Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • DKI tak tambah anggaran untuk sistem kendali lalu lintas pintar

    DKI tak tambah anggaran untuk sistem kendali lalu lintas pintar

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menambah anggaran untuk penggunaan sistem kendali lalu lintas pintar (Intelligent Traffic Control System/ITSC) di 25 simpang jalan yang dimulai tahun ini.

    “Tahun ini kami tidak menambah anggaran. Jadi akan menggunakan anggaran yang sudah ada dalam APBD murni,” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo di Jakarta, Kamis.

    Pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar Rp120 miliar untuk pembangunan ITSC di 25 simpang jalan pada tahun 2025.

    Adapun lampu lalu lintas di simpang yang dipasangi teknologi ITSC dapat menjadi adaptif terhadap pergerakan lalu lintas. Hal ini karena teknologi ITCS memungkinkan pengaturan lalu lintas berbasis data real-time.

    Syafrin menyampaikan, pengembangan ITCS juga dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak kendaraan bermotor, memperbaiki kualitas udara serta memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global.

    Lalu, untuk mendukung integrasi data lalu lintas, Dishub DKI Jakarta bekerjasama dengan berbagai pihak, yaitu Polda Metro Jaya, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

    Hal ini dilakukan untuk mengoptimalisasi penindakan bagi pelanggaran lalu lintas, kendaraan tidak bayar pajak dan kendaraan yang tidak lulus uji emisi.

    Syafrin mengatakan, dengan perbaikan kondisi lalu lintas, konektivitas intra dan interkota sebagai salah satu indikator penting kota global dapat diperkuat oleh Jakarta.

    Penanganan kemacetan akan menciptakan mobilitas perkotaan yang lebih efisien dan nyaman, sehingga memperkuat posisi Jakarta dalam peringkat kota global.

    “Untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan proyek ini, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap kinerja sistem guna memastikan efektivitas, akuntabilitas, dan dampak nyata dari penerapan ITCS dalam jangka panjang,” kata Syafrin.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mantan Wakapolri laporkan dugaan pencemaran nama baik

    Mantan Wakapolri laporkan dugaan pencemaran nama baik

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya membenarkan adanya laporan mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno terkait pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Wijaya Mithuna Noeradi.

    “Kami membenarkan bahwa ada LP nomor 2922/V/2025, pelapornya adalah saudara Drs O, kemudian, terlapornya adalah saudara WMN,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di Jakarta, Kamis.

    Ade Ary menjelaskan, peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor selaku korban adalah kejadian pada bulan Juni 2023.

    “Setelah korban membuat pernyataan di media online, kemudian korban diminta untuk klarifikasi dari Komite Olimpiade Indonesia dan sudah dilakukan,” katanya.

    Sekjen Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Wijaya Mithuna Noeradi (baju putih) saat ditemui di Jakarta, Kamis (3/7/2025) (ANTARA/Ilham Kausar)

    Ia menambahkan, pada 23 Agustus 2023, korban menerima surat pemberhentian sementara sebagai keanggotaan Pengurus Pusat Pengurus Pusat Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PPPTMSI).

    “Lalu berlanjut tanggal 8 Maret 2024, korban menerima surat pemberhentian tetap sebagai anggota Komite Olimpiade Indonesia yang ditandatangani Ketua Komite Olimpiade Indonesia,” kata Ade Ary.

    Ade Ary menambahkan, berdasarkan pengakuan korban, yang bersangkutan tidak pernah diberitahukan terkait pelanggaran yang dilakukan.

    “Sehingga korban merasa dirugikan dan merasa dicemarkan nama baiknya dan akhirnya membuat laporan di Polda Metro Jaya,” katanya.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di Jakarta, Kamis (3/7/2025) (ANTARA/Ilham Kausar)

    Ade Ary menyebutkan, rangkaian peristiwa yang disampaikan pelapor inilah yang selanjutnya sedang dilakukan pendalaman oleh Polda Metro Jaya.

    Sekjen KOI Wijaya Mithuna Noeradi memenuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait adanya laporan pencemaran nama baik oleh eks Wakapolri Komjen Polisi (Purn) Oegroseno.

    “Terus terang secara pribadi tidak tahu apa yang mau dilaporkan. Dari laporan yang saya terima itu adalah adanya dugaan pencemaran nama baik,” katanya saat ditemui di Polda Metro Jaya, Kamis.

    Wijaya menduga laporan tersebut adalah masalah sengketa keolahragaan atau masalah organisasi.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengaturan di simpang jalan yang masih statis jadi sebab Jakarta macet

    Pengaturan di simpang jalan yang masih statis jadi sebab Jakarta macet

    Jakarta (ANTARA) – Pengaturan di simpang jalan yang masih statis dan belum adaptif dinilai menjadi salah satu penyebab Jakarta macet, selain ketidakseimbangan pertumbuhan jumlah kendaraan dan ketersediaan ruas jalan.

    “Jika di satu persimpangan pengaturannya statis, bisa terjadi ada satu kaki simpang dengan volume lalu lintas tinggi tapi warna hijau (lampu lalu lintas) sedikit (sebentar),” ujar dia di Jakarta, Kamis.

    Akibatnya, kata dia, simpang itu mendapatkan warna merah yang lama dan ini menyebabkan antrean panjang (kendaraan.

    Karena itu, Syafrin merancang proyek penambahan jumlah simpang yang dipasangi teknologi “Intelligent Traffic Control System” (ITSC) atau Sistem Kontrol Lalu Lintas Pintar.

    Dengan begitu, lampu lalu lintas menjadi adaptif terhadap pergerakan lalu lintas di setiap simpang.

    “Dan dengan itu, maka hambatan-hambatan di persimpangan bisa diminimalisir atau bahkan dihilangkan,” kata Syafrin.

    Teknologi ITCS memungkinkan pengaturan lalu lintas berbasis data seketika (real-time) dan terintegrasi dalam penegakan hukum secara elektronik (ETLE) agar penanganan kemacetan di Jakarta lebih efektif dan berdampak lebih luas.

    Syafrin menjelaskan, implementasi proyek ini dirancang dalam tiga tahap, yaitu jangka pendek (0-2 bulan) yang mencakup penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) pemanfaatan data ITCS dan pengoperasian awal lima simpang ITCS.

    Lalu, jangka menengah (6-12 bulan) yang mencakup dimulainya penegakan hukum secara elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas, pajak dan uji emisi.

    Kemudian, jangka panjang (lebih dari 12 bulan) yang menargetkan pengembangan hingga total 321 simpang ITCS di seluruh wilayah Jakarta. Ini termasuk integrasi sistem dengan Kawasan Rendah Emisi (KRE) dan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE).

    Syafrin berharap teknologi cerdas melalui pengembangan ITCS secara masif bisa dilaksanakan di simpang-simpang prioritas Jakarta.

    Hal ini untuk mengoptimalkan pengaturan waktu lampu lalu lintas secara adaptif dan “real-time” agar arus lalu lintas menjadi lebih dinamis dan kelancaran lalu lintas dapat meningkat secara signifikan.

    Selain itu, diharapkan dapat menciptakan budaya tertib berlalu lintas sehingga dapat terwujudnya keselamatan dan kelancaran di jalan.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sekjen KOI penuhi panggilan polisi terkait pencemaran nama baik

    Sekjen KOI penuhi panggilan polisi terkait pencemaran nama baik

    Jakarta (ANTARA) – Sekjen Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Wijaya Mithuna Noeradi memenuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait adanya laporan pencemaran nama baik oleh eks Wakapolri Komjen Polisi (Purn) Oegroseno.

    “Terus terang secara pribadi tidak tahu apa yang mau dilaporkan. Dari laporan yang saya terima itu adalah adanya dugaan pencemaran nama baik,” katanya saat ditemui di Polda Metro Jaya, Kamis.

    Wijaya menduga laporan tersebut adalah masalah sengketa keolahragaan atau masalah organisasi.

    “Kalau itu memang terkait dikeluarkannya Pengurus Pusat Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PPPTMSI) dari KOI, itu sudah melalui prosedur yang ada di dalam AD/ART kita,” katanya.

    Ia juga menambahkan jika yang bersangkutan tidak menerima keputusan tersebut penyelesaiannya ada di Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI).

    Wijaya yang didampingi kuasa hukumnya juga membawa sejumlah berkas kepada penyidik termasuk MoU atau nota kesepahaman dengan Kemenpora RI.

    KOI mengeluarkan PP PTMSI dari keanggotaan KOI melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang berlangsung di Jakarta.

    “Dengan berat hati tadi sudah kami putuskan dan disetujui bersama oleh anggota terkait pemberhentian atau pemecatan PP PTMSI dari keanggotaan KOI,” kata Ketua Umum KOI Raja Sapta Oktohari usai acara Rapat Anggota dan KLB KOI 2024 di Jakarta, Jumat (8/3/2024).

    Keputusan itu mempertimbangkan adanya pelanggaran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta tidak terbatas terhadap tindakan yang melanggar prinsip nilai “Olympism” dan Gerakan Olimpiade.

    Hal itu merujuk pernyataan Ketua Umum PP PTMSI Oegroseno di media daring yang mendiskreditkan dan bertendensi fitnah terhadap lembaga serta institusi olahraga yang dinilai bertentangan dengan AD/ART dan Piagam Olimpiade (Olympic Charter).

    Oegroseno sempat melayangkan pembelaan atas persoalan tersebut namun ditolak oleh peserta kongres.

    Usai keputusan tersebut, Oktohari kembali mengingatkan kepada semua anggota dan pengurus cabang olahraga untuk tetap patuh dan taat pada prinsip-prinsip tata kelola yang telah diatur dalam Piagam Olimpiade.

    Selain pemberhentian PP PTMSI dari keanggotaan, KLB tersebut juga menghasilkan beberapa keputusan penting lain seperti penyelesaian nomenklatur dalam AD/ART untuk nama-nama komisi.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ada pencak silat hingga tarian di CFD akhir pekan ini

    Ada pencak silat hingga tarian di CFD akhir pekan ini

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menampilkan berbagai pertunjukan seperti pencak silat, musik hingga tarian Betawi di Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau “Car Free Day” (CFD) pada 6 Juli 2025.

    “Minggu, 6 Juli 2025 jam 07.00 WIB kita akan mulai Karnaval Budaya Betawi. Hampir 8.000, ada marching band, ada pencak silat, ada tarian, musik,” ujar Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno di Balai Kota Jakarta, Kamis.

    Pelaksanaan Karnaval Budaya Betawi itu dalam rangka perayaan HUT Ke-498 Kota Jakarta sekaligus menyambut 500 tahun atau lima abad Jakarta.

    Rano mengatakan kegiatan tersebut dapat menjadi objek foto yang menarik. Dia berencana mengumpulkan foto-foto di berbagai acara kebudayaan yang diadakan Pemprov DKI Jakarta untuk dimuat ke dalam buku.

    “Ini tempat yang bagus untuk dipotret. Karena itu saya kumpulkan, minimal kita mulai membuat katalog. Tahun depan kalender kegiatan terlalu banyak, sementara kita belum punya data soal foto,” kata dia.

    Warga menyaksikan pemain angklung tampil saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di Taman Budaya Dukuh Atas, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (18/5/2025). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc.

    Berbicara foto, dia juga meminta agar hasil foto pemenang lomba “Color of Jakarta” yang diadakan Pemprov DKI Jakarta juga dikumpulkan untuk dimuat ke dalam buku dan ditampilkan dalam pameran. Ini untuk memperlihatkan pada masyarakat luas terkait apa saja yang ada di Jakarta.

    Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, Budi Awaluddin menyampaikan lomba “Color of Jakarta” merupakan bagian dari rangkaian HUT Kota Jakarta dan menjadi salah satu inisiatif Pemprov DKI Jakarta sejak tahun 2010.

    Tahun ini, jumlah karya yang terkumpul sebanyak 5.258 foto karya 867 peserta dari berbagai kalangan.

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno memberikan keterangan kepada pers di CFD Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Minggu (8/6/2025). (ANTARA/Risky Syukur)

    Angka ini, kata Budi, menunjukkan peningkatan dari sebelumnya yakni sekitar 4.000-an foto, sekaligus menjadi bukti Jakarta tidak pernah kehabisan cerita dan wajah untuk diabadikan.

    Adapun kategori yang dilombakan mencerminkan kekayaan Kota Jakarta mulai dari kategori tradisi budaya, ruang publik, lanskap kota, hingga foto seri yang menyuguhkan narasi visual Jakarta.

    “Jakarta layak menjadi ruang hidup, penuh warna dari berbagai sudut pandang yang kreatif,” katanya.

    Budi berharap kegiatan “Color of Jakarta” ini tidak berhenti sebagai perlombaan saja melainkan jadi ruang apresiasi berkala yang mempererat hubungan antarwarga dan kotanya melalui seni visual, yaitu foto.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kepala Bappenas: Tahun 2026 butuh investasi Rp8.297,8 triliun

    Kepala Bappenas: Tahun 2026 butuh investasi Rp8.297,8 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menyampaikan bahwa total investasi yang dibutuhkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen pada tahun 2026 sebesar Rp8.297,8 triliun.

    “Berdasarkan exercise yang dilakukan oleh Bappenas untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen pada tahun 2026, total investasi yang dibutuhkan diperkirakan sebesar Rp8.297,8 triliun,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis.

    Mengacu total kebutuhan investasi tersebut, investasi swasta yang dibutuhkan sebesar Rp7.467,1 triliun atau 89,99 persen, investasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rp480,8 triliun atau 5,79 persen, dan investasi pemerintah Rp349,91 triliun atau 4,22 persen.

    Dengan terbatasnya investasi pemerintah, investasi BUMN dan swasta dinilai menjadi penting.

    Kebijakan investasi akan diarahkan untuk membangun iklim investasi yang kondusif, menarik keterlibatan BUMN dan swasta dalam pembangunan proyek-proyek yang bernilai tambah tinggi.

    “Kami menekankan kembali pentingnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta keberpihakan kepada investasi produktif, terutama di sektor pertanian, energi, energi terbarukan, manufaktur, dan ekonomi digital,” ucap Menteri PPN.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerangkan bahwa salah satu andalan pemerintah guna meraup investasi domestik maupun luar negeri ialah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Investasi dari Danantara yang difokuskan pada sektor strategis dan bernilai tambah tinggi diharapkan mampu berkontribusi signifikan terhadap target investasi pemerintah.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OJK sebut kinerja sektor jasa keuangan di Sultra tumbuh positif

    OJK sebut kinerja sektor jasa keuangan di Sultra tumbuh positif

    ANTARA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara menyebut sejauh ini kinerja industri jasa keuangan di daerah ini tumbuh positif. Hal ini tercermin dari peningkatan aset perbankan sebesar 9,95 persen atau Rp48,96 triliun, serta kredit perbankan yang juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan mencapai 12,51 persen. (Saharudin/Andi Bagasela/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI siapkan 14 juta paket subsidi pangan murah

    DKI siapkan 14 juta paket subsidi pangan murah

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan sebanyak 14 juta paket subsidi pangan murah selama 2025 dan subsidi itu menjadi anggaran terbesar di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta.

    “Anggaran dari KPKP yang paling banyak sebenarnya untuk subsidi pangan,” kata Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, dari total anggaran Dinas KPKP 2025 yang mencapai Rp1,1 triliun lebih itu, 70 persen digunakan untuk subsidi pangan murah. Sedangkan sisanya digunakan belanja operasional dan modal.

    “Kemudian yang kedua paling besar adalah belanja barang dan jasa sebesar 17,2 persen dan belanja pegawai 11,86 persen dari total anggaran Dinas KPKP,” kata dia.

    Jumlah subsidi pangan yang mencapai 70 persen atau Rp825 miliar lebih itu digunakan untuk menyiapkan sebanyak 14 juta paket pangan murah yang nantinya diberikan kepada warga DKI Jakarta.

    Rencananya pada anggaran perhubungan, Dinas KPKP DKI Jakarta akan meminta penambahan sebanyak 3 juta paket subsidi pangan murah. “Sehingga nanti totalnya Rp1 triliun untuk menyiapkan 17 juta paket,” ujarnya.

    Di dalam paket pangan murah itu terdiri dari ayam, daging sapi, ikan kembung, beras, telur ayam dan susu UHT.

    Menurut dia, hingga Mei 2025 total subsidi pangan murah di DKI Jakarta sudah menghabiskan anggaran Rp205 miliar dan itu akan terus bertambah seiring adanya penyaluran pangan murah.

    “Setiap paket pangan murah totalnya mencapai Rp352 ribu,” kata dia.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah beri subsidi bunga 5 persen bagi kontraktor UMKM perumahan

    Pemerintah beri subsidi bunga 5 persen bagi kontraktor UMKM perumahan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah memberikan subsidi bunga sebesar 5 persen untuk kontraktor UMKM terkait perumahan.

    “Subsidi bunga diberikan untuk sektor konstruksi yang usaha kecil dan menengah (small and medium enterprise), pemerintah memberikan subsidi bunga fix sebesar 5 persen,” ujar Airlangga di Jakarta, Kamis.

    Contohnya kalau perbankan memberikan bunga sebesar 11 persen, maka kontraktor UMKM bisa membayar 6 persen, tapi kalau perbankan memberikan bunga 12 persen, maka kontraktor hanya perlu membayar bunganya sebesar 7 persen sesuai dengan perbankan masing-masing baik Himbara maupun swasta.

    Subsidi bunga merupakan selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh penyalur dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada debitur KUR.⁣

    Sebagai informasi, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan bahwa UMKM yang terlibat dalam pembangunan 3 juta rumah sudah terkurasi secara kualitas manajemen dan kompetensi teknis.

    Dia memastikan UMKM-UMKM yang terlibat dalam program pembangunan 3 juta rumah tersebut memiliki kualifikasi, kualitas manajemen keuangan, operasi, dan teknisnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

    Maman menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) untuk memastikan UMKM yang terlibat tersebut memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam proses pembangunan rumah.

    Dalam proses kurasi, lanjut Maman, Kementerian UMKM dan Kementerian PKP bekerja sama dalam menentukan pelaku UMKM yang bisa terlibat dalam proses pembangunan tersebut.

    Menurut dia, pelaku UMKM sudah lama terlibat dalam pembangunan. Namun kali ini, pelaku tersebut akan lebih diawasi dan dipantau, khususnya UMKM yang perlu mendapat dukungan finansial.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • GAPKI sebut ekspor sawit ke UE terus alami penurunan sejak 2018

    GAPKI sebut ekspor sawit ke UE terus alami penurunan sejak 2018

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) Eddy Martono mengatakan ekspor minyak sawit mentah dan olahan Indonesia ke Uni Eropa (UE) terus mengalami penurunan sejak tahun 2018.

    “Ekspor minyak sawit Indonesia ke UE terus menurun sejak 2018, saat mencapai 5,7 juta ton, termasuk minyak sawit mentah dan olahan, minyak inti sawit, biodiesel, dan produk oleokimia,” kata Eddy di Jakarta, Kamis.

    Lebih lanjut, ia mengatakan ekspor minyak sawit ke Uni Eropa kembali turun pada tahun 2023 dan 2024, masing-masing 4,1 juta ton dan 3,3 juta ton saja.

    Menurut Eddy, salah satu faktor penyebab tren penurunan ekspor ini adalah kebijakan Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR).

    Kebijakan ini EUDR sendiri mengharuskan perusahaan untuk memastikan bahwa produk yang mereka tempatkan di pasar Uni Eropa bebas dari deforestasi.

    Artinya, produk tersebut tidak diproduksi di lahan yang telah mengalami deforestasi atau berkontribusi terhadap degradasi hutan.

    “Tren ini harus menjadi perhatian serius kita, karena EUDR dapat semakin merugikan ekspor minyak sawit Indonesia,” ujar Eddy.

    Ia mengatakan, peraturan yang dirancang untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi di UE tidak berkontribusi terhadap deforestasi atau degradasi hutan, berdampak langsung pada industri minyak kelapa sawit Indonesia sebagai salah satu produsen dan eksportir utama di dunia.

    “Peraturan ini memperkenalkan persyaratan uji tuntas baru, kewajiban ketertelusuran, dan tantangan kepatuhan potensial yang dapat mengubah cara minyak kelapa sawit Indonesia diproduksi, diproses, dan diekspor,” jelas Eddy.

    Untuk target ekspor tahun ini, Eddy mengatakan Indonesia berpeluang mengirim sekitar 28 juta ton minyak sawit dan olahannya.

    “Terus terang memang ekspor kita ini terus menurun, kemungkinan kalau kita tahun ini, menurut saya kita bisa mencapai sekitar 28 juta (ton) sudah bagus, dengan kondisi sekarang (yang untuk) meningkatkan produktivitas masih sulit,” ujarnya.

    Di sisi lain, Kepala Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Eddy Abdurrachman mengatakan realisasi pungutan ekspor sawit sampai bulan Juni 2025 kurang lebih telah mencapai Rp12,5 triliun, dan berpeluang untuk terus bertambah.

    “(Kalau) Target kita (tahun ini) itu Rp27,5 triliun untuk pungutan ekspor. Tapi mudah-mudahan dengan kemarin dinaikkan dari 7,5 persen menjadi 10 persen untuk CPO, itu saya lihat mulai ada tren meningkat,” kata Eddy.

    “Mudah-mudahan (bisa tercapai) di atas Rp27,5 triliun. Saya yakin kalau di atas Rp27,5 triliun,” ujarnya menambahkan.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.