Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Ketua Komisi III DPR ungkap RUU KUHAP “kick off” pada 7 Juli

    Ketua Komisi III DPR ungkap RUU KUHAP “kick off” pada 7 Juli

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP akan “kick off” pada 7 Juli 2025.

    Setelah itu, dia mengatakan bahwa Komisi III DPR RI akan menggelar rapat setiap hari secara maraton untuk membahas RUU tersebut hingga selesai. Dia memastikan seluruh rapat akan diadakan di ruang rapat Komisi III DPR RI, bukan di hotel.

    “Semua proses akan berlangsung terbuka dan (disiarkan) live,” kata Habiburokhman saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Sebelum digelar, menurut dia, Komisi III DPR RI pada tanggal 1-4 Juli 2025 akan terlebih dahulu melakukan kunjungan kerja ke Jawa Barat dan Yogyakarta untuk mendengar aspirasi soal RUU KUHAP dari kalangan akademisi, mahasiswa, hingga aparat penegak hukum.

    Adapun pada rapat perdana itu, menurut dia, nantinya Komisi III DPR akan rapat dengan Menteri Hukum dan Menteri Sekretaris Negara selaku wakil dari pemerintah.

    Sebelumnya dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa RUU KUHAP akan digulirkan oleh Komisi III DPR setelah diumumkan dalam rapat paripurna terdekat.

    Menurut dia, tahapan penyusunan RUU tersebut sudah cukup setelah pemerintah menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan Komisi III DPR RI yang telah menyerap berbagai aspirasi dari seluruh elemen masyarakat.

    “Dalam masa sidang ini kita akan minta kepada komisi terkait membahas (RUU KUHAP),” kata Dasco.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hasto bantah talangi uang suap PAW Harun Masiku Rp1,5 miliar

    Hasto bantah talangi uang suap PAW Harun Masiku Rp1,5 miliar

    “Tidak ada percakapan dari saya ke Saeful, dari saya ke Donny, atau dari saya ke Harun untuk mengatakan persetujuan saya atas dana talangan yang saya nggak tahu sama sekali dana operasional itu,”

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membantah telah menalangi uang suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) calon legislatif untuk tersangka Harun Masiku senilai Rp1,5 miliar.

    Dirinya mengklaim bahwa hal tersebut hanya merupakan akal-akalan advokat Donny Tri Istiqomah dan mantan terpidana kasus Harun Masiku, Saeful Bahri, yang mencatut namanya.

    “Tidak ada percakapan dari saya ke Saeful, dari saya ke Donny, atau dari saya ke Harun untuk mengatakan persetujuan saya atas dana talangan yang saya nggak tahu sama sekali dana operasional itu,” ujar Hasto dalam sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis.

    Adapun keterangan penalangan dana suap tersebut sebelumnya terungkap dalam rekaman pembicaraan antara Saeful dan Donny pada 13 Desember 2019, yang diputar pada sidang pemeriksaan saksi Donny di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (24/4).

    Menurut Hasto, istilah dana talangan tersebut pertama kali mencuat saat Saeful berbohong kepada istrinya.

    Kala itu, Saeful disebutkan pulang terlambat ke rumah, sehingga membawa-bawa nama Hasto serta adanya dana talangan dari Sekjen PDIP tersebut, saat menjelaskan alasan kepada istrinya.

    Begitu pula dengan Dony, dia mengungkapkan keterangan Donny di persidangan mengenai adanya dana talangan dari dirinya untuk diserahkan sebesar Rp400 juta kepada Saeful dan Rp600 juta kepada Harun juga tidak benar.

    “Itu bukan dana dari saya,” ucap dia.

    Hasto diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang kasus dugaan perintangan penyidikan perkara korupsi tersangka Harun Masiku dan suap.

    Dalam kasus tersebut, Hasto didakwa menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka dalam rentang waktu 2019–2024.

    Sekjen DPP PDI Perjuangan itu diduga menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun, melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam milik Harun ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017—2022 Wahyu Setiawan.

    Tidak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebutkan memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.

    Selain menghalangi penyidikan, Hasto juga didakwa bersama-sama dengan advokat Donny Tri Istiqomah; mantan terpidana kasus Harun Masiku, Saeful Bahri; dan Harun Masiku memberikan uang sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara Rp600 juta kepada Wahyu dalam rentang waktu 2019—2020.

    Uang diduga diberikan dengan tujuan agar Wahyu mengupayakan KPU untuk menyetujui permohonan pengganti antarwaktu (PAW) calon anggota legislatif terpilih dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I atas nama Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

    Dengan demikian, Hasto terancam pidana yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo nilai energi surya bisa wujudkan swasembada energi di desa

    Prabowo nilai energi surya bisa wujudkan swasembada energi di desa

    “Yang sangat strategis nanti adalah energi terbarukan, terutama energi dari tenaga surya. Dengan energi tenaga surya setiap desa bisa swasembada energi, setiap kecamatan bisa swasembada energi, setiap kabupaten bisa swasembada energi, pulau-pulau ter

    Bondowoso, Jawa Timur (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa energi terbarukan, khususnya energi tenaga surya memiliki peran penting dalam mewujudkan swasembada energi hingga ke tingkat desa.

    “Yang sangat strategis nanti adalah energi terbarukan, terutama energi dari tenaga surya. Dengan energi tenaga surya setiap desa bisa swasembada energi, setiap kecamatan bisa swasembada energi, setiap kabupaten bisa swasembada energi, pulau-pulau terpencil akan punya energi,” ujar Prabowo.

    Hal itu dikatakannya saat meresmikan pengoperasian dan pembangunan sejumlah pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang tersebar di 15 provinsi, melalui konferensi video, Kamis.

    Prabowo menilai pemanfaatan tenaga surya dinilai mampu menghadirkan akses listrik secara merata, termasuk di pulau-pulau terpencil dan wilayah pegunungan.

    Presiden menerima laporan mengenai besarnya cadangan minyak dan gas nasional serta ketersediaan teknologi yang memungkinkan percepatan pembangunan proyek-proyek energi.

    “Ini sangat membuat kita optimis membuat kita memandang masa depan dengan sangat cerah,” ucapnya.

    Prabowo mengatakan pemerintah akan melakukan perhitungan bersama unsur pemerintah, swasta, dan mitra asing guna melanjutkan program menuju swasembada energi nasional.

    Upaya tersebut juga diarahkan untuk mendukung target pengurangan emisi karbon hingga mencapai zero carbon emission sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan yakni pada 2060.

    Diketahui, Presiden Prabowo meresmikan pengoperasian dan pembangunan sejumlah pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang tersebar di 15 provinsi.

    Presiden mengatakan peresmian pengoperasian dan pembangunan PLTP dan PLTS di 15 provinsi itu sebagai upaya Indonesia menuju swasembada energi.

    Menurutnya, kemerdekaan suatu bangsa ditentukan oleh kemampuan bangsa tersebut untuk memberi makan rakyatnya dan menjamin kehidupan dan penghidupan yang layak untuk bangsanya. Terkait hal itu, energi memiliki peran penting untuk kehidupan bangsa di abad ke-21.

    Presiden bersyukur Indonesia dikaruniai potensi kekayaan sumber energi terbarukan yang luar biasa dan potensi kekayaan tersebut harus dikelola dengan baik.

    Prabowo juga menegaskan bahwa peresmian dan pembangunan 55 pembangkit energi baru dan terbarukan ini merupakan bukti bahwa Indonesia menuju kemandirian.

    “Kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri dan kita akan mampu memberi energi kepada seluruh bangsa Indonesia dalam keadaan yang efisien dan ekonomis,” ucap Kepala Negara.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi II: Pulau di Indonesia tak boleh diperjualbelikan warga asing

    Komisi II: Pulau di Indonesia tak boleh diperjualbelikan warga asing

    Kalau orang punya perusahaan, dia bisa saja mencari investasi. Mencari investasi dari manapun dia bisa. Tetapi kalimat menjual itu yang tidak boleh. Jadi nanti diselidiki. Dasarnya apa? Kalau dasarnya sewa, masih diperbolehkan. Tetapi kalau dia menju

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf menegaskan pulau-pulau di wilayah Indonesia tidak boleh diperjualbelikan oleh warga asing, kecuali hak guna bangunan (HGB) atau hak guna usaha (HGU).

    “Pulau-pulau di Indonesia dilarang diperjualbelikan oleh warga asing, kecuali hak guna bangunan (HGB) atau hak guna usaha (HGU). Artinya, pihak asing tidak boleh memiliki tanah di Indonesia, kecuali menyewa sewa dalam jangka waktu tertentu,” kata Dede dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikannya merespons isu empat pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas yang diduga dijual melalui situs daring milik luar negeri.

    “Setelah kemarin ada kontroversi kepemilikan empat pulau antara Aceh dan Sumut. Tiba-tiba ada orang dengan mudah menjual Pulau di Indonesia melalui situs,” ucapnya.

    Dia pun mendesak pemerintah untuk segera memanggil serta meminta klarifikasi dari pengelola situs www.privateislandonline.com untuk menelusuri siapa pihak yang mengiklankannya dan apakah pengiklan menyewakan HGB atau HGU.

    “Kalau demikian harus juga diperiksa siapa pemilik sertifikat tersebut karena HGB atau HGU sejatinya tidak bisa disewakan ke orang lain kecuali dalam bentuk kerja sama,” tuturnya.

    Dia lantas berkata, “Kalau orang punya perusahaan, dia bisa saja mencari investasi. Mencari investasi dari manapun dia bisa. Tetapi kalimat menjual itu yang tidak boleh. Jadi nanti diselidiki. Dasarnya apa? Kalau dasarnya sewa, masih diperbolehkan. Tetapi kalau dia menjual, bentuk promosinya adalah menjual, itu kesalahan.”

    Sebelumnya, Sabtu (21/6), Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengaku sedang mempelajari lebih dalam terkait informasi empat pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) yang diduga dijual melalui situs daring milik luar negeri.

    “Ya, itu sudah ada informasi mengenai hal itu. Tapi masih kami dalami,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat ditemui di Jakarta.

    Rabu (18/6), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan keempat pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau yang diduga dijual di situs pribadi jual beli pulau milik luar negeri, tidak bisa diperjualbelikan karena statusnya berada di dalam kawasan konservasi dan milik negara.

    “Itu pulau milik negara, jadi ketika akan dimanfaatkan oleh pelaku usaha harus mendapat izin dari pemerintah dalam hal ini KKP dan pemerintah daerah setempat,” kata Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Batam, Kepulauan Riau, Semuel Sandi Rundupadang kepada ANTARA di Batam.

    Keempat pulau tersebut, yakni Pulau Rintan, Pulau Mala, Pulau Tokongsendok dan Pulau Nakob. Penjualan pulau di Kabupaten Anambas tersebut viral di media sosial, diduga dijual di situs www.privateislandonline.com.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo resmikan peningkatan produksi migas 30 ribu barel di Blok Cepu

    Prabowo resmikan peningkatan produksi migas 30 ribu barel di Blok Cepu

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto meresmikan peningkatan produksi minyak sebesar 30 ribu barel per hari di Proyek Banyu Urip, Blok Cepu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis, sebagai bagian dari upaya Pemerintah untuk swasembada energi.

    Karena berhalangan hadir akibat kondisi cuaca, Presiden Prabowo turut meresmikan peningkatan produksi minyak di Blok Cepu, bersamaan dengan peresmian pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di 15 provinsi yang dipusatkan di PLTP Ijen, Bondowoso, Jawa Timur

    “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Kamis, 26 Juni 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan pengoperasian dan pembangunan energi terbarukan di 15 provinsi dan peningkatan produksi minyak 30 ribu barel Blok Cepu,” kata Presiden Prabowo dalam sambungan konferensi video dari Bali, melalui akun YouTube Sekretariat Presiden yang disaksikan di Jakarta, Kamis.

    Presiden menilai peresmian peningkatan produksi minyak 30 ribu barel per hari di Blok Cepu ini menjadi momentum penting sebagai upaya membuat bangsa Indonesia untuk swasembada energi.

    Dalam sambutannya, Presiden mengapresiasi kerja keras kementerian/lembaga, perusahaan swasta dari dalam dan luar negeri, serta teknisi dan para pekerja yang mampu mengelola proyek energi yang canggih dan rumit.

    Menurut Kepala Negara, energi menjadi sektor penting dalam kedaulatan suatu bangsa.

    “Kita bersyukur bahwa kita memiliki sumber-sumber energi yang juga luar biasa, sumber-sumber energi yang terbarukan ada di kita, tinggal kita mengelola dengan baik dan hari ini bukti kemampuan bangsa Indonesia untuk menuju swasembada energi yang sangat menentukan bagi masa depan kita,” kata Presiden.

    Adapun penambahan 30 ribu barel per hari (BPH/BOPD) di Banyu Urip Infill Clastic (BUIC) Blok Cepu, yang dikelola ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) di Bojonegoro, Jawa Timur, menyumbang 25 persen dari total lifting minyak nasional.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan proyek penambahan peningkatan produksi minyak ini dikerjakan dalam waktu 8 bulan, atau lebih cepat 10 bulan dari target perencanaan.

    Dengan penambahan 30 ribu barel per hari diambil dari empat sumur baru, sehingga total produksi Blok Cepu mencapai 170 ribu hingga 180 ribu barel per hari.

    Ia juga optimistis Indonesia dapat mencapai target swasembada energi pada 2029-2030 dengan menghasilkan 900 ribu sampai 1 juta barel.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bawalsu Papua petakan kerawanan PSU 2025

    Bawalsu Papua petakan kerawanan PSU 2025

    ANTARA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua menggelar sosilisasi pengawasan pemilu dan netralitas ASN, TNI dan Polri pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), Kamis (26/6). Pada kesempatan itu, Komisoner Bawaslu Papua Yofrey Piryamta Kebelen mengatakan pihaknya sudah memetakan sejumlah wilayah rawan yang menjadi perhatian pada PSU di Papua.(Laksa Mahendra/Agha Yuninda Maulana/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri Imipas bakal tambah pembimbing pemasyarakatan sambut KUHP baru

    Menteri Imipas bakal tambah pembimbing pemasyarakatan sambut KUHP baru

    Mohon dengan hormat agar ditambah teman-teman PK karena tugasnya berat sekali. Perlu saya sampaikan juga bahwa bukan hanya pidana kerja sosial yang akan menjadi tugas dari teman-teman PK, tapi juga ada pidana pengawasan dan tindakan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan pihaknya bakal menambah jumlah petugas pembimbing pemasyarakatan guna menyambut implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.

    “Tentu saja, kami akan terus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian maupun dari Kementerian PANRB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi),” kata Agus saat peluncuran Aksi Sosial Gerakan Nasional Pemasyarakatan Klien Balai Pemasyarakatan Peduli 2025 di Jakarta, Kamis.

    Agus mengakui peran pembimbing pemasyarakatan menjadi lebih luas dan besar setelah KUHP baru berlaku pada 2 Januari 2026. Menyikapi hal ini, Agus menekankan pentingnya pelatihan kepada para pembimbing pemasyarakatan, serta diharapkan akan ada insentif tambahan.

    “Kita siapkan petugas pembimbing pemasyarakatan yang tadi masih kurang, kita akan persiapkan untuk ditambah, kemudian persiapkan pelatihannya, sehingga mereka nanti pada saat menjalankan tugas, dari mulai saat penyelidikan sampai dengan mendapatkan hukuman, ini adalah pekerjaan petugas pembimbing pemasyarakatan,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Dewan Guru Besar UI yang juga penyusun KUHP baru, Prof. Harkristuti Harkrisnowo, mengatakan bahwa saat ini petugas pembimbing pemasyarakatan hanya berjumlah sekitar 2.571 orang.

    Menurut dia, jumlah ideal pembimbing pemasyarakatan, terlebih setelah KUHP baru berlaku, yakni sekitar 7.800 orang. Oleh sebab itu, Harkristuti menyarankan pemerintah menambah jumlah petugas PK tersebut.

    “Mohon dengan hormat agar ditambah teman-teman PK karena tugasnya berat sekali. Perlu saya sampaikan juga bahwa bukan hanya pidana kerja sosial yang akan menjadi tugas dari teman-teman PK, tapi juga ada pidana pengawasan dan tindakan. Tindakan ini banyak sekali yang kita rumuskan di dalam KUHP,” ujarnya.

    Pada kesempatan tersebut, Harkristuti juga menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru disusun selama sekitar 57 tahun. Salah satu perubahan penting ialah adanya alternatif terhadap pidana penjara.

    “Yang pertama adalah pidana kerja sosial, yang kedua pidana pengawasan, yang ketiga adalah pidana denda. Jadi ini adalah merefleksikan paradigma baru di dalam hukum pidana kita,” urainya.

    Paradigma baru ini salah satunya untuk mengurai kepadatan penghuni (overcrowded) di dalam lapas dan rutan. Di samping itu, pelaku tindak pidana diharapkan memperoleh hukuman yang bermakna dengan adanya pidana alternatif tersebut.

    “Mereka tetap berada di dalam masyarakat dan juga mendapat terus bimbingan dari para pembimbing kemasyarakatan,” jelas Harkristuti.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR sebut persoalan haji perlu diserahkan ke penegak hukum

    Anggota DPR sebut persoalan haji perlu diserahkan ke penegak hukum

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengatakan bahwa persoalan penyelenggaraan haji perlu diserahkan kepada aparat penegak hukum karena dugaan pelanggaran yang terjadi harus diusut tuntas.

    “Ini bukan uang kecil, melainkan dana dalam jumlah besar yang perlu dipertanggungjawabkan. Apabila ada praktik jual beli kuota atau pengelolaan dana haji oleh oknum tertentu, itu harus diusut tuntas,” kata Selly dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Dia menegaskan bahwa evaluasi komprehensif terhadap penyelenggaraan ibadah haji merupakan hal yang penting, khususnya pada penyelenggaraan Haji 1446H/2025M.

    Salah satu fokus utama Tim Pengawas Haji DPR RI adalah menindaklanjuti dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Haji di tahun sebelumnya, yaitu haji 1445H/2024M dengan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum (APH), apabila ditemukan unsur pidana.

    Dia menyampaikan bahwa rekomendasi tersebut menjadi bagian dari upaya DPR dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan ibadah haji.

    “Kami membuat beberapa catatan rekomendasi, salah satunya menyerahkan persoalan kepada aparat penegak hukum. Ini penting untuk menyempurnakan penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK,” kata dia.

    Dia menambahkan bahwa KPK sangat memungkinkan untuk memanggil berbagai pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan penyelenggaraan haji, termasuk pejabat yang saat ini masih menjabat di Kementerian Agama.

    Meskipun sejumlah pejabat eselon telah dimutasi, menurut dia, masih ada posisi strategis yang diisi oleh orang-orang yang sebelumnya terlibat dalam penyelenggaraan Haji 2024.

    “Baik Menteri Agama sebelumnya, maupun Dirjen Haji yang masih menjabat, perlu dimintai keterangan lebih lanjut. Demikian juga dengan beberapa pejabat eselon II dan III,” katanya.

    Lebih lanjut, dia menyoroti adanya jemaah reguler yang haknya untuk berhaji diduga dialihkan ke jemaah haji khusus. Ia menyatakan bahwa hal ini bukan sekadar masalah administrasi, melainkan bisa berdampak hukum jika terbukti ada unsur jual beli kuota.

    Dia pun berkomitmen untuk terus mengawal penyelenggaraan ibadah haji agar berjalan sesuai prinsip keadilan dan keberpihakan kepada jemaah, serta menjamin tidak adanya penyimpangan yang merugikan negara dan umat.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR imbau WNI tertahan di wilayah konflik Iran-Israel tetap tenang

    DPR imbau WNI tertahan di wilayah konflik Iran-Israel tetap tenang

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengimbau warga negara Indonesia (WNI) yang masih tertahan di wilayah konflik antara Iran dengan Israel untuk tetap tenang sebab pemerintah terus mengupayakan evakuasi secara bertahap ke Tanah Air.

    “Kami mengimbau kepada warga negara Indonesia untuk tetap tenang, pemerintah terus berkomunikasi dan mengupdate kabar WNI di Iran dan akan terus melakukan evakuasi secara bertahap,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Dia pun menegaskan bahwa pimpinan DPR RI dan Komisi I DPR RI akan terus berkomunikasi dengan pemerintah guna memonitor keadaan WNI yang masih terjebak di wilayah konflik Iran-Israel.

    Dasco meminta pula kepada Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran, Iran, untuk terus membuka layanan hotline yang dapat dihubungi WNI bila dalam kondisi darurat.

    “Mengupayakan adanya hotline agar komunikasi warga negara kita di Iran bisa terpantau dengan baik,” kata dia.

    Sebelumnya, Dasco mengatakan bahwa Komisi I DPR RI akan segera menemui Presiden Prabowo Subianto untuk membahas dinamika global terkait konflik yang terjadi antara Iran dan Israel.

    Menurut dia, komunikasi antara DPR dengan pemerintah diperlukan untuk mengetahui pandangan dan sikap pemerintah dalam menanggapi situasi di timur tengah tersebut. Di sisi lain, dia mengatakan DPR juga akan memberikan masukan terhadap pemerintah terkait hal itu.

    “Dan tadi kami juga bersama-sama berbicara dengan pimpinan Komisi I. Dalam waktu dekat pimpinan Komisi I akan melakukan dialog dengan Presiden,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Sebetulnya, dia mengatakan bahwa DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden mengenai masalah tersebut, tetapi belum terlalu intens. Pasalnya, dia mengatakan bahwa saat ini Prabowo memiliki kegiatan yang cukup padat.

    “Tetapi kami juga monitor bahwa sudah ada sikap dari Kementerian Luar Negeri yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri,” ucap Dasco.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo minta maaf tak hadiri langsung peresmian PLTP-PLTS, Blok Cepu

    Prabowo minta maaf tak hadiri langsung peresmian PLTP-PLTS, Blok Cepu

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maafnya karena tidak bisa menghadiri langsung peresmian pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di 15 provinsi, serta peningkatan produksi migas di Blok Cepu.

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf tersebut melalui konferensi video dari Bali dan meresmikan secara daring kedua proyek yang seharusnya dilakukan pada Kamis.

    “Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak dapat hadir secara fisik karena ketidakpastian akibat cuaca. Saya sudah siap dari jam 8 pagi untuk terbang,” ungkap Presiden Prabowo memberikan sambutan peresmian melalui sambung konferensi video dari Bali, yang disaksikan melalui akun YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Kamis.

    Sejatinya, Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri dua peresmian di dua tempat yang berbeda, yakni peresmian 24 pembangkit PLTP dan PLTS di 15 provinsi secara serentak yang dipusatkan di PLTP Ijen, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.

    Kemudian, Presiden juga dijadwalkan meresmikan peningkatan produksi minyak sebesar 30 ribu barel di Blok Cepu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

    Namun karena cuaca yang tidak menentu, Presiden berhalangan hadir langsung di dua peresmian tersebut dan hanya melakukan konferensi video bersama Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang hadir di Jawa Timur, serta Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung di Jawa Tengah.

    “Karena cuaca tidak memungkinkan, terpaksa saya hadir melalui video conference. Sekali lagi saya minta maaf, saya sangat ingin hadir secara fisik. Insyaallah akan saya cari waktu untuk hadir melihat proyek-proyek yang demikian penting, demikian bersejarah dan demikian membanggakan kita sebagai bangsa dan sebagai pribadi,” kata Presiden Prabowo.

    Dalam sambungan video itu, Presiden Prabowo juga menyampaikan permohonan maafnya kepada Presiden ExxonMobil Indonesia, Wade Floyd,.

    Presiden mengaku akan mencari jadwal sendiri untuk melihat operasional Blok Cepu yang memiliki total lifting migas sebesar 180 ribu barel per hari, setelah penambahan 30 ribu barel.

    “Saya janji, saya ingin melihat operasional (perusahaan) anda. Karena saya ingin melihat, setiap kunjungan bagi saya adalah pengalaman belajar, jadi jangan terkejut jika saya meninjau ke tempat anda,” kata Prabowo kepada Floyd.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa ia sempat berkomunikasi dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya guna memastikan kehadiran Presiden.

    Namun karena kabut yang tebal, kondisi cuaca tersebut dinilai menyulitkan helikopter yang akan digunakan Presiden untuk mendarat.

    “Kami laporkan sekarang pada posisi ketinggian 1.600 di atas permukaan laut dan cuacanya di sini sangat dingin. Saya sedang membayangkan kalau ada Bapak Presiden hadir di sini mungkin belum mau pulang cepat karena suasananya sangat bagus sekali di sini,” kata Bahlil.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Fathur Rochman
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.