Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • DPR gelar rapat dengan sejumlah organisasi advokat bahas revisi KUHAP

    DPR gelar rapat dengan sejumlah organisasi advokat bahas revisi KUHAP

    Jakarta (ANTARA) – Komisi III DPR RI menggelar rapat dengan sejumlah organisasi advokat guna membahas dan mendengar aspirasi terkait revisi atau Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana alias KUHAP.

    Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan pihaknya merasa bahwa masukan-masukan yang membangun terkait revisi itu merupakan hal penting, termasuk masukan yang berdasarkan pengalaman dan evaluasi dari para advokat.

    “Profesi advokat ini adalah profesi yang mulia di mana rekan-rekan advokat ini bekerja untuk warga negara yang bermasalah dengan hukum,” kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Menurut dia, mayoritas advokat itu pasti sudah pernah mendampingi masyarakat bawah yang tidak mampu. Biasanya, kata dia, para advokat itu membantu masyarakat tersebut di tahun-tahun pertama ketika berprofesi.

    “Kami berkomitmen memperkuat profesi advokat. Kenapa hal tersebut dilakukan? Itu demi terciptanya hukum yang adil dengan KUHAP ini,” kata dia.

    Adapun sejumlah organisasi advokat yang hadir untuk memberi masukan, di antaranya Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Ikaran Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Kongres Advokat Indonesia (KAI), hingga Federasi Advokat Republik Indonesia (Ferari).

    Menurut dia, tokoh-tokoh organisasi advokat yang hadir itu merupakan high profile, tetapi mereka merupakan pejuang-pejuang yang membangun karirnya sejak dari tingkat bawah.

    Dia menilai keberadaan mereka selama ini sudah berkontribusi untuk masyarakat yang berhadapan dengan hukum.

    Nemun, kata dia, selama ini advokat tidak bisa banyak berperan ketika mendampingi kliennya karena keterbatasan kewenangan berdasarkan KUHAP yang lama. Untuk itu, dia mengatakan bahwa revisi KUHAP yang saat ini sedang dilakukan, akan memperbaiki kondisi tersebut.

    “Komitmen kita tidak mengganggu kewenangan tidak mengurangi kewenangan tidak menggeser kewenangan aparat penegak hukum lainnya,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR RI kunjungan kerja spesifik ke PTKI Medan

    Komisi VII DPR RI kunjungan kerja spesifik ke PTKI Medan

    Medan (ANTARA) – Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Politeknik Teknologi Kimia Industri (PTKI) Medan, Sumatera Utara, sebagai upaya mencari masukan terkait pengembangan sumber daya manusia di bidang industri.

    Ketua tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII, Chusnunia Chalim di Medan, Senin, mengatakan, kunjungan kali ini khusus melihat peran Kementerian Perindustrian dalam hal penyediaan sumber daya manusia dalam bidang industri, dan khususnya kali ini melakukan dialog dengan jajaran PTKI Medan.

    PTKI Medan memang merupakan salah satu perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Perindustrian yang konsen dalam menciptakan lulusan handal pada bidang industri dan kimia.

    PTKI ke depan diharapkan bisa lebih berkembang, termasuk menjawab berbagai tantangan terkini dalam pengembangan bidang industri. Karena memang pastinya tak bisa kalau hanya menerapkan metode lama, sementara industrinya terus bergerak maju seiring perkembangan zaman.

    Ia mengatakan, ada beberapa poin penting yang ingin dibahas dalam pertemuan dengan pihak PTKI Medan yang secara umum demi menjawab tantangan dan situasi terkini dalam hal kebutuhan SDM di dunia industri dengan berbagai perkembangannya.

    Poin penting lain yang ingin diketahui adalah apa yang menjadi target dan program PTKI Medan dalam pengembangan dan kampus demi menghasilkan lulusan lulusan yang siap memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di bidang industri.

    “Kalau ada usulan-usulan yang selama ini belum terakomodir, bisa disampaikan dalam forum ini sehingga bisa kita diskusikan dengan harapan bisa diwujudkan di tahun tahun mendatang. Yang jelas dunia industri kita butuh SDM yang berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan dunia industri. Nah ini menjadi tantangan kita semua,” katanya.

    Direktur PTIK Medan, Poltak Evencus Hutajulu, mengatakan PTKI Medan memiliki tiga program studi yakni teknik kimia, teknik mekanika dan agrobisnis kelapa sawit dengan jumlah mahasiswa aktif saat ini sebanyak 1.078 orang.

    Para mahasiswa tersebut berasal dari Sumatera Utara 807, Riau 111, Sumatera Barat 13, Aceh 11, Jambi 11, Kalimantan Barat 7, Sumatera Selatan 6, Jawa Barat 6, Kepulauan Riau 5, Bengkulu 5, Jakarta 3, Sulawesi barat 2, Lampung 2, Kaltim 2, Kalteng 2, Babel 2, Papua 1, Kalimantan Utara 1, Jawa Timur 1 dan Banten 1.

    Sejumlah mahasiswa juga mendapat beasiswa dari berbagai oerusahaan melalui kerja sama yang dilakukan yakni dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, PT.Ecogreen oleochemical, PTPN IV, PT Inalum, PT Unilever Oleochemical Indonesia, PT Toba Pulp Lestari, Pemkot Dumai dan RAPP.

    Untuk pengembangan PTKI Medan ke depannya, pihaknya telah menyusun sejumlah program, di antaranya pembukaan program studi baru berstandar global,kerja sama strategis dengan institusi luar negeri, magang internasional di industri global dan peningkatan kompetensi dosen.

    “Tentunya untuk rencana pengembangan tersebut, kami sangat membutuhkan dukungan semua pihak. Jumlah alumni PTKI Medan per 2024 tercatat sebanyak 9.113 orang yang saat ini sudah bekerja di sejumlah perusahaan ternama baik di Indonesia maupun internasional,” katanya.

    Pewarta: Juraidi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dasco minta Komisi V DPR cek masalah kecelakaan kapal ke Kemenhub

    Dasco minta Komisi V DPR cek masalah kecelakaan kapal ke Kemenhub

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Komisi V DPR untuk mengecek sejumlah permasalahan kecelakaan kapal laut yang timbul akhir-akhir ini dengan berkomunikasi bersama Kementerian Perhubungan.

    Dasco mengaku belum bisa mendorong pemberian sanksi atau hal lainnya terkait timbulnya sejumlah kecelakaan kapal laut tersebut.

    “Jadi, sebelum kemudian kita meminta sanksi atau apapun, sebagai Pimpinan DPR, kami sudah minta komisi terkait untuk mengecek dulu,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Menurut dia, pembicaraan dengan Kemenhub diperlukan bagi DPR RI untuk bisa mengetahui faktor atau penyebab hingga timbulnya sejumlah kasus kecelakaan kapal laut.

    “Sehingga kita bisa tahu duduk masalah kenapa hal itu sampai terjadi,” katanya.

    Sebelumnya, Kapal Motor (KM) Barcelona 5 yang berlayar dari Pelabuhan Kabupaten Kepulauan Talaud menuju Pelabuhan Manado terbakar di sekitar perairan Pulau Talise, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Minggu (20/7).

    Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebutkan seluruh penumpang kapal yang mengalami insiden kebakaran tersebut telah ditemukan, baik yang selamat maupun meninggal dunia.

    Kantor SAR Manado menyebutkan sebanyak 568 penumpang selamat dari peristiwa kebakaran tersebut, sedangkan tiga orang lainnya meninggal dunia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Massa aksi tarif air bersih di Balai Kota membubarkan diri

    Massa aksi tarif air bersih di Balai Kota membubarkan diri

    Jakarta (ANTARA) – Massa aksi terkait kenaikan tarif air bersih di depan Balai Kota DKI Jakarta membubarkan diri dengan tertib setelah menyampaikan aspirasinya.

    Tampak di lokasi, pada Senin siang sekitar jam 13.30 WIB, mereka bersama-sama meninggalkan lokasi unjuk rasa setelah beberapa jam bertahan dan berorasi di tempat itu.

    Mereka membubarkan diri setelah ditemui perwakilan dari Pemprov DKI Jakarta yang menyatakan bahwa Gubernur Pramono Anung tidak ada di tempat.

    Sebelum membubarkan diri, Ketua Umum DPP Persatuan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) Adjit Lauhatta di Jakarta, mengatakan bahwa aksi ini dipicu oleh Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta No.730/2024 tentang Tarif Air Minum PAM Jaya, yang menggolongkan rumah susun sebagai pelanggan komersial (Kelompok K III), setara dengan mal dan apartemen mewah.

    Kepgub itu, kata dia, jelas-jelas beraroma ketidakadilan yang sangat kental, karena memaksa warga rumah susun masuk sebagai apartemen sehingga masuk dalam K III yang harus membayar tarif air bersih PAM Jaya lebih mahal yaitu Rp21.500 dibanding dengan Rumah Tangga di Atas Menengah dan Rumah Susun Mewah Rp17.500.

    “Kami sudah membuat puluhan laporan masyarakat di Balai Kota dan sudah bersurat mohon beraudiensi. Tapi tidak ada satu pun yang ditanggapi. Jangankan bertemu, surat-surat kami saja tidak ada yang ditanggapi,” katanya.

    Adjit menegaskan, P3RSI menilai penggolongan dalam Kepgub tersebut keliru secara hukum dan bertentangan dengan prinsip keadilan sosial.

    Untuk itu, mereka berharap Gubernur Pramono mau mendengarkan aspirasi warganya yang tinggal di rusun.

    Sementara itu, Ketua PPPSRS Kalibata City Musdalifah Pangka menyoroti dampak langsung terhadap warga masuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tinggal di rusunami subsidi, namun dikenai tarif rumah susun menengah karena penempatan jenis pelanggan yang salah.

    “Jenis Pelanggan Rusunami (Rumah Susun Sederhana Milik) notabene mendapat subsidi pemerintah, penempatannya keliru. Rusunami diklasifikasikan sebagai Rumah Susun Menengah membayar tarif Rp12.500, bukan Rumah Susun Sederhana yang tarifnya Rp7.500,” kata Musdalifah.

    Akibatnya, lanjut Musdalifah, warga Rusunami Kalibata City yang sebagian besar adalah kalangan MBR, harus membayar tarif air PAM sama dengan masyarakat kelas menengah.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kebakaran lahap permukiman padat di Tambora Jakarta Barat

    Kebakaran lahap permukiman padat di Tambora Jakarta Barat

    Jakarta (ANTARA) – Kebakaran kembali melanda rumah tinggal di permukiman padat penduduk Jalan Garuda RW 02, Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat, Senin.

    Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta, Mohamad Yohan menyebut, kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 09.10 WIB.

    “Objek terdampak rumah tinggal,” kata Yohan di Jakarta, Senin.

    Yohan mengatakan, petugas pemadam kebakaran (damkar) sudah terjun ke lokasi untuk melakukan pemadaman.

    Sebuah video viral menggambarkan, tampak api yang sangat besar melahap bangunan rumah. Warga di sekitar lokasi pun panik dan berhamburan ke luar rumah.

    Belum diketahui pasti berapa rumah yang terbakar ataupun penyebab kebakaran, termasuk apakah ada korban jiwa maupun luka.

    Kebakaran terjadi di kawasan permukiman padat penduduk yang dikhawatirkan terjadi perambatan yang cepat.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo Subianto luncurkan kelembagaan 80.000 Koperasi Merah Putih

    Presiden Prabowo Subianto luncurkan kelembagaan 80.000 Koperasi Merah Putih

    Senin, 21 Juli 2025 13:54 WIB

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutan saat peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025). Presiden Prabowo Subianto meresmikan kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dipusatkan di Klaten. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nym.

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutan saat peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025). Presiden Prabowo Subianto meresmikan kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dipusatkan di Klaten. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nym.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Roy Suryo minta Polisi gelar perkara khusus soal ijazah palsu

    Roy Suryo minta Polisi gelar perkara khusus soal ijazah palsu

    Jakarta (ANTARA) – Roy Suryo meminta Polda Metro Jaya untuk menggelar perkara khusus terkait laporan tuduh ijazah palsu presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), menyusul peningkatan perkara itu dari penyelidikan ke tahap penyidikan.

    “Kami ingin menyampaikan permintaan atau permohonan untuk dilakukan gelar perkara khusus pada proses laporan saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya, mengingat telah meningkatkan penyelidikan ke penyidikan berdasarkan gelar perkara,” kata kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin yang ditemui di depan Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Senin.

    Ia menyebutkan gelar perkara yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya tidak melibatkan pihak yang berkepentingan, dalam hal ini adalah terlapor.

    “Ada pihak-pihak yang menjadi terlapor di klien kami dan klien kami tidak dilibatkan dalam proses gelar perkara khusus, namun Polda Metro Jaya secara sepihak kemudian meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan,” kata Ahmad.

    Ahmad juga menegaskan bahwa proses di Polda Metro Jaya tidak bisa ditingkatkan ke penyidikan sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memberikan deskripsi sahih tentang ijazah Joko Widodo.

    “Jadi, tidak cukup dengan ‘statement’ (pernyataan) dari UGM, tidak cukup ‘statement’ dari ‘lawyer’- nya, tidak cukup ‘statement’ bahkan dari Bareskrim Polri,” katanya.

    Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menaikkan kasus laporan tuduhan ijazah palsu Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dari penyelidikan ke penyidikan.

    “Berdasarkan hasil gelar perkara tadi malam maka terhadap laporan polisi yang pertama pelapornya adalah saudara Insinyur HJW disimpulkan ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di Jakarta, Jumat (11/7).

    Kemudian untuk laporan dari sejumlah Polres yang telah ditarik oleh Polda Metro Jaya dalam hasil penyelidikannya ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya dapat naik ke tahap penyidikan.

    “Jadi, ada dua peristiwa besar. Yang pertama pencemaran nama baik itu ada pelapornya naik ke penyidikan. Kelompok kedua, penghasutan dan UU ITE, tiga laporan naik penyidikan,” katanya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dasco sebut pemerintah sudah punya target atas IKN

    Dasco sebut pemerintah sudah punya target atas IKN

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pemerintah sudah mempunyai target-target terkait pembangunan dan kesiapan perpindahan ibukota ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

    Menurut dia, pembangunan IKN sudah berdasarkan undang-undang yang ada dan perencanaan yang telah diputuskan berdasarkan anggarannya.

    “Setelah kita lihat-lihat juga di sana, kan jalannya pembangunan itu sesuai dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Dia mengatakan bahwa masalah perpindahan atau percepatan pembangunan IKN perlu melihat kesiapan anggaran saat ini.

    Sejauh ini, dia pun belum mengetahui kondisi anggaran yang akan dialokasikan negara untuk IKN.

    “Saya belum tahu yang 2026 ini apakah anggarannya nambah atau nggak, tapi ada target-target dari pemerintah kapan kesiapan pindahnya juga itu ada targetnya. Kita ikuti aja,” kata.

    Sebelumnya, Partai NasDem berpandangan bahwa pemindahan ibukota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) perlu dimulai dari Wakil Presiden (Wapres) dengan berkantor dan menempati gedung yang sudah terbangun di Kalimantan Timur tersebut.

    Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa mengatakan bahwa pemerintah perlu segera menerbitkan Keputusan Presiden tentang pengalihan ibukota ke IKN.

    Pasalnya, kata dia, pembangunan IKN sudah menghabiskan anggaran negara ratusan triliun rupiah.

    “Memfungsikan IKN secara bertahap dengan menempatkan Wakil Presiden dan beberapa Kementerian/Lembaga prioritas menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di IKN dengan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun,” kata Saan di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Jumat (18/7).

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Momen Prabowo dan Jokowi makan Bakmi Jawa di Solo

    Momen Prabowo dan Jokowi makan Bakmi Jawa di Solo

    ANTARA – Di sela-sela kunjungan kerjanya ke Solo, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan mampir ke kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Usai menghadiri kongres PSI, keduanya bertemu lagi untuk makan bersama di warung bakmi Jawa pada Minggu malam (20/7). (Denik Apriyani/Agha Yuninda Maulana/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini kata DKI terkait Hari Anak Nasional 2025

    Ini kata DKI terkait Hari Anak Nasional 2025

    Angka ini menjadi alarm penting bagi semua

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan, momentum Hari Anak Nasional (HAN) tahun ini hendaknya jadi momentum untuk refleksi terhadap pemenuhan hak anak di daerah setempat.

    “Momentum HAN bukan sekadar seremonial tetapi juga refleksi atas komitmen seluruh elemen masyarakat dalam menjamin hak dan perlindungan anak-anak Jakarta,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta, Iin Mutmainnah di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, hal ini sangat penting untuk menciptakan ruang aman dan ramah bagi anak.

    “HAN yang jatuh pada setiap tanggal 23 Juli harus menjadi pengingat bahwa anak-anak butuh ruang aman, pendidikan layak, transportasi ramah anak, serta perlindungan dari kekerasan,” katanya.

    Ia menyebutkan dari data Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta mencatat terdapat sebanyak 2.041 kasus kekerasan anak terjadi sepanjang 2024 dan sejak Januari hingga Juli 2025 tercatat sebanyak 1.113 kasus kekerasan anak terjadi di Jakarta.

    “Angka ini menjadi alarm penting bagi semua,” katanya.

    Ia menambahkan meningkatnya laporan kekerasan juga menunjukkan bahwa masyarakat kini lebih berani untuk berbicara dan melaporkan kasus kekerasan anak dan perempuan.

    Pelaporan ini muncul berkat adanya kanal-kanal pengaduan seperti Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) dan Forum Pusat Pembelajaran Keluarga Sekolah (PPKS)

    “Ini tanda positif bahwa kesadaran akan perlindungan anak mulai tumbuh di tengah masyarakat,” kata dia

    Sementara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu menyatakan komitmen mereka dalam memperjuangkan pemenuhan hak anak sebagai generasi penerus bangsa.

    “Kami berkomitmen untuk membangun generasi yang sehat, cerdas, dan tangguh, anak-anak Pulau Seribu harus terus disemangati agar bisa mencapai cita-citanya,” kata Wakil Bupati Kepulauan Seribu Aceng Zaeni.

    Ia menegaskan tidak boleh ada lagi anak yang merasa tidak aman, baik di rumah, sekolah, maupun di lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat.

    Menurut dia, dalam peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli, anak-anak Kepulauan Seribu juga diajak mengikuti kegiatan edukatif dan rekreatif, termasuk kunjungan ke taman hiburan dan edukasi pangan.

    Kegiatan ini diharapkan mampu menambah pengalaman, memperluas wawasan dan menginspirasi masa depan anak-anak di wilayah kepulauan.

    Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu melalui Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), menyelenggarakan kegiatan HAN di Plaza Kabupaten Kepulauan Seribu, Pulau Pramuka, bertema ‘Anak Pulau Seribu Bersinar dalam Kesetaraan’ pada Minggu (20/7).

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.