Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Polda Metro Jaya masih tunggu konfirmasi kehadiran Roy Suryo

    Polda Metro Jaya masih tunggu konfirmasi kehadiran Roy Suryo

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya hingga saat ini masih menunggu konfirmasi kehadiran pakar telematika Roy Suryo terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

    “Barusan tadi sudah kami cek, saudara RS terjadwal akan dimintai keterangan dalam rangka klarifikasi pada tahap penyelidikan, hari ini, Kamis tanggal 3 Juli,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di Jakarta, Kamis.

    Namun Ade Ary menyampaikan sampai sekarang yang bersangkutan belum hadir dan pihaknya masih menunggu.

    “Saat ini penyelidik masih menunggu, menunggu hadir atau tidak,” katanya.

    Ia juga menjelaskan Roy Suryo belum melakukan konfirmasi kehadirannya ke Polda Metro Jaya.

    “Untuk sekarang ini konfirmasi belum diterima oleh penyelidik, penyelidik masih menunggu, nanti kita ‘update’ lagi nanti sore,” jelas Ade Ary.

    Sementara itu, Ade Ary juga menjelaskan bahwa Rabu (2/7) seharusnya ada empat saksi yang diundang klarifikasi yaitu berinisial ES, K, DH dan RS, namun mereka tidak hadir.

    Kepolisian telah memeriksa sebanyak 49 saksi dalam proses penyelidikan kasus tuduhan ijazah palsu milik Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Sudah memeriksa 49 saksi dalam tahap penyelidikan,” kata Ade Ary.

    Ade Ary menyebutkan, 49 saksi itu adalah saksi yang mengetahui, mendengar dan melihat adanya peristiwa tersebut termasuk dari terlapor.

    “Saksi yang mengetahui, mendengar dan melihat adanya peristiwa ini dan para terduga terlapor,” kata dia.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamen Todotua sebut industri keuangan siap masuk sistem OSS

    Wamen Todotua sebut industri keuangan siap masuk sistem OSS

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Waka BKPM) Todotua Pasaribu menyebut industri keuangan dalam waktu dekat akan masuk ke dalam sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau yang dikenal dengan Online Single Submission (OSS).

    Todotua menyebut dalam OSS terdapat sekitar 1.700 jenis perizinan yang melibatkan 17 kementerian/lembaga. Sedangkan beberapa lembaga lainnya telah mengemukakan ketertarikan untuk masuk dalam OSS.

    “Kemarin ada beberapa lagi lembaga yang memang mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, juga akan ikut bergabung masuk dalam sistem OSS. Itu adalah industri keuangan,” ujar Todotua di Jakarta, Kamis.

    Ia menyampaikan beberapa minggu yang lalu telah melakukan pertemuan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengkonsolidasikan terkait dengan regulasi yang ada di OSS.

    Lebih lanjut, Todotua menjelaskan, selama ini data-data realisasi investasi di sektor keuangan baik asuransi, perbankan, dan non-perbankan belum masuk dalam sistem.

    Ia juga menemukan permasalahan pada perbankan terkait dengan Nomor Induk Berusaha (NIB). Oleh karena itu, sangat penting agar industri keuangan juga dapat masuk ke dalam OSS.

    “Respon daripada Ketua OJK sangat positif dan mudah-mudahan ini dari kementerian kita akan menindaklanjuti. Kita sudah bisa punya kesepakatan dengan industri keuangan dengan OJK untuk bisa industri keuangan itu masuk dalam OSS kita,” katanya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dasco dorong pemerintah terus berdiplomasi selamatkan WNI di Myanmar

    Dasco dorong pemerintah terus berdiplomasi selamatkan WNI di Myanmar

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendorong pemerintah untuk terus berdiplomasi guna menyelamatkan warga negara Indonesia yang ditahan di Myanmar.

    Dasco mengatakan pemerintah perlu melindungi warga negara Indonesia (WNI) beserta seluruh tumpah darah Indonesia.

    “Khusus untuk Myanmar, kita mendorong pemerintah untuk terus melakukan diplomasi,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Apabila diplomasi gagal, dia mengatakan bahwa DPR RI juga mendorong pemerintah untuk mengeluarkan opsi lain guna menyelamatkan WNI tersebut.

    Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan demi menyelamatkan WNI tersebut karena keselamatan WNI di luar negeri tetap menjadi kewajiban pemerintah.

    “Sudah menjadi kewajiban dari pemerintah Indonesia untuk bisa menyelamatkan dengan langkah-langkah apapun yang bisa dilaksanakan,” kata Puan.

    Sebelumnya, seorang warga negara Indonesia (WNI) yang ditangkap di Myanmar atas tuduhan mendukung gerakan oposisi bersenjata di negara itu telah divonis tujuh tahun penjara, menurut Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI.

    WNI berinisial AP itu diketahui ditangkap otoritas Myanmar pada 20 Desember 2024 dan didakwa melanggar Undang-Undang (UU) Anti-Terorisme, UU Keimigrasian, dan UU Perkumpulan yang Melanggar Hukum (Unlawful Associations Act).

    “Setelah melalui proses pengadilan, AP divonis tujuh tahun penjara,” kata Direktur Pelindungan WNI Kemenlu RI Judha Nugraha, Selasa (1/7).

    Judha mengatakan bahwa AP, yang juga seorang selebgram (selebritas di Instagram), saat ini mendekam di Penjara Insein, Yangon, Myanmar.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kasus pemerasan artis sinetron, Polisi: uangnya untuk sehari-hari

    Kasus pemerasan artis sinetron, Polisi: uangnya untuk sehari-hari

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya menyebutkan uang hasil dugaan pemerasan oleh artis sinetron berinisial MR (27) terhadap korbannya berinisial IMT (33) digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

    “Berdasarkan info penyidik, uang hasil pemerasan digunakan untuk keperluan sehari-hari,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di Jakarta, Kamis.

    Ade Ary juga menjelaskan korban mengalami kerugian sebanyak puluhan juta rupiah dengan beberapa kali melakukan transfer.

    “Tercatat korban mengalami kerugian sebanyak Rp20,9 juta,” katanya.

    Ade Ary juga menyebutkan tersangka dijerat dengan Pasal 368 KUHP tentang tindak pidana pemerasan dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun.

    “Kasus ini masih terus dilakukan pendalaman,” jelasnya.

    Sebelumnya, polisi menyita enam video syur dari kasus dugaan pemerasan artis sinetron berinisial MR (27) terhadap korbannya berinisial IMT (33).

    “Menyita sebanyak enam rekaman video pendek hubungan intim sesama jenis antara korban dengan terduga pelaku,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Muhammad Firdaus.

    Selain rekaman video, Firdaus menjelaskan ada dua unit telepon seluler (ponsel) ponsel dan satu buah ATM bank atas nama pelaku.

    Sementara itu, Firdaus menambahkan berdasarkan pengakuan tersangka, dia melakukan pemerasan tersebut berawal karena cemburu.

    “Antara korban dan terduga pelaku sebelumnya memiliki hubungan khusus sesama jenis dan beberapa kali melakukan hubungan intim sesama jenis. Namun belakangan, terduga pelaku merasa cemburu dengan korban, karena korban mempunyai hubungan lagi dengan pria lainnya,” jelasnya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Biro BIA Jabar: Belum ada kebijakan rasionalisasi SDM di Kertajati

    Biro BIA Jabar: Belum ada kebijakan rasionalisasi SDM di Kertajati

    Bandung (ANTARA) – Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan (BIA) Provinsi Jawa Barat menyebut belum ada kebijakan rasionalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati sehubungan dengan penghentian penerbangan domestik di sana per 2 Juli 2025.

    “Terkait SDM hingga saat ini belum ada kebijakan berkaitan dengan rasionalisasi pegawai, baik di kantor pusat dan pelayanan yang mana BIJB, masih berupaya maksimal untuk meningkatkan trafik dan utilisasi bandara secara berkelanjutan,” kata Kepala Biro BIA Jawa Barat Deny Hermawan saat dikonfirmasi ANTARA di Bandung, Kamis.

    Sehubungan dengan berkurangnya penerbangan domestik sejak tanggal 2 juni 2025, diakui Deny, menjadi tantangan tersendiri bagi operasional Bandara Kertajati dan pihak terkait, meski saat ini masih dilayani penerbangan internasional dengan tujuan Singapura tiap hari Selasa dan Sabtu.

    Adapun upaya yang telah dilakukan oleh BIJB Kertajati, saat ini adalah efisiensi maksimal dengan tetap mengedepankan prinsip 3S + 1C (security, services, safety dan compliance), serta senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk pembagian rute dan kebijakan harga avtur demi eksistensi BIJB ke depannya.

    “Sampai dengan saat ini, BIJB Kertajati sebagai BUMD Jawa Barat, masih melaksanakan evaluasi menyeluruh termasuk berupaya meningkatkan kembali aktivitas penerbangan serta mengevaluasi kebijakan SDM agar sejalan dengan kebutuhan operasional dan keuangan perusahaan, namun tetap mengedepankan prinsip kehati hatian, humanis dan profesionalisme dalam setiap kebijakan ketenagakerjaan,” ucapnya.

    Sebelumnya, Deny mengatakan sudah tidak ada penerbangan domestik dari dan menuju Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati sejak tanggal 2 Juni 2025 sampai waktu yang tidak ditentukan.

    Hal itu, dipastikan setelah pada tanggal tersebut maskapai Super Air Jet yang melayani penerbangan ke Medan, Denpasar, dan Balikpapan (Kalimantan Timur) berhenti beroperasi dari dan ke BIJB Kertajati.

    Penghentian penerbangan domestik ini, kata dia, dikarenakan keterbatasan armada dari maskapai yang sebelumnya melayani di Bandara Kertajati, yakni Lion Air, Super Air Jet, Citilink, Air Asia, dan Malaysia Airlines. Meskipun dirinya tidak menyangkal okupansi di bandara tersebut rendah.

    Meskipun demikian, Deny mengatakan Bandara Kertajati masih melayani satu penerbangan internasional menuju Singapura yang terbang tiap Selasa dan Sabtu oleh maskapai Scoot.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi V DPR jadwal rapat cegah pengerukan alur Pelabuhan Baai molor

    Komisi V DPR jadwal rapat cegah pengerukan alur Pelabuhan Baai molor

    Bengkulu (ANTARA) – Komisi V DPR RI segera menjadwalkan rapat sebagai upaya mencegah pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu molor dari waktu yang telah ditargetkan.

    “Komisi V akan secepatnya menggelar rapat, kami akan undang semua stakeholder (pemangku kepentingan) yang terkait,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda usai mencek langsung situasi pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai, di Bengkulu, Kamis.

    Syaiful Huda mengatakan Komisi V DPR akan menjadwalkan rapat setelah mengetahui progres pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai sempat molor tiga kali dari yang ditargetkan.

    Awalnya, pengerukan alur tahap pertama untuk mengatasi situasi kedaruratan ditargetkan rampung pada minggu ketiga Juni 2025. Kemudian Pelindo menyebutkan pengerukan baru bisa rampung pada akhir Juni.

    Tetapi kemudian saat inspeksi mendadak Gubernur Bengkulu Helmi Hasan pada akhir Juni, Pelindo mengatakan butuh waktu dua hari untuk finalisasi pengerukan tahap pertama atau rampung pada 2-3 Juli 2025.

    Kemudian, pada kunjungan kerja Komisi V DPR RI, Pelindo mengatakan pengerukan baru bisa rampung 2-3 hari ke depan, atau alur baru bisa dilewati kapal setelah 5 Juli 2025.

    “Kalau begitu kami akan undang semua stakeholder yang terkait. Semangatnya supaya inpres terlaksana dengan baik dan cepat dan dalam posisi kedaruratan ini. Jadi di sini sudah darurat, karena itu harus bekerja dalam posisi kedaruratan,” kata Syaiful Huda.

    Pewarta: Boyke Ledy Watra
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TransJabodetabek trayek Dukuh Atas-Terminal Bekasi resmi beroperasi

    TransJabodetabek trayek Dukuh Atas-Terminal Bekasi resmi beroperasi

    ANTARA – TransJabodetabek kini memiliki trayek baru, yakni dari Halte TransJakarta Galunggung di Dukuh Atas, menuju Terminal Bekasi, atau sebaliknya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Kamis (3/7), mengatakan trayek baru ini merupakan komitmen pemerintah yang ingin melakukan perbaikan terhadap pranata transportasi di Jakarta. (Pradanna Putra Tampi/Andi Bagasela/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ALFI dorong transformasi logistik nasional melalui ALFI Convex 2025

    ALFI dorong transformasi logistik nasional melalui ALFI Convex 2025

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mendorong transformasi sektor logistik dan rantai pasok Indonesia melalui ajang ALFI Convex 2025, sebagai forum strategis kolaborasi pelaku usaha, regulator, dan pemangku kepentingan industri nasional dan internasional.

    “ALFI Convex 2025 sebuah konferensi dan pameran nasional yang dirancang untuk mendorong transformasi sektor logistik dan rantai pasok Indonesia,” kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat ALFI M Akbar Djohan dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    ALFI Convex 2025 akan digelar pada 12–14 November 2025 di Hall 3–3A, ICE BSD, Tangerang Selatan.

    Mengusung tema “Indonesia in Motion: Transformasi Logistik Menuju Indonesia Emas 2045,” ALFI Convex 2025 akan digelar di area seluas 10.000 meter persegi dan diharapkan dapat menjadi forum strategis yang mempertemukan pemangku kebijakan, pelaku industri, asosiasi, investor, serta peserta pameran dari dalam dan luar negeri.

    “Acara ini mencakup area seluas 10.000 meter persegi dan dirancang sebagai wadah kolaboratif untuk memperkuat daya saing logistik nasional serta mendorong arus investasi ke sektor-sektor strategis,” ujarnya.

    Akbar menyampaikan bahwa ALFI Convex 2025 merupakan bentuk kontribusi konkret sektor logistik dalam mendukung transformasi ekonomi nasional.

    Ia percaya sektor logistik merupakan jantung dari transformasi menuju Indonesia Emas 2045.

    “Kami menghadirkan ALFI Convex 2025 sebagai langkah nyata untuk mendorong kemajuan logistik nasional, karena sektor logistik yang efisien dan terintegrasi adalah fondasi utama untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Akbar.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenko Ekonomi: Indonesia nantikan respons UE terkait negosiasi EUDR

    Kemenko Ekonomi: Indonesia nantikan respons UE terkait negosiasi EUDR

    Jakarta (ANTARA) – Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Dida Gardera, mengatakan Indonesia menantikan respons lanjutan dari Uni Eropa terkait negosiasi Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR).

    “Ya, terakhir kita menyampaikan segera pertanyaan buat mereka secara tertulis. Janjinya mereka akan menjawab secara tertulis juga,” kata Dida saat ditemui di Jakarta, Kamis.

    Sebelumnya, Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa (EU) menggelar dialog bilateral untuk membahas EUDR pada 4 Juni 2025 di Brussel, Belgia.

    Dida mengatakan, dalam pertemuan itu, Indonesia meminta klarifikasi mengenai berbagai hal terkait EUDR. Mulai dari dasar hukum dan metodologi klasifikasi risiko, pengakuan terhadap sistem legalitas nasional, potensi ketidaksesuaian dengan aturan WTO, serta beban administratif terhadap petani kecil terkait kewajiban geolokasi dan pelacakan digital.

    “Tentang country benchmarking, artinya kan kita mempertanyakan metodologinya. Kemudian juga ada beberapa hal, yang paling utama yang kemarin kita sampaikan itu terkait dengan smallholder,” ujar Dida.

    Ia menilai, upaya ini penting karena kebijakan tersebut dapat berdampak langsung kepada petani-petani kecil atau smallholders. Sebab, lebih dari 90 persen produsen kopi dan cokelat Indonesia, dikelola oleh para petani kecil.

    Selain itu, Dida mengatakan Uni Eropa juga perlu melihat metode budidaya kopi dan cokelat Indonesia yang menggunakan pendekatan agroforestri.

    “Untuk kopi di Pulau Jawa ini yang dikelola oleh Perhutani itu, 23 persen pekebun kopi kita itu berada dalam kawasan hutan. Nah ini bukan merusak hutan, bukan,” kata Dida.

    “Jadi memang, cara berbudaya, budidayanya kan seperti itu, agroforestri. Nah, jadi kita enggak mungkin kalau (mengikuti) model EUDR, hutan (produksi) harus terpisah gitu, ya. Untuk kopi dan kakao itu tidak mungkin, kalau untuk sawit, mungkin,” imbuhnya.

    Adapun EUDR sendiri mengharuskan perusahaan untuk memastikan bahwa produk yang mereka tempatkan di pasar Uni Eropa bebas dari deforestasi. Artinya, produk tersebut tidak diproduksi di lahan yang telah mengalami deforestasi atau berkontribusi terhadap degradasi hutan.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian ESDM tunjuk Pertamina jadi pelaksana LPG satu harga

    Kementerian ESDM tunjuk Pertamina jadi pelaksana LPG satu harga

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjuk Pertamina untuk menjadi pelaksana LPG satu harga yang akan diterapkan pada 2026.

    “Kami kaji supaya semua daerah (harganya) bisa sama. Bisa, itu bisa (satu harga). Yang melakukan Pertamina,” ucap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana ketika ditemui di Jakarta, Kamis.

    Dadan mengatakan program LPG satu harga tersebut bertujuan untuk mengatasi ketimpangan harga LPG 3 kg di sejumlah daerah, utamanya di daerah-daerah pelosok yang menjual satu tabung LPG 3 kg seharga Rp50 ribu.

    Selama ini, harga eceran tertinggi (HET) untuk LPG 3 kg ditetapkan oleh masing-masing daerah. Menurut Dadan, dengan LPG satu harga, pemerintah dapat mengawasi kesesuaian harga eceran dengan lebih mudah.

    “Pak Menteri (ESDM Bahlil Lahadalia) melihat kita bisa membuat ini menjadi lebih simple mengawasinya, yaitu menyamakan harga. Kan sering ada LPG yang harganya keterlaluan,” kata Dadan.

    Meskipun demikian, menurut dia, pemerintah masih melakukan kajian lebih lanjut terkait mekanisme, rentang harga, serta menuntaskan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 38 Tahun 2019.

    Perpres Nomor 104 Tahun 2007 mengatur tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram. Sedangkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2019 mengatur tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran.

    Dalam kesempatan tersebut, Dadan mengatakan LPG satu harga akan berlaku secara nasional, sehingga harga LPG 3 kg sama di seluruh wilayah Indonesia.

    “Kalau sekarang, Pak Menteri kemarin bilang kan satu harga, berarti satu (di nasional), tidak ada per wilayah. Satu Indonesia, satu (harga),” kata Dadan.

    Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung ketika ditemui setelah Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR di Jakarta, Rabu (2/7), mengatakan setiap provinsi akan menetapkan harga jual LPG 3 kg dengan mempertimbangkan transportasi di masing-masing daerah.

    “Nanti hampir sama dengan Pertamax, setiap daerah itu kan berbeda, jadi ditetapkan (harganya) berdasarkan wilayah,” kata Yuliot.

    Rencana ihwal pemberlakuan LPG satu harga disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR.

    Bahlil akan menetapkan kebijakan LPG (gas alam cair) satu harga untuk tabung 3 kg pada 2026 melalui revisi Perpres Nomor 104 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 38 Tahun 2019.

    “Ini ada kemungkinan nanti kita dalam pembahasan, dalam perpres, akan tentukan saja (LPG) satu harga, supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah,” kata Bahlil.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.