Category: Antaranews.com

  • Pemkot Semarang optimalkan Koperasi Merah Putih ke berbagai lini usaha

    Pemkot Semarang optimalkan Koperasi Merah Putih ke berbagai lini usaha

    Semarang (ANTARA) – Pemerintah Kota Semarang mengoptimalkan peran Koperasi Merah Putih menjadi unit ekonomi yang bisa masuk ke berbagai lini usaha, termasuk pengelolaan sampah hingga penyediaan pangan.

    Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti di Semarang, Rabu, mengatakan telah berkoordinasi dengan Brida (Badan Riset dan Inovasi Daerah), untuk dapat mempersiapkan kajian inovatif dalam pengembangan Koperasi Merah Putih.

    “Ada banyak yang bisa dilakukan oleh Koperasi Merah Putih. Kemarin kami meminta Brida untuk menghitung,” katanya.

    Jika Koperasi Merah Putih ikut serta dalam menyediakan transportasi pengangkutan sampah, kata dia, maka perlu ada kajian bisnis yang harus dipersiapkan.

    “Jadi, berapa modal yang harus diberikan. ‘Return of investment’-nya itu sampai berapa tahun? Kuat atau enggak? Terus persiapan apa? Ini tugas Brida,” katanya.

    Sedangkan untuk penyediaan pangan, ia mengatakan bahwa Koperasi Merah Putih dapat mengadopsi program Pasar Pangan Rakyat Murah dan Aman (Pak Rahman), yang kemudian dapat memberikan inovasi di dalamnya.

    “Coba ‘Pak Rahman’ ini bisa enggak dipelajari, diadopsi oleh koperasi Merah Putih di salah satu kelurahan. Kalau koperasinya satu kelurahan, mantap apa enggak? Kalau enggak mantap, berarti yang kerja sama antarkoperasi,” ujarnya.

    Walaupun begitu, ia mengingatkan bahwa setiap langkah tetap harus melalui kajian bisnis yang matang.

    “Jangan sampai gegabah, karena ini menyangkut uang masyarakat,” katanya.

    Yang jelas, ia menyebutkan bahwa Pemkot Semarang juga akan menggandeng berbagai perguruan tinggi di kota Semarang untuk membantu menyusun kajian dan “business plan” koperasi.

    “Itu sudah saya koordinasikan dengan Brida. Brida itu bisa kerja sama, misal dengan Undip di Fakultas Ekonomi, kemudian, Unnes juga bisa, Unika, Untag, kemudian Unissula, banyak. Kami akan bekerja sama dengan semuanya untuk menyelesaikan masalah-masalah ini,” katanya.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Hanni Sofia
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PT SMI salurkan Rp80 miliar ke Pemkot Manado untuk proyek SPAM

    PT SMI salurkan Rp80 miliar ke Pemkot Manado untuk proyek SPAM

    Kerja sama ini merupakan langkah nyata dalam mempercepat pencapaian SDGs, khususnya terkait akses air bersih yang aman dan layak

    Jakarta (ANTARA) – PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI menyalurkan pembiayaan senilai Rp80 miliar ke Pemerintah Kota Manado untuk perluasan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

    “Kerja sama ini merupakan langkah nyata dalam mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya terkait akses air bersih yang aman dan layak,” kata Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Saat ini, hanya sekitar 20 persen warga Kota Manado yang menggunakan air perpipaan, sementara sisanya masih bergantung pada sumber air tanah atau sumber air lainnya.

    Melalui proyek kerja sama PT SMI dan Pemkot Manado, ditargetkan pelayanan air bersih perpipaan dapat meningkat secara signifikan hingga mencapai 80 persen cakupan layanan pada akhir tahun 2029.

    Ruang lingkup proyek mencakup pembangunan intake baru di Sungai Malalayang, pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) berkapasitas 150 liter per detik, serta pengembangan jaringan distribusi utama dan jaringan pembagi ke tujuh kecamatan yaitu Malalayang, Wanea, Singkil, Paal Dua, Sario, Tuminting dan Tikala.

    Dengan pembiayaan dari PT SMI, proyek ini diharapkan memberikan berbagai manfaat strategis, seperti meningkatkan kapasitas produksi air PDAM menjadi 300 liter per detik.

    Kemudian, menjangkau wilayah yang selama ini belum terlayani jaringan air bersih, menurunkan angka Non-Revenue Water (NRW) secara bertahap hingga mencapai 26,13 persen pada tahun 2027, serta membuka potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari layanan PDAM.

    Reynaldi berharap kesepakatan ini dapat menjadi contoh bentuk kolaborasi yang baik antara PT SMI dan pemerintah daerah.

    Sebelumnya, PT SMI telah memberikan dua fasilitas pembiayaan ke Pemkot Manado. Pertama, pembiayaan reguler sebesar Rp120 miliar untuk pembangunan RSUD Kota Manado yang telah lunas.

    Kedua, pembiayaan melalui program PEN Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp205 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, drainase, infrastruktur kesehatan dan pasar rakyat.

    Salah satu kegiatan yang didanai melalui program PEN adalah revitalisasi Pasar Bersehati, yang kini menjadi ikon baru Kota Manado.

    Proyek ini disebut meningkatkan aktivitas ekonomi dan daya tarik wisata, sekaligus menciptakan lebih dari 500 lapangan kerja langsung serta meningkatkan kontribusi terhadap PAD.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Seratus kampung nelayan masuk prioritas, KKP ajukan tambahan dana

    Seratus kampung nelayan masuk prioritas, KKP ajukan tambahan dana

    ANTARA – Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadikan pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih sebagai program prioritas tahun 2025. Untuk merealisasikannya, KKP mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp2,2 triliun serta meminta pembukaan blokir dana Rp1,6 triliun. Hal ini disampaikan pada rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu (2/7).
    (Setyanka Harviana Putri/Azhfar Muhammad Robbani/Chairul Fajri/I Gusti Agung Ayu N)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dirut PertaLife sebut konsolidasi dengan Danantara dibahas dalam RUPS

    Dirut PertaLife sebut konsolidasi dengan Danantara dibahas dalam RUPS

    Masih belum ada kajian dan segala macam, jadi kami tunggu arahan saja. Kemarin juga sempat dibicarakan di RUPS

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT Perta Life Insurance (PertaLife) Hanindio W. Hadi menuturkan inisiatif Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) untuk mengonsolidasikan bisnis BUMN asuransi telah dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan.

    PertaLife merupakan bagian dari ekosistem BUMN karena berada di bawah Pertamina Group yang mayoritas sahamnya dipegang oleh Pemerintah Indonesia melalui Danantara. RUPS terakhir PertaLife tercatat diselenggarakan pada 26 Juni 2025.

    “Masih belum ada kajian dan segala macam, jadi kami tunggu arahan saja. Kemarin juga sempat dibicarakan di RUPS,” ujar Hanindio W. Hadi di Jakarta, Rabu.

    Ia menyatakan hingga saat ini belum ada instruksi mengenai inisiatif konsolidasi bisnis tersebut dari para pemegang saham, yakni Dana Pensiun Pertamina dan PT Timah Tbk.

    “Sepanjang belum ada arahan, ya kami business as usual (menjalankan bisnis seperti biasa) saja,” katanya.

    Terkait bisnis perseroan, Hanindio menuturkan bahwa kinerja pihaknya semakin membaik dari tahun ke tahun, tercermin dari pencapaian laba bersih pada 2024 menjadi rekor tertinggi sejak perusahaan berdiri, yakni sebesar Rp97,18 miliar.

    Pendapatan premi bruto perusahaan pun tumbuh 123 persen dalam 5 tahun terakhir dari Rp561 miliar pada 2019 menjadi Rp1,25 triliun pada 2024.

    Proporsi portofolio bisnis PertaLife juga membaik dari 80 persen captive market ekosistem Pertamina Group berbanding 20 persen ritel pada 2020 menjadi 50 persen di masing-masing pasar saat ini.

    Di tengah inflasi medis yang terus meningkat, PertaLife juga dapat menjaga klaim rasio asuransi kesehatan sekitar 50 persen hingga 60 persen.

    Menurut laporan keuangan per 31 Mei 2025 yang diakses dari laman resmi perseroan, PertaLife mencatatkan pendapatan premi Rp383,27 miliar, hasil investasi Rp74,35 miliar, jumlah beban klaim dan manfaat Rp318,43 miliar, serta total laba komprehensif Rp37,92 miliar.

    Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria menyampaikan Danantara Indonesia akan melakukan konsolidasi bisnis terhadap perusahaan-perusahaan BUMN di sektor logistik dan asuransi.

    Ia mengatakan lini usaha asuransi yang dijalankan oleh beberapa BUMN memiliki kapasitas bisnis yang kecil dan tidak kompetitif.

    “Jasa Raharja (yang juga merupakan bagian dari holding IFG) punya insurance (asuransi) juga, kemudian Pertamina punya Tugu Insurance, BRI punya insurance, BNI punya insurance. Tapi tidak cukup size (cakupannya)-nya, tidak kompetitif,” ujarnya.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • INKA Banyuwangi targetkan produksi 250 gerbong kereta api pada 2026

    INKA Banyuwangi targetkan produksi 250 gerbong kereta api pada 2026

    Banyuwangi, Jatim (ANTARA) – PT Industri Kereta Api Indonesia atau INKA (Persero) Banyuwangi, Jawa Timur, menargetkan pada 2026 memproduksi sebanyak 250 gerbong kereta api.

    Direktur Pengelolaan Kualitas INKA Banyuwangi Bambang Jatmika mengatakan pabrik kereta api Banyuwangi baru memulai produksi pada Desember 2024, dan pada tahun ini memroduksi 100 gerbong kereta api, karena masih dalam tahap pemenuhan investasi mendatangkan mesin agar bisa produksi secara maksimal.

    “Mesin produksi datang semua pada semester akhir tahun ini, baru kami bisa produksi maksimal, targetnya mulai 2026, per tahunnya bisa memproduksi 250 gerbong yang nilainya setara Rp4 triliun,” katanya saat mendampingi Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meninjau produksi kereta di PT INKA Banyuwangi, yang berada di Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jatim, Rabu.

    Untuk bisa memenuhi target produksi tersebut, INKA Banyuwangi membutuhkan hingga 1000 tenaga kerja.

    Saat ini, telah terserap 600 orang tenaga kerja, yang mayoritas lulusan SMK hingga D3 dari Banyuwangi.

    “Kami merekrut banyak tenaga kerja, dan bahkan lulusan SMK tahun 2025 di Banyuwangi semuanya sudah terserap, anak-anak yang baru lulus ini diikutkan training di Madiun, juga sebagian training di China dan Jepang,” ujar Bambang.

    Menurutnya, saat ini INKA Banyuwangi masih membuka kesempatan kerja bagi lulusan SMK serta sarjana untuk mengisi kebutuhan SDM.

    Bambang menyampaikan INKA Banyuwangi juga bekerja sama dengan balai latihan kerja (BLK) setempat untuk memastikan para pekerja mendapatkan pelatihan yang dibutuhkan.

    Ia menjelaskan pabrik kereta api Banyuwangi fokus pada produksi kereta dengan teknologi modern, yakni kereta yang menggunakan teknologi berbasis robotik dan kecerdasan buatan atau artificial intelligent (AI).

    “Kami siapkan semua mesin yang berbasis robotik dan AI, kereta tersebut akan beroperasi secara otomatis, tidak lagi menggunakan lokomotif untuk menjalankannya. Salah satunya yang saat ini tengah kami produksi untuk memenuhi permintaan PT KCI (Kereta Commuter Indonesia),” katanya.

    Sementara itu, Ipuk mengatakan keberadaan PT INKA Banyuwangi merupakan investasi yang memberikan dampak positif bagi daerah.

    “Kami berterima kasih karena anak-anak Banyuwangi mendapatkan kesempatan untuk bekerja dan peningkatan kompetensi dengan fasilitasi dari INKA, dan bahkan mereka mendapat kesempatan training hingga ke luar negeri. Selain itu perekonomian sekitar pabrik juga menggeliat dengan adanya industri yang berjalan,” katanya.

    Pewarta: Novi Husdinariyanto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian Kehutanan minta tambahan anggaran Rp408,17 miliar

    Kementerian Kehutanan minta tambahan anggaran Rp408,17 miliar

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kehutanan mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp408,17 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, salah satunya guna menutupi kekurangan belanja pegawai bagi CPNS dan PPPK hasil rekrutmen 2024.

    Dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni merinci, dari total tambahan anggaran yang diajukan, sebesar Rp135,17 miliar ditujukan untuk belanja pegawai yang dicairkan melalui skema top up.

    Sementara itu, sisanya sebesar Rp273 miliar dialokasikan melalui skema relaksasi pemblokiran anggaran guna mendukung kegiatan teknis, termasuk pemulihan ekosistem pasca operasi penertiban kawasan hutan dan program agroforestry pangan.

    “Mohon dukungan bapak wakil ketua, bapak-ibu anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati untuk kami dapat mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp408,17 miliar, di mana Rp135,17 miliar untuk belanja pegawai dan yang kedua, relaksasi tersisa blokir efisiensi sebesar Rp273 miliar untuk kegiatan pemulihan ekosistem dan kawasan investasi pasca operasi penyelidikan kawasan hutan,” jelasnya.

    Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa kebutuhan alokasi tersebut muncul karena adanya efisiensi belanja yang harus dilakukan berdasarkan arahan Kementerian Keuangan.

    Pada awal 2025, Kementerian Kehutanan mendapat pagu anggaran sebesar Rp5,16 triliun, namun diminta untuk melakukan efisiensi sebesar Rp1,21 triliun..

    “Kondisi ini (efisiensi) menuntut langkah-langkah strategis agar target-target kehutanan tetap bisa dicapai secara optimal,” kata Raja Juli.

    Sebelumnya, Kementerian Kehutanan juga telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,46 triliun kepada Kementerian Keuangan, yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp355 miliar, operasional kantor Rp62 miliar, dan kegiatan teknis sebesar Rp1 triliun.

    Dari jumlah tersebut, Kemenkeu menyetujui Rp944 miliar melalui skema relaksasi dan pembukaan blokir anggaran. Sehingga saat ini, total anggaran yang bisa digunakan Kementerian Kehutanan mencapai Rp4,88 triliun.

    Usulan pembukaan blokir dan tambahan anggaran ini mendapat dukungan dari Komisi IV DPR RI. Anggota Komisi IV DPR RI Adrianus Asia Sitorus menyatakan bakal mempertimbangkan pengajuan anggaran.

    “Kami ingin menyetujui pembukaan blokir anggaran dan juga mempertimbangkan tambahan anggaran sebesar Rp408,17 miliar, dengan catatan mampu mendorong percepatan realisasi anggaran yang baru 37,66 persen sampai dengan hari ini. Nah, setidak-tidaknya nanti di akhir triwulan III bisa mencapai 60-65 persen,” ujarnya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PGN dan Mubadala Energy jajaki potensi pasokan gas dari Blok Andaman

    PGN dan Mubadala Energy jajaki potensi pasokan gas dari Blok Andaman

    Jakarta (ANTARA) – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan Mubadala Energy South Andaman RSC Ltd akan melakukan kajian bersama untuk menjajaki pemanfaatan gas bumi dan pengembangan infrastruktur gas pipa dan/atau LNG dari Wilayah Kerja Andaman Selatan (WK South Andaman).

    Direktur Komersial PGN Ratih Esti Prihartini dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan penjajakan tersebut dilaksanakan untuk menindaklanjuti potensi pemanfaatan gas bumi dari Blok Andaman, yang diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara PGN dan Mubadala Energy pada Rabu.

    “PGN dan Mubadala Energy meyakini adanya potensi untuk berkolaborasi sebagai aksi korporasi dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi di WK South Andaman. Pasokan gas dari Andaman pastinya dapat mendukung peningkatan ketahanan energi domestik, seiring dengan kebutuhan gas bumi dalam negeri yang akan terus mengalami peningkatan,” terangnya.

    Sebelumnya, kedua pihak telah menandatangani nota kesepahaman pada 22 Oktober 2024 untuk melakukan kajian khusus terhadap fasilitas Kilang Arun, Aceh, dan terminal regasifikasi yang ditujukan guna mendukung kegiatan di hulu migas.

    “PGN melibatkan peran anak perusahaan dan cucu perusahaan yaitu Pertagas dan Perta Arun Gas untuk mengkaji kesiapan infrastruktur yang berpotensi dikembangkan dan dimanfaatkan guna mendukung pendistribusian gas bumi dari Andaman ke pelanggan potensial. PGN Group mengedepankan transparansi mengenai data-data yang disampaikan untuk kegiatan wilayah WK South Andaman serta memperhatikan tata kelola perusahaan yang baik (GCG),” ungkap Ratih.

    Dengan prospek produksi yang cukup besar, diharapkan dapat mencukupi kebutuhan akan gas bumi di berbagai sektor.

    Pada masa depan, sumber pasokan dari Andaman memungkinkan untuk dimanfaatkan PGN untuk memenuhi demand di wilayah Sumatera sampai dengan Jawa setelah pipa Duri-Dumai-Medan terbangun, selain itu dapat juga dikembangkan dalam bentuk LNG untuk memenuhi kebutuhan di seluruh area wilayah operasional PGN.

    “Agenda kali ini merupakan langkah penting dalam rangka kerja sama yang menyeluruh perihal pemanfaatan gas dari WK South Andaman. Baik secara komersial maupun infrastruktur yang perlu dipastikan selaras, sehingga pemanfaatannya dapat dirasakan secara optimal kepada seluruh pemangku kepentingan,” ujar President Director Mubadala Energy South Andaman RSC Ltd Abdulla Bu Ali.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pelindo-ASDP hadirkan vending machine UMK perkuat ekonomi rakyat

    Pelindo-ASDP hadirkan vending machine UMK perkuat ekonomi rakyat

    Jakarta (ANTARA) – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo bersama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menghadirkan vending machine berisi produk usaha mikro dan kecil (UMK) di Pelabuhan Ajibata, Danau Toba, Sumatera Utara.

    Inisiatif tersebut menjadi bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) BUMN untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal berbasis digital.

    “Melalui vending machine, kami memadukan pelayanan publik modern di pelabuhan dengan dukungan konkret bagi pelaku usaha lokal,” kata Direktur SDM dan Umum Pelindo Dwi Fatan Lilyana dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

    Dalam program kolaborasi TJSL BUMN itu, Pelindo bersama ASDP secara total menyediakan dua vending machine UMK, satu di Toba dan satu lagi di Meruorah, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Proyek tersebut merupakan percontohan pemanfaatan teknologi otomatis 24 jam untuk memasarkan produk-produk UMKM binaan, yang sebagian besar berasal dari wilayah Toba.

    Lokasi vending machine dipilih di kawasan strategis pariwisata nasional, yakni Pelabuhan Ajibata dan Marina Labuan Bajo untuk menjangkau arus wisatawan yang tinggi.

    Lebih lanjut, Dwi menjelaskan bahwa seluruh transaksi melalui mesin itu menggunakan sistem pembayaran digital QRIS. Hal tersebut akan memudahkan wisatawan melakukan pembelian tanpa kontak fisik.

    “Kami tidak hanya menyediakan akses pasar, tetapi juga mendampingi peningkatan kualitas produk UMKM dengan memfasilitasi keberadaan vending machine di lokasi strategis,” ujarnya.

    Ia mengatakan melalui Program TJSL yang salah satu fokusnya adalah pemberdayaan ekonomi lokal, Pelindo dan ASDP akan memperluas penggunaan vending machine di pelabuhan-pelabuhan lain, dengan prioritas lokasi strategis sektor pariwisata.

    Sementara, Asisten Deputi Bidang TJSL Kementerian BUMN Edi Eko Cahyono mengatakan program tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial.

    “Vending machine ini tentunya merekam data penjualan dan minat konsumen di tempat tertentu dan dalam kurun waktu tertentu. Data ini akan kami jadikan dasar sebagai strategi pembinaan ke depan. Program ini harus punya dampak nyata,” katanya.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PWI temui Menkum dan Kapuspen TNI bahas soal Kongres PWI

    PWI temui Menkum dan Kapuspen TNI bahas soal Kongres PWI

    “Pak Presiden titip ke saya bagaimana PWI harus solid. Pemerintah berharap agar PWI ini bersatu karena sebagai wadah sosialisasi program pemerintah sekaligus pilar demokrasi kita,”

    Jakarta (ANTARA) – Panitia Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 2025 melakukan kunjungan audiensi ke Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas dan Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi, Rabu (2/7).

    Audiensi itu dilakukan sebagai bagian dari rangkaian persiapan menuju Kongres Persatuan yang berlangsung pada 30 Agustus 2025 di Jakarta.

    Sebelum bertemu Menkum Supratman Andi Agtas di kantornya, jajaran panitia terlebih dahulu bertemu Kristomei Sianturi di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

    Dalam pertemuan dengan ke dua tokoh tersebut, mereka sama-sama menjanjikan akan hadir di Kongres Persatuan PWI.

    Dalam pertemuan dengan Menkum, Supratman menyampaikan harapan besar pemerintah terhadap proses konsolidasi yang tengah berlangsung di tubuh PWI.

    Dia menjelaskan, peran PWI sangat strategis, khususnya sebagai mitra penting pemerintah dalam menyampaikan berbagai program kepada publik.

    “Pak Presiden titip ke saya bagaimana PWI harus solid. Pemerintah berharap agar PWI ini bersatu karena sebagai wadah sosialisasi program pemerintah sekaligus pilar demokrasi kita,” ujar Supratman dalam pertemuan tersebut seperti dikutip siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Rabu

    Ia juga menyambut baik inisiatif rekonsiliasi yang tengah ditempuh melalui forum kongres ini dan berjanji akan hadir.

    “Saya menyambut baik proses islah PWI. Akhirnya menemukan solusi, tinggal formalitasnya. Insya Allah saya akan hadir pada 30 Agustus nanti,” tambahnya.

    Di saat yang sama, Ketua Steering Committee Zulkifli Gani Ottoh berterima kasih atas kesediaan Menteri menerima Panitia.

    Gani Ottoh juga berharap kongres nantinya tak hanya menghasilkan kepemimpinan baru, tetapi juga menandai babak baru PWI yang lebih utuh, kuat, dan bermartabat sebagai pilar keempat demokrasi Indonesia.

    Ketua Organizing Committee (OC) Kongres Persatuan PWI 2025, Marthen Selamet Susanto mengatakan kunjungan ke Menkum menjadi salah satu langkah penting dalam membangun sinergi dan legitimasi terhadap proses penyatuan yang sedang berlangsung.

    “Kita ingin memastikan bahwa proses menuju kongres ini terbuka, demokratis, dan melibatkan seluruh unsur,” ujarnya.

    Wakil Ketua Organizing Committee (OC), Raja Parlindungan Pane, menambahkan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam kepanitiaan hadir dalam semangat kekeluargaan dan persahabatan yang telah terjalin sejak lama.

    “Jadi ini kita semua bersahabat, sama-sama sejak dulu di PWI juga. Mudah-mudahan ke depan dengan adanya kongres persatuan ini tidak ada lagi konflik, dan teman-teman di daerah juga bisa kembali bergandengan tangan,” ucap Raja Pane.

    Di kesempatan sama, Anggota Dewan Pers yang juga merupakan anggota SC, Totok Suryanto, berharap kepala negara bisa hadir dalam kongres PWI ini.

    “Kami berharap saat kongres persatuan itu Pak Presiden Prabowo ada waktu untuk hadir,” kata Totok, yang memediasi pertemuan dengan Kapuspen TNI dan Menkum.

    Pertemuan dengan Menkum ini dihadiri oleh jajaran panitia dan dewan pengarah. Dari unsur SC, hadir Ketua Zulkifli Gani Ottoh. Sementara dari unsur OC, hadir Ketua Marthen Selamet Susanto, Wakil Ketua Raja Parlindungan Pane, Sekretaris Tb Adhi, lalu Muhammad Nasir dan Musrifah yang bertugas di bidang pendanaan dan Mercys Charles Loho. Tak ketinggalan hadir juga dua kubu PWI Zulmansyah Sekedang dan Muhammad Iqbal Irsyad yang hadir mewakili Hendry Bangun

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KEK Mandalika dinobatkan menjadi destinasi wisata terpadu terbaik

    KEK Mandalika dinobatkan menjadi destinasi wisata terpadu terbaik

    Lombok Tengah (ANTARA) – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dikelola oleh InJourney Tourism Development Corporation atau ITDC meraih penghargaan The Best Integrated Tourism Destination atau wisata terpadu terbaik di ajang Bisnis Indonesia Award (BIA) 2025 yang digelar di Jakarta.

    “Penghargaan ini menjadi pengakuan atas komitmen ITDC dalam mengembangkan KEK Mandalika sebagai destinasi pariwisata terintegrasi yang berkelanjutan dan berdaya saing global,” kata Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko ITDC Ahmad Fajar dalam keterangan tertulisnya di Mataram, Rabu.

    KEK Mandalika dinilai berhasil menghadirkan perpaduan antara keindahan alam, infrastruktur kelas dunia, penguatan ekosistem pariwisata, serta dampak ekonomi yang inklusif bagi masyarakat sekitar.

    Bisnis Indonesia Award merupakan ajang penghargaan tahunan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan terbaik dari berbagai sektor industri atas kinerja unggul, inovasi, serta kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional.

    “Kami merasa bangga sekaligus semakin termotivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan, mendorong investasi, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pariwisata nasional,” katanya .

    “Harapannya, KEK Mandalika dapat terus tumbuh menjadi ikon pariwisata kelas dunia yang membanggakan Indonesia,” katanya.

    Sebagai bagian dari BUMN di bawah naungan InJourney Group, ITDC terus memperkuat perannya sebagai pengembang dan pengelola kawasan pariwisata berkelas dunia dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan, inklusivitas, dan kolaborasi.

    Fokus ITDC ke depan adalah mendorong percepatan pembangunan kawasan tidak hanya di KEK Mandalika, tetapi juga di kawasan lain seperti The Golo Mori (Nusa Tenggara Timur) dan The Nusa Dua (Bali). Langkah strategis ITDC mencakup penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan, serta menarik investasi yang berdampak.

    Selain itu, ITDC juga berkomitmen membangun ekosistem pariwisata yang terintegrasi, cerdas, dan resilien, sehingga kawasan-kawasan yang dikelola tidak hanya menjadi destinasi unggulan nasional, tetapi juga mampu bersaing di kancah global dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

    Sebelumnya, pada (25/6), ITDC juga meraih penghargaan dari Indonesia Property dan Bank sebagai The Best State-Owned Enterprise in the Tourism Industry with the Best Sustainable Performance, atas komitmennya dalam menghadirkan pengelolaan kawasan pariwisata yang berkelanjutan.

    “Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi penyemangat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus bersinergi dalam mewujudkan transformasi pariwisata Indonesia menuju arah yang lebih maju dan berkelanjutan,” katanya.

    Pewarta: Akhyar Rosidi
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.