Category: Antaranews.com

  • Pakaian terbuka bukan jadi pemicu utama kekerasan seksual

    Pakaian terbuka bukan jadi pemicu utama kekerasan seksual

    Jakarta (ANTARA) – Psikolog klinis dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) DKI Jakarta, Noridha Weningsari mengemukakan, pakaian terbuka bukan menjadi pemicu utama terjadinya kekerasan seksual pada perempuan.

    Dia dalam kegiatan “Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan” di Jakarta, Kamis, mengatakan, dalam sebuah pameran yang memperlihatkan pakaian-pakaian korban kekerasan seksual, ternyata sebagian besar justru pakaian tertutup.

    “Bahkan kami yang menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak, banyak korban kekerasan seksual itu, bahkan pakai kerudung, pakai jilbab, pakai seragam,” ujar Noridha.

    Karena itu, kata dia, kekerasan seksual bukan sesuatu yang terjadi karena pakaian. “Tetapi adanya di persepsi atau dalam pikiran yang mengobjektifikasi perempuan,” katanya.

    Noridha mencontohkan, di negara-negara Barat, sebagian perempuan mengenakan pakaian terbuka dan tidak pernah mengalami kekerasan seksual.

    “Mau perempuannya pakai hijab, mau pakai cadar bahkan, atau pakaian terbuka sekalipun, kalau pikirannya itu tidak ke arah seksualitas, maka sebenarnya tidak akan terjadi kekerasan seksual,” katanya.

    Dengan kata lain, menurut dia, cara berpakaian sebenarnya tidak mempengaruhi atau tidak meningkatkan risiko seseorang mengalami kekerasan seksual.

    “Ini soal persepsi, apalagi yang terjadi kebanyakan kekerasan seksual, itu 80 persen pelakunya adalah orang yang dikenal,” kata Ketua Bidang I Pengembangan Profesi dan Standardisasi Praktik Psikologi Forensik, Pengurus Pusat Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia (APSIFOR) itu.

    Ini yang kemudian menguatkan bahwa cara berpakaian tidak sepenuhnya berpengaruh, kata dia.

    Adapun merujuk Survei Pengalaman Hidup Anak Daerah (SPHAD) tahun 2024, diketahui angka kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap anak dan remaja tahun 2024 tercatat sebesar 13,56 persen, turun dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 39,64 persen.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi tangkap puluhan remaja yang hendak tawuran

    Polisi tangkap puluhan remaja yang hendak tawuran

    Jakarta (ANTARA) – Kepolisian menangkap puluhan remaja yang membawa senjata tajam dan hendak melakukan tawuran di kawasan Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (16/7) sekitar pukul 03.30 WIB.

    “Kami telah mengamankan sebanyak 36 remaja, pemuda, yang akan melakukan tawuran,” kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly saat konferensi pers di Mapolsek Cipayung, Jakarta Timur, Kamis.

    Polres Jakarta Timur juga menyita sebanyak 27 senjata tajam jenis corbet dan celurit.

    Penangkapan dilakukan saat tim gabungan melakukan patroli siber dan langsung memantau akun sosial media. Lalu, dalam patroli tersebut ditemukan adanya peristiwa saling ejek antarkelompok remaja yang mengarah pada rencana tawuran.

    “Awalnya kami monitor akan melakukan tawuran di sekitar Condet wilayah Kramat Jati, tapi dilakukan patroli ke arah sana tidak ditemukan. Akhirnya mereka melakukan patroli ke arah Lubang Buaya Cipayung, Jakarta Timur,” ujar Nicolas.

    Sesampainya di lapangan sepak bola di kawasan Lubang Buaya, polisi menemukan sekelompok remaja sedang berkumpul.

    “Kami temukan sekitar 100 orang berkumpul dengan membawa sepeda motor yang kita amankan sebanyak 60 dan dua mobil. Kami melakukan penangkapan terhadap 36 orang, sisanya melarikan diri,” katanya.

    Penggagalan aksi ini merupakan hasil kerja tim gabungan dari Tim Presisi Direktorat (Dit) Samapta Polda Metro Jaya, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Jakarta Timur,m dan Polsek Cipayung.

    Sebanyak 36 orang tersebut dikenakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang larangan memasukkan, membuat, memiliki, membawa atau menggunakan senjata tajam tanpa hak.

    Pasal ini berkaitan dengan sanksi pidana bagi pelaku yang melanggar aturan tersebut dengan ancaman hukuman penjara paling lama sepuluh tahun.

    Sedangkan Pasal 55, 56, dan 53 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama atau turut serta, serta delik aduan.

    “Mereka akan melakukan tawuran tapi tidak terjadi karena faktor dari eksternal. Untuk itu kami mengenakan dia pasal percobaan melakukan tindak pidana,” katanya.

    Polres Metro Jakarta Timur bersama Polda Metro Jaya juga secara rutin melakukan pemantauan terhadap akun-akun yang terindikasi berhubungan dengan tawuran.

    “Setiap hari memonitor akun-akun yang terkait dengan yang berbau tawuran. Kami selalu aktif memonitor pergerakan kelompok-kelompok tawuran ini khususnya yang ada di Jakarta Timur,” ujar Nicolas.

    Data yang dihimpun ANTARA menyebutkan, jumlah kasus tawuran di Jakarta Timur (Jaktim) mengalami peningkatan signifikan sepanjang 2024.

    Data dari Polres Metro Jakarta Timur bahkan mencatat tujuh kasus pada Juni, 12 kasus pada Juli dan meningkat menjadi 16 kasus pada Agustus 2024. Total mencapai 35 kasus dalam tiga bulan tersebut.

    Kawasan Duren Sawit menjadi salah satu titik rawan, dengan lima insiden tawuran terjadi antara November hingga awal Desember 2024. Adapun wilayah yang rawan tawuran antara lain Cakung, Pasar Rebo dan Jatinegara.

    Data itu juga menegaskan, seluruh kecamatan di Jaktim dapat dikategorikan sebagai zona merah tawuran karena tidak ada kecamatan yang bebas dari insiden tersebut. Namun, selama libur Lebaran 2025, terjadi penurunan kasus tawuran di wilayah tersebut.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Zaki Iskandar siap calonkan lagi sebagai Ketua DPD Golkar DKI

    Zaki Iskandar siap calonkan lagi sebagai Ketua DPD Golkar DKI

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar menyatakan kesiapannya untuk kembali mencalonkan diri sebagai Ketua DPD Golkar Jakarta periode 2025-2030 dalam Musyawarah Daerah (Musda) XI yang digelar pada 23-24 Juli 2025.

    “Insya Allah saya akan mendaftar dan maju lagi sebagai bakal calon Ketua DPD Golkar Jakarta 2025-2030 untuk yang kedua kalinya,” kata Zaki dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, pemilihan ketua tidak ditentukan oleh pengurus Golkar Provinsi, tetapi ditentukan oleh pemilik suara yang terdiri dari DPD kabupaten/kota, organisasi sayap, organisasi pendiri, organisasi yang didirikan, demisioner dan DPP Partai Golkar.

    Zaki meyakini Partai Golkar Provinsi Jakarta memiliki peluang besar untuk meningkatkan perolehan suara dan simpati masyarakat pada Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

    “Apa yang sudah dilakukan pada periode pertama ini bisa kita tingkatkan lagi sesuai dengan pengalaman di awal. Masih ada tugas yang harus kita selesaikan bersama, yang tentu saja demi kebesaran Golkar,” katanya.

    Dalam kesempatan tersebut, Zaki juga mematok target tinggi untuk masa kepemimpinannya jika terpilih kembali. “Target saya nanti 15 kursi di DPRD DKI Jakarta dan tiga kursi DPR RI,” kata dia.

    Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Golkar DKI Jakarta, Bambang Waluyo Djojohadikusumo menyatakan dukungan penuh kepada Ahmed Zaki Iskandar untuk kembali memimpin DPD Golkar DKI Jakarta.

    Dukungan tersebut diputuskan dalam rapat pleno Wantim Golkar DKI Jakarta yang digelar pada Rabu (16/7).

    “Kami dari Wantim Golkar DKI Jakarta sudah melakukan rapat pleno dan kami semua sepakat mendukung Ahmed Zaki Iskandar,” katanya.

    Beberapa pertimbangan menjadi dasar keputusan ini. Pertama, pada periode kepemimpinan Zaki Iskandar, Partai Golkar berhasil menambah perolehan kursi di DPRD DKI Jakarta menjadi 10 kursi.

    Kedua, Golkar juga sukses menempatkan kadernya sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.

    Periode pertama Zaki Iskandar berhasil mengkonsolidasikan pengurus dan kader dari tingkat DPD I sampai RT/RW dan terjadi harmonisasi.

    “Hal ini menjadi faktor penting yang meyakinkan Wantim untuk kembali memberikan dukungan,” kata pria yang biasa disapa Jojo itu.

    Dukungan kepada Zaki juga didasari kesepakatan mayoritas anggota Wantim. Bahkan, dalam surat dukungan yang ditandatanganinya itu diparaf oleh mayoritas, hanya dua yang tidak hadir dari pengurus Wantim.

    Dengan prestasi yang telah diraih di masa kepemimpinan Zaki, maka dia meyakini bahwa Zaki akan terpilih lagi sebagai Ketua Golkar Jakarta di musda mendatang.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI tekankan pentingnya ciptakan sekolah jadi ruang aman

    DKI tekankan pentingnya ciptakan sekolah jadi ruang aman

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali menekankan pentingnya menciptakan sekolah sebagai ruang aman dan nyaman bagi siswa dalam mengembangkan potensi diri.

    Kondisi tersebut dapat terwujud melalui kerja sama dan kolaborasi antara siswa dan para pendidik,” kata dia saat meninjau SMP Negeri 85 Jakarta dan SMA Negeri 34 Jakarta yang sedang melaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), Kamis.

    Sekretaris daerah (sekda) mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen dalam menyediakan pendidikan berkualitas di seluruh jenjang.

    Dia berharap MPLS menjadi langkah awal yang positif bagi siswa untuk beradaptasi dan membentuk karakter yang tangguh selama masa belajar.

    “Semoga dalam lima hari MPLS ini, seluruh siswa dapat mengikuti dengan baik, lulus dan siap menjalani pendidikan dengan semangat hingga kelulusan nanti,” kata dia.

    Dia juga mengajak siswa untuk membangun hubungan yang baik dengan seluruh warga sekolah, mulai dari guru, sesama siswa hingga tenaga kependidikan dan lingkungan sekitar.

    “Di sini kalian akan berkolaborasi, bekerja sama, dan menjalin hubungan. Semua itu membutuhkan kolaborasi dengan bapak dan ibu guru untuk dirangkai menjadi kekuatan bersama,” katanya.

    Sekda didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana. Dalam kunjungannya, dia menyampaikan ucapan selamat kepada para siswa baru dan mendorong mereka agar bersungguh-sungguh dalam menempuh pendidikan

    “Niatkan dengan tulus, karena selain ilmu dan wawasan, kalian juga akan mendapatkan persahabatan dan teman-teman baru,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko AHY: Tiap truk keluarkan Rp150 juta per tahun karena pungli

    Menko AHY: Tiap truk keluarkan Rp150 juta per tahun karena pungli

    Tindakan harus tegas. Jelas melawan hukum itu. Siapa pun harus kita tindak dengan tegas

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan tiap truk mengeluarkan Rp100 juta–150 juta per tahun karena harus membayar pungutan liar (pungli).

    “Ada datanya. Setiap truk harus mengeluarkan Rp100–150 juta per tahun. Jadi, kenapa biaya logistiknya besar? Menjadi mahal? Karena banyak pungli di sana-sini,” ucap AHY setelah menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan/Over Dimension-Overload (ODOL) di Jakarta, Kamis.

    Oleh karena itu, AHY menegaskan pentingnya menindak tegas pungli yang merugikan pengemudi truk dengan dimensi dan muatan melampaui ketentuan (Over Dimension and Over Loading/ODOL).

    Ia mengungkapkan pemerintah telah mengidentifikasi di mana saja daerah-daerah yang sering menjadi lokasi pungli.

    AHY meyakini apabila pungli bisa dihentikan dan ditindak dengan tegas maka biaya transportasi logistik akan berkurang.

    Atas dasar tersebutlah, AHY mengadakan rapat koordinasi dengan aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan RI, Korlantas Polri dan lain-lain.

    “Tindakan harus tegas. Jelas melawan hukum itu. Siapa pun harus kita tindak dengan tegas,” kata AHY.

    Dengan biaya yang lebih efisien, AHY meyakini tidak ada alasan bagi siapa pun untuk mengatakan truk ODOL lebih murah.

    Dalam kesempatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri Brigjen Pol. Faizal menyampaikan kepolisian sudah melakukan pengawasan dan penindakan terhadap anggotanya yang kedapatan atau dilaporkan melakukan pungli.

    “Kami dari kepolisian sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya terstruktur, baik dari pusat sampai ke bawah, dan tentunya pengawasan dan penindakan terhadap anggota yang kedapatan melakukan pungli,” ucap Faizal.

    Langkah tersebut merupakan salah satu upaya mengimplementasikan Indonesia Zero ODOL.

    Sebelumnya Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan implementasi kebijakan zero ODOL telah dicanangkan sejak 2017. Namun, belum berjalan optimal akibat berbagai penundaan dan keberatan dari sejumlah pihak.

    Meski sudah disepakati oleh pemangku kepentingan untuk diterapkan pada tahun 2023, kebijakan zero ODOL terus ditunda sejak 2017 akibat permintaan relaksasi dari kalangan pengemudi dan pelaku usaha logistik nasional.

    Padahal, lanjut dia, regulasi mengenai larangan kelebihan dimensi dan beban pada kendaraan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau sejak 16 tahun lalu.

    Dudy menegaskan kebijakan kendaraan zero ODOL perlu dipercepat sebelum 2027 untuk mencegah kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Allo Bank siap sesuaikan suku bunga kredit seiring pemangkasan BI-Rate

    Allo Bank siap sesuaikan suku bunga kredit seiring pemangkasan BI-Rate

    Karena seperti kita ketahui suku bunga tinggi yang membuat pelaku industri di luar perbankan juga mengerem pengajuan kreditnya…,

    Jakarta (ANTARA) – PT Allo Bank Indonesia Tbk (BBHI) menyatakan, siap untuk menyesuaikan suku bunga kredit dan deposito seiring adanya pemangkasan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) atau BI-Rate.

    Sebagaimana diketahui, Bank Indonesia (BI) menyambut menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,25 persen pada 16 Juli 2025.

    Saat ditemui di Jakarta, Kamis, Director of Risk, Compliance & Legal Allo Bank Ganda Raharja Rusli mengatakan, penurunan suku bunga tersebut menjadi kabar baik bagi industri perbankan, khususnya untuk mendorong pertumbuhan penyaluran kredit yang selama ini sempat terhambat akibat tingginya suku bunga.

    “Karena seperti kita ketahui suku bunga tinggi yang membuat pelaku industri di luar perbankan juga mengerem pengajuan kreditnya. Jadi dengan turunnya suku bunga dari BI, kita harapkan ini menjadi katalis yang baik untuk industri untuk mulai meningkatkan pengajuan kreditnya dan bank juga bisa memfasilitasi hal tersebut lebih baik-baik di tahun ini,” ujarnya.

    Ia menuturkan, Allo Bank akan segera merespons penurunan suku bunga ini dengan melakukan penyesuaian, baik terhadap suku bunga kredit maupun suku bunga simpanan.

    Meski demikian, ia juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam melakukan penyesuaian tersebut agar tetap sesuai dengan kondisi pasar.

    “Jadi ini memang bank biasanya langsung merespons, tapi kita juga sambil melihat pergerakan dari bank-bank yang lain,” jelas Ganda.

    Sebab menurutnya, jika bank tidak segera menyesuaikan suku bunga simpanan, maka ongkos dana bisa terlalu tinggi, yang pada akhirnya mempengaruhi harga kredit.

    Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa keputusan menurunkan BI-Rate ke level 5,25 persen sejalan dengan prakiraan inflasi yang tetap rendah dan stabilnya nilai tukar rupiah.

    BI juga menurunkan suku bunga deposit facility menjadi 4,50 persen dan suku bunga lending facility menjadi 6,00 persen.

    Lebih lanjut, BI juga akan terus mencermati ruang pelonggaran suku bunga ke depan serta mengoptimalkan bauran kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • UMKM Bali ikuti pameran di Korsel perluas pangsa pasar 

    UMKM Bali ikuti pameran di Korsel perluas pangsa pasar 

    Denpasar (ANTARA) –

    Tujuh pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) asal Bali binaan Pertamina Patra Niaga Wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara mengikuti pameran bisnis di Korea Selatan untuk memperluas pangsa pasar.

    “Pameran itu langkah tepat untuk produk UMKM dalam negeri mendapat akses pasar ekspor,” kata Manajer Komunikasi, Relasi dan TJSL Pertamina Patra Niaga Wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Ahad Rahedi di Denpasar, Bali, Kamis.

    UMKM binaan itu telah melalui kurasi dengan produk unggulan khas daerah Bali yang ditampilkan kepada pelaku bisnis dan publik di Pameran Koima Seoul, Korea Selatan.

    Tujuh UMKM itu yakni Haluan Bali, Dian Art, Bali Ayu, Dede Satoe, Bali Conservana, Bali Pure dan Bali Honey dengan membawa produk unggulan mulai dari fesyen, aksesori, makanan olahan hingga produk spa.

    Total ada 23 pelaku UMKM tanah air yang diboyong ke negeri ginseng itu untuk pameran bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Korea Selatan.

    Salah satu UMKM asal Pulau Dewata itu yakni Bali Pure yang merupakan salah satu mitra binaan yang berasal dari Kabupaten Buleleng, Bali.

    UMKM itu memamerkan produk herbal yaitu minyak kelapa organik, produk perawatan tubuh, bahkan mendapatkan penawaran untuk menjajaki potensi kerja sama dengan pengusaha di Korea Selatan.

    Ada pun performa penjualan untuk produk UMKM Indonesia terjual lebih dari 80 persen dan potensi transaksi menembus lebih dari Rp500 juta.

    Sementara itu, Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Seoul Ali Andhika Wardhana mengapresiasi BUMN bidang minyak dan gas bumi itu dan Kementerian Perdagangan yang telah membawa UMKM binaan terbaiknya di Seoul.

    “Ini tentunya sebagai bentuk dukungan kepada para UMKM dengan berbagai produk unggulannya untuk dapat menembus pasar global khususnya di Korea Selatan,” kata Ali Andhika.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bulog Makassar salurkan 3.400 ton beras bagi 172.000 penerima bantuan

    Bulog Makassar salurkan 3.400 ton beras bagi 172.000 penerima bantuan

    ANTARA – Perum Bulog Cabang Makassar menyalurkan 3.400 ton cadangan beras pemerintah, kepada 172.000 penerima bantuan periode Juni-Juli. Pemimpin Cabang Perum Bulog Makassar, Karmila Hasmin Marunta, saat ditemui di Kabupaten Maros, Kamis (17/7), mengatakan penyaluran tersebut diharapkan mampu menjaga laju inflasi komoditi beras sampai akhir tahun 2025. (Shintia Aryanti Krisna/Andi Bagasela/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bulog salurkan 1.245 ton beras ke warga Madiun

    Bulog salurkan 1.245 ton beras ke warga Madiun

    ANTARA – Bulog Cabang Madiun, mulai menyalurkan bantuan pangan berupa beras seberat 1.245 ton untuk 62.269 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Madiun. Ditargetkan penyaluran tersebut selesai sebelum tanggal 30 Juli ini. 
    (Rindhu Dwi Kartiko/Andi Bagasela/I Gusti Agung Ayu N)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wementan Sudaryono tegaskan praktik pupuk palsu diberantas

    Wementan Sudaryono tegaskan praktik pupuk palsu diberantas

    ini bukan hanya menipu soal kandungan nutrisi, tetapi juga menghancurkan harapan dan kerja keras petani selama satu musim

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan pemalsuan pupuk merugikan petani dan mengganggu ketahanan pangan, sehingga harus diberantas melalui pengawasan ketat serta penegakan hukum yang tegas dan menyeluruh.

    “Memalsukan pupuk itu zalim. Sangat zalim! Karena ini bukan hanya menipu soal kandungan nutrisi, tetapi juga menghancurkan harapan dan kerja keras petani selama satu musim,” kata Wamentan Sudaryono di Jakarta, Kamis.

    Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar ini menyatakan tindakan tersebut harus diberantas hingga ke akarnya karena berdampak serius terhadap kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.

    “Jahat terhadap orang susah itu kejahatan kemanusiaan. Di era Presiden Prabowo, hal seperti ini tidak akan dibiarkan,” lanjutnya.

    Wamentan menekankan kerugian akibat pemalsuan pupuk sangat besar. Menurut dia, kerugian tersebut akan menjadi beban para petani, bahkan program prioritas Presiden Prabowo, yakni swasembada pangan.

    “Jika ada ribuan atau bahkan jutaan petani yang menjadi korban, kerugiannya bisa mencapai triliunan rupiah dan mengancam ketahanan pangan kita,” tambahnya.

    Wamentan Sudaryono yang juga merupakan anak seorang petani ini juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang telah proaktif menindaklanjuti kasus-kasus pemalsuan pupuk.

    “Terima kasih jajaran Polri sudah menindaklanjuti. Ini adalah langkah krusial untuk melindungi petani dan memastikan bahwa mereka dapat bekerja dengan tenang tanpa kekhawatiran akan pupuk palsu,” bebernya.

    Menurut dia, pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) akan terus bersinergi dengan aparat penegak hukum dan seluruh pemangku kepentingan untuk memberantas praktik pemalsuan pupuk demi terwujudnya pertanian yang maju, mandiri dan modern.

    “Demi kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan,” kata Wamentan.

    Sebelumnya Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan, pihaknya menemukan lima jenis pupuk palsu yang beredar di pasaran dan menyebabkan potensi kerugian petani mencapai Rp3,2 triliun secara nasional.

    Amran menyebutkan pupuk palsu tersebut sangat merugikan petani karena sebagian besar menggunakan dana pinjaman program Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga jika gagal panen, mereka bisa bangkrut akibat ulah pelaku kejahatan pupuk.

    “Bayangkan kalau pupuk palsu, itu kerugian petani baru kita temukan lima pupuk palsu, (potensi kerugian petani) Rp3,2 triliun, tapi bukan Rp3,2 triliunnya, petani langsung bangkrut, ini pinjaman, pinjaman KUR,” kata Mentan di Makassar, Sabtu (12/7).

    Meskipun belum menjelaskan secara rinci lokasi dan jenis pupuk yang ditemukan, Mentan menegaskan akan menindak tegas pelaku pemalsuan sesuai aturan hukum yang berlaku dan tidak memberi toleransi.

    Ia menyayangkan masih adanya pihak-pihak yang tega menipu petani dengan menjual pupuk palsu, menyebut tindakan itu tidak etis dan harus segera dibersihkan dari sektor pertanian Indonesia.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.