Xcloud.id

Category: Beritajatim.com Politik

  • HUT ke-53 PDIP, Fraksi DPRD Jatim Tegaskan Solid Bergerak Bersama Rakyat Menuju 2029

    HUT ke-53 PDIP, Fraksi DPRD Jatim Tegaskan Solid Bergerak Bersama Rakyat Menuju 2029

    Jakarta (beritajatim.com) – Peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan menjadi momentum penguatan komitmen ideologis partai dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Memasuki usia ke-53, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menegaskan kesiapan untuk semakin solid, disiplin, dan konsisten bergerak bersama rakyat.

    Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wara Sundary Renny Pramana, menyampaikan ucapan HUT sekaligus harapan agar PDI Perjuangan terus menguatkan perannya di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa kedekatan dengan rakyat menjadi kekuatan utama partai sejak awal berdiri.

    “Selamat Hari Ulang Tahun, Dirgahayu PDI Perjuangan ke-53. Semoga PDI Perjuangan semakin solid, semakin kuat, dan terus bergerak bersama rakyat. Di usia yang ke-53 ini, PDI Perjuangan harus semakin jaya dan semakin dekat dengan rakyat,” ujar Bunda Renny, Sabtu (10/1/2026).

    Menurutnya, konsistensi memperjuangkan nilai kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial harus terus dijaga oleh seluruh kader. Seluruh kader, baik di struktur partai maupun lembaga legislatif, diminta hadir langsung di tengah masyarakat.

    “PDI Perjuangan adalah partai yang lahir dari rahim rakyat. Karena itu, seluruh kader wajib selalu hadir, mendengar, dan memperjuangkan aspirasi rakyat,” tegasnya.

    Rakernas I yang digelar dalam rangkaian HUT ke-53 PDIP juga dinilai menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah politik seluruh kader. Rakernas diikuti seluruh anggota Fraksi PDIP kabupaten, kota, dan provinsi se-Indonesia.

    “HUT ke-53 ini juga dirangkai dengan Rakernas yang diikuti seluruh fraksi PDI Perjuangan se-Indonesia. Ini menjadi ruang konsolidasi penting agar seluruh kader benar-benar menyimak dan mencatat arahan Ketua Umum sebagai pedoman kerja politik ke depan,” jelasnya.

    Menatap agenda politik menuju Pemilu 2029, Fraksi PDIP DPRD Jatim menyatakan siap menjalankan arahan partai dengan kerja nyata di lapangan. Keberpihakan kepada rakyat ditegaskan tetap menjadi garis utama perjuangan.

    “Sejak awal kami diingatkan untuk bekerja lebih keras, turun ke bawah, dan memastikan seluruh kebijakan PDI Perjuangan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” pungkasnya. [asg/kun]

  • Lawan Banjir! Pemkot Kediri Rombak Total Master Plan Drainase 2026 dan Siapkan Anggaran Miliaran

    Lawan Banjir! Pemkot Kediri Rombak Total Master Plan Drainase 2026 dan Siapkan Anggaran Miliaran

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) memastikan akan melakukan tinjauan atau review menyeluruh terhadap master plan drainase pada tahun 2026 guna mengatasi persoalan banjir tahunan.

    Langkah strategis ini diambil sebagai respons cepat atas kembali menggenangnya sejumlah ruas jalan protokol pada penghujung 2025 yang menjadi alarm penting bagi penataan ulang sistem pengendalian air perkotaan.

    Kepala DPUPR Kota Kediri, Endang Kartika Sari, mengatakan langkah tersebut diambil sebagai respons atas keluhan masyarakat yang masih menghadapi genangan air saat hujan dengan intensitas tinggi. Master plan drainase yang selama ini digunakan dinilai perlu diperbarui secara radikal agar relevan dengan kondisi topografi dan kepadatan bangunan terkini di Kota Kediri.

    “Untuk pengendalian banjir, kita akan melakukan review master plan drainase untuk menentukan debit air. Master plan sebelumnya disusun menggunakan data sekunder. Di 2026 ini kita susun menggunakan data primer melalui survei langsung di lapangan,” ujar Endang.

    Ia menjelaskan, penyusunan master plan baru ini akan melibatkan pengukuran saluran secara langsung, pemetaan presisi aliran air, serta pembaruan data curah hujan ekstrem dalam beberapa tahun terakhir. Data primer tersebut akan menjadi fondasi utama dalam menentukan dimensi drainase yang ideal agar mampu menampung debit air hingga proyeksi 10 tahun ke depan.

    “Termasuk data curah hujan terbaru, sehingga nanti bisa didapatkan dimensi drainase yang sesuai untuk kebutuhan jangka panjang,” katanya.

    Kajian mendalam ini direncanakan mulai bergulir pada awal 2026 dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun. Berdasarkan hasil kajian tersebut, DPUPR akan memetakan saluran-saluran drainase yang dimensinya sudah tidak memadai untuk segera dilakukan rehabilitasi fisik. Langkah ini menjadi angin segar bagi Generasi Z dan warga produktif yang mobilitasnya sering terhambat oleh genangan di jalan raya.

    Sejumlah titik krusial yang kerap menjadi langganan genangan kini masuk dalam prioritas pemantauan ketat. Di antaranya adalah kawasan perempatan Reco Pentung di Jalan Kilisuci serta ruas Jalan Joyoboyo. Sementara untuk wilayah Jalan Pattimura, DPUPR mengevaluasi bahwa meski saluran utama relatif memadai, hambatan justru terjadi pada jalur penunjang yang belum optimal.

    “Di Jalan Panglima Sudirman, tahun 2026 ini akan kita selesaikan sampai ke saluran di sisi Ramayana. Crossing-nya akan kita perbesar untuk mengurai genangan yang terjadi di Jalan Pattimura,” jelas Endang.

    Menurut analisis teknis DPUPR, salah satu penyebab utama genangan di kawasan jantung kota tersebut adalah crossing drainase di samping Ramayana yang posisinya terlalu rendah dengan dimensi saluran yang sempit. Pemerintah berencana memperbesar saluran tersebut menggunakan konstruksi box culvert agar arus pembuangan air menuju sungai dapat mengalir lebih lancar tanpa sumbatan.

    Selain fokus di pusat kota, penanganan sistematis juga menyasar Jalan Dr. Saharjo untuk mengurai genangan yang sering berdampak ke kawasan Lirboyo dan Jalan Veteran. Untuk mengeksekusi proyek di Jalan Panglima Sudirman, Pemkot Kediri telah mengalokasikan anggaran fantastis sekitar Rp6 miliar. Sedangkan untuk penanganan di Jalan Dr. Saharjo, disiapkan anggaran sebesar Rp1,2 miliar.

    Endang menegaskan, review master plan drainase ini diharapkan menjadi pijakan agar penanganan banjir di Kota Kediri tidak lagi bersifat reaktif atau sekadar menambal persoalan sesaat. Dengan basis data primer dan pemetaan lapangan yang akurat, setiap intervensi infrastruktur dipastikan akan menjawab persoalan aliran air secara permanen.

    Namun, kajian yang baru akan rampung pada pertengahan 2026 itu juga menandai bahwa persoalan banjir bukan pekerjaan singkat. Sementara hujan akan terus datang, warga masih berharap genangan tak lagi menjadi pemandangan rutin di jalan-jalan kota. Di titik inilah, rencana dan pelaksanaan diuji, apakah benar mampu mengubah alarm banjir menjadi perbaikan yang terasa. [nm/kun]

  • Buka MUSDA Ke-3 JSIT Kediri, Gus Qowim Dorong Kolaborasi dan Inovasi Pendidikan Berkarakter

    Buka MUSDA Ke-3 JSIT Kediri, Gus Qowim Dorong Kolaborasi dan Inovasi Pendidikan Berkarakter

    Kediri (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin membuka Musyawarah Daerah (MUSDA) Ke-3 Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia (JSIT) Daerah Kediri di Yayasan Bina Insani, Sabtu (10/01/2026). MUSDA ini mengusung tema Berkolaborasi dan Berinovasi untuk Kediri Jayati yang MAPAN dan Berbudaya.

    “Saya dan atas nama Pemerintah Kota Kediri menyampaikan selamat dan apresiasi atas terselenggaranya MUSDA ke-3 JSIT Daerah Kediri. Forum musyawarah seperti ini sangat penting, karena di sinilah arah organisasi ditentukan. Bukan hanya untuk kepentingan internal tetapi juga untuk kemajuan pendidikan dan masa depan generasi Kediri,” ujar Gus Qowim.

    Ia mengungkapkan JSIT telah hadir selama 22 tahun dan menaungi ribuan sekolah Islam terpadu di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Menurutnya, perjalanan panjang tersebut menunjukkan konsistensi, komitmen, serta tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan Islam terpadu.

    “Berdasarkan informasi yang saya terima dari panitia, di Kediri Raya, baik di kota maupun kabupaten terdapat 20 sekolah islam terpadu dengan 275 guru dan lebih dari 2.200 siswa. Ini bukan angka kecil dimana ini adalah aset besar pembangunan sumber daya manusia Kediri,” ungkapnya.

    Gus Qowim menegaskan bahwa Kediri Raya terus bergerak dan berkembang seiring tantangan digitalisasi, dinamika sosial, serta kebutuhan akan generasi yang adaptif namun tetap berkarakter. Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut penguatan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat.

    Melalui MUSDA Ke-3 JSIT Kediri ini, Gus Qowim berharap lahir kepengurusan yang semakin solid, inovatif, dan mampu menjawab tantangan zaman, sekaligus tetap teguh menjaga nilai-nilai Islam dan budaya bangsa. Pemerintah Kota Kediri, kata dia, siap membuka ruang sinergi dan kolaborasi demi terwujudnya tujuan pendidikan nasional serta visi besar Indonesia Emas 2045.

    “Terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran JSIT Daerah Kediri atas dedikasi dan kontribusinya selama ini. Semoga MUSDA ke-3 ini berjalan lancar, menghasilkan keputusan terbaik, dan membawa keberkahan bagi dunia pendidikan serta kemajuan Kota Kediri. Mari kita terus berjalan bersama, memperkuat kolaborasi, menghadirkan inovasi, Kediri jayati yang MAPAN dan berbudaya,” pungkasnya.

    Acara tersebut turut dihadiri perwakilan JSIT Wilayah Jawa Timur, perwakilan PGRI, Ketua JSIT Kota Kediri Khikmatun Nafiah, perwakilan Kepala Dikdasmen Muhammadiyah Rubandono, serta tamu undangan lainnya. [nm/kun]

  • AMPI Mojokerto Serukan Lawan Politik Kebencian, Minta Kritik Bahlil Lahadalia Berbasis Data

    AMPI Mojokerto Serukan Lawan Politik Kebencian, Minta Kritik Bahlil Lahadalia Berbasis Data

    Mojokerto (beritajatim.com) – Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kabupaten Mojokerto menyerukan perlawanan tegas terhadap praktik politik kebencian dan industri opini negatif yang dinilai mengancam arah demokrasi Indonesia. Upaya ini dilakukan guna mendorong ruang publik yang lebih sehat melalui penguatan politik gagasan dan persatuan nasional di tengah masifnya penyebaran hoaks di era digital.

    Ketua DPD AMPI Kabupaten Mojokerto, Yachya Sulthoni, menyatakan bahwa perbedaan pandangan saat ini sering dimanfaatkan sebagai alat adu domba demi kepentingan politik jangka pendek. Ia menilai kebencian di era digital telah diproduksi secara sistematis menjadi opini yang mudah dikonsumsi untuk menyesatkan persepsi masyarakat awam.

    “Yang kita hadapi hari ini bukan sekadar perbedaan pendapat, tetapi industri kebencian. Demokrasi dijalankan dengan emosi, bukan gagasan,” ungkap Yachya, Sabtu (10/1/2026).

    Dalam keterangannya, Yachya menyoroti maraknya serangan personal terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, yang dinilai tidak substansial. Pola serangan tersebut dianggap sebagai bentuk framing negatif yang bertujuan melakukan delegitimasi terhadap figur publik tanpa melalui jalur kritik kebijakan yang sehat.

    Pihaknya mengapresiasi keberanian Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AMPI, Arif Rosyid, yang secara terbuka menolak narasi kebencian terhadap para pemimpin bangsa. Sikap Arif dinilai sebagai teladan pendidikan politik yang sangat penting bagi generasi muda agar lebih fokus pada penilaian kinerja serta kontribusi nyata.

    “AMPI berdiri pada prinsip meritokrasi. Siapa pun, termasuk Bahlil Lahadalia, harus dinilai dari kerja nyata dan dampak kebijakannya, bukan dari stigma atau sentimen yang dibangun,” tegas Yachya.

    Ia memperingatkan bahwa dominasi ujaran kebencian di ruang publik berisiko tinggi mematikan kemampuan berpikir kritis serta objektivitas masyarakat luas. Kondisi ini dinilai berbahaya karena dapat membuka ruang konflik sosial yang sengaja dipelihara oleh kelompok tertentu untuk melanggengkan kepentingan kekuasaan.

    Sebagai organisasi kekuatan moral pemuda, AMPI berkomitmen terus mendorong gaya politik yang mengedepankan adu gagasan dan “Politik Karya” bagi kemajuan bangsa. Demokrasi yang sehat hanya dapat terwujud jika setiap kritik disampaikan secara bertanggung jawab dan didukung oleh basis data yang akurat.

    “DPD AMPI Kabupaten Mojokerto mengajak pemuda, insan pers, dan elite politik untuk bersama-sama membersihkan ruang publik dari praktik politik kebencian serta menghentikan komersialisasi konflik,” tambah Yachya.

    Menurutnya, masa depan Indonesia tidak akan pernah bisa dibangun di atas fondasi amarah atau dendam politik yang tidak memberikan dampak produktif bagi rakyat. Kualitas gagasan dan persatuan nasional menjadi faktor penentu utama bagi kejayaan bangsa dalam menghadapi tantangan global yang kian kompleks.

    “Indonesia tidak dibangun dengan amarah. Masa depan bangsa ditentukan oleh kualitas gagasan, kerja nyata, dan persatuan,” pungkas Yachya menutup pernyataannya. [tin/beq]

  • DLH Mojokerto Hentikan Aktivitas Limbah di Bekas Galian C Kutorejo, Pemilik Lahan Disemprit

    DLH Mojokerto Hentikan Aktivitas Limbah di Bekas Galian C Kutorejo, Pemilik Lahan Disemprit

    Mojokerto (beritajatim.com) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mojokerto resmi menghentikan sementara aktivitas penerimaan limbah kotoran ayam di lahan bekas galian C Dusun Pandisari, Desa Sawo, Kecamatan Kutorejo, mulai Sabtu (10/1/2026).

    Langkah tegas ini diambil sebagai respons cepat otoritas lingkungan terhadap keluhan warga mengenai aroma menyengat yang mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat.

    Instruksi penghentian aktivitas tersebut ditujukan langsung kepada pemilik lahan berinisial AM dan seorang perantara berinisial RN. Keduanya dilarang keras menerima kiriman limbah baru hingga seluruh kotoran ayam yang sudah terlanjur dibuang dikelola secara benar sesuai standar operasional prosedur (SOP) lingkungan hidup.

    Kotoran yang dibuang di lahan bekas galian C yang sudah tidak aktif yang ada di Dusun Pandisari, Desa Sawo, Desa Sawo, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. [Foto : ist]Kepala DLH Kabupaten Mojokerto, Rachmat Suharyono, menegaskan bahwa penindakan ini merupakan upaya mitigasi untuk mencegah dampak polusi yang lebih luas di wilayah tersebut.

    “Sebagai langkah awal, kami mengimbau agar aktivitas penerimaan kotoran ayam dihentikan sementara sampai limbah yang ada benar-benar dikelola dengan baik dan tidak menimbulkan dampak lingkungan,” ungkapnya.

    Pihak DLH juga segera melakukan koordinasi lanjutan dengan pihak berinisial AF serta sejumlah instansi terkait guna menelusuri sumber asal kotoran ayam tersebut. Penelusuran ini difokuskan pada peternakan penyuplai untuk memastikan adanya pengawasan ketat terhadap kepatuhan regulasi pengelolaan limbah peternakan dari hulu ke hilir.

    Kotoran yang dibuang di lahan bekas galian C yang sudah tidak aktif yang ada di Dusun Pandisari, Desa Sawo, Desa Sawo, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. [Foto : ist]“Ke depan kami akan berkoordinasi untuk menelusuri asal kotoran ayam dari peternakan, sehingga pengawasan bisa dilakukan lebih lanjut,” imbuh Rachmat. Langkah strategis ini diharapkan dapat memutus rantai pembuangan limbah sembarangan yang merugikan ekosistem dan masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

    Aksi pembuangan limbah di lahan terbuka tersebut sebelumnya memicu keresahan massal di kalangan warga Dusun Pandisari karena intensitas bau yang sangat tajam. Masyarakat sempat mencurigai material yang menumpuk merupakan kotoran babi, sebelum akhirnya tim teknis DLH melakukan verifikasi dan memastikan material tersebut adalah kotoran ayam.

    DLH Kabupaten Mojokerto kini terus memantau lokasi bekas galian C tersebut untuk memastikan pemilik lahan menjalankan instruksi pengelolaan limbah secara serius. Pengawasan ini menjadi prioritas agar kualitas udara di kawasan Kecamatan Kutorejo kembali normal dan tidak menimbulkan gangguan kesehatan jangka panjang bagi penduduk lokal. [tin/beq]

  • Surat Instruksi PDIP Jatim soal Laporan ke Rakyat Viral, Pengamat Nilai Wujud Transparansi Politik

    Surat Instruksi PDIP Jatim soal Laporan ke Rakyat Viral, Pengamat Nilai Wujud Transparansi Politik

    Surabaya (beritajatim.com) – Media sosial diramaikan dengan beredarnya surat instruksi DPD PDI Perjuangan Jawa Timur yang memerintahkan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur serta DPRD kabupaten/kota se-Jatim untuk menyusun laporan kepada rakyat. Instruksi tertanggal 29 Desember 2025 itu menjadi perbincangan publik karena dinilai jarang dilakukan secara terbuka oleh partai politik.

    Pengamat Politik Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi, menilai instruksi tersebut sebagai langkah positif dalam praktik demokrasi. Menurutnya, kebijakan internal PDIP Jatim itu mencerminkan komitmen partai terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas politik.

    “Instruksi DPD PDI Perjuangan kepada Fraksi PDI Perjuangan Jawa Timur untuk membuat laporan kepada rakyat adalah wujud transparansi, akuntabilitas, dan kesadaran bahwa partai politik adalah saluran representasi dari rakyat yang berpijak pada penghormatan atas prinsip kedaulatan rakyat dalam demokrasi,” kata Airlangga, Jumat (9/1/2026).

    Ia menilai, viralnya surat tersebut menunjukkan adanya perhatian publik yang tinggi terhadap praktik pertanggungjawaban politik. Menurut Airlangga, langkah yang diambil PDIP Jawa Timur sejalan dengan semangat demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

    “Dalam bahasa ideologis dari Bung Karno, ini adalah wujud realisasi dari partai politik sebagai penyambung lidah rakyat,” ujarnya.

    Airlangga menjelaskan, dalam prinsip kedaulatan rakyat, posisi rakyat adalah sebagai tuan, sementara partai politik dan para kadernya merupakan penyelenggara urusan publik yang mendapat mandat langsung dari pemilih.

    “Rakyat adalah pemilik sah dari kedaulatan itu sendiri, dan kader partai serta dewan adalah penyelenggara dari urusan-urusan tuan mereka, yaitu rakyat,” ucap Airlangga.

    Ia menilai, inisiatif laporan kepada rakyat berpotensi memperbaiki tradisi politik nasional yang selama ini dinilai kurang ideal. Selama ini, kata dia, rakyat kerap hanya diposisikan sebagai objek elektoral tanpa mendapatkan laporan kinerja yang jelas dari partai maupun wakil rakyat setelah pemilu usai.

    “Ini merupakan inisiatif yang dapat mengubah ke arah yang lebih baik terkait tradisi yang selama ini kurang elok, ketika rakyat seperti diabaikan dalam proses-proses politik,” kata dia.

    Airlangga berharap, viralnya instruksi DPD PDIP Jawa Timur tersebut dapat menjadi momentum lahirnya budaya baru dalam praktik politik nasional. Menurutnya, tradisi pelaporan terbuka kepada rakyat akan memperkuat kepercayaan publik terhadap partai politik dan para wakil rakyat di lembaga legislatif.

    “Semoga ke depan ini menjadi tradisi politik yang baik untuk memperbaiki kondisi demokrasi di Indonesia,” pungkas Airlangga. [asg/beq]

  • DLH Mojokerto Dalami Pembuangan Kotoran Ayam di Lahan Bekas Galian C, Pengelolaan Dinilai Belum Optimal

    DLH Mojokerto Dalami Pembuangan Kotoran Ayam di Lahan Bekas Galian C, Pengelolaan Dinilai Belum Optimal

    Mojokerto (beritajatim.com) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mojokerto mengungkap hasil pendalaman terkait pembuangan kotoran ayam di lahan bekas galian C yang diduga menimbulkan pencemaran lingkungan. Limbah tersebut disebut-sebut akan dimanfaatkan sebagai pupuk, namun pengelolaannya dinilai belum berjalan secara optimal.

    Kepala DLH Kabupaten Mojokerto, Rachmat Suharyono, mengatakan berdasarkan pengakuan pemilik lahan berinisial AM, kotoran ayam rencananya akan diolah menjadi pupuk dengan cara dicampur abu sekam. Namun saat dilakukan verifikasi lapangan, limbah tersebut masih dibiarkan menumpuk tanpa pengelolaan yang memadai.

    “Rencananya kotoran ayam akan dimanfaatkan sebagai pupuk, tetapi sampai verifikasi dilakukan, pengelolaannya belum optimal,” ungkapnya, Sabtu (10/1/2026).

    DLH juga mengungkap alur pengiriman kotoran ayam tersebut. Limbah berasal dari peternakan ayam petelur di wilayah Perning, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, yang dikirim melalui seseorang berinisial AF dan diperantarai oleh RN. Sementara itu, AM selaku pemilik lahan menerima kotoran ayam dengan imbalan Rp100 ribu per truk.

    “Frekuensi pengiriman sekitar dua kali dalam sepekan dan setiap kedatangan terdiri dari dua truk. Berdasarkan keterangan RN, ia hanya sebagai perantara dari AF ke AM. Baik RN maupun AM mengaku tidak mengetahui secara pasti identitas peternakan asal kotoran ayam tersebut,” katanya.

    DLH Kabupaten Mojokerto menegaskan akan menindaklanjuti temuan tersebut dengan melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap sumber limbah, sekaligus meningkatkan pengawasan agar pengelolaan kotoran ayam tidak menimbulkan dampak pencemaran lingkungan maupun gangguan kesehatan masyarakat.

    Kasus ini mencuat setelah sebelumnya warga Dusun Pandisari, Desa Sawo, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, mengeluhkan aktivitas pembuangan limbah hewan di lahan bekas galian. Limbah tersebut sempat diduga sebagai kotoran babi, karena menimbulkan bau menyengat yang meresahkan warga dan dikhawatirkan berdampak buruk bagi lingkungan sekitar. [tin/beq]

  • Bojonegoro Terima Alokasi Pupuk Subsidi 130.177 Ton di 2026, Kuota NPK Melonjak

    Bojonegoro Terima Alokasi Pupuk Subsidi 130.177 Ton di 2026, Kuota NPK Melonjak

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah secara resmi menetapkan alokasi pupuk bersubsidi bagi Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2026 sebesar 130.177 ton guna memperkuat ketahanan pangan daerah. Jumlah ini mengalami kenaikan signifikan jika dibandingkan dengan total alokasi tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 116.117 ton.

    Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bojonegoro, Zainal Fanani, mengonfirmasi bahwa penambahan kuota ini bertujuan untuk menjaga produktivitas pertanian di wilayah lumbung pangan. Peningkatan stok di awal tahun diharapkan mampu mengantisipasi risiko kelangkaan saat memasuki masa tanam raya.

    “Penambahan kuota ini adalah upaya pemerintah untuk memastikan kebutuhan petani tercukupi sehingga produktivitas pertanian di Bojonegoro tetap terjaga,” ujar Zainal pada Sabtu (10/1/2026).

    Pemerintah telah memetakan rincian penyaluran empat jenis pupuk yang akan didistribusikan kepada para petani sepanjang tahun ini. Berikut adalah rincian alokasi pupuk subsidi untuk Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2026:

    Pupuk UREA: 63.213 ton (mengalami kenaikan)
    NPK Phonska: 53.015 ton (naik tajam lebih dari 10.000 ton)
    Pupuk Organik: 13.948 ton (penyesuaian dari 18.083 ton)
    Pupuk ZA: 1 ton

    Kenaikan drastis pada kuota NPK Phonska menjadi poin krusial karena jenis pupuk ini sangat dibutuhkan petani untuk memacu kualitas hasil panen. Perubahan ini menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan lapangan yang telah diverifikasi oleh otoritas terkait.

    Guna memastikan penyaluran tepat sasaran, DKPP Bojonegoro memperketat pengawasan melalui sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Pupuk bersubsidi hanya diperuntukkan bagi petani yang telah terverifikasi secara digital dan memenuhi kriteria penerima manfaat.

    Berdasarkan data terkini, tercatat sebanyak 188.093 NIK petani di Bojonegoro telah masuk dalam daftar penerima bantuan subsidi pupuk nasional. Petani diimbau untuk menggunakan jatah yang tersedia secara bijak dan sesuai dengan regulasi yang berlaku di lapangan.

    Zainal menekankan pentingnya penggunaan dosis yang dianjurkan oleh petugas penyuluh lapangan agar lahan pertanian tetap sehat. “Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan lahan dan kualitas tanah jangka panjang,” tambah Zainal memperingatkan.

    Keputusan penambahan kuota ini secara legal tertuang dalam SK Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Nomor: 500/7683/110.2/2025. Kebijakan ini menjadi stimulus penting bagi Bojonegoro untuk mempertahankan posisinya sebagai penyangga pangan utama di Jawa Timur.

    Transformasi sistem distribusi digital ini diharapkan mampu menutup celah penyimpangan dan mempercepat akses bagi petani milenial maupun senior. Kepastian stok di tingkat distributor dan pengecer kini menjadi prioritas utama pemantauan DKPP selama setahun ke depan. [lus/beq]

  • HUT ke-53 PDI Perjuangan, Deni Wicaksono Tegaskan Satyam Eva Jayate Jadi Jangkar Kebenaran Partai

    HUT ke-53 PDI Perjuangan, Deni Wicaksono Tegaskan Satyam Eva Jayate Jadi Jangkar Kebenaran Partai

     

    Surabaya (beritajatim.com) – Peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan menjadi momentum konsolidasi ideologis dan penguatan kerja kerakyatan di tengah tantangan politik, ekonomi, dan geopolitik.

    Rakernas I sekaligus pembukaan HUT ke-53 menegaskan posisi PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang yang kritis dan bekerja nyata bersama rakyat.

    Rakernas I PDI Perjuangan diproyeksikan sebagai forum strategis untuk memperkuat soliditas kader serta merumuskan sikap politik partai atas berbagai isu nasional dan global.

    Agenda ini juga menguatkan kerja-kerja kemanusiaan melalui gotong royong kader, termasuk respons kebencanaan di Aceh, Sumbar, Sumut, Sulut, Jawa Barat, dan wilayah terdampak lainnya.

    “Rakernas I bukan agenda rutin, melainkan penegasan konsolidasi PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang yang kritis dengan kerja nyata di tengah rakyat, sekaligus meneguhkan semangat juang memuliakan kemanusiaan dan keadilan,” kata Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Deni Wicaksono, Jumat (91/2026).

    Tema Satyam Eva Jayate menjadi pijakan moral dengan standar kebenaran ideologi Pancasila berlandaskan spirit 1 Juni 1945. Bagi generasi muda, tema ini menjadi pesan etika di ruang digital untuk berani bersuara kritis dan menempuh jalan yang berpihak pada kebenaran.

    “Satyam Eva Jayate adalah perisai moral dengan standar kebenaran ideologi Pancasila. Bagi pemuda, ini pesan untuk berani berbicara kritis dan memperjuangkan kebenaran serta keadilan,” ujar Deni.

    Rakernas I juga akan membahas sikap politik partai atas persoalan geopolitik, krisis ekologis, ekonomi, korupsi, penegakan hukum, hingga program internal. Pesan utama yang ditegaskan adalah kebenaran akan selalu menang meski sering hadir terlambat, mencakup ideologi, hukum, moral, etika, dan suara rakyat.

    “Satyam Eva Jayate menjadi jangkar pesan bahwa kebenaran akan selalu menang,” tegasnya.

    Dalam kerangka pilar ideologis, patriotisme, dan kerakyatan, partai meneguhkan posisi kader sebagai penjaga kedaulatan di akar rumput dan pelaksana program riil untuk rakyat. Sejarah perjuangan Bung Karno, PNI, PDI, hingga PDI Perjuangan menjadi fondasi kesetiaan pada jalan kerakyatan, konstitusi, hukum, dan demokrasi.

    “Partai lahir dari kandung rakyat dan setia pada jalan kerakyatan. Inilah ruh yang harus dibawa kader menghadapi dinamika politik 2026,” pungkas Deni.[asg/ted]

  • Surat Instruksi PDIP Jatim soal Laporan ke Rakyat Viral, Pengamat Nilai Wujud Transparansi Politik

    Viral Instruksi Laporan ke Rakyat PDIP Jatim, Pengamat Unair Nilai Wujud Kedaulatan Rakyat

    Surabaya (beritajatim.com) – Media sosial diramaikan dengan beredarnya surat instruksi DPD PDI Perjuangan Jawa Timur yang memerintahkan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi serta DPRD kabupaten/kota se-Jatim untuk menyusun laporan kepada rakyat. Instruksi tertanggal 29 Desember 2025 itu menjadi perbincangan publik karena dinilai jarang dilakukan secara terbuka oleh partai politik.

    “Instruksi DPD PDI Perjuangan kepada Fraksi PDI Perjuangan Jawa Timur untuk membuat laporan kepada rakyat adalah wujud transparansi, akuntabilitas, dan kesadaran bahwa partai politik adalah saluran representasi dari rakyat yang berpijak pada penghormatan atas prinsip kedaulatan rakyat dalam demokrasi,” kata Pengamat Politik Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi, Jumat (9/1/2026).

    Airlangga menilai, viralnya surat tersebut menunjukkan tingginya perhatian publik terhadap praktik pertanggungjawaban politik. Menurut dia, langkah PDIP Jatim ini relevan dengan semangat demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan.

    “Dalam bahasa ideologis dari Bung Karno, ini adalah wujud realisasi dari partai politik sebagai penyambung lidah rakyat,” ujar dia.

    Dia menjelaskan, dalam prinsip kedaulatan rakyat, rakyat adalah tuan, sementara partai dan kadernya adalah penyelenggara urusan publik. Oleh karena itu, laporan kinerja kepada rakyat menjadi konsekuensi dari mandat politik yang diberikan pemilih.

    “Rakyat adalah pemilik sah dari kedaulatan itu sendiri, dan kader partai serta dewan adalah penyelenggara dari urusan-urusan tuan mereka, yaitu rakyat,” ucap Airlangga.

    Menurut dia, inisiatif laporan kepada rakyat berpotensi memperbaiki tradisi politik yang selama ini dinilai kurang elok. Selama ini, rakyat kerap hanya ditempatkan sebagai objek elektoral tanpa mendapatkan laporan kinerja yang memadai.

    “Ini merupakan inisiatif yang dapat mengubah ke arah yang lebih baik terkait tradisi yang selama ini kurang elok, ketika rakyat seperti diabaikan dalam proses-proses politik,” kata dia.

    Airlangga berharap, viralnya instruksi tersebut menjadi momentum lahirnya budaya baru dalam politik nasional. Dia menilai, tradisi pelaporan terbuka akan memperkuat kepercayaan publik terhadap partai dan wakil rakyat.

    “Semoga ke depan ini menjadi tradisi politik yang baik untuk memperbaiki kondisi demokrasi di Indonesia,” pungkas Airlangga. [asg/ian]