Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • TNI AU latihan menembak sasaran di Laut Natuna

    TNI AU latihan menembak sasaran di Laut Natuna

    Natuna (ANTARA) – Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) melaksanakan latihan menembak sasaran di laut wilayah Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, guna menguji kesiapan tempur Pangkalan TNI AU Raden Sadjad (Lanud RSA).

    Komandan Lanud RSA Natuna, Kolonel Pnb I Ketut Adiyasa Ambara, di Natuna, Rabu, mengatakan latihan menembak yang digelar pada Rabu pagi itu, menggunakan pesawat nir awak, yang menembak pada ketinggian ribuan kaki sasaran di Perairan Penagi, Kecamatan Bunguran Timur.

    Sasaran yang ditembak berupa tong yang dibungkus terpal. Kegiatan menembak ini guna meningkatkan akurasi dan kemampuan tempur personel.

    “Kegiatan ini merupakan rangkaian dari latihan terpadu Jalak Sakti dan Hardha Marutha I Tahun 2025,” katanya.

    Latihan yang diprakarsai oleh Komando Operasi Udara I (Koopsud I) itu, juga diikuti oleh seluruh satuan di bawah Komandonya dan Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat).

    Kegiatan dipusatkan di Air Weapon Range (AWR) Buding, Lanud H.AS Hanandjoeddin, Belitung dan satuan lainnya mengikuti melalui dalam jaringan.

    Untuk Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) yang dikerahkan dari jajaran Koopsud I lainnya, meliputi berbagai jenis pesawat tempur dengan sasaran tembak berbeda-beda.

    “Jumlah personel yang terlibat dalam kegiatan ini kurang lebih mencapai 3.000 orang,” ujar dia.

    Latihan ini juga dirancang untuk menguji kesiapan satuan dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan, sekaligus memperkuat kemampuan komunikasi dan kerja sama antar satuan Koopsud I dan Kopasgat, yang merupakan pilar pertahanan udara di wilayah barat Indonesia.

    “Dengan metode gladi posko dan gladi lapangan, skenario tempur digelar seolah-olah dalam kondisi nyata. Proses ini menuntut koordinasi, pengambilan keputusan cepat, dan pelaksanaan taktis yang presisi,” ujar dia.

    Ia menambahkan hasil pelatihan menunjukkan Lanud RSA Natuna siap menghadapi berbagai tantangan di wilayah strategis perbatasan NKRI, serta memperkuat daya gentar Indonesia di jalur udara barat.

    “Latihan ini sejalan dengan semangat TNI AU AMPUH, yaitu Adaptif, Modern, Profesional, Unggul, dan Humanis, dalam mewujudkan pertahanan udara yang solid serta tanggap terhadap berbagai ancaman,” ucap dia.

    Pewarta: Muhamad Nurman
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi imbau pesilat jaga kondusivitas saat Suroan dan Suran Agung

    Polisi imbau pesilat jaga kondusivitas saat Suroan dan Suran Agung

    “Kami minta seluruh perguruan pencak silat di Jatim mematuhi komitmen maklumat aman Suro yang telah disepakati bersama,”

    Surabaya (ANTARA) – Kepolisian Daerah Jawa Timur mengimbau seluruh perguruan pencak silat di wilayah setempat untuk menjaga kondusivitas selama peringatan Malam 1 Suro (Suroan) dan Suran Agung yang akan berlangsung akhir Juni hingga awal Juli 2025.

    “Kami minta seluruh perguruan pencak silat di Jatim mematuhi komitmen maklumat aman Suro yang telah disepakati bersama,” ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast di Surabaya, Rabu.

    Dia menjelaskan Polda Jatim telah menyiagakan sekitar 21.501 personel gabungan untuk mendukung pengamanan kegiatan tahunan tersebut, termasuk dalam Operasi Aman Suro 2025 yang akan berlangsung pada 26 Juni hingga 7 Juli 2025.

    Personel tersebut terdiri dari unsur TNI-Polri, aparat pemerintah daerah, serta pengamanan swakarsa termasuk anggota perguruan pencak silat dalam Satgas Sentot Prawirodirdjo.

    Abast menegaskan operasi tersebut bertujuan untuk mengamankan seluruh rangkaian kegiatan selama Bulan Suro, termasuk kegiatan “sahsahan” atau pengesahan kenaikan tingkat para pesilat.

    “Operasi Aman Suro ini untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat, khususnya selama kegiatan Suroan dan Suran Agung berlangsung,” katanya.

    Polda Jatim, lanjut dia, akan mengambil langkah tegas apabila terdapat pelanggaran yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, baik yang melibatkan antar-perguruan maupun dengan masyarakat umum.

    “Polda Jatim bersama TNI dan seluruh pemangku kepentingan akan memperketat pengamanan dan melakukan penindakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi,” ujarnya.

    Untuk mengantisipasi potensi kericuhan, sejumlah pos pengamanan juga akan didirikan di titik-titik rawan.

    “Jika ada pelanggaran hukum di jalan, seperti menyakiti masyarakat atau main hakim sendiri, kepolisian akan menindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” tegas Kombes Abast.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendiktisaintek nilai teknologi AI bisa masuk ke kurikulum pesantren

    Wamendiktisaintek nilai teknologi AI bisa masuk ke kurikulum pesantren

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie memandang bahwa teknologi akal imitasi (AI) bisa dimasukkan dalam kurikulum pesantren.

    “Teknologi AI bisa dipelajari, dan masuk ke dalam kurikulum pesantren,” ujar Wamendiktisaintek dalam acara International Conference on The Transformation of Pesantren, di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Rabu.

    Walaupun demikian, dia mengatakan penggunaan AI tetap harus sesuai kebutuhan, dan membutuhkan literasi.

    “Penggunaan teknologi membutuhkan literasi. Bila tanpa literasi, maka penggunaan teknologi tidak akan berarti,” katanya.

    Oleh sebab itu, dia mendorong pemanfaatan AI harus diiringi dengan kemampuan penggunanya.

    Selain itu, dia mengingatkan agar penggunaan AI harus bijak. Dengan demikian, para pendidik di pesantren harus bijak dalam menggunakan AI sesuai kebutuhan, dan saat mengajarkan penggunaan AI kepada para santri.

    Adapun acara International Conference on The Transformation of Pesantren dibuka oleh mantan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, dan dihadiri oleh sejumlah menteri seperti Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Agama Nasaruddin Umar, hingga Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi II rapat dengan Menteri ATR/BPN bahas soal pulau pekan depan

    Komisi II rapat dengan Menteri ATR/BPN bahas soal pulau pekan depan

    Penjualan pulau di Kabupaten Anambas tersebut viral di media sosial diduga dijual di situs www.privateislandonline.com.

    Jakarta (ANTARA) – Komisi II DPR RI menjadwalkan untuk menggelar rapat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid terkait dengan sengketa pulau antarprovinsi di wilayah Indonesia pada hari Senin (30/6) pekan depan.

    “Senin, rencana Senin. ‘Kan kami baru nyusun jadwal kemarin,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Legislator itu menyebut pihaknya akan mendalami soal integrasi data antarkementerian/lembaga dengan data terkait dengan kewilayahan sebagaimana yang tersimpan dalam arsip sejarah pada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

    “Nanti tentunya kami tanyakan adalah bukan soal konfliknya, melainkan soal pendataannya, digitalisasinya kearsipannya. Itu menjadi sangat penting,” tuturnya.

    Komisi II DPR RI, kata dia, baru saja melakukan kunjungan kerja ke ANRI guna mendapati data terkait dengan wilayah kepulauan di Tanah Air.

    “Nah, data itu sebenarnya ada arsipnya. Oleh karena itu, manfaatkanlah semua lembaga yang ada di negara ini dengan kapasitasnya. Jangan semua orang (kementerian/lembaga) ingin bikin website, ingin bikin aplikasi, tetapi tidak integrated,” katanya.

    Dalam kesempatan tersebut, pihaknya akan mendalami pula soal isu empat pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas yang diduga dijual melalui situs daring milik luar negeri.

    Keempat pulau tersebut, yakni Pulau Rintan, Pulau Mala, Pulau Tokongsendok, dan Pulau Nakob. Penjualan pulau di Kabupaten Anambas tersebut viral di media sosial diduga dijual di situs www.privateislandonline.com.

    “Oh, iya, itu isu yang sangat hangatlah, dengan sendirinya akan sampai (pembahasan) Anambas, apalagi itu kemarin yang lagi ramai itu ada beberapa daerah bersengketa,” ujarnya.

    Terkait dengan hal itu, Dede Yusuf telah meminta agar Pemerintah memanggil pengelola situs jual beli daring tersebut untuk mengklarifikasi pulau di Anambas yang diiklankan.

    “Saya sudah memberikan pernyataan juga ‘kan, panggil yang punya website-nya. Jangan kita ramai di DPR, tetapi enggak pernah dipanggil yang punya website,” ucapnya.

    Dede Yusuf lantas berkata, “‘Kan yang menjual website, bukan pemda (pemerintah daerah). Dari mana dia punya hak, keberanian untuk menjual itu?”

    Sebelumnya, Komisi II DPR RI menjadwalkan memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid terkait dengan empat pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas yang diduga dijual melalui situs daring milik luar negeri.

    Praktik jual beli secara online atas pulau ini, kata Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, dengan alasan hak yang belum jelas memang akan menjadi concern Komisi II DPR RI.

    “Kami akan mempertanyakan hal itu kepada Menteri ATR/BPN,” kata Rifqinizamy Karsayuda saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin (23/6).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sidang asusila Vadel Badjideh di PN Jaksel digelar secara tertutup

    Sidang asusila Vadel Badjideh di PN Jaksel digelar secara tertutup

    Jakarta (ANTARA) – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana Vadel Alfajar Badjideh (19) terkait kasus dugaan aborsi dan persetubuhan terhadap anak Nikita Mirzani, Laura Meizani atau Lolly (17) secara tertutup.

    “Sidang ini digelar tertutup,” kata Hakim Ketua Halida Rahardhini di ruang sidang dua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu.

    Berdasarkan pantauan di lokasi, Vadel memasuki ruangan persidangan pada pukul 16.30 WIB. Kemudian, dia melepaskan rompi merah untuk bisa menduduki kursi persidangan dan berhadapan dengan hakim.

    Sejumlah wartawan memencar di seluruh ruangan untuk mengabadikan momen tersebut. Para petugas keamanan pun mengarahkan awak media keluar dari ruangan untuk selanjutnya melaksanakan persidangan terkait asusila itu.

    Vadel Badjideh ditahan selama 20 hari di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, terkait tahap penuntutan dalam kasus dugaan aborsi dan persetubuhan terhadap anak Nikita Mirzani, Laura Meizani atau Lolly (17).

    Berdasarkan informasi yang tertera dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perkara dengan nomor 359/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL dengan nama terdakwa disamarkan.

    Dua nama Jaksa Penuntut Umum (JPU), yakni Mochammad Zulfi Yasin Ramadhan dan Pompy Polansky Alanda.

    Sidang perdana kasus yang melibatkan Vadel Badjideh ini digelar Rabu sore pukul 16.35 WIB di ruang sidang 02 PN Jakarta Selatan (Jaksel).

    Sebelumnya, Polres Metro Jaksel menetapkan Vadel Badjideh menjadi tersangka pada kasus dugaan aborsi dan persetubuhan terhadap anak Nikita Mirzani, Laura Meizani atau Lolly (17) pada Kamis (13/2).

    Atas perbuatannya, Vadel terancam dipenjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun.

    Laporan Nikita terhadap Vadel Badjideh teregister dengan nomor LP/B/2811/IX/2024/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jakut latih PPID kelurahan dan kecamatan

    Jakut latih PPID kelurahan dan kecamatan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Utara melatih Pejabat Pembuat Informasi dan Dokumentasi (PPID) kecamatan dan kelurahan di wilayah tersebut untuk meningkatkan penyebaran serta kualitas informasi publik ke masyarakat melalui sosialisasi literasi digital.

    “Kegiatan ini sangat penting untuk menambah wawasan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di tingkat kecamatan dan kelurahan,” kata Asisten Pemerintahan, Sekretaris Kota Jakarta Utara, Iyan Sopian Hadi di Jakarta, Rabu.

    Dia meminta agar seluruh PPID di Jakarta Utara (Jakut) berperan dalam memperkuat kesadaran akan hak masyarakat atas informasi publik.

    Selain itu, kegiatan ini juga dapat meningkatkan kewaspadaan dan pengetahuan dalam menghadapi berbagai ancaman keamanan data di era digital.

    “Kami berharap informasi publik yang diberikan setelah sosialisasi ini semakin berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat,” kata dia.

    Kepala Seksi Aplikasi, Siber dan Statistik Suku Dinas Kominfotik Jakut, Rentina Romauli mengatakan, sosialisasi ini dilakukan karena pemerintah dan badan publik dituntut transparan, akuntabel dan partisipatif dalam menjalankan kegiatan pemerintahan.

    “Hak masyarakat atas informasi publik menjadi pondasi utama,” kata dia.

    Ancaman terhadap keamanan data dan informasi meningkat seiring tingginya penggunaan internet pada masyarakat.

    Apalagi, kemajuan teknologi digital membawa tantangan baru seperti penyalahgunaan data pribadi, kebocoran sistem informasi dan serangan siber yang dapat merusak kepercayaan publik.

    “Ini menjadi tantangan bersama bagaimana menghadirkan keterbukaan informasi tanpa mengorbankan aspek keamanan dan kerahasiaan data,” kata dia.

    Pihaknya tengah melakukan pengembangan “dashboard” Jakarta Utara (JUARA), dengan harapan “dashboard” ini berhasil mewujudkan media pengelola dan pemantauan informasi wilayah yang lebih terintegrasi, akurat dan mudah diakses.

    “Pencapaian ini menjadi komitmen Pemkot Jakarta Utara dalam membangun sistem mengelola data yang modern dan adaptif di era digital,” kata dia.

    Sosialisasi literasi digital dengan tema “Hak Masyarakat atas Informasi Publik di antara Ancaman Keamanan Data dan Informasi di Era Digital” yang digelar Suku Dinas Kominfotik Jakut diikuti 30 peserta Aparatur Sipil Negara (ASN) tingkat kecamatan dan kelurahan di wilayah tersebut.

    “Kami harap, pengelolaan informasi publik tidak lagi dipandang sebagai sektoral, namun diperlukan tata kelola informasi yang holistik,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Demi kenyamanan, “BTN JAKIM 2025” siapkan sejumlah kantong parkir

    Demi kenyamanan, “BTN JAKIM 2025” siapkan sejumlah kantong parkir

    Jakarta (ANTARA) – Penyelenggara “BTN Jakarta International Marathon (BTN JAKIM) 2025” telah menyiapkan sejumlah kantong parkir untuk kenyamanan para peserta dan penonton.

    “Untuk mendukung kenyamanan peserta dan penonton, penyelenggara telah menyiapkan area parkir strategis yang terintegrasi dengan transportasi umum,” kata Corporate Secretary BTN, Ramon Armando dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Ramon menjelaskan, ada dua kantong parkir yang telah disiapkan untuk para peserta dan penonton yang membawa kendaraan bermotor.

    Pertama, kantong parkir area Monas yang terbagi empat zona, yaitu Zona A di Kedai Aroem&Kopi Nako yang berlokasi di Jalan Abdul Muis, Zona B di IRTI Monas, Zona C di Stasiun Gambir dan Zona D di kawasan Masjid Istiqlal.

    Kemudian yang kedua kantong parkir Area Gelora Bung Karno (GBK), yaitu, di Lapangan ABC, Aquatic Stadium, Elevated Parking Timur (Utara & Selatan) dan Istora Senayan.

    Selain itu Plaza Timur dan Tenggara, Masjid Al-Bina dan di Lapangan Soft Ball, Ex Telkom, Tennis Indoor dan Pintu Kuning (masuk melalui Pintu 5 GBK).

    Penyelenggara juga telah menyiapkan fasilitas ibadah bagi peserta atau penonton yang ingin melaksanakan Shalat Subuh di KM 5, KM 8,5 dan KM 13,5 serta toilet portabel di berbagai titik agar peserta tetap nyaman selama lomba berlangsung.

    Gelaran “BTN JAKIM 2025” yang digelar pada Minggu (29/6) bisa menjadikan DKI Jakarta sebagai kota yang ramah olahraga khususnya lari.

    “‘BTN JAKIM 2025’ bukan hanya soal lari, tapi juga tentang bagaimana Jakarta bisa menjadi kota yang ramah olahraga, modern dan membanggakan,” katanya.

    Pihaknya berharap semua peserta dan masyarakat bisa menikmati acara ini dengan aman dan nyaman.

    Ramon menjelaskan acara ini digelar atas kolaborasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dan Indonesia Muda Road Runner (IMMR) sebagai penyelenggara.

    “BTN JAKIM 2025” akan diikuti lebih dari 30.000 pelari dari 52 negara, sebagai bagian dari komitmen untuk menjadikan Jakarta sebagai destinasi olahraga global.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Literasi digital kunci penguatan akses terhadap informasi publik

    Literasi digital kunci penguatan akses terhadap informasi publik

    Jakarta (ANTARA) –

    Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin mengatakan bahwa literasi digital menjadi kunci dalam penguatan hak akses masyarakat terhadap informasi publik terutama di saat meningkatnya ancaman keamanan digital di saat ini.

    “Informasi publik adalah hak konstitusional yang dijamin UUD 1945 dan UU KIP. Namun, hak ini hanya bisa maksimal jika literasi digital masyarakat juga kuat,” kata dia dalam Sosialisasi bertajuk “Literasi Digital: Hak Masyarakat atas Informasi Publik di Tengah Ancaman Keamanan Data” di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, dari enam kecamatan dan 31 kelurahan di Jakarta Utara, baru Kecamatan Kelapa Gading yang meraih status “informatif” di seluruh wilayah Jakarta Utara.

    Ia menilai kondisi ini mengindikasikan perlunya perbaikan dalam tata kelola informasi di wilayah tersebut.

    “Kami juga mendorong badan publik untuk lebih aktif dalam proses e-Monitoring dan Evaluasi melalui pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ),” kata dia.

    Hal ini, menurut dia, merupakan hal penting dengan melakukan pengisian yang akurat, lengkap, dan berbasis data, termasuk menyertakan tautan valid untuk informasi strategis seperti laporan kinerja, pengadaan barang dan jasa serta Daftar Informasi Publik (DIP) dan yang dikecualikan (DIK).

    “Status informatif tidak bisa dicapai hanya dengan membangun website, tapi harus dibarengi dengan komitmen dan akurasi informasi yang disajikan,” kata dia.

    Dia juga menyoroti pentingnya kehadiran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di tiap unit layanan.

    “Kemudian pengelolaan media sosial secara resmi dan multi-kanal, serta ketersediaan sarana komunikasi yang mendorong partisipasi publik,” kata dia.

    Asisten Pemerintahan Kota Jakarta Utara, Yan Sofyan Hadi berharap kegiatan ini dapat menjadi langkah konkret menuju tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, inklusif, dan aman.

    Kegiatan ini bisa jadi momentum untuk memperkuat sinergi lintas sektor dan informasi yang disampaikan kepada publik harus memiliki nilai guna, bukan sekadar dokumentasi kegiatan semata.

    “Pemerintah harus memastikan informasi publik tidak hanya tersedia, tetapi juga bermanfaat dan aman,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gedung Balai Rakyat di DKI Jakarta bisa digunakan gratis

    Gedung Balai Rakyat di DKI Jakarta bisa digunakan gratis

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperbolehkan Karang Taruna menggunakan Balai Rakyat, yakni gedung Sasana Krida Karang Taruna (SKKT) di kelurahan dan Gelanggang Remaja Kecamatan untuk kegiatan pendidikan, sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan hingga kesiapsiagaan bencana secara gratis.

    Walaupun Karang Taruna tersebut tidak punya SKKT di kelurahannya, bisa mengajukan permohonan memanfaatkan SKKT ke kelurahan lain.

    “Fleksibel karena memang secara inklusif dan partisipatif selalu kita mendorong pemuda untuk sebagai motor penggerak masyarakat,” ujar Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin dalam acara “Pemanfaatan Balai Rakyat untuk Karang Taruna” di Jakarta, Rabu.

    Iqbal mengatakan Karang Taruna dapat mengajukan peminjaman SKKT kepada wali kota melalui Suku Dinas Sosial (Sudinsos) di tingkat kota.

    Sudinsos akan melakukan verifikasi terhadap permohonan dan menetapkan jadwal penggunaan SKKT melalui koordinasi dengan Ketua Pengelola SKKT.

    Arsip foto – Kondisi Sasana Krida Karang Taruna (SKKT) Kelurahan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat (tampak depan), Senin (9/10/2023). (ANTARA/Risky Syukur)

    Lalu, untuk pemanfaatan Gelanggang Remaja Kecamatan, pengurus Karang Taruna provinsi bisa langsung mengajukan permohonan kepada Dinas Sosial DKI Jakarta.

    Sedangkan Karang Taruna kelurahan hingga kota dan kabupaten dapat mengajukan permohonan kepada Sudinsos di wilayah.

    Kemudian Sudinsos akan memeriksa kelengkapan berkas yang diajukan, juga berkoordinasi dengan Dinas pemyuda dan Olahraga (dispoyra) terkait dengan ketersediaan jadwal di gelanggang tersebut.

    “Kalau sudah disetujui, maka kami akan mengirim surat rekomendasi pemakaian kepada Dispora. Tahap terakhir, Karang Taruna bisa menggunakan gelanggang dan melaksanakan kegiatan mereka secara gratis,” kata Iqbal.

    Adapun saat mengajukan permohonan, pengurus Karang Taruna perlu menjelaskan rinci kegiatan yang akan dilaksanakan baik di SKKT maupun Gelanggang Remaja. Apabila kegiatan yang dilakukan mengundang banyak massa, maka harus mendapatkan izin dari Kepolisian.

    Iqbal mengatakan, pemanfaatan gedung SKKT dan Gelanggang Remaja Kecamatan gratis dan tidak diperuntukkan untuk kegiatan politik, komersial dan atau mengandung unsur SARA.

    Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin dalam acara bertema “Pemanfaatan Balai Rakyat untuk Karang Taruna” di Jakarta, Rabu (25/6/2025). (ANTARA/Lia Wanadriani Santosa)

    Lalu, segala kerusakan atau kehilangan aset di gedung menjadi tanggung jawab peminjam. Pelanggaran terhadap hal tersebut dapat berbuah sanksi administratif hingga larangan pemakaian untuk ke depannya.

    Berdasarkan Peraturan daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024, Gelanggang Remaja Kecamatan termasuk ke dalam salah satu objek retribusi daerah.

    “Namun melalui program ini, khusus untuk Karang Taruna akan dibebaskan dari retribusi alias gratis,” kata Iqbal.

    Saat ini, sebanyak 100 gedung SKKT yang tersebar di kelurahan lima kota administrasi Jakarta dan Kepulauan Seribu sudah bisa dimanfaatkan pemuda Karang Taruna untuk mengadakan kegiatan mereka.

    Sementara untuk Gelanggang Remaja Kecamatan, saat ini tercatat 35 unit yang sudah bisa difungsikan. Gelanggang ini tersebar di lima administrasi kota Jakarta, kecuali Kepulauan Seribu.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Naik kereta ke Sukabumi hanya Rp31 ribu

    Naik kereta ke Sukabumi hanya Rp31 ribu

    Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta menawarkan harga tiket KA Pangrango relasi Bogor Paledang-Sukabumi mulai dari Rp31 ribu untuk kelas ekonomi komersial.

    “Tarif ini sangat terjangkau dan menjadi solusi transportasi bagi masyarakat, khususnya dari Jakarta dan sekitarnya, yang ingin berlibur ke Sukabumi dengan nyaman dan hemat,” ujar Manager Humas KAI Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko di Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan penawaran harga tiket ini dalam rangka menyambut masa libur sekolah, sekaligus untuk masyarakat yang ingin berlibur hemat dan nyaman menggunakan transportasi kereta api.

    Adapun untuk menuju Stasiun Bogor Paledang dari Jakarta, masyarakat bisa menaiki kereta Commuter Line relasi Bogor, lalu turun di Stasiun Bogor. Setelah itu bisa berjalan kaki menuju Stasiun Bogor Paledang.

    Sukabumi menawarkan banyak destinasi wisata menarik untuk dikunjungi bersama keluarga, seperti Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Curug Cibeureum, Taman Wisata Alam Situ Gunung dan Kebun Raya Cibodas.

    Lalu, Wisata Alam Sukabumi, Curug Sawer, Pantai Pelabuhan Ratu, Taman Kota Sukabumi, Masjid Agung Kota Sukabumi dan Santa Sea Waterpark Sukabumi

    Untuk menuju tempat-tempat wisata tersebut, masyarakat dapat menggunakan KA Pangrango dari Stasiun Bogor Paledang dengan rute menuju Stasiun Batu Tulis, Maseng, Cigombong, Cicurug, Parung Kuda, Cibadak, Karang Tengah, Cisaat dan berakhir di Stasiun Sukabumi.

    Tak hanya tarif terjangkau, KAI juga memberikan promo spesial selama masa libur sekolah. “Diskon tiket KA ekonomi komersial ini berlaku untuk periode pemesanan dan keberangkatan mulai 5 Juni hingga 31 Juli 2025,” katanya.

    Masyarakat dapat membeli tiket KA Pangrango dan promo lainnya melalui aplikasi Access by KAI, situs resmi booking.kai.id, atau seluruh mitra penjualan tiket resmi KAI.

    “Manfaatkan momen liburan ini untuk menjelajahi keindahan Sukabumi dengan transportasi yang aman, nyaman, dan ramah di kantong,” kata Ixfan.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.