Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Budi Arie: Kopdes Merah Putih bisa tekan harga LPG 3 kg jadi Rp18 ribu

    Budi Arie: Kopdes Merah Putih bisa tekan harga LPG 3 kg jadi Rp18 ribu

    Misalnya harga LPG yang saat ini mencapai Rp25 ribu, dengan Kopdes/Kel Merah Putih, harga ini bisa turun menjadi sekitar Rp18 ribu

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, harga kebutuhan pokok bisa ditekan, termasuk LPG 3 kg yang bisa turun menjadi sekitar Rp18 ribu.

    “Misalnya harga LPG yang saat ini mencapai Rp25 ribu, dengan Kopdes/Kel Merah Putih, harga ini bisa turun menjadi sekitar Rp18 ribu, sehingga masyarakat dapat mengontrol manfaatnya secara langsung,” kata Budi Arie dikutip dari keterangan Kementerian Koperasi di Jakarta, Rabu.

    Budi Arie menyebutkan hingga saat ini, lebih dari 81 ribu desa dan kelurahan telah membentuk Kopdes/Kel Merah Putih, dengan sekitar 77.900 di antaranya telah resmi berbadan hukum.

    Koperasi-koperasi itu nantinya memiliki berbagai unit usaha, seperti gerai sembako, agen LPG, agen pupuk bersubsidi, klinik dan apotek desa, pergudangan, logistik, hingga unit simpan pinjam.

    Budi Arie mengatakan tahap selanjutnya adalah memastikan koperasi yang telah terbentuk dapat beroperasi dan berkembang.

    Fokus utama saat ini adalah penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi di lapangan.

    Dalam tahap operasional ini, Budi Arie menyebut ada beberapa yang menjadi perhatian, di antaranya peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) koperasi, penentuan model bisnis yang sesuai dengan potensi dan kondisi lokal, serta pendampingan kelembagaan dan usaha.

    Budi Arie juga menyoroti kebutuhan sinergi permodalan dan pembiayaan agar koperasi dapat memiliki alternatif sumber dana yang lebih beragam, tidak hanya bergantung pada modal awal dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Ia juga menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme para pengurus dan pengawas koperasi dalam mengelola koperasi.

    “Bangun kepercayaan melalui keterbukaan, akuntabilitas, dan pelayanan yang dirasakan manfaatnya,” ujarnya.

    Keberhasilan koperasi, lanjut dia, bukan hanya dari laporan keuangan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi petani, nelayan, peternak, warung-warung kecil dan warga desa secara keseluruhan.

    Selain itu, ia mendorong para pelaku UMKM untuk membentuk koperasi dan bergabung menjadi anggota Kopdes Merah Putih di wilayah masing-masing.

    “Koperasi berperan sebagai agregator, konsolidator, dan akselerator UMKM, sehingga usaha mereka dapat lebih terorganisir dan berkembang bersama,” ucap dia.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Gorontalo pastikan perbaikan jalan rusak di Paguyaman Pantai

    Gubernur Gorontalo pastikan perbaikan jalan rusak di Paguyaman Pantai

    Gorontalo (ANTARA) – Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail memastikan pekerjaan perbaikan jalan rusak akibat tanah longsor di Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, segera dilaksanakan.

    “Saya sudah melihat langsung problematika yang ada di sini, dan solusinya kami harus meminta izin ke Kementerian Kehutanan sebelum memulai pekerjaannya,” kata Gusnar, di Gorontalo, Rabu.

    Ia mengatakan salah satu titik longsor terparah beberapa bulan lalu di wilayah itu, membuat jalan yang merupakan satu-satunya akses masyarakat dari dan menuju ke Paguyaman Pantai menjadi rusak, sehingga menjadi masalah serius yang memerlukan penanganan cepat.

    Kendala yang dihadapi saat ini adalah izin dari Kementerian Kehutanan, mengingat dalam proses perbaikan berupa pelebaran jalan di kawasan itu, harus menggunakan atau mengambil beberapa meter bagian lereng bukit yang termasuk dalam kawasan hutan produksi.

    Selaku Gubernur Gorontalo, dirinya menekankan kepada pemerintah daerah dan instansi terkait, untuk segera menyampaikan usulan kepada pihak kementerian agar proyek itu dapat dimasukkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Desa.

    Dalam persoalan ini dirinya selaku gubernur, juga mendesak Dinas Pekerjaan Umum baik di Kabupaten Boalemo dan Provinsi Gorontalo untuk mempercepat proses pengusulan agar pihak Kementerian Kehutanan segera mengeluarkan izin.

    Jika usulan tersebut telah direalisasi, maka pekerjaan perbaikan dan pelebaran jalan di lokasi dimaksud akan segera dilaksanakan.

    Mengingat lokasi ini dinilai cukup membahayakan pengguna jalan yang melintasi kawasan tersebut, sehingga memerlukan keseriusan dari semua pihak untuk mempercepat tindak lanjut penanganan.

    “Saya akan mendesak semua pihak terkait agar pekerjaannya segera dilaksanakan. Ini untuk kepentingan dan keselamatan warga dan hal ini merupakan bentuk kehadiran Pemerintah Provinsi Gorontalo di tengah masyarakat,” katanya pula.

    Pewarta: Susanti Sako
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua Baleg tepis RUU BPIP digulirkan karena alasan politis

    Ketua Baleg tepis RUU BPIP digulirkan karena alasan politis

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menepis pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) digulirkan di parlemen karena dilatarbelakangi alasan politis.

    “Enggak ada (politis), kita BPIP itu adalah kumpulan daripada negarawan, tidak ada ketika BPIP disusun kemudian ada kebijakan-kebijakan yang menjadi goal itu enggak ada,” kata Bob di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Terkait urgenitas pembahasan, dia beralasan RUU BPIP digulirkan pihaknya sebab telah ditetapkan masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025.

    Selain itu, dia memandang penguatan ideologi Pancasila yang mengandung semangat persatuan perlu digalang agar setiap kebijakan di tanah air dapat terlaksana dan kondusif.

    “Tentunya ini semuanya harus disusun bottom up, dari bawah ke atas. Jadi untuk itulah pembinaan ideologi Pancasila itu penting. Urgenitasnya itu,” ujarnya.

    Dia pun menepis pimpinan yang akan dilantik Presiden untuk menduduki jabatan strategis di BPIP terkait dengan motif politis, begitu pula kaitan penguatan kelembagaan BPIP melalui penyusunan RUU BPIP terkait upaya mengakomodasi partai politik (parpol) tertentu untuk merapat ke pemerintahan.

    Sebaliknya, Bob menegaskan bahwa nantinya struktur kepemimpinan BPIP yang ada saat ini akan dilakukan perombakan sebagaimana sejumlah perombakan esensial yang dilakukan dalam penyusunan RUU BPIP.

    “Besok diganti semuanya, besok harus dirubah kembali, itu tujuannya. Enggak ada tendensi kepada salah satu parpol, tendensi kepada keinginan politik apa gitu, tidak ada,” ucapnya.

    Dia lantas berkata, “Ini mau merombak, semuanya merombak. Ini merombak semua, esensi dari BPIP, dan segala macam.”

    Dia membeberkan salah satu perombakan esensial yang dilakukan dalam RUU BPIP ialah akan membuat garis pembeda jelas dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang sebelumnya telah dikeluarkannya dari daftar Prolegnas Prioritas 2021.

    “Bedanya sudah jelas, itu kan Haluan Ideologi Pancasila, itu kan tentang doktrinasi. Kalau ini kan lembaga yang disuruh kerja, kerjanya apa, dibawa ke presiden,” tuturnya.

    Ketika ditanyakan apakah penguatan dasar hukum kelembagaan BPIP menjadi undang-undang dari yang sebelumnya berupa Peraturan Presiden (Perpres) akan mampu menguatkan pula internalisasi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat, Bob menyebut hal tersebut bergantung pada mekanisme pengaturan yang masih akan diatur lebih lanjut.

    Sebab, lanjut dia, saat ini pihaknya masih terus menampung aspirasi dan masukan dari berbagai pihak terhadap penyusunan RUU BPIP.

    “Itu nanti tergantung regulasinya. Lembaga ini kan harus dibuat regulasinya, bagaimana sistematis pekerjaannya, aktivitasnya, giatnya. Tadi kan (dalam rapat) sudah disampaikan juga ada ide-ide dan gagasan, ada konsepsi pembinaannya, ada hal-hal yang di luar pada hal itu tentang menjaga konstitusi kita, atau menjaga Pancasila,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Reformasi izin dan sertifikasi KKP genjot investasi kelautan

    Reformasi izin dan sertifikasi KKP genjot investasi kelautan

    Kami mengubah alur sertifikasi menjadi lebih cepat tanpa mengurangi aspek ketatnya pengawasan mutu. Ini penting karena jaminan mutu adalah kunci untuk ekspor,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong kemudahan berusaha bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan dengan mempercepat reformasi layanan perizinan dan sertifikasi, yaitu melalui terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

    Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal KKP Mahfudiyah mengatakan, PP ini menjadi jawaban atas arahan Presiden Presiden Prabowo Subianto menciptakan iklim investasi yang kondusif di sektor kelautan dan perikanan.

    “PP 28/2025 menegaskan pendekatan berbasis risiko sebagai fondasi dalam menerbitkan perizinan berusaha. Tidak hanya menyederhanakan regulasi, tetapi juga mempertegas kepastian hukum dan efisiensi pelayanan publik,” ujar Mahfudiyah di Jakarta, Rabu.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Prasarana dan Sarana Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Ujang Komarudin menekankan bahwa percepatan layanan menjadi nyata melalui platform Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA).

    Menurutnya, reformasi ini membawa dampak besar pada subsektor budidaya, pengolahan, pemasaran, serta jasa pascapanen.

    “Pengajuan Sertifikat Standar untuk pelaku budidaya kini hanya butuh tiga hari kerja. Bahkan mikro dan kecil cukup melampirkan rencana usaha dan mengikuti cara budidaya ikan yang baik,” katanya.

    Sementara itu, dari sisi jaminan mutu produk perikanan, Kepala Pusat Mutu Pascapanen, Widya Rusyanto menjelaskan bahwa sistem sertifikasi pascapanen seperti Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) kini juga terdigitalisasi melalui sistem Honest dan SKP Online.

    Transformasi besar ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan investasi dan daya saing produk kelautan dan perikanan Indonesia di pasar global.

    Sampai dengan semester I 2025, tercatat 1.516 sertifikat HACCP telah diterbitkan untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI).

    “Kami mengubah alur sertifikasi menjadi lebih cepat tanpa mengurangi aspek ketatnya pengawasan mutu. Ini penting karena jaminan mutu adalah kunci untuk ekspor,” kata Widya.

    Dari sisi pengawasan, Direktur Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP Teuku Elvitrasyah menegaskan bahwa kemudahan izin harus dibarengi dengan pengawasan yang tegas.

    Sementara dalam aspek pemberdayaan usaha, Direktur Pemberdayaan Usaha Ditjen PDSPKP Catur Sarwanto menyampaikan bahwa pihaknya fokus pada fasilitasi dan pendampingan pelaku usaha, khususnya UMKM.

    “Kami hadir dalam bentuk gerai layanan, klinik usaha, dan bimbingan teknis agar pelaku usaha tidak hanya legal, tapi juga naik kelas secara kapasitas,” kata Catur.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri Imipas minta karya warga binaan dapat diekspor hingga Eropa

    Menteri Imipas minta karya warga binaan dapat diekspor hingga Eropa

    Tidak hanya tirai serabut kelapa, coba nanti kita cari lagi potensi apa saja yang bisa kita ekspor, mungkin kopi atau apa yang khas dari sini

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto meminta jajarannya agar produk-produk hasil karya warga binaan pemasyarakatan dapat diekspor ke berbagai negara di dunia, termasuk hingga ke negara-negara di benua Eropa.

    Pernyataan itu disampaikan Agus saat meninjau ruangan kegiatan kerja di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Garut, Jawa Barat, Rabu. Dalam kesempatan itu, ia menyaksikan langsung produk-produk unggulan karya warga binaan.

    “Bagus juga ini sampai diekspor ke Eropa, ya. Tolong optimalkan karya-karya warga binaan untuk diekspor. Tidak hanya tirai serabut kelapa, coba nanti kita cari lagi potensi apa saja yang bisa kita ekspor, mungkin kopi atau apa yang khas dari sini,” ucap Agus dalam keterangannya yang diterima di Jakarta.

    Menteri Agus memuji kreativitas dan hasil karya warga binaan yang telah berhasil menembus pasar internasional. Dia berpesan agar produksi terus digalakkan di seluruh lapas dan rumah tahanan di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

    “Produk ini bahan-bahannya dari Lapas Ciamis, Cirebon, dan Sumedang, jadi saya minta untuk terus ditingkatkan dan diintegrasikan sehingga manfaatnya bisa dirasakan hingga ke luar lapas dan rutan,” kata dia.

    Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIA Garut Rusdedy mengatakan bahwa sejumlah produk warga binaan telah diekspor ke Prancis dan Korea Selatan. Dari ekspor itu, pihaknya bisa memberikan penghasilan bagi warga binaan yang berkontribusi dalam produksi.

    Di sisi lain, lapas menggandeng pihak ketiga untuk penyedia bahan mentah dan penyalur hasil produksinya.

    “Jadi selama ada di dalam lapas mereka produktif, ada penghasilan yang bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari di lapas, tidak membebani keluarga, bahkan bisa membekali keluarga bila ada yang datang berkunjung dan bisa menabung,” kata Rusdedy.

    Program tersebut tidak hanya membantu warga binaan meningkatkan keterampilan dan penghasilan, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi negara.

    Menurut dia, kegiatan produksi berdampak positif bagi lapas sebagai institusi pembina. Tugas pembinaan kemandirian berjalan optimal dengan pemberian upah bagi warga binaan.

    “Selain itu, dari hasil karya warga binaan ini kami juga bisa menyumbangkan pendapatan negara bukan pajak,” tutur Rusdedy.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi mengatakan bahwa kegiatan produktif warga binaan selama menjalani masa pemidanaan memiliki tujuan jangka panjang, yakni agar mereka memiliki modal yang cukup untuk kembali kepada masyarakat sehingga tidak berakhir menjadi residivis.

    “Jangan sampai nanti dia keluar, kembali lagi,” tutur Mashudi saat ditemui di Jakarta, Selasa (15/7).

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ekonom nilai peningkatan produksi pertanian penting sikapi tarif AS

    Ekonom nilai peningkatan produksi pertanian penting sikapi tarif AS

    Kita dengan memberikan 0 persen ini memberikan akses begitu besar pada produk-produk dari Amerika Serikat, terutama yang sensitif sebetulnya adalah pertanian.

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai peningkatan kapasitas produksi sektor pertanian dan pangan dalam negeri penting untuk menghadapi kebijakan tarif dagang baru oleh Amerika Serikat (AS).

    Hal itu menyusul penerapan tarif 19 persen terhadap produk-produk Indonesia yang masuk ke AS. Sementara sebaliknya, AS tidak dikenakan tarif bagi produknya yang masuk ke RI dan adanya kesepakatan Indonesia membeli produk agrikultur AS senilai 4,5 miliar dolar AS.

    “Yang perlu diperhitungkan sekarang adalah dari sisi antisipasi dampak impornya. Karena kita dengan memberikan 0 persen ini memberikan akses yang begitu besar pada produk-produk dari Amerika Serikat, terutama yang sensitif sebetulnya adalah pertanian,” kata Faisal saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

    “Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kemudian kita meningkatkan kapasitas produksi di dalam negeri untuk meningkatkan swasembada, di tengah persaingan dengan pasar, dengan produk impor pertanian yang jadinya jauh lebih murah,” ujarnya menambahkan.

    Lebih lanjut, Faisal mengatakan hal ini menjadi momentum Indonesia untuk memberikan upaya yang tepat demi memperkuat sektor pertanian dan pangan, serta hilirisasinya.

    Ia menilai, masih diperlukan kajian lebih dalam terkait apa saja komoditas pertanian yang terdampak, dan bagaimana implikasinya terhadap produk-produk pertanian di dalam negeri.

    Tak hanya di sektor pertanian, Faisal juga meminta pemerintah untuk memperhatikan dampak kebijakan tarif AS ini terhadap sektor industri dan manufaktur, terlebih dengan adanya faktor lain, contohnya penurunan tindakan nontarif (nontariff measures) seperti di Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

    “Bagaimana kita kemudian mengembangkan industri kita untuk memperbaiki kondisi industri manufaktur kita dan melakukan re-industrialisasi yang selama ini sebetulnya sudah mulai jalan dengan TKDN,” kata Faisal.

    “Nah, ini risiko tambahan yang perlu kita kalkulasi ke depan, kita perlu cari jalan keluar, supaya tidak malah justru menjadi bumerang bagi ekonomi kita,” ujarnya menambahkan.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ekonom nilai peningkatan produksi pertanian penting sikapi tarif AS

    Ekonom nilai peningkatan produksi pertanian penting sikapi tarif AS

    Kita dengan memberikan 0 persen ini memberikan akses begitu besar pada produk-produk dari Amerika Serikat, terutama yang sensitif sebetulnya adalah pertanian.

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai peningkatan kapasitas produksi sektor pertanian dan pangan dalam negeri penting untuk menghadapi kebijakan tarif dagang baru oleh Amerika Serikat (AS).

    Hal itu menyusul penerapan tarif 19 persen terhadap produk-produk Indonesia yang masuk ke AS. Sementara sebaliknya, AS tidak dikenakan tarif bagi produknya yang masuk ke RI dan adanya kesepakatan Indonesia membeli produk agrikultur AS senilai 4,5 miliar dolar AS.

    “Yang perlu diperhitungkan sekarang adalah dari sisi antisipasi dampak impornya. Karena kita dengan memberikan 0 persen ini memberikan akses yang begitu besar pada produk-produk dari Amerika Serikat, terutama yang sensitif sebetulnya adalah pertanian,” kata Faisal saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

    “Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kemudian kita meningkatkan kapasitas produksi di dalam negeri untuk meningkatkan swasembada, di tengah persaingan dengan pasar, dengan produk impor pertanian yang jadinya jauh lebih murah,” ujarnya menambahkan.

    Lebih lanjut, Faisal mengatakan hal ini menjadi momentum Indonesia untuk memberikan upaya yang tepat demi memperkuat sektor pertanian dan pangan, serta hilirisasinya.

    Ia menilai, masih diperlukan kajian lebih dalam terkait apa saja komoditas pertanian yang terdampak, dan bagaimana implikasinya terhadap produk-produk pertanian di dalam negeri.

    Tak hanya di sektor pertanian, Faisal juga meminta pemerintah untuk memperhatikan dampak kebijakan tarif AS ini terhadap sektor industri dan manufaktur, terlebih dengan adanya faktor lain, contohnya penurunan tindakan nontarif (nontariff measures) seperti di Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

    “Bagaimana kita kemudian mengembangkan industri kita untuk memperbaiki kondisi industri manufaktur kita dan melakukan re-industrialisasi yang selama ini sebetulnya sudah mulai jalan dengan TKDN,” kata Faisal.

    “Nah, ini risiko tambahan yang perlu kita kalkulasi ke depan, kita perlu cari jalan keluar, supaya tidak malah justru menjadi bumerang bagi ekonomi kita,” ujarnya menambahkan.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ekonom minta waspadai “middle-income trap” akibat kesepakatan tarif AS

    Ekonom minta waspadai “middle-income trap” akibat kesepakatan tarif AS

    hilirisasi dan ekspor produk manufaktur perlu diintensifkan agar tidak terjebak dalam ‘middle-income trap’ akibat dominasi ekspor bahan mentah

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Departemen Makroekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menyampaikan bahwa pemerintah perlu mewaspadai risiko middle-income trap yang semakin besar akibat kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat (AS).

    “Sektor hilirisasi dan peningkatan ekspor produk manufaktur perlu diintensifkan agar Indonesia tidak terjebak dalam middle-income trap akibat dominasi ekspor berbasis bahan mentah,” ujar M Rizal Taufikurahman saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Ia menuturkan dominasi ekspor berbasis bahan mentah, seperti tembaga, dapat memperlemah struktur ekonomi nasional dalam jangka panjang.

    Hal tersebut menyoroti pernyataan Presiden AS Donald Trump yang mengincar impor komoditas tembaga dari Indonesia usai menurunkan tarif impor terhadap produk Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen.

    “Tembaga adalah komoditas strategis yang bukan hanya memiliki nilai komersial tinggi, tetapi juga penting bagi roadmap hilirisasi nasional dan pengembangan sektor energi terbarukan,” ucapnya.

    Rizal menyatakan bahwa jika ekspor tembaga dilepas secara besar-besaran tanpa pengaturan ketat, potensi eksploitasi berlebihan (over-exploitation) dan kerusakan lingkungan akan sangat sulit dihindari.

    Ia pun meminta pemerintah untuk segera menetapkan kebijakan kuota ekspor, kewajiban pasokan dalam negeri (domestic market obligation), serta skema harga ganda untuk melindungi kebutuhan nasional dan nilai tambah tidak hilang begitu saja ke luar negeri.

    “Ini penting untuk menjaga kedaulatan ekonomi nasional dan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam tetap sejalan dengan prinsip sustainability dan kepentingan jangka panjang bangsa,” katanya.

    Rizal menekankan agar setiap perjanjian dagang dengan mitra besar, seperti Amerika Serikat, selalu disertai mekanisme pengaman (safeguard mechanism) dan evaluasi berkala.

    Ia mengatakan prinsip kemandirian dan daya saing nasional harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan perdagangan internasional yang ditempuh pemerintah.

    “Kita tentunya tidak berkenan kembali ke pola dagang yang bersifat kolonial modern, di mana akses ekspor justru dibayar mahal dengan ketergantungan importasi dan eksploitasi sumber daya nasional yang tidak terkendali,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan pemberlakuan tarif impor sebesar 19 persen terhadap produk Indonesia yang masuk ke AS, berdasarkan kesepakatan langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Selain penetapan besaran tarif, Trump menuturkan kesepakatan tersebut juga mencakup komitmen Indonesia membeli komoditas energi dari AS senilai 15 miliar dolar AS dan produk agrikultur senilai sebesar 4,5 miliar dolar AS.

    Presiden AS tersebut juga menyebutkan adanya komitmen Indonesia membeli 50 pesawat Boeing baru, yang sebagian besar merupakan Boeing 777.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bank Mega Syariah: Tabungan haji capai Rp303 miliar hingga Juni 2025

    Bank Mega Syariah: Tabungan haji capai Rp303 miliar hingga Juni 2025

    Semoga program Poin Haji Berkah Mega Syariah dapat menambah semangat masyarakat untuk menabung dan merencanakan ibadah haji serta umrah sejak dini,

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Mega Syariah mencatat, total dana tabungan haji mencapai lebih dari Rp303 miliar atau tumbuh sekitar 1,3 persen dibandingkan akhir tahun 2024 yang tercatat lebih dari Rp299 miliar.

    Direktur Bisnis Bank Mega Syariah Rasmoro Pramono Aji dalam keterangannya di Jakarta, Rabu mengatakan bahwa saat ini Bank Mega Syariah semakin menjadi pilihan masyarakat dalam merencanakan keuangan untuk perencanaan haji dan umrah.

    Hal ini sebagaimana tercermin dari jumlah nasabah tabungan Haji Bank Mega Syariah yang berada dalam tren positif.

    Jumlah rekening (NoA) tabungan haji tercatat meningkat 3,67 persen menjadi lebih dari 254 ribu rekening per Juni 2025 dari sebelumnya 245 ribu rekening pada akhir 2024.

    Sementara persentase outstanding tabungan haji terhadap total tabungan nasional juga mengalami peningkatan dari 17 persen pada akhir 2024 menjadi 19 persen pada Juni 2025.

    Adapun Bank Mega Syariah menyelenggarakan program “Poin Haji Berkah Mega Syariah” yang diharapkan dapat menambah motivasi bagi masyarakat untuk merencanakan ibadah haji.

    “Semoga program Poin Haji Berkah Mega Syariah dapat menambah semangat masyarakat untuk menabung dan merencanakan ibadah haji serta umrah sejak dini,” kata Rasmoro atau akrab disapa Oney.

    Selain membantu masyarakat untuk mewujudkan impian mereka, program yang berlangsung mulai 1 April 2025 hingga 31 Maret 2026 ini juga memberikan benefit lebih berupa peluang mendapatkan berbagai hadiah menarik.

    Pemilihan pemenang akan dilakukan sebanyak lima kali melalui pemilihan acak yang terdiri dari empat kali hadiah kuartalan dan satu kali grand prize.

    Program Poin Haji Berkah Mega Syariah ditunjukkan bagi nasabah tabungan haji dan umrah, baik nasabah eksisting maupun nasabah baru, dengan cara aktivasi M-Syariah dan top up tabungan haji/umrah.

    Nasabah juga berkesempatan mendapatkan extra poin untuk setiap pembukaan tabungan rencana. Poin-poin ini akan dilakukan pemilihan acak pada setiap kuartal.

    Pada Rabu (16/7), Bank Mega Syariah menggelar pemilihan acak dan pengumuman pemenang tahap pertama dengan hadiah lima voucher umrah masing-masing senilai Rp29,2 juta; lima sepeda motor Honda Scoopy Stylish/Prestige; serta 10 smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G.

    Hadiah tersebut diberikan kepada 20 nasabah beruntung yang telah memenuhi persyaratan program selama periode 1 April 2025 hingga 30 Juni 2025.

    Proses penentuan pemenang disaksikan dan disahkan oleh pejabat Bank Mega Syariah bersama pejabat berwenang dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial, dan notaris di Menara Mega Syariah, Jakarta.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tarif AS turun ke 19 persen, Menperin yakin bisa pacu daya saing RI

    Tarif AS turun ke 19 persen, Menperin yakin bisa pacu daya saing RI

    Ini akan berdampak langsung terhadap industri terutama utilisasi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan struktur industri nasional

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan kesepakatan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) yang turun menjadi 19 persen dari semula 32 persen diyakini dapat memacu daya saing produk manufaktur domestik di pasar ekspor.

    “Keputusan Amerika untuk menurunkan atau menyesuaikan tarif terhadap sejumlah komoditas ekspor manufaktur Indonesia akan meningkatkan daya saing produk kita di pasar mereka. Ini akan berdampak langsung terhadap industri terutama utilisasi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan struktur industri nasional,” kata Agus di Jakarta, Rabu.

    Menurut Menperin, kesepakatan ini akan menggairahkan sektor manufaktur Indonesia karena pintu ekspor ke Amerika kembali terbuka lebih luas lagi, serta menegaskan bahwa pelaku industri domestik mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang berhasil mencapai kesepakatan positif dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai pemberlakuan tarif resiprokal bagi kedua negara.

    Menurut dia, dalam skema rantai produksi, saat ini rasio output sektor manufaktur Indonesia untuk tujuan pasar ekspor dan domestik adalah 20:80.

    Artinya, sebesar 20 persen output produk manufaktur Indonesia ditujukan untuk pasar ekspor. Sisanya, 80 persen mengisi permintaan di pasar domestik.

    “Dari total 20 persen output produk manufaktur yang berorientasi ekspor tersebut, sebagian dijual ke pasar Amerika,” kata dia.

    Menperin menyebutkan sepanjang tahun 2024, nilai ekspor produk Indonesia ke Amerika Serikat mencapai 26,31 miliar dolar AS atau sekitar 9,94 persen dari total ekspor Indonesia ke dunia yang sebesar 264,70 miliar dolar AS.

    “Untuk tingkat utilisasi industri Indonesia pada 2024 juga dicatat sebesar 65,3 persen, yang menandakan ruang utilisasi produksi yang bisa ditingkatkan industri lebih tinggi lagi guna merespons permintaan positif pasar ekspor Amerika pasca kesepakatan tarif ini,” katanya.

    Lebih lanjut, Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan dengan Amerika sebesar 14,34 miliar dolar AS, yang menyumbang 46,2 persen dari total surplus perdagangan Indonesia pada tahun tersebut.

    Menperin optimistis pengumuman kesepakatan tarif impor Amerika ini diyakini menggairahkan industri untuk meningkatkan utilisasi produksi terutama utilisasi industri padat karya yang berorientasi ekspor.

    “Tentunya, hal ini akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja lebih luas lagi pada industri padat karya seperti industri tekstil, produk tekstil, pakaian jadi, alas kaki dan lainnya,” ujarnya lagi.

    Di lain sisi, Menperin menyampaikan pelaku industri di Indonesia terutama sektor padat karya, juga mengapresiasi telah disepakati secara politik perjanjian dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

    Perjanjian dagang ini juga dinilai sangat dinanti dan diapresiasi oleh pelaku industri karena akan membuka hambatan ekspor yang selama ini dihadapi oleh produk manufaktur Indonesia.

    Perjanjian IEU-CEPA ini diyakini yang akan membuka akses pasar ekspor Indonesia ke kawasan Eropa secara lebih luas dan kompetitif.

    “Pelaku industri juga berterima kasih dan mengapresiasi kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo yang telah mencapai kesepakatan untuk penyelesaian perjanjian dagang IEU-CEPA. Perjanjian ini sangat ditunggu-tunggu dan dibutuhkan oleh industri manufaktur saat ini agar agar dapat menjual produknya di pasar Eropa serta meningkatkan daya saing produk manufaktur lebih tinggi lagi dibanding produk serupa dari negara lain,” ujar Menperin.

    Keberhasilan Presiden Prabowo atas kesepakatan dagang dengan Amerika dan Uni Eropa merupakan tonggak sejarah penting bagi industri manufaktur Indonesia.

    “Kami yakin dengan dua kesepakatan perdagangan ini maka ekosistem manufaktur Indonesia akan lebih kuat, maju, mandiri dan berdaya saing tinggi ke depannya. Industri manufaktur nasional juga akan berkontribusi lebih tinggi lagi bagi program industrialiasi Presiden Prabowo guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029,” katanya.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.