Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Kemenhut: KPH garda terdepan dalam pelaksanaan pasar karbon

    Kemenhut: KPH garda terdepan dalam pelaksanaan pasar karbon

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan penguatan peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai garda terdepan pengelolaan hutan lestari dan pelaksana utama kebijakan transformasi kehutanan, termasuk perluasan akses masyarakat dan pelaksanaan pasar karbon nasional yang telah dibuka.

    Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut Laksmi Wijayanti dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan pembukaan pasar karbon nasional merupakan langkah strategis yang menempatkan Indonesia sebagai aktor penting dalam penyediaan kredit karbon berintegritas tinggi di tingkat global.

    “Pemerintah Indonesia menegaskan langkah strategis dalam pembukaan pasar karbon nasional yang kini terhubung dengan mekanisme mandatori dan berstandar tinggi,” kata Laksmi.

    “Langkah ini menjadi tonggak penting untuk menjadikan Indonesia sebagai aktor pusat pasar karbon dunia, khususnya dari sektor kehutanan,” ujarnya menambahkan.

    Lebih lanjut, Laksmi menjelaskan bahwa keputusan strategis membuka pasar karbon menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara tropis pertama yang mampu menyediakan kredit karbon yang dapat ditelusuri sumbernya.

    “Mulai dari konsesi PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan), perhutanan sosial, hutan adat, hingga pemulihan ekosistem di kawasan konservasi,” kata dia.

    Kondisi tersebut, lanjut Laksmi, diapresiasi komunitas internasional yang tengah menghadapi stagnasi pasokan karbon kredit berkualitas dari sektor hutan.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR dorong penguatan anti-perundungan dalam RUU Sisdiknas

    Anggota DPR dorong penguatan anti-perundungan dalam RUU Sisdiknas

    Kita perlu aturan yang tegas. Kalau tidak ada sanksi, mustahil akan menimbulkan efek jera, baik dari sisi orang tua maupun siswa atau mahasiswa

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi X DPR RI Agung Widyantoro mendorong penguatan aturan untuk mencegah aksi perundungan di lingkungan pendidikan melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

    Dia pun prihatin atas meningkatnya kasus perundungan, intoleransi, dan kekerasan di lingkungan sekolah maupun kampus. Fenomena ini semakin sering muncul, dan dianggap sudah berada pada tahap yang mengkhawatirkan bagi dunia pendidikan nasional.

    “Kita perlu aturan yang tegas. Kalau tidak ada sanksi, mustahil akan menimbulkan efek jera, baik dari sisi orang tua maupun siswa atau mahasiswa,” kata Agung di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, Komisi X telah menggelar rapat dengan kementerian terkait mengenai penyusunan RUU Sisdiknas. Dia menilai persoalan kekerasan, perundungan, dan intoleransi di lingkungan pendidikan harus disikapi serius.

    Ia menambahkan bahwa norma hukum perlu mengatur penanganan perundungan yang menimbulkan rasa tidak aman, trauma, luka berat, bahkan kematian.

    Meskipun selama ini sudah ada nota kesepahaman antara kementerian dan aparat penegak hukum untuk mencegah kriminalisasi kasus tertentu, menurut dia, pendekatan tersebut tidak lagi memadai.

    “Harus ada norma yang jelas dan sanksi yang dijatuhkan, meski bersifat administratif atau berupa denda. Namun, jika sampai menghilangkan nyawa atau menimbulkan luka serius dan trauma besar, kita harus tegas. Tidak ada permakluman,” katanya.

    Selain itu, dia juga menyoroti pentingnya pola asuh yang baik dari orang tua sejak dini. Ia mengingatkan bahwa toleransi terhadap kesalahan anak secara berlebihan bisa menjadi pemicu perundungan.

    “Pola asuh yang tepat sangat penting agar anak-anak belajar bertanggung jawab dan tidak menimbulkan perilaku kekerasan,” kata dia.

    Dia juga menekankan bahwa perlindungan hukum harus diberikan tidak hanya kepada siswa, tetapi juga kepada guru dan dosen. Ia mendorong agar RUU Sisdiknas memuat pasal yang memberikan payung hukum bagi tenaga pendidik agar bisa bekerja dengan aman dan nyaman.

    “Kalau guru dan dosen tidak merasa terlindungi, bagaimana mereka bisa memajukan pendidikan bangsa? Lingkungan pendidikan harus dikelola dengan rasa aman bagi semua pihak,” katanya.

    Ia menambahkan bahwa satuan tugas penanggulangan kekerasan di lingkungan kampus yang telah ada harus lebih efektif, dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, pers, dan aparat penegak hukum, guna memastikan seluruh bentuk intoleransi, kekerasan, dan bullying dapat ditangani dengan tepat.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo perkuat program KB untuk atur pertumbuhan/pemerataan penduduk

    Prabowo perkuat program KB untuk atur pertumbuhan/pemerataan penduduk

    Saat ini, Indonesia memiliki Total Fertility Rate (TFR) atau Angka Kelahiran Total sebesar 2,1. Angka tersebut menunjukkan bahwa rata-rata setiap perempuan Indonesia melahirkan dua anak

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus atau memperkuat program Keluarga Berencana (KB) untuk pengaturan pertumbuhan penduduk, terutama terkait dengan pemerataan angka kelahiran di berbagai daerah.

    Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Wihaji menyampaikan pemerintah terus mengupayakan penguatan program KB untuk menjaga pertumbuhan penduduk nasional.

    “Beliau (Presiden Prabowo) tadi salah satu konsentrasinya tentang bagaimana mengatur ya. Mengatur ini penting,” ujar Wihaji di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    Saat ini, Indonesia memiliki Total Fertility Rate (TFR) atau Angka Kelahiran Total sebesar 2,1. Angka tersebut menunjukkan bahwa rata-rata setiap perempuan Indonesia melahirkan dua anak.

    Namun, kondisi ini tidak merata di seluruh wilayah. Beberapa daerah bahkan memiliki angka kelahiran yang lebih rendah dari rata-rata nasional, seperti DKI Jakarta yang sudah berada di angka 1,8.

    Di sisi lain, persentase wanita dengan status kawin yang sedang menggunakan atau memakai alat kontrasepsi KB baru mencapai 56,26 persen pada 2024.

    Oleh karena itu, Wihaji mengatakan bahwa pemerintah akan mengatur mana yang menjadi prioritas dalam menjaga pertumbuhan penduduk.

    “Kita kendalikan, dan itu tugas kementerian saya. Jangan sampai terlalu banyak anak dan sebagainya. Itu yang nanti jadi prioritas, tapi pada titik tertentu kita juga kendalikan mana yang dalam hal ini mengalami penundaan dan sebagainya,” jelasnya.

    Wihaji menambahkan bahwa edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting untuk memastikan pengaturan kelahiran berjalan seimbang.

    Ia menegaskan bahwa isu kependudukan akan menjadi tantangan strategis Indonesia di masa depan, sehingga pengendalian KB perlu dilakukan secara terarah.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Andi Firdaus
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Makassar–Yokohama kerja sama pelatihan dan penyerapan tenaga kerja

    Makassar–Yokohama kerja sama pelatihan dan penyerapan tenaga kerja

    Pertemuan itu membuka babak baru kerja sama strategis antara dua kota pelabuhan besar di Asia

    Makassar (ANTARA) – Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan bersama Pemerintah Kota Yokohama, Jepang sepakat bekerja sama dalam hal pelatihan dan penyerapan tenaga kerja.

    Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin melalui keterangannya diterima di Makassar, Selasa, mengatakan, Forum Asia Smart City Conference (ASCC) 2025 di Yokohama, Jepang yang dihadirinya itu berlangsung selama lima hari yakni 25-29 November 2025.

    “Pertemuan ini menjadi momentum baru dalam hubungan Makassar–Yokohama, tidak hanya dalam bidang pengembangan kota berkelanjutan, tetapi juga membuka peluang strategis di sektor ketenagakerjaan dan peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya.

    Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin melakukan pertemuan langsung dengan Wali Kota Yokohama, Takeharu Yamanaka sekaligus bertukar cinderamata sebagai simbol persahabatan dan komitmen kerja sama antar kedua kota.

    Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin kota membahas rencana kerja sama lanjutan, termasuk peluang penyerapan tenaga kerja asal Makassar untuk bekerja di berbagai sektor di Yokohama, didukung oleh program pelatihan resmi dari Pemerintah Kota Yokohama.

    “Ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi warga Makassar sekaligus memperluas akses ekonomi dan peluang kerja di tingkat internasional,” harap Munafri.

    Tidak hanya itu, pertemuan itu membuka babak baru kerja sama strategis antara dua kota pelabuhan besar di Asia.

    Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa diplomasi kota yang dibangun Munafri kini menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat.

    Munafri menuturkan, Yokohama sebagai kota yang penuh energi, kreativitas, dan semangat, sekaligus memberikan sambutan hangat terhadap kehadiran delegasi Makassar.

    “Saya merasa benar-benar diterima dan menemukan banyak kesamaan antara Yokohama dan Makassar karena keduanya merupakan kota pelabuhan utama dengan sejarah panjang sebagai pusat perdagangan, pelayaran, dan perniagaan di kawasan masing-masing,” tuturnya.

    Menurutnya, pengalaman dan keberhasilan Yokohama dapat menjadi contoh berharga bagi Makassar dalam memperkuat posisi strategisnya di Indonesia.

    “Yokohama berdiri sebagai contoh cemerlang dari inovasi, budaya, dan semangat komunitas. Saya sangat senang kesempatan bertukar pikiran dan memperkuat hubungan dengan Wali Kota Yamanaka,” jelasnya.

    Pertemuan tersebut sekaligus memperkuat hubungan antara Makassar dan Yokohama dalam agenda pertukaran pengetahuan, inovasi perkotaan, dan penguatan kebijakan pembangunan berkelanjutan.

    “Saya berharap dapat belajar dari kepemimpinan beliau dan mengeksplorasi peluang kolaborasi demi kemajuan komunitas kita,” ucap Munafri.

    Pewarta: Muh. Hasanuddin
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jambi lepas ekspor pinang tujuan Bangladesh

    Jambi lepas ekspor pinang tujuan Bangladesh

    Kabupaten Muaro Jambi (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Jambi melepas ekspor komoditas pinang sebanyak 36 ton ke negara tujuan Bangladesh dengan nilai total setara Rp1,3 miliar.

    Kegiatan pengiriman komoditas unggulan tersebut merupakan upaya pemerintah bersama swasta dan masyarakat dalam peningkatan ekspor di wilayah itu, kata Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman usai pelepasan ekspor pinang di Pelabuhan Talang Duku Jambi, Selasa.

    “Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak yang telah terlibat dalam pelaksanaan pelepasan ekspor ini, terutama perusahaan eksportir,” katanya.

    Ia menjelaskan bahwa Provinsi Jambi khususnya di wilayah pesisir timur dikenal sebagai penghasil komoditas pinang, terbesar di Indonesia.

    Menurut dia, dengan pelepasan ekspor itu memberikan spirit atau energi baru untuk lebih memperluas jaringan ekspor dan meningkatkan nilai tambah serta nilai ekspor.

    Ia berharap kegiatan ekspor tidak hanya kegiatan rutin, akan tetapi upaya bersama untuk meningkatkan produksi ekspor serta meningkatkan nilai tambah (added value) komoditas dan produk-produk dari Provinsi Jambi, yang pada akhirnya akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi.

    “Semoga tren positif ini terus berlanjut dan semakin banyak petani pinang yang merasakan manfaatnya, sehingga tujuan utama kita untuk mendukung perekonomian nasional dapat tercapai,” harapnya.

    Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti, menyampaikan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian (Kementan) terus melakukan berbagai upaya, termasuk pembukaan akses pasar melalui perjanjian perdagangan dan promosi ekspor.

    Berdasarkan data, permintaan global untuk pinang sangat menjanjikan dan terus tumbuh, terutama dari negara-negara seperti India, Iran, dan Bangladesh.

    Ekspor pinang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, untuk itu Kementan aktif mendorong dan memfasilitasi ekspor pinang dengan tujuan berbagai negara.

    Pewarta: Agus Suprayitno
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MPR: Segera atasi ketimpangan gender dalam kehidupan bernegara 

    MPR: Segera atasi ketimpangan gender dalam kehidupan bernegara 

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong agar ketimpangan gender dalam kehidupan bernegara segara diatasi dan menekankan pentingnya upaya bersama untuk memastikan partisipasi perempuan lebih bermakna dalam kehidupan bernegara.

    “Dinamika dalam mewujudkan sistem yang tepat dalam kehidupan bernegara kita masih diwarnai dengan munculnya fragmentasi politik dan ketimpangan representasi gender yang hingga hari ini belum bisa kita atasi,” kata Lestari dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Hal itu disampaikan Lestari Moerdijat secara daring dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di hadapan para pengurus dan anggota Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) di Gedung Nusantara IV, Kompleks DPR RI/MPR RI/DPD RI Senayan, Jakarta.

    Hadir pada kesempatan itu para pengurus KPPI antara lain Kanti W. Janis, Rahayu Saraswati, Saniatul Lativa, Irma Suryani Chaniago, Hindun Anisah, dan para tokoh perempuan dari sejumlah partai politik.

    Menurut Lestari, sistem demokrasi Indonesia saat ini sedang kelelahan dan mencari nafas baru agar mampu berjalan sesuai amanat konstitusi.

    Sejatinya, kata Rerie, sapaan akrab Lestari, UUD 1945 sudah memberi fondasi yang tegas bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan setiap warga negara memiliki hak yang sama. Sehingga negara berkewajiban menghadirkan kesetaraan dan keadilan gender bagi rakyatnya.

    Tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana negara bisa hadir dan memastikan amanat konstitusi itu bisa diwujudkan.

    Menurut Rerie, pelaksanaan demokrasi harus direalisasikan secara utuh, sehingga pemilihan umum dan partai politik itu harus dilihat sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial, termasuk di dalamnya keadilan gender.

    Rerie mengatakan hingga saat ini masih terjadi ketimpangan dalam regulasi terkait pemilu dan partai politik yang ada.

    Menurutnya, peraturan yang mewajibkan 30 persen kuota perempuan pada lembaga legislatif masih jauh dari target yang diharapkan.

    Selain itu, tegas dia, struktur partai politik yang mayoritas masih maskulin, hirarkis, kurang inklusif, rekrutmen perempuan yang masih sporadis dan tidak transparan, masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

    Oleh karena itu, Rerie mendorong agar semua pihak, termasuk para anggota KPPI, mampu berperan aktif dalam upaya reformasi regulasi pemilu dan partai politik yang bukan sekadar teknis hukum, tetapi juga harus kembali berpijak pada amanah konstitusi dan nilai-nilai demokrasi Pancasila.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkop: Arah pembangunan ekonomi kembali ke rancangan pendiri bangsa

    Menkop: Arah pembangunan ekonomi kembali ke rancangan pendiri bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyatakan arah pembangunan ekonomi nasional kembali merujuk pada rancangan para pendiri bangsa dalam arsip perencanaan pembangunan 1947-1969.

    “Arsip itu menunjukkan bahwa koperasi ditempatkan sebagai pilar produksi, distribusi, dan industri sebagaimana dirancang pendiri republik,” kata Ferry usai menghadiri Forum Diskusi Satu Data Indonesia di Jakarta, Selasa.

    Ia menjelaskan dokumen perencanaan nasional tersebut menjadi dasar penguatan kebijakan koperasi desa, termasuk pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai platform ekonomi rakyat yang dirancang untuk meningkatkan produksi, stabilisasi harga, dan akses layanan dasar.

    Ferry menyebut periode 1970–1990 pernah menjadi masa keemasan koperasi ketika berbagai unit usaha koperasi mengelola industri tekstil, batik, susu, hingga perbankan. Namun memasuki era liberalisasi, banyak koperasi melemah akibat kompetisi pasar bebas.

    “Ketika mekanisme pasar bebas masuk, peran negara dan koperasi diperkecil sehingga kita seperti disorientasi,” ungkapnya.

    Ia menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini mengembalikan fungsi koperasi sebagai pelaku ekonomi rakyat melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang mengamanatkan percepatan pembentukan dan operasionalisasi KDKMP di seluruh desa.

    Menurut Ferry, penguatan koperasi desa membutuhkan konsolidasi lintas sektor, termasuk integrasi data nasional, layanan dasar, logistik desa, dan penguatan rantai pasok.

    “Koperasi desa harus menjadi pusat produksi dan distribusi masyarakat,” ujar dia.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tiba di Jakarta, Gibran laporkan langsung hasil KTT G20 ke Prabowo

    Tiba di Jakarta, Gibran laporkan langsung hasil KTT G20 ke Prabowo

    mata uang digital tersebut dapat menciptakan peluang sekaligus risiko

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaporkan langsung hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, setibanya di Jakarta.

    ‎Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui unggahan dari akun resmi Instagramnya @sekretariat.kabinet, Selasa, mengatakan Wapres Gibran melaporkan hasil KTT G20 itu, setibanya di Jakarta (24/11).

    ‎”Setibanya di Jakarta, Wapres Gibran melaporkan hasil KTT G20 kepada Presiden Prabowo untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan dan kerja sama internasional yang telah dibahas,” kata Seskab Teddy yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Dalam pertemuan Presiden dan Wapres, turut mendampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    ‎Adapun kehadiran Gibran dalam KTT G20 yang berlangsung di Johannesburg, Afrika Selatan pads 22-23 November 2025 untuk melaksanakan penugasan langsung dari Presiden Prabowo yang berhalangan hadir.

    ‎Dalam KTT G20 tersebut, Wapres Gibran mengikuti sesi pleno dan pertemuan penting yang membahas isu strategis seperti ketahanan pangan, ekonomi digital, dan kecerdasan artifisial.

    ‎Berdasarkan pernyataan Seskab, Gibran juga menegaskan komitmen Indonesia dalam mendorong pemerataan akses teknologi serta kemitraan global yang berkeadilan.

    ‎Selain itu, Wapres Gibran juga menyampaikan salam hangat dari para pemimpin dunia kepada Presiden Prabowo yang ditemuinya selama KTT berlangsung, maupun pada pertemuan bilateral.

    ‎”Wapres Gibran juga menyampaikan salam hangat dari para pemimpin dunia kepada Presiden Prabowo sebagai bentuk penghormatan dan hubungan diplomatik yang erat,” kata Seskab.

    ‎Di KTT G20, Gibran menyampaikan pidato dalam tiga sesi. Pada sesi pertama yang membahas isu ekonomi berkelanjutan, peran perdagangan dan keuangan dalam pembangunan, serta masalah utang di negara-negara berkembang, Gibran berbicara mengenai inklusi keuangan yang dapat meminimalkan ketimpangan.

    ‎Wapres pun memperkenalkan sistem pembayaran digital QRIS karya anak bangsa yang telah mendorong partisipasi ekonomi masyarakat dan mengurangi ketimpangan.

    ‎Pada sesi tersebut, Wapres juga berbicara mengenai kripto dan token digital. Menurut Wapres, mata uang digital dapat menciptakan peluang sekaligus risiko.

    ‎”Oleh karena itu, Indonesia mengusulkan agar G20 memulai dialog tentang ekonomi intelijen,” katanya.

    ‎Pada sesi kedua, Gibran mempromosikan konsep ketahanan berkelanjutan. Dengan kondisi geografis Indonesia yang terletak di Cincin Api Pasifik, Indonesia menghadapi lebih dari 3 ribu bencana setiap tahun.

    ‎Oleh karena itu, bagi Indonesia, ketahanan bukan hanya slogan, melainkan kenyataan dan keharusan yang harus dihadapi sehari-hari.

    ‎Gibran menyatakan program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan investasi strategis, mengingat ketahanan pangan dan program MBG bukan sekadar agenda ekonomi.

    ‎”Presiden Indonesia berfokus pada ketahanan pangan dan Makan Bergizi Gratis bagi 80 juta pelajar dan ibu hamil sebagai investasi strategis. Hal ini mendorong penggunaan produk lokal, memberdayakan petani dan peternak, sekaligus memperluas kegiatan ekonomi di berbagai bidang,” kata Wapres Gibran.

    ‎Pada sesi ketiga, Wapres berbicara soal kecerdasan buatan atau artificial inteligence (AI) dan mineral kritis yang berperan penting menuju transisi energi dan industri berteknologi tinggi.

    ‎Tema tersebut, kata Gibran, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Apindo usulkan indeks alfa di UMP 2026 selaras dengan kapasitas usaha

    Apindo usulkan indeks alfa di UMP 2026 selaras dengan kapasitas usaha

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan penetapan indeks alfa (α) dalam Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 diterapkan secara bijaksana yang selaras dengan kondisi ekonomi daerah, tingkat produktivitas, dan kapasitas usaha tiap sektor.

    “Kebijakan yang adaptif ini diperlukan agar keberlanjutan usaha dan serapan tenaga kerja tetap terjaga,” kata Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Darwoto dalam Economic and Labour Insight di Jakarta, Selasa.

    Dalam konteks penetapan, kata dia perlu dipahami bahwa alfa merupakan indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

    Besaran alfa harus ditetapkan secara proporsional, karena pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada faktor tenaga kerja, tetapi juga pada faktor produksi lainnya seperti investasi/modal, teknologi, dan total factor productivity (TFP) yang mencerminkan efisiensi, inovasi, serta peningkatan kapasitas produksi.

    Oleh karena itu pihaknya mengusulkan variabel alfa dalam penetapan UMP 2026 tidak diterapkan secara seragam di seluruh daerah.

    Selain itu, ia menyampaikan penghitungan besaran alfa di suatu wilayah idealnya mempertimbangkan kondisi rasio upah minimum terhadap Kebutuhan Hidup Layak (KHL), terutama apabila rasio tersebut berada di atas atau di bawah rata-rata nasional.

    Pendekatan berbasis data ini kata dia akan menghasilkan kebijakan upah yang lebih objektif dan berkeadilan.

    Lebih lanjut, dunia usaha meyakini bahwa pemerintah akan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut secara arif dan bijaksana dalam menetapkan nilai alfa pada regulasi yang akan segera diterbitkan, sehingga dapat menciptakan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha.

    Darwoto menambahkan, penetapan nilai alfa yang proporsional akan menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan usaha, khususnya menciptakan stabilitas dan daya saing sektor industri, serta sektor padat karya yang sensitif terhadap kenaikan biaya tenaga kerja.

    Selain itu, dunia usaha menegaskan pentingnya memasukkan indikator ekonomi dan produktivitas sebagai variabel utama dalam penentuan nilai alfa.

    Pendekatan ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, yang menekankan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan usaha.

    “Dengan mengintegrasikan indikator ekonomi ke dalam formula pengupahan, kebijakan yang dihasilkan akan lebih obyektif, terukur, dan berkelanjutan dalam jangka panjang,” ujar Darwoto.

    Sementara itu, Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyatakan, dunia usaha mendukung penggunaan formula pengupahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan yang telah diperkuat oleh putusan MK.

    Dalam kerangka kebijakan penciptaan lapangan kerja, pihaknya menegaskan bahwa kebijakan pengupahan memiliki pengaruh langsung terhadap keberlanjutan investasi dan perluasan kesempatan kerja.

    “Oleh karenanya, formula UMP 2026 dan nilai alfa yang akan ditetapkan pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan industri,” kata Shinta.

    Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan tengah menyusun konsep pengupahan UMP 2026 yang besarannya tidak satu angka seperti tahun lalu, serta tidak diumumkan pada 21 November sebagaimana amanat PP 36/2021.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli di Jakarta, Kamis (20/11) menyampaikan, dalam menyusun konsep ini, pihaknya menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2023 secara menyeluruh yang mempertimbangkan kebutuhan hidup layak dalam penetapan upah.

    Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan dalam penetapan UMP tahun depan, variabel penghitungan yang digunakan tetap sama, namun variabel alfa ditingkatkan

    Adapun dalam aturan yang berlaku saat ini indeks alfa berada di kisaran 0,1 hingga 0,3 poin.

    “Variabel-variabel dalam rumus sama, hanya saja sekali lagi kata MK alfanya yang harus ada adjustment sedikit. Apa adjustment-nya? Yaitu pemerintah harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak,” katanya.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri ATR minta MASKI bantu selesaikan masalah 11 juta bidang tanah

    Menteri ATR minta MASKI bantu selesaikan masalah 11 juta bidang tanah

    Denpasar (ANTARA) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid meminta Masyarakat Ahli Survei Kadaster Indonesia (MASKI) membantu dalam menyelesaikan masalah pada 11 juta bidang tanah.

    “PR (Pekerjaan rumah) besar kita masih ada 11 juta bidang KW-456, sertifikat tanah yang di belakangnya tidak ada peta kadastralnya, berarti ada 11 juta pemegang atau lebih yang harus kita tuntaskan,” kata dia dalam Musyawarah Nasional MASKI di Denpasar, Bali, Selasa.

    Menteri ATR/BPN meminta bantuan para kadaster baik swasta maupun anggota BPN untuk menyelesaikan ini, sebab tidak mungkin satu objek dimiliki oleh banyak subjek dan bukti fisik yang akan menjawabnya sesuai dengan tugas MASKI yang mengukur di lapangan.

    “Maka kita harus selesaikan masalah ini secara bersama-sama, kerja sama semua pihak,” ujarnya.

    “Untuk itu kata kuncinya adalah fisiknya, siapa yang memegang dokumen fisik sesungguhnya, kebenarannya ada disana, semua carut marut ini bermula dari informasi fisik yang tidak jelas, yang tidak komplit maka meledak lah kasus di mana-mana,” sambung Nusron Wahid.

    Selain meminta bantuan masalah KW-456 dan tumpang tindih yang kerap muncul, Menteri Nusron juga mengingatkan masih banyak kerja ke depan yang tidak dapat dilakukan pemerintah sendirian.

    “Tahun depan ada sertifikasi tanah Agrinas 3,4 juta hektare yang sudah diambil alih pemerintah, ini juga butuh pengukuran, tim internal ATR/BPN tidak mungkin bisa sendiri karena jumlahnya terpisah di 17 provinsi, pasti melibatkan MASKI,” kata dia.

    Untuk memastikan para surveyor di lapangan bekerja dengan baik sebagai mitra Kementerian ATR/BPN, dalam kesempatan ini ia mendorong agar seluruh anggota memiliki sertifikat manajemen risiko.

    Hal ini untuk menjamin kadaster independen bekerja penuh integritas, sebab segala hal pertanahan yang dikeluarkan ATR/BPN memiliki risiko hukum yang berat.

    “Sekali lagi kami minta tolong dibuat peraturan kalau perlu diwajibkan mempunyai sertifikat, kalau perlu sertifikat yang ditandatangani oleh malaikat, kadang-kadang kalau sertifikat ditandatangani manusia ini masih bisa diotak-atik,” ujar Menteri ATR/BPN.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.