Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Renovasi Pasar Baru tak akan gunakan APBD

    Renovasi Pasar Baru tak akan gunakan APBD

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan rencana renovasi Pasar Baru, Jakarta Pusat, tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Pramono mengatakan, dana renovasi Pasar Baru sudah tersedia berkat pola kerja sama pemerintah dengan pihak swasta.

    “Sebagai Gubernur saya sudah cari dana untuk segera dibangun di Pasar Baru. Tidak kita bangun melalui APBD. Dananya sudah ada,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat.

    Pramono menegaskan, renovasi Pasar Baru akan menjadi salah satu contoh konkret bahwa pembangunan di Jakarta tidak hanya bergantung pada APBD.

    Pramono menyebutkan pola kerja sama dengan pihak ketiga melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) ataupun mekanisme pendanaan kreatif lainnya akan semakin diperluas.

    Selain Pasar Baru, Pramono juga memastikan revitalisasi berbagai ruang publik lain akan terus berjalan.

    Pramono mencontohkan proyek penggabungan tiga taman di Jakarta Selatan, yaitu Taman Ayodhya, Taman Langsat, dan Taman Leuser, yang akan dijadikan ruang terbuka hijau baru seluas 6,5 hektare.

    Sebelumnya, Pramono menegaskan komitmennya untuk melakukan revitalisasi besar-besaran di kawasan Pasar Baru, seperti kawasan Blok M.

    “Setelah Blok M berhasil kita benahi dan kini ramai kembali, giliran Pasar Baru yang akan kita revitalisasi. Tempat ini akan kita jadikan simbol baru bagi masyarakat Jakarta,” kata Pramono.

    Kondisi Pasar Baru saat ini masih menunjukkan kesan zaman dulu (jadul) dan belum tertata dengan baik dari hiasan visual hingga infrastruktur pendukung.

    Pramono pun menyoroti pentingnya penataan secara menyeluruh, termasuk aspek transportasi, parkir, hingga kebersihan sungai yang mengalir di kawasan tersebut.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pram bantah minim lapangan kerja jadi alasan sarjana lamar jadi PPSU

    Pram bantah minim lapangan kerja jadi alasan sarjana lamar jadi PPSU

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan fenomena banyaknya lulusan sarjana yang melamar sebagai petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) bukan karena minimnya lapangan pekerjaan.

    Pramono menyebutkan, justru fenomena ini merupakan bentuk kesetaraan dalam proses rekrutmen.

    “Bukan minim, artinya karena syaratnya SD, mau ada sarjana, mau dokter yang daftar juga sama saja, kan gitu,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat.

    Pramono menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak membeda-bedakan latar belakang pendidikan para pelamar.

    “Untuk PPSU, mau sarjana, mau SD, kami tidak membedakan. Tapi yang jelas, syaratnya, pergubnya yang sudah saya tandatangani adalah SD,” kata Pramono.

    Pramono juga mengatakan proses seleksi PPSU diserahkan sepenuhnya kepada tim yang telah ditunjuk.

    Namun, keputusan akhir tetap akan dibahas melalui rapat bersama yang dipimpin oleh dirinya dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polda Metro Jaya lakukan olah TKP kematian diplomat Kemlu

    Polda Metro Jaya lakukan olah TKP kematian diplomat Kemlu

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) meninggalnya diplomat muda sekaligus staf Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Arya Daru Pangayunan (ADP) di kamar kos di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/7).

    “Tadi pagi, rekan-rekan kami dari penyelidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya kembali melakukan olah TKP. Penyelidik mendatangi TKP dan melakukan olah TKP bersama-sama dengan berbagai ahli,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di Jakarta, Jumat.

    Ade Ary menjelaskan, hal tersebut merupakan kolaborasi interprofesi dalam proses pengungkapan sebuah peristiwa dengan prinsip-prinsip profesional, proporsional kemudian kecermatan, kehati-hatian.

    “Tim penyelidik melakukan olah TKP bersama-sama dengan yang pertama dari pihak kedokteran kepolisian, Puslabfor, Inafis Bareskrimpolri, kemudian hadir dokter dari RSCM,” katanya.

    Ia menambahkan ,saat ini penyelidik juga masih menunggu hasil otopsi atau hasil pemeriksaan organ dalam secara laboratoris.

    Kemudian juga masih menunggu proses pemeriksaan patologi. “Jadi pada prinsipnya penanganan kasus ini akan kami tangani dengan sebaik-baiknya secara proporsional dan juga profesional berdasarkan SOP yang berlaku,” kata Ade Ary.

    Polda Metro Jaya bakal bergerak cepat dan menargetkan penyelidikan kasus tewasnya diplomat muda sekaligus staf Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Arya Daru Pangayunan dapat selesai dalam waktu seminggu.

    “Mungkin seminggu lagi selesai, nanti ada kesimpulan. Insya Allah, mudah-mudahan seminggu lagi selesai ya,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Karyoto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Karyoto menyebutkan, ada sejumlah bukti yang perlu dipelajari oleh forensik, baik itu kamera pengawas (CCTV), hasil autopsi dan juga termasuk digital.

    “Digital itu dari laptop dan lain-lain, nanti dari forensik barangkali membuka ponsel bisa di-trace, kemana, jam berapa, dia berhubungan dengan siapa,” katanya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polda Metro Jaya masih dalami laporan Ahmad Dhani

    Polda Metro Jaya masih dalami laporan Ahmad Dhani

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya membenarkan adanya laporan dari musisi Ahmad Dhani terkait dugaan kasus perundungan terhadap anaknya.

    Kepolisian sedang melakukan pendalaman terhadap laporan tersebut.

    “Ya ini laporan baru diterima kemarin, selanjutnya dilakukan pendalaman oleh penyelidik dan setiap laporan yang masuk ke kami pasti akan kami tindaklanjuti,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di Jakarta, Jumat.

    Ade Ary menyebutkan, terlapor yang juga ayah korban menyebutkan bahwa anaknya mengalami tekanan psikis.

    “Kemudian dalam pembuatan laporannya pelapor menyampaikan bahwa terlapornya adalah Saudari LG dan korbannya adalah seorang anak perempuan berusia 14 tahun,” katanya.

    Ia menyebutkan, dalam laporannya ada unggahan akun TikTok terlapor, yaitu LO yang mengunggah foto istri pelapor dengan anak pelapor yang masih dibawa umur dengan narasi “SA: ibuku bukan pelakor”.

    Musisi dan politisi Ahmad Dhani Prasetyo secara resmi melaporkan seorang wanita berinisial LG ke Polda Metro Jaya karena diduga melakukan perundungan dan eksploitasi terhadap salah satu anaknya, berinisial SA.

    “Jadi, hari ini kita laporkan tadi inisial LG, karena ini dianggap sebagai kejahatan yang serius, kejahatan terhadap eksploitasi anak, kekerasan psikis,” kata Kuasa Hukum Ahmad Dhani, Aldwin Rahardian saat ditemui di Polda Metro Jaya, Kamis (10/7).

    Aldwin menjelaskan, LG melalui akun media sosialnya menampilkan foto dan video anak Ahmad Dhani kemudian dikomentari terkait kelakuan orang tuanya.

    “Anak punya privasi untuk tidak dipublikasi melalui media, tidak harus fotonya dipampang, namanya diangkat ke media dan distigmatisasi atas nama, misalkan, perilaku orang tuanya, itu tidak boleh sama sekali dan itu diatur oleh UU Perlindungan Anak,” katanya.

    Laporan Ahmad Dhani sendiri tersebut telah teregister dengan nomor STTLP/B/ 4759 / VIl /2025/SPKT/POLDA METRO JAYA.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI sediakan dana hingga Rp4 triliun untuk atasi banjir

    DKI sediakan dana hingga Rp4 triliun untuk atasi banjir

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mempersiapkan dana hingga hampir Rp4 triliun untuk mengatasi persoalan banjir dalam jangka panjang.

    Hal itu, kata Gubernur DKI Jakarta Pramono mengatakan, telah dibahas dalam rapat terbatas yang digelar pagi tadi di Balai Kota Jakarta.

    “Kita sudah memutuskan untuk mengatasi banjir di Jakarta tidak hanya yang bersifat jangka pendek. Dananya cukup besar, hampir Rp4 triliun,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat.

    Dana tersebut termasuk dana yang digunakan untuk membeli pompa, pembebasan lahan untuk normalisasi sungai dan sebagainya.

    Pramono mengaku, mengatasi banjir di Jakarta memang tidaklah mudah. Hal ini dikerjakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam dua tahun.

    “Kita sudah alokasikan dan itu tidak bisa seperti ‘Jinny Oh Jinny’, ‘bim-salabim’ kemudian selesai, nggak. Dua tahun kami kerjakan. Normalisasi Sungai Ciliwung akan kami lakukan,” kata Pramono.

    Pramono mengatakan, untuk menghindarkan Jakarta dari banjir, mau tidak mau hunian-hunian masyarakat yang memang tidak layak harus ditertibkan.

    Dengan demikian, pelebaran sungai dapat dilakukan sehingga banjir di Jakarta dapat diatasi dengan baik.

    Namun, Pemprov DKI Jakarta melalukan pendekatan dengan warga secara humanis dan tanpa kekerasan.

    “Suka tidak suka, bahwa itu memang bukan tempat untuk ditinggali ya. Kami akan pindahkan, kami akan siapkan untuk tempat tinggal itu,” kata Pramono.

    Awal bulan di pertengahan tahun 2025, Jakarta kembali dikepung banjir. Ratusan titik tergenang dan hampir seribu warga terpaksa mengungsi.

    Pramono pun menyampaikan permintaan maaf atas banjir yang lagi-lagi dirasakan warga Jakarta.

    “Memang terkadang kita nggak boleh melawan banjir, tapi bagaimana kita menyiasati bahwa banjir yang terjadi itu bisa kita alihkan bisa kita salurkan tidak membawa dampak kepada masyarakat,” kata Pramono.

    Untuk mengatasi banjir tersebut, Pemprov DKI Jakarta pun telah melakukan berbagai upaya mulai dari memaksimalkan pompa yang dimiliki, pengerukan kali hingga membangun tanggul mitigasi rob.

    Pemprov DKI Jakarta juga sudah mulai menjalankan program normalisasi Kali Ciliwung.

    Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Ika Agustin mengatakan, pembayaran kepada warga akan segera diselesaikan oleh tim pengadaan lahan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

    “Kemungkinan bulan depan sudah melakukan pembayaran. Kemudian sudah kami koordinasikan dengan Kementerian PU. Justru tinggal menunggu Kementerian PU untuk melakukan pekerjaan fisik,” kata Ika.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Istana bantah tarif 32 persen terkait keanggotaan Indonesia di BRICS

    Istana bantah tarif 32 persen terkait keanggotaan Indonesia di BRICS

    Menurut pendapat kami sesungguhnya tidak ada (hubungan dengan BRICS). Kalau saudara-saudara perhatikan tidak hanya berlaku untuk Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah kebijakan tarif resiprokal yang dikenakan Pemerintah Amerika Serikat kepada Indonesia sebesar 32 persen berkaitan dengan keanggotaan RI dalam kelompok ekonomi BRICS.

    Menurut Prasetyo, tarif barang impor yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak hanya berlaku untuk Indonesia, tetapi juga pada 21 negara lainnya.

    “Menurut pendapat kami sesungguhnya tidak ada (hubungan dengan BRICS). Kalau saudara-saudara perhatikan tidak hanya berlaku untuk Indonesia,” kata Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

    Tim negosiasi tarif yang dipimpin oleh Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga telah berada di Washington, DC, AS untuk terus melanjutkan upaya negosiasi agar Pemerintah AS dapat meninjau ulang, bahkan memberi pengurangan tarif.

    Dalam informasi sebelumnya, Airlangga bertolak ke AS pada Selasa (8/7) dari Rio de Janeiro, Brazil, setelah mendampingi Presiden Prabowo menghadiri KTT BRICS.

    Prasetyo berharap upaya tim negosiasi tarif dari Indonesia memberikan keuntungan bagi perdagangan kedua negara.

    “Kita betul-betul berharap Pemerintah Amerika Serikat dapat mempertimbangkan (pengurangan tarif),” katanya.

    Adapun Presiden AS Donald Trump memutuskan tetap mengenakan tarif impor 32 persen kepada Indonesia, tidak berubah dari nilai “tarif resiprokal” yang diumumkan sebelumnya pada April lalu, meski proses negosiasi dengan pihak Indonesia terus berlangsung intensif.

    Apabila Indonesia dipandang melakukan tindak balas dengan menaikkan tarif, Trump mengancam akan membalas dengan menambah nilai tarif impor sesuai jumlah itu “ditambah tarif 32 persen yang kami tetapkan”.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono soroti soal kolaborasi pada “DKJ Awards 2025”

    Pramono soroti soal kolaborasi pada “DKJ Awards 2025”

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyoroti soal kolaborasi dalam membangun kota Jakarta pada “Penyerahan Penghargaan Derap Kerja Sama Jakarta (DKJ) Awards 2025”.

    Pramono menyebutkan, peran tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) juga sangat penting dalam membangun kota Jakarta.

    “Saya meyakini bahwa Jakarta tidak bisa sendirian membangun dirinya. Maka untuk itu, ‘Corporate Social Responsibility’ itu menjadi salah satu kunci untuk membangun Jakarta,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat.

    Pramono juga mengucapkan terima kasih kepada para perusahaan yang selama ini turut membantu Jakarta.

    Tak hanya dalam bentuk pendanaan, Pramono mengatakan para CSR juga turut membantu melalui aktivitas dan hal-hal lainnya yang langsung memberikan manfaat untuk masyarakat Jakarta.

    Untuk itu, Pramono berharap perusahaan, yayasan, dan lain sebagainya turun bekerja dan berpartisipasi dalam mewujudkan Jakarta menjadi kota global.

    “Karena sekarang ini, secara pelan-pelan kita ingin merubah wajah Jakarta menjadi lebih baik, lebih ramah, lebih aman, lebih nyaman,” kata Pramono.

    “DKJ Awards 2025” merupakan rangkaian dari perayaan HUT DKI Jakarta Ke-498 yang bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada perusahaan, BUMN/BUMD, yayasan dan komunitas yang telah menunjukkan kontribusi nyata melalui program CSR.

    Setelah melalui seleksi yang ketat dan proses penilaian yang panjang, para pemenang hari ini akan menjadi “benchmark” bagi inisiatif CSR lainnya untuk mendorong inspirasi dan kolaborasi yang lebih banyak dalam membangun Kota Jakarta yang lebih inklusif dan berdaya.

    “DKJ Awards 2025” merupakan apresiasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Jakarta bagi para mitra dengan CSR yang berkomitmen dan berpartisipasi membangun kota Jakarta.

    Terdapat empat kategori yang dilombakan, yakni Kesehatan, Lingkungan, Pendidikan, dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

    Sementara tiga indikator penilaian “DKJ Awards 2025”, yakni “sustainability” (keberlanjutan program), “innovative & creative, serta impact&evaluation” (sejauhmana program CSR perusahaan mampu memberikan pengaruh/perubahan positif bagi masyarakat sekitar).

    Adapun deretan dewan juri dalam penilaian “DKJ Award 2025” terdiri dari berbagai latar belakang dan telah dibekali indikator penilaian ketat.

    Dewan juri berasal dari staf khusus Gubernur DKI Jakarta, kepala dinas terkait, hingga sejumlah pakar dan tokoh nasional, antara lain pemengaruh (influencer) kesehatan David Wijaya, akademisi dan publik figur Soraya Haque, aktivis lingkungan Ramon Y. Tungka serta sosial entrepreneur (social entrepreneur) Helianti Hilman.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pembunuhan penjaga parkir di Jaktim terjadi karena tersinggung

    Pembunuhan penjaga parkir di Jaktim terjadi karena tersinggung

    Jakarta (ANTARA) – Perkelahian antara dua penjaga parkir yang memiliki hubungan saudara di depan minimarket sekitar Jalan H Jenih RT 012/RW 001, Ciracas, Jakarta Timur, yang mengakibatkan satu korban tewas terjadi karena tersinggung.

    “Korban merasa tak terima, tersinggung karena ditelepon juru sekretaris atau bendahara parkir atas inisal D yang sebelumnya ditelepon sama pelaku,” kata Kapolsek Ciracas Kompol Rohmad Supriyanto saat konferensi pers di Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur, Jumat.

    Rohmad menyebutkan, kejadian bermula ketika pelaku mendapatkan jatah kerja menjadi tukang parkir di minimarket tersebut pada Rabu (9/7) sekitar pukul 16.00 WIB.

    Pengelola lahan parkir sudah membagi jam jaga di minimarket sekitar tiga jam sekali. Korban menjaga lahan parkir dari pukul 08.00-11.00 WIB dan pelaku bertugas dari pukul 16.00-22.00 WIB.

    Lalu, pukul 17.40 WIB korban datang dan nongkrong di minimarket tersebut. Pukul 20.00 WIB korban meminta waktu tambahan menjaga parkir kepada pelaku.

    Pelaku pun memberikan waktunya dari jam 21.30 WIB sampai 22.00 WIB untuk mengatur parkir di toko minimarket. Kemudian, korban meminta waktu parkir kembali kepada pelaku karena ada peraturan parkir baru bahwa parkir di toko tidak boleh sampai malam hari.

    Tak sampai di situ, korban kembali meminta waktu parkir menjaga parkiran. Pelaku tidak memberikan jam tambahan jaga karena sudah sesuai aturan yang berlaku.

    Pelaku langsung menghubungi bendahara yang kas parkiran berinisial D untuk menanyakan kebenaran soal peraturan baru.

    “Lalu dijawab tidak ada, kemudian D menelepon korban yang kemungkinan D menegur korban. Di situlah korban tidak terima kepada pelaku dengan berteriak ‘Lo ngadu ya?’ dan pelaku menjawab ‘iya’. Korban juga langsung memukul pelaku”,” katanya.

    Terjadi adu mulut hingga perkelahian fisik antara keduanya hingga salah satu rekan pelaku berinisial E sempat mencoba melerai. Setelah itu, pelaku pulang ke rumah, namun korban FF mengikuti sambil membawa batu bata.

    Merasa terancam, pelaku berlari ke lapak kebab terdekat dan mengambil pisau dapur tanpa izin. Korban lebih dulu memukul dan menendang hingga pelaku terjatuh, namun saat itu pelaku sudah menggenggam pisau.

    Dalam kondisi emosi, pelaku menusuk korban di bagian ulu hati dan kepala sebelah kiri. Setelah menusuk, pelaku mengembalikan pisau ke tempat semula dan pergi meninggalkan lokasi.

    Sementara korban yang terluka parah sempat meminta tolong di lapak gorengan dan diantar warga ke Rumah Sakit Harapan Bunda. Namun, nyawanya tak tertolong akibat luka tusukan yang cukup dalam.

    “Pelaku bangun dan langsung menusukan pisau yang dipegang di tangan kanan pelaku ke perut korban sebanyak satu kali tusukan dan menusuk kembali kepala korban sebelah kiri korban,” katanya.

    Polisi menangkap pelaku pembunuhan seorang pria berinisial FF (36) di Ciracas, Jakarta Timur (Jaktim) karena rebutan lahan parkir di minimarket sekitar Jalan H Jenih RT 012/RW 001.

    Pelaku berinisial AN (24) merupakan adik sepupu korban. Atas perbuatannya, pelaku AN dijerat perkara pembunuhan terhadap orang dan atau penganiayaan berat yang menyebabkan kematian sebagaimana Pasal 338 dan atau 351 ayat (3) KUHP dengan ancaman kurungan penjara kurang lebih selama 15 tahun.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi III DPR tegaskan penyadapan sepakat tak dibahas di revisi KUHAP

    Komisi III DPR tegaskan penyadapan sepakat tak dibahas di revisi KUHAP

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa ketentuan mengenai penyadapan telah disepakati untuk tidak dibahas di revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    Menurut dia, hal tersebut sudah disepakati pada saat pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) bersama pemerintah pada Kamis (10/7).

    “Teman-teman kan tahu, kemarin soal penyadapan, kita sepakati tidak dibahas di KUHAP,” kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan bahwa penyadapan akan dibahas dengan undang-undang khusus, sehingga nanti prosesnya pun akan berjalan lebih panjang lagi. Menurut dia, pengaturan penyadapan pun bakal meminta uji publik dan berdasarkan partisipasi dari masyarakat.

    Selain itu, ia pun menyayangkan terkait adanya anggapan bahwa KUHAP yang baru merupakan undang-undang yang berbahaya. Dia pun meluruskan bahwa revisi KUHAP yang sedang berlangsung saat ini justru lebih progresif dan memperkuat keadilan.

    “Kalau mendapat ketidakadilan, datang ke kantor penegak hukum, bisa bawa advokat, hampir tidak ada guna kalau dengan KUHAP yang lama. Lah kok ini yang baru, yang sangat progresif begini ingin ditolak?” katanya.

    Adapun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP kini tengah dalam proses pembahasan di Komisi III DPR RI, sebagai RUU prioritas 2025 dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

    Komisi III DPR RI telah selesai menempuh tahapan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU KUHAP yang berjumlah 1.676 poin pada Kamis (10/7). Saat ini, tahapan revisi sudah masuk ke di Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi guna memproses sejumlah perubahan yang telah dibahas dalam tahap sebelumnya oleh DPR dan Pemerintah.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • SBY jadi narasumber gelar wicara di KBRI Kuala Lumpur

    SBY jadi narasumber gelar wicara di KBRI Kuala Lumpur

    Kuala Lumpur (ANTARA) – Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi narasumber utama dalam gelar wicara (talkshow) yang diselenggarakan Kedutaan Besar RI Kuala Lumpur dan komunitas mahasiswa RI Mantra Talks, di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat.

    Gelar wicara yang mengambil tema “Dari Dunia ke Nusantara: Kontribusi Mahasiswa untuk Ekonomi dan Masa Depan Indonesia” itu digelar di KBRI Kuala Lumpur.

    Acara dibuka dengan kata sambutan dari Rasyad Zuhair selaku ketua acara dan dilanjutkan dengan kata sambutan dari Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk Malaysia, Dato’ Indera Hermono.

    Lebih dari 300 peserta hadir dalam gelar wicara itu terdiri atas Homestaff KBRI KL, Rombongan Presiden SBY seperti Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto, Syarief Hasan, Chairul Tanjung, Andi Alifian Mallarangeng beserta Istri, serta anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI, dan DPRD RI.

    Selain itu hadir juga 70 orang murid dan guru Sekolah Indonesia di Kuala Lumpur, serta pengelola Sanggar Bimbingan, dan 155 orang mahasiswa Indonesia dari Xiamen University Malaysia, dan PPIM.

    Melalui kegiatan ini, SBY secara garis besar berharap melalui gelar wicara tersebut, generasi muda diaspora Indonesia dapat lebih memahami potensi diri dan peran mereka untuk menciptakan Indonesia Emas 2045.

    Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (batik biru tengah) beserta rombongan berfoto bersama dengan Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono (jas hitam tengah) dan peserta gelar wicara yang diselenggarakan di Kedutaan Besar RI Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (11/7/2025). (ANTARA/HO-KBRI Kuala Lumpur)

    Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.