Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Kopdes Merah Putih siap diluncurkan serentak pada 21 Juli 2025

    Kopdes Merah Putih siap diluncurkan serentak pada 21 Juli 2025

    ANTARA – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyebut bahwa peluncuran program Koperasi Desa Merah Putih akan dilaksanakan pada 21 Juli 2025 mendatang di Klaten, Jawa Tengah.  Hal tersebut disampaikannya usai melakukan rapat kordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa(15/7).
    (Anggah/Andi Bagasela/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rupiah melemah seiring ancaman tarif Trump 100 persen terhadap Rusia

    Rupiah melemah seiring ancaman tarif Trump 100 persen terhadap Rusia

    Trump mengancam akan mengenakan tarif sekunder sebesar 100 persen terhadap Rusia…

    Jakarta (ANTARA) – Analis mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menilai, pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi ancaman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan mengenakan tarif sekunder sebesar 100 persen terhadap Rusia.

    “Trump mengancam akan mengenakan tarif sekunder sebesar 100 persen terhadap Rusia, jika Presiden Vladimir Putin tidak mencapai kesepakatan dalam 50 hari untuk mengakhiri perang di Ukraina,” kata Ibrahin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

    Mengutip Sputnik, Senator AS Lindsey Graham dan Richard Blumenthal mengajukan rancangan undang-undang (RUU) bipartisan yang bertujuan menjatuhkan sanksi primer dan sekunder terhadap Rusia jika Moskow gagal terlibat dalam negosiasi “iktikad baik” atas perdamaian di Ukraina pada April 2025.

    Sanksi itu akan mencakup tarif 500 persen atas barang impor dari negara-negara yang membeli minyak, gas, uranium, dan produk-produk Rusia lainnya.

    Pekan lalu, Trump kembali menyuarakan ketertarikannya terhadap RUU sanksi yang diusulkan Graham, menyatakan bahwa dirinya sedang mempertimbangkan undang-undang tersebut “dengan sangat matang”.

    Namun, ia menekankan keputusan untuk melanjutkan UU tersebut sepenuhnya berada di tangan Presiden. Salah seorang pejabat senior AS mengatakan bahwa presiden bersedia menandatangani RUU tersebut, asalkan ia memegang kendali penuh atas implementasi sanksi.

    “Meskipun ancaman tarif baru-baru ini tidak berdampak besar pada pergerakan pasar secara keseluruhan, para pedagang mempertimbangkan apakah AS benar-benar akan mengenakan tarif tinggi pada negara-negara yang terus berdagang dengan Rusia, serta menahan diri untuk tidak memasang taruhan besar di tengah ketidakpastian,” kata Ibrahim pula.

    Selain itu, sentimen lain berasal dari perkiraan Gubernur Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell terkait angka inflasi AS lebih tinggi, sehingga membuat bank sentral menunda kebijakan pemangkasan suku bunga.

    Inflasi AS diprediksi naik 0,3 persen dibanding bulan lalu yang membawa inflasi year on year (YoY) meningkat 2,4 persen menjadi 2,7 persen.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Selasa di Jakarta melemah sebesar 17 poin atau 0,10 persen menjadi Rp16.267 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.250 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini, juga melemah ke level Rp16.281 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.247 per dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perum Bulog Sumut segera salurkan beras kepada 832.777 KPM 

    Perum Bulog Sumut segera salurkan beras kepada 832.777 KPM 

    Setiap KPM mendapatkan 20 kilogram beras, total penyaluran sekitar 16.655 ton beras

    Medan (ANTARA) – Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) bersama pemerintah setempat segera menyalurkan bantuan pangan beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

    “Setiap KPM mendapatkan 20 kilogram beras, total penyaluran sekitar 16.655 ton beras,” ujar Pemimpin Wilayah Perum Bulog Sumut Budi Cahyanto di Medan, Selasa.

    Budi melanjutkan penyaluran beras 20 kilogram kepada KPM tersebut, merupakan program bantuan pangan untuk Juni dan Juli 2025.

    Dia mengatakan masyarakat yang akan menerima bantuan atau keluarga penerima manfaat itu, telah ditetapkan oleh Bapanas berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Serta dilakukan verifikasi secara nasional untuk memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Untuk itu, pihaknya melaksanakan kegiatan sosialisasi program bantuan pangan salah satunya di Kabupaten Deli Serdang, Asahan maupun daerah lainnya.

    Lebih lanjut, Budi mengatakan sosialisasi tersebut bertujuan agar pemerintah setempat mendukung dan mengawasi kegiatan program dalam penyaluran bantuan pangan itu.

    “Setelah sosialisasi ini, kami sudah dilakukan penyaluran bantuan pangan di beberapa desa yang ada di Deli Serdang. Mengingat, sudah ada data bagi masyarakat yang mendapatkannya,” ucap Budi.

    Ia menambahkan pihaknya optimistis penyaluran bantuan pangan di wilayah Sumut dapat terealisasi sampai akhir Juli 2025 sudah dapat diterima oleh penerima manfaat tersebut.

    Sebelumnya, Perum Bulog memastikan kesiapan dalam menyalurkan bantuan pangan beras kepada 18,27 juta penerima bantuan pangan (PBP) di seluruh Indonesia.

    Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog M Suyamto mengatakan penyaluran segera dilakukan setelah terbitnya penugasan resmi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui surat nomor 170/TS.03.03/K/7/2025 perihal Penugasan Penyaluran Bantuan Pangan Beras Periode Bulan Juni dan Juli Tahun 2025 pada tanggal 4 Juli 2025.

    Pewarta: M. Sahbainy Nasution
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP soroti dampak tarif AS, mendorong ekspor ke negara lain

    KKP soroti dampak tarif AS, mendorong ekspor ke negara lain

    Potensi Eropa, potensi China di Asia juga begitu besar. Kita tidak cerdas kalau tidak mampu berbuat banyak untuk mengambil potensi untuk kepentingan ekonomi kita.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menyebut Indonesia perlu memanfaatkan potensi ekonomi dari sektor perikanan dengan membuka peluang pasar baru sebagai antisipasi dampak dari tarif resiprokal Amerika Serikat (AS).

    Trenggono mengatakan AS masih menjadi pangsa terbesar untuk produk perikanan. Namun, Indonesia tidak boleh menutup mata untuk melihat peluang-peluang baru dari negara lain.

    “Potensi Eropa, potensi China di Asia juga begitu besar. Kita tidak cerdas kalau tidak mampu berbuat banyak untuk mengambil potensi untuk kepentingan ekonomi kita,” ujar Trenggono saat membuka Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, di Jakarta, Selasa.

    Ia menyebut secara tidak langsung adanya kebijakan resiprokal yang ditetapkan AS untuk Indonesia sebesar 32 persen akan memberikan dampak bagi sektor perikanan.

    “Dari sektor perikanan potensi ekonominya tidak kurang dari 200 miliar dolar AS valuasinya, tapi Indonesia ekspornya baru rata-rata 5,5 miliar dolar AS dan itu pun yang terbesar arahnya adalah ke Amerika Serikat. Dengan situasi perdagangan Amerika Serikat yang sekarang ada sistem kebijakan resiprokal, makanya akan berdampak juga kepada kita,” katanya lagi.

    Di sisi lain, Trenggono menyampaikan bahwa untuk menggali potensi ekonomi kelautan, maka penataan ruang laut harus dilakukan melalui pengaturan perencanaan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut secara efisien, adil dan berkelanjutan.

    Penataan ruang laut merupakan fondasi penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan serta kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat.

    Menurutnya, tanpa keterpaduan perencanaan antara ruang darat dan laut, potensi konflik pemanfaatan ruang, tumpang tindih kebijakan, serta inefisiensi investasi akan terus terjadi.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan, penerapan kebijakan tarif resiprokal sebesar 32 persen yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump untuk produk asal Indonesia ditunda.

    Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengumumkan untuk tetap memberlakukan tarif impor sebesar 32 persen terhadap produk Indonesia mulai 1 Agustus 2025.

    “Waktunya (penerapa,n tarif 32 persen) adalah kita sebut pause. Jadi penundaan penerapan untuk menyelesaikan perundingan yang sudah ada,” kata Airlangga, saat memberikan keterangan pers di Brussel, Belgia, Sabtu (12/7), waktu setempat.

    Keputusan penundaan tersebut merupakan hasil dari pertemuan antara Airlangga dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dan Kepala Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) Jamieson Greer yang berlangsung di Washington DC, AS, pada Rabu (9/7).

    Airlangga menjelaskan, dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak sepakat bahwa usulan Indonesia akan terus berproses dalam perundingan lanjutan selama tiga minggu ke depan.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sri Mulyani minta DPR RI tak pandang SBN sebagai beban utang

    Sri Mulyani minta DPR RI tak pandang SBN sebagai beban utang

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati meminta DPR RI untuk tidak menilai Surat Berharga Negara (SBN) semata-mata sebagai beban utang melainkan instrumen investasi yang dipercaya dan dibutuhkan oleh masyarakat luas.

    Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-24 Masa Persidangan IV di Jakarta, Selasa, mengajak para anggota dewan untuk melihat SBN dari sisi permintaan, bukan hanya sebagai beban dalam neraca anggaran.

    Menurut dia, SBN justru menjadi instrumen investasi yang aman dan diminati oleh berbagai kalangan.

    “Mari kita lihat dari sisi ‘demand’ atau pemintanya. Lembaga-lembaga baik itu pensiun, asuransi, perbankan, bahkan masyarakat kecil telah memegang Surat Berharga Negara kita. Mereka membutuhkan instrumen investasi yang aman,” katanya.

    Maka dari itu, ia mengatakan berkomitmen untuk terus mengelola SBN secara hati-hati sebagai salah satu strategi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Pernyataan tersebut merupakan tanggapan atas pandangan Fraksi PKB dan NasDem dalam rapat paripurna sebelumnya, yang menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan SBN sebagai bagian dari pembiayaan negara.

    Lebih lanjut, kata Bendahara Negara itu menegaskan, pemerintah akan terus melakukan edukasi kepada publik agar SBN tidak hanya dipersepsikan sebagai utang pemerintah, tetapi sebagai alat investasi bernilai yang memberikan rasa aman bagi pemiliknya, mulai dari ibu rumah tangga, mahasiswa, hingga institusi pemegang dana jangka panjang.

    Pada kesempatan yang sama Sri Mulyani juga mengatakan komitmen pemerintah dalam menjaga kesehatan utang negara. Berbagai risiko utang, mulai dari suku bunga, nilai tukar, hingga pendanaan kembali terus dimonitor dan dikelola secara hati-hati.

    “Mengenai kesehatan utang, kami terus akan waspadai risiko suku bunga utang, risiko nilai tukar dan risiko pembiayaan ulang atau ‘refinancing’. Semua tetap berada pada batas aman, baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah,” katanya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Amartha meraih emas untuk pemberdayaan ekonomi di ISRA 2025

    Amartha meraih emas untuk pemberdayaan ekonomi di ISRA 2025

    Penghargaan ini merupakan hasil dari sinergi Amartha dengan berbagai pihak yang memiliki kesamaan misi untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas ekonomi di akar rumput.

    Jakarta (ANTARA) – Perusahaan teknologi finansial Amartha meraih penghargaan medali emas untuk program pemberdayaan ekonomi atau Economic Empowerment dalam Indonesia Social Responsibility Award (ISRA) 2025.

    Penghargaan itu diberikan atas program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) bertajuk “Dari Akar Rumput, Untuk Masa Depan”.

    “Program Dari Akar Rumput untuk Masa Depan dirancang untuk menjawab kebutuhan komunitas lokal, mulai dari akses permodalan hingga literasi keuangan,” kata Head of Impact & Sustainability Amartha Katrina Inandia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Program tersebut ditujukan untuk pelaku UMKM di wilayah pedesaan yang kurang terlayani, seperti pengusaha di luar Pulau Jawa.

    Dalam menjawab tantangan tersebut, Amartha membangun model bisnis yang mengintegrasikan keberlanjutan dan inklusivitas dengan menilai risiko dan kelayakan kredit dengan sistem berbasis AI.

    Kemudian, menghubungkan lembaga keuangan dan ritel dengan pelaku UMKM serta mempekerjakan lebih dari 9.000 talenta muda di lebih dari 50.000 desa di wilayah operasional Amartha.

    Katrina menyampaikan model bisnis dan program TJSL Amartha dibangun atas dasar kesadaran bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan komersial.

    “Amartha menilai dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola sebagai bagian dari strategi mitigasi risiko dan keberlanjutan bisnis. Karena itu, kami mengintegrasikan prinsip ESG untuk memastikan setiap penyaluran modal berdampak langsung pada masyarakat akar rumput,” ujarnya.

    Selain model bisnis di atas, Amartha juga merancang program yang berorientasi pada keberlanjutan dengan tiga pilar utama: Amartha Lestari, Amartha Madani, dan Amartha Bestari.

    Melalui langkah-langkah itu, Amartha telah memberdayakan lebih dari 3,3 juta perempuan mitra usaha dengan total penyaluran modal kerja mencapai lebih dari Rp35 triliun.

    Selain itu, menurut hasil survei kesejahteraan mitra, program ini mencatatkan 77 persen mitra mengalami peningkatan pendapatan, 75 persen mitra mendapatkan keterampilan baru, dan 72 persen mitra dapat mengoperasikan telepon pintar dengan lebih efisien setelah mendapatkan program pelatihan dan inisiatif digitalisasi yang dilakukan oleh Tim Business Partner.

    Bentuk peningkatan kesejahteraan lainnya juga diwujudkan melalui penyediaan akses terhadap pendidikan yang layak melalui Beasiswa Amartha Cendekia untuk siswa-siswi di jenjang sekolah menengah, mahasiswi di bidang STEAM, serta mahasiswi yang tinggal di daerah terdepan Indonesia. Sebanyak 480 pelajar telah mendapatkan beasiswa sejak program ini dijalankan pada 2022.

    “Penghargaan ini merupakan hasil dari sinergi Amartha dengan berbagai pihak yang memiliki kesamaan misi untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas ekonomi di akar rumput,” ujar Katrina.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Puan sebut putusan MK soal pemisahan pemilu menyalahi UUD

    Puan sebut putusan MK soal pemisahan pemilu menyalahi UUD

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan pemilu antara pemilu nasional dan pemilu lokal menyalahi amanat dari Undang-Undang Dasar 1945.

    Maka dari itu, menurut dia, semua fraksi partai politik di DPR RI akan menyikapi secara bersama-sama putusan MK tersebut.

    “Jadi nanti pada saatnya kami semua partai politik tentu saja sesuai dengan kewenangannya, akan menyikapi hal tersebut sesuai dengan kewenangan kami,” kata Puan usai Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Dia mengatakan bahwa semua fraksi partai politik sudah mempunyai sikap yang sama, bahwa pemilu harus dilakukan setiap lima tahun. Hal itu tercantum dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945.

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisahkan dengan jeda waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun dan enam bulan.

    Pemilu nasional antara lain pemilihan anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden, sementara pemilu daerah terdiri atas pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala dan wakil daerah.

    “Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (26/6).

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah respons darurat kekerasan anak dan perempuan lewat GN-AKPA

    Pemerintah respons darurat kekerasan anak dan perempuan lewat GN-AKPA

    “Kita tidak bisa hanya berhenti pada seruan moral atau simbolik. Instruksi Presiden (Inpres) tentang GN-AKPA harus memiliki kekuatan implementatif yang jelas, dijalankan oleh semua kementerian dan lembaga, dan dapat dirasakan dampaknya oleh masyaraka

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah merespons darurat kekerasan anak dan perempuan melalui persiapan pelaksanaan Gerakan Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (GN-AKPA) yang dibahas melalui rapat koordinasi di Jakarta, Kamis (10/7).

    Dalam forum tersebut, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham Imipas) Otto Hasibuan menekankan pentingnya pelaksanaan GN-AKPA secara nyata dan menyeluruh oleh seluruh kementerian dan lembaga.

    Ia mengingatkan bahwa gerakan tersebut tidak boleh berhenti pada tataran administratif, tetapi harus diimplementasikan secara konkret dengan hasil yang terukur.

    “Kita tidak bisa hanya berhenti pada seruan moral atau simbolik. Instruksi Presiden (Inpres) tentang GN-AKPA harus memiliki kekuatan implementatif yang jelas, dijalankan oleh semua kementerian dan lembaga, dan dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat,” kata Otto.

    ‎Dia turut menekankan pentingnya memperkuat akses korban terhadap layanan pelaporan dan bantuan hukum, termasuk memperhatikan dukungan yang cukup bagi para pemberi bantuan hukum agar korban dapat mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang memadai.
    ‎
    Dengan demikian, kata dia, hal tersebut berarti Negara harus hadir, bukan hanya dalam bentuk hukum tertulis, melainkan dalam tindakan nyata dan sistem perlindungan yang bekerja.

    ‎Wamenko Otto juga menambahkan pentingnya edukasi kepada aparat penegak hukum agar kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan mendapat prioritas dalam penanganan, serta mendorong terbentuknya mekanisme pelaksanaan yang terukur terhadap Inpres GN-AKPA, seperti pembangunan pusat data kekerasan yang dapat digunakan secara lintas sektor dan real time (terkini).

    Adapun rapat yang dipimpin langsung oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno tersebut membahas berbagai langkah persiapan pelaksanaan GN-AKPA sebagai respons terhadap tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia.

    Data mencatat lebih dari 11 ribu kasus kekerasan terjadi hanya dalam 6 bulan pertama tahun 2025, yang mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, hingga kekerasan berbasis teknologi informasi (daring).

    ‎“Angka ini menunjukkan situasi yang sudah memasuki kategori darurat nasional, sehingga diperlukan kebijakan perlindungan yang lebih kuat, kolaboratif, dan terpadu dari seluruh kementerian dan lembaga,” ujar Pratikno.

    ‎Sebagai tindak lanjut konkret, rapat tersebut menghasilkan rumusan utama berupa rencana penerbitan Inpres tentang GN-AKPA.

    Instruksi tersebut diharapkan menjadi payung hukum dalam memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, baik secara langsung maupun melalui platform digital.

    ‎Dalam kegiatan tersebut, seluruh kementerian dan lembaga yang hadir memberikan masukan berharga demi penguatan isi dan arah kebijakan GN-AKPA yang akan diatur melalui Inpres.

    ‎Rapat turut dihadiri oleh Menteri Agama Nasarudin Umar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Choiri Fauzi, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono, Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria, Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto, serta Wakil Menteri P2MI Dzulfikar Ahmad Tawalla.

    Hadir pula Sekretaris Deputi Hukum Bidang Koordinasi Hukum Kemenko Kumham Imipas Sri Yuliani serta sejumlah pejabat perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait lainnya.

    ‎Melalui sinergi lintas sektor, Pemerintah berharap GN-AKPA dapat berjalan efektif dan berdampak nyata dalam mewujudkan perlindungan yang berkeadilan dan menyeluruh bagi kelompok rentan di Indonesia.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR minta Polri bongkar beras oplosan ganggu swasembada pangan

    Anggota DPR minta Polri bongkar beras oplosan ganggu swasembada pangan

    “Langkah ini adalah sebagai bentuk dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang ingin mewujudkan swasembada pangan dan memperkuat reformasi hukum,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membongkar sindikat beras oplosan yang telah merugikan rakyat dan mengganggu program Presiden Prabowo Subianto soal swasembada pangan.

    Jika tidak ditindak, dia menilai bahwa adanya kasus tersebut akan menggerus kepercayaan rakyat terhadap negara yang seharusnya melindungi mereka dari penjahat pengoplos beras. Menurut dia, aparat perlu memaksimalkan pengawasan dari ekosistem produksi, distribusi hingga konsumsi beras.

    “Langkah ini adalah sebagai bentuk dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang ingin mewujudkan swasembada pangan dan memperkuat reformasi hukum,” kata Abdullah di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, pembongkaran sindikat pengoplos beras oleh aparat penegak hukum, seperti polisi, kejaksaan dan instansi berwenang lainnya mesti dilakukan secara terintegrasi dan menyeluruh.

    Dia menjelaskan bahwa pengungkapan harus dimulai dari pihak pengoplos beras, baik individu maupun perusahaan. Kemudian, kata dia, aparat juga perlu membongkar modus pengoplosannya hingga bisa sampai ke pasaran.

    “Lalu siapa saja yang dirugikan dari pengoplosan beras ini dan apa kompensasi yang didapat oleh rakyat yang dirugikan dari kasus ini,” katanya.

    Selain hukuman yang berat untuk pelaku, dia menegaskan kepada semua pihak yang bertanggung jawab terhadap pengawasan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerjanya melalui peristiwa ini.

    Menurut dia, pengawasan harus dimaksimalkan untuk meminimalisir penyelewengan pengoplosan beras, sebagai wujud negara hadir untuk melindungi rakyatnya dari manipulasi produsen, distributor atau pengecer nakal.

    “Beri sanksi seberat-beratnya untuk para pelaku, misalnya melalui UU KUHP, UU Pangan dan UU Perlindungan Konsumen. Timbulkan efek jera untuk para pelaku,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan ada beras oplosan yang dikemas ulang sebagai produk premium telah beredar di beberapa minimarket terkenal.

    Hal itu terungkap setelah tim terkait melakukan pengambilan sampel dari berbagai tingkatan distribusi, termasuk dari beberapa minimarket dan supermarket.

    “Iya, beredar. Supermarket beredar. Itu kami ambil sampel dari sana semua,” kata Amran kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/7).

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi I DPR: Kesepakatan IEUCEPA perluas akses ke pasar Uni Eropa

    Komisi I DPR: Kesepakatan IEUCEPA perluas akses ke pasar Uni Eropa

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono mengatakan bahwa kesepakatan politik antara Indonesia dan Uni Eropa dalam perundingan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU‑CEPA) memperluas akses ke pasar Uni Eropa.

    Menurut dia, akses pasar tersebut terbuka bagi kawasan yang berpenduduk lebih dari 450 juta jiwa, serta berpotensi meningkatkan nilai perdagangan dengan Uni Eropa yang selama ini telah mencapai 30 miliar dolar AS (setara dengan Rp480 triliun).

    “IEU-CEPA akan membuka peluang perdagangan dan investasi baru yang selama ini belum tersentuh, serta menjadi salah satu langkah untuk mendiversifikasi mitra perdagangan Indonesia,” kata Budisatrio di Jakarta, Selasa.

    Dia pun mengapresiasi atas tercapainya kesepakatan politik antara Indonesia dan Uni Eropa dalam perundingan IEU-CEPA tersebut.

    Dengan penerapan tarif nol untuk sekitar 80 persen komoditas ekspor Indonesia, menurut dia, perjanjian ini diproyeksikan mampu mendorong lonjakan ekspor lebih dari 50 persen dalam beberapa tahun ke depan.

    “Bagi Indonesia sendiri, kesepakatan ini dapat memperkuat industri-industri bernilai tambah di dalam negeri yang berorientasi ekspor, membuka lapangan pekerjaan berkualitas, serta mendorong arus investasi di dalam negeri,” kata dia.

    Dia menilai kesepakatan IEU-CEPA mencerminkan komitmen Indonesia untuk membangun hubungan dagang yang setara, strategis, dan saling menguntungkan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dia menilai diplomasi ekonomi Indonesia dapat dikelola dengan prinsip kolaboratif dalam kerangka perdagangan yang bebas dan adil.

    Selain aspek perdagangan dan investasi, dia menilai konektivitas antarwarga, khususnya melalui kebijakan visa cascade dari Uni Eropa, akan mempermudah WNI memperoleh visa Schengen multi-entry.

    “Mobilitas manusia adalah bagian tak terpisahkan dari kemitraan strategis. Kemudahan akses visa Schengen multi-entry akan meningkatkan partisipasi warga Indonesia dalam aspek pendidikan, riset, kewirausahaan, dan diplomasi budaya di Eropa,” katanya.

    Dalam kondisi global yang semakin tidak menentu akibat meningkatnya tensi geopolitik, ancaman perang dagang, hingga tren deglobalisasi, dia memandang keberhasilan kesepakatan ini merupakan bukti bahwa Indonesia selalu berkomitmen untuk mengutamakan kolaborasi yang setara dan saling menguntungkan.

    “Ketika ada pihak yang memilih kebijakan konfrontatif dan proteksionis, Pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo justru membuktikan bahwa kerja sama yang berlandaskan prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan merupakan jalan terbaik dalam menciptakan kemakmuran bagi semua pihak,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.