ANTARA – DPR RI telah menerima surat Presiden Prabowo Subianto terkait pembahasan calon duta besar untuk 24 negara sahabat, dan organisasi internasional. Hal tersebut diungkapkan dalam Paripurna ke-22 masa sidang IV di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/7). (Ryan Rahman/Ibnu Zaki/Andi Bagasela/Roy Rosa Bachtiar)
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jadi dengan demikian Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia sangat serius untuk merespons tarif (resiprokal) ini,
Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan, Indonesia sangat serius dalam merespons tarif resiprokal dari Amerika Serikat (AS).
Airlangga mengatakan bahwa untuk status saat ini, tim Indonesia sudah berada di Washington, Amerika Serikat bersama dengan negara-negara lainnya yang ada disana antara lain India, Jepang, EU, Vietnam dan juga Malaysia.
“Jadi dengan demikian Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia sangat serius untuk merespons tarif (resiprokal) ini,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.
Indonesia secara tertulis sudah memasukkan dan sudah dibahas dengan kantor perwakilan dagang AS atau United States Trade Representative (USTR), Secretary of Commerce maupun Secretary of Treasury AS.
Sebagai informasi, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut sampai saat ini belum ada kesepakatan dengan Amerika Serikat terkait dengan negosiasi tarif resiprokal sebesar 32 persen.
“Yang masih kita tunggu adalah dengan Amerika, yang belum deal dan sebagainya. Jadi nunggu waktu, di negara lain juga belum deal semua,” ujar Budi di Jakarta, Rabu.
Budi berharap negosiasi dengan Amerika Serikat dapat berjalan dengan mulus, meski sudah mendekati batas akhir yakni pada 8 Juli mendatang.
Ia optimistis, hubungan Indonesia dan Amerika Serikat semakin membaik. Apalagi, kedua negara saling membutuhkan dalam hal perdagangan.
Di sisi lain, Amerika merupakan negara penyumbang surplus nomor satu bagi neraca perdagangan Indonesia dengan nilai 7,08 miliar dolar AS.
Sementara India, berada pada urutan kedua dengan 5,30 miliar dolar AS dan Filipina sebesar 3,69 miliar dolar AS.
Untuk mempertahankan angka tersebut, lanjut Budi, Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga melakukan identifikasi komoditas unggulan untuk ekspor ke Amerika.
Budi mengatakan, pemerintah masih terus menunggu proses negosiasi, namun di sisi lain juga melakukan persiapan apabila diplomasi tidak berjalan dengan baik.
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap 17 kapal untuk memastikan kelaikan pelayaran menjelang pembukaan alur Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu.
Pemeriksaan itu dilakukan melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Pulau Baai terhadap 17 kapal yang selama ini tidak bisa berlayar akibat sedimentasi di alur tersebut.
“Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh kapal yang akan melintas telah memenuhi standar kelaiklautan, keselamatan, dan keamanan pelayaran,” kata Kepala KSOP Pulau Baai Petrus Christanto Maturbongs sebagaimana pernyataannya di Jakarta, Kamis.
Disebutkan, pemeriksaan meliputi aspek teknis kapal, peralatan navigasi dan komunikasi, perlengkapan keselamatan, serta kelengkapan dokumen pelayaran.
“Kegiatan ini kami lakukan sebagai langkah persiapan pembukaan alur, sekaligus untuk memastikan semua kapal yang akan keluar dari kolam pelabuhan berada dalam kondisi laik laut dan aman untuk berlayar,” ujarnya.
Menurut Petrus, langkah itu merupakan bagian dari upaya pemulihan konektivitas pelayaran yang sempat terhambat akibat pendangkalan alur pelabuhan. Setelah alur dinyatakan aman untuk dilintasi, kapal-kapal tersebut direncanakan akan dikeluarkan secara bertahap sesuai jadwal dan kondisi pelayaran yang tersedia.
Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap 17 kapal tersebut, tercatat sebanyak 12 kapal dinyatakan laik laut, sedangkan lima kapal lainnya dinyatakan tidak laik laut.
“Penyebab utama ketidaklaikan kapal tersebut didominasi oleh masalah administratif, yakni masa berlaku sertifikat kapal yang sudah habis,” jelasnya.
Pihaknya mengatakan, untuk kapal yang masa berlaku sertifikatnya telah habis, sementara sedang dalam pengurusan oleh masing masing agen kapal tersebut untuk diterbitkan sertifikat yang baru.
“Hal ini agar saat alur dibuka, 17 kapal tersebut dapat kembali berlayar,” tutur Petrus.
Sementara itu, 12 kapal lainnya dinyatakan dalam kondisi laik laut dengan status temuan minor, yang artinya kapal tetap dapat dioperasikan namun memerlukan beberapa perbaikan kecil.
Kapal-kapal tersebut terdiri dari berbagai jenis, seperti oil tanker, chemical tanker, SPOB (Self Propelled Oil Barge), container, tug boat, dan kapal penumpang.
Ia juga menambahkan saat ini KSOP Pulau Baai berencana agar trayek perintis untuk kapal KMP. MH Thamrin difungsikan kembali.
Diharapkan dengan difungsikannya kembali trayek ini dapat mendorong kembali aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat Pulau Enggano, yang sebelumnya sempat terhambat akibat terbatasnya akses transportasi laut.
Pembukaan alur Pelabuhan Pulau Baai diagendakan bakal dilakukan pada minggu pertama Juli 2025. Alur pelayaran itu menuju dan dari Pulau Enggano.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Pelabuhan Tanjung Priok mencegah penyalahgunaan narkoba dengan menggelar sosialisasi langsung ke pemuda dan remaja di lapangan sepak bola terapung Kampung Rumah Apung Muara Angke,Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara.
“Kegiatan penyuluhan tentang bahaya narkoba kepada remaja merupakan bagian dari upaya pencegahan dan edukasi untuk melindungi generasi muda dari ancaman narkotika,” kata Kapolres AKBP Dr. Martuasah H. Tobing, di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, upaya ini sebagai langkah mendekatkan diri kepada masyarakat, khususnya anak-anak muda, dengan pendekatan yang humanis dan edukatif.
“Ini adalah langkah nyata untuk menyelamatkan masa depan mereka dari bahaya narkoba,” kata AKBP Martuasah.
Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok mengatakan pendekatan persuasif melalui edukasi dan kegiatan yang menyenangkan seperti ini terbukti efektif menyentuh remaja dan anak-anak.
“Bersama, kita lawan narkoba demi masa depan Indonesia yang lebih baik,” katanya.
Ia mengatakan Lapangan Sepakbola Terapung Muara Angke merupakan inisiasi Presiden Prabowo Subianto dan di samping Lapangan sepak bola terapung di lokasi ini juga ada Rumah Terapung.
Kawasan rumah terapung ini dihuni masyarakat pesisir yang mayoritas bekerja sebagai nelayan yang juga sama atas ide dan dibangun oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kegiatan penyuluhan dilakukan langsung Kasat Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok, AKP Habibie bersama para anggota Satresnarkoba.
Usai penyuluhan, AKP Habibie dan mantan pemain bola Liga 1 Indonesia Rifky Al Habsyi turut bermain futsal bersama anak-anak Kampung Muara Angke di Lapangan Sepak Bola Terapung yang sempat viral di media sosial karena dibangun di atas permukaan laut.
“Ini pengalaman yang luar biasa. Saya senang bisa terlibat langsung dalam kegiatan positif seperti ini, apalagi bisa bermain bersama anak-anak di lapangan terapung yang unik ini,” katanya.
Warga Muara Angke Edo Z mengatakan warga menyambut baik kegiatan penyuluhan narkoba yang digelar di kampung tersebut.
Mereka berharap kegiatan serupa terus dilakukan secara rutin agar generasi muda semakin sadar akan bahaya narkoba.
“Kami sangat bersyukur atas perhatian dari kepolisian khususnya Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Edukasi seperti ini sangat penting dan menyentuh langsung ke hati masyarakat,” kata dia.
Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi B DPRD DKI Francine Widjojo menilai penyaluran pangan bersubsidi di Jakarta perlu diperbaiki agar masyarakat tak mengantre panjang untuk mendapatkan haknya.
“Sudah antre panjang malah, tidak dapat pangan bersubsidinya. Hal ini mengindikasikan adanya pelaksanaan yang buruk dalam distribusi,” kata Francine di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, antrean panjang yang harus dilalui oleh masyarakat penerima KJP Plus ketika ingin menebus pangan bersubsidi yang menjadi haknya perlu dievaluasi.
Apalagi kata dia, mengacu Pasal 6 ayat (1) dan 8 ayat (1) Pergub DKI Jakarta Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah, maka BUMD yang bertanggung jawab mendistribusikan pangan bersubsidi bagi penerima KJP Plus adalah Dharma Jaya dan Food Station, bekerja sama dengan Pasar Jaya.
Menurut dia, kendala antrean panjang dan belum pasti dapat pangan bersubsidi, sudah berulang-ulang disampaikan setidaknya beberapa bulan terakhir ini.
“Penerima KJP Plus harus berebut untuk mendapat tiket antrean, seperti ‘war’ tiket konser-konser,” ujarnya.
Francine mempermasalahkan adanya warga yang harus mengantre dari pagi sekali, akan tetapi tidak kebagian pangan bersubsidi yang harusnya sudah dihitung jumlahnya agar mencukupi kebutuhan masyarakat setempat.
Untuk itu, ia meminta agar sistem antrean ini harus sudah sesuai dengan kuotanya, agar masyarakat yang berhak mendapatkan dengan mudah.
Data yang dihimpun ANTARA menyebutkan, anggaran untuk Program Pangan Bersubsidi DKI Jakarta tahun 2025 telah diajukan dalam RAPBD oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian.
Totalnya mencapai Rp800 miliar yang digunakan untuk mendukung kegiatan pasar murah/subsidi pangan bekerja sama dengan PT Food Station Tjipinang Jaya dan Perumda Dharma Jaya
Program ini berjalan sepanjang Januari–Desember 2025. Anggaran ini untuk BUMD yang menyalurkan pangan bersubsidi seperti beras, daging, telur, ikan, dan susu kepada masyarakat sasaran
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilu nasional dan pemilu lokal, akan disikapi secara bersama-sama oleh para fraksi partai politik di DPR RI.
Pasalnya, dia mengatakan bahwa Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tersebut berdampak kepada semua partai politik. Untuk itu, dia mengatakan bahwa para fraksi partai politik itu akan menggelar rapat koordinasi.
“Semua partai kami juga pimpinan terdiri dari partai-partai politik. Masih mengkaji, terkait dengan kebutuhan di internalnya masih mengkaji,” kata Puan kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.
Menurut dia, rapat koordinasi antara partai politik itu akan dilaksanakan secara formal maupun informal. Nantinya, kata dia, pendapat dari para partai politik itu akan disampaikan secara bersama-sama.
“Sama-sama berbicara, bersama, untuk menyatakan pendapat kami. Bersama-sama terkait dengan putusan MK ini,” kata dia.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisahkan dengan jeda waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun dan enam bulan.
Pemilu nasional antara lain pemilihan anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden, sementara pemilu daerah terdiri atas pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala dan wakil daerah.
“Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (26/6).
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) – Jajaran TNI menerima kapal perang pertama milik Angkatan Laut (AL) buatan Italia yakni KRI Brawijaya-320 di galangan kapal Fincantieri, Muggiano, Italia. Rabu (2/7).
Dalam siaran pers resmi TNI AL yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis, dijelaskan bahwa kapal tersebut diterima langsung oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mewakili Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Ali dalam siaran pers tersebut mengatakan, KRI itu akan menjadi salah satu andalan TNI AL dalam mengawasi wilayah laut Indonesia.
“Kapal ini tidak hanya menambah armada Angkatan Laut Indonesia, tetapi juga merupakan langkah signifikan dalam modernisasi alutsista Indonesia,” kata Ali.
Nantinya, kapal tersebut akan ditempatkan di titik-titik tertentu untuk berpatroli di lokasi strategis wilayah laut.
“Kapal perang ini sangat tepat dimiliki oleh Indonesia yang memiliki wilayah laut yang sangat luas,” jelas Ali.
Tidak hanya menerima KRI, dalam momentum tersebut Ali juga melantik Komandan KRI Brawijaya-320 yakni Kolonel Laut (P) John David Nalasakti Sondakh.
Ali berharap di bawah komando Jhon David, KRI Brawijaya-320 dapat mengemban tugas negara mempertahankan wilayah laut Indonesia.
KRI buatan negeri pizza ini memiliki panjang 143 M dan kecepatan maksimal 32 knot. Kapal yang dapat menampung 171 awak ini merupakan kapal fregat yang memiliki kemampuan Peperangan Anti Udara atau Anti Air Warfare (AAW) dengan desain yang menitikberatkan fleksibilitas, modularitas dan skalabilitas desain kapal.
Kemampuan itu memungkinkan kapal dikonfigurasi untuk memenuhi persyaratan teknis dan peran operasional untuk Angkatan Laut modern.
Selain itu, KRI Brawijaya-320 juga dilengkapi sistem navigasi modern dan Combat System terintegrasi untuk kontrol mencakup Combat Management System (CMS), sensor, senjata, komunikasi dan navigasi sistem yang terhubung melalui jaringan kecepatan data tinggi.
Pewarta: Walda Marison
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya hingga saat ini masih menunggu konfirmasi kehadiran pakar telematika Roy Suryo terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
“Barusan tadi sudah kami cek, saudara RS terjadwal akan dimintai keterangan dalam rangka klarifikasi pada tahap penyelidikan, hari ini, Kamis tanggal 3 Juli,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di Jakarta, Kamis.
Namun Ade Ary menyampaikan sampai sekarang yang bersangkutan belum hadir dan pihaknya masih menunggu.
“Saat ini penyelidik masih menunggu, menunggu hadir atau tidak,” katanya.
Ia juga menjelaskan Roy Suryo belum melakukan konfirmasi kehadirannya ke Polda Metro Jaya.
“Untuk sekarang ini konfirmasi belum diterima oleh penyelidik, penyelidik masih menunggu, nanti kita ‘update’ lagi nanti sore,” jelas Ade Ary.
Sementara itu, Ade Ary juga menjelaskan bahwa Rabu (2/7) seharusnya ada empat saksi yang diundang klarifikasi yaitu berinisial ES, K, DH dan RS, namun mereka tidak hadir.
Kepolisian telah memeriksa sebanyak 49 saksi dalam proses penyelidikan kasus tuduhan ijazah palsu milik Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
“Sudah memeriksa 49 saksi dalam tahap penyelidikan,” kata Ade Ary.
Ade Ary menyebutkan, 49 saksi itu adalah saksi yang mengetahui, mendengar dan melihat adanya peristiwa tersebut termasuk dari terlapor.
“Saksi yang mengetahui, mendengar dan melihat adanya peristiwa ini dan para terduga terlapor,” kata dia.
Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Waka BKPM) Todotua Pasaribu menyebut industri keuangan dalam waktu dekat akan masuk ke dalam sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau yang dikenal dengan Online Single Submission (OSS).
Todotua menyebut dalam OSS terdapat sekitar 1.700 jenis perizinan yang melibatkan 17 kementerian/lembaga. Sedangkan beberapa lembaga lainnya telah mengemukakan ketertarikan untuk masuk dalam OSS.
“Kemarin ada beberapa lagi lembaga yang memang mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, juga akan ikut bergabung masuk dalam sistem OSS. Itu adalah industri keuangan,” ujar Todotua di Jakarta, Kamis.
Ia menyampaikan beberapa minggu yang lalu telah melakukan pertemuan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengkonsolidasikan terkait dengan regulasi yang ada di OSS.
Lebih lanjut, Todotua menjelaskan, selama ini data-data realisasi investasi di sektor keuangan baik asuransi, perbankan, dan non-perbankan belum masuk dalam sistem.
Ia juga menemukan permasalahan pada perbankan terkait dengan Nomor Induk Berusaha (NIB). Oleh karena itu, sangat penting agar industri keuangan juga dapat masuk ke dalam OSS.
“Respon daripada Ketua OJK sangat positif dan mudah-mudahan ini dari kementerian kita akan menindaklanjuti. Kita sudah bisa punya kesepakatan dengan industri keuangan dengan OJK untuk bisa industri keuangan itu masuk dalam OSS kita,” katanya.
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendorong pemerintah untuk terus berdiplomasi guna menyelamatkan warga negara Indonesia yang ditahan di Myanmar.
Dasco mengatakan pemerintah perlu melindungi warga negara Indonesia (WNI) beserta seluruh tumpah darah Indonesia.
“Khusus untuk Myanmar, kita mendorong pemerintah untuk terus melakukan diplomasi,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.
Apabila diplomasi gagal, dia mengatakan bahwa DPR RI juga mendorong pemerintah untuk mengeluarkan opsi lain guna menyelamatkan WNI tersebut.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan demi menyelamatkan WNI tersebut karena keselamatan WNI di luar negeri tetap menjadi kewajiban pemerintah.
“Sudah menjadi kewajiban dari pemerintah Indonesia untuk bisa menyelamatkan dengan langkah-langkah apapun yang bisa dilaksanakan,” kata Puan.
Sebelumnya, seorang warga negara Indonesia (WNI) yang ditangkap di Myanmar atas tuduhan mendukung gerakan oposisi bersenjata di negara itu telah divonis tujuh tahun penjara, menurut Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI.
WNI berinisial AP itu diketahui ditangkap otoritas Myanmar pada 20 Desember 2024 dan didakwa melanggar Undang-Undang (UU) Anti-Terorisme, UU Keimigrasian, dan UU Perkumpulan yang Melanggar Hukum (Unlawful Associations Act).
“Setelah melalui proses pengadilan, AP divonis tujuh tahun penjara,” kata Direktur Pelindungan WNI Kemenlu RI Judha Nugraha, Selasa (1/7).
Judha mengatakan bahwa AP, yang juga seorang selebgram (selebritas di Instagram), saat ini mendekam di Penjara Insein, Yangon, Myanmar.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.