Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Anggota DPR minta Menteri Perindustrian perkuat perlindungan investasi

    Anggota DPR minta Menteri Perindustrian perkuat perlindungan investasi

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR Novita Hardini saat rapat kerja bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu, meminta perlindungan investasi diperkuat untuk mendukung ekonomi berkelanjutan.

    Dia mengatakan saat ini terdapat berbagai tantangan dalam menarik dan mempertahankan investasi, termasuk masalah intervensi dari kelompok tertentu yang sangat marak terjadi hingga berpotensi mengganggu iklim investasi.

    “Banyak investasi yang masuk, tetapi kemudian tidak berlanjut karena maraknya isu-isu, seperti pemalakan, premanisme dan intervensi dari ormas-ormas atau LSM dengan kepentingan tertentu,” kata Novita.

    Menurut dia, negara perlu hadir dan menjamin iklim investasi yang masuk agar tidak hanya menguntungkan segelintir orang saja, tetapi harus benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

    Selain itu, dia berharap Kementerian Perindustrian fokus memitigasi krisis energi global dan mendorong investasi hijau lahir dari daerah, dengan memberi insentif kepada daerah yang konsisten membangun ekosistem industri hijau guna menarik investasi hijau di Indonesia.

    Novita juga mendorong pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dan instansi terkait dapat memperkuat kebijakan yang mendukung iklim investasi stabil dan berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan dan penguatan ekonomi nasional serta perluasan pasar ekspor Indonesia.

    Di sisi lain, dia menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Indonesia dalam mempertahankan fundamental ekonomi yang kokoh, terutama berbasis ekonomi kerakyatan.

    Menurut dia, stabilitas ekonomi nasional merupakan hal yang penting di tengah tekanan geopolitik dan ekonomi global.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenkeu jamin dukungan pendanaan untuk DOB Papua

    Kemenkeu jamin dukungan pendanaan untuk DOB Papua

    Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) untuk seluruh DOB Papua pada periode 2023 hingga 2025 mencapai Rp22,4 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Keuangan menjamin dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendanaan pembangunan daerah otonomi baru (DOB) di wilayah Papua, baik melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) maupun transfer ke daerah (TKD).

    Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dalam Raker Panja Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu, mengatakan pelaksanaan DOB dalam tiga tahun terakhir telah berdampak pada pembangunan jalan dan jembatan, fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

    Untuk tahun anggaran 2024, alokasi Belanja K/L bagi infrastruktur pemerintahan DOB disalurkan melalui DIPA Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp1,28 triliun.

    Sedangkan total TKD yang mencakup Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) untuk seluruh DOB Papua pada periode 2023 hingga 2025 mencapai Rp22,4 triliun.

    Anggito menyebut dukungan pendanaan terhadap DOB Papua disusun dengan mempertimbangkan indikator luas wilayah, jumlah penduduk, kondisi sosial, fiskal, ekonomi, serta kebutuhan infrastruktur.

    Pemerintah pun terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap dukungan pendanaan DOB, termasuk aspek penyaluran dan efektivitas anggaran.

    “Pemerintah dan khususnya Bapak Presiden Prabowo Subianto dan kabinet, ingin melakukan suatu perbaikan, baik itu anggaran K/L maupun anggaran TKD,” ujar dia.

    Wamenkeu Anggito menyatakan pemerintah telah merumuskan sejumlah langkah perbaikan yang melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mengelola Dana Otsus di empat DOB Papua.

    Melalui langkah pembinaan, pendampingan teknis, dan penguatan sistem informasi pengelolaan Dana Otsus yang terintegrasi dan berbasis interoperabilitas, pemerintah berharap tata kelola semakin prudent, transparan dan cepat.

    Dengan demikian, pemanfaatan Dana Otsus diharapkan dapat lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua di wilayah DOB.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenperin ungkap kondisi industri Indonesia di tengah isu global

    Kemenperin ungkap kondisi industri Indonesia di tengah isu global

    ANTARA – Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Perindustrian melakukan rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/)7). Dalam rapat tersebut, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyampaikan kondisi perindustrian nasional di tengah situasi global dan mengungkap langkah antisipasi Kementerian Perindustrian.
    (Setyanka Harviana Putri/Azhfar Muhammad Robbani/Soni Namura/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP catat produksi perikanan triwulan I/2025 tumbuh 2 persen

    KKP catat produksi perikanan triwulan I/2025 tumbuh 2 persen

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan produksi perikanan pada triwulan I tahun 2025 tumbuh 2,0 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

    “Produksi perikanan berdasarkan angka sementara, hingga 30 Maret 2025 mencapai 5,58 juta ton. Jika dilihat secara mendalam pada triwulan I tahun 2025, tumbuh sebesar 2,0 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024,” kata Menteri Trenggono dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

    Ia mengatakan, tren positif ini ditopang oleh produksi ikan budidaya sebesar 3,0 persen, diikuti produksi rumput laut sebesar 2,2 persen, dan produksi perikanan tangkap yang tumbuh sebesar 0,7 persen.

    Lebih lanjut, Trenggono mengatakan, rata-rata nilai tukar nelayan (NTN) pada bulan Mei 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 1,8 persen dibandingkan pada bulan Mei 2024.

    Sementara, rata-rata nilai tukar pembudi daya ikan (NTPi) bulan Mei 2025 juga mengalami pertumbuhan, yaitu sebesar 1,4 persen jika dibandingkan pada bulan periode yang sama pada tahun 2024.

    “Keduanya menunjukkan pertumbuhan dibandingkan dengan bulan Mei tahun sebelumnya,” kata dia.

    Menteri Trenggono mengatakan, tren positif juga ditunjukkan dari kinerja ekspor produk kelautan dan perikanan. Nilai ekspor produk perikanan pada triwulan I tahun 2025 tumbuh sebesar 6,5 persen dibandingkan dengan triwulan I tahun 2024.

    “Volume ekspor produk perikanan pada triwulan I tahun 2025 juga mengalami pertumbuhan sebesar 2,3 persen dibandingkan triwulan I tahun lalu,” ujar Trenggono.

    Terakhir, perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) KKP sampai dengan Juni tahun 2025 juga mengalami peningkatan sebesar 13 persen dibandingkan dengan perolehan sampai dengan Juni tahun 2024.

    Pada Juni 2024, perolehan PNBP KKP adalah senilai Rp861,76 miliar, sementara pada Juni tahun ini adalah sebesar Rp975,74 miliar.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR undang Menhan dan Panglima TNI bahas geopolitik dan keamanan

    DPR undang Menhan dan Panglima TNI bahas geopolitik dan keamanan

    Jakarta (ANTARA) – Komisi I DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Menteri Pertahanan Sjafire Sjamsoeddin dan Panglima TNI Agus Subiyanto membahas soal kondisi geopolitik, skema pertahanan Indonesia dan isu lain yang berkaitan dengan pertahanan, Rabu.

    RDP antar Komisi I DPR dan Menhan ini digelar di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, siang hari ini.

    Berdasarkan informasi yang diterima ANTARA, RDP dijadwalkan mulai pukul 14.00 WIB, namun pukul 14.46 WIB rapat baru saja dimulai.

    Masih berdasarkan kabar yang diterima bahwa rapat awalnya akan digelar secara terbuka. Namun belakangan, rapat akhirnya diputuskan digelar secara tertutup.

    Beberapa pejabat pun terpantau hadir dalam agenda tersebut, di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Mereka tidak memberikan keterangan kepada awak media ketika menghadiri rapat.

    Hingga saat ini, RDP Komisi I dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI masih berlangsung.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Depot air minum masuk dalam empat Ranperda usulan Pemkot Ambon ke DPRD

    Depot air minum masuk dalam empat Ranperda usulan Pemkot Ambon ke DPRD

    ANTARA – Pemerintah Kota Ambon menyerahkan empat Rancangan peraturan daerah (Ranperda) pada Rapat Paripurna ke-2 masa persidangan III tahun 2024-2025 yang digelar di DPRD Ambon, Rabu (2/7). Empat Ranperda yang diserahkan untuk dibahas DPRD menjadi Peraturan Daerah (Perda) tersebut, yakni pengendalian depot air minum, smart city, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, juga RPJMN Kota Ambon tahun 2025-2029. (Alfian Sanusi/Andi Bagasela/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OJK catat nasabah di Bali gemar menabung 

    OJK catat nasabah di Bali gemar menabung 

    Denpasar (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mencatat nasabah di Pulau Dewata diperkirakan tergolong gemar menabung karena dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun perbankan tumbuh 10,22 persen mencapai Rp194,63 triliun per April 2025.

    “Peningkatan DPK posisi April 2025 ditopang oleh kenaikan nominal tabungan sebesar Rp10,35 triliun,” kata Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu di Denpasar, Bali, Rabu.

    Berdasarkan data regulator lembaga jasa keuangan itu, jika dibandingkan posisi sama 2024, DPK di Bali saat itu mencapai Rp176,57 triliun.

    Meski begitu, pertumbuhan double digit DPK tersebut belum diikuti untuk realisasi kredit perbankan yang masih tumbuh single digit.

    Pihaknya mencatat realisasi kredit mencapai Rp113,72 triliun atau tumbuh 6,93 persen dibandingkan periode sama 2024 yang mencapai Rp106,34 triliun.

    Kondisi itu juga terkonfirmasi dari rasio kredit terhadap simpanan atau Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan di Bali posisi April 2025 sebesar 58,43 persen yang lebih rendah jika dibandingkan periode sama 2024 mencapai 60,22 persen.

    Sedangkan jika dibandingkan secara bulanan atau pada Maret 2025, LDR perbankan di Bali lebih tinggi mencapai 59,06 persen.

    Ada pun batas bawah LDR target adalah 78 persen dan batas atas sebesar 92 persen, sesuai yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/7/PBI/2013.

    Ada pun LDR adalah salah satu rasio yang mencerminkan fungsi intermediasi perbankan sekaligus indikator ketersediaan likuiditas untuk ekspansi kredit.

    “Kami akan terus mendorong kinerja intermediasi dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pembiayaan dan terjaganya likuiditas,” ucapnya.

    Sementara itu, kualitas kredit perbankan di Bali tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) gross sebesar 3,21 persen, lebih rendah dibandingkan posisi sama tahun sebelumnya sebesar 3,25 persen.

    Secara umum pihaknya menilai per April 2025 perbankan di Pulau Dewata tetap solid dan stabil didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, dan profil risiko terjaga.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri ESDM: Per Juni, produksi minyak bumi capai 602 ribu bph

    Menteri ESDM: Per Juni, produksi minyak bumi capai 602 ribu bph

    Kami sampaikan bahwa hingga tanggal 29 Juni 2025, produksi minyak bumi mencapai 602 ribu barel

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa produksi minyak bumi mencapai 602 ribu barel per hari (bph) per 29 Juni 2025.

    “Kami sampaikan bahwa hingga tanggal 29 Juni 2025, produksi minyak bumi mencapai 602 ribu barel. Sampai bulan Juni,” kata Bahlil dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR di Jakarta, Rabu.

    Minyak bumi tersebut belum siap jual sehingga belum dihitung sebagai lifting.

    Peningkatan produksi minyak bumi tersebut diperoleh setelah pemerintah meresmikan sejumlah lapangan minyak, seperti lapangan minyak Forel dan Terubuk di wilayah Kepulauan Riau.

    Lapangan minyak Forel dan Terubuk menambah produksi minyak sebesar 20 ribu barel per hari (BPH).

    Selain itu juga terdapat peresmian peningkatan produksi minyak Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu, Jawa Timur (Jatim).

    Sebelum ada penambahan, Lapangan Banyu Urip memproduksi 150.000 barel per hari. Kini, angkanya naik menjadi 180.000 barel atau setara dengan 25 persen lifting minyak nasional.

    “Kemarin baru meresmikan tambahan 30 ribu barel per day, maka kemudian dikompilasi, kombinasikan dengan target sumur-sumur masyarakat yang sudah berjalan, baru kemarin kami legalkan,” kata Bahlil.

    Dengan berbagai perkembangan produksi minyak, Bahlil meyakini target lifting minyak pemerintah sebesar 605 barel per hari dapat tercapai pada akhir Desember 2025.

    “Insyaallah kita bisa menyukseskan target pemerintah untuk lifting minyak sampai dengan 605 ribu barel di akhir Desember 2025,” ucapnya.

    Per Mei 2025, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi lifting minyak bumi sebesar 568 ribu barel per hari (bph).

    Untuk 2026, Bahlil menargetkan lifting minyak sebesar 600–610 bph dan gas bumi sebesar 5.338–5.695 mmscfd.

    Kenaikan target lifting tersebut dilatarbelakangi oleh kalkulasi pemerintah soal penurunan produksi dari sumur-sumur minyak yang menua.

    “Di samping kita berusaha untuk menaikkan lifting, kita juga harus menjaga penurunan yang ada. Atas dasar itu, kami mengusulkan kepada Komisi XII, kami rencanakan sekitar 605–610 ribu barel per hari,” kata Bahlil.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jatim raih peringkat pertama nasional indeks keamanan pangan segar

    Jatim raih peringkat pertama nasional indeks keamanan pangan segar

    Surabaya (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur meraih peringkat pertama secara nasional pada Indeks Keamanan Pangan Segar (IKPS) Tahun 2024 yang dirilis oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan menempatkan Jatim unggul atas Jawa Tengah dan Jawa Barat.

    Penghargaan diterima Pemprov Jatim melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim pada peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia yang digelar di International Convention Center (IICC) Bogor, pekan lalu.

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, skor IKPS Jatim tahun ini mencapai 80 dari lima indikator penilaian, yaitu SDM dan kelembagaan (14), penjaminan keamanan pangan (28), perdagangan (20), kesehatan masyarakat (8), serta kesadaran masyarakat (11).

    “Alhamdulillah, prestasi ini adalah hasil kerja sama seluruh instansi dan lapisan masyarakat di Jatim. Ini mencerminkan tingginya kepercayaan publik terhadap keamanan pangan segar di daerah kami,” kata Khofifah di Surabaya, Rabu.

    IKPS sendiri merupakan alat ukur nasional yang diluncurkan secara resmi pada kesempatan tersebut untuk menilai tingkat keamanan pangan segar dari hulu ke hilir.

    Ia menegaskan capaian tersebut menjadi bukti komitmen Pemprov Jatim dalam menghadirkan pangan yang aman, sehat, dan berkualitas. Langkah tersebut juga sesuai dengan strategi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jatim.

    Beberapa kebijakan yang telah diterapkan, lanjut Khofifah, antara lain penguatan sistem pengawasan residu pestisida dan bahan kimia berbahaya. Dinas terkait secara rutin melakukan uji sampel terhadap sayur, buah, dan produk segar lainnya di pasar tradisional maupun modern.

    “Melalui program Gerakan Pangan Aman, kami melakukan uji cepat terhadap pangan di berbagai sentra produksi, seperti apel di Malang, sayuran di Batu, dan ikan di Lamongan,” ujarnya.

    Selain itu, Pemprov juga mengembangkan penerapan Good Agricultural Practices (GAP) melalui pelatihan dan sertifikasi petani untuk komoditas unggulan seperti bawang merah, cabai, dan beras.

    Untuk mendukung kebijakan tersebut, Jatim juga telah memiliki fasilitas pengujian seperti Balai Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan di Surabaya.

    Pemprov Jatim juga menjalin kerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam pengawasan cemaran mikroba dan kimia.

    Khofifah menambahkan capaian IKPS ini tidak hanya menjadi alat evaluasi kinerja daerah, tetapi juga berkontribusi pada capaian nasional dalam pembangunan sektor pangan sebagaimana ditargetkan dalam RPJMN 2025–2029.

    “IKPS dikembangkan oleh Bapanas untuk memantau keamanan dan kualitas pangan segar yang berasal dari tanaman, hewan, dan hasil perikanan. Ini adalah strategi penguatan sistem pangan berbasis sains dan berorientasi pada perlindungan konsumen,” katanya.

    Peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia atau World Food Safety Day tahun ini mengusung tema Food Safety: Science in Action, yang menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam menciptakan sistem pangan yang aman, sehat, dan berkelanjutan.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tetap jadi prioritas

    KKP: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tetap jadi prioritas

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tetap menjadi salah satu prioritas dalam usulan penggunaan anggaran KKP Tahun 2025.

    Komitmen implementasi program-program strategis pemerintah itu, menurut Trenggono, dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, didukung dengan akan dibukanya blokir anggaran KKP tahun 2025.

    “KKP telah mengusulkan dukungan anggaran untuk pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih, yang bertujuan untuk peningkatan produktivitas masyarakat, kemandirian ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan, dan mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menjadi prioritas Presiden (Prabowo Subianto),” ujar Trenggono.

    Adapun pembangunan KNMP, lanjut dia, memiliki sejumlah kriteria minimal. Pertama, mayoritas penduduk (lebih dari 80 persen) diutamakan berprofesi sebagai nelayan atau pembudidaya ikan.

    Lebih lanjut, memiliki potensi sumber daya ikan (SDI), budidaya ikan, dan wisata bahari yang dapat dikembangkan; keberterimaan masyarakat dan pemerintah setempat, serta siap diberdayakan (social engineering).

    Selanjutnya, adalah ketersediaan dan status lahan clear and clean untuk pembangunan fasilitas produksi (>1 ha); dan kampung terintegrasi dengan Kopdes Merah Putih.

    Trenggono mengatakan, pembangunan satu Kampung Merah Putih membutuhkan Rp22 miliar, dan intervensi pemerintah terhadap model pembangunan itu dilakukan secara tematik berbasis potensi perikanan tangkap atau perikanan budidaya.

    “Pengelolaan terhadap Kampung Nelayan Merah Putih akan dilakukan oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, di mana pemerintah akan melakukan pembangunan mencakup pembiayaan sarana prasarana produksi,” katanya.

    “Seperti tambatan perahu, pabrik es, gudang beku, bantuan kapal, hingga adanya sentra kuliner, toko logistik. Dan semua ini total investasinya adalah sekitar Rp22 miliar per lokasi,” imbuhnya.

    Ia meminta dukungan Komisi IV DPR RI agar usulan itu dapat segera disetujui.

    “Seluruh saran dan rekomendasi akan menjadi bahan acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan,” kata Trenggono.

    Sebelumnya, KKP memproyeksikan kebutuhan anggaran sebesar Rp24,2 triliun untuk membangun 1.100 KNMP secara bertahap hingga tahun 2027 mendatang.

    “Ya kan totalnya sudah tahu, kalau Rp22 miliar kali 100 berapa? (100 merupakan tahap awal pembangunan KNMP di 2025),” kata Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya Trian Yunanda, Senin (16/6).

    Anggaran tersebut secara keseluruhan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.