Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Seskab: Presiden Prabowo dan Raja Belgia bahas isu strategis RI-Belgia

    Seskab: Presiden Prabowo dan Raja Belgia bahas isu strategis RI-Belgia

    keduanya melangsungkan tête-à-tête atau pertemuan empat mata di ruang kerja pribadi Raja untuk bertukar pandangan mengenai penguatan hubungan bilateral Indonesia–Belgia, serta isu-isu strategis yang menjadi perhatian bersama

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyatakan Presiden Prabowo Subianto dan Raja Belgia Philippe Léopold Louis Marie berdiskusi membahas isu-isu strategis antara Indonesia dan Belgia dalam pertemuan empat mata (tête-à-tête) di Istana Laeken, Brussels, Belgia (13/7).

    Kunjungan ke Istana Laeken merupakan agenda terakhir Presiden RI dalam lawatan luar negerinya di Brussels.

    “Di Istana Laeken, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Raja Philippe di halaman istana. Selanjutnya, keduanya melangsungkan tête-à-tête atau pertemuan empat mata di ruang kerja pribadi Raja untuk bertukar pandangan mengenai penguatan hubungan bilateral Indonesia–Belgia, serta isu-isu strategis yang menjadi perhatian bersama,” kata Seskab Teddy dalam keterangan resmi dari Sekretariat Kabinet di Jakarta, Senin.

    Teddy melanjutkan Presiden Prabowo dan Raja Philippe sama-sama memiliki latar belakang pendidikan militer.

    “Pada usia 18 tahun, Raja Philippe memulai studi universitasnya di Akademi Militer Kerajaan. Dengan ketertarikannya pada dunia kedirgantaraan sejak kecil, ia kemudian memilih untuk bergabung dengan Angkatan Udara dan berhasil memenuhi syarat sebagai pilot tempur. Ia menyelesaikan pelatihan militernya dengan sertifikasi sebagai penerjun payung dan seorang komando,” kata Seskab Teddy menceritakan latar militer Raja Belgia.

    Di Istana Laeken, Presiden Prabowo didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Belgia Andri Hadi.

    Di Brussels, Presiden Prabowo melawat sejak Sabtu (12/7) dan melanjutkan perjalanan ke Paris, Prancis pada Minggu sore. Tidak hanya bertemu Raja Belgia, Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa António Costa di markas Uni Eropa, Gedung Berlaymont, Minggu.

    Dalam pertemuan dengan Presiden von der Leyen, Presiden Prabowo mengumumkan perundingan perjanjian ekonomi komprehensif (CEPA) Indonesia dan Uni Eropa rampung saat jumpa pers di Kantor Komisi Eropa, Gedung Berlaymont, Brussels. Indonesia dan Uni Eropa telah bernegosiasi membahas poin-poin kerja sama CEPA selama kurang lebih 10 tahun.

    Keberhasilan itu pun disambut positif oleh Presiden von der Leyen dan Presiden Costa.

    Presiden Dewan Eropa António Costa menyatakan Uni Eropa (EU) siap mendukung agenda pembangunan Presiden Prabowo Subianto, termasuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka banyak lapangan kerja, dan program-program prioritas bidang ketahanan pangan dan energi.

    Presiden Costa menyatakan dukungannya itu langsung kepada Presiden Prabowo saat keduanya bertemu di Kantor Dewan Eropa, Gedung Berlaymont, Brussels, Minggu (13/7). Presiden Costa juga menyebut Uni Eropa pun siap mendukung agenda-agenda pembangunan Presiden Prabowo.

    “Kami siap mendukung Anda mewujudkan agenda-agenda ambisius Anda untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, membuka peluang-peluang untuk anak-anak muda di Indonesia, meningkatkan ketahanan pangan dan ketahanan energi. Mari jadikan kunjungan ini lebih dari sekadar niat baik, dan mari jadikan ini sebagai wujud keinginan bersama untuk bekerja sama,” kata Presiden Costa kepada Presiden Prabowo.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPU gandeng LSM perkuat pengawasan dan pendidikan seputar pemilu

    KPU gandeng LSM perkuat pengawasan dan pendidikan seputar pemilu

    “Alhamdulillah pada sore hari ini KPU baru saja menandatangani nota kesepahaman dengan teman-teman dari LSM yaitu dari JPPR, kemudian dari SPD, dari APD, dari PDB yang semuanya adalah LSM yang selama ini memang dengan atau tanpa MoU sudah melakukan k

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan empat lembaga swadaya masyarakat (LSM) pegiat pemilu dalam rangka memperkuat pendidikan pemilu terhadap masyarakat, serta penguatan pengawasan dan kontrol terhadap lembaga penyelenggara pemilu.

    Empat LSM tersebut yakni Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Perisai Demokrasi Bangsa (PDB), Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), dan Akademi Pemilu dan Demokrasi (APD).

    “Alhamdulillah pada sore hari ini KPU baru saja menandatangani nota kesepahaman dengan teman-teman dari LSM yaitu dari JPPR, kemudian dari SPD, dari APD, dari PDB yang semuanya adalah LSM yang selama ini memang dengan atau tanpa MoU sudah melakukan kerja-kerja kepemilihan. Apakah sifatnya melakukan pendidikan pemilih maupun juga melakukan kontrol, kritik terhadap penyelenggara pemilih terlangsung KPU, Bawasu, dan semuanya,” kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin di kantor KPU RI, Jakarta, Senin.

    Afifuddin juga menyampaikan penandatanganan MoU tersebut juga dalam rangka mengawal tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah/

    Ia mengatakan sudah ada ratusan lembaga yang menandatangani MoU dengan KPU terkait berbagai aspek seputar pemilu. Meski demikian KPU tetap terbuka dengan semua pihak yang ingin menjalin kerja sama dalam rangka meningkatkan kualitas pemilu di Tanah Air.

    “Pada intinya, teman-teman ini adalah mitra kami semua, dan kami memang sangat terbuka dengan siapapun untuk melakukan kerja-kerja bersama, yang pada pokoknya ingin meningkatkan kualitas pemilih kita,” ujarnya.

    Lebih lanjut Afifuddin mengatakan meski tahapan pemungutan suara pemilu telah usai, masih banyak tugas seputar pemilu yang harus dikerjakan antara lain soal pendidikan pemilu dan pembahasan soal UU Pemilu.

    “Meski pemilihannya sudah selesai tetapi kan pendidikan pemilih dan juga katakanlah tahapan-tahapan post-election, revisi undang-undang dan sebagainya kan butuh pengawalan dan lain-lain. pasti teman-teman juga akan fokus di isu tersebut,” tutur Afifuddin.

    Afifuddin berharap MoU dengan berbagai LSM tersebut akan melahirkan berbagai program untuk penguatan jajaran penyelenggara pemilu dan merumuskan bagaimana menganalisis partisipasi pemilu dan pilkada.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pimpinan MPR minta pelaku pemerkosaan di Cianjur dijatuhi pidana berat

    Pimpinan MPR minta pelaku pemerkosaan di Cianjur dijatuhi pidana berat

    “Pelaku pemerkosaan ini harus dihukum seberat-beratnya. Semuanya tanpa kecuali. Berikan pesan bahwa tidak ada toleransi dalam bentuk apapun terhadap pelaku kejahatan seksual seperti ini,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno meminta agar aparat penegak hukum baik itu polisi, jaksa, dan hakim untuk menjatuhkan pidana seberat-beratnya kepada 12 pelaku pemerkosaan terhadap anak perempuan di bawah umur berusia 16 tahun di Cianjur, Jawa Barat.

    Dia pun agar aparat penegak hukum mengusut kasus pemerkosaan tersebut hingga tuntas.

    “Pelaku pemerkosaan ini harus dihukum seberat-beratnya. Semuanya tanpa kecuali. Berikan pesan bahwa tidak ada toleransi dalam bentuk apapun terhadap pelaku kejahatan seksual seperti ini,” kata Eddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

    Anggota DPR RI asal daerah pemilihan (Dapil) Cianjur itu juga meminta pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan kementerian terkait untuk turun langsung membantu proses pemulihan bagi korban yang mengalami trauma berat.

    “Korban juga membutuhkan bantuan pemulihan dan rehabilitasi yang pasti membutuhkan waktu. Pemprov, Pemda, atau bahkan kementerian terkait harus segera mendampingi korban di masa pemulihannya,” ujarnya.

    Ke depan, dia mendorong upaya serius berbagai pihak untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kejahatan seksual seperti pelecehan dan pemerkosaan.

    Terlebih, lanjut dia, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah disahkan saat ini yang bertujuan untuk menindak segala bentuk kejahatan seksual.

    “Di legislatif kami akan terus perjuangkan perlindungan untuk perempuan ini lebih baik lagi dengan fokus pada pencegahan terjadinya pemerkosaan dan kejahatan seksual lainnya. Kasus ini harus jadi yang terakhir,” kata dia.

    Sebelumnya, Jumat (11/7), Kepolisian Resor Cianjur, Jawa Barat, menangkap 10 orang terduga pelaku pemerkosaan anak perempuan di bawah umur warga Kecamatan Sukaresmi dan masih memburu dua orang pelaku lainnya yang masuk daftar pencarian orang atau buron.

    Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Cianjur Ajun Komisaris Polisi Tono Listianto di Cianjur, Jumat, mengatakan para pelaku melakukan tindak perkosaan secara bergiliran di sejumlah lokasi berbeda selama empat hari berturut-turut hingga akhirnya korban pulang ke rumah dan melapor ke polisi.

    “Selama empat hari korban diperkosa secara bergiliran oleh 12 orang pelaku di tempat yang berbeda, di mana awalnya korban diajak empat orang pemuda yang masih satu kampung dengannya ke wilayah Puncak,” katanya.

    Sebut saja korban berinisial Mawar (16), kata Tono, pertama kali diperkosa empat orang pemuda di salah satu rumah di kawasan Puncak pada tanggal 19 Juni 2025 dan pada 20 Juni 2025 korban diserahkan kepada dua orang pelaku lain yang melakukan hal sama.

    Sedangkan dua pelaku ini kemudian menyerahkan korban kepada enam pelaku lainnya pada 21–22 Juni 2025, di mana korban dibawa ke sebuah vila di kawasan Cipanas. Di tempat ini, korban kembali diperkosa secara bergiliran oleh enam orang pelaku.

    “Selama empat hari korban digilir oleh 12 orang pelaku hingga akhirnya korban pulang ke rumah pada tanggal 23 Juni dan melaporkan hal tersebut kepada orang tuanya. Selanjutnya orang tua korban melapor ke Polres Cianjur,” katanya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo duduk di samping Macron saat hadiri Bastille Day di Paris

    Prabowo duduk di samping Macron saat hadiri Bastille Day di Paris

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mendapat kehormatan duduk di samping Presiden Prancis Emmanuel Macron saat menghadiri perayaan parade Bastille Day di Paris, Prancis, Senin, waktu setempat.

    Sebagaimana dipantau dalam tayangan langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin, Presiden Prabowo hadir dengan mengenakan setelan jas hitam, kemeja putih, dasi merah, dan kopiah. Kepala Negara tiba di lokasi parade di kawasan Champs-Élysées, menjelang dimulainya parade.

    Sebelum memasuki tribun kehormatan, Presiden Macron terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pasukan. Setelah itu, Macron bergabung dengan para tamu negara di dalam Royal Box.

    Macron kemudian menyapa Presiden Prabowo. Keduanya terlihat berjabat tangan dan berpelukan, lalu berbincang hangat sebelum duduk berdampingan menyaksikan jalannya parade.

    Presiden Prabowo, yang hadir sebagai tamu kehormatan, tampak duduk di sisi kanan Macron, sementara di sisi kiri Presiden Macron duduk sang istri Brigitte Macron.

    Ketiganya tampak menyaksikan dengan seksama jalannya parade pasukan infanteri yang melintasi langit utama Champs-Élysées.

    Diketahui, dalam Bastille Day ini, Indonesia untuk pertama kalinya mengirimkan kontingen yang diberi nama “Patriot Indonesia II”. Kontingen ini terdiri atas sekitar 500 personel gabungan dari TNI, Polri, serta taruna dari akademi TNI dan Polri.

    Hari Bastille merupakan perayaan nasional Prancis untuk mengenang kebangkitan revolusi Prancis. Parade militer tahunan yang menjadi pusat perayaan berlangsung di Champs-Élysées, Paris.

    Dalam gelaran tahun ini, kontingen Indonesia mendapat kehormatan menempati barisan paling depan. Barisan tersebut dipimpin oleh Letkol Inf Bistok Simarmata.

    Selain Presiden Prabowo, sejumlah pejabat tinggi Indonesia turut mendampingi dalam acara tersebut.

    Mereka antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, putra semata wayang Presiden Prabowo Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo, yang akrab disapa Didiet, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Partisipasi Indonesia di Bastille Day 2025 diharapkan bisa memperkuat hubungan diplomasi pertahanan Indonesia dengan Prancis sekaligus juga memperkenalkan kekayaan budaya bangsa di tingkat Internasional.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi III DPR minta koalisi sipil masuk ke DPR jika ingin bahas KUHAP

    Komisi III DPR minta koalisi sipil masuk ke DPR jika ingin bahas KUHAP

    Jakarta (ANTARA) – Komisi III DPR RI meminta kepada sejumlah aktivis yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil untuk masuk ke Gedung DPR, Senayan, Jakarta, guna menyampaikan aspirasinya terkait revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), daripada menggelar aksi di luar gedung.

    Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan siang ini ada sejumlah aktivis yang menggelar aksi terkait KUHAP di depan Gedung DPR. Menurut dia, aspirasi itu lebih baik disampaikan di rapat karena Gedung DPR merupakan rumah rakyat.

    “Kita mau tanya seperti apa? Karena kami memberikan kesempatan kepada rekan-rekan di sini, sahabat-sahabat kami ini,” kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Menurut dia, koalisi tersebut meminta agar dirinya mendatangi mereka di depan Gedung DPR. Namun, kata dia, aspirasi yang disampaikan tidak akan optimal bila hanya didengar oleh dirinya sendiri, karena aspirasi harus disampaikan ke semua fraksi partai di forum Komisi III DPR.

    “Saya cuma sendiri nggak mungkin dong. Ini kan pembahasan undang-undang ini kan oleh komisi, percuma ngomong dengan Habiburokhman sendiri. Lebih baik datang ke sini ngomong ke semua partai, insya Allah hadir,” kata dia.

    Selain itu, dia pun menilai bahwa aspirasi yang disampaikan di dalam ruang rapat akan lebih nyaman daripada di luar gedung ketika cuaca panas.

    Di sisi lain, dia pun mempersilakan kepada koalisi tersebut jika ingin memantau proses revisi KUHAP. Menurut dia, Komisi III DPR pun akan menyediakan konsumsi bagi masyarakat yang memantau revisi tersebut.

    “Jadi itu kami berikhtiar semaksimal mungkin. Ini terbuka dan bisa diikuti. Lalu dan kami membuka diri kalau ada yang ingin memberikan masukan,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi I DPR gelar RDPU dengan sejumlah pihak bahas RUU Penyiaran

    Komisi I DPR gelar RDPU dengan sejumlah pihak bahas RUU Penyiaran

    Jakarta (ANTARA) – Komisi I DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (RUU Penyiaran) menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan sejumlah pihak, yaitu Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Sahabat Peradaban Bangsa (SPB), dan Asosiasi Konten Kreator Seluruh Indonesia (AKKSI).

    “Jadi ini dari surat yang kami terima dari Kadin, temanya itu persamaan perlakuan industri penyiaran dengan penyelenggara platform penyiaran. Dari SPB, temanya konten penyiaran positif oleh penyelenggara penyiaran multiplatform Indonesia, dan dari AKKSI mengenai etika penyelenggaraan penyiaran multiplatform di Indonesia,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono saat memimpin jalannya rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Dia menyebut sejauh ini RUU Penyiaran yang mulai bergulir sejak tahun 2012 telah mengalami perubahan ketiga sebab terus dilakukan penyesuaian terhadap sejumlah perkembangan yang terjadi, termasuk regulasi hukum menyangkut penyiaran yang masuk dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

    “Kenapa RUU-nya belum selesai-selesai tapi sudah berubah tiga kali? Karena ada aturan induknya, terakhir dengan RUU Ciptaker. Ada sejumlah hal yang berkaitan dengan multiplexing yang tadinya diatur di dalam RUU ini akan tetapi dikeluarkan, diatur di dalam Undang-Undang Ciptaker. Nah, namun masih ada substansi yang juga tak kalah pentingnya yang perlu kita putuskan di RUU penyiaran ini,” ujarnya.

    Meski belum memberi target secara detail, dia pun berharap RUU Penyiaran dapat segera rampung oleh DPR RI periode 2024-2029.

    “Kami memang menargetkan di periode ini bisa segera rampung. Timeline-nya memang kami belum tetapkan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Komisi I DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, LPP RRI, hingga Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, dalam rangka panitia kerja (panja) membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyiaran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/3).

    Adapun RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menjadi RUU yang masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas yang diusulkan oleh Komisi I DPR RI.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi II DPR minta persiapan PSU dimatangkan

    Komisi II DPR minta persiapan PSU dimatangkan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtera Banong meminta penyelenggara pemilu untuk mematangkan persiapan sehingga tidak ada pemungutan suara ulang (PSU) di atas pemungutan suara ulang.

    Hal tersebut disampaikan Bahtera dalam rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

    “Agar betul-betul persiapan dan kesiapannya dalam rangka PSU maupun Pilkada ulang dipersiapkan secara matang,” kata Bahtra di Jakarta, Senin.

    Dia mengatakan persiapan dan pengawasan pelaksanaan PSU tersebut harus patuh terhadap aturan dan prosedur yang ada sehingga tidak berujung dengan gugatan yang kembali akan menunda rampungnya tahapan pemilu tersebut.

    “Paling penting adalah agar tidak terjadi lagi gugat-menggugat di Mahkamah Konstitusi nanti karena itu akan merepotkan Kemendagri dalam hal berkaitan dengan penganggaran,” ujarnya.

    Bahtera juga mengingatkan bahwa apabila PSU kembali terulang maka pemerintah harus kembali mengeluarkan anggaran untuk pemungutan suara ulang, hal tersebut tentunya tidak sejalan dengan spirit efisiensi yang digalakkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Di satu sisi kita sedang melakukan penghematan, tapi di sisi lain dengan adanya Pilkada berulang kali, itu juga bisa merepotkan dalam hal bagaimana kita bisa mewujudkan efisiensi yang sedang digalakkan oleh Presiden Prabowo Subianto,” tuturnya.

    Rapat kerja antara pihak penyelenggara pemilu dan DPR RI tersebut membahas sejumlah hal antara lain persiapan pemungutan suara ulang untuk pemilihan ulang Wali Kota Pangkal Pinang, pemilihan ulang Bupati Bangka, kemudian PSU di Kabupaten Boven Digul dan Kabupaten Barito Utara, serta evaluasi pemilihan kepala daerah.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Bali Koster sarankan Pemprov Malut tegas disiplinkan pegawai

    Gubernur Bali Koster sarankan Pemprov Malut tegas disiplinkan pegawai

    Pemprov Bali oleh KPK RI dinilai sebagai yang terbaik dalam penerapan MCP dengan berhasil meraih peringkat pertama di nasional

    Denpasar (ANTARA) – Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima kunjungan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyarankan agar pemerintahannya tegas mendisiplinkan pegawai demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

    “Kalau ada kepala OPD (organisasi perangkat daerah) yang bermain proyek, apalagi ada yang terbukti selingkuh, itu dimutasi, jangan sampai hal ini merusak birokrasi,” kata Koster dalam keterangannya di Denpasar, Senin.

    Koster menerima kedatangan Gubernur Maluku Utara ke Bali dalam rangka mempelajari prestasi kerja Pemprov Bali yang peringkat pertama dalam menerapkan Monitoring Center for Prevention (MCP) atau sistem pemantau KPK RI, yang berfungsi untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi upaya pencegahan korupsi di pemerintah daerah.

    Oleh karena itu, Gubernur Bali menyarankan agar menciptakan pegawai yang bekerja dengan baik, disiplin, berintegritas, dan penuh tanggung jawab.

    “Sikap tegas seorang kepala daerah juga dilakukan untuk menjaga kinerja masing-masing kepala dinas dalam mewujudkan percepatan pembangunan,” ujarnya.

    Pemprov Bali sendiri sejak awal penunjukan pimpinan di perangkat daerah menggunakan sistem merit dengan memilih berdasarkan rekam jejak kompetensinya tanpa pungutan dalam pengisian jabatan.

    Selain mempelajari MCP, Pemprov Malut juga ingin mempelajari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), mengikuti jejak prestasi Bali memperoleh predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) 12 kali berturut-turut, berhasil mewujudkan gedung mal pelayanan publik, menyempurnakan sistem pendidikan SMA/SMK, hingga belajar tentang tata kelola promosi pariwisata.

    Untuk Opini WTP, Gubernur Koster menyampaikan Opini WTP harus bisa dipertanggungjawabkan selama pelaksanaan pembangunan di daerah. Selama ini, ia menerapkan sistem kerja sesuai norma standar dan prosedur yang berlaku.

    Untuk SPBE, Bali telah menyelenggarakan sistem berbasis elektronik dan menjadi terbaik nasional, sehingga siap membantu Pemprov Malut dengan membentuk perjanjian kerja sama.

    Terakhir, terkait gedung mal pelayanan publik, Pemprov Bali menyarankan Gubernur Sherly memberikan bantuan hibah pembangunan gedung ke kabupaten/kota.

    Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengapresiasi prestasi dan penerimaan Pemprov Bali, ia mengaku kehadirannya atas rekomendasi langsung KPK RI agar belajar kepada Bali.

    “Saat itu KPK RI memberi saran agar kami ke Bali belajar, karena di Pemprov Malut skor MCP yang kami raih pada tahun 2023 hanya 39,95 persen kemudian tahun 2024 naik mencapai skor 73,59 persen,” kata dia.

    “Jadi, Pemprov Bali oleh KPK RI dinilai sebagai yang terbaik dalam penerapan MCP dengan berhasil meraih peringkat pertama di nasional,” sambung Sherly.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RI-Brasil bersatu perangi kelaparan lewat MBG

    RI-Brasil bersatu perangi kelaparan lewat MBG

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto secara jujur menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dijalankan di Indonesia, sejak 6 Januari 2025, merupakan duplikasi langsung dari keberhasilan Program Makanan Sekolah Nasional Brasil (PNAE).

    “Kami menjadikan program PNAE sebagai role model bagi program makan siang gratis bagi anak-anak dan ibu hamil di Indonesia,” ujar Prabowo, saat konferensi pers bersama Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Planalto, Brasília, Rabu (9/7).

    MBG di Indonesia, saat ini menyasar anak-anak dan ibu hamil, dengan target menjangkau 82,9 juta penerima per hari pada akhir 2025.

    MBG menjadi salah satu kesepakatan kerja sama bilateral yang kini dibangun Indonesia dan Brasil, sebagai komitmen dalam memerangi kelaparan dan malnutrisi di tengah gejolak global.

    Salah satu wujud konkret kolaborasi ini adalah dukungan penuh Presiden Lula da Silva pada program MBG melalui pelibatan Aliansi Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan.

    Aliansi ini diinisiasi oleh Brazil, saat memimpin G20 2023, dengan pendekatan investasi dari para mitra atau donor yang bisa digunakan secara tepat sasaran dan berdampak besar.

    Sebagai fasilitator netral, aliansi ini membantu mempertemukan negara mitra, pedonor, dan pakar, serta menyediakan sumber daya finansial dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalankan program-program tersebut.

    Dengan memanfaatkan sistem data yang terpadu, aliansi ini juga membantu menghindari tumpang tindih program, mempercepat identifikasi kebutuhan di lapangan, dan mempermudah pencocokan dengan peluang dukungan yang tersedia.

    Dalam pernyataannya, Presiden Lula menyoroti kesamaan visi kedua negara dalam upaya pemberantasan kemiskinan dan perlindungan lingkungan.

    Brazil, secara khusus memuji Program MBG yang telah diluncurkan Presiden Prabowo sebagai salah satu inisiatif pemberian makanan sekolah terbesar di dunia.

    Program tersebut dinilai sejalan dengan misi yang digagas Brazil dalam forum G20 dan negara itu akan turut memberikan dukungan bagi keberhasilan implementasinya di Indonesia.

    Editor: Masuki M. Astro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPU paparkan progres pencairan dana PSU dan pilkada ulang

    KPU paparkan progres pencairan dana PSU dan pilkada ulang

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin memaparkan progres pencairan dana pemungutan suara ulang (PSU) dan pemilihan kepala/wakil daerah (pilkada) ulang tahun 2024.

    Afifi dalam rapat bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, menyebut progres transfer terbilang cukup baik.

    Adapun PSU sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan di Provinsi Papua, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Barito Utara pada 6 Agustus 2025, sedang pilkada ulang digelar di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka pada 27 Agustus 2025.

    Dijelaskan Afif, perkiraan kebutuhan anggaran untuk PSU Provinsi Papua sebesar Rp93 miliar dan sisa naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Rp47.912.288.236, sehingga kekurangan anggaran berjumlah Rp45.087.711.764.

    “Sudah transfer ke KPU sejumlah kekurangan tersebut. Jadi, progres transfer sudah 100 persen. Kesiapan sudah 100 persen,” kata dia.

    Sementara itu, perkiraan kebutuhan anggaran untuk PSU Kabupaten Boven Digoel ialah Rp19.284.212.221 dan sisa NPHD Rp1.284.212.221, sehingga kekurangan Rp18 miliar. Namun, kekurangan tersebut sudah ditransfer ke KPU sepenuhnya.

    “Sehingga progres sudah 100 persen,” kata dia.

    Perkiraan kebutuhan untuk PSU Kabupaten Barito Utara sejumlah Rp15.184.460.550 dan sisa NPHD pilkada sebelumnya Rp100 juta, sehingga kekurangan Rp15.084.460.550. Sama dengan daerah yang lain, kekurangan sudah ditransfer sepenuhnya ke KPU.

    Berikutnya, perkiraan kebutuhan dana untuk pilkada ulang Kabupaten Bangka sebesar Rp21.112.430.000 dan sisa NPHD dari pilkada sebelumnya nihil, sehingga jumlah kekurangan sama dengan perkiraan kebutuhan.

    “Sudah transfer ke KPU sejumlah yang dibutuhkan, jadi progres 100 persen,” tutur Afif.

    Sama dengan Kabupaten Bangka, sisa NPHD dari pilkada sebelumnya untuk pilkada ulang Kota Pangkalpinang juga nihil, sementara perkiraan kebutuhan anggaran sebesar Rp16.280.429.000. Dari kekurangan itu, sudah ditransfer ke KPU sebesar Rp10.175.268.000.

    “Progres transfer 62 persen, kurang Rp6.105.161.000,” ucap Afif.

    Sebagai catatan, pencairan terakhir untuk Kota Pangkalpinang akan dilakukan paling lama bulan Agustus 2025, berdasarkan kesepakatan di dalam NPHD.

    “Terima kasih teman-teman Kementerian Dalam Negeri untuk sangat membantu proses ini di awal sampai sekarang,” imbuh Ketua KPU.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.