Ziarah diikuti Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, Sekda Banyuwangi Guntur Priambodo, Dandim 0825 Banyuwangi, Letkol Arm. Triyadi Indrawijaya, Danlanal Banyuwangi Letkol Laut (P) Muhammad Puji Santoso, Kajari Banyuwangi Agustinus Octovianus Mangotan, Wakapolresta Banyuwangi AKBP Teguh Priyo Wasono dan Kepala kantor SAR Banyuwangi I Made Oka Astawa.

    Di kompleks pemkamanan tersebut bersemayam para Bupati Banyuwangi terdahulu yakni Kanjeng R.T. Wiroguno II (Mas Thalib), Bupati Banyuwangi II (1782-1818); Kanjeng R.T. Suronegoro, Bupati Banyuwangi ke III (1818-1832).

    Kanjeng Raden Adipati Wiryodanu Adiningrat, Bupati Banyuwangi IV (1832-1867); Kanjeng R.T Pringgo Kusumo, Bupati Banyuwangi V (1867-1881); Kanjeng R.T Astro Kusumo, Bupati Banyuwangi VII (1888-1889); Kanjeng R.T. Achmad Noto Adisoerjo, Bupati Banyuwangi XI (1920-1930) dan Ir. H. Samsul Hadi, Bupati Banyuwangi XXV (2000-2005).

    Bupati Ipuk mengatakan ziarah ini sebagai wujud penghormatan mendoakan atas jasa para pendahulu yang telah mengabdikan hidupnya untuk Banyuwangi. Serta menjadi pengingat bahwa kemajuan yang saat ini digapai adalah hasil dari fondasi yang dibangun oleh para pendahulu.

    “Ziarah ini bukan hanya meneruskan tradisi tapi bentuk penghormatan kepada para bupati terdahulu, dan pengingat bagi kita semua bahwa Banyuwangi berdiri kokoh juga berkat perjuangan dan pengabdian para pendahulu,” Kata Ipuk usai melakukan ziarah.

    Pada ziarah tersebut Bupati Ipuk dan semua yang hadir membacakan doa yang dilanjutkan dengan menaburkan bunga di atas makam.

    “Semoga para bupati terdahulu mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Kita jadikan semangat perjuangan, pengabdian, dan ketulusan mereka sebagai teladan menjadikan Banyuwangi semakin maju, sejahtera dan berdaya saing,” ujarnya.

    Sebelum melakukan ziarah makam, dalam peringatan Harjaba ke 254 Bupati Ipuk mengawali rangkaian kegiatan dengan Upacara Peringatan Harjaba di Halaman kantor Pemkab Banyuwangi yang dilanjutkan sarapan nasi bungkus bersama berbagai elemen masyarakat mulai ojol, pesapon, juru parkir dan warga umum. [alr/aje]