Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Demokrat gelar retret untuk evaluasi dan persiapan Pileg-Pilpres 2029

    Demokrat gelar retret untuk evaluasi dan persiapan Pileg-Pilpres 2029

    Jakart (ANTARA) – Partai Demokrat menggelar retret untuk para kader di Pacitan, Jawa Timur, sebagai momentum kontemplasi, evaluasi, sekaligus pembaruan semangat perjuangan politik partai, termasuk persiapan menghadapi Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden 2029.

    “Kita tahu bahwa ini adalah babak baru bagi Indonesia setelah kita sukses berada dalam pemerintahan, setelah memenangkan Pemilihan Presiden 2024 lalu maka mari kita jadikan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya sebagai fase kebangkitan baru bagi Partai Demokrat, setelah satu dekade berada di luar pemerintahan,” kata Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Rabu.

    Di hadapan kader peserta retret, AHY menekankan pentingnya membayangkan dan merencanakan masa depan bangsa dan partai dengan pandangan jangka panjang.

    Dia juga menekankan agar kader Partai Demokrat menyosialisasikan secara masif serta menyukseskan program kerja dan program strategis Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita perlu membayangkan perjalanan partai ini 10 hingga 20 tahun ke depan. Kita juga membayangkan arah perjalanan bangsa menuju 2045, sebagaimana sering kita glorifikasi,” tutur AHY.

    Menurut dia, menjawab tantangan masa depan membutuhkan upaya introspektif.

    “Retret ini menjadi ruang kontemplasi, ruang evaluasi, agar Partai Demokrat senantiasa relevan dengan dinamika zaman. Ia harus terus berdiri tegak, berjuang dengan hati nurani, dan menjadi kekuatan politik yang mengedepankan kepentingan bangsa di atas segalanya,” ujar AHY.

    Lebih lanjut AHY menyerukan perlunya penyamaan visi partai. Ia menyebut Partai Demokrat harus terus berpegang teguh pada identitas sebagai partai nasionalis-religius, partai tengah, serta partai yang santun dan tegas.

    Dia turut menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga pendiri Partai Demokrat sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai.

    “Kami bersyukur dan berterima kasih atas keikhlasan dan ketulusan beliau yang bersedia terus menjadi mentor, pembimbing, dan ideolog kami. Pemikiran dan keteladanan beliau adalah sumber energi yang tak ternilai bagi seluruh kader,” ucapnya.

    AHY berharap retret menjadi sarana untuk menyegarkan semangat perjuangan, memperdalam nilai-nilai yang diperjuangkan partai, meneguhkan solidaritas politik, dan memperkuat rasa percaya diri kader dalam melangkah bersama menuju masa depan.

    “Semoga ini semua menyegarkan kembali semangat, memperdalam nilai perjuangan, meneguhkan persaudaraan politik, serta memupuk rasa percaya diri kami semua untuk melangkah bersama menatap masa depan,” katanya.

    Retret tersebut berlangsung pada Jumat hingga Minggu, 4–6 Juli 2025 dengan dihadiri oleh para menteri dari Partai Demokrat di Kabinet Merah Putih, jajaran anggota DPR RI, pengurus inti DPP, kepala daerah, dan ketua-ketua DPD Partai Demokrat di seluruh Indonesia.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri dorong pemda di Aceh lakukan terobosan perkuat PAD

    Kemendagri dorong pemda di Aceh lakukan terobosan perkuat PAD

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menekankan pentingnya pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Aceh melakukan berbagai terobosan kreatif untuk memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) dalam rangka membangun kemandirian fiskal, sehingga Pemda tidak terlalu mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat.

    Hal itu disampaikan Tomsi pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2025–2029 di Banda Aceh, Rabu.

    “Dengan demikian kita [perlu] berupaya terus mencari terobosan-terobosan kreatif untuk bisa menaikkan pendapatan asli daerah,” kata Tomsi.

    Kemendagri membagi kapasitas fiskal daerah dalam tiga kategori, yakni kuat, sedang, dan rendah. Daerah dengan kapasitas fiskal kuat ditandai oleh besarnya PAD yang melebihi jumlah dana transfer pemerintah pusat. Sementara kapasitas fiskal sedang dicirikan oleh PAD yang seimbang dengan dana transfer. Adapun kapasitas fiskal rendah ditunjukkan dengan PAD yang lebih kecil dibandingkan dana transfer dari pemerintah pusat.

    Berdasarkan data yang dikantongi Kemendagri, sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh masih mengandalkan dana transfer pemerintah pusat, sehingga PAD perlu ditingkatkan. Ketergantungan ini membuat Pemda di Aceh turut terdampak ketika terjadi guncangan ekonomi di tingkat pusat.

    Lebih lanjut, ia menekankan bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan PAD adalah dengan mempercepat proses perizinan usaha.

    Tomsi mengimbau seluruh Pemda, termasuk di Provinsi Aceh, agar tidak menghambat proses perizinan dengan alur atau persyaratan pengajuan yang terlalu panjang.

    Di sisi lain, Tomsi juga mengingatkan Pemda di Provinsi Aceh agar mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Ia menegaskan bahwa belanja pemerintah dapat meningkatkan jumlah peredaran uang di masyarakat yang akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

    “Kalau uang tidak beredar maka ekonomi lesu, pasar juga lesu. Perputaran uang ini berdampak multiefek yang sangat besar,” jelasnya.

    Berdasarkan data Kemendagri, saat ini rata-rata realisasi pendapatan provinsi secara nasional sebesar 37,59 persen. Sementara itu, realisasi pendapatan Provinsi Aceh masih berada di angka 33,86 persen. Adapun realisasi belanja Provinsi Aceh tercatat sebesar 25,45 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi secara nasional sebesar 27,04 persen.

    “Ini yang kami harapkan dapat dilakukan percepatan untuk belanjanya,” tuturnya.

    Turut hadir dalam Musrenbang tersebut, antara lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh, para bupati dan wali kota se-Provinsi Aceh, serta pejabat terkait lainnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Banggar: Negara dunia jadi tumbal kepentingan AS atas kebijakan Trump

    Banggar: Negara dunia jadi tumbal kepentingan AS atas kebijakan Trump

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai 185 negara di dunia yang terkena kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) oleh Presiden AS Donald Trump, menjadi tumbal kepentingan negara adidaya tersebut.

    “Setiap negara dari 185 negara yang mendapatkan tarif sepihak atau istilah Trump, resiprokal, timbal balik, justru semua negara itu menjadi tumbal, tumbal kepentingan sepihak Amerika,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Sebab, kata dia, istilah tarif resiprokal yang digunakan Trump tersebut sejatinya hanya kamuflase dari kepentingan sepihak AS.

    “Kan tidak bisa ada istilah tarif resiprokal, kalau memang arti harfiah (bahasa) Indonesia, itu tarif timbal balik,” ucapnya.

    Dia lantas berkata, “Padahal Amerika itu jadi besar, Amerika itu dihormati ketika pascaperang dunia kedua karena mau membangun bersama-sama, sekarang nampaknya Presiden Amerika mau membangun Amerika saja, negara lain dianggap nothing, dan itu bahaya.”

    Dia pun menyayangkan langkah AS di bawah kepemimpinan Trump yang dinilainya mengabaikan organisasi-organisasi internasional atas pemberlakuan tarif resiprokal tersebut.

    “Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat saat ini dengan kepemimpinan Donald Trump, itu nampaknya memang mengabaikan dengan sengaja organisasi internasional. PBB sudah tidak dianggap, World Bank sengaja dilemahkan, IMF sami mawon,” ujarnya.

    Menurut dia, jika AS terus menggunakan pendekatan antimultilateral maka negara-negara lain cenderung akan bersikap proteksionis demi menjaga kedaulatannya masing-masing.

    “Kalau begini ceritanya, maka kemudian setiap negara akan melakukan proteksionis terhadap negaranya sendiri dan pada saat yang sama negara yang kuat akan semena-mena,” ucapnya.

    Untuk itu, dia menyerukan pemerintah Indonesia agar menguatkan ketahanan ekonomi nasional dan percepatan deregulasi agar kian ramah terhadap investasi asing.

    Dia juga mendorong langkah negosiasi pemerintah itu tetap dilakukan dengan mengedepankan prinsip perdagangan dan tarif yang adil.

    “Bukan kemudian Amerika menggugat, kita yang digugat sebenarnya kita tidak melakukan apa-apa terhadap kepentingan dan tidak pernah mengganggu kepentingan Amerika,” paparnya.

    Bahkan, lanjut dia, bila AS terus mengedepankan kepentingan sepihaknya atas kebijakan tarifnya tersebut maka bukan tidak mungkin blok ekonomi BRICS menjadi harapan bagi Indonesia maupun negara-negara lainnya.

    “Kalau ini berlanjut apa yang dilakukan oleh Amerika maka keberadaan BRICS menjadi keniscayaan. Bukan warning, kita memang pada akhirnya datang pada kesimpulan bahwa dunia sebelahnya memerlukan BRICS untuk katup pengaman. Tunggu World Bank tidak berbuat apa-apa, WTO diam, IMF nggak ada suaranya. Sekarang yang bisa menyuarakan itu kan BRICS, dan itu menjadi harapan jadinya,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menhan minta tambahan anggaran Rp 184 triliun untuk perkuat pertahanan

    Menhan minta tambahan anggaran Rp 184 triliun untuk perkuat pertahanan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan pihaknya mengajukan anggaran kepada Kementerian Keuangan sebesar Rp 184 triliun untuk memperkuat kekuatan militer.

    Hal tersebut disampaikan Sjafrie dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu

    “Tambahan dana Rp 184 triliun. Kita usulkan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas bahwa pagu indikatif yang diberikan kepada kita masih belum mencukupi kebutuhan prioritas,” kata Sjafrie kepada awak media usai menghadiri RDP dengan Komisi.

    Sjafrie mengatakan pagu indikatif yang diberikan Kementerian Keuangan belum cukup untuk memenuhi beberapa kebutuhan pertahanan.

    Salah satu kebutuhan krusial yang belum dapat dipenuhi jika mengandalkan pagu indikatif yakni pembinaan personel TNI di seluruh wilayah Indonesia.

    “Soal pembangunan kekuatan, kemudian perawatan personel, kesejahteraan personel yang tentunya akan digunakan oleh TNI serta juga akan digunakan oleh masing-masing markas besar angkatan untuk pembinaan kekuatan di lingkungan TNI,” kata Sjafrie

    Belum lagi, lanjut Sjafrie, biaya untuk perawat alat utama sistem senjata (alutsista) dan rencana pembelian alat-alat baru untuk memperkuat TNI.

    Sjafrie berharap permintaan tersebut bisa dipertimbangkan demi terwujudnya pertahanan Indonesia yang kuat.

    Dia juga memastikan anggaran tersebut akan dipakai dengan tepat sasaran sehingga serapannya pun tinggi dan bisa dipertanggungjawabkan.

    “Harga kedaulatan itu cukup tinggi nilainya,” kata Sjafrie.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gibran soroti pentingnya inovasi agar kain lurik semakin kekinian

    Gibran soroti pentingnya inovasi agar kain lurik semakin kekinian

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti pentingnya inovasi desain kain lurik agar lebih kekinian sehingga tidak hanya dikenakan dalam acara formal atau kedinasan, tetapi juga bisa masuk ke gaya busana sehari-hari yang lebih fleksibel.

    Hal itu dikatakan Gibran saat mengunjungi Desa Pengrajin Lurik Tradisional di Dusun II, Mlese, Cawas, Klaten, Jawa Tengah, Rabu.

    “Saya mungkin titip satu aja. Tadi di tempatnya Pak Joko Lurik, tadi ada beberapa motif-motif, pola-pola yang mungkin ini luriknya bisa dipakai di luar jam kedinasan atau jam kerja,” kata Wapres sebagaimana keterangan yang diterima, Rabu.

    Makanya tadi saya beli dua outer dengan motif yang bisa dipakai di luar jam kerja,” imbuhnya.

    Untuk mendukung inovasi dan transformasi lurik ini, Wapres pun mendorong keterlibatan anak-anak muda dalam pengembangan desain, branding, hingga pengemasan produk lurik agar tampil lebih modern dan menarik.

    “Mungkin harus lebih banyak melibatkan anak-anak muda ya, Pak. Mungkin nanti harus ada bantuan dari teman-teman desainer lah, biar bentuk-bentuknya ini bisa lebih kekinian,” kata Wapres.

    Di desa pengrajin ini, Wapres melihat langsung proses panjang produksi kain lurik yang melibatkan banyak pihak di lingkungan desa.

    Peninjauan ini menjadi bentuk dukungan langsung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terhadap pelaku UMKM berbasis budaya lokal agar mampu bersaing di pasar modern.

    Dalam peninjauan tersebut, Wapres menyampaikan dukungan moril dan apresiasi karena menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar dalam produksinya.

    Menurutnya, gotong royong dalam memproduksi kain tradisional menjadi nilai penting yang harus dihargai dan dipertahankan.

    “Prosesnya panjang, melibatkan banyak orang, melibatkan tetangga sekitar. Nah, itu harus kita hargai,” ungkap Wapres.

    Tak hanya pada sisi desain, Wapres juga menekankan perlunya penguatan pengenalan merek dan pengemasan agar produk lurik Klaten memiliki daya tarik yang lebih luas.

    Gibran mendorong agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat sering mengikuti pameran nasional untuk memperluas pasar dan jejaring usaha.

    “Dan tadi untuk masalah branding, mungkin nanti coba kita carikan guru atau siapa gitu ya ke sini untuk brandingnya, bisa lebih baik lagi untuk logo, untuk packaging. Mungkin ada desainer-desainer muda yang ke sini. Harus lebih sering-sering ikut event-event nasional, (seperti) Inacraft,” kata dia.

    Lebih lanjut, Wapres menilai pentingnya pemanfaatan platform digital dalam memperluas jangkauan pasar.

    Gibran menekankan bahwa kemasan produk harus menarik secara visual, didukung oleh alat produksi profesional, serta menggandeng desainer muda agar tetap relevan dengan tren saat ini.

    “Menggunakan e-commerce, melibatkan desainer-desainer muda (karena) packaging-nya harus baik, branding-nya harus baik, harus eye-catching dan (menggunakan) alat-alat profesional. Hal-hal seperti ini harus dipertahankan menurut saya, karena ini ciri khasnya lurik Desa Mlese,” pungkasnya.

    Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk terus memperkuat industri kreatif lokal dan menjadikan kain tradisional sebagai produk unggulan yang mampu bersaing di tingkat nasional dan global.

    Turut hadir pada kesempatan ini di antaranya Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto, dan Ketua DPRD Klaten Edi Sasongko.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemhan investigasi kasus peretasan website resmi ulah hacker

    Kemhan investigasi kasus peretasan website resmi ulah hacker

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan RI, Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang mengatakan pihaknya telah menginvestigasi dugaan peretasan situs resmi Kementerian Pertahanan.

    “Kemhan saat ini sedang melakukan investigasi bersama tim teknis keamanan siber dan satuan kerja terkait,” kata Frega saat dikonfirmasi Antara di Jakarta, Rabu.

    Frega mengimbau masyarakat jangan sampai terpengaruh dengan informasi peretasan tersebut lantaran belum dapat dipastikan kebenarannya.

    Dia juga meminta masyarakat untuk menunggu informasi resmi lebih lanjut dari Kementerian Pertahanan terkait peretasan tersebut.

    Di sisi lain, Frega memastikan bahwa jajarannya profesional dalam melindungi data-data pribadi yang ada di situs Kementerian Pertahanan.

    “Kemhan menegaskan komitmennya dalam menjaga kerahasiaan data sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta akan mengambil langkah penguatan sistem,” jelas Frega.

    Untuk diketahui, beredar informasi di media sosial X bahwa hacker bernama “DigitalGhost” meretas situs resmi Kementerian Pertahanan.

    Dalam unggahan akun X @H4ckmanac, dijelaskan bahwa hacker tersebut telah membobol 700.000 data penerimaan CPNS Kementerian Pertahanan yang terdiri dari NIK, alamat dan lokasi ujian peserta.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mabes TNI pastikan Mayjen Ahmad Rizal sedang jalani proses pensiun

    Mabes TNI pastikan Mayjen Ahmad Rizal sedang jalani proses pensiun

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani saat ini sedang dalam masa pengajuan pensiun dari TNI.

    Pengajuan pensiun itu, kata Kristomei, merupakan syarat yang diatur dalam UU TNI jika ada perwira yang ingin ditempatkan di jabatan lain di luar yang telah diatur.

    “Saat ini, proses pengajuan pensiun dini sedang berjalan, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 47 ayat 2 , UU no 3/2025 tentang TNI, bahwa prajurit aktif yang menduduki jabatan di luar 14 Kementerian/Lembaga yang diperbolehkan sesuai Undang undang TNI,” kata Kristomei dalam siaran pers resmi Mabes TNI yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Pihak Mabes TNI sendiri menghargai keputusan pemerintah yang menunjuk Rizal menjadi Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog.

    Menurut Kristomei, langkah tersebut merupakan simbol kepercayaan pemerintah terhadap instansi TNI dalam memajukan negara.

    “Pengangkatan ini merupakan bentuk sinergi antara TNI dan pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya di bidang distribusi dan pengelolaan logistik pangan strategis,” kata Kristomei.

    Terkait masih banyak pihak yang mempertanyakan prosedur pemilihan Rizal menjadi Dirut Bulog, Kristomei memastikan penunjukannya telah melalui prosedur yang berlaku.

    “Penempatan prajurit TNI dalam jabatan sipil hanya dapat dilakukan atas permintaan instansi yang membutuhkan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,” jelas Kristomei.

    Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membenarkan adanya penunjukan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani sebagai Direktur Utama Perum Bulog menggantikan Letjen TNI Novi Helmy Prasetya.

    “Sudah (Dirut Perum Bulog baru), kan kemarin Pak Novi diminta Panglima untuk bertugas lagi di TNI. Ada dirut baru,” kata Erick di Jakarta, Selasa (8/7).

    Pengangkatan Ahmad Rizal Ramdhani tercantum dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK 192/MBU/07/2025 tanggal 3 Juli 2025.

    Erick tidak bisa menjelaskan secara rinci terkait penunjukan kembali anggota TNI sebagai Dirut Perum Bulog.

    Menurut dia, tugas penyerapan beras Bulog sudah tercapai sehingga untuk penugasan berikutnya diserahkan kepada pemimpin Bulog yang baru.

    “Mereka (TNI) ingin menarik penugasannya, mungkin dianggap sudah selesai. Nah, untuk tahun depan ini kan ada kembali tugas untuk menyerap, untuk petani,” imbuhnya..

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Peneliti nilai pemisahan pemilu bisa tingkatkan partisipasi pemilih

    Peneliti nilai pemisahan pemilu bisa tingkatkan partisipasi pemilih

    Jakarta (ANTARA) – Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Devi Darmawan mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal bisa meningkatkan partisipasi pemilih.

    “Pemisahan pemilihan di level daerah dan level nasional ini memang salah satunya juga untuk meningkatkan partisipasi yang bermakna dari masyarakat agar lebih rasional di dalam memberikan suaranya ketika dia memberikan suara di level daerah maupun untuk pemilu nasional,” kata Devi dalam webinar diikuti di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, sumbu dari Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 salah satunya adalah untuk menggerakkan partai politik agar lebih dekat kepada masyarakat sebagai konstituen.

    Ia menilai pemisahan pemilu dapat memberikan kesempatan bagi partai politik untuk lebih aktif dan fokus di tengah masyarakat.

    Selama ini, tutur Devi, pemilu di tingkat lokal seringkali “tenggelam” oleh ingar bingar pemilu legislatif dan presiden di tingkat nasional sehingga partai politik kurang optimal dalam membangun basis di daerah.

    Dengan jadwal yang terpisah, Devi menilai partai politik dapat lebih serius melakukan pendidikan politik kepada konstituennya di daerah, menjaga eksistensi partai, dan menumbuhkan semangat berdemokrasi yang lebih substansial.

    Selain itu, ia juga menilai partisipasi bermakna akan muncul dengan adanya pemisahan pemilu nasional dan lokal. Hal ini karena ada waktu sosialisasi yang lebih longgar antara isu nasional dan lokal.

    “Jadi secara tidak langsung, ini mendorong partai untuk bisa lebih dekat dengan masyarakat,” katanya.

    Namun begitu, Devi menyebut partisipasi pemilih tidak hanya tergantung pada sistem pemilu. Kinerja partai politik dinilai turut berpengaruh dalam meningkatkan angka partisipasi tersebut.

    “Ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih di dalam memberikan suaranya dalam pemilu. Itu ada tentang figur, kemudian juga ada tentang kesesuaian dengan konteks yang dibawa, kemudian dengan engagement-nya (pelibatan) dia (pemilih) dengan partai politik, kemudian juga dengan kesadaran berpolitiknya dia,” ucapnya.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan kedekatan orang Indonesia dengan partai politik terbilang rendah sehingga pemilih bisa berganti-ganti pilihan dalam setiap pemilu.

    “Ideologi partai itu enggak dekat dengan masyarakat karena kita publik enggak kenal dengan partai politiknya, apalagi dengan bangunan pemilu yang sekali saja dalam lima tahun ‘kan semakin menjauhkan itu atau misalnya pemilu kita yang ternyata kecenderungannya personal politik,” kata Ninis, sapaan akrabnya.

    Ninis menduga ketidakdekatan pemilih dan partai politik bisa terjadi karena lemahnya pelembagaan partai politik selama ini.

    Selain itu, dia menyebut partisipasi pemilih dalam pemilu juga dipengaruhi oleh ketersediaan akses informasi. Dalam hal ini, penyelenggara pemilu bertanggung jawab menyediakan informasi terkait peserta pemilu, baik calon anggota legislatif, presiden/wakil presiden, maupun kepala/wakil kepala daerah, kepada pemilih.

    “Akses informasi itu juga digunakan untuk bisa meningkatkan kesadaran publik,” ucap Ninis dalam webinar yang sama.

    Sebelumnya, Kamis (26/), MK mengabulkan sebagian permohonan Perludem dalam Perkara Nomor 135/PUU-XXII/2024.

    Mahkamah memutuskan bahwa pemilu lokal untuk memilih anggota DPRD dan kepala/wakil kepala daerah digelar 2 atau 2,5 tahun sejak pelantikan anggota DPR, DPD, atau presiden/wakil presiden hasil pemilu nasional.

    Dalam pertimbangan hukum, MK salah satunya menyinggung masalah pelemahan pelembagaan partai jika pemilu nasional terus digelar berdekatan dengan pemilu lokal. Partai politik menjadi tidak memiliki cukup waktu untuk menyiapkan kadernya sehingga mudah terjebak dalam pragmatisme.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Baleg DPR RI bahas esensi ideologi pancasila dalam RUU BPIP

    Baleg DPR RI bahas esensi ideologi pancasila dalam RUU BPIP

    ANTARA – Badan Legislasi (BALEG) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tentang penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) dengan sejumlah pakar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/7). Dalam rapat ini, narasumber yang diundang adalah pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie dan tokoh moderasi beragama sekaligus mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. (Irfan Hardiansyah/Andi Bagasela/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua Baleg sebut MK mainkan norma dalam putusan soal pemisahan pemilu

    Ketua Baleg sebut MK mainkan norma dalam putusan soal pemisahan pemilu

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menilai Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan permainan norma dalam putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.

    “Ini saya anggap sebut ‘permainan’, norma dimainkan sehingga putusan Mahkamah Konstitusi terkesan kepada norma materi muatan, bukan norma yang sebagaimana tugas MK untuk memutus tentang terkait dengan norma undang-undang,” kata Bob di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikannya saat memimpin jalannya rapat dengar pendapat umum tentang penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) yang turut dihadiri pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie.

    Sebab, kata dia, MK dalam menguji suatu undang-undang sedianya tidak sampai masuk ke dalam norma yang menjadi materi muatan.

    “Leverage daripada MK itu adalah norma undang-undang seperti itu, tetapi sekarang ini, putusan kecederungannya lebih kepada norma yang menjadi muatan materi,” ujarnya.

    Dia lantas mencontohkan norma yang seharusnya dikeluarkan oleh MK dalam memutus perkara Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal desain keserentakan pemilu.

    “Jadi kayak sepanjang tidak dimaknai pemilu nasional terpisah dengan pemilu daerah. Titik, itu norma. Ada keserentakan, norma itu,” ucapnya.

    Dia lantas berkata, “Tetapi kalau pemilu daerah dan pemilu nasional dipisah dua tahun sampai dengan dua tahun setengah, ini sudah masuk ke materi muatan yang bukan domainnya MK.”

    Sebelumnya pada Kamis (26/6), MK memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisahkan dengan jeda waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun dan enam bulan.

    Pemilu nasional antara lain pemilihan anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden, sementara pemilu daerah terdiri atas pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala dan wakil daerah.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.