Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Komisi II: Putusan MK dorong susun RUU Pemilu sesuai RPJPN 2025-2045

    Komisi II: Putusan MK dorong susun RUU Pemilu sesuai RPJPN 2025-2045

    Biarlah semua perdebatan itu kita tumpahkan kita ramu di penyusunan itu, termasuk nanti di pembahasan. Itu sesuai mekanisme, dan itu elegan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan daerah, menjadi dorongan untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan berupa kodifikasi sesuai Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, agar segera disusun.

    “Kita menyesuaikan dengan kebijakan yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 Nomor 59 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Pemilu itu adalah kodifikasi,” kata Zulfikar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Jadi, katanya, DPR RI sendiri sedianya memang telah menggagas perubahan Undang-Undang Pemilu, perubahan Undang-Undang Pilkada, dan perubahan Undang-Undang Pemerintah Daerah dalam program legislasi nasional (prolegnas) yang disebut akan menjadi paket RUU Politik (kodifikasi), maka adanya putusan MK Nomor 135 itu menjadi momentum untuk segera menyusun UU Pemilu yang memang sudah diinisiasi untuk berubah.

    Dia lantas melanjutkan, “Biarlah semua perdebatan itu kita tumpahkan kita ramu di penyusunan itu, termasuk nanti di pembahasan. Itu sesuai mekanisme, dan itu elegan.”

    Dia pun mengaku tidak tahu menahu soal adanya pertemuan kembali fraksi-fraksi partai politik di parlemen dalam menyikapi putusan MK tersebut.

    Adapun, lanjut dia, pimpinan DPR RI bersama sejumlah menteri dan komisi terkait serta perwakilan masyarakat sipil melangsungkan rapat terakhir kali guna menyikapi putusan MK tersebut pada Senin (30/6).

    “Pertemuan pimpinan Komisi II, Komisi III, Baleg (Badan Legislasi), Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Hukum, sudah (itu) terakhir,” tutur dia.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengatakan bahwa penyusunan RUU Pemilu yang menyangkut banyak elemen politik ke depannya diwacanakan akan berupa kodifikasi.

    “Apalagi di dalam pembuatan Undang-Undang Pemilu ke depan, yang kami ingin Undang-Undang Pemilu itu nanti adalah kodifikasi karena menyangkut dari berbagai elemen politik kita yang harus satu sistem, satu hal yang holistik, enggak terpotong-potong,” kata Aria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/7).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Istana: Ekspor bisa meningkat 50 persen dampak kesepakatan IEU-CEPA

    Istana: Ekspor bisa meningkat 50 persen dampak kesepakatan IEU-CEPA

    “Berdasarkan perhitungan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, bisa meningkat 50 persen. Kalau ekspor meningkat 50 persen, itu artinya kan kinerja industri dalam negeri kan juga meningkat,”

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan bahwa Pemerintah memperkirakan ekspor Indonesia dapat meningkat hingga 50 persen seiring dengan tercapainya kesepakatan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA).

    “Berdasarkan perhitungan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, bisa meningkat 50 persen. Kalau ekspor meningkat 50 persen, itu artinya kan kinerja industri dalam negeri kan juga meningkat,” ujar Hasan dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu.

    Hasan menyebut bahwa sebagian besar produk Indonesia diperkirakan akan memasuki pasar Eropa tanpa dikenakan tarif.

    Kondisi ini dinilainya akan memberikan dampak positif terhadap kinerja industri dalam negeri yang berpotensi meningkat seiring naiknya volume ekspor.

    Peningkatan kinerja industri juga diharapkan akan mendorong pertumbuhan penyerapan tenaga kerja.

    “Perdagangan kita akan meningkat, diprediksi sedikitnya 50 persen. Artinya, kinerja industri kita juga akan akan meningkat dan butuh lapangan kerja lebih banyak,” ujar Hasan.

    Dia menambahkan bahwa selain dari sisi perdagangan, dampak kesepakatan IEU-CEPA juga terlihat dari sisi investasi.

    Selama ini, kata dia, nilai investasi dari Uni Eropa di Indonesia telah mencapai sekitar 24 miliar dolar AS dan diperkirakan akan meningkat setelah kesepakatan ini berlaku.

    “Dan itu artinya juga kalau investasi masuk kan, logika sederhananya juga lapangan kerja akan tumbuh. Kira-kira bayangan sederhananya seperti itu,” pungkas dia.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengumumkan perundingan perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif (CEPA) antara Indonesia dan Uni Eropa (EU) rampung dibahas setelah kedua pihak bernegosiasi selama kurang lebih 10 tahun.

    Presiden Prabowo mengumumkan hasil perundingan CEPA Indonesia dan Uni Eropa itu saat memberikan pernyataan bersama dengan Presiden von der Leyen di markas Komisi Eropa, Brussels, Belgia, Minggu (13/7).

    Hari ini kami berhasil membuat terobosan, setelah berunding selama 10 tahun, kami merampungkan perjanjian ekonomi komprehensif (CEPA), yang pada intinya merupakan perjanjian pasar bebas. Kami telah menyepakati banyak, banyak perjanjian, yang pada intinya kami akan saling mengakomodir kepentingan ekonomi satu sama lain, dan kami menemukan kepentingan-kepentingan itu saling menguntungkan satu sama lain,” kata Presiden Prabowo.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga menyatakan dalam perundingan antara Indonesia dan Uni Eropa, dua belah pihak saling bersepakat pada seluruh poin perjanjian.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Istana: Ekspor bisa meningkat 50 persen dampak kesepakatan IEU-CEPA

    Istana pilih Jakarta untuk rayakan 8 dekade kemerdekaan RI

    “Kalau informasi terakhir yang kami dapatkan, pelaksanaan perayaan 17 Agustus akan dilaksanakan di Jakarta,”

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengemukakan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 akan digelar di Jakarta.

    “Kalau informasi terakhir yang kami dapatkan, pelaksanaan perayaan 17 Agustus akan dilaksanakan di Jakarta,” kata Hasan Nasbi dalam sesi konferensi pers di kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu.

    Dalam kesempatan itu, Hasan menyebut bahwa tim kepanitiaan acara sudah dibentuk oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dan PCO juga menjadi bagian di dalamnya.

    Terkait logo dan tema resmi peringatan HUT Ke-80 RI, Hasan mengatakan bahwa keduanya akan segera diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

    Ia belum menyebut tanggal pasti peluncuran, namun memastikan pengumuman akan dilakukan dalam waktu yang tidak lama lagi.

    “Tanggalnya mungkin nanti kita tunggu saja. Tapi, pasti dalam waktu dekat akan dilaunching oleh Presiden mengenai logo dan temanya,” katanya.

    Perayaan HUT RI tahun ini yang akan digelar di Jakarta menandai delapan dekade kemerdekaan Indonesia pada tahun ini.

    Hal ini berbeda dengan perayaan HUT Ke-79 RI tahun lalu yang diselenggarakan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim).

    Pewarta: Andi Firdaus, Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua Banggar minta pemerintah negosiasi ulang usai tarif Trump turun

    Ketua Banggar minta pemerintah negosiasi ulang usai tarif Trump turun

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah melakukan negosiasi ulang usai tarif impor Amerika Serikat yang diberlakukan Presiden Donald Trump terhadap Indonesia diturunkan dari 32 persen menjadi 19 persen.

    Said mengatakan bahwa Indonesia pun berkepentingan terhadap aktivitas ekspor karena pemberlakuan tarif itu diberlakukan secara sepihak.

    “Kita akan terus mendorong pemerintah agar pemerintah memperluas pangsa ekspor ke negara-negara nontradisional, bahasa sehari-hari yang kita sampaikan kepada pemerintah,” kata Said di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Walaupun begitu, ia juga tetap mengapresiasi upaya yang dilakukan tim negosiasi dan lobi dari Presiden Prabowo Subianto.

    Said ingin agar pemerintah benar-benar mengukur kondisi pemberlakuan tarif 19 persen tersebut.

    “Tarif ini diberlakukan oleh Trump untuk menambal defisit yang dia bikin sendiri dan ujung-ujungnya sebenarnya juga rakyat Amerika dirugikan. Dan dengan kenaikan tarif itu, harga jual naik juga di AS,” katanya.

    Menurut ia, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan pemerintah juga sudah sepakat untuk membuat mitigasi kebijakan atas diberlakukannya tarif Trump. Karena ia ingin agar kebijakan perdagangan itu diterapkan secara setara, adil, dan inklusif.

    “Jadi, nyaman. Kesetaraan terbangun antarnegara pasca-Perang Dunia II, kan itu yang terjadi. Tapi, sekarang, kembali lagi ke suasana Perang Dunia II Itu yang sangat disesalkan,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim telah mencapai kesepakatan dagang penting dengan Indonesia. Dalam perjanjian tersebut, ekspor Indonesia ke AS dikenai tarif tetap sebesar 19 persen, sementara produk-produk asal AS bisa masuk ke pasar Indonesia tanpa hambatan tarif maupun nontarif.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemhan RI dan Korea Selatan jalin kerja sama militer di bidang maritim

    Kemhan RI dan Korea Selatan jalin kerja sama militer di bidang maritim

    “Pertemuan itu membahas penguatan kerja sama kapal perang, pembentukan Joint Defence Cooperation Committee (JDCC), latihan militer bersama, serta peningkatan kolaborasi antara Korea Naval Academy dan Akademi Angkatan Laut,”

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertahanan RI dan pemerintah Korea Selatan berupaya membangun kerja sama di bidang militer untuk memperkuat pertahanan maritim.

    Kerja sama di bidang pertahanan itu terjadi kala Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Tri Budi Utomo, menerima kunjungan kehormatan Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Korea Selatan untuk Indonesia Park Soo-Deok, di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (15/7).

    Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan RI Brigadir Jenderal TNI Frega Ferdinand Wenas saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, menjelaskan ada beberapa skema kerja sama yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

    “Pertemuan itu membahas penguatan kerja sama kapal perang, pembentukan Joint Defence Cooperation Committee (JDCC), latihan militer bersama, serta peningkatan kolaborasi antara Korea Naval Academy dan Akademi Angkatan Laut,” kata Frega saat dikonfirmasi.

    Tidak hanya itu, Frega melanjutkan keduanya juga membahas peluang terbentuknya kerja sama di bidang pengembangan industri pertahanan.

    Dengan adanya kerja sama ini, Frega berharap pertahanan militer Indonesia semakin kuat dalam menjaga kawasan laut NKRI.

    Frega juga berharap kerja sama ini dapat mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan.

    “Kunjungan ini menjadi langkah nyata dalam mendukung stabilitas kawasan dan penguatan kapasitas pertahanan kedua negara,” tutup Frega.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tim Penggerak PKK Sultra menggalakkan tanam cabai ke ibu rumah tangga

    Tim Penggerak PKK Sultra menggalakkan tanam cabai ke ibu rumah tangga

    ANTARA – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Sulawesi Tenggara (PKK Sultra) menggalakkan gerakan tanam cabai bagi ibu rumah tangga di 17 kabupaten kota yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara. Gerakan ini ditandai melalui penanaman serentak se-Sultra, pada Rabu (16/7). (Saharudin/Andi Bagasela/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkop: Koperasi Desa Merah Putih jadi alat perjuangan ekonomi desa

    Menkop: Koperasi Desa Merah Putih jadi alat perjuangan ekonomi desa

    Koba, Babel, (ANTARA) – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyatakan keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan instrumen penting dalam memperjuangkan kemandirian ekonomi masyarakat desa.

    “KDMP adalah alat perjuangan ekonomi warga untuk meningkatkan kesejahteraan dan membawa mereka menuju kemakmuran. Untuk itu, perlu dukungan dan partisipasi penuh dari masyarakat,” kata Budi Arie saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Namang, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu.

    Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka monitoring kesiapan peluncuran mock-up KDMP Desa Namang yang akan menjadi bagian dari 103 koperasi percontohan se-Indonesia. Seluruh mock-up ini dijadwalkan akan diresmikan secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025.

    Dalam kesempatan itu, Budi Arie juga meresmikan sejumlah unit usaha koperasi, antara lain pangkalan elpiji, gudang pupuk, toko sembako, apotek, dan layanan keuangan digital BRI Link.

    Ia menyebutkan, hingga kini sebanyak 56 KDMP di Kabupaten Bangka Tengah telah dinyatakan siap beroperasi dan diharapkan dapat memberi dampak signifikan terhadap kemajuan perekonomian masyarakat setempat.

    “Peran serta masyarakat sangat penting dalam memajukan KDMP. Di Desa Namang, misalnya, dari sekitar 3.000 penduduk, setidaknya 1.500 orang sebaiknya menjadi anggota koperasi,” ujarnya.

    Menurut dia, koperasi di tingkat desa harus menjadi motor penggerak produktivitas masyarakat, dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal secara optimal tanpa mengabaikan kearifan lokal.

    “Setiap desa di Indonesia memiliki karakteristik dan potensi berbeda. Di sinilah peran koperasi dalam menggali dan mengelola kekayaan alam desa sesuai dengan potensinya,” kata dia.

    Sebagai contoh, Budi menyinggung Hutan Pelawan di Desa Namang yang memiliki potensi wisata sekaligus produksi madu lebah pelawan dengan cita rasa khas, yakni pahit dan manis.

    “Pengurus KDMP harus mampu memaksimalkan potensi Hutan Pelawan, tidak hanya sebagai destinasi wisata, tapi juga sebagai hutan produksi yang menghasilkan madu. Ini akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tutupnya.

    Pewarta: Ahmadi
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI: Kebijakan tarif AS diprakirakan memperlemah prospek ekonomi dunia

    BI: Kebijakan tarif AS diprakirakan memperlemah prospek ekonomi dunia

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) memandang bahwa kebijakan tarif resiprokral Amerika Serikat (AS) diprakirakan akan memperlemah prospek pertumbuhan ekonomi dunia, khususnya di negara maju.

    Gubernur BI Perry Warjiyo mencatat ketidakpastian ekonomi global kembali meningkat pasca pengumuman kebijakan tarif efektif resiprokral Amerika Serikat (AS) ke beberapa negara maju dan berkembang.

    “Kebijakan kenaikan tarif resiprokral Amerika Serikat yang direncanakan berlaku mulai 1 Agustus 2025 diprakirakan akan memperlemah prospek pertumbuhan ekonomi dunia khususnya di negara maju,” kata Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Juli 2025 di Jakarta, Rabu.

    Perry mengatakan pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang dalam tren menurun, di tengah ditempuhnya kebijakan fiskal ekspansif dan pelonggaran kebijakan moneter di negara tersebut.

    Kinerja ekonomi Tiongkok juga diprakirakan belum kuat di tengah berbagai strategi diversifikasi ekspor maupun kebijakan fiskal dan moneter yang ditempuh otoritasnya.

    Sementara itu, kinerja perekonomian India diperkirakan tetap baik didukung oleh permintaan domestik yang kuat.

    “Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2025 masih belum kuat sekitar 3 persen dan dengan kecenderungan 2,9 persen,” kata Perry.

    Tekanan inflasi Amerika Serikat, catat Perry, masih menurun sehingga mendorong tetap kuatnya ekspektasi arah penurunan Fed Funds Rate (FFR) ke depan.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Belajarlagi perkuat talenta digital lewat pelatihan bersertifikat

    Belajarlagi perkuat talenta digital lewat pelatihan bersertifikat

    Tanpa langkah sistematis, kesenjangan keterampilan akan semakin dalam…,

    Jakarta (ANTARA) – Belajarlagi, sebuah platform edutech lokal memperkuat talenta digital nasional melalui pelatihan bersertifikat nasional dan internasional yang dirancang untuk meningkatkan daya saing, kompetensi, serta kesiapan menghadapi transformasi digital Indonesia.

    “Indonesia menghadapi tantangan serius dalam mempersiapkan sumber daya manusia untuk era digital,” kata Founder & CEO Belajarlagi Faiz Ghifari dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Dia menyebutkan, dengan proyeksi kebutuhan 12 juta talenta digital pada tahun 2030, data dari Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia (Komdigi) menunjukkan adanya kekurangan sekitar 2,7 juta talenta yang bisa menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Sayangnya, tingkat adopsi pelatihan digital masih rendah. Indeks Masyarakat Digital Indonesia 2024 mencatat hanya 7,32 persen dari hampir 10 ribu perusahaan yang melatih karyawannya secara digital dalam tiga tahun terakhir,” ujarnya.

    Sementara di tingkat masyarakat umum, lanjutnya, hanya lima persen yang pernah mengikuti kursus daring dan sebagian besar hanya sekali.

    Melihat urgensi itu, kata Faiz, Belajarlagi hadir sebagai jembatan untuk menutup kesenjangan tersebut dengan menyediakan pelatihan praktis dan bersertifikat, baik nasional maupun internasional.

    “Tanpa langkah sistematis, kesenjangan keterampilan akan semakin dalam. Belajarlagi menawarkan pelatihan aplikatif yang relevan dengan kebutuhan industri agar talenta digital Indonesia bisa bertumbuh cepat dan merata,” ujarnya.

    Dijelaskan sejak berdiri pada puncak pandemi COVID-19 di tahun 2020, Belajarlagi telah menjangkau ribuan peserta dari berbagai latar belakang mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga pelaku UMKM dan profesional muda.

    Dengan pendekatan blended learning (online, offline, hybrid), peserta juga mendapatkan pengalaman lengkap melalui final project, sesi mentoring, serta dukungan komunitas alumni.

    “Belajarlagi telah dipercaya oleh lebih dari 50 institusi dan korporasi besar, di antaranya Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, BCA, Peruri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” bebernya.

    Sepanjang 2024, Belajarlagi bersama Bank Indonesia telah memfasilitasi lebih dari 3.600 peserta untuk memperoleh sertifikasi kompetensi resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) termasuk berkesempatan mendapatkan sertifikasi internasional dari mitra global seperti Meta, Microsoft, dan Adobe.

    “Kami percaya talenta unggul bukan hanya soal ijazah, tapi soal keterampilan nyata yang bisa dibawa ke dunia kerja,” tambah Faiz.

    Lebih lanjut dia mengatakan, tantangan lain yang tak kalah penting tingginya pengangguran di kelompok usia 15–24 tahun, segmen usia produktif yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi digital Indonesia.

    “Bonus demografi hanya akan jadi peluang jika generasi muda dibekali keterampilan yang tepat. Kami menyasar pelajar dan mahasiswa agar mereka siap kerja sejak dini, bukan sekadar lulus,” jelasnya.

    Ia menegaskan pihaknya hadir dengan mengedepankan pendekatan praktis, terarah, dan berorientasi industri, bukan hanya sebagai penyedia kursus, tapi ekosistem pelatihan digital yang memperkuat daya saing bangsa.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Railink terapkan aturan penumpang anak-anak di KA Bandara

    Railink terapkan aturan penumpang anak-anak di KA Bandara

    apabila berusia di atas 3 tahun atau memiliki tinggi di atas 90 cm, penumpang tersebut wajib memiliki tiket

    Jakarta (ANTARA) – PT Railink selaku operator Kereta Api Bandara menetapkan sejumlah ketentuan perjalanan khusus bagi penumpang anak-anak di KA Bandara dalam rangka memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi seluruh penumpang.

    “Aturan ini berlaku untuk seluruh layanan KA Bandara di wilayah operasional Railink, yakni KA Bandara Kualanamu (Medan) dan KA Bandara Yogyakarta International Airport (YIA),” kata Manajer Komunikasi Perusahaan PT Railink Ayep Hanapi dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Dia menyampaikan penyesuaian itu merupakan bagian dari upaya Railink dalam memberikan layanan transportasi publik yang aman, tertib dan ramah keluarga.

    Ia menyebutkan sejumlah ketentuan naik KA Bandara bagi anak-anak, kategori usia 0 – 3 tahun atau memiliki tinggi di bawah 90 cm, penumpang tidak diwajibkan membeli tiket.

    “Namun apabila berusia di atas 3 tahun atau memiliki tinggi di atas 90 cm, penumpang tersebut wajib memiliki tiket,” jelasnya.

    Selain itu, penumpang juga perlu mengikuti aturan bagasi yang berlaku dengan maksimum membawa 20 kg dengan volume maksimum 100 dm3 dan dimensi maksimal 70 cm x 48 cm x 30 cm.

    Penumpang juga dilarang membawa barang-barang yang berukuran besar, berbau, senjata api, hewan, narkotika dan barang lainnya yang tidak diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    PT Railink juga mengimbau para penumpang untuk melakukan pemesanan tiket lebih awal guna memastikan ketersediaan tempat duduk.

    Penumpang juga diingatkan untuk memilih jadwal keberangkatan KA Bandara dengan waktu yang cukup sebelum penerbangan minimal 2 jam sebelum keberangkatan penerbangan domestik dan 3 jam sebelum keberangkatan penerbangan internasional.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.