Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Menlu: Presiden Prabowo dan PM Anwar diskusi hambatan dagang dua negara

    Menlu: Presiden Prabowo dan PM Anwar diskusi hambatan dagang dua negara

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim berdiskusi membahas soal hambatan dagang yang masih berlaku untuk dua negara, termasuk langkah-langkah menyelesaikan masalah itu.

    Isu mengenai hambatan dagang merupakan salah satu persoalan yang dibahas dua pemimpin negara saat keduanya bertemu dalam Konsultasi Tahunan Ke-13 Indonesia dan Malaysia di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa.

    “Jadi, kita tadi disampaikan dalam pertemuan bilateral itu bahwa diminta ada peningkatan angka dan nilai perdagangan, kemudian beberapa hal yang menjadi barrier (hambatan, red.) antara perdagangan kedua negara juga tadi diminta untuk diselesaikan sehingga ada interaksi yang lebih besar di sektor perdagangan,” kata Menlu Sugiono kepada wartawan saat ditemui selepas pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa.

    Menlu Sugiono meyakini Indonesia dan Malaysia sebagai negara serumpun dan bertetangga, juga tergabung dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) perlu meningkatkan hubungan dagang, terutama di tengah kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang juga menyasar ke negara-negara anggota ASEAN.

    Sugiono menilai ASEAN, termasuk Indonesia dan Malaysia sebagai negara pendiri perhimpunan, punya kekuatan untuk menghadapi berbagai tekanan dagang global.

    “Jadi, gini, kita itu sebenarnya kan punya inherent strength. Masyarakat ASEAN ini 680 juta, merupakan populasi yang besar kalau dilihat dari sisi produsen maupun sisi konsumen. Kenapa potensi yang sedemikian besar ini, di samping beberapa kelebihan lain yang kita miliki, tidak kita manfaatkan sama-sama. Jadi, ada suatu, ini juga sudah saya sampaikan pada saat AMM di Kuala Lumpur. Ada suatu kesadaran bersama bahwa kita punya suatu potensi yang besar secara ekonomi. Mari kita bekerja sama secara lebih erat untuk bisa eksploitasi ke potensi yang kita miliki,” ujar Sugiono.

    AMM atau ASEAN Foreign Ministerial Meeting merupakan pertemuan menteri luar negeri se-ASEAN yang digelar rutin tiap tahun dalam rangkaian KTT ASEAN. AMM Ke-58 berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 8–11 Juli 2025.

    Di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, Konsultasi Tahunan Ke-13 Indonesia dan Malaysia berlangsung dalam dua sesi, yaitu pertemuan empat mata antara Presiden Prabowo Subianto dan PM Malaysia Anwar Ibrahim di ruang kerja Presiden RI, kemudian dilanjutkan pertemuan bilateral antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia, yang dikemas dalam format makan siang bersama (working luncheon).

    Dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka hari ini, Presiden Prabowo didampingi sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra.

    Sementara itu, PM Anwar didampingi Menteri Luar Negeri Mohamad Hasan, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution, Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Tengku Zafrul Aziz, dan Menteri Pendidikan Fadhlina Sidek. Ada pula Kepala Negara Bagian Sarawak Abang Johari Openg dan petinggi negara bagian Sabah Hajiji Noor.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapal perang baru TNI AL buatan Italia berlayar ke Indonesia hari ini

    Kapal perang baru TNI AL buatan Italia berlayar ke Indonesia hari ini

    “KRI Brawijaya-320 akan mulai berlayar menuju Indonesia dari La Spezia Italia mulai hari ini tanggal 29 Juli 2025,”

    Jakarta (ANTARA) – Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) RI Laksamana Madya TNI Denih Hendrata mengatakan KRI baru buatan Fincantieri yakni KRI Brawijaya-320 berangkat dari Italia menuju Indonesia, hari ini, Selasa.

    “KRI Brawijaya-320 akan mulai berlayar menuju Indonesia dari La Spezia Italia mulai hari ini tanggal 29 Juli 2025,” kata Denih kepada Antara di Jakarta, Selasa.

    Kapal yang baru saja diresmikan Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali itu akan berlayar selama satu bulan penuh dan diperkirakan akan sampai di perairan Indonesia pada awal September 2025.

    Denih melanjutkan, pihaknya telah mempersiapkan banyak hal agar pelayaran dari Italia ke Indonesia dapat berjalan dengan lancar.

    Persiapan itu meliputi logistik pasukan dan kapal, kesiapan mesin kapal dan pasukan yang akan mengawaki KRI tersebut.

    “Tentunya kesiapan KRI tersebut sudah 100%, baik dari aspek material maupun personel pengawak kapal tersebut,” kata Denih.

    Denih melanjutkan, kapal tersebut akan sampai ke Pangkalan Koarmada II di Surabaya pada 10 September 2025.

    Denih berharap kapal perang itu dapat memperkuat pertahanan TNI AL dalam menjaga wilayah laut Indonesia.

    KRI buatan negeri pizza ini memiliki panjang 143 M dan kecepatan maksimal 32 knot. Kapal yang dapat menampung 171 awak ini merupakan kapal fregat yang memiliki kemampuan Peperangan Anti Udara atau Anti Air Warfare (AAW) dengan desain yang menitikberatkan fleksibilitas, modularitas dan skalabilitas desain kapal.

    Kemampuan itu memungkinkan kapal dikonfigurasi untuk memenuhi persyaratan teknis dan peran operasional untuk Angkatan Laut modern.

    Selain itu, KRI Brawijaya-320 juga dilengkapi sistem navigasi modern dan Combat System terintegrasi untuk kontrol mencakup Combat Management System (CMS), sensor, senjata, komunikasi dan navigasi sistem yang terhubung melalui jaringan kecepatan data tinggi.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lemhannas ingatkan pentingnya ketahanan pangan di tengah geopolitik

    Lemhannas ingatkan pentingnya ketahanan pangan di tengah geopolitik

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mengingatkan pentingnya memperkuat ketahanan pangan, yakni kemampuan negara memenuhi kebutuhan pangan penduduknya secara mandiri di tengah situasi geopolitik yang sedang bergejolak.

    “Situasi geopolitik global yang dihadap oleh bangsa kita saat ini yang dinilai tidak baik-baik saja, harus kita mitigasi dengan bagaimana kita bisa memperkuat ketahanan nasional kita,” kata Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily saat membuka seminar di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, berbagai konflik di banyak kawasan dunia mengharuskan semua pihak memiliki kewaspadaan nasional, termasuk terhadap potensi yang menimbulkan dampak terhadap ketahanan pangan

    Ia menyinggung gejolak akibat kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat Donald Trump, konflik Rusia-Ukraina yang belum menunjukkan tanda-tanda bakal mereda, konflik di Timur Tengah dan Semenanjung Korea, hingga konflik Thailand-Kamboja baru-baru ini.

    Bagi Lemhannas, memperkuat ketahanan pangan merupakan suatu keniscayaan sebagai bagian dari kebutuhan fundamental masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara. Namun, di tengah kondisi geopolitik yang dinamis, aspek ketahanan pangan akan terpengaruh.

    “Situasi geopolitik yang sangat dinamis itu pasti akan mempengaruhi terhadap ketersediaan rantai pasok global, terutama aspek pangan,” ujarnya.

    Kendati begitu, Ace menilai situasi politik dewasa ini juga dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan tanpa bergantung banyak dengan negara lain.

    “Ini momentum bagi bangsa kita untuk bagaimana kita memperkuat ketahanan pangan kita sehingga ketergantungan kita terhadap, misalnya, impor dari luar negeri terhadap kebutuhan pangan kita bisa disetop,” kata dia.

    Dengan begitu, Ace optimistis apa pun kondisi geopolitik dunia, selagi memiliki ketahanan pangan yang mandiri dan kuat, Indonesia tetap akan kokoh sebagai bangsa.

    Di sisi lain, Lemhannas melalui pendidikan selama sekitar lima bulan terakhir dalam Program Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N), mendorong isu membangun kemandirian bangsa dengan memperkuat ketahanan pangan.

    Ace menjelaskan para calon pimpinan nasional yang sebagian besar adalah TNI dan Polri itu telah diberikan pengetahuan dan berbagai pandangan terkait ketahanan nasional, khususnya yang berhubungan dengan ketahanan pangan.

    “Kenapa kami mengambil tema ketahanan pangan? Karena isu ketahanan pangan merupakan isu yang sangat fundamental bagi ketahanan nasional kita,” tutur Ace.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri ATR targetkan 25 ribu tanah wakaf di Lampung tersertifikasi 

    Menteri ATR targetkan 25 ribu tanah wakaf di Lampung tersertifikasi 

    “Rata-rata bangunan tempat ibadah sudah berdiri, tapi belum memiliki hak atas tanah. Ini situasi yang sangat rawan dan tidak bisa terus dibiarkan, maka kami targetkan dalam tiga tahun 25 ribu bidang tanah rumah ibadah di Lampung dapat tersertifikasi,

    Bandarlampung   (ANTARA) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menargetkan 25 ribu bidang tanah wakaf rumah ibadah di Lampung tersertifikasi.

    “Rata-rata bangunan tempat ibadah sudah berdiri, tapi belum memiliki hak atas tanah. Ini situasi yang sangat rawan dan tidak bisa terus dibiarkan, maka kami targetkan dalam tiga tahun 25 ribu bidang tanah rumah ibadah di Lampung dapat tersertifikasi,” katanya Nusron di Provinsi Lampung, Selasa.

    Ia menegaskan, selama dirinya menjabat sebagai Menteri ATR/BPN, penyelesaian masalah pertanahan, termasuk tanah wakaf akan menjadi prioritas, bahkan Kementeriannya akan mendorong kerja sama lintas lembaga, termasuk dengan Kementerian Agama dan organisasi keagamaan.

    “Kita harus punya prinsip bahwa setiap masalah harus ada akhirnya. Jangan ada lagi penundaan, khususnya untuk tanah wakaf,” kata dia.

    Ia pun mengungkapkan kekhawatirannya terhadap rendahnya angka sertifikasi tanah wakaf di Indonesia. Dari total potensi 761.909 bidang tanah wakaf untuk tempat ibadah secara nasional, baru sekitar 272.237 bidang atau 38 persen yang telah bersertifikat.

    “Di Lampung, dari total 31.294 rumah ibadah, baru 6.732 bidang yang memiliki sertifikat wakaf, hak milik, atau hak guna bangunan. Angka tersebut baru mencapai 21,51 persen, jauh dari harapan,” kata dia.

    Oleh karena itu, Nusron meminta kepada Kanwil BPN Lampung untuk dapat menyelesaikan sisanya dalam kurun waktu tiga tahun.

    “Kami menargetkan kekurangan 25 ribu bidang ini bisa diselesaikan dalam tiga tahun ke depan. Setiap tahunnya minimal harus diselesaikan delapan ribu bidang. Tidak ada alasan, harus selesai,” kata dia.

    Jika Anda ingin versi cetak, siaran pers, atau tambahan kutipan dari narasumber lain (misalnya tokoh agama di Lampung atau perwakilan Muhammadiyah), saya bisa bantu kembangkan.

    Pewarta: Dian Hadiyatna
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPK panggil guru dan dua pihak swasta jadi saksi kasus pemerasan TKA

    KPK panggil guru dan dua pihak swasta jadi saksi kasus pemerasan TKA

    “Pemeriksaan atas nama SFZ selaku guru, dan GP serta BT sebagai pihak swasta,”

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil seorang guru dan dua orang pihak swasta untuk menjadi saksi kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

    “Pemeriksaan atas nama SFZ selaku guru, dan GP serta BT sebagai pihak swasta,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

    Lebih lanjut Budi mengatakan bahwa pemeriksaan untuk tiga saksi tersebut bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

    Untuk penyidikan kasus tersebut, KPK pada pekan ini, Senin (28/7), memanggil dua orang pihak swasta berinisial IA dan AS sebagai saksi.

    Sebelumnya, pada 5 Juni 2025, KPK mengungkapkan identitas delapan orang tersangka kasus pemerasan dalam pengurusan RPTKA di Kemenaker, yakni aparatur sipil negara (ASN) di Kemenaker bernama Suhartono, Haryanto, Wisnu Pramono, Devi Anggraeni, Gatot Widiartono, Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, dan Alfa Eshad.

    Menurut KPK, para tersangka dalam kurun waktu 2019–2024 telah mengumpulkan sekitar Rp53,7 miliar dari pemerasan pengurusan RPTKA.

    KPK menjelaskan bahwa RPTKA merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja asing agar dapat bekerja di Indonesia.

    Apabila RPTKA tidak diterbitkan Kemenaker, penerbitan izin kerja dan izin tinggal akan terhambat sehingga para tenaga kerja asing akan dikenai denda sebesar Rp1 juta per hari. Dengan begitu, pemohon RPTKA terpaksa memberikan uang kepada tersangka.

    Selain itu, KPK mengungkapkan bahwa kasus pemerasan pengurusan RPTKA tersebut diduga terjadi sejak era Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada periode 2009–2014, yang kemudian dilanjutkan Hanif Dhakiri pada 2014–2019, dan Ida Fauziyah pada 2019–2024.

    KPK lantas menahan delapan tersangka tersebut. Kloter pertama untuk empat tersangka pada 17 Juli 2025, dan kloter kedua pada 24 Juli 2025.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PDI Perjuangan: Selamat jalan Kwik Kian Gie, sang guru bangsa

    PDI Perjuangan: Selamat jalan Kwik Kian Gie, sang guru bangsa

    “Semalam, Pak Kwik Kian Gie, meninggalkan kita di usia 90 tahun. Kita kehilangan ekonom gigih,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Said Abdullah mengucapkan selamat jalan kepada ekonom sekaligus mantan Menteri Koordinator (Menko) Ekonomi Kwik Kian Gie sebagai guru bangsa yang terus menyuarakan idealisme hingga akhir hayat.

    “Semalam, Pak Kwik Kian Gie, meninggalkan kita di usia 90 tahun. Kita kehilangan ekonom gigih,” ucap Said dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

    Dia menilai berbagai pikiran Kwik selalu bernas dan kritis, terutama mengenai ekonomi dan politik. Bahkan, kata dia, tak peduli saat sedang berada di dalam maupun di luar kekuasaan, sikap politik dan kepribadian Kwik dinilai tidak berubah.

    Menurut Said, idealisme menjadi rel penyangga sekaligus “hakim” untuk menentukan berbagai langkah Kwik.

    “Kecintaannya terhadap Republik ini tidak surut dibarter oleh apa pun,” tuturnya.

    Saat krisis pada tahun 1997 sampai 1998, kata dia, Kwik menonjol sebagai figur terdepan mempersoalkan skema penyelesaian ala Dana Moneter Internasional (IMF) terhadap utang para obligor.

    Disebutkan bahwa IMF dan sejumlah menteri di kabinet menyetujui skema pengambilalihan aset para obligor atas utang mereka di bank yang diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

    Kala itu, dikatakan Said bahwa Kwik menilai sejumlah aset perusahaan yang disita BPPN jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah utang, sebab asetnya jauh lebih kecil dibandingkan kewajibannya.

    “Pak Kwik kalah dalam keputusan ini, namun beliau tetap berdiri dengan kepala tegak,” ucap Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) itu.

    Oleh karena itu, dirinya menegaskan tak sejengkal pun masyarakat ragu atas nasionalisme Kwik lantaran mantan Menko tersebut meneruskan jalan pikiran Presiden pertama RI Soekarno dan Wakil Presiden pertama RI Mohammad Hatta, yang menginginkan ekonomi Indonesia sebagai bangsa bisa mandiri.

    Maka dari itu, disebutkan bahwa Kwik selalu memberi perhatian besar tentang bagaimana sumber daya alam dikelola dan bagaimana cara mengelolanya.

    Dengan demikian, Said menuturkan keluarga besar PDI Perjuangan sangat merasa kehilangan atas kepergian Kwik, yang turut merupakan fungsionaris PDI Perjuangan.

    “Semoga Tuhan Yang Maha Esa menempatkan Pak Kwik ke tempat yang terhormat. Lantunan doa senantiasa kami panjatkan mengiringi rohmu di alam keabadian,” ungkap Said.

    Kwik Kian Gie yang wafat pada Senin (28/7). Berdasarkan informasi yang dihimpun, Kwik Kian Gie lahir di Juwana, Pati, Jawa Tengah, pada 11 Januari 1935.

    Ia merupakan seorang ahli ekonomi dan politikus Indonesia keturunan Tionghoa. Kwik menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (1999-2000) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional & Ketua Bappenas (2001-2004).

    Sebagai bentuk pengabdian di dunia pendidikan Indonesia, dia mendirikan Institut Bisnis dan Informatika Indonesia.

    Ketika Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum PDI yang berubah nama menjadi PDI Perjuangan, Kwik menduduki jabatan Ketua DPP merangkap Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan dalam PDI.

    Sebagai kader PDI Perjuangan, Kwik menjadi Wakil Ketua MPR RI, Menko Ekuin, Anggota Komisi IX DPR RI, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Untuk semua karyanya, ia memperoleh penghargaan Bintang Mahaputra Adipradana RI.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian ATR dorong percepatan sertifikasi tanah wakaf di Lampung

    Kementerian ATR dorong percepatan sertifikasi tanah wakaf di Lampung

    “Kerjasama bersama ormas tersebut telah ditandatangani di tingkat pusat dan kini masuk pada tahap implementasi di lapangan. Sehingga kami harap Kanwil BPN Lampung dan kantor pertanahan di daerah tidak hanya fokus pada kegiatan seremonial karena yang

    Bandarlampung   (ANTARA) – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendorong percepatan sertifikasi tanah wakaf yang dimiliki masyarakat, maupun organisasi masyarakat di Provinsi Lampung guna meminimalisir sengketa tanah.

    “Di Lampung sendiri dari 31.294 rumah ibadah, yang baru punya sertifikat hak milik maupun hak guna bangunan baru 6.732 bidang atau baru 21,51 persen, ini masih jauh sekali,” kata Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Bandarlampung, Selasa.

    Ia mengatakan bahwa guna mencapai target yang telah ditetapkan agar rumah-rumah ibadah memiliki dokumen resmi, Kementerian ATR/BPN telah melakukan kerjasama yang disepakati bersama sejumlah organisasi masyarakat keagamaan dalam rangka sertifikasi tanah wakaf, khususnya di wilayah Provinsi Lampung.

    “Kerjasama bersama ormas tersebut telah ditandatangani di tingkat pusat dan kini masuk pada tahap implementasi di lapangan. Sehingga kami harap Kanwil BPN Lampung dan kantor pertanahan di daerah tidak hanya fokus pada kegiatan seremonial karena yang terpenting adalah output dan kinerjanya, yakni percepatan penyelesaian sertifikasi tanah wakaf di Lampung,” ujarnya.

    Nusron menekankan bahwa tanah wakaf memiliki peranan strategis dalam administrasi pertanahan modern, yang memiliki empat paradigma salah satunya yakni kepastian hukum atas hak tanah.

    “Karena rezim pertanahan di Indonesia ini menggunakan rezim penguasaan fisik bukan rezim kepemilikan. ini pasti menggunakan rumus dan hukum kuat-kuatan,” kata dia.

    Sehingga lanjut dia, karena rumusnya kuat-kuatan, yang menduduki tanah lebih dari 20 tahun mereka bisa mengklaim memilikinya ini adalah kelemahan Undang-undang pertahanan di negeri ini.

    “Sehingga dokumen resmi seperti sertifikat baik hak milik, maupun wakaf menjadi sangat penting dan mutlak dimiliki,untuk menghindari konflik di kemudian hari,” kata dia.

    Ia mengatakan terlebih tanah wakaf yang memang banyak godaan dan konflik yang terjadi karena tidak ada dokumen resminya.

    “Apalagi Lampung di bawah komando Gubernur, saya mendapatkan informasi dari jauh, sangat atraktif pembangunannya, investor banyak datang masuk, ini kalau tanah wakaf tidak diamankan bahaya, contoh konflik di Jadebotabek begitu ada projek program strategis nasional (PSN), pasti selalu muncul konfiik kepemilikan tanah wakaf dan tempat beribadah,” kata dia.

    Pewarta: Dian Hadiyatna
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kejagung ambil langkah lanjutan usai Jurist Tan mangkir tiga kali

    Kejagung ambil langkah lanjutan usai Jurist Tan mangkir tiga kali

    “Penyidik akan melakukan langkah-langkah hukum yang diperlukan,”

    Jakarta (ANTARA) – Kejaksaan Agung (Kejagung) akan mengambil langkah lanjutan terhadap Jurist Tan, tersangka kasus dugaan korupsi pada Kemendikbudristek terkait pengadaan Chromebook, usai yang bersangkutan mangkir tiga kali panggilan sebagai tersangka.

    “Penyidik akan melakukan langkah-langkah hukum yang diperlukan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna di Jakarta, Selasa.

    Anang menjelaskan bahwa sejatinya, Jurist Tan telah dipanggil ketiga kalinya sebagai tersangka pada Jumat (25/7). Akan tetapi, mantan staf Mendikbudristek itu kembali tidak hadir.

    “Sampai saat ini, tidak ada konfirmasi ketidakhadiran yang bersangkutan,” ucapnya.

    Maka dari itu, penyidik akan menentukan langkah hukum selanjutnya terhadap Jurist Tan.

    Terkait apakah Jurist akan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), dia mengatakan bahwa hal tersebut masih akan ditentukan penyidik.

    “Nanti kita lihat. Yang jelas, sudah tiga kali (panggilan),” ujarnya.

    Kejagung menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada Kemendikbudristek dalam program digitalisasi pendidikan periode tahun 2019–2022.

    Mantan Direktur Penyidikan pada Jampidsus Abdul Qohar mengungkapkan bahwa empat tersangka itu adalah JT (Jurist Tan) selaku Staf Khusus (Stafsus) Mendikbudristek tahun 2020–2024 dan IBAM (Ibrahim Arief) selaku mantan konsultan teknologi di Kemendikbudristek.

    Selanjutnya, SW (Sri Wahyuningsih) selaku Direktur Sekolah Direktur Sekolah Dasar (SD) Direktorat PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Tahun 2020–2021 sekaligus sebagai kuasa pengguna anggaran di lingkungan Direktorat Sekolah Dasar pada tahun anggaran 2020–2021.

    Terakhir, MUL (Mulyatsyah) selaku Direktur Sekolah Menengah Pertama (SMP) Direktorat PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Tahun 2020–2021 sekaligus sebagai kuasa pengguna anggaran di lingkungan Direktorat Sekolah Menengah pertama tahun anggaran 2020–2021.

    “Dalam pelaksanaan pengadaan tersebut, SW, MUL, JT, dan IBAM telah melakukan perbuatan melawan hukum menyalahgunakan kewenangan dengan membuat petunjuk pelaksanaan yang mengarah ke produk tertentu, yaitu Chrome OS untuk pengadaan TIK pada tahun anggaran 2020–2020,” kata Qohar.

    Akibat perbuatan para tersangka, negara diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp1,9 triliun.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo menerima kunjungan PM Malaysia Anwar Ibrahim

    Presiden Prabowo menerima kunjungan PM Malaysia Anwar Ibrahim

    Selasa, 29 Juli 2025 13:31 WIB

    Presiden Prabowo Subianto (kiri) bersama Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim (kanan) melambaikan tangan saat menerima kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/7/2025). Kunjungan kerja Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Kepresidenan Jakarta tersebut merupakan bagian dari agenda Konsultasi Tahunan ke-13 dengan Presiden Prabowo Subianto. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/bar

    Presiden Prabowo Subianto (kiri) memperkenalkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih kepada Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim (kedua kiri) saat menerima kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/7/2025). Kunjungan kerja Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Kepresidenan Jakarta tersebut merupakan bagian dari agenda Konsultasi Tahunan ke-13 dengan Presiden Prabowo Subianto. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/bar

    Presiden Prabowo Subianto (kedua kanan) berjalan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim (kanan) saat menerima kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/7/2025). Kunjungan kerja Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Kepresidenan Jakarta tersebut merupakan bagian dari agenda Konsultasi Tahunan ke-13 dengan Presiden Prabowo Subianto. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/bar

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kasau: TNI AU tetapkan lima prioritas dalam pengabdian kepada bangsa

    Kasau: TNI AU tetapkan lima prioritas dalam pengabdian kepada bangsa

    Sleman (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono mengatakan bahwa TNI AU telah menetapkan lima prioritas dalam mewujudkan pengabdian kepada bangsa dan meneruskan perjuangan para pelopor.

    “Hari ini, 29 Juli adalah momen penting dalam sejarah TNI AU, di mana 78 tahun lalu para pelopor TNI AU telah menunjukkan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara maka sebagai penerus perjuangan para pelopor, saya telah menetapkan lima prioritas TNI AU,” kata Tonny Harjono seusai upacara Peringatan Hari Bhakti ke-78 TNI AU di Akademi Angkatan Udara (AAU) Yogyakarta, Selasa.

    Ia mengatakan 78 tahun yang lalu, para pelopor TNI AU melaksanakan serangan udara ke Semarang, Salatiga, dan Ambarawa. Sebuah tonggak yang menandai kebangkitan kekuatan udara nasional.

    Namun, sejarah itu juga diwarnai dengan pengorbanan besar. Tiga perwira udara gugur saat membawa bantuan kemanusiaan, yakni Komodor Muda Udara Abdulrachman Saleh, Komodor Muda Udara Adisutjipto, dan Opsir Muda Udara Adi Soemarmo.

    “Mereka gugur sebagai pahlawan dan hidup abadi sebagai teladan yang terpatri dalam prasasti dan mengalir dalam semangat juang setiap insan dirgantara. Inilah yang menjadi makna mendalam dari hari bakti TNI AU,” katanya.

    Menurut Tonny, saat ini tantangan yang dihadapi telah berubah secara signifikan. Dunia mengalami ketidakpastian geopolitik, percepatan teknologi, serta kompleksitas ancaman yang semakin multidimensi, mulai dari ancaman siber hingga disinformasi, dari krisis kemanusiaan hingga bencana hidrometeorologi.

    “Di tengah perubahan tersebut, kita semua memikul tanggung jawab untuk senantiasa hadir dan berjuang bersama rakyat sebagai kekuatan yang siap menjawab setiap penugasan dengan kemampuan yang terbaik. Untuk itu, saya telah menetapkan lima prioritas TNI Angkatan Udara,” katanya.

    Tonny mengatakan kelima prioritas tersebut, yakni modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan sebagai langkah untuk memastikan kesiapan TNI AU dalam menghadapi ancaman berbasis teknologi mutakhir.

    “Kemudian, validasi organisasi agar struktur satuan semakin adaptif dan selaras dengan tuntutan tugas ke depan,” katanya.

    Prioritas selanjutnya adalah pengembangan piranti lunak untuk menjamin efektivitas dan efisiensi operasi multidomain yang terintegrasi, dan prioritas peningkatan kualitas sumber dari manusia sebagai kunci utama dari kekuatan udara yang profesional dan unggul.

    “Prioritas terakhir, yakni berpartisipasi aktif dalam mendukung kebijakan nasional demi memperkuat sinergi pertahanan dalam pembangunan bangsa secara menyeluruh,” katanya.

    Ia mengatakan setiap satuan TNI Angkatan Udara harus menyamakan persepsi dan langkah dalam bingkai prioritas tersebut untuk menghadirkan kekuatan udara yang “AMPUH” (Adaptif, Modern, Profesional, Unggul dan Humanis) sekaligus hadir untuk rakyat dalam berbagai bentuk pengabdian.

    “Dalam semangat peringatan Hari Bakti tahun ini sebagai kegiatan kita telah melaksanakan berbagai kegiatan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh satuan TNI AU termasuk karya bakti terpusat di Kabupaten Pandeglang, Banten berupa perbaikan fasilitas umum hingga bantuan sosial dan layanan kesehatan,” katanya.

    Tonny mengatakan kekuatan terbesar TNI AU tidak terletak semata pada keunggulan teknologi melainkan bersumber dari ketulusan jiwa dalam melayani masyarakat.

    “Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh prajurit dan PNS TNI AU atas pengabdian, loyalitas, serta semangat juang yang terus terjaga,” katanya.

    Pewarta: Victorianus Sat Pranyoto
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.