Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Bulog gandeng Dinsos, TNI-Polri kawal distribusi bantuan beras di DKI

    Bulog gandeng Dinsos, TNI-Polri kawal distribusi bantuan beras di DKI

    dari TNI-Polri pun ada, terutama dari TNI ada Babinsa yang pada saat penyaluran stand by untuk memonitor kami menjalankan penyaluran

    Jakarta (ANTARA) – Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta-Banten menggandeng Dinas Sosial hingga TNI-Polri dalam mengawal distribusi bantuan pangan beras kepada masyarakat yang membutuhkan di wilayah DKI Jakarta.

    Wakil Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten Rizky Puspitasari mengatakan pengawasan distribusi dilakukan melalui monitoring dan evaluasi yang berlangsung saat penyaluran maupun setelah proses distribusi selesai, dengan melibatkan berbagai instansi pemerintah dan aparat keamanan terkait.

    “Untuk pengawasan ada dinas sosial yang berkolaborasi dengan kami. Kemudian dari TNI-Polri pun ada, terutama dari TNI ada Babinsa yang pada saat penyaluran stand by untuk memonitor kami menjalankan penyaluran,” kata Rizky ditemui di sela distribusi bantuan pangan beras ke rumah warga di wilayah Tanjung Barat, Jakarta, Kamis.

    Rizky menyebutkan pihaknya menyalurkan bantuan pangan beras 20 kilogram kepada setiap penerima bantuan pangan (PBP) dengan alokasi dua bulan Juni dan Juli, di mana untuk wilayah Kelurahan Tanjung Barat, Jakarta Selatan, pihaknya akan menyalurkan bantuan tersebut kepada 855 PBP.

    Sementara, secara keseluruhan untuk wilayah DKI Jakarta, Rizky menyebut akan menyalurkan bantuan beras sebanyak 2.189.210 kilogram (kg) menyasar 218.921 PBP yang ditargetkan dapat selesai di akhir Juli.

    Wakil Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten Rizky Puspitasari (kanan) didampingi lurah dan Babinsa melakukan distribusi bantuan pangan beras di rumah warga di wilayah Tanjung Barat, Jakarta, Kamis (17/7/2025). ANTARA/Harianto

    Lebih lanjut, dia merinci untuk wilayah Jakarta Barat, Bulog akan menyalurkan 545.450 kg menyasar 54.545 PBP; Jakarta Pusat 332.400 kg menyasar 33.240 PBP; Jakarta Selatan 365.900 kg menyasar 36.590 PBP; Jakarta Timur 442.830 kg menyasar 44.283 PBP; Jakarta Utara 484.150 kg menyasar 47.415 PBP; dan Kepulauan Seribu 18.480 kg menyasar 1.848 PBP.

    “Untuk penyalurannya sekarang di handle full oleh Perum Bulog, namun demikian kami bekerjasama dengan transporter PT JPL (Jasa Prima Logistik) yang akan menjadi pihak distributor untuk mengantarkan beras ke titik-titik bagi,” jelasnya.

    Lebih lanjut, penyaluran bantuan pangan tersebut akan dilakukan di titik-titik yang telah ditentukan seperti Kantor Kelurahan dan tempat yang mudah dijangkau masyarakat.

    “Karena harus verifikasi KTP, kartu keluarga dan lain sebagainya, butuh proses sehingga ruangan yang dipakai itu tentunya diperlukan. Jadi kami rata-rata menggunakan kelurahan-kelurahan, namun ada sebagian yang di balai desa,” katanya.

    Mulyanah (51) warga Kelurahan Tanjung Barat penerima bantuan pangan beras di Jakarta, Kamis (17/7/2025). ANTARA/Harianto

    Di tempat yang sama, Lurah Tanjung Barat Rizki Wijaya memastikan warga yang menerima bantuan pangan beras di wilayah merupakan orang yang benar-benar berhak karena sebelumnya diusulkan melalui musyawarah tingkat kelurahan.

    “Kita kan usulan dari bawah, RT, RW. Lalu dimusyawarahkan di tingkat kelurahan untuk diusulkan melalui sistem DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), sekarang berubah menjadi DTSN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional),” kata Rizki Wijaya.

    Sementara itu, Mulyanah (51) warga Kelurahan Tanjung Barat mengaku sangat bahagia bisa menerima bantuan pangan beras yang telah lama dinantikan.

    “Harapan saya, bukan hanya Juni-Juli saja, tapi kalau bisa lanjut terus bantuannya,” kata Mulyanah.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenhub pastikan Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk tetap lancar beroperasi

    Kemenhub pastikan Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk tetap lancar beroperasi

    Kami memahami adanya antrean kendaraan di jalan menuju pelabuhan, namun perlu ditegaskan bahwa hal ini terjadi sebagai bagian dari proses mitigasi risiko untuk memastikan seluruh kapal dalam kondisi laik laut…,

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan memastikan seluruh aktivitas bongkar muat di lintas penyeberangan Ketapang–Gilimanuk saat ini masih berlangsung lancar dan tertib.

    “Kendati terjadi kepadatan lalu lintas kendaraan logistik di jalur menuju pelabuhan, situasi ini tidak menggambarkan adanya gangguan layanan pelabuhan secara keseluruhan,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Muhammad Masyhud dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Dia menegaskan, kemacetan yang sebelumnya terjadi merupakan konsekuensi dari langkah korektif dan antisipatif yang dilakukan pemerintah demi menjamin keselamatan pelayaran nasional, menyusul evaluasi terhadap armada pasca-insiden KMP Tunu Pratama Jaya.

    “Kami memahami adanya antrean kendaraan di jalan menuju pelabuhan, namun perlu ditegaskan bahwa hal ini terjadi sebagai bagian dari proses mitigasi risiko untuk memastikan seluruh kapal dalam kondisi laik laut. Keselamatan pelayaran adalah prioritas yang tidak bisa ditawar,” ujar Masyhud.

    Sebagai bentuk tindak lanjut, Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub dengan melibatkan instansi terkait telah melakukan inspeksi menyeluruh terhadap 54 kapal, di mana 45 kapal telah dinyatakan laik laut dan diizinkan kembali beroperasi secara normal.

    Sementara beberapa kapal eks LCT yang sebelumnya dihentikan operasionalnya telah diberikan dispensasi terbatas, seperti KM. Agung Samudra IX, KM. Jambo VI, KM. Liputan XII, dan KM. Samudra Utama dengan ketentuan pertama hanya kapal dengan temuan ketidaksesuaian minor yang diperbolehkan beroperasi.

    Kedua, maksimal 75 persen dari kapasitas muatan; dan ketiga tidak mengangkut penumpang maupun kendaraan kecil.

    “Kami lakukan pengaturan ketat termasuk pembatasan muatan dan pengawasan terhadap jenis kendaraan. Ini langkah sementara yang terus kami evaluasi secara dinamis sesuai perkembangan di lapangan,” kata Masyhud.

    Hingga pukul 16.00 WIB hari ini, total 25 kapal telah melayani penyeberangan dari dermaga MB I–IV dan LCM/Bulusan.

    Pelayanan di dermaga juga dibantu oleh optimalisasi pemuatan truk logistik di buffer zone menggunakan KMP. Portlink VII dan KMP. Liputan XII.

    Di Pelabuhan Gilimanuk sendiri, PT ASDP menerapkan kebijakan percepatan waktu sandar (port time) menjadi 15 menit per kapal, baik dengan atau tanpa muatan. Termasuk penerapan TBB (Tiba-Bongkar-Berangkat) jika diperlukan sesuai kondisi.

    Adapun kondisi cuaca cukup mendukung, angin 10 knot dari Selatan, ombak 0–1 meter juga mendukung kelancaran operasional di pelabuhan.

    Meski demikian, kepadatan kendaraan logistik di jalan raya, terutama dari arah selatan sekitar Terminal Bus Sritanjung menuju Pelabuhan Ketapang, masih terjadi.

    Dia mengimbau, seluruh pihak, termasuk operator dan pengemudi kendaraan logistik, untuk tertib dan mengikuti arahan petugas di lapangan.

    “Ditjen Hubla bersama KSOP, ASDP, dan stakeholder terkait terus melakukan langkah-langkah percepatan normalisasi layanan agar dampak ke masyarakat bisa diminimalkan,” tutur Masyhud.

    Ditjen Perhubungan Laut memastikan bahwa pelayanan penyeberangan akan kembali normal seiring progres verifikasi teknis kapal-kapal yang belum beroperasi.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dirjen Adwil sebut Redkar garda terdepan kesiapsiagaan kebakaran

    Dirjen Adwil sebut Redkar garda terdepan kesiapsiagaan kebakaran

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal Zakaria Ali menyebut Relawan Pemadam Kebakaran atau Redkar sebagai garda terdepan saat terjadi kebakaran di daerah yang belum memiliki layanan pemadam kebakaran memadai.

    Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri juga berkomitmen untuk memperkuat peran Redkar.

    Seiring dengan meningkatnya jumlah relawan di berbagai daerah, kata Safrizal di Jakarta, Kamis, Kemendagri mendorong penguatan kapasitas Redkar secara menyeluruh, mulai dari sisi pelatihan, dukungan peralatan, hingga peningkatan kerja sama.

    “Pembinaan Redkar menjadi tanggung jawab bersama. Kami di Kemendagri terus mendorong pemerintah daerah untuk memberi perhatian serius dalam hal pelatihan, pembekalan, dan penyediaan sarana bagi para relawan. Redkar bukan hanya cadangan, mereka adalah ujung tombak di garis depan saat kebakaran terjadi,” kata Safrizal.

    Safrizal menerangkan sejak awal Redkar dibentuk sebagai respons atas terbatasnya petugas dan fasilitas damkar di wilayah perdesaan dan daerah terpencil.

    Redkar hadir sebagai jawaban atas kebutuhan penanganan kebakaran, mengisi kekosongan peran damkar di banyak daerah. Adapun Redkar mulai hadir di Indonesia pada tahun 2000-an sebagai bentuk kepedulian warga dalam mencegah dan menangani kebakaran.

    “Kami sedang merancang pendekatan pembinaan yang lebih terstruktur, termasuk modul pelatihan nasional, integrasi data Redkar dalam sistem penanggulangan bencana daerah, serta peningkatan advokasi agar dukungan anggaran menjadi prioritas di APBD,” jelas Safrizal.

    Berdasarkan data Kemendagri, pada tahun 2025, Redkar tercatat memiliki 38.175 relawan.

    Menurut ia, berdasarkan jumlah penduduk dan daerah rawan kebakaran, idealnya jumlah anggota Redkar sekitar 50.000 hingga 100.000 orang yang tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten/kota.

    Sebagai informasi, masyarakat yang ingin menjadi anggota Redkar dapat melakukan registrasi secara daring melalui situs web damkar.layanan.go.id atau mengunduh aplikasi mobile Redkar melalui ponsel pintar masing-masing.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Patahan beras jadi cara untuk bedakan beras oplosan dan premium

    Patahan beras jadi cara untuk bedakan beras oplosan dan premium

    Jadi pertama, brokennya. Kedua, itu kelihatan utuh. Dia sangat kecil kadar airnya 14 persen,

    Jakarta (ANTARA) – Patahan beras menjadi cara untuk membedakan beras oplosan dengan premium, di mana beras premium memiliki lebih banyak beras utuh dibandingkan patahan.

    “Jadi pertama, brokennya. Kedua, itu kelihatan utuh. Dia sangat kecil kadar airnya 14 persen,” kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman di kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Kamis.

    Senada, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi juga menyebut patahan beras sebagai cara utama membedakan beras.

    Dalam konteks beras premium dan medium, misalnya, bila patahan beras lebih banyak dengan kadar broken mencapai 25 persen, maka bisa dipastikan beras tersebut merupakan beras medium.

    Sedangkan beras premium seharusnya didominasi oleh butir utuh, hanya ada sedikit patahan beras.

    Cara lainnya yaitu dengan melihat harga beras. Beras premium umumnya berada pada rentang harga Rp14 ribu hingga Rp16 ribu per kilogram. Sedangkan beras medium di kisaran Rp12 ribu per kilogram.

    Arief pun meminta masyarakat untuk merujuk pada Peraturan Badan Pangan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras.

    Dalam aturan itu, pihaknya telah merinci parameter yang bisa dijadikan acuan untuk menilai mutu beras.

    Untuk derajat sosoh dan kadar air seluruh kategori, baik premium, medium, submedium, dan pecah, ditetapkan dengan ketentuan yang sama. Derajat sosoh yakni minimal 95 persen dan kadar air tidak melebihi 14 persen.

    Sedangkan ketentuan butir menir, butir patah, butir beras lainnya, butir gabah, serta benda lainnya ditetapkan berbeda.

    Untuk beras premium, kandungan butir menir maksimal 0,5 persen, dan butir patahnya tidak boleh lebih dari 15 persen.

    Komposisi butir lainnya dibatasi maksimal satu persen, sementara butir gabah dan benda lain nol persen.

    Untuk beras medium, butir menir ditetapkan sebesar dua persen dan patahan beras mencapai 25 persen.

    Total butir lainnya diperbolehkan hingga empat persen, dengan kandungan butir gabah maksimal satu persen dan benda lain 0,05 persen.

    Untuk beras submedium, butir menir maksimal empat persen, patahan beras 40 persen, butir beras lain maksimal lima persen, butir gabah dua persen, dan benda lain 0,05 persen.

    Sedangkan untuk beras pecah, toleransi butir menir maksimal lima persen, butir patah di atas 40 persen, butir beras lain lima persen, butir gabah tiga persen, dan benda lain 0,05 persen.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PHE OSES raih dua penghargaan DKJ Award 2025

    PHE OSES raih dua penghargaan DKJ Award 2025

    Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina Hulu Energi OSES meraih dua penghargaan dalam ajang Derap Kerja Sama Jakarta (DKJ) Award 2025 atas keberhasilan pelaksanaan dua program pemberdayaan masyarakat di wilayah Kepulauan Seribu.

    “Kami berterima kasih ke Pemkab Kepulauan Seribu atas kolaborasi yang terjalin, sehingga PHE OSES selama dua tahun berturut-turut memperoleh penghargaan prestisius ini,” ujar Head of Communication Relations & CID PHE OSES Indra Dermawan dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Adapun kedua program yang menjadi inspirasi adalah Tiga Perisai dan Palu Gada. Kedua program tersebut dinilai memberikan dampak nyata terhadap pelestarian lingkungan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

    Program Tiga Perisai, akronim dari Mitigasi Perubahan Iklim dan Konservasi, fokus pada konservasi lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Kegiatan ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian kawasan pesisir, termasuk penanaman mangrove, edukasi lingkungan, hingga perlindungan satwa langka seperti penyu sisik.

    Sementara itu, program Palu Gada, akronim dari Panggang Lestari dan Mandiri, hadir sebagai solusi pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat pesisir melalui budidaya ikan yang berkelanjutan. Melalui program ini, kelompok nelayan menerima pelatihan, pendampingan teknis, serta dukungan infrastruktur untuk mengembangkan usaha perikanan secara mandiri.

    “Kami percaya bahwa keberlanjutan Perusahaan tidak hanya diukur dari performa bisnis, tetapi juga dari seberapa besar kontribusi kami terhadap lingkungan dan masyarakat,” ucap Indra.

    Dengan penghargaan ini, lanjut dia, PHE OSES memperkuat posisinya sebagai perusahaan energi yang tidak hanya berorientasi pada produksi migas, tetapi juga aktif mendorong keberlanjutan lingkungan dan sosial.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri minta kepala daerah optimalkan PAD lewat BUMD

    Mendagri minta kepala daerah optimalkan PAD lewat BUMD

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta para kepala daerah mencari instrumen yang tepat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), termasuk melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    “BUMD kemarin kita bahas sudah di DPR, bagaimana untuk memperkuat, salah satunya nanti saya mengusulkan dirjen di Kementerian Dalam Negeri untuk menangani masalah BUMD,” kata Tito di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikan Mendagri usai mengukuhkan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) masa bakti 2025–2030.

    Tito mengatakan agar PAD meningkat, kepala daerah perlu mempermudah perizinan berusaha dan mendorong peran swasta. Jika ekosistem bisnis sektor swasta hidup maka akan ada peningkatan pendapatan ke daerah hingga ke tingkat nasional.

    Mendagri mewanti-wanti para kepala daerah agar menghindari praktik-praktik korupsi.

    Tito menekankan bahwa berbagai modus tindakan tercela tersebut sudah dipahami dengan baik oleh aparat penegak hukum.

    Ia memahami bahwa para kepala daerah menghadapi beragam persoalan yang perlu dikomunikasikan dengan pihak terkait.

    Untuk itu, Mendagri menyarankan agar jajaran pengurus APKASI membentuk forum internal dengan melibatkan instansi terkait. Dalam forum tersebut, para bupati dapat menginventarisasi daftar permasalahan yang perlu diselesaikan.

    “Case-case seperti inilah yang perlu mungkin diinventarisasi oleh asosiasi bupati supaya bisa menjadi solusi. Karena enggak mungkin, bukan tidak mungkin, aturan-aturan di tingkat provinsi, aturan di tingkat pusat juga mungkin mengunci (ruang gerak kewenangan daerah),” katanya.

    Mendagri menyatakan siap hadir dalam forum tersebut bersama jajarannya di Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian, diharapkan aspirasi para bupati terkait permasalahan daerah dapat tertangani secara konkret.

    “Saya siap hadir untuk acara itu dengan dirjen-dirjen saya. Saya siap hadir ya, siap untuk membantu. Kita mencari solusi-solusi bersama yang ada. Win-win-lah antara pemerintah kabupaten, provinsi,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah dukung swasembada energi lewat optimalisasi sumur tua Blora

    Pemerintah dukung swasembada energi lewat optimalisasi sumur tua Blora

    Pemerintah sangat berkomitmen dalam peningkatan produksi migas nasional melalui peningkatan produksi dari sumur tua maupun sumur rakyat,

    Blora (ANTARA) – Pemerintah terus memperkuat ketahanan energi nasional dengan mendukung optimalisasi sumur-sumur minyak dan gas yang ada, seperti sumur tua dan sumur rakyat di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, sebagai bagian dari strategi mewujudkan swasembada energi nasional.

    “Pemerintah sangat berkomitmen dalam peningkatan produksi migas nasional melalui peningkatan produksi dari sumur tua maupun sumur rakyat,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat meninjau Lapangan Migas (minyak dan gas) Ledok, salah satu sumur tua di wilayah kerja Pertamina EP Cepu, Blora, Jawa Tengah, Kamis.

    Sumur tua yang dimaksudkan merupakan sumur minyak bumi yang dibor sebelum tahun 1970 dan tidak lagi dikelola kontraktor aktif, menjadi fokus utama dalam peningkatan produksi.

    Sedangkan pemanfaatannya diperkuat lewat penerbitan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Migas.

    Regulasi tersebut juga membuka peluang bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk turut mengelola sumur-sumur marginal, dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan, keberlanjutan, dan tata kelola yang baik.

    “Agar lifting minyak meningkat dan masyarakat bisa bekerja tanpa rasa was-was, tidak ada lagi oknum yang menakuti mereka, hasilnya bisa dijual ke Pertamina dengan harga layak. Ini bisa membuka lapangan kerja,” ujar Bahlil.

    Selain itu, kata dia, masyarakat bisa menjalankan aktivitas secara legal dan aman, sehingga lingkungan tetap terjaga.

    Pemanfaatan sumur tua dinilai strategis karena infrastruktur dan cadangan sudah tersedia, sehingga lebih efisien dari sisi biaya. Pemerintah menargetkan kontribusi signifikan dari sumur tua dan rakyat untuk mengejar target produksi nasional sebesar 1 juta barel per hari.

    Bahlil mengungkapkan bahwa satu sumur rakyat dapat menghasilkan antara tiga hingga lima barel per hari. Dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar 70 dolar AS per barel dan porsi bagi hasil 70 persen, maka keuntungan dari satu barel mencapai sekitar 49 dolar AS. Artinya, satu sumur bisa menghasilkan sekitar 150 dolar AS per hari atau lebih dari Rp2 juta.

    Selain memperkuat ketahanan energi, aktivitas ini juga berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat.

    “Satu sumur bisa menyerap hingga 10 tenaga kerja. Ini membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar,” ujarnya.

    Lapangan Cepu sendiri mencakup delapan struktur sumur produksi aktif yang dikelola bersama antara Pertamina EP sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan mitra lokal seperti Koperasi Unit Desa (KUD) dan BUMD. Struktur tersebut meliputi Wonocolo, Dandangilo, Ngrayong, Ledok, Semanggi, Banyubang, Gegunung, dan Gabus.

    Pewarta: Akhmad Nazaruddin
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Habib Ja’far: Islam dan Pancasila jadi pegangan umat muslim Indonesia

    Habib Ja’far: Islam dan Pancasila jadi pegangan umat muslim Indonesia

    “Karena nilai luhur kebangsaan dan ajaran agama sama-sama menentang ketidakadilan dan kezaliman,”

    Jakarta (ANTARA) – Influencer sekaligus ustaz muda, Habib Husein Ja’far Al Hadar mengatakan Islam dan Pancasila harus menjadi pegangan hidup umat muslim di Indonesia.

    Pernyataan ini diungkapkan Ja’far merespon banyak pemuka agama kerap membenturkan ideologi Islam dengan Pancasila yang berpotensi menimbulkan konflik.

    Dalam siaran pers resmi yang diterima Antara, Kamis, dijelaskan bahwa baik Islam dan Pancasila memiliki nilai-nilai yang sama dalam konteks berbeda.

    “Karena nilai luhur kebangsaan dan ajaran agama sama-sama menentang ketidakadilan dan kezaliman,” kata Habib Ja’far dalam siaran pers tersebut.

    Kesamaan prinsip ini, kata Ja’far, terjadi lantaran sejak awal Pancasila dibuat, banyak para ulama dan Nahdlatul Ulama dari Muhammadiyah yang terlibat dalam proses perundingannya.

    Kesamaan prinsip ini lah yang dinilai Ja’far harus digaungkan agar masyarakat tidak tersesat dalam narasi benturan antara Islam dan Pancasila.

    Ja’far melanjutkan, masyarakat juga harus jeli dan kritis dalam mengkonsumsi informasi dari ragam konten dakwah agar tidak tersesat dalam narasi tertentu.

    Dia menjalankan dakwah yang benar bersifat aspirasi, inspirasi, dan rasional. Sebaliknya, dakwah yang keliru cenderung menggunakan narasi provokasi, intimidasi dan emosi.

    “Kalau nilai-nilai dakwah itu disampaikan dengan provokasi, maka itu sudah jelas bertentangan dengan nilai Islam. Tapi kalau disampaikan sebagai edukasi, maka itu sesuai dengan nilai-nilai Islam,” pungkasnya.

    Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ideologi Islam dan Pancasila, Ja’far yakin perpecahan tidak akan terjadi dan seluruh umat muslim dapat hidup rukun dengan tetap memegang Pancasila.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PCO: Kemitraan dengan Uni Eropa buka peluang ekspor RI naik 50 persen

    PCO: Kemitraan dengan Uni Eropa buka peluang ekspor RI naik 50 persen

    “Hal ini dimungkinkan, karena sekitar 80% produk unggulan Indonesia seperti minyak kelapa sawit berkelanjutan, tekstil, alas kaki, hasil perikanan, makanan olahan, dan produk pertanian akan mendapat bebas tarif atau preferensi tarif di pasar Eropa,”

    Jakarta (ANTARA) – Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Fithra Faisal menyatakan bahwa Indonesia memperoleh peluang peningkatan ekspor hingga 50% melalui kemitraan ekonomi komprehensif dengan Uni Eropa.

    “Hal ini dimungkinkan, karena sekitar 80 persen produk unggulan Indonesia seperti minyak kelapa sawit berkelanjutan, tekstil, alas kaki, hasil perikanan, makanan olahan, dan produk pertanian akan mendapat bebas tarif atau preferensi tarif di pasar Eropa,” katanya di Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan keuntungan dari kesepakatan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) akan diraih Indonesia dalam tiga hingga empat tahun ke depan.

    Dampak turunannya, kata Fithra, adalah penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor seperti industri manufaktur, pertanian dan perikanan, serta jasa profesional dan logistik.

    “Potensi penyerapannya bisa mencapai satu juta tenaga kerja,” katanya.

    Ia mengatakan, keuntungan lainnya adalah dukungan terhadap pengembangan ekonomi hijau. IEU-CEPA diharapkan mempercepat investasi dan pertumbuhan di sektor energi terbarukan, industri hijau, serta pertanian berkelanjutan.

    Dikatakan Fithra, kerja sama sektor energi baru merupakan langkah penting dalam transisi Indonesia menuju ekonomi rendah karbon.

    “Kita bisa leverage kapasitas institusional untuk memenuhi standar Uni Eropa, baik dalam hal lingkungan, kelembagaan, maupun tata kelola,” katanya.

    “Hal ini akan memperkuat governance dan mempercepat transformasi menuju ekonomi berkelanjutan,” katanya.

    Kemitraan ini juga diyakini Fithra akan meningkatkan daya saing industri nasional. Standar IEU-CEPA yang tinggi membuka peluang alih teknologi dan peningkatan standar produksi di dalam negeri.

    “Ini menciptakan sinyal positif dan bandwagon effect, tidak hanya untuk investasi dari Uni Eropa tapi juga dari negara-negara lain yang melihat Indonesia sebagai mitra dagang yang memenuhi standar internasional tertinggi,” ujarnya.

    Selain memperkuat pasar utama, perjanjian kerja sama IEU-CEPA juga membuka peluang untuk ekspansi ke pasar-pasar baru yang selama ini belum tergarap secara optimal.

    Saat ini, Indonesia masih berada di peringkat ke-33 sebagai mitra dagang Uni Eropa, sementara Uni Eropa merupakan mitra dagang kelima terbesar bagi Indonesia.

    “Jadi, dengan perluasan pasar yang sifatnya belum optimal itu bisa meningkatkan peluang ekspor kita juga ke luar negeri. Jadi tidak tergantung atau terkonsentrasi ke satu negara saja,” katanya.

    Ia mengatakan, penandatanganan exchange letter yang menjadi pedoman akselerasi perjanjian IEU-CEPA dilakukan pada Minggu (13/7) usai pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di Kantor Pusat Uni Eropa, Berlaymont Building, Brussel.

    Dokumen ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan European Union Commissioner for Trade and Economic Security, Maroš Šefčovič.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah tugaskan Bulog serap tambahan satu juta ton beras tahun ini

    Pemerintah tugaskan Bulog serap tambahan satu juta ton beras tahun ini

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menambah target penyerapan beras dalam negeri kepada Perum Bulog sebanyak satu juta ton untuk tahun 2025 ini.

    Dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP), Bulog diminta untuk menyerap tiga juta ton beras sepanjang 2025. Dengan tambahan tugas ini, maka targetnya menjadi empat juta ton.

    “Karena musimnya ini bagus, mendukung. Sepanjang tahun tidak ada El Nino, hujan terus. Oleh karena itu cadangan beras yang tadi tiga juta ton, perlu kita naikkan menjadi empat juta ton,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) saat ditemui di kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Kamis.

    Di samping itu, tambahan target serapan beras juga bertujuan untuk menjaga harga gabah agar tidak lagi turun.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan usulan tambahan target itu mulanya disampaikan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

    Amran disebut mengajukan tambahan target penyerapan beras oleh Bulog sebanyak satu ton sampai 1,5 juta ton. Menko Zulhas kemudian menyetujui usulan tersebut dengan kesepakatan tambahan target satu juta ton.

    Dengan tambahan tugas itu, kata Arief, Inpres 6/2025 akan diperbarui.

    Anggaran Bulog pun diproyeksikan akan bertambah, dengan estimasi satu juta ton beras dikali harga beras Rp12 ribu per kilogram.

    Arief pun memastikan gudang-gudang milik Bulog siap menampung pasokan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tambahan. Sebab pihaknya juga aktif menyalurkan beras, seperti untuk bantuan pangan 10 kg beras kepada 18,27 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

    Pemerintah pun mulai menggelontorkan beras Bulog atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1,3 juta ton.

    “Beras itu bukan barang antik, yang makin lama disimpan makin mahal (harganya). Beras itu harus dinamis, turnover-nya harus dijaga,” tutur dia.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.