Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Legislator tekankan pentingnya evaluasi berkala dalam perumusan APBN

    Legislator tekankan pentingnya evaluasi berkala dalam perumusan APBN

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menekankan pentingnya transparansi serta evaluasi secara berkala dalam perumusan asumsi makro anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) agar tetap relevan dengan situasi global.

    Menurutnya, asumsi makro dalam APBN harus disusun dengan prinsip kehati-hatian dan berbasis data yang akurat, termasuk dalam perancangan target pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan harga minyak.

    “Kami akan terus mendorong efisiensi belanja negara dan optimalisasi pendapatan, termasuk melalui reformasi perpajakan yang progresif namun adil,” tegas Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Juli 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2025 mencapai 5,1 persen, sementara inflasi tahunan berada di kisaran 3,2 persen.

    Meski demikian, ketidakpastian global, berpotensi memengaruhi stabilitas makroekonomi, terutama melalui tekanan inflasi impor dan volatilitas nilai tukar.

    “Tantangan ke depan semakin kompleks, mulai dari gejolak komoditas hingga risiko geopolitik. Karena itu, APBN harus menjadi instrumen yang fleksibel namun tetap accountable. Komisi XI DPR RI akan memastikan bahwa asumsi makro dan postur APBN 2026 disusun dengan mempertimbangkan proyeksi jangka menengah-panjang serta skenario mitigasi risiko,” tutup Misbakhun.

    Adapun dalam laporan semester I APBN 2025, pemerintah mencatat defisit APBN mencapai Rp197 triliun hingga Juni 2025.

    Jumlah tersebut setara 0,81 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), melebar dibandingkan defisit periode sama tahun lalu yang tercatat Rp77,3 triliun atau 0,34 persen dari PDB.

    Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pelebaran defisit disebabkan oleh penurunan penerimaan negara, khususnya pada periode Januari dan Februari 2025.

    “Namun, kita berharap di semester II 2025 akan recovery,” ujarnya.

    Selain itu, Kementerian Keuangan mencatat realisasi pendapatan negara hingga semester I 2025 mencapai Rp1.210,1 triliun atau 40 persen dari target tahun ini. Realisasi ini turun 9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1.320,7 triliun.

    Penurunan ini dipengaruhi oleh tren melemahnya harga minyak mentah Indonesia (ICP), pengalihan dividen badan usaha milik negara (BUMN) ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), serta penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) secara terbatas atas barang mewah.

    Di sisi lain, belanja negara tetap mengalami pertumbuhan sebesar 0,6 persen secara tahunan (yoy), dengan total realisasi mencapai Rp1.407,1 triliun atau 38,8 persen terhadap APBN.

    Belanja negara difokuskan untuk mendukung pembangunan di sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan, memperkuat ekonomi daerah melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pemberdayaan desa, serta mendanai ketahanan pangan, energi, pertahanan semesta, hingga hilirisasi industri.

    Meskipun mencatat defisit, pemerintah masih mampu menjaga surplus keseimbangan primer sebesar Rp52,8 triliun hingga semester I.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Inspektorat NTB tandatangani komitmen bersama cegah korupsi

    Inspektorat NTB tandatangani komitmen bersama cegah korupsi

    ANTARA – Inspektorat dari 10 kabupaten/kota dan Provinsi NTB, tandatangani komitmen bersama memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan anti kecurangan. Komitmen ini sebagai hasil kesepakatan seluruh daerah dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTB pada Rabu (2/7). Yang juga berangkat dari temuan kerugian keuangan negara mencapai Rp240 miliar, dalam lima tahun terakhir. (Kusnandar/Andi Bagasela/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi XI setujui Ricky P Gozali sebagai Deputi Gubernur BI 2025-2030

    Komisi XI setujui Ricky P Gozali sebagai Deputi Gubernur BI 2025-2030

    Jakarta (ANTARA) – Komisi XI DPR RI melalui Rapat Internal telah memutuskan untuk menyetujui Ricky Perdana Gozali sebagai Deputi Gubernur BI Periode 2025-2030 setelah uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) diselenggarakan pada Selasa (1/7).

    “Kami menetapkan Ricky Perdana Gozali sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia Periode 2025-2030 secara musyawarah mufakat,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun saat dijumpai media usai Rapat Internal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Misbakhun memandang, sosok Ricky merupakan pejabat bank sentral yang profesional serta memahami bidang dan tugasnya. Ricky juga dinilai memiliki visi-misi sebagai Deputi Gubernur BI ke depan dengan target dan program yang jelas untuk dapat bekerja sama dengan Gubernur BI Perry Warjiyo.

    Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Ricky dinilai pantas untuk mengisi jabatan Deputi Gubernur BI menggantikan Doni Primanto Joewono yang akan habis masa jabatannya pada 11 Agustus 2025.

    “Nanti tentunya di internal mereka juga akan menetapkan pembidangan seperti apa dan itu kan sangat dinamis di internal mereka. Tetapi sebagai seorang pejabat BI yang berkarier di sana selama puluhan tahun, kami melihat dia adalah seorang Calon Deputi yang cakap, mempunyai kemampuan profesional, mempunyai keahlian yang cukup dan kapasitas kepemimpinan yang memadai,” jelas Misbakhun.

    Terkait dengan Rapat Paripurna untuk memberikan persetujuan terhadap hasil uji kepatutan dan kelayakan Calon Deputi Gubernur BI, Misbakhun menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR untuk dibahas di Badan Musyawarah (Bamus).

    “Saya menunggu surat Rapat Paripurnanya jam berapa. Karena itu bukan keputusan saya untuk menentukan jadwal Rapat Paripurna,” ujar dia.

    Sebelumnya pada Selasa (1/7), Komisi XI DPR RI telah menyelenggarakan uji kepatutan dan kelayakan terhadap dua Calon Deputi Gubernur BI yakni Ricky Perdana Gozali dan Dicky Kartikoyono.

    Ricky saat ini menduduki jabatan sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta sejak Juni 2025. Ia pernah memimpin sejumlah posisi strategis, terutama sebagai Kepala Perwakilan BI di berbagai daerah. Sebelum bertugas di Jakarta, ia mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (dilantik pada 2023).

    Ricky juga pernah menjabat sebagai Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (dilantik pada 2022), Kepala Grup Departemen Internasional (dilantik pada 2020), Kepala Perwakilan Provinsi Gorontalo (dilantik pada 2018), serta Deputi Direktur Departemen Pengelolaan Devisa.

    Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) telah mengamanatkan Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur BI diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI.

    Sebelumnya, Presiden RI telah menyampaikan surat kepada Ketua DPR RI yang tertuang dalam Surat Presiden (Surpres) Nomor R22/Pres/05/2025 tanggal 6 Mei 2025 perihal Calon Deputi Gubernur BI. Presiden mengusulkan dua nama untuk mendapat persetujuan DPR RI satu orang di antaranya, sebelum ditetapkan pengangkatannya dengan Keputusan Presiden.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenhut: Penertiban tambang ilegal untuk selamatkan lingkungan

    Kemenhut: Penertiban tambang ilegal untuk selamatkan lingkungan

    Kabupaten Bogor, Jabar (ANTARA) – Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Ditjen Gakkumhut) Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengungkapkan operasi gabungan penertiban pertambangan ilegal dalam rangka penyelamatan lingkungan dan hutan.

    Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kemenhut Dwi Januanto Nugroho mengatakan, tindakan pemanfaatan perizinan di bidang kehutanan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan pelanggaran hukum yang serius dan akan ditindak secara tegas.

    “Langkah tersebut menegaskan komitmen Kementerian Kehutanan dalam mengambil langkah-langkah tegas dalam penyelamatan lingkungan dan hutan Indonesia”, ujar Dwi Januanto di Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar) pada Rabu.

    Satgas Penyelamatan Daerah Aliran Sungai (DAS) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan melakukan operasi gabungan penertiban pertambangan ilegal tanpa izin pada Hulu DAS Bekasi di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Gunung Karang, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat bersama Ditjen Planologi Kehutanan, Puspom TNI, Korwas PPNS, Brimob, dan Dinas PUPR Kabupaten Bogor.

    Dari hasil investigasi, kawasan hutan tersebut diduga dimanfaatkan untuk pertambangan tanpa izin yang sah berupa galian batu kapur (karst). Dalam operasi tersebut Ditjen Gakkumhut mengamankan 9 alat berat eksavator dan 3 dump truck serta 9 saksi pekerja di lapangan.

    Direktur Penindakan Pidana Kehutanan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kemenhut Rudianto Saragih Napitu menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan respons cepat Kementerian Kehutanan terhadap penyalahgunaan penggunaan kawasan hutan untuk mencegah dampak kerusakan hutan yang lebih besar seperti banjir yang terjadi di Jabodetabek di awal tahun 2025.

    Terdapat empat titik tambang ilegal di hulu DAS Bekasi telah menyebabkan kerusakan lingkungan seluas 50 hektare dimana kedalaman galian mencapai 10–20 meter, mengubah kontur gunung hingga hampir rata.

    Gakkum Kehutanan akan mendalami pihak-pihak terkait yang terlibat dalam kegiatan ilegal di dalam kawasan hutan untuk meminta pertanggungjawaban hukum.

    Dalam hal berdasarkan hasil pendalaman terpenuhi unsur perbuatan pidana berupa penggunaan kawasan hutan secara ilegal sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Ayat (2) jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf a UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Paragraf 4 Pasal 36 angka 19 Pasal 78 ayat (3) jo. angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf a UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU (UU Cipta Kerja).

    “Ancaman hukum terhadap pelanggaran tersebut adalah maksimal pidana penjara 10 tahun dan pidana denda maksimal Rp7,5 Miliar, PPNS Ditjen Gakkum akan menindaklanjuti dengan langkah yustisi,” ujar Rudi.

    Gakkum Kehutanan akan terus melakukan usaha-usaha perlindungan kawasan hutan untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati dan lingkungan demi kesejahteraan masyarakat.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP bakal kerja sama dengan Komdigi telusuri penjualan pulau kecil

    KKP bakal kerja sama dengan Komdigi telusuri penjualan pulau kecil

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya bakal bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk menelusuri situs iklan dan penjualan pulau-pulau kecil Indonesia.

    “Kita akan bicara dengan Komdigi, kita akan bicara. Kita akan berikan penjelasan karena itu (jual-beli pulau) kan (melalui) situs, ya,” kata Menteri Trenggono saat ditemui usai rapat kerja (raker) bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Selain itu, Trenggono mengatakan pihaknya juga akan bekerja sama dengan suatu lembaga yang terkait dengan isu pulau-pulau kecil.

    “Kita akan kerja sama dengan suatu lembaga yang terkait soal pulau-pulau kecil. Tapi, di sisi lain, yang paling bagus tadi dengan Komisi IV, kami sepakat nanti bahwa kita akan berikan data (pulau-pulau kecil) juga kepada Komisi IV,” ujar dia menambahkan.

    Sebelumnya, isu penjualan empat pulau di Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau mencuat baru-baru ini. Keempat pulau itu meliputi Pulau Ritan, Pulau Tokongsendok, Pulau Nakok, dan Pulau Mala.

    Trenggono mengatakan isu ini memiliki sejumlah dampak bagi Indonesia.

    Mulai dari ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan negara, kerusakan lingkungan dan ekosistem laut karena potensi eksploitasi pulau kecil, pengabaian hak dan kehidupan masyarakat lokal, hingga pelanggaran terhadap hukum dan potensi praktik ilegal.

    “Pulau-pulau kecil tidak boleh diperjualbelikan,” tegas Trenggono.

    Selain itu, ia mengatakan luasan pemanfaatan lahan di pulau-pulau kecil paling sedikit 30 persen dari luas pulau dikuasai langsung oleh negara, dan yang dapat dimanfaatkan paling banyak adalah 70 persen dari luas pulau.

    Lalu, dari 70 persen yang dapat dimanfaatkan tersebut, pelaku usaha wajib mengalokasikan paling sedikit 30 persen untuk ruang terbuka hijau.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengamat: Pemisahan pemilu tingkatkan kualitas demokrasi di daerah

    Pengamat: Pemisahan pemilu tingkatkan kualitas demokrasi di daerah

    Dengan pemisahan pemilu, isu lokal tidak akan tertutup oleh isu nasional, sebagaimana sering terjadi dalam pemilu serentak. Ini berdampak pada peningkatan kualitas demokrasi lokal

    Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Pengamat politik dan kebijakan dari Universitas Brawijaya (UB) Andhyka Muttaqin menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah bisa berdampak pada peningkatan kualitas demokrasi di daerah.

    “Dengan pemisahan pemilu, isu lokal tidak akan tertutup oleh isu nasional, sebagaimana sering terjadi dalam pemilu serentak. Ini berdampak pada peningkatan kualitas demokrasi lokal,” kata Andhyka di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu.

    Putusan pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah tertuang di dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2025.

    Pada putusan itu disebutkan bahwa mulai 2029 keserentakan pemilu yang konstitusional adalah memisahkan penyelenggaraan pemilu di nasional dan lokal.

    Dengan dipisahkannya pelaksanaan pemilu nasional dan daerah, para kandidat atau calon kepala daerah bisa lebih terdorong mengangkat agenda lokal serta tidak lagi menunggangi isu nasional sebagai ajang mencari suara.

    “Ini dapat menguatkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah dalam sistem demokrasi Indonesia,” ujarnya.

    Andhyka memandang ketika isu lokal menjadi pembahasan utama di dalam penyusunan visi misi setiap pasangan calon kepala daerah, maka melahirkan banyak pemilih rasional yang lebih melihat pada rekam jejak dan program dari kandidat.

    “Ini dimungkinkan karena pemilih lebih fokus memahami calon dan program dalam setiap jenis pemilu,” ucap dia.

    Tak hanya itu, putusan MK disebutnya akan memberikan ruang lebih luas kepada partai politik melakukan kaderisasi secara terpisah, yakni antara kader untuk kontestasi nasional dan daerah.

    “Pemisahan dapat mengurangi dominasi coattail effect atau efek ekor jas dari pemilu presiden terhadap pilkada,” katanya.

    Kendati demikian, Andhyka mengingatkan kepada pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) agar segera menyiapkan peta jalan untuk merencanakan pemilu pada 2029.

    “Keberhasilan implementasinya bergantung pada keseriusan perencanaan kebijakan dan keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam mengawalnya,” tuturnya.

    Pewarta: Ananto Pradana
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenhub serap aspirasi sopir truk soal perlindungan-revisi UULAJ

    Kemenhub serap aspirasi sopir truk soal perlindungan-revisi UULAJ

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan telah menyerap sejumlah aspirasi dari sopir truk terkait perlindungan profesi dan revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ) terutama Pasal 307 tentang pelanggaran over load.

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan salah satu aspirasi utama yang disampaikan para sopir truk adalah pentingnya perlindungan terhadap profesi pengemudi transportasi yang dinilai belum optimal.

    “Ini sebenarnya sudah ada di konsep rencana aksi untuk perlindungan terhadap pengemudi di bidang transportasi ini,” kata Aan ditemui seusai menerima dan berdiskusi dengan perwakilan sopir truk di Jakarta, Rabu.

    Pengemudi juga meminta revisi Undang-Undang Angkutan Jalan (UULAJ) terutama Pasal 307, karena aturan pelanggaran over load dianggap hanya membebani pengemudi sebagai objek hukum.

    Selain itu, Aan juga menekankan bahwa adanya kesalahpahaman terkait keberlanjutan program zero over dimension over loading (ODOL) yang seolah hanya menekankan aspek penegakan hukum kepada sopir.

    Dalam rencana aksi zero ODOL, terdapat komponen pembinaan dan pengawasan terhadap angkutan barang yang menjadi tanggung jawab Kemenhub secara menyeluruh.

    “Jadi untuk program zero ODOL itu, ini sesuai dengan rencana aksi yang ada, ini akan dilanjutkan. Tentu salah satunya adalah untuk memberikan perlindungan kepada para pengemudi di dalam aksi tersebut,” kata Aan.

    “Di dalam aksi tersebut juga ada bidang pembinaan, pengawasan, dan penegak hukum,” tambah Aan.

    Kemenhub memastikan seluruh aspirasi tersebut akan dibahas lebih lanjut dan pengemudi akan dilibatkan dalam penyusunan rencana aksi untuk mewujudkan regulasi yang adil dan berimbang.

    “Jadi aspirasi ini sudah kami serap, nanti kami akan melaporkan (kepada Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi) dan akan kita rapatkan sehingga ke depan dari teman-teman pengemudi juga akan dilibatkan dalam menyusun rencana aksi ini,” imbuh Aan.

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhuhungan (Kemenhub) Aan Suhanan menerima perwilan sopir truk soal demonstrasi yang dilakukan gabungan organisasi pengemudi truk Indonesia yang melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta, Rabu (2/7/2025). ANTARA/Harianto

    Sebelumnya Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Aan Suhanan menerima dan berdiskusi dengan perwakilan sopir truk dari gabungan organisasi pengemudi truk Indonesia yang melakukan aksi unjuk rasa terkait isu ODOL.

    Sekitar belasan orang perwakilan sopir truk melakukan dialog dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanandi di Jakarta, Rabu.

    Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Irham Ali Saifuddin mengatakan dalam aksis unjuk rasa itu pihaknya menuntut agar menunda penerapan kebijakan ODOL sampai dilakukan studi lebih deliberatif sebagai dasar revisi Undang-Undang Transportasi yang komprehensif.

    Mereka juga menuntut pemerintah menyusun peta jalan dan program hukum yang mengikat untuk memberantas praktik pungutan liar dan premanisme yang membebani biaya logistik dan transportasi nasional secara signifikan.

    Selain itu, mereka meminta adanya menyusun Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Sektor Transportasi guna menjamin hak dan keselamatan pengemudi secara menyeluruh.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DJP siapkan respons hambatan restitusi pajak

    DJP siapkan respons hambatan restitusi pajak

    Untuk konteks batu bara, karena volatilitas harga kami sudah usulkan beberapa alternatif pengukuran

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sedang menyiapkan respons hambatan restitusi atau pengembalian pajak yang menjadi kendala penerimaan pajak pada semester I-2025.

    Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, pihaknya saat ini sedang mencoba mengawasi permohonan restitusi yang diajukan oleh wajib pajak, termasuk restitusi pendahuluan.

    “Untuk (restitusi) pendahuluan yang begitu masif, kami coba scrutiny (awasi) apakah COGS (Cost of Goods Sold) benar-benar bisa disahkan sebagai COGS pajak masukan, input atau tidak,” kata Bimo usai rapat Badan Anggaran DPR, dikutip di Jakarta, Rabu.

    Di samping itu, DJP juga meningkatkan quality control, review, dan audit sampling agar pengawasan bisa dikelola dengan lebih bijak dan sesuai dengan Undang-Undang (UU).

    Semua itu pun dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kemudahan bagi bisnis.

    Terkait restitusi batu bara, Bimo mengaku berencana mengeluarkan kebijakan khusus.

    “Untuk konteks batu bara, karena volatilitas harga kami sudah usulkan beberapa alternatif pengukuran. Nanti kalau sudah jadi, kami akan beri tahu ke teman-teman,” tambahnya.

    Diberitakan sebelumnya, realisasi penerimaan pajak hingga semester I-2025 tercatat mencapai Rp831,27 triliun secara neto atau 38 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp2.189,3 triliun.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa realisasi tersebut masih menunjukkan tekanan, terutama akibat penurunan tajam penerimaan pada awal tahun.

    Pada Januari 2025, misalnya, penerimaan pajak hanya tercatat sebesar Rp88,9 triliun atau terkontraksi 41,9 persen dibandingkan Januari 2024 yang mencapai Rp152,9 triliun.

    “Neto-nya memang jauh lebih dalam kontraksinya Januari 41,9 persen karena restitusi cukup besar. Sampai Februari masih terasa,” ujar Sri Mulyani.

    Menurut dia, restitusi pajak yang cukup tinggi di awal tahun turut memengaruhi pola penerimaan. Namun, perbaikan mulai terlihat sejak Maret 2025.

    Sri Mulyani menilai pola penerimaan pajak yang naik-turun tersebut relatif konsisten terjadi dari tahun ke tahun. Pihaknya pun optimistis pada semester II-2025 penerimaan negara dapat distabilkan.

    Seiring dengan itu, outlook penerimaan pajak hingga akhir 2025 diproyeksikan mencapai 94,9 persen dari target APBN, atau tumbuh 7,5 persen dibanding tahun sebelumnya.

    Proyeksi ini ditopang oleh membaiknya kondisi ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 5 persen, daya beli masyarakat yang cukup kuat, serta peningkatan aktivitas di sektor manufaktur.

    Pemerintah juga mengandalkan pelaksanaan joint program optimalisasi penerimaan negara yang melibatkan Kementerian Keuangan bersama kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat penerimaan pajak ke depan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Danlanud Hasanuddin ajak petani bersinergi dan dukung ketahanan pangan

    Danlanud Hasanuddin ajak petani bersinergi dan dukung ketahanan pangan

    ANTARA – Komandan Lanud (Danlanud) Sultan Hasanuddin Marsma TNI Arifaini Nur Dwiyanto mengajak petani di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, bersinergi untuk mewujudkan ketahanan pangan. Ajakan itu disampaikan Danlanud saat melakukan panen raya jagung hybrida di lahan seluas 200 hektare, Rabu (2/7). (Suriani Mappong/Andi Bagasela/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII rapat bahas dampak ketegangan global pada industri nasional

    Komisi VII rapat bahas dampak ketegangan global pada industri nasional

    “Salah satu topik yang sangat penting berkenaan dengan situasi geopolitik dan juga sistem keamanan internasional. Dalam hal ini, tema yang akan kami angkat adalah berkenaan dengan dampak ketegangan global terhadap perkembangan industri nasional,”

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza untuk membahas dampak ketegangan global terhadap perkembangan industri nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    “Salah satu topik yang sangat penting berkenaan dengan situasi geopolitik dan juga sistem keamanan internasional. Dalam hal ini, tema yang akan kami angkat adalah berkenaan dengan dampak ketegangan global terhadap perkembangan industri nasional,” kata Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay yang memimpin jalannya rapat.

    Dia lantas berkata, “Tentu nanti akan dikaitkan dengan topik-topik lain yang berkenan dengan atau terkait dengan hal tersebut.”

    Dia lantas mempersilakan Wamenperin Faisol Riza menyampaikan paparannya, terkhusus soal bagaimana perkembangan dan pengembangan perindustrian di Indonesia.

    “Dengan tingkat kesulitan masuk bahan baku, kemudian ekspor-impor, kemudian ada tarif, ada macam-macam itu,” ujarnya.

    Sementara itu, Wamenperin Faisol Riza menuturkan bahwa konflik yang berkecamuk di Timur Tengah antara Iran dan Israel dengan keterlibatan Amerika Serikat (AS) di dalamnya sebagai peristiwa yang akan berpengaruh luas terhadap situasi politik global.

    “Lebih khusus kepada situasi ekonomi dunia, khususnya perdagangan global,” katanya.

    Peristiwa tersebut, kata dia, menambah deret panjang persoalan ekonomi global, menyusul penetapan kebijakan tarif oleh Presiden AS Donald Trump hingga ketegangan perang dagang AS-China.

    Dia pun menggarisbawahi konflik geopolitik yang terus berlangsung dan ketegangan hubungan di antara beberapa negara memicu berbagai macam persoalan di sektor ekonomi. Mulai dari, harga energi yang naik, bahan baku, dan mengganggu rantai pasok pasar global.

    Bahkan, lanjut dia, muncul ancaman nyata terhadap pasokan energi di dalam negeri setelah Iran mengancam untuk menutup Selat Hormuz.

    “Karena ada sekitar 20 juta barel per hari melewati selat itu, itu akan berpengaruh besar. Nah, energi ini menjadi sumber produksi, sumber energi untuk produksi di sektor industri,” katanya.

    Untuk itu, dia menekankan kondisi tersebut dapat mengancam kelangsungan industri nasional di Tanah Air, seperti industri padat karya, tekstil, elektronik rumah tangga, hingga komponen otomotif, yang saat ini sedang menghadapi penurunan permintaan ekspor.

    “Penurunan permintaan ekspor ini juga bukan karena tanpa alasan, ketegangan global pun di mana yang kita hadapi bukan hanya di sisi produksi, tetapi juga untuk ekspor mengalami tantangan besar,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.