Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Mendagri: Penguatan BUMD optimalkan potensi ekonomi daerah

    Mendagri: Penguatan BUMD optimalkan potensi ekonomi daerah

    “(BUMD) ini sebenarnya salah satu mesin untuk banyak hal. Meningkatkan kesejahteraan baik dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga mengurangi ketergantungan pada pusat, membuka lapangan kerja, dan kemudian juga terjadi sirkulasi ekon

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan potensi ekonomi di daerah.

    “(BUMD) ini sebenarnya salah satu mesin untuk banyak hal. Meningkatkan kesejahteraan baik dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga mengurangi ketergantungan pada pusat, membuka lapangan kerja, dan kemudian juga terjadi sirkulasi ekonomi,” kata Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

    Tito menilai bahwa penguatan BUMD menjadi langkah krusial dalam mendorong kemandirian ekonomi daerah. Hal ini dapat diwujudkan melalui pemanfaatan potensi lokal, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Dalam konteks pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah (Pemda), Kemendagri turut memainkan peran penting dalam memperkuat eksistensi BUMD.

    “Tujuan akhir BUMD adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan, serta kontribusi terhadap ekosistem perekonomian dan laba daerah,” imbuhnya.

    Dalam rapat tersebut, Tito juga menjelaskan bahwa terdapat tiga indikator utama yang mencerminkan BUMD sehat. Pertama, kondisi keuangan yang kuat. Kedua, arah operasional yang jelas. Ketiga, administrasi yang tertib dan akuntabel.

    Sebaliknya, BUMD yang tidak sehat umumnya ditandai oleh permasalahan seperti kekurangan modal, kerugian, biaya operasional yang tidak efisien, buruknya pelayanan dan tata kelola, serta lemahnya akuntabilitas.

    “Untuk menangani BUMD yang tidak sehat, kami menekankan pentingnya melakukan pemetaan masalah, analisis investasi, dan pemilihan opsi penanganan seperti restrukturisasi, privatisasi atau pembubaran, serta asesmen SDM guna memastikan BUMD dapat kembali pada jalur yang sehat dan berdaya saing,” tuturnya.

    Salah satu tantangan yang dihadapi Kemendagri saat ini lebih bersifat struktural kelembagaan, yakni unit kerja yang menangani BUMD masih setingkat eselon III.

    Salah satu langkah konkret yang tengah diupayakan adalah peningkatan status kelembagaan yang menangani BUMD menjadi setingkat Direktorat Jenderal (Ditjen) atau eselon i. Dukungan kebijakan lebih lanjut dibutuhkan agar institusi ini mampu memastikan BUMD beroperasi secara efisien dan efektif.

    Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda juga mendukung rencana Kemendagri membentuk direktorat jenderal baru yakni Direktorat Jenderal BUMD dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh BUMD di Indonesia.

    “Komisi Il DPR RI mendorong percepatan pembentukan Direktorat Jenderal BUMD di bawah Menteri Dalam Negeri yang memiliki kewenangan teknis, kelembagaan, sistem pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja BUMD secara nasional,” ujarnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi II dukung penerbitan Permendagri Pembinaan BUMD

    Komisi II dukung penerbitan Permendagri Pembinaan BUMD

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mendukung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    “Mendorong Menteri Dalam Negeri untuk menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah dalam urusan pembinaan, pengawasan, pengangkatan, pemberhentian, pembentukan hingga persetujuan pembubaran BUMD agar berjalan lebih efektif, efisien, terarah, dan akuntabel, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya,” kata Rifqinizamy dalam kesimpulan rapat kerja dengan Mendagri Tito Karnavian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

    Selain itu Komisi II DPR juga mendukung Kemendagri untuk mengajukan usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang BUMD untuk mengintegrasikan berbagai regulasi terkait BUMD yang saat ini masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral.

    Rifqinizamy juga meminta Kemendagri untuk mendorong pemerintah daerah (Pemda) menyusun grand design pengembangan BUMD berbasis good corporate governance.

    Desain tersebut juga harus sesuai dengan karakteristik dan potensi unggulan daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

    Komisi II DPR juga mendukung rencana Kemendagri membentuk direktorat jenderal baru yakni Direktorat Jenderal BUMD dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh BUMD di Indonesia.

    “Komisi Il DPR RI mendorong percepatan pembentukan Direktorat Jenderal BUMD di bawah Menteri Dalam Negeri yang memiliki kewenangan teknis, kelembagaan, sistem pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja BUMD secara nasional,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Komisi II DPR RI untuk mendukung percepatan pengesahan pembentukan direktorat jenderal baru di bawah Kemendagri untuk membidangi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    “Dimohon kepada Komisi II DPR RI diharapkan dapat mendukung percepatan pembentukan lembaga Pembina BUMD setingkat Eselon I di bawah menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri,” kata Tito di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

    Tito mengatakan usulan soal pembentukan direktorat jenderal baru tersebut datang dari berbagai pihak, karena saat ini urusan BUMD ditangani oleh pejabat di level Kepala Sub Direktorat (Kasubdit).

    “Usulan ini masuk dari mana-mana, saat ini BUMD ditangani oleh seorang kasubdit di bawah Dirjen Keuangan Daerah, kami berharap dan sudah menyampaikan juga ke KemenPANRB dan BKN, agar eselonnya dinaikkan setara eselon i atau Dirjen BUMD,” ujarnya.

    Tito menegaskan Kemendagri berkomitmen melakukan penyehatan BUMD untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menndorong BUMD untuk inovatif dan profesional.

    BUMD juga diminta untuk terus berjalan dengan profesional meski kepala daerah silih berganti, karena BUMD pada esensinya turut menjalankan berbagai program pemerintah.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenperin pacu daya saing manufaktur lewat akselerasi digitalisasi

    Kemenperin pacu daya saing manufaktur lewat akselerasi digitalisasi

    juga memacu kompetensi dan kesiapan tenaga kerja nasional agar bisa lebih berdaya saing di kancah global

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mempercepat transformasi digital di sektor manufaktur, mengingat digitalisasi menjadi kunci untuk memacu daya saing industri manufaktur nasional.

    “Transformasi digital sesuai dengan arah Peta Jalan Making Indonesia 4.0, yang tidak hanya berdampak positif pada penguatan struktur industri dalam negeri, tetapi juga memacu kompetensi dan kesiapan tenaga kerja nasional agar bisa lebih berdaya saing di kancah global,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Rabu.

    Untuk menjadi akselerator transformasi digital di sektor industri manufaktur Indonesia, pihaknya menjalankan berbagai inisiatif strategis melalui Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 (PIDI 4.0).

    Adapun peran PIDI 4.0 antara lain menyediakan fasilitas satu atap yang mengintegrasikan showcase teknologi, pengembangan sumber daya manusia (SDM), ekosistem inovasi, layanan konsultasi dan pusat kolaborasi antar pemangku kepentingan.

    Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Masrokhan menyampaikan PIDI 4.0 membangun pengembangan ekosistem industri 4.0 di Indonesia bersama 64 mitra pemangku kepentingan yang berasal dari pelaku usaha, asosiasi, hingga institusi pendidikan.

    Salah satu mitra PIDI 4.0 adalah NEC Indonesia yang mendorong transformasi digital dengan menghadirkan pendekatan Human-Centric Digital Transformation.

    “Kami mengapresiasi kehadiran dan kontribusi NEC Indonesia sebagai mitra aktif PIDI 4.0. Solusi smart manufacturing dari NEC yang berbasis data, IoT, dan AI seperti Real Time Monitoring Dashboard, Warehouse Management System, serta Work Process Recognition yang ditampilkan di PIDI 4.0 merupakan bukti nyata kontribusi mereka dalam pengembangan ekosistem Industri 4.0 di Indonesia,” kata Masrokhan.

    Pada tahun 2025, PIDI 4.0 memfasilitasi NEC Indonesia dan BogorTech untuk melakukan kolaborasi pengembangan teknologi Industrial IoT SmartBox yang berfungsi untuk akuisisi dan visualisasi data dari mesin industri.

    Diharapkan kolaborasi ini menghasilkan teknologi yang relevan dengan kebutuhan industri manufaktur di Indonesia.

    President Director NEC Indonesia, Joji Yamamoto menyampaikan, guna menginspirasi lebih banyak pihak untuk terlibat dalam transformasi digital yang inklusif, NEC Indonesia memiliki showcase di Gedung PIDI 4.0.

    Showcase tersebut menunjukkan bagaimana teknologi dapat diadopsi dengan mempertimbangkan kebutuhan tenaga kerja, efisiensi proses dan keberlanjutan.

    “NEC tertarik bekerja sama dengan Kemenperin karena adanya kesamaan visi mengenai akselerasi transformasi industri 4.0 di Indonesia. Seperti NEC, Kemenperin juga menjadikan SDM sebagai faktor penting dalam pengembangan teknologi,” katanya.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ekonom ingatkan waspadai risiko makro ekonomi dampak tarif AS

    Ekonom ingatkan waspadai risiko makro ekonomi dampak tarif AS

    Pemerintah perlu jujur membaca di balik keuntungan jangka pendek dari sisi ekspor, terdapat risiko jangka menengah-panjang terhadap kestabilan makroekonomi dan struktur neraca pembayaran nasional.

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Departemen Makroekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman meminta agar Pemerintah Indonesia mewaspadai risiko jangka menengah hingga panjang terhadap kondisi makro ekonomi nasional akibat kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat (AS).

    Menurutnya, meskipun kesepakatan tersebut memberikan peluang dan keuntungan bagi pelaku ekspor Indonesia untuk tetap bersaing di pasar AS, risiko gejolak makroekonomi tetap harus diantisipasi secara serius.

    “Pemerintah perlu jujur membaca bahwa di balik keuntungan jangka pendek dari sisi ekspor, terdapat risiko jangka menengah-panjang terhadap kestabilan makro ekonomi dan struktur neraca pembayaran nasional,” kata Rizal saat dihubungi dari Jakarta, Rabu.

    Ia menuturkan kesepakatan penurunan tarif resiprokal AS terhadap produk ekspor Indonesia menjadi 19 persen bukan tanpa beban.

    Salah satu beban tersebut adalah adanya komitmen pembelian komoditas energi AS senilai 15 miliar dolar AS, atau setara Rp245,436 triliun dengan nilai kurs transaksi Bank Indonesia (JISDOR) hari ini 1 dolar AS = Rp16.362,41.

    Dia menilai pembelian besar-besaran tersebut berpotensi memberikan tekanan signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Indonesia.

    “Secara prinsip ekonomi, ini mencerminkan pola perdagangan yang tidak setara, atau asymmetric trade, dengan akses ekspor diberikan yang berpotensi memperdalam ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap barang dan jasa dari AS,” katanya pula.

    Rizal menyatakan bahwa apabila tidak diimbangi kenaikan ekspor komoditas lain, hal tersebut bisa memicu risiko balance of payment (BOP) shock, khususnya bila harga energi global mengalami fluktuasi tajam.

    Selain itu, ia menyoroti bahwa akses pasar produk AS yang makin terbuka juga akan menekan produsen lokal di sektor aviasi, energi, dan pertambangan.

    Sebagai langkah antisipasi, ia menyarankan pemerintah segera mengintensifkan kerja sama dagang dengan pasar ekspor potensial lainnya untuk menjaga keseimbangan struktur perdagangan.

    “Indonesia tidak boleh hanya terpaku pada pasar AS. Optimalisasi kerja sama dengan mitra lain, seperti Uni Eropa, ASEAN, BRICS, dan kawasan Timur Tengah, harus diintensifkan agar struktur perdagangan tetap seimbang dan tidak terfokus pada satu negara,” ujar M Rizal Taufikurahman.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan pemberlakuan tarif impor sebesar 19 persen terhadap produk Indonesia yang masuk ke AS, berdasarkan kesepakatan langsung dengan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Kesepakatan tersebut menurunkan tarif dari angka 32 persen yang diumumkan pertama kali oleh Trump pada April 2025.

    Selain penetapan besaran tarif, Trump menuturkan kesepakatan tersebut juga mencakup komitmen Indonesia membeli komoditas energi dari AS senilai 15 miliar dolar AS dan produk agrikultur senilai 4,5 miliar dolar AS.

    Presiden AS tersebut juga menyebutkan adanya komitmen Indonesia membeli 50 pesawat Boeing baru, yang sebagian besar merupakan Boeing 777.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ombudsman sarankan Pemprov Sumbar siapkan subsidi bagi sekolah swasta

    Ombudsman sarankan Pemprov Sumbar siapkan subsidi bagi sekolah swasta

    ANTARA – Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat menyarankan Pemerintah Provinsi dan dinas terkait agar menyiapkan subsidi untuk sekolah swasta guna mengatasi keterbatasan kuota sekolah negeri, sehingga pemerataan pendidikan dapat diwujudkan secara maksimal. Hal tersebut menyikapi penyegelan SMA Negeri 5 Kota Bukittinggi dan SMP Negeri 34 Kota Padang oleh masyarakat pada hari pertama tahun ajaran baru 2025/2026. (Fandi Yogari Saputra/Andi Bagasela/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian UMKM bantu promosikan batik khas Tangerang ke e-commerce

    Kementerian UMKM bantu promosikan batik khas Tangerang ke e-commerce

    Kami ingin perajin di sini bisa naik kelas, tidak hanya mengandalkan bantuan sosial, tapi benar-benar membangun bisnis yang berkelanjutan.

    Kabupaten Tangerang (ANTARA) – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) siap membantu mempromosikan UKM batik khas daerah Kabupaten Tangerang, Banten, ke pasar global melalui platform digital atau e-commerce.

    Staf Khusus Menteri UMKM Hasby Zamry menyatakan bahwa dukungan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam upaya pelestarian budaya lokal yang mampu memberikan dampak ekonomi signifikan bagi masyarakat.

    “Batik bukan hanya kekayaan budaya, tetapi juga memiliki nilai tambah ekonomi. Kami dari Kementerian UMKM siap mendukung pemasaran batik Tangerang lewat platform digital, seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lainnya,” ujar Hasby, usai menghadiri Festival Batik Khas Tangerang yang digelar di Kampung Budaya Kemuning, Desa Kemuning Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Rabu.

    Ia mengatakan, Kementerian UMKM juga akan mendorong para pelaku usaha batik di Kabupaten Tangerang untuk menaikkan kelas sektor usahanya. Hal itu penting dilakukan sebagai mempermudah dalam mempromosikan produk ke luar negeri.

    “Kami ingin perajin di sini bisa naik kelas, tidak hanya mengandalkan bantuan sosial, tapi benar-benar membangun bisnis yang berkelanjutan,” kata dia pula.

    Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid mengatakan bahwa Kampung Budaya di Desa Kemuning memiliki potensi besar dengan usaha batik nya yang telah dijalankan oleh masyarakat secara mandiri.

    Untuk itu, pihaknya menyatakan komitmennya untuk terus mendorong dan mendukung penuh pengembangan usaha batik khas Tangerang di wilayah Kecamatan Legok.

    “Saya ingin produksi batik di sini dibesarkan. Saya akan datang kembali bersama Dinas Koperasi untuk membantu fasilitas, sarana, prasarana, hingga alat produksi dan pemasarannya. Ini bagian dari komitmen kita untuk menggerakkan ekonomi masyarakat desa,” ujarnya.

    Dia juga menyampaikan, pihaknya akan mendorong penggunaan batik lokal terus dikembangkan dan ditingkatkan, termasuk penggunaan pemakaian batik khas Kabupaten Tangerang oleh para ASN dan para pelajar di daerah ini.

    “Saya akan bicarakan agar minimal satu hari dalam seminggu, ASN di pemda atau anak-anak sekolah bisa memakai batik khas Tangerang produksi Desa Kemuning,” kata dia lagi.

    Pewarta: Azmi Syamsul Ma’arif
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPRD Bali gali pengalaman Pemkot Mataram dalam kelola TPST

    DPRD Bali gali pengalaman Pemkot Mataram dalam kelola TPST

    Mataram (ANTARA) – Sekretariat DPRD Bali melakukan studi tiru dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam pengelolaan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).

    Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Bali I Kadek Putra Suantara di Mataram, Rabu, mengatakan pengelolaan sampah menggunakan TPST sendiri sebelumnya ada di Bali khususnya Denpasar, namun harus diakui keberhasilan Pemkot Mataram dalam mengelola produk hasil pengolahan.

    Berangkat dari sana, sekretariat dewan ingin melihat langkah positif apa yang dilakukan di TPST Sandubaya sehingga berhasil bertahan di tengah banyaknya tempat serupa di Indonesia yang akhirnya mangkrak.

    “Kami berkunjung ke sini untuk berbagi ilmu jadi dipetik hasil positif yang ada di Mataram kemudian nanti bisa jadi referensi bagi DPRD Bali dan pemprov sebagai bahan kajian dan menambah pengetahuan juga,” kata Kadek Putra.

    DPRD Bali lakukan studi tiru pengolahan sampah TPST Sandubaya Pemkot Mataram, Mataram, NTB, Rabu 16/7/2025. (ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari)

    Kadek Putra sendiri menyampaikan di Bali sebenarnya sudah diluncurkan beragam kebijakan pengelolaan sampah oleh Pemprov Bali dan DPRD Bali seperti Pergub Bali Nomor 95 Tahun 2018 dan Pergub Bali Nomor 47 Tahun 2019.

    Namun faktanya, kebijakan tersebut belum cukup jika tidak didukung masyarakat di hulu mulai dari memilah sampah rumah tangga masing-masing.

    “Jadi bagaimana agar masyarakat secara individu bisa mengelola sampah-sampahnya, sehingga tidak semuanya dibawa ke TPST, yang organik bisa diolah kembali dan bermanfaat,” ujarnya.

    Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram Vidi Partisan Yuris Gamanjaya merespons bahwa kondisi kurangnya kesadaran di hulu sejatinya masih juga ada di kotanya.

    Tetapi beruntung, TPST menjadi salah satu alternatif yang beberapa tahun terakhir perlahan membantu persoalan sampah.

    Vidi Partisan berbagi ilmu bahwa kesuksesan mereka konsisten mengolah 50 ton sampah dari 200 ton sampah di Kota Mataram setiap harinya berkat pengelolaan TPST Sandubaya yang dikelola sendiri oleh pemerintah kota.

    “Di Denpasar, TPST dikelola pihak ketiga tapi disini semua pemerintah, dalam artian kami yang merencanakan masa dikelola orang lain, jadi kalau ada masalah juga cepat ditangani karena itu aset pemerintah,” ujarnya.

    DLH Mataram juga melihat awalnya tantangan mereka pada produk yang harus dihasilkan oleh sampah, dimana jika Denpasar yang dihasilkan adalah RDF dan sulit menghasilkan karena hanya dapat dibeli oleh perusahaan semen di luar Bali.

    Tak ingin mempersulit diri, mereka akhirnya mengolah sampah tersebut menjadi pakan maggot dan batako yang dijual ke masyarakat Nusa Tenggara Barat yang didominasi peternak.

    “Disini TPST per hari 40-50 ton yang kami olah menjadi pakan maggot dan pupuk organik 24,6 ton dan sisanya untuk batako dan residu, menghasilkan maggot per hari bisa 100 kg dijual Rp6.000/kg,” ujarnya.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Studi sebut RI perlu dorong BRICS bahas hambatan tarif dan nontarif

    Studi sebut RI perlu dorong BRICS bahas hambatan tarif dan nontarif

    Ini juga perlu dilakukan agar Indonesia mendapat akses pasar yang lebih baik dan fair ke negara-negara anggota BRICS lainnya.

    Jakarta (ANTARA) – Indonesia dinilai perlu mendorong BRICS untuk membahas pengurangan hambatan tarif dan nontarif dalam kerangka kerja sama mereka, agar keanggotaan Indonesia di dalam blok ekonomi tersebut dapat memberikan manfaat terhadap perekonomian nasional.

    Menurut laporan lembaga riset ekonomi dan sosial Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) yang dikutip di Jakarta, Rabu, pengurangan hambatan ini penting agar BRICS bisa bertransformasi menjadi blok perdagangan yang efektif dan kemudian menjadi blok kerja sama ekonomi yang lebih dalam.

    “Ini juga perlu dilakukan agar Indonesia mendapat akses pasar yang lebih baik dan fair ke negara-negara anggota BRICS lainnya,” demikian laporan tersebut.

    BRICS, yang kini beranggotakan Brasil, Rusia, China, dan Afrika Selatan, Iran, Mesir, Etiopia, Uni Emirat Arab, dan Indonesia, dinilai belum efektif sebagai blok perdagangan.

    Laporan LPEM FEB UI menyoroti beberapa hambatan nontarif (NTMs) yang sangat memberatkan bagi produk Indonesia.

    Brasil misalnya, menerapkan NTMs pada hampir semua produk pertanian, termasuk minyak sawit, mesin, elektronik, produk makanan, dan hewan.

    Sertifikasi kesehatan dari Kementerian Pertanian, Peternakan, dan Ketahanan Pangan (MAPA) Brasil sangat sulit dipenuhi, seringkali karena standar higienitas dan traceability atau ketertelusuran yang ketat, proses akreditasi yang panjang dan birokratis, serta parameter teknis kesehatan pangan yang tinggi.

    Ekspor ikan beku dan udang Indonesia bahkan pernah ditolak meski sudah memiliki sertifikat standar dan praktik sistem Hazard Analysis and Critical Control Points yang diwajibkan oleh Uni Eropa (EU HACCP). Selain itu, pelabelan produk makanan juga tidak mudah karena harus dalam bahasa Portugis.

    Sementara itu, India sangat intensif menerapkan NTMs pada produk tekstil dan pakaian jadi. Sertifikasi oleh Bureau of Indian Standards (BIS) seringkali memakan waktu lama dan mahal, serta tidak selalu mengakui sertifikat internasional, menjadi kendala besar bagi eksportir Indonesia.

    Registrasi wajib Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) untuk produk makanan juga memakan waktu 3-6 bulan.

    Selain isu tarif dan nontarif, Indonesia juga dinilai perlu mendorong BRICS untuk memperkuat kerja sama di bidang sumber daya manusia, termasuk melalui kerja sama pendidikan dan penelitian di sektor teknologi informasi, industri, pertanian, dan manajemen bisnis.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI: Insentif KLM capai Rp376 triliun hingga minggu pertama Juli 2025

    BI: Insentif KLM capai Rp376 triliun hingga minggu pertama Juli 2025

    Bank Indonesia terus memperkuat implementasi KLM untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) mencatat total insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) kepada perbankan yang menyalurkan kredit sektor prioritas mencapai Rp376 triliun hingga minggu pertama Juli 2025.

    Jumlah tersebut terdiri atas Rp167,1 triliun yang disalurkan kepada kelompok bank BUMN, Rp166,7 triliun kepada bank umum swasta nasional (BUSN), Rp36,8 triliun kepada bank pembangunan daerah (BPD), dan Rp5,8 triliun kepada Kantor Cabang Bank Asing (KCBA).

    “Bank Indonesia terus memperkuat implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Juli 2025 di Jakarta, Rabu.

    Perry mengatakan bahwa secara sektoral, insentif tersebut disalurkan kepada sektor-sektor prioritas yakni pertanian, real estate, perumahan rakyat, konstruksi, perdagangan dan manufaktur, transportasi, pergudangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta UMKM, ultra mikro dan hijau.

    “Ke depan, kebijakan KLM terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan melalui optimalisasi insentif pada sektor yang berkontribusi tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja serta selaras dengan program-program Astacita Pemerintah,” kata dia.

    Perry menggarisbawahi kembali bahwa kredit perbankan perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

    Kredit perbankan pada Juni 2025 tercatat tumbuh sebesar 7,77 persen year on year (yoy), menurun dibandingkan dengan pertumbuhan Mei 2025 sebesar 8,43 persen (yoy).

    Dari sisi penawaran, perkembangan ini dipengaruhi oleh perilaku bank yang cenderung berhati-hati dalam menyalurkan kredit, di tengah dana pihak ketiga (DPK) yang tumbuh meningkat menjadi 6,96 persen (yoy) pada Juni 2025.

    “Perkembangan ini mengakibatkan bank cenderung menempatkan pada surat-surat berharga dan meningkatkan standar penyaluran kredit (lending standard),” kata Perry.

    Dari sisi permintaan, imbuh dia, perkembangan kredit ini juga dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi yang perlu terus didorong.

    Berdasarkan penggunaan, kredit investasi, kredit konsumsi, dan kredit modal kerja masing-masing tumbuh sebesar 12,53 persen (yoy), 8,49 persen (yoy), dan 4,45 persen (yoy) pada Juni 2025.

    Berdasarkan sektor, kredit sektor perdagangan, pertanian dan jasa dunia usaha perlu ditingkatkan untuk mendukung pembiayaan ekonomi.

    Adapun pembiayaan syariah tercatat tumbuh sebesar 8,37 persen (yoy), sedangkan pertumbuhan kredit UMKM masih rendah sebesar 2,18 persen (yoy).

    “Ke depan, Bank Indonesia terus mendorong penyaluran kredit perbankan, termasuk melalui kebijakan makroprudensial yang akomodatif,” kata Perry.

    Bank Indonesia juga terus mempererat koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk mendorong pertumbuhan kredit dalam mendukung pembiayaan ekonomi.

    Dengan perkembangan dan arah kebijakan tersebut, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan kredit perbankan pada 2025 berada dalam kisaran 8-11 persen.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamen Investasi dorong hilirisasi migas untuk masuk ke petrokimia

    Wamen Investasi dorong hilirisasi migas untuk masuk ke petrokimia

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Todotua Pasaribu mendorong hilirisasi minyak dan gas bumi (migas) untuk menjadi jalur masuk Indonesia ke industri petrokimia.

    “Kami melihat migas ini strategis. Selain berbicara ketahanan energi, kita juga bicara penetrasi kita ke dalam industri petrokimia,” ucap Todotua dalam Pertamina Investor Day di Jakarta, Rabu.

    Todotua menyampaikan bahwa sebagian besar dari bahan petrokimia berasal dari minyak dan gas bumi.

    Adapun tren industri yang memiliki keterkaitan dengan petrokimia dan menuai perhatian dari Todotua adalah industri pupuk yang bahan baku utamanya dari amonia.

    “Amonia kan dari gas, dan turunan-turunan produk metanol dan lain-lain,” ucap dia.

    Oleh karena itu, Todotua menekankan bahwa investasi yang datang ke dalam negeri haruslah untuk proyek-proyek strategis, serta berkontribusi kepada program hilirisasi dengan produk yang berdaya saing kompetitif.

    “Inilah memang yang harus kami atur sama-sama, sehingga nanti dalam penetrasi ke industri hilirisasinya, produk-produk turunannya sudah bisa punya daya saing,” kata Todotua.

    Sebelumnya ia menyampaikan realisasi investasi kuartal II 2025 tembus Rp475 triliun, lebih tinggi daripada kuartal I sebesar Rp465 triliun.

    Todotua berharap agar realisasi investasi pada kuartal III dan kuartal IV bisa mencapai target, sebab terdapat berbagai tantangan ekonomi global yang bisa memengaruhi investasi.

    Dalam forum tersebut, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menawarkan 19 proyek senilai 9,25 miliar dolar AS atau setara Rp150 triliun kepada calon investor dan mitranya.

    “Akan ada kesempatan untuk berinteraksi dengan subholding Pertamina dan menjajaki kerja sama bisnis dalam 19 proyek senilai 9,25 miliar dolar AS,” ucap Simon dalam Pertamina Investor Day.

    Terdapat dua pilar yang menjadi fokus jangka panjang Pertamina. Pilar pertama adalah memaksimalkan bisnis yang berorientasi pada penguatan ketahanan energi nasional, termasuk sektor hulu, kilang, dan distribusi bahan bakar.

    Pilar kedua adalah mengembangkan bisnis yang rendah karbon melalui pengembangan biofuel, perluasan energi panas bumi, uji coba teknologi baru, serta peningkatan produk kimia.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.