Category: Antaranews.com

  • DPR tekankan sinergi industri perkuat Politeknik Petrokimia Banten

    DPR tekankan sinergi industri perkuat Politeknik Petrokimia Banten

    Kabupaten Serang (ANTARA) – Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menekankan pentingnya sinergi antara industri dan pemerintah dalam memperkuat Politeknik Industri Petrokimia Banten guna menjawab kebutuhan tenaga kerja di sektor kimia dan petrokimia.

    “Politeknik Petrokimia ini punya potensi luar biasa. Di Banten saja ada lebih dari 20 perusahaan petrokimia, dan masing-masing butuh ribuan tenaga kerja. Tapi sekarang baru 124 lulusan, meskipun semuanya terserap,” kata Evita saat meninjau Kampus Politeknik Banten di Ciruas, Kabupaten Serang, Selasa.

    Dengan keterbatasan anggaran pemerintah, khususnya di Kementerian Perindustrian, menurut Evita, perlu adanya investasi langsung dari industri dalam bentuk beasiswa, pelatihan, hingga dukungan sarana laboratorium.

    “Menyekolahkan SDM (sumberdaya manusia) itu bukan pengeluaran, tapi investasi karena nanti mereka (industri) juga yang pakai,” ujarnya.

    Oleh karena itu, kata dia, Komisi VII DPR RI akan mendorong dari sisi alokasi anggaran. Namun ia juga menekankan kolaborasi konkret antara politeknik dan dunia usaha menjadi kunci.

    “Kita ini jangan hanya andalkan APBN, tapi industri harus ikut membesarkan kampus ini,” ujarnya.

    Evita juga menyoroti pentingnya penguatan kurikulum berbasis teknologi dan digitalisasi karena Politeknik Petrokimia Banten telah memiliki visi besar ke arah sana, sehingga perlu dukungan anggaran dan SDM berkualitas untuk mewujudkannya.

    “Saya sudah sampaikan ke Pak Dirut dan Kementerian Perindustrian agar duduk bersama industri. Harus ada grand design Politeknik ke depan, ini kan dibentuk juga atas dorongan industri waktu itu,” ujar dia.

    Menurut Evita, komitmen industri selama ini sudah terlihat, termasuk melalui hibah tanah dan keterlibatan dalam kerja sama pendidikan.

    Namun, dia berharap kontribusi itu tidak berhenti di awal. “Kita nggak boleh puas. Industri harus lebih aktif lagi dalam membesarkan kualitas pendidikan vokasi ini,” katanya.

    Ia menegaskan pentingnya politeknik sebagai penopang hilirisasi industri petrokimia, yang disebutnya sebagai mother of industrial.

    “Petrokimia itu sektor strategis karena jadi bahan baku banyak industri lain. Maka politeknik seperti ini adalah fondasi,” ujar Evita.

    Dia menyampaikan bahwa kunjungan Komisi VII DPR RI ini akan dilanjutkan dialog dengan perusahaan-perusahaan petrokimia besar di Banten.

    “Kami akan kunjungi industri-industri setelah ini. Kita ingin tahu seberapa besar komitmen mereka terhadap pendidikan vokasi yang mereka sendiri usulkan saat awal berdirinya politeknik ini,” ucapnya.

    Evita berharap agar kampus politeknik ini menjadi contoh sukses pendidikan vokasi yang benar-benar relevan dengan kebutuhan industri.

    “Bukan hanya outputnya terserap, tapi juga kampusnya jadi pusat inovasi dan keunggulan vokasi petrokimia Indonesia,” katanya.

    Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke Banten, selain dipimpin oleh Evita Nursanty sebagai ketua tim dan Lamhot Sinaga (wakil ketua tim), juga hadir anggota komisi dewan tersebut, seperti Banyu Biru Djarot, Maria Lestari, Muzakkir Zuhri, H. Kardaya Warnika, Jamal Mirdad, Rico Sia, Siti Mukaromah, Alifudin serta Muhammad Hatta.

    Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenhan perkuat pertahanan siber dengan cara belajar dari Singapura

    Kemenhan perkuat pertahanan siber dengan cara belajar dari Singapura

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertahanan Republik Indonesia akan memperkuat pertahanan siber Indonesia dengan cara belajar dari matra siber Singapura.

    Kerja sama ini dibahas dalam pertemuan antara Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dengan Panglima Militer Singapura (Chief of Defence Singapore Armed Forces Vice) Admiral Aaron Beng di Kantor Kemenhan, Jakarta Pusat, Selasa.

    Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang mengatakan pihaknya merasa harus belajar dari Singapura yang pertahanan sibernya dianggap sudah stabil.

    Singapura diketahui sudah memiliki Digital Intelligence Service (DIS) yang posisinya setara dengan matra darat, laut dan udara di bawah naungan militer. Matra baru itu telah dibentuk Pemerintah Singapura sejak tahun 2022.

    “Kita ingin belajar dari Singapura dan Singapura juga ingin membagikan ilmunya karena mereka sudah settle sebagai sebuah matra baru,” kata Frega kepada awak media di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat.

    Dengan kerja sama ini, diharapkan pertahanan siber TNI dan nasional secara umum dapat semakin menguat dalam menjaga data strategis nasional.

    Saat ditanya mengenai konsep kerja sama pertahanan siber antara Indonesia dan Singapura, Frega enggan menjelaskan secara rinci.

    Sebelumnya, pemerintah sempat menggaungkan rencana membuat matra keempat TNI, yakni Matra Siber.

    Rencana tersebut sempat bergulir di DPR dan tingkat eksekutif, yakni Kementerian Pertahanan dan TNI pada akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

    Namun, hingga saat ini, rencana tersebut tidak kunjung dibahas dan ditindaklanjuti oleh pemerintahan saat ini.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi V DPR RI dorong investigasi penyebab kecelakaan KM Barcelona V

    Komisi V DPR RI dorong investigasi penyebab kecelakaan KM Barcelona V

    ANTARA – Kapal Motor Barcelona V mengalami kebakaran di perairan Pulau Talise, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, pada Minggu (20/7) sore lalu. Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, ditemui di Jakarta, Selasa (22/7), mengatakan akan menginvestigasi kecelakaan ini, terutama terkait dugaan adanya perbedaan, antara jumlah korban yang sebanyak 571 orang, dengan jumlah manifes penumpang, yang hanya 280. (Sanya Dinda Susanti/Putri Hanifa/Chairul Fajri/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi II bahas batas-karakteristik wilayah 10 RUU kabupaten/kota

    Komisi II bahas batas-karakteristik wilayah 10 RUU kabupaten/kota

    Ini hanya soal perubahan status hukum, undang-undang yang lama ke undang-undang yang baru

    Jakarta (ANTARA) – Komisi II DPR RI menggelar rapat panitia kerja (panja) pembahasan 10 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara yang membahas ihwal batas administrasi dan karakteristik wilayah di daerah tersebut.

    “Kami bahas soal batas administrasi dan karakteristik wilayahnya. Jadi batas administrasi itu misalnya satu kabupaten, jumlah kecamatannya berapa. Nah, karena kabupatennya ikut berubah, nanti kan jumlah kecamatannya juga otomatis pasti berubah,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong ditemui setelah mengikuti jalannya rapat yang berlangsung secara tertutup itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Dia lantas melanjutkan, “Terus kemudian karakteristik wilayahnya. Misalnya sebelah selatan berbatasan dengan wilayah kabupaten apa, sebelah baratnya, sebelah timurnya, terus kemudian terkait dengan karakteristik wilayahnya apakah berbatasan laut, terus kemudian pegunungan, gitu-gitu lah kira-kira.”

    Meski berlangsung tertutup, dia menekankan bahwa rapat panja pembahasan 10 RUU tentang Kabupaten/Kota pada hari ini tidak ada sesuatu yang krusial sebab hanya membahas ihwal administratif.

    “Itu hanya soal batas administrasi, enggak ada sesuatu yang krusial lah,” ucapnya.

    Dia menyebut dalam rapat tersebut pihaknya meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memberikan perhatian secara seksama terhadap batas administrasi di 10 kabupaten/kota tersebut agar tidak memunculkan sengketa antarwilayah ke depannya.

    “Kami memang meminta kepada pemerintah, terutama Kementerian Dalam Negeri, terkait soal batas wilayah ini harus betul-betul supaya tidak terjadi perselisihan antarbatas wilayah, baik itu daratan maupun pulau antar kabupaten,” ujarnya.

    Dia menjelaskan bahwa pembahasan 10 RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara itu dilakukan untuk menyesuaikan dasar hukum pembentukan provinsi, kabupaten/kota yang masih didasari Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada masa Pemerintahan Republik Indonesia Serikat.

    “Ini hanya soal perubahan status hukum, undang-undang yang lama ke undang-undang yang baru,” tuturnya.

    Selain itu, dia mengatakan pembahasan 10 RUU itu digulirkan sebab sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara tersebut telah terjadi pemekaran.

    “Misalnya contoh kecil ya, di Sulawesi Tenggara ada empat, yang tadinya kalau Kolaka itu hanya Kolaka tok menjadi tiga; Kolaka Timur; Kolaka Utara; dan kemudian Kolaka Induk. Di Konawe juga sama, tadinya kan hanya Konawe, terus kemudian mekar jadi Konawe Utara, terus kemudian Konawe Selatan,” ujar dia mencontohkan.

    Sebelumnya, Rabu (16/7), Komisi II DPR RI sepakat membentuk panitia kerja (panja) pembahasan 10 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara.

    “Kami setuju akan kami bentuk panja, nanti akan menyusul orang-orangnya, nanti akan kami surati semua, panja legislasi, Panja RUU tentang 10 Kabupaten/Kota,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin seraya mengetuk palu tanda persetujuan dalam Rapat Kerja 10 RUU Kabupaten Kota di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

    Ke-10 RUU tentang Kabupaten/Kota yang diusulkan Komisi II DPR itu terdiri atas wilayah di Provinsi Gorontalo, yaitu RUU tentang Kota Gorontalo dan RUU tentang Kabupaten Gorontalo.

    Lalu, wilayah di Provinsi Sulawesi Utara, yaitu RUU tentang Kabupaten Bolaang Mongondow, RUU tentang Kabupaten Kepulauan Sangihe, RUU tentang Kabupaten Minahasa, dan RUU tentang Kota Manado.

    Berikutnya, wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu RUU tentang Kabupaten Buton, RUU tentang Kabupaten Kolaka, RUU tentang Kabupaten Konawe, dan RUU tentang Kabupaten Muna.

    Sebelumnya, pada Kamis (20/3), Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 menyetujui 10 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota usul inisiatif Komisi II DPR RI menjadi usul DPR RI.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pangdam XVII Cendrawasih: Warga Sinak mengungsi akibat takut KKB

    Pangdam XVII Cendrawasih: Warga Sinak mengungsi akibat takut KKB

    Jayapura (ANTARA) – Pangdam XVII Cendrawasih Mayjen TNI Rudi Puruwito mengatakan, pengungsian yang dilakukan warga Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah itu karena takut ancaman KKB.

    Dari laporan yang diterima masyarakat Sinak mengungsi karena takut ancaman dari KKB dan bukan aparat keamanan khususnya TNI.

    “Kehadiran TNI di Sinak itu untuk mengamankan masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan KKB,” tegas Pangdam XVII Cendrawasih di Jayapura, Selasa.

    Dikatakan,dari laporan yang diterima, KKB sering kali melakukan intimidasi dan ancaman kepada masyarakat sehingga mereka ketakutan dan mengungsi ke tempat yang dianggap aman.

    Hal serupa juga tentang isu narasi yang beredar di media sosial terkait prajurit membakar rumah warga dan rumah bupati Puncak namun kenyataannya yang membakar adalah anggota KKB.

    Karena itulah pihaknya mengharapkan agar masyarakat tidak mudah percaya dengan berbagai isu yang beredar mengingat kehadiran TNI adalah untuk membantu Polri menjaga keamanan serta melindungi seluruh warga.

    Sudah menjadi tugas TNI untuk menjaga keamanan dari berbagai ancaman termasuk KKB .

    “Tugas TNI melindungi masyarakat sehingga saat KKB melakukan gangguan keamanan ke warga maka TNI akan melakukan tindakan yang terukur guna memberikan pengamanan wilayah itu,” tegas Mayjen TNI Rudi Puruwito.

    Pewarta: Evarukdijati
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menhan jalin kerja sama bidang pertahanan dengan militer Singapura

    Menhan jalin kerja sama bidang pertahanan dengan militer Singapura

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyepakati kerja sama bidang pertahanan dengan Singapura saat bertemu dengan Panglima Militer Singapura atau Chief of Defence Singapore Armed Forces Vice Admiral Aaron Beng di Kantor Kemenhan, Jakarta Pusat, Selasa.

    Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang mengatakan kerja sama itu dilakukan guna memperkuat pertahanan militer dan mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura.

    Frega melanjutkan beberapa jenis kerja sama pun dibahas dalam pertemuan tersebut, salah satunya latihan militer antara matra darat, laut dan udara.

    Selain menggelar latihan perang, Frega juga mengatakan Kemenhan RI berupaya menjajaki kerja sama di bidang pertahanan siber dengan Singapura.

    “Dibahas juga peluang untuk menjajaki kerjasama siber karena Singapura dalam beberapa tahun terakhir ini baru saja membentuk Digital Intelligence Service yang memang fokusnya adalah pada ranah siber,” kata Frega.

    Namun demikian, Frega tidak menjelaskan dengan detail skema kerja sama pertahanan siber tersebut.

    Frega berharap kerja sama ini dapat memperkuat kekuatan militer ke dua belah pihak sehingga mampu menjaga situasi kondusif di kawasan.

    Frega juga berharap kerja sama ini dapat mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR dorong RUU Ketenagalistrikan perkuat ekosistem EBT

    Anggota DPR dorong RUU Ketenagalistrikan perkuat ekosistem EBT

    RUU ini harus jadi pijakan baru untuk mempercepat bauran energi bersih sekaligus memperluas akses listrik yang andal dan terjangkau, terutama di daerah

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI Dewi Yustisiana mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagalistrikan yang sedang dibahas di DPR RI mampu menjawab tantangan penguatan ekosistem energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia.

    Menurutnya, RUU Ketenagalistrikan harus hadir sebagai regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan model bisnis kelistrikan. Untuk itu, perlu ada peraturan yang secara tegas mendorong fleksibilitas PLN dalam menerima pasokan listrik dari pembangkit EBT milik swasta maupun BUMN.

    “RUU ini harus jadi pijakan baru untuk mempercepat bauran energi bersih sekaligus memperluas akses listrik yang andal dan terjangkau, terutama di daerah,” kata Dewi di Jakarta, Selasa.

    Dia menilai keterlibatan swasta dalam transisi energi harus difasilitasi secara progresif. Salah satunya, kata dia, dengan membuka opsi kerjasama pembelian listrik (power purchase) yang lebih responsif terhadap dinamika pasar dan lokalitas sumber energi.

    Selain itu, menurut dia, pengaturan formula harga listrik EBT yang adil dan berkelanjutan merupakan hal yang harus ditekankan, karena kebijakan tarif harus menjamin keterjangkauan bagi konsumen rumah tangga, dengan tetap menarik bagi pelaku usaha agar proyek EBT tetap bankable dan berdaya saing.

    Dia pun berharap RUU Ketenagalistrikan dapat menjadi titik tolak pembaruan sistem kelistrikan nasional yang lebih terbuka, efisien, dan berorientasi pada keberlanjutan. Hal itu, kata dua, perlu mencakup kejelasan skema investasi, kepastian harga, serta reformasi tata kelola pengadaan energi.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • F-Gerindra: Kopdes Merah Putih wujud nyata penerapan ekonomi Pancasila

    F-Gerindra: Kopdes Merah Putih wujud nyata penerapan ekonomi Pancasila

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono menyatakan dukungan terhadap lebih dari 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih yang diluncurkan Presiden RI Prabowo Subianto, Senin (21/7), sebagai wujud nyata penerapan ekonomi Pancasila.

    “Program ini merupakan wujud nyata penerapan ekonomi Pancasila, sekaligus refleksi dari visi besar Presiden Prabowo untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dengan membangun perekonomian dari desa. Mulai dari pembukaan akses terhadap pasar, pembiayaan, hingga pemenuhan kebutuhan pokok dan infrastruktur dasar,” kata Budisatrio dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, inisiatif ini merupakan langkah nyata untuk memperkuat ekonomi desa dengan memastikan masyarakat desa memiliki akses langsung terhadap pasar, pembiayaan, serta infrastruktur logistik dan kebutuhan dasar.

    “Koperasi merupakan jawaban atas masalah ketimpangan struktural yang selama ini menghambat kemajuan desa. Warga desa dapat berhimpun untuk menerapkan sistem perekonomian dengan asas gotong royong dan kekeluargaan yang hasilnya dinikmati oleh seluruh anggota koperasi,” ujarnya.

    Dia juga menilai koperasi bisa menjadi solusi atas masalah perekonomian struktural di desa yang disebabkan oleh rantai pasok yang tidak efisien, harga komoditas yang mahal, serta ketergantungan pada tengkulak dan pinjaman ilegal karena akses ke lembaga keuangan formal masih terbatas.

    “Selama ini, petani, nelayan, dan pelaku usaha di desa sering dirugikan karena sistem rantai pasok yang tidak berpihak pada produsen kecil. Koperasi Desa Merah Putih dirancang untuk menyerap dan mengakomodir komoditas dari setiap pedesaan, serta menyediakan akses mendasar untuk menopang dan mendorong aktivitas perekonomian di desa tersebut,” ujarnya.

    Dia menuturkan model Kopdes/Kopkel Merah Putih terdiri atas tujuh unit usaha inti, yaitu toko sembako, klinik desa, apotek, cold storage, layanan simpan pinjam, unit logistik, dan kantor koperasi.

    “Semua unit tersebut terhubung langsung dengan BUMN strategis, seperti BULOG, Pertamina, Biofarma, dan Pupuk Indonesia,” ujarnya.

    Dengan sistem tersebut, menurut dia, warga desa diharapkan tidak lagi bergantung pada perantara yang seringkali merugikan, tetapi dapat mengakses kebutuhan pokok serta menjual hasil panen dengan harga yang baik.

    “Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar unit usaha, tetapi merupakan wadah utama untuk membuat desa kita naik kelas, sejahtera, dan makmur. Ini merupakan wujud kehadiran negara dalam memperbaiki ketimpangan,” katanya.

    Dia pun menginstruksikan seluruh anggota Fraksi Gerindra untuk turut mengawal dan menyukseskan program tersebut.

    “Saya juga telah menginstruksikan kepada seluruh anggota Fraksi Gerindra DPR RI untuk turut mengawal dan menyukseskan program ini agar berjalan tepat sasaran dalam menggerakkan ekonomi desa sesuai visi Presiden,” kata dia.

    Sebelumnya, Senin (21/7), Presiden Prabowo Subianto meluncurkan kelembagaan 80 ribu unit Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

    Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan peluncuran 80 ribu koperasi desa dan kelurahan ini sebagai upaya untuk memangkas rantai distribusi yang panjang.

    Koperasi tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan para petani, peternak, dan nelayan.

    Koperasi-koperasi itu nantinya memiliki berbagai unit usaha, seperti gerai sembako, LPG, pupuk bersubsidi, klinik dan apotek desa, pergudangan, logistik, hingga unit simpan pinjam.

    Selain bisnis usaha tersebut, koperasi tersebut juga didorong untuk melakukan kegiatan bisnis sesuai potensi desa masing-masing.

    Pemerintah meyakini koperasi juga berpotensi menjadi offtaker dari seluruh produk yang dihasilkan masyarakat desa.

    Selain unit-unit koperasi yang telah terbentuk, pemerintah juga telah menyiapkan 108 koperasi percontohan yang diharapkan dapat menjadi model bagi desa-desa lainnya.

    Mulai 22 Juli 2025, koperasi percontohan tersebut telah dapat mengakses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank-bank Himbara.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemhan berhasil pulangkan Arnold Putra yang sempat ditahan di Myanmar

    Kemhan berhasil pulangkan Arnold Putra yang sempat ditahan di Myanmar

    “Kementerian Pertahanan RI mendapatkan informasi terkait status penahanan Arnold pada 4 Juli 2025. Merespons hal tersebut, Kemhan segera mengambil langkah proaktif melalui pendekatan diplomasi pertahanan untuk bantuan kemanusiaan,”

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertahanan berhasil menyelamatkan seorang warga negara Indonesia (WNI) Arnold Putra yang sebelumnya sempat ditahan oleh otoritas Myanmar.

    Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan RI Brigadir Jenderal TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang kepada Antara mengatakan, Kemhan menempuh upaya diplomasi pertahanan dengan pemerintah Myanmar dalam membebaskan Arnold Putra.

    “Kementerian Pertahanan RI mendapatkan informasi terkait status penahanan Arnold pada 4 Juli 2025. Merespons hal tersebut, Kemhan segera mengambil langkah proaktif melalui pendekatan diplomasi pertahanan untuk bantuan kemanusiaan,” kata Frega di Jakarta, Selasa.

    Frega mengatakan, Kemhan juga menggandeng beberapa pihak dalam membebaskan Arnold. Salah satunya yakni Hashim Djojohadikusumo dan Sasakawa Peace Foundation (SPF).

    “Kemhan dan seluruh pihak secara intensif membangun komunikasi dengan pemerintah Myanmar sehingga dapat dibebaskan dan dipulangkan ke tanah air yang disambut pihak,” kata Frega.

    Karenanya, Frega mewakili Kemhan berterima kasih dan mengapresiasi seluruh bantuan yang diberikan Hasim dan SPF.

    Kepada Arnold dan seluruh WNI yang ada di luar negeri Frega mengimbau untuk tetap berhati-hati dalam bertindak, khususnya di negara yang sedang berkonflik.

    Kini, lanjut Frega, Arnold Putra sudah sampai di Indonesia sejak Senin (21/7) sore.

    Untuk diketahui, Arnold Putra yang dikenal sebagai selebgram, telah ditahan oleh otoritas Myanmar sejak 20 Desember 2024.

    Arnold dituduh memasuki wilayah Myanmar secara ilegal melalui perbatasan Thailand dan melakukan interaksi dengan kelompok bersenjata yang dikategorikan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah militer Myanmar, seperti People’s Defense Force (PDF) dan Karen National Liberation Army (KNLA).

    Atas tuduhan tersebut, Arnold sempat dijerat dengan pelanggaran Undang-Undang Imigrasi 1947, Undang-Undang Anti-Terorisme, serta Undang-Undang Perkumpulan Terlarang Pasal 17(2), dan divonis tujuh tahun penjara di Insein Prison, Yangon.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI AU dukung pengembangan industri pertahanan dalam negeri

    TNI AU dukung pengembangan industri pertahanan dalam negeri

    Jakarta (ANTARA) – TNI berupaya mendukung pengembangan industri pertahanan dalam negeri dengan mengirimkan pilotnya untuk membantu kegiatan operasional PT Dirgantara Indonesia (PT DI)

    Dukungan ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara TNI dengan PT DI di Gedung Paripurna PT DI, Bandung, Senin (21/7).

    Dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa, dijelaskan bahwa nantinya pilot TNI AU akan bertugas untuk menguji coba beberapa produk pesawat buatan PT DI.

    “Keterlibatan TNI AU dalam pengoperasian produk PTDI seperti CN-235, N-212, NAS-332, serta pengembangan N-219, KFX-IFX dan UAV MALE merupakan bentuk kontribusi nyata dalam penguatan industri strategis,” kata Asisten Operasi Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsda TNI Suliono dalam siaran pers tersebut.

    Suliono melanjutkan, perjanjian kerja sama ini juga akan menjadi payung hukum TNI AU dalam mengirimkan montir ataupun teknisi untuk membantu PT DI dalam mengembangkan produk pesawat.

    Dalam siaran pers yang sama, Direktur Produksi PT DI Dena Hendriana mengapresiasi dukungan TNI AU terhadap kelancaran proses produksi dan pengujian pesawat.

    Dia berharap ini dapat mendukung pencapaian target strategis industri pertahanan ke depan.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.