Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • OJK catat pembiayaan produktif pindar Rp28,83 triliun per Mei 2025

    OJK catat pembiayaan produktif pindar Rp28,83 triliun per Mei 2025

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan lembaga pembiayaan berbasis teknologi informasi (LPBBTI) atau fintech peer-to-peer lending atau pinjaman daring (pindar) untuk sektor produktif dan UMKM terus tumbuh signifikan dan mencapai Rp28,83 triliun pada Mei 2025.

    Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menuturkan bahwa angka tersebut setara dengan 34,91 persen dari total outstanding pinjaman industri pindar pada periode tersebut.

    “Porsi pembiayaan LPBBTI atau pindar di sektor produktif dan/atau UMKM per Mei 2025 mencapai 34,91 persen atau Rp28,83 triliun,” ujar Agusman di Jakarta, Selasa.

    Ia mengatakan sebagian besar penyelenggara pindar aktif menyalurkan pendanaan untuk sektor produktif sekaligus konsumtif sesuai dengan produk yang mereka miliki.

    Ia menilai terdapat ruang bagi industri pinjaman daring untuk tumbuh seiring dengan meningkatnya kebutuhan pendanaan usaha.

    Hal tersebut terlihat dari laba positif yang dicatatkan oleh industri pindar sebesar Rp787,57 miliar per Mei 2025, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    “Laba industri pindar diperkirakan masih akan terus tumbuh positif hingga akhir tahun 2025,” kata Agusman.

    Meskipun demikian, ia mengakui bahwa kondisi perekonomian yang dinamis saat ini masih menjadi tantangan bagi industri pembiayaan, termasuk potensi risiko terhadap ekspansi kredit ke sektor produktif dan UMKM.

    Ia pun mendorong pengembangan infrastruktur digital untuk mendukung penyaluran pembiayaan secara lebih luas dan efisien serta penguatan literasi keuangan bagi pelaku UMKM untuk mengatasi tantangan tersebut.

    “Peningkatan infrastruktur digital seperti integrasi dengan e-commerce dan alternative scoring dapat dilakukan untuk memperkuat ekspansi pembiayaan,” imbuh Agusman.

    Industri pinjaman daring mencatatkan outstanding pembiayaan pada Mei 2025 tumbuh 27,93 persen year-on-year (yoy) dengan nominal sebesar Rp82,59 triliun.

    Adapun tingkat risiko kredit secara agregat (TWP90) per Mei 2025 berada di posisi 3,19 persen, meningkat apabila dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 2,93 persen.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertamina kembali distribusikan BBM di Bengkulu gunakan kapal tanker

    Pertamina kembali distribusikan BBM di Bengkulu gunakan kapal tanker

    Bengkulu (ANTARA) – PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel kembali mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Provinsi Bengkulu dengan menggunakan kapal tanker usai pembukaan alur Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu.

    “Terkait kapal tanker yang sudah sandar di Pelabuhan Pulau Baai yaitu kapal tanker Srikandi 515 dengan membawa kargo BBM sebanyak 2.200 kiloliter,” kata Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Rusminto Wahyudi lewat pesan elektronik diterima di Bengkulu, Selasa.

    Suplai bahan bakar minyak menggunakan kapal tanker kata Rusminto, didistribusikan dari terminal BBM Teluk Kabung, Padang, Provinsi Sumatera Barat.

    “Kapal Srikandi 515 membawa, BBM jenis biosolar,” kata dia.

    Pendistribusian BBM Pertamina untuk Provinsi Bengkulu lewat jalur laut terhambat akibat tertutupnya alur pelayaran Pelabuhan Pulau Baai, Kota Bengkulu, oleh karena sedimentasi pasir.

    Distribusi BBM menggunakan kapal dari akhir Maret 2025 sudah tidak bisa dilakukan karena pendangkalan alur.

    Hal itu akibat kapal tanker Pertamina tidak bisa masuk ke dalam dermaga pelabuhan untuk aktivitas bongkar BBM.

    Pada 7 Juli 2025, keterisolasian alur pelabuhan sudah dibuka usai proses pengerukan yang dilakukan sejak tertutupnya alur, dan pada saat itu Kapal penyeberangan KMP Pulo Tello dari dan ke pulau terluar Indonesia di Bengkulu, Pulau Enggano berhasil bersandar di dermaga Pulau Baai.

    Kemudian pada Selasa 15 Juli 2025 ini, kapal tanker pengangkut BBM milik Pertamina untuk pertama kalinya kembali dapat mendistribusikan kebutuhan BBM Provinsi Bengkulu lewat distribusi jalur laut.

    Sebelumnya, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel memastikan kecukupan pasokan energi di pulau terluar Indonesia di Provinsi Bengkulu, Pulau Enggano.

    “Kami memastikan bahwa stok BBM di Pulau Enggano saat ini masih mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. Namun demikian, distribusi lanjutan tetap kami siapkan guna menjaga keberlanjutan pasokan energi,” kata Rusminto.

    Proses distribusi tersebut, kata dia, dilakukan secara terukur dan terus dengan berkoordinasi bersama pihak-pihak terkait agar berjalan aman dan lancar.

    Pertamina kembali menyalurkan BBM ke Pulau Enggano melalui Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu.

    Menurut dia, sebelumnya pengiriman dilakukan lewat jalur alternatif dari IT Panjang, Lampung, kini distribusi kembali difokuskan dari Bengkulu seiring membaiknya kondisi akses pelabuhan.

    “Ini (11 Juli 2025) merupakan pengiriman perdana kembali melalui Pelabuhan Pulau Baai setelah sebelumnya jalur ini sempat tidak bisa diakses karena pendangkalan alur pelayaran akibat pergeseran pasir pantai,” kata dia.

    Rusminto mengatakan meskipun jalur dari Bengkulu telah bisa digunakan kembali, koordinasi intensif tetap dilakukan dengan otoritas pelabuhan dan pihak terkait agar distribusi bisa berjalan lancar dan berkelanjutan.

    Pertamina Patra Niaga berkomitmen penuh untuk terus menjaga pasokan dan memaksimalkan distribusi energi di wilayah Bengkulu.

    Pewarta: Boyke Ledy Watra
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Reksa dana pendapatan tetap jadi opsi hadapi votalitas ekonomi

    Reksa dana pendapatan tetap jadi opsi hadapi votalitas ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Mirae Asset Sekuritas Indonesia M Arief Maulana menyarankan investor untuk berinvestasi pada instrumen reksa dana pendapatan tetap (fixed income fund/bond fund) yang menawarkan fitur pendapatan pasif rutin bulanan dalam menghadapi volatilitas ekonomi dan pasar modal.

    Arief menjelaskan ketidakpastian makroekonomi tinggi dan volatilitas pasar yang meningkat saat ini dapat menjadi momentum bagi investor untuk berinvestasi pada instrumen yang relatif stabil dan berpendapatan rutin.

    “Reksa dana pendapatan tetap dengan pendapatan pasif rutin bulanan (monthly passive income bond fund) menjadi alternatif yang strategis, apalagi di tengah volatilitas dan ketidakpastian yang tinggi seperti sekarang,” ujar Head of Wealth Management Mirae Asset itu dalam Media Day: July 2025 di Jakarta, Selasa.

    Sementara itu, Head of Research & Chief Economist Mirae Asset Rully Arya Wisnubroto menyampaikan saat ini sedang terjadi tren capital outflow yang cukup besar di pasar saham Indonesia meskipun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih positif.

    IHSG tercatat masih menguat ke 7.091 dari posisi akhir tahun 7.079, ketika aliran dana asing bergerak keluar (foreign outflow) Rp57,9 triliun sejak awal tahun (year to date/YTD) hingga 11 Juli 2025.

    Sepanjang Juli, foreign outflow sudah terjadi sebesar Rp4,3 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan saham di dalam negeri yang menguat itu didukung oleh investor domestik.

    Di sisi lain, tren harga obligasi masih menunjukkan kenaikan (dan penurunan imbal hasil/yield), sejalan dengan aliran dana asing masuk (foreign inflow) yang cukup besar.

    Sepanjang Juli, tercatat nett buy asing Rp17,2 triliun MTD, atau Rp70 triliun YTD, dipengaruhi pemangkasan BI Rate pada semester I/2025 dan ekspektasi penurunan The Fed Fund Rate (FFR) pada semester II/2025.

    Dia memprediksi suku bunga BI Rate masih akan ditahan pada 5,5 persen hingga akhir tahun dan menunggu adjustment dari perbankan untuk menurunkan suku bunga kredit.

    Likuiditas perbankan juga diprediksi akan lebih longgar di semester II/2025 yang dapat mendorong kenaikan harga obligasi dan penurunan yield-nya.

    “Di tengah tekanan Trump agar The Fed menurunkan FFR secara agresif, kami memprediksi Bank Sentral AS masih akan berusaha berhati-hati dan melihat perkembangan data ekonomi untuk menentukan seberapa besar dan seberapa cepat penurunan suku bunga ke depan,” ujar Rully.

    Di sisi lain, Mirae Asset dan PT Sucorinvest Asset Management bekerja sama dalam mendistribusikan produk Sucorinvest Monthly Income Fund (SMIF) melalui platform reksa dana NAVI by Mirae Asset.

    Platform ini mendistribusikan dan memasarkan reksa dana dalam fungsinya sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD).

    SMIF yang kini tersedia di NAVI dapat membuka akses lebih luas bagi investor ritel terhadap produk berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan pasar, yaitu dengan pendapatan bulanan, risiko relatif lebih rendah, dan dikelola oleh manajer investasi terpercaya.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementan sebut 25.097 sapi indukan impor masuk RI per 10 Juli

    Kementan sebut 25.097 sapi indukan impor masuk RI per 10 Juli

    Probolinggo, Jawa Timur (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) menyebutkan sebanyak 25.097 ekor sapi indukan telah didatangkan ke Indonesia per 10 Juli 2025 dalam rangka mendukung peningkatan produksi susu dan daging nasional.

    “Kami laporkan, kami sudah merealisasikan komitmen pemasukan sapi per tanggal 10 Juli 2025, untuk sapi indukan mencapai 25.097 ekor,” ujar Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda di Probolinggo, Jawa Timur, Selasa.

    Jumlah tersebut terdiri atas 11.375 ekor sapi perah oleh 60 pelaku usaha dan 13.722 ekor sapi indukan pedaging oleh 30 pelaku usaha.

    Pemerintah tengah mengakselerasi Program Percepatan Peningkatan Produksi Susu dan Daging Nasional (P2SDN) yang menjadi mandat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    Sementara, target Kementan adalah mendorong peningkatan produksi susu dan daging sapi nasional untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG) sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    Salah satu upaya nyata yaitu mendatangkan 1 juta ekor sapi perah dan 1 juta ekor sapi pedaging dalam lima tahun ke depan.

    Hal Ini bukan sekadar impor, tapi bagian dari investasi terintegrasi.

    Kementan sudah mengantongi komitmen dari 196 pelaku usaha sapi perah dan 84 pelaku usaha sapi pedaging, baik PMDN (penanaman modal dalam negeri) maupun PMA (penanaman modal asing).

    Kebijakan impor indukan sapi bukanlah pengganti produksi lokal, melainkan akselerator untuk percepatan kemandirian pangan nasional karena sebagian besar sapi yang diimpor dalam kondisi bunting dan siap meningkatkan populasi.

    Kementerian Pertanian sendiri menargetkan swasembada susu pada tahun 2029 dengan menetapkan Peta Jalan Pemenuhan Susu Segar 2025-2029.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakil Kepala Bappenas: Laut adalah urat nadi ekonomi Indonesia

    Wakil Kepala Bappenas: Laut adalah urat nadi ekonomi Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan laut adalah urat nadi ekonomi Indonesia.

    “Kita harus memahami bahwa kita sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, laut bukan sekedar pajangan, laut bukan sekedar statistik, tapi laut adalah urat nadi ekonomi Indonesia,” katanya dalam agenda Grand Launch United IGCN (Indonesia Global Compact Network) Ocean Centres di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa.

    Sebanyak 45 persen perdagangan global dilakukan melalui laut dengan nilai 15 triliun dolar Amerika Serikat (AS), yang juga melintasi perairan Indonesia.

    Dengan luas laut 6,4 juta kilometer persegi dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia juga menghasilkan hampir 7 juta ton tangkapan ikan tahun ini.

    Apabila potensi laut di Indonesia dapat dikelola secara baik, lanjutnya, maka bisa menjadi penggerak utama ekonomi nasional melalui tiga pilar, yaitu ekonomi biru, ekonomi pangan biru, dan karbon biru.

    Febrian menegaskan bahwa pemerintah bukan hanya sekadar menginginkan pertumbuhan dengan hanya mengambil komoditas dari laut, tetapi melakukan regenerasi guna memperbaiki dan menjaga keberlangsungan sumber daya laut.

    “Suatu hal yang tidak bisa kita tawar adalah masalah keselamatan. Keselamatan manusia, keselamatan aset, keselamatan lingkungan, dan yang tak kalah penting adalah keselamatan budaya yang harus menjadi pusat dari semua strategi kelautan,” ungkap Wamen PPN.

    Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, ekonomi biru dinilai menjadi bagian penting dari agenda besar pembangunan. Kebijakan ini juga konsisten dengan visi jangka panjang dalam peta jalan dalam ekonomi Indonesia 2045.

    Beberapa fokus utama Indonesia untuk mengembangkan potensi kelautan antara lain perbaikan tata kelola kelautan, menguatkan industri perikanan, perluasan konservasi dan jasa ekosistem, efisiensi logistik maritim, peningkatan pariwisata bahari, pengembangan energi terbarukan, serta menciptakan inovasi teknologi di bidang kelautan.

    “Kita ingin laut kita menjadi sumber pangan, sumber energi, sumber air, dan stabilitas ekosistem yang seluruhnya kita (berikan) untuk rakyat,” ucap Wakil Kepala Bappenas.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mulai 22 Juli, kopdes merah putih bisa akses KUR 

    Mulai 22 Juli, kopdes merah putih bisa akses KUR 

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan koperasi desa/kelurahan merah putih bisa mengakses pendanaan melalui kredit usaha rakyat (KUR) dari bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mulai 22 Juli 2025.

    Dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa, Ferry yang juga Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih itu mengatakan persiapan peluncuran kopdes sudah hampir final.

    Sebanyak 81.147 musyawarah desa khusus telah rampung, dengan 78.271 unit kopdes (96,45 persen) telah mengantongi pengesahan badan hukum.

    “Insya Allah pada 21 Juli nanti seluruh pembentukan sudah selesai. Kemudian mulai 22 Juli, kopdes/kel merah putih sudah bisa mengakses pendanaan melalui KUR dari Bank Himbara,” ujar Ferry dalam keterangan kementerian.

    Ferry menjelaskan pembiayaan awal kopdes akan disalurkan melalui KUR khusus dengan plafon hingga Rp3 miliar per koperasi.

    Suku bunga yang dikenakan sebesar enam persen, dengan tenor enam tahun untuk modal kerja dan 10 tahun untuk investasi.

    Tak hanya itu, pemerintah juga mengusulkan grace period selama enam bulan untuk memberi ruang adaptasi koperasi di tahap awal operasional, tanpa tekanan pembayaran cicilan langsung.

    Ferry menjelaskan skema pembiayaan ini akan melibatkan kerja sama tiga pihak antara koperasi, distributor/supplier, dan bank penyalur, yakni Himbara dan BSI.

    Bank akan melakukan peninjauan kelayakan usaha untuk menentukan jumlah pembiayaan yang disetujui.

    Ferry menjelaskan berbagai regulasi pendukung juga tengah dikebut, termasuk peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang saat ini sedang dalam tahap finalisasi di Kementerian Keuangan.

    “Kemudian, tadi kita menyelesaikan petunjuk teknis untuk operasionalisasi apotek desa atau klinik desa. Dalam waktu dekat peraturan Menteri ESDM terkait distribusi gas LPG 3 kg juga akan segera (terbit),” jelas dia.

    Lebih lanjut, ia menuturkan sebanyak 103 percontohan kopdes/kel merah putih dipastikan siap dari sisi ekosistem bisnis dan skema pembiayaannya.

    Percontohan ini diharapkan menjadi model bagi koperasi lain yang akan hadir secara daring saat peluncuran.

    Ia menyebut seluruh BUMN terkait juga telah menyiapkan distribusi produk dan layanan ke gerai-gerai yang akan dikelola oleh kopdes merah putih.

    “Pada Oktober nanti, 103 percontohan ini akan menjadi model operasional. Target kami pada 28 Oktober, seluruh koperasi sudah benar-benar berjalan,” kata Ferry.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian BUMN dorong Danareksa kembangkan wilayah pesisir

    Kementerian BUMN dorong Danareksa kembangkan wilayah pesisir

    Danareksa diharapkan mampu memberikan dukungan dan pendampingan dalam penyusunan kebijakan, serta regulasi penataan kawasan pesisir

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendorong PT Danareksa (Persero) serta beberapa perusahaan BUMN kawasan lainnya untuk memperkuat perencanaan dan pengembangan wilayah pesisir yang produktif dan berkelanjutan melalui kerja sama strategis.

    Dalam penandatangan perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Penataan Ruang laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Danareksa untuk mengembangkan wilayah pesisir di Jakarta, Selasa, Staf Ahli Bidang Industri Kementerian BUMN Andus Winarno mengatakan bahwa pengembangan kawasan ekonomi merupakan sebuah upaya untuk menciptakan kepastian ruang bagi investasi dan pembangunan lintas sektor.

    “PT Danareksa diharapkan mampu memberikan dukungan dan pendampingan dalam penyusunan kebijakan, serta regulasi penataan kawasan pesisir yang terintegrasi dengan pengembangan ekonomi kawasan,” ujar Andus.

    Andus menyampaikan Danaraksa mendorong peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat pesisir melalui skema pembiayaan yang inovatif dan inklusif.

    Danareksa juga akan menyediakan fasilitas bisnis matching atau penjajakan bisnis antara potensi investasi dan pemanfaatan ruang laut.

    Selain itu, perseroan akan melakukan studi dalam pengembangan wilayah pesisir dan laut yang mengusung nilai ekonomi biru berorientasi pada mitigasi risiko bencana dan berpihak pada prinsip-prinsip environmental social governance (ESG).

    Menurut Andus, peran aktif seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi biru yang inklusif dan berdampak luas, sehingga mampu mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas.

    Lebih lanjut, Andus mengatakan Indonesia memiliki potensi kelautan yang luar biasa, namun belum dimanfaatkan dengan maksimal.

    Menurut dia, salah satu penyebabnya adalah belum terintegrasinya fungsi ekologis ruang laut dengan aktivitas ekonomi sehingga pembangunan sektor kelautan masih bersifat sektoral.

    Ia menekankan bahwa pendekatan tata ruang laut menjadi prasyarat utama dalam transformasi menuju ekonomi biru. Oleh karena itu, konektivitas lintas sektor sangat diperlukan.

    “Kementerian BUMN memandang bahwa tata ruang laut merupakan instrumen strategis dalam membangun konektivitas lintas sektor antara konservasi dan produktivitas, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antar peran lembaga negara dan partisipasi dunia usaha,” imbuhnya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OJK masih tinjau mitigasi risiko kredit untuk kopdes merah putih

    OJK masih tinjau mitigasi risiko kredit untuk kopdes merah putih

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyampaikan pihaknya masih meninjau skema mitigasi risiko kredit untuk koperasi desa (Kopdes) merah putih, mengingat program pemerintah ini masih dalam tahap piloting.

    “Nanti, kita lihat dulu, karena (kopdes) masih tahap piloting. Justru ini (masa piloting) kesempatan untuk saling melengkapi, saling mengisi, saling interaksi agar model bisnis yang sedang disusun dan dicontohkan ini benar-benar bisa menghasilkan yang baik dan pada gilirannya berkelanjutan,” kata Mahendra saat dijumpai di Gedung BEI, Jakarta, Selasa.

    Secara umum, Mahendra mengatakan bahwa OJK mendukung langkah pengembangan kopdes merah putih.

    Inisiatif ini dinilai membuka peluang bagi penguatan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di desa-desa, yang menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    OJK akan terus mencermati perkembangan kopdes merah putih secara lebih lanjut.

    Di samping itu, ujar Mahendra, OJK juga siap memberikan dukungan agar pembiayaan atau dukungan fasilitas lainnya dari lembaga jasa keuangan dijalankan secara prudent dengan tata kelola yang baik (good governance).

    Pada Rabu (9/7/2025), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo bertemu untuk mendiskusikan strategi pembiayaan kopdes merah putih.

    Kemudian, dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPD RI, Rabu (9/7/2025), Menkeu menyebutkan dana desa berpotensi digunakan sebagai penjamin untuk pembiayaan kopdes merah putih.

    Menkeu menjelaskan apabila suatu unit usaha memiliki aktivitas ekonomi dan keuangan yang realistis serta mampu menghasilkan pendapatan, maka seharusnya dapat mengakses pembiayaan dari bank.

    Namun, bank kerap menghadapi kekhawatiran. Pada desa yang sudah terampil dan memiliki kapasitas baik, kegiatan ekonominya dinilai berkelanjutan. Sebaliknya, pada desa yang belum memiliki kapasitas memadai, timbul kekhawatiran terhadap potensi kredit macet.

    Menkeu pun menyampaikan, dana desa yang mencapai sekitar Rp70 triliun per tahun dapat berperan sebagai katalis maupun penjamin dalam pengembangan koperasi desa.

    “Sehingga, kita harapkan tata kelola dari tingkat koperasi di desa tersebut, di satu sisi ada pemihakan sehingga (kopdes) bisa jalan, di sisi lain tidak menghilangkan kehatian-kehatian dari perbankan yang akan meminjamkan,” kata Menkeu.

    Adapun peluncuran kopdes merah putih yang semula dijadwalkan pada 19 Juli 2025, diputuskan untuk diundur menjadi 21 Juli 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan kopdes merah putih akan mendapatkan pinjaman modal dari bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) setelah koperasi tersebut menunjukkan kinerja positif dan terbukti untung.

    Menurutnya, sebanyak 103 kopdes percontohan yang sudah beroperasi akan menjadi model penerapan pendekatan ini.

    Fokus awal adalah memastikan bahwa berbagai lini usaha yang dijalankan kopdes, seperti agen LPG, pupuk dan sembako memang menguntungkan.

    “Enggak ada APBN-nya, kan usahanya dulu. Kalau sudah bagus, kelihatan, sudah untung, baru kita pikirkan modalnya gimana. Modalnya itu nanti dapat pinjaman dari Himbara, plafon. Bukan dibagi duitnya,” kata Zulhas setelah rapat koordinasi persiapan peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Jakarta, Selasa (15/7/2025).

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Basarnas minta para pemilik kapal registrasi EPIRB

    Basarnas minta para pemilik kapal registrasi EPIRB

    Setiap pemilik kapal yang dilengkapi dengan EPIRB wajib mendaftarkan alat tersebut ke instansi berwenang, dalam hal ini Basarnas

    Tanjungpinang, Kepri (ANTARA) – Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) RI meminta para pemilik kapal, termasuk di Kepulauan Riau (Kepri), melakukan registrasi Emergency Position Indicating Radio (EPIRB) karena merupakan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

    “Setiap pemilik kapal yang dilengkapi dengan EPIRB wajib mendaftarkan alat tersebut ke instansi berwenang, dalam hal ini Basarnas,” kata Deputi Bidang Sarana Prasarana dan Sistem Komunikasi Basarnas Marsekal Muda TNI Dr Widyargo Ikoputra saat membuka sosialisasi sistem deteksi dini tahun 2025 di Kantor SAR Tanjungpinang, Kepri, Selasa.

    Menurut dia, pemerintah telah menyediakan berbagai kemudahan proses registrasi EPIRB secara online melalui website resmi atau bisa datang langsung ke Kantor SAR terdekat.

    Petugas SAR siap membantu dalam proses registrasi tanpa dipungut biaya atau gratis.

    Dengan memiliki dan mendaftarkan EPIRB, katanya, pelaku pelayaran telah melakukan kepatuhan terhadap regulasi keselamatan pelayaran internasional yang diamanatkan International Maritime Organization (IMO)) melalui konvensi Safety of Life at Sea (SOLAS).

    Selain itu, ia menekankan peralatan EPIRB harus dimiliki oleh kapal untuk memudahkan penanganan apabila terjadi hal kedaruratan.

    Alat itu dapat memberikan informasi lokasi terjadinya insiden serta bagaimana standar operasional prosedur (SOP) yang harus dijalankan agar peralatan ini dapat berfungsi dengan baik.

    EPIRB adalah alat pemancar sinyal darurat yang dirancang untuk mengaktifkan alarm dan mengirimkan lokasi kapal dalam keadaan bahaya melalui sistem deteksi dini yang dimiliki Basarnas.

    Perangkat ini bekerja dengan memancarkan sinyal radio ke satelit, sinyal tersebut kemudian diterima dan diteruskan ke Stasiun Bumi MEOLUT Basarnas di Jonggol, selanjutnya data diolah dan secara otomatis dikirimkan ke Basarnas Command Center (BCC) di Kantor Pusat Jakarta.

    “Setelah diverifikasi, BCC akan meneruskan informasi darurat itu untuk ditindaklanjuti oleh Kantor SAR terdekat dengan lokasi kejadian,” ungkapnya.

    Sementara, Kepala Kantor SAR Tanjungpinang Fazzli menyampaikan sosialisasi sistem deteksi dini merupakan bentuk keseriusan bersama guna meningkatkan keselamatan dan kecepatan respon pada kondisi darurat, khususnya dalam operasi pencarian dan pertolongan.

    Salah satu upaya penting yang didorong melalui sosialisasi ini adalah pemahaman dan pemanfaatan alat deteksi dini, seperti EPIRB, lalu Emergency Locator Transmitter (ELT), maupun Personal Locator Beacon (PLB).

    Alat-alat ini bukan sekadar perangkat teknologi, tetapi penentu akurasi lokasi, penyelamat waktu, dan penjaga keselamatan awak maupun penumpang dalam berbagai moda transportasi laut maupun udara. Semakin cepat posisi darurat terdeteksi, semakin besar peluang korban selamat.

    Sosialisasi ini pun diharapkan bisa meningkatkan kesadaran dan pemahaman dari seluruh pemangku kepentingan, operator transportasi, hingga masyarakat pengguna alat transportasi.

    “Pentingnya alat deteksi dini tidak hanya untuk mempercepat respons, juga sebagai salah satu indikator kepatuhan terhadap standar keselamatan internasional,” kata Fazzli.

    Acara sosialisasi itu dihadiri Direktur Sistem Komunikasi Basarnas Brigjen TNI Topik Tofana, lalu Komandan Korem 033/Wira Pratama, Kadishub Kepri, Kepala Pelaksana BPBD Kepri, Mewakili, Komandan Lanal Bintan, Kepala Kantor Pangkalan Laut dan Pantai Kelas II Tanjung Uban.

    Selain itu Kepala KSOP Kelas II Tanjungpinang, Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam, Kepala BMKG Tanjungpinang, General Manager AirNav Cabang Pratama Tanjungpinang, Kepala Satuan Polairud Polresta Tanjungpinang, Kepala Kantor KSOP Kelas III Kijang, Kepala Kantor UPP Kelas I Tanjung Uban, serta para narasumber dan seluruh peserta sosialisasi.

    Pewarta: Ogen
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementan: Kolaborasi pemerintah-swasta penting untuk swasembada susu

    Kementan: Kolaborasi pemerintah-swasta penting untuk swasembada susu

    Kami memiliki komitmen investasi terhadap sapi perah sebanyak 998.565 ekor pada tahun 2025-2029….

    Probolinggo, Jawa Timur (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan kolaborasi pemerintah dan swasta penting untuk mencapai swasembada susu.

    “Kami sangat mengapresiasi inisiatif JAPFA dan Greenfields yang mendukung peningkatan populasi dan produktivitas sapi perah nasional. Kami memiliki komitmen investasi terhadap sapi perah sebanyak 998.565 ekor pada tahun 2025-2029,” ujar Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda, di Probolinggo, Jawa Timur, Selasa.

    Agung mengatakan kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah seperti ini sangat penting untuk mempercepat pencapaian target swasembada susu, sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak lokal.

    Dalam rangka mendukung percepatan swasembada susu nasional, JAPFA melalui anak usahanya PT Santosa Agrindo Lestari (Santori) bekerjasama dengan PT Greenfields Dairy Indonesia (Greenfields), mendistribusikan sapi perah bunting ke 120 peternak lokal. Para peternak ini merupakan mitra binaan yang berada di bawah naungan program Kemitraan Sapi Perah Greenfields (KSG) yang tersebar di Kabupaten Malang, Blitar, Pasuruan dan Kota Batu, Jawa Timur.

    Distribusi ini merupakan tindak lanjut dari keberhasilan JAPFA dalam memfasilitasi impor lebih dari seribu ekor sapi perah berkualitas dari Australia, setelah sebelumnya bekerja sama dengan Greenfields melakukan proses seleksi sapi secara saksama sebelum dikirimkan.

    Sapi-sapi tersebut merupakan hasil persilangan ras Holstein dan Jersey (crossbreed), yang dikenal unggul dalam produktivitas susu dan ketahanan iklim tropis.

    Selain menerima sapi, para peternak mitra juga mendapatkan pendampingan teknis, pelatihan pengelolaan peternakan, layanan kesehatan hewan, serta jaminan penyerapan hasil produksi susu.

    Upaya yang akan didampingi oleh Greenfields melalui program KSG (Kemitraan Sapi Perah Greenfields) ini merupakan sebuah kolaborasi yang dirancang untuk memperkuat mata rantai produksi susu nasional dari hulu ke hilir, sekaligus meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan peternak rakyat.

    Direktur Corporate Affairs JAPFA Rachmat Indrajaya menyampaikan inisiatif ini merupakan wujud nyata komitmen para pihak untuk mendukung ketahanan pangan nasional dari sisi hulu.

    “Dengan menyediakan sapi perah berkualitas dan pendampingan berkelanjutan, kami ingin mendorong pertumbuhan industri susu lokal sekaligus memperkuat kesiapan dalam menghadapi lonjakan permintaan di masa depan,” kata Rachmat.

    Peningkatan konsumsi susu menjadi salah satu tantangan utama dalam industri peternakan nasional. Berdasarkan data Kementerian Pertanian RI tahun 2023, Indonesia hanya mampu memenuhi sekitar 20 persen kebutuhan susu nasional, sementara sisanya masih bergantung pada impor. Hal ini disebabkan oleh rendahnya produktivitas peternakan, kualitas susu yang bervariasi, serta keterbatasan infrastruktur dan teknologi.

    Melalui langkah ini, JAPFA dan Greenfields berharap dapat memperkuat fondasi industri susu nasional sekaligus menciptakan ekosistem peternakan rakyat yang produktif, mandiri, dan berkelanjutan.

    CEO Greenfields Akhil Chandra mengatakan program ini akan semakin menambah jumlah mitra peternak lokal di bawah program KSG yang telah digagas Greenfields sejak tahun 2007, dan hingga kini telah bermitra dengan lebih dari 2.000 peternak sapi perah.

    “Setelah sapi didistribusikan, kami akan terus mendampingi para mitra peternak dengan berbagai dukungan, agar pengelolaan ternak dapat berjalan optimal dan manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan,” ujar Akhil Chandra.

    Pada akhirnya, diharapkan usaha peternakan rakyat dapat semakin berkontribusi pada upaya peningkatan produksi Susu Segar Dalam Negeri.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.