Category: Antaranews.com

  • Pram janji rawat berbagai hasil pembangunan gubernur sebelumnya

    Pram janji rawat berbagai hasil pembangunan gubernur sebelumnya

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berjanji merawat dan menghidupkan kembali berbagai pembangunan yang diwariskan oleh gubernur Jakarta sebelumnya.

    Menurut Pramono, banyak peninggalan dari pemimpin-pemimpin Jakarta terdahulu yang justru terbengkalai karena tidak dirawat dan tidak terkoneksi dengan baik.

    “Salah satu kelemahan di Jakarta adalah semua orang ingin dikenang, meninggalkan sesuatu yang mercusuar, yang besar. Begitu banyak tempat-tempat yang ditinggalkan, akhirnya tidak terawat, tidak terkoneksi dengan baik,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis.

    Untuk itu, pada tahun pertamanya menjabat, Pramono mengaku fokus utamanya adalah menyambungkan dan menghidupkan kembali peninggalan-peninggalan yang ada agar dapat kembali dimanfaatkan oleh masyarakat.

    “Maka kenapa kalau orang menanyakan kepada saya, apa sih program utama Gubernur Pramono ini?,” katanya.

    “Dalam satu tahun pertama, saya akan menyambungkan, menghidupkan kembali peninggalan-peninggalan gubernur-gubernur sebelumnya menjadi sesuatu yang menarik bagi Jakarta,” kata Pramono.

    Pramono mencontohkan revitalisasi Jakarta International Stadium (JIS) yang kini kembali aktif digunakan sebagai markas utama klub Persija. JIS yang dibangun pada era Gubernur Anies Baswedan kini menjadi salah satu simbol kota Jakarta.

    “Saya sudah minta kepada Dirut Jakpro untuk betul-betul dimanfaatkan sehingga JIS menjadi salah satu etalase simbol utama dan JIS ini dibangun oleh Mas Anies,” kata Pramono.

    Ia juga menyinggung Lapangan Banteng yang kini kembali ramai dan dijadikan tempat kegiatan masyarakat. Kawasan tersebut telah diperindah dan difungsikan kembali, termasuk air mancur menari yang merupakan ide dari mantan Gubernur Sutiyoso.

    “Bahkan kemarin ketika HUT Jakarta, saya sengaja minta diadakan di Lapangan Banteng. Karena di lapangan banteng tempatnya sekarang sudah menjadi lebih baik,” kata dia.

    Selain itu, Pramono menegaskan akan merevitalisasi kawasan Kalijodo, peninggalan masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ia menilai kawasan tersebut sudah lama tidak dikelola dengan baik.

    “Saya betul-betul ingin Kalijodo yang selalu saya katakan dulu tempat haram jadah, menjadi tempat sajadah, sudah lama nggak dikelola dengan baik lagi, kalau tidak diperbaiki kembali ke haram jadah lagi. Maka harus diperbaiki,” kata Pramono.

    Ia juga menyebut akan memperhatikan kondisi Banjir Kanal Timur (BKT), yang dibangun pada masa Gubernur Fauzi Bowo (Bang Foke), agar kembali berfungsi optimal dalam pengendalian banjir.

    “Dengan demikian, apa yang menjadi peninggalan para gubernur-gubernur sebelumnya, termasuk Bang Ali dan sebagainya, kita rawat dengan baik, kita tampilkan, kita sampaikan kepada masyarakat bahwa sekarang ini menjadi lebih baik,” kata Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Airlangga: RI akan beli energi dari AS mencapai 15,5 miliar dolar AS

    Airlangga: RI akan beli energi dari AS mencapai 15,5 miliar dolar AS

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan Indonesia berencana untuk melakukan pembelian energi dari Amerika Serikat (AS) dengan total mencapai 15,5 miliar dolar AS.

    “Siang hari ini kita baru saja membahas berkait dengan apa yang dilakukan Indonesia berkaitan dengan tawaran (offer) kepada Amerika terkait dengan tarif. Jadi tadi sudah dibahas tentang rencana Indonesia mengenai pembelian energi yang totalnya bisa mencapai 15,5 miliar dolar AS,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

    Kemudian, lanjutnya, terkait juga dengan pembelian barang agrikultur, dan juga terkait dengan rencana investasi termasuk di dalamnya oleh BUMN dan Danantara.

    “Sehingga rencananya akan diadakan perjanjian ataupun memorandum of understanding antara Indonesia dengan mitranya di Amerika Serikat pada tanggal 7 Juli nanti,” katanya.

    Hal ini menunjukkan bahwa antara pemerintah,pengusaha, BUMN dan swasta ini bersama-sama untuk merespons terkait dengan adanya pengenaan tarif resiprokal.

    “Tentu arahan Bapak Presiden dengan adanya komitmen pembelian oleh Indonesia terhadap produk Amerika, ini yang sifatnya tidak jangka pendek (short term) tetapi bisa jangka panjang (long term),” kata Airlangga.

    “Jadi defisit perdagangan Amerika Serikat terhadap Indonesia 19 miliar dolar AS, tetapi yang kita tawarkan pembelian kepada mereka itu jumlahnya melebihi yaitu 34 miliar dolar AS. Itu tujuan dari rapat koordinasi yang dilaksanakan hari ini antara para pemangku kepentingan kementerian maupun dengan pelaku usaha,” lanjutnya.

    Sebagai informasi, Pemerintah Indonesia berencana meningkatkan impor komoditas energi dari Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari strategi menyeimbangkan neraca perdagangan antara kedua negara.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, meskipun neraca dagang Indonesia secara resmi tercatat surplus sekitar 14,5 miliar dolar AS versi Badan Pusat Statistik (BPS) RI, namun pencatatan di AS justru menunjukkan angka yang melebihi itu.

    Untuk itu, strategi pemerintah adalah melakukan impor LPG, minyak mentah (crude oil), dan BBM langsung dari AS dengan nilai di atas 10 miliar dolar AS.

    Rencana tersebut mencakup peningkatan impor LPG dari AS dari 54 persen menjadi 65-80 persen, sementara impor crude oil yang saat ini di bawah 4 persen akan ditingkatkan menjadi lebih dari 40 persen.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementan gandeng Ombudsman tingkatkan layanan publik sektor peternakan

    Kementan gandeng Ombudsman tingkatkan layanan publik sektor peternakan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng Ombudsman Republik Indonesia dalam meningkatkan kualitas layanan publik sektor peternakan dan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari balai-balai ternak.

    Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika menilai tingginya permintaan masyarakat terhadap bibit hewan dari 11 balai ternak Kementan, namun belum seluruhnya dapat terpenuhi karena keterbatasan kapasitas layanan dan sistem penjualan.

    “Ada 11 balai ternak (Kementan) yang menjual bibit dan bibit ini sangat berkualitas dan masyarakat banyak yang antre. Banyak yang antre dan keluhan masyarakat kok nggak kebagian? Nah ini bagi kami suatu hal yang sangat challenging sekali,” kata Yeka dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Menurutnya fenomena antrean panjang pembelian bibit hewan menunjukkan tantangan besar dalam pemenuhan permintaan pasar, salah satunya disebabkan oleh tarif yang dinilai terlalu murah sehingga memicu lonjakan permintaan.

    Ombudsman menilai tarif penjualan bibit ternak dari balai pemerintah perlu dievaluasi dan disesuaikan, karena peningkatan tarif berpotensi memperkuat kontribusi PNBP bagi negara dari sektor peternakan.

    “Kata kuncinya regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 32, ini sebetulnya layak untuk dikaji, untuk direvisi. Nah agar ada peningkatan PNBP,” ucapnya.

    Selain aspek tarif, Ombudsman juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas produksi dan layanan balai-balai ternak agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses bibit unggul berkualitas secara merata.

    Aspek transparansi juga menjadi perhatian, karena saat ini sistem pemantauan penjualan belum optimal dan perlu dibenahi agar layanan balai ternak semakin akuntabel dan inklusif untuk publik.

    “Nah untuk menjamin agar lebih inklusif sehingga layanan-layanan di balai ini harus lebih transparansi. Nah intinya apa? Semua informasi itu harus bisa diakses dengan baik oleh masyarakat,” tuturnya.

    Ke depan, Ombudsman dan Kementan akan menyusun evaluasi menyeluruh termasuk mekanisme pemantauan agar penjualan bibit hewan difokuskan untuk pembibitan dan bukan pemotongan.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan Agung Suganda mengatakan pihaknya membutuhkan dukungan Ombudsman dalam memperkuat regulasi, kelembagaan, serta peran dan kebijakan direktorat yang dipimpinnya.

    “Khususnya terkait dengan upaya percepatan penyediaan protein hewani dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan juga mendukung program swasembada pangan yang menjadi concern kita semua,” kata Agung.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pram akan umrahkan kader dasawisma yang berkinerja baik

    Pram akan umrahkan kader dasawisma yang berkinerja baik

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo akan memberangkatkan umrah kader dasawisma dari tiap wilayah DKI Jakarta yang berkinerja baik tahun depan.

    Pramono meminta kepada Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta, Iin Mutmainnah memilih satu kader dasawisma dari satu wilayah Kota Jakarta yang dinilai memiliki kinerja baik untuk diberangkatkan umrah secara gratis.

    “Di tahun depan, tolong dipilih dasawisma yang ada. Kita umrahkan. Pilihlah yang betul-betul baik,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis.

    Terkait pembiayaan, Pramono mengatakan bahwa umrah gratis tersebut akan didanai oleh sang istri, yakni Endang Nugrahani alias Hani Pramono.

    Tak hanya itu, sebagai bentuk apresiasi terharap 76.114 kader dasawisma, Pemprov DKI Jakarta pun memberikan peningkatan biaya operasional bulanan bagi koordinator kelompok dasawisma dari semula sebesar Rp500.000 per bulan menjadi Rp750.000.

    Pramono mengatakan, kenaikan tersebut akan mulai berlaku per bulan, mulai 1 September 2025. Kebijakan tersebut tertuang melalui Keputusan Gubernur Nomor 497 Tahun 2025.

    ”Ibu-ibu dasawisma ini adalah ujung tombak utama, terutama bagi Pemprov DKI Jakarta, karena mereka tahu apa yang terjadi secara riil di masyarakat serta kebutuhan utama masyarakat yang menjadi dasar pemerintah mengambil kebijakan,” kata Pramono.

    Untuk itu, Pramono menjelaskan apresiasi itu diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada kader dasawisma yang telah bekerja secara nyata sebagai pasukan terdepan dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

    Menurut dia, para kader telah berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat, meliputi pendataan keluarga satu pintu, penyebaran informasi kepada masyarakat, hingga menggerakkan partisipasi warga agar program pemerintah dapat diterima dan dijalankan dengan baik.

    Pramono berharap peningkatan dukungan dari Pemprov DKI dapat menumbuhkan semangat baru bagi para kader dalam menjalankan tugas kemasyarakatan, terutama saat membantu warga yang membutuhkan kehadiran langsung pemerintah.

    “Saya sungguh menitipkan agar kader Dasawisma di semua tingkatan tetap bekerja keras untuk mendapatkan keakuratan data, bekerja dengan gotong royong, dan yang paling penting bekerja dengan hati, karena itulah yang menjadi kekuatan dasawisma yang tidak dimiliki oleh siapapun,” kata Pramono.

    Pramono menyebutkan penambahan biaya operasional ini merupakan bagian dari “quick wins” dalam 100 hari pertama masa kerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat sekaligus mengapresiasi kerja keras para kader.

    Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp76,114 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2025.

    Sedangkan untuk tahun anggaran 2026 telah disiapkan anggaran sebesar Rp685,026 miliar melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) guna mendukung operasional kader selama satu tahun penuh.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Proyeksi APBN semester II-2025 ditetapkan, pendapatan negara Rp1.663 T

    Proyeksi APBN semester II-2025 ditetapkan, pendapatan negara Rp1.663 T

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Badan Anggaran (Banggar) DPR menetapkan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada semester II-2025.

    Dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI di Jakarta, Kamis, Sri Mulyani mengatakan pelaksanaan APBN 2025 sangat menantang akibat perubahan lingkungan yang dinamis serta prioritas-prioritas baru Presiden Prabowo Subianto. Namun, APBN akan tetap dijaga secara hati-hati dan berkelanjutan.

    Secara rinci, prognosis pendapatan negara pada semester II-2025 ditetapkan sebesar Rp1.663,7 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp1.409 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp254,4 triliun, dan penerimaan hibah Rp400 miliar.

    Selanjutnya, proyeksi belanja negara pada semester II ditetapkan sebesar Rp2.121,5 triliun dengan rincian belanja pemerintah pusat (BPP) Rp1.659,9 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp461,6 triliun.

    Dengan demikian, proyeksi defisit APBN pada semester II yaitu sebesar Rp457,8 triliun atau 1,94 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Adapun keseimbangan primer pada paruh kedua tahun ditargetkan defisit sebesar Rp162,7 triliun dan pembiayaan anggaran ditargetkan senilai Rp378,4 triliun.

    Terkait pembiayaan anggaran, DPR menyetujui penggunaan sisa anggaran lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mengurangi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) pada pelaksanaan APBN ke depan. SAL juga disetujui untuk digunakan dalam pemenuhan kewajiban pemerintah atau belanja prioritas dan pembiayaan defisit.

    Sedangkan outlook APBN 2025 pada akhir tahun disepakati dengan rincian defisit Rp662 triliun atau 2,78 persen terhadap PDB.

    Kemudian, outlook pendapatan negara sebesar Rp2.865,5 triliun dari penerimaan perpajakan Rp2.387,3 triliun, PNBP Rp477,2 triliun, dan hibah Rp1 triliun.

    Outlook belanja negara sebesar Rp3.527,5 triliun terdiri dari BPP Rp2.663,4 triliun dan TKD Rp864,1 triliun.

    Outlook keseimbangan primer defisit Rp109,9 triliun dan outlook pembiayaan anggaran Rp662 triliun.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko Perekonomian: KUR perumahan akan diluncurkan Juli

    Menko Perekonomian: KUR perumahan akan diluncurkan Juli

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan diharapkan bisa diluncurkan pada Juli tahun ini.

    Airlangga mengatakan, implementing regulation terkait KUR perumahan yang dibutuhkan adalah peraturan Menteri Keuangan dan juga peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

    “Jadi kami berharap pada Juli (KUR perumahan) sudah bisa diluncurkan,” katanya di Jakarta, Kamis.

    Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menargetkan penyusunan Peraturan Menteri terkait skema dan mekanisme usulan kredit usaha rakyat (KUR) bidang perumahan bisa selesai pada akhir Juli tahun ini.

    Hal itu diperlukan sebagai landasan peraturan pelaksanaan pembangunan perumahan bagi masyarakat mengingat pemerintah akan segera mengucurkan dana dari Danantara untuk sektor perumahan.

    “Kami akan kerja cepat untuk segera menyelesaikan Peraturan Menteri terkait usulan skema dan mekanisme KUR. Targetnya selesai akhir Juli ini,” ujar Ara.

    Menteri PKP juga berterima kasih atas kerja keras dari jajaran Eselon I Kementerian PKP dan BP Tapera dan ekosistem perumahan untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah.

    Kementerian PKP juga mentargetkan untuk menyelesaikan sejumlah Peraturan Menteri untuk menjadi dasar peraturan pelaksanaan program di lapangan yang terkait skema dan mekanisme pembiayaan dan pembangunan rumah untuk masyarakat.

    “Adanya dukungan pembiayaan dari Danantara sebesar Rp130 triliun tentunya menjadi angin segar bagi ekosistem perumahan untuk terus bekerja keras dan bersinergi membangun rumah yang layak dan terjangkau serta berkualitas,” kata Ara.

    Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan dana Rp130 triliun dari Danantara tersebut, akan digunakan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan.

    Kucuran dana dari Danantara, lanjut Ara, merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, sektor perumahan turut mendukung pertumbuhan ekonomi karena melibatkan industri terkait.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Transformasi BBRI tarik minat investor global

    Transformasi BBRI tarik minat investor global

    Jakarta (ANTARA) – Transformasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) mampu menarik minat investor global, tecermin dari keputusan JPMorgan Chase & Co, yang secara signifikan menambah porsi kepemilikannya di saham BBRI sepanjang kuartal II 2025.

    Berdasarkan data Bloomberg, JPMorgan membeli 117,42 juta saham BRI selama April hingga Juni 2025, menjadikan total kepemilikan mereka mencapai 1,54 miliar saham.

    Aksi beli ini mencerminkan pembalikan arah strategi JPMorgan yang sebelumnya menjual lebih dari 500 juta saham BRI pada kuartal I tahun ini.

    Direktur Reliance Sekuritas Indonesia Tbk Reza Priyambada dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menilai langkah JPMorgan menambah saham BBRI mencerminkan market trust terhadap arah transformasi dan fondasi fundamental bisnis BRI yang kuat.

    “Meskipun, saat ini saham BBRI sedang mengalami tekanan seiring dengan kondisi pasar, namun secara fundamental masih kokoh, dengan dukungan fondasi bisnisnya yang kuat juga strategi transformasi,” kata Reza.

    Optimisme pasar terhadap BRI juga didukung oleh konsensus analis.

    Mengutip Bloomberg, sebanyak 31 analis merekomendasikan beli, 5 tahan, dengan target harga rata-rata 12 bulan ke depan sebesar Rp4.703,61.

    Hal ini memberikan potensi imbal hasil sebesar 27,1 persen dari harga pada awal bulan ini, Selasa (1/7/2025).

    Sementara itu, Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan pihaknya tetap fokus pada penguatan fundamental baik dari sisi pendanaan, penyaluran kredit yang berkualitas, peningkatan kapabilitas digital, penerapan manajemen risiko yang memadai hingga pengembangan SDM.

    Meski kinerja saham masih terkoreksi, dengan harga per 1 Juli 2025 ditutup di level Rp3.700 per lembar, namun aksi JPMorgan diyakini menunjukkan bahwa investor institusional melihat sesuatu yang lebih mendasar, yaitu fondasi kuat dan strategi transformasi jangka panjang BRI.

    Transformasi BRI pun dikatakan sejalan dengan koridor pembangunan nasional Astacita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus menunjukkan keseriusan BRI dalam menjalankan mandat sebagai bank milik negara dan rakyat Indonesia.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • LKBN Antara paparkan program kerja TA 2025 dalam RDP Komisi VII DPR RI

    LKBN Antara paparkan program kerja TA 2025 dalam RDP Komisi VII DPR RI

    ANTARA – Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/7). Dalam RDP tersebut, Direktur Utama Perum LKBN Antara Akhmad Munir memaparkan program kerja perusahaan di Tahun Anggaran 2025. (Ryan Rahman/Ibnu Zaki/Yovita Amalia/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sultan HB X minta efisiensi anggaran tak hambat pembangunan

    Sultan HB X minta efisiensi anggaran tak hambat pembangunan

    Yogyakarta (ANTARA) – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta efisiensi pengelolaan anggaran daerah tidak sampai menghambat jalannya pembangunan di provinsi ini.

    “Efisiensi harus dilakukan, tapi pembangunan tetap harus berjalan,” ujar Sultan saat menyampaikan penjelasan resmi atas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD DIY, Yogyakarta, Kamis.

    Menurut Sultan, perubahan APBD perlu dilakukan karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal serta kebutuhan prioritas yang belum terakomodasi.

    Penyesuaian itu merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dan daerah serta disusun mengacu pada PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

    Sultan menuturkan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus responsif terhadap kondisi faktual dan proyeksi fiskal.

    “Keuangan daerah adalah instrumen penting untuk pembangunan, sehingga harus dikelola secara tertib, efisien, dan akuntabel,” kata dia.

    Dalam perubahan APBD 2025, pendapatan daerah DIY diproyeksikan sebesar Rp4,75 triliun, turun dari sebelumnya Rp5,02 triliun. Penurunan terutama terjadi pada pendapatan transfer yang berkurang sekitar Rp290 miliar atau 8,78 persen.

    Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami peningkatan tipis dari Rp1,70 triliun menjadi Rp1,73 triliun. Pendapatan lain-lain yang sah tetap sebesar Rp7,60 miliar.

    “Ini menunjukkan semangat kemandirian fiskal yang tetap dijaga,” ujar Sultan.

    Dari sisi belanja, anggaran daerah dalam perubahan APBD dirancang sebesar Rp5,03 triliun, menurun dari sebelumnya Rp5,23 triliun.

    Sementara itu, belanja operasi turun dari Rp3,61 triliun menjadi Rp3,43 triliun. Sebaliknya, belanja modal naik 2,54 persen menjadi Rp726,57 miliar, yang diarahkan untuk kebutuhan pembangunan fisik dan pengadaan strategis.

    Selain itu, belanja tidak terduga juga dikurangi menjadi Rp23,13 miliar dan belanja transfer turun menjadi Rp852,15 miliar.

    Untuk menjaga keseimbangan anggaran, pembiayaan daerah dinaikkan dari Rp211,83 miliar menjadi Rp277,5 miliar.

    “Kita tidak bisa menunda program penting hanya karena penyesuaian. Solusinya adalah pembiayaan yang terukur dan bertanggung jawab,” ucap Sultan.

    Sultan pun mengajak DPRD DIY segera membahas dan menyepakati rancangan perubahan itu secara konstruktif, mengingat waktu pelaksanaan program 2025 yang semakin terbatas.

    “Semoga apa yang kita upayakan bersama dapat membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat DIY,” ujar dia.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KAI: Perjalanan harian LRT Jabodebek ditambah guna dukung mobilitas

    KAI: Perjalanan harian LRT Jabodebek ditambah guna dukung mobilitas

    Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Group menambah jumlah perjalanan harian kereta LRT Jabodebek untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat.

    Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan setiap hari Senin-Jumat akan dioperasionalkan sebanyak 24 rangkaian LRT Jabodebek.

    Jumlah tersebut meningkat dari sebelumnya sebanyak 22 rangkaian.

    “Dengan penambahan operasional ini menjadikan jumlah perjalanan harian juga meningkat dari 366 menjadi 398 perjalanan pada hari kerja,” kata Anne di Jakarta, Kamis.

    KAI Group melalui layanan LRT Jabodebek mencatat rekor baru pada Senin (1/7/2025) yang mencapai 118.114 pengguna per hari.

    Angka tersebut berhasil mencetak rekor okupansi baru, melampaui rekor sebelumnya sebanyak 114.000 pengguna per hari yang dicatatkan pada 28 Mei 2025.

    Anne menjelaskan pemecahan rekor okupansi penumpang harian itu bertepatan dengan mulai diberlakukannya penambahan jumlah perjalanan dan operasional rangkaian LRT Jabodebek pada hari kerja (Senin-Jumat) terhitung 1 Juli 2025.

    “Itu untuk mengakomodasi tingginya antusiasme masyarakat untuk menggunakan transportasi umum,” ujarnya.

    Menurutnya, penumpang LRT Jabodebek menunjukkan tren yang positif, hal itu yang mendorong ditambahnya perjalanan untuk semakin memperpendek headway (jarak antar-KA) sehingga semakin memudahkan mobilitas masyarakat.

    Dia menyebutkan pada periode 1 Maret hingga 30 Juni 2025, operasional harian pada hari kerja sebanyak 366 perjalanan, rata-rata pengguna harian LRT Jabodebek mencapai 95.586 pengguna.

    Angka itu tumbuh 10 persen dibandingkan periode 1 November 2024 hingga 28 Februari 2025 yang mencatat rata-rata 86.784 pengguna pada hari kerja.

    “Dengan penambahan jumlah perjalanan ini, headway atau waktu tunggu antar kereta pada jam sibuk juga semakin singkat,” ucap Anne.

    Untuk relasi Jatimulya/Harjamukti-Cawang (PP), headway kini menjadi 9 menit 25 detik. Sementara untuk lintas Cawang-Dukuh Atas BNI, waktu tunggu antar kereta berkurang menjadi 4 menit 12,5 detik.

    Selain penambahan pada hari kerja, pada Sabtu, jumlah rangkaian yang dioperasikan juga ditambah menjadi 20 rangkaian, dari sebelumnya 18 rangkaian. Ini turut meningkatkan jumlah perjalanan dari 270 menjadi 326 perjalanan.

    Sementara itu, pada hari Minggu, jumlah perjalanan tetap 270, dan jadwal pada hari libur nasional atau cuti bersama mengikuti jadwal hari Minggu.

    Menurutnya, penambahan operasional LRT Jabodebek sejalan dengan Astacita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemerataan pembangunan dan keadilan sosial.

    Dengan akses transportasi publik yang lebih baik, KAI mendukung mobilitas masyarakat, mengurangi kemacetan dan polusi, serta mendorong peluang ekonomi dan sosial yang lebih merata.

    “LRT Jabodebek bukan hanya alat transportasi, melainkan fondasi untuk kota yang lebih maju dan inklusif,” kata Anne.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.