Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Jakbar atasi kemacetan akibat banjir di lampu merah Puri Kembangan

    Jakbar atasi kemacetan akibat banjir di lampu merah Puri Kembangan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Barat mengerahkan petugas untuk mengatasi kemacetan akibat banjir yang menggenangi area lampu merah Jalan Raya Puri Kembangan RW 01 Kembangan Selatan, pada Senin.

    Wali Kota Jakarta Barat (Jakbar) Uus Kuswanto menyebutkan, pihaknya melalui Suku Dinas Perhubungan melakukan pengaturan lalu lintas untuk memecah kemacetan yang mengular akibat kendaraan mogok.

    “Jadi tadi itu diatur, arus lalu lintas diarahkan ke jalur-jalur alternatif, karena di lampu merah Kembangan di bawah ‘ring road’ itu banyak kendaraan macet sehingga tidak mengular kemacetannya,” ungkap Uus saat dihubungi di Jakarta.

    Camat Kembangan Joko Suparno juga mengerahkan petugas untuk membersihkan saluran air dan tali saluran air yang tersumbat sampah.

    Joko juga mengimbau pengguna jalan untuk memilih alternatif jalan lainnya karena dikhawatirkan kendaraan tak sanggup melewati genangan air.

    Dia mengimbau warga yang melintasi lampu merah dari Cetiga menuju Ciledug maupun mengarah ke Cengkareng agar mencari jalur alternatif karena banyak kendaraan yang mogok.

    Hujan dengan intensitas tinggi sejak Minggu (6/7) menyebabkan genangan pada sejumlah titik di wilayah Kembangan, meliputi Jalan Sarimun, Bendungan Polor Kembangan Selatan, dengan ketinggian 30-50 centimeter (cm)

    Kemudian Jalan Nurul Muslimin RW 01, Kembangan Kembangan Utara dengan ketinggian 20- 30 cm dan Jalan Kembangan Raya, lampu merah “ring road”, Kembangan Selatan dengan ketinggian 10-20 cm.

    Lurah Kembangan Selatan, Pradana Putra menambahkan, genangan yang melanda wilayahnya terjadi di permukiman RW 01 Kembangan Selatan.

    Ada 5 RT di lingkungan RW 01 yang terdampak. Meski begitu tidak ada pengungsian. Lima RT tersebut, yakni RT 1 di Centiga (Ring Road Kembangan), RT 2 (Gang Samping Puri Mansion), RT 3 Gg Kober, RT 5 (SD 01 Kembsel) dan RT 9 (Gg Haji Amsar).

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo hadiri pleno akhir BRICS, diapit Rusia dan Afrika Selatan

    Prabowo hadiri pleno akhir BRICS, diapit Rusia dan Afrika Selatan

    Rio De Janeiro, Brasil (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri sesi rapat pleno hari terakhir penyelenggaraan KTT BRICS 2025 dengan tema pembahasan Lingkungan Hidup, COP30, dan Kesehatan Global, Senin.

    Hadir di Museum Seni Modern Rio De Janeiro, Presiden Prabowo diapit pada posisi duduk di antara Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa.

    Dalam rapat yang dipimpin langsung Presiden Luiz Inácio Lula da Silva, juga hadir Perdana Menteri India Narendra Modi yang duduk di samping Presiden Lula.

    Selain negara anggota BRICS, sejumlah negara mitra strategis juga turut hadir dalam rapat pleno, antara lain Bolivia, Kuba, Malaysia, Vietnam, Uganda, Kazakhstan, dan Uzbekistan.

    Selain itu, tampak pula kehadiran delegasi dari Nigeria, Belarus, Ethiopia, Thailand, Chili, Uruguay, Meksiko, Turki, Uni Afrika, Kolombia, Kenya, dan Palestina.

    Rapat pleno juga diikuti oleh perwakilan dari sejumlah organisasi internasional dan lembaga keuangan global, seperti Sekretaris Jenderal PBB, New Development Bank (NDB), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), serta Development Bank of Latin America and the Caribbean (CAF).

    Dalam KTT BRICS kali ini, Presiden Prabowo menyatakan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia melalui penguatan multilateralisme dan penegakan hukum internasional.

    Menko Perekonomian Airlangga mengatakan bahwa Kepala Negara menolak segala bentuk perang serta mengecam praktik standar ganda dalam hubungan internasional.

    Indonesia juga mendorong BRICS menjadi kekuatan yang mendorong reformasi tata kelola global yang lebih adil dan inklusif, khususnya untuk meningkatkan keterwakilan negara-negara berkembang dalam lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sempat surut, banjir kembali genangi sejumlah titik di Jakarta Barat

    Sempat surut, banjir kembali genangi sejumlah titik di Jakarta Barat

    Jakarta (ANTARA) – Hujan susulan mengakibatkan sejumlah titik di wilayah Jakarta Barat kembali terendam banjir pada Senin malam.

    Sejumlah titik itu seperti Jalan Arjuna Utara (arah Kebon Jeruk), sekitar Stasiun Rawa Buaya, Cengkareng, lalu Patra, Kebon Jeruk (belakang Kampus Esa Unggul), kemudian Jalan Duri Kepa Raya, Kebon Jeruk, lalu Jalan Kamal Raya, Gang Bakti Mulya, Cengkareng dan beberapa titik lainnya.

    Dalam sejumlah video viral yang diunggah oleh akun Instagram @warga.jakbar, banjir di titik-titik tersebut bahkan ada yang melebihi tinggi lutut orang dewasa.

    Banjir di titik-titik tersebut sempat surut pada Senin siang, namun kembali menggenang pada Senin malam imbas hujan deras yang mengguyur sejak Senin sore.

    Sebelumnya, Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Jakarta Barat mengoptimalkan penggunaan pompa untuk mengatasi banjir.

    Kasudin SDA Jakbar Purwanti Suryandari menyebut bahwa pihaknya mengoperasikan 152 unit pompa stasioner di 48 rumah pompa, 70 unit pompa mobile dan 60 unit pompa apung sejak Minggu (6/7) sore.

    “Kemarin kan itu hujan deras merata ya di seluruh Jakarta. Makanya kita siaga operasi pompa. Kita sebar di titik-titik banjir di wilayah Jakarta Barat,” ujar Purwanti saat dihubungi ANTARA di Jakarta.

    Menurut Purwanti, letak wilayah Jakarta Barat yang lebih dekat dengan Jakarta Utara menyebabkan penanganan banjir lebih lama dilakukan.

    “Letak wilayah kan berpengaruh juga, genangan di Jakbar itu kiriman dari wilayah lain juga. Jakarta Barat itu kan agak utara jadi dari selatan udah surut, larinya kan ke barat semua,” ujar Purwanti.

    Selain itu, permukaan air hulu yang tinggi menyebabkan sejumlah kali di Jakarta Barat berada pada tahap siaga satu selama berjam-jam, sehingga penanganan memakan waktu yang cukup lama.

    “Itu juga kan hulunya tinggi. Angke siaga 1, sampai berapa jam tuh kali angke. Terus juga Cengkareng Draine juga siaga 1. Tambah laut pasang kan,” ucap Purwanti.

    Purwanti menegaskan ratusan pompa sudah siap beroperasi untuk mengantisipasi huka susulan di wilayah Jakarta Barat.

    “Kalau pompa-pompa kita tersebar di seluruh wilayah Jakbar ya dan siap beroperasi,” imbuh Purwanti.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi XIII DPR harap KemenHAM tak terpaku pada pembangunan fisik

    Komisi XIII DPR harap KemenHAM tak terpaku pada pembangunan fisik

    Jakarta (ANTARA) – Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berharap Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) tidak terpaku pada pembangunan fisik, seperti kantor wilayah (kanwil) baru.

    Wakil Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya menilai program yang dilaksanakan KemenHAM mayoritas berbentuk “jemput bola” atau strategi proaktif untuk mendekati dan melayani masyarakat dengan mendatangi langsung ke lokasi mereka, alih-alih menunggu mereka datang ke tempat layanan.

    “Jadi prosesnya lebih banyak kerja sama saja dalam melaksanakan program. Untuk kanwil juga sebenarnya bisa berbagi karena sudah ada kanwil Kemenkumham,” kata Willy saat ditemui setelah rapat kerja bersama KemenHAM di Jakarta, Senin.

    Ia menjelaskan kerja sama dapat dilakukan KemenHAM dengan Kementerian Hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Tak hanya pembangunan fisik, dirinya meminta KemenHAM juga tak perlu berfokus pada rekrutmen sumber daya manusia, lantaran terdapat permintaan kebutuhan sekitar 1.000 aparatur sipil negara (ASN) di kementerian tersebut.

    Oleh karena itu, dia mendorong anggaran KemenHAM bisa digunakan secara sama rata antara program dan pembangunan infrastruktur. Apalagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kata Willy, saat ini sedang melaksanakan efisiensi anggaran.

    Selain itu, disebutkan bahwa program Astacita mengarah pada pemenuhan HAM dasar, seperti pemenuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG), perumahan rakyat, hingga pupuk murah bagi petani.

    Dengan demikian, dirinya pun menekankan bahwa di era pemerintahan Prabowo, KemenHAM tidak bertugas untuk menegakkan HAM.

    “Ini missleading. Bayangkan anggarannya cuma seratusan miliar bagaimana logikanya bisa melakukan penegakan HAM? Itu kan kecil sekali, dengan 20 kanwil dan mereka tadi ada kebutuhan untuk menambahkan kanwil di setiap provinsi,” tuturnya.

    Dengan berbagai program pemenuhan HAM tersebut, dia berpendapat bahwa tindakan koordinatif lintas kementerian/lembaga sangat diperlukan.

    KemenHAM mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp174,32 miliar pada tahun 2025, namun terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp60,47 miliar sehingga dana yang dialokasikan pada tahun ini mencapai Rp113,85 miliar.

    Dalam rapat kerja bersama komisi yang membidangi reformasi regulasi dan HAM tersebut, Willy tak menampik terdapat pengajuan penambahan anggaran dari KemenHAM, meski tak menyebutkan nominalnya.

    “Tetapi tidak signifikan dari anggaran sebelumnya. Nanti kami sampaikan karena ini baru brainstorming, masih ada dua putaran rapat lagi,” ungkap Willy menambahkan.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria/Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Uya Kuya berharap Program MBG semakin merata di Jakarta Selatan

    Uya Kuya berharap Program MBG semakin merata di Jakarta Selatan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi IX DPR RI Surya Utama atau disapa Uya Kuya berharap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin merata di Jakarta Selatan.

    “Sebagai anggota DPR RI Komisi IX, saya akan terus mendukung dan mengawal jalannya program ini agar dapat berjalan cepat dan merata sehingga segara dapat dinikmati oleh para penerima manfaat,” kata Uya di Pondok Pesantren Darunnajah, Jakarta Selatan, Senin.

    Uya mengatakan, Program MBG merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan gizi anak-anak di Indonesia.

    “Program MBG menjadi program prioritas dan strategis Presiden Prabowo dalam mewujudkan kesejahteraan gizi bagi seluruh anak-anak di Indonesia,” ujarnya.

    Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Astrid Khairunisha juga berharap Program MBG ini dapat didukung oleh semua pihak.

    “Mengonsumsi makanan bergizi dan sehat menjadi penting bagi anak-anak karena dengan memakan makanan sehat dan bergizi akan menciptakan anak-anak yang mampu bersaing di kancah internasional,” katanya.

    Ade Tias Maulana selaku perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan penjelasan terkait proses alur dari Program MBG ini. Satu dapur akan melayani 3.000 siswa.

    “Karena itu penambahan dapur-dapur baru ke depannya sangat diharapkan agar program ini dapat segera dinikmati oleh anak-anak peserta didik yang ada di seluruh Indonesia baik sekolah negeri maupun swasta,” kata Ade.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dua penerbang Lanud Iswahjudi raih 1.000 jam terbang jet tempur F-16

    Dua penerbang Lanud Iswahjudi raih 1.000 jam terbang jet tempur F-16

    Magetan (ANTARA) – Dua penerbang tempur TNI Angkatan Udara (TNI-AU) dari Lanud Iswahjudi Magetan, Jawa Timur meraih 1.000 jam terbang menggunakan jet tempur F-16 Fighting Falcon.

    Kedua penerbang tersebut adalah Kapten Pnb Yanuar “Ten-Gu” Widyantoko dari Skadron Udara 3 dan Kapten Pnb Sulistyo “Black Lice” Laksono Cahyo dari Skadron Udara 14.

    “Capaian ini bukan hal yang mudah. Dibutuhkan konsistensi, profesionalisme tinggi, serta disiplin luar biasa,” ujar Komandan Lanud Iswahjudi Marsma TNI Muchtadi Anjar Legowo dalam keterangannya di Magetan, Senin

    Menurutnya, 1.000 jam terbang adalah pencapaian bergengsi dalam dunia penerbangan tempur, yang hanya bisa diraih oleh mereka yang memiliki dedikasi dan kompetensi tinggi. Selain itu, keberhasilan tersebut juga menjadi cerminan dari kesiapan alutsista serta peran vital para kru pendukung yang bekerja di balik layar.

    Kapten Pnb Yanuar merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2014 dan alumni National Defence Academy (NDA) Jepang. Sementara Kapten Pnb Sulistyo juga dikenal sebagai penerbang muda dengan rekam jejak yang konsisten.

    Kedua nama penerbang tersebut kini masuk dalam jajaran elite penerbang tempur TNI AU yang telah mencapai ribuan jam di udara.

    “Ini jadi motivasi penting bagi para penerbang muda. Regenerasi adalah fondasi kekuatan udara nasional. Dan kini, Kapten Yanuar dan Kapten Sulistyo menjadi contoh nyata yang bisa dijadikan panutan,” kata Danlanud.

    Tak hanya menandai prestasi individu, capaian dua perwira tersebut juga mempertegas keunggulan sumber daya manusia Lanud Iswahjudi sebagai salah satu pusat kekuatan udara strategis Indonesia.

    Di tengah dinamika kawasan dan tuntutan profesionalisme militer, TNI AU terus menegaskan posisinya sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan udara NKRI.

    Pewarta: Louis Rika Stevani
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemisahan pemilu dan konsekuensi bagi demokrasi Indonesia

    Pemisahan pemilu dan konsekuensi bagi demokrasi Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Putusan MK No135/PUU-XXII/2025 menjadi titik krusial bagi sistem demokrasi di Indonesia, karena satu sisi terjadi perubahan skema pelaksanaan pemilu dan di sisi lain menjadi harapan bagi perbaikan kualitas demokrasi di Indonesia.

    MK melalui putusan itu memerintahkan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisah dengan jeda waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun dan enam bulan.

    Pemilu nasional adalah pemilihan anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden. Sementara itu, pemilu daerah terdiri atas pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala dan wakil daerah.

    Secara historis, pemisahan pelaksanaan pemilu sebenarnya telah diputuskan MK melalui Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang menentukan enam model pemilu serentak yang konstitusional, yaitu:
    1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD;
    2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
    3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
    4. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota;
    5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota; dan
    6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden.

    Berdasarkan Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 tersebut, MK “membuka peluang” bagi pembuat UU untuk membuat skema pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan lokal. Namun saat itu, DPR dan presiden tidak mengubah UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada sehingga pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan dengan skema pemilu serentak (Pilpres, pileg) dan pilkada serentak.

    Namun, harus dicermati bahwa dasar MK mengeluarkan Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2025, yaitu berdasarkan pengalaman pelaksanaan pemilu sebelumnya, selalu muncul berbagai permasalahan di tingkat penyelenggara, partai politik, dan pemilih.

    Di tingkat penyelenggara, penggabungan pilpres dan pileg (DPR, DPD, dan DPRD) memunculkan beban kerja yang terlalu berat karena pemilu dilaksanakan dengan 5 kotak suara. Skema lima kotak suara tersebut justru menimbulkan kerumitan dalam penyelenggaraannya, mulai dari proses persiapan hingga rekapitulasi suara.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo tampil di barisan terdepan foto keluarga terbaru BRICS

    Prabowo tampil di barisan terdepan foto keluarga terbaru BRICS

    Rio De Janeiro, Brasil (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto tampil di barisan terdepan dalam sesi foto resmi keluarga besar BRICS yang digelar menjelang dimulainya hari kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS, Senin pagi, di lantai dua Museum Seni Modern (MAM), Rio de Janeiro, Brasil.

    Dalam sesi foto yang berlangsung pukul 08.45 waktu setempat, Presiden Prabowo berdiri sejajar dengan 11 pemimpin dan delegasi tingkat tinggi lainnya, termasuk Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, Perdana Menteri India Narendra Modi, Perdana Menteri China Li Qiang, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov.

    Formasi barisan depan juga mencakup perwakilan dari negara-negara mitra utama seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Iran, Afrika Selatan, serta perwakilan organisasi multilateral seperti PBB dan New Development Bank (NDB)- bentukan BRICS.

    Sesi foto resmi hari terakhir penyelenggaraan KTT ke-17 BRICS hari ini turut dilengkapi kehadiran puluhan delegasi dari negara mitra dan organisasi internasional yang tergabung dalam inisiatif perluasan BRICS.

    Mereka menempati barisan tengah dan belakang, yang merepresentasikan komposisi geopolitik yang semakin beragam dan inklusif dalam keluarga besar BRICS saat ini.

    Di barisan tengah, tampak sejumlah kepala negara, perdana menteri, dan wakil perdana menteri dari negara-negara mitra strategis.

    Mereka adalah Perdana Menteri Vietnam, Presiden Kuba, Presiden Bolivia, Perdana Menteri Malaysia, Wakil Presiden Uganda, Wakil Perdana Menteri Kazakhstan, Wakil Perdana Menteri Uzbekistan, Menteri Luar Negeri Belarus, Wakil Menteri Luar Negeri Thailand, Menteri Luar Negeri Nigeria, Duta Besar Etiopia, Menteri Luar Negeri Meksiko, Presiden Uruguay, Presiden Chile, Menteri Luar Negeri Turki, Duta Besar Kolombia, dan Duta Besar Palestina.

    Dalam sesi foto yang diikuti oleh 35 peserta itu, kehadiran Presiden Prabowo Subianto mencuri perhatian dengan penampilannya yang khas mengenakan peci hitam yang menjadi identitas nasional Indonesia.

    Di tengah deretan pemimpin dunia yang mengenakan setelan formal tanpa penutup kepala, peci yang dikenakan Presiden Prabowo menjadi pembeda yang kuat, sekaligus bentuk diplomasi kultural yang memperkenalkan ciri khas Indonesia di panggung global

    Indonesia resmi bergabung sebagai anggota tetap BRICS terhitung sejak awal Januari 2025.

    Presiden Prabowo menegaskan posisi Indonesia dalam memperkuat sistem multilateral dan kerja sama negara-negara berkembang BRICS 2025.

    Dalam keterangannya di Rio De Janeiro, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya menghidupkan kembali multilateralisme di tengah dinamika dunia yang makin multipolar.

    Menurutnya, Presiden juga mendorong penguatan kemitraan ekonomi antara negara-negara global south, serta memperluas pemanfaatan New Development Bank (NDB).

    “Ini kemitraan ekonomi negara berkembang menjadi sangat penting dan diharapkan bahwa pemanfaatan dari New Development Bank bisa ditingkatkan,” ujar Airlangga.

    Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir mengatakan bahwa Presiden Prabowo juga mengusulkan inisiatif South-South Economic Compact.

    Usulan tersebut bertujuan agar negara BRICS dapat menjadi motor untuk memberikan akses yang lebih luas kepada negara-negara global south.

    “Di sini tujuannya adalah agar negara-negara BRICS menjadi motor untuk memberikan akses yang lebih luas kepada negara-negara global south untuk perdagangan, untuk juga lebih mengintegrasikan perekonomiannya untuk menjadi bagian dan supply chain,” kata Wamenlu.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR pastikan Komisi I perhatikan kesejahteraan wartawan

    Anggota DPR pastikan Komisi I perhatikan kesejahteraan wartawan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin memastikan bahwa Komisi I DPR RI memberi perhatian terhadap kesejahteraan wartawan, sebagaimana selama ini perhatian itu diberikan kepada prajurit TNI.

    Dia mengatakan bahwa wartawan sebagai pekerja pers mempunyai peranan penting dalam sistem demokrasi, karena sudah dianggap sebagai pilar keempat dalam demokrasi.

    “Jika ada masalah dalam dunia pers, maka menjadi kewajiban kita semua untuk menyelesaikannya bersama-sama,” kata TB dalam rapat dengan Menkomdigi, KPI, hingga Dewan Pers, di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Dia menilai bahwa dunia pers saat ini didominasi oleh pemilik media yang sebagian besar merupakan pengusaha, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan antara kepentingan korporasi dan kesejahteraan wartawan di lapangan.

    “Di ruangan ini, kita sering bicara soal kesejahteraan prajurit TNI. Hari ini saya ajak kita semua untuk juga mulai membahas secara serius bagaimana meningkatkan kesejahteraan wartawan media,” kata dia.

    Dia menegaskan bahwa wartawan adalah bagian tak terpisahkan dari anak bangsa yang perannya sangat vital dalam menjaga informasi publik, demokrasi, dan kontrol terhadap kekuasaan.

    Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik di pemerintah, DPR, maupun industri media, untuk duduk bersama dan mencari solusi konkret demi meningkatkan taraf hidup dan perlindungan bagi insan pers di Indonesia.

    “Saya yakin dan saya percaya, kita harus dan bisa memperjuangkan kesejahteraan wartawan. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita untuk kemaslahatan negeri ini,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR minta Komdigi jamin kelanjutan program digital nasional

    Anggota DPR minta Komdigi jamin kelanjutan program digital nasional

    “Menjalankan kemitraan dengan stakeholders untuk menjamin tetap tercapainya target konektivitas dan pemerataan infrastruktur digital,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini meminta kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk menjamin keberlanjutan program strategis digital nasional di tengah kondisi keterbatasan fiskal.

    Dia mengatakan bahwa jangan sampai ada kesenjangan digital yang semakin lebar antara kota dan daerah terdepan, tertinggal, terluar (3T). Menurut dia, transformasi digital harus terus berjalan secara inklusif.

    “Menjalankan kemitraan dengan stakeholders untuk menjamin tetap tercapainya target konektivitas dan pemerataan infrastruktur digital,” kata Amelia saat rapat dengan Kementerian Komdigi di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Dia pun menyoroti bahwa anggaran sektor teknologi informasi dan komunikasi harus terserap dengan baik agar tidak berdampak kepada proyek strategis, seperti Satelit Republik Indonesia (Satria), pembangunan jaringan 5G, perluasan fiber optik, hingga pembangunan pusat data nasional.

    Selain itu, dia juga ingin agar Komdigi memastikan usulan anggaran untuk tahun 2026 mencakup alokasi untuk penyusunan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

    Dalam hal ini, menurut dia, Komdigi perlu memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi agar tidak terjadi overlapping dengan berbagai regulasi yang sudah ada, khususnya antara UU PDP dan aturan mengenai pengawasan konten penyiaran.

    “Dan juga perlu juga disiapkan alokasi terkait dengan rancangan Undang-Undang Penyiaran,” katanya.

    Sebelumnya, Kementerian Komdigi mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp12,6 triliun untuk tahun anggaran 2026 dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Sekretaris Jenderal Kementerian Komdigi Ismail menjelaskan kebutuhan anggaran Kemkomdigi pada tahun 2026 sebesar Rp20,3 triliun. Namun, pagu indikatif Kemkomdigi yang ditetapkan untuk tahun anggaran 2026 sebesar Rp7,75 triliun sehingga terdapat kebutuhan tambahan anggaran senilai Rp12,6 triliun.

    “Untuk kebutuhan 2026 kami sudah mendapatkan masukan dari seluruh unit kerja, kebutuhan Komdigi ada di angka Rp20,3 triliun sehingga dibutuhkan kekurangan anggaran sebesar Rp12,615 triliun,” kata Ismail.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.