Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Pencurian sepeda motor bersenjata api kembali terjadi di Jakbar

    Pencurian sepeda motor bersenjata api kembali terjadi di Jakbar

    Jakarta (ANTARA) – Aksi pencurian sepeda motor menggunakan senjata api kembali terjadi di Jalan Hadiah, RT 012 RW 03 Jelambar, Jakarta Barat, pada Selasa siang.

    Pencurian tersebut dilakukan oleh empat orang yang menggunakan modus yang sama dengan pencurian di Jalan Widara, Jelambar, beberapa waktu lalu. Namun kali ini, para pelaku berhasil membawa kabur satu unit sepeda motor.

    Dalam rekaman video viral, keempat pelaku menggunakan pakaian serba tertutup dengan wajah yang tertutup helm. Mereka pun beraksi menggunakan dua unit sepeda motor.

    Dua orang berperan sebagai eksekutor dan dua orang lagi menunggu di sepeda motor untuk bersiap-siap kabur jika ketahuan.

    Setelah sejenak memantau situasi sekitar, kedua eksekutor mulai beraksi dan dalam waktu singkat berhasil membobol dan menyalakan satu unit sepeda motor berwarna hijau metalik.

    Saat hendak kabur, aksi para pelaku dipergoki korban. Korban pun sontak meneriaki para pelaku. Mendengar teriakan itu, para pelaku kocar-kacir.

    Namun lantaran motor curian sudah berhasil dinyalakan, korban pun berhasil kabur.

    Tembakan senjata api diletuskan pelaku dari atas motor agar korban berhenti mengejar. Untungnya, peluru senjata itu tidak mengenai korban atau pun orang lain di lokasi.

    Hingga kini, pihak Kepolisian masih memeriksa tempat kejadian perkara (TKP).

    “Ini sedang di TKP dengan Jatanras dan Resmob Polres Metro Jakarta Barat. Masih kita dalami,” kata Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan AKP Aprino Tamara saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini ancaman KAI Jakarta bila penumpang ketahuan merokok di kereta 

    Ini ancaman KAI Jakarta bila penumpang ketahuan merokok di kereta 

    Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta mengingatkan larangan merokok di kereta api maupun di area stasiun, kecuali di tempat-tempat khusus yang telah ditetapkan sebagai area merokok.

    Manager Humas PT KAI Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko di Jakarta, Selasa, mengatakan, setiap pelanggaran ditindaklanjuti dengan penurunan penumpang di stasiun pemberhentian terdekat sesuai prosedur yang berlaku tanpa diberikan pengembalian biaya tiket.

    “Kami ingin mewujudkan perjalanan kereta api yang sehat dan ramah bagi semua kalangan, termasuk anak-anak, ibu hamil dan lansia,” katanya.

    Karena itu, merokok tidak diperbolehkan di dalam kereta api maupun di sembarang tempat di area stasiun.

    Larangan merokok juga berlaku di seluruh stasiun pemberangkatan maupun stasiun antara. Penumpang hanya diperbolehkan merokok di area khusus merokok yang telah disiapkan dan ditandai dengan jelas.

    Ixfan menegaskan, seluruh perjalanan kereta api, baik kereta api jarak jauh (KAJJ), kereta lokal maupun kereta komuter merupakan zona bebas asap rokok.

    Selama semester pertama tahun 2025, Januari hingga Juni, KAI Daop 1 Jakarta mencatat sebanyak 13 kejadian penumpang merokok di kereta api.

    KAI Daop 1 Jakarta melayani pelanggan dari berbagai daerah dengan cakupan wilayah operasional antara lain batas timur, yakni Stasiun Cikampek, batas selatan (Stasiun Sukabumi) dan batas barat (Stasiun Merak). Sedangkan batas utara Stasiun Tanjung Priok.

    Total terdapat 109 stasiun yang tersebar di wilayah Daop 1 Jakarta.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Di TKP, tak ada DNA dan sidik jari selain milik Arya Daru

    Di TKP, tak ada DNA dan sidik jari selain milik Arya Daru

    Jakarta (ANTARA) – Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri menyatakan tidak adanya DNA dan sidik jari selain milik diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Almarhum Arya Daru Pangayunan (ADP) di tempat kejadian perkara (TKP) maupun barang-barang pribadi.

    “Terhadap pemeriksaan yang kami lakukan, kami tidak menemukan adanya bercak darah, sperma atau material biologi yang ada di TKP seperti di kamar korban maupun di luar kamar korban seperti di kamar mandi dan di ruang tidur,” kata Ahli DNA Puslabfor Polri, Kompol Irfan Rofik saat konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Irfan menjelaskan, ada 13 barang bukti milik korban yang dilakukan pemeriksaan, termasuk di dalamnya lakban dan barang pribadi milik korban yang berada di kamar.

    “Berdasarkan pemeriksaan sidik jari oleh Pusinafis Bareskrim Polri terhadap barang bukti berupa satu buah lakban kuning dan satu gelas kaca dari dalam kamar korban tidak ditemukan sidik jari orang lain selain korban,” katanya.

    Ia juga menambahkan, lakban yang ditemukan pada jenazah ADP adalah lakban yang dibeli korban bersama istrinya di salah satu toko di Yogyakarta pada akhir Juni 2025.

    Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya menyimpulkan kematian ADP tanpa keterlibatan orang lain.

    “Indikator kematian pada ADP ini meninggal tanpa keterlibatan pihak lain,” kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Wira Satya Triputra saat konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Wira juga menambahkan bahwa kesimpulan tersebut berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan penyelidik dengan melibatkan beberapa ahli.

    “Penyelidik juga menyimpulkan belum ditemukan adanya peristiwa pidana terhadap korban,” katanya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ribuan pendukung Timnas Indonesia antre masuk GBK

    Ribuan pendukung Timnas Indonesia antre masuk GBK

    Jakarta (ANTARA) – Ribuan pendukung Timnas U-23 Indonesia memadati antrean di pintu masuk Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta untuk menyaksikan laga final Piala AFF atau “ASEAN U-23 Championship Cup 2025” antara Indonesia melawan Vietnam.

    Pada Selasa petang di Gerbang Timur GBK ribuan pendukung mengantre sejak pukul 18.45 WIB untuk memasuki stadion GBK.

    Para pendukung yang mayoritas menggunakan pakaian serba merah itu berjajar rapi. Anak-anak, remaja hingga dewasa semua berbaris untuk bersama-sama mendukung Timnas U-23 Indonesia.

    Seorang pendukung bernama Hari mengatakan ia bersama kerabatnya antusias menyaksikan laga final yang mempertemukan antara Indonesia melawan Vietnam.

    “Selama perhelatan Piala AFF U-23 baru kali ini menyaksikan, semoga menang,” kata dia.

    Kepolisian mengerahkan 1.252 personel gabungan dari Polri, TNI dan Pemda DKI Jakarta untuk mengamankan laga final Piala AFF atau ASEAN U-23 Championship Cup 2025 antara Indonesia melawan Vietnam, di Stadion GBK, Jakarta.

    Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa pengamanan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari dalam hingga luar stadion, dengan pendekatan yang humanis, profesional dan tetap tegas.

    “Ini adalah pertandingan besar yang jadi perhatian kawasan bahkan dunia,” kata Susatyo.

    Menurut dia, rangkaian pengamanan dimulai dengan pelaksanaan atau kelompok kerja teknis (technical working group/TWG) dan dilanjutkan apel pengamanan pada pukul 16.00 WIB di Pintu Kuning GBK.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dua pria pencuri tas penumpang kereta di Tambora ditangkap

    Dua pria pencuri tas penumpang kereta di Tambora ditangkap

    Jakarta (ANTARA) – Polisi menangkap dua pencuri tas penumpang kereta Commuter Line kurang dari 24 jam setelah aksi pelaku terekam kamera pengawas (CCTV) dan viral di media sosial.

    Kejadian ini terjadi pada Rabu (23/7), saat kereta berhenti di Stasiun Tambora, Jakarta Barat.

    “Dua pelaku berinisial DM (29) dan JI (27) berhasil kami amankan di kediaman masing-masing kurang dari 24 jam setelah kejadian,” ungkap Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) Polsek Tambora, AKP Sudrajat Djumantara di Jakarta, Selasa.

    Dalam rekaman video yang beredar, tampak dua pria muda, salah satunya mengenakan jaket merah, masuk ke dalam gerbong dan mengambil tas yang tertinggal di rak atas kursi penumpang.

    Korban bernama Eza menyadari tas ransel miliknya tertinggal setelah berpindah kereta di Stasiun Manggarai menuju Depok.

    “Isi tasnya barang-barang elektronik penting seperti laptop, kamera CCTV dan perangkat lain. Kerugiannya sampai Rp10 juta,” kata Eza.

    Tanpa menunggu lama, Eza melaporkan kejadian ini ke Polsek Tambora.

    Menanggapi laporan tersebut, tim Reskrim langsung bergerak cepat melakukan pelacakan hingga kemudian pelaku berhasil ditangkap.

    Atas perbuatannya, kedua pelaku disangkakan dengan Pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama lima tahun.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cegah aksi mesum, Pengelola TPU Kebon Nanas perkuat patroli keamanan

    Cegah aksi mesum, Pengelola TPU Kebon Nanas perkuat patroli keamanan

    Jakarta (ANTARA) – Pengelola Tempat Pemakaman Umum Kebon Nanas, Jakarta Timur, memperkuat patroli keamanan rutin untuk menjaga ketertiban dan mencegah tindakan-tindakan menyimpang di area pemakaman, termasuk aksi mesum.

    “Kalau patroli memang secara pengamanan internal, kami dari pengamanan dalam (pamdal) TPU terus dilakukan untuk keamanan area pemakaman,” kata Ketua Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kebon Nanas, Muhaimin di Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa.

    Selain itu, pihaknya juga selalu berdampingan dengan unsur keamanan lainnya di tingkat kota ataupun wilayah setempat.

    “Kami selalu berdampingan dengan unsur keamanan lainnya. Dalam hal ini kami bekerja sama dengan pihak dari Jakarta Timur, Polsek setempat, dan Satpol PP kelurahan,” katanya.

    Patroli dilakukan secara berkala pada jam-jam tertentu yang dinilai rawan. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya potensi pelanggaran yang masih terjadi, terutama pada saat ketika pengawasan lengah.

    Kalau bicara kelemahan TPU, kata dia, semua ada kelemahan. “Tapi yang namanya orang melanggar, mereka pasti mencari celah, mencuri-curi waktu. Itu memang tantangan bagi kami,” katanya.

    Meski demikian, pihak pengelola berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan dengan tetap konsisten melakukan patroli pengamanan, terutama di jam-jam yang rawan.

    Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap meningkatnya keluhan masyarakat soal aktivitas menyimpang di area pemakaman, termasuk aksi asusila yang sempat viral di sosial media beberapa waktu lalu.

    Sebelumnya, Muhaimin mengakui keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu penyebab lemahnya pengawasan di area rawan pemakaman.

    Dalam 24 jam, hanya ada dua personel yang berjaga di titik rawan sekitar pemakaman. Personel yang ada juga harus membagi tugas untuk pelayanan, mengatur lalu lintas dan mengurus pemakaman di lokasi.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pasar Taman Puring terbakar, Legislator: Bukti lemahnya pencegahan

    Pasar Taman Puring terbakar, Legislator: Bukti lemahnya pencegahan

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, kebakaran yang terjadi di Pasar Taman Puring di Jakarta Selatan merupakan alarm kegagalan dan bukti lemahnya sistem keamanan serta pencegahan kebakaran di pasar tradisional di Jakarta itu.

    “Kebakaran Pasar Taman Puring adalah alarm kegagalan sistem pencegahan,” kata Mujiyono di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, kebakaran tersebut merupakan peringatan serius bagi pemerintah dan kejadian tersebut diharapkan dapat menjadi pelajaran berharga agar di kemudian hari tidak terulang lagi.

    Untuk itu, Mujiyono meminta Pemprov DKI Jakarta melakukan audit ulang mulai dari instalasi listrik, ketersediaan alat pemadam api ringan (APAR) dan juga sistem alarm asap terutama di pasar tradisional.

    Selain itu, Mujiyono juga berharap agar pasar tradisional di Jakarta dapat di revitalisasi dengan lebih baik lagi dan sesuai standar agar dapat mencegah terjadinya kebakaran.

    “Seluruh pasar wajib diaudit ulang, mulai dari instalasi listrik, ketersediaan APAR, sistem alarm asap, hingga jalur evakuasi dan akses mobil pemadam,” kata dia.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berjanji memperbaiki Pasar Taman Puring, Kebayoran Baru, setelah terbakar pada Senin (28/7) malam.

    Sebanyak 552 kios dan barang di dalam pasar itu ludes terbakar di luas area 1.500 meter persegi (m2) tersebut.

    Penyebab kebakaran diduga karena korsleting listrik dari salah satu toko pakaian bekas yang tertutup. Tak ada korban jiwa, namun taksiran total kerugian dari kebakaran itu mencapai Rp30 miliar.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 67 KK eks Kampung Bayam tandatangani kontrak untuk tempati HPPO JIS

    67 KK eks Kampung Bayam tandatangani kontrak untuk tempati HPPO JIS

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 67 dari 126 Kepala Keluarga (KK) eks Kampung Bayam menandatangani kontrak dan menyetujui untuk menempati Hunian Pekerja Pendukung Operasional (HPPO) Jakarta International Stadium (JIS).

    Kontrak tersebut dengan ketentuan dibebaskan biaya sewa selama enam bulan hingga akses bekerja dengan penghasilan sesuai Upah Minimum Regional (UMR) Jakarta.

    Hal itu disampaikan warga eks Kampung Bayam Shirley Aplonia (42) usai sosialisasi dan penandatanganan kontrak Serah Terima Kunci Hunian dari PT Jakpro kepada Warga Eks Kampung Bayam di Kantor Wali Kota Jakarta Utara pada Selasa.

    “Setelah mendengarkan penjelasan dari bapak Walikota dan dari PT Jakpro, kami sebanyak 67 warga eks Kampung Bayam yang tinggal di Rusun Nagrak hari ini setuju untuk tanda tangani kontrak dan pindah ke HPPO,” katanya.

    Direktur Bisnis PT Jakarta Propertindo (Jakpro) I Gede Adi Adnyana mengungkapkan, kegiatan ini merupakan permintaan langsung bapak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kepada Jakpro bahwa jangan ada satu warga eks Kampung Bayam yang tertinggal untuk mendapatkan hunian yang layak di HPPO JIS.

    Ia menyebutkan, sebanyak 126 unit HPPO dengan ukuran tipe 36 beserta seluruh fasilitas penunjangnya telah siap dihuni bagi warga eks Kampung Bayam.

    Menurut dia, jumlah 126 itu berdasarkan SK Walikota Jakarta Utara tahun 2022 tentang warga Kampung Bayam.

    “Huniannya sudah kami cek, kami uji coba seluruhnya aliran listrik, air, semua sudah siap digunakan per hari ini,” kata dia.

    Ia menjelaskan, dalam kontrak perjanjian tersebut, warga eks Kampung Bayam yang menghuni dibebaskan dari pembayaran sewa selama 6 bulan yang harganya Rp1,7 juta rupiah per bulan.

    Menurut dia, waktu pembebasan biaya tersebut tidak dihitung hutang. Pihaknya memahami proses selama enam bulan itu untuk waktu agar warga bisa mendapatkan hasil pertanian dan juga pekerjaannya.

    Warga eks Kampung Bayam memeluk Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat usai menyetujui pindah dan menempati Hunian Pekerja Pendukung Operasional (HPPO) Jakarta International Stadium (JIS) Jakarta Utara di Kantor Wali Kota Jakarta Utara pada Selasa (29/7/2025). ANTARA/HO-Pemkot Jakut

    Adi menyampaikan, di HPPO disediakan fasilitas penunjang berupa tanah hingga 4.000 meter persegi untuk warga melakukan pertanian kota (urban farming) termasuk penyediaan kolam untuk budidaya ikan.

    Warga eks Kampung Bayam yang nantinya menghuni HPPO juga diberikan akses untuk bisa bekerja sebagai penunjang operasional JIS dengan upah UMR, selama memenuhi syarat yang berlaku. “Warga di samping bekerja tentu saja tetap boleh bertani juga,” ujar Adi.

    Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat menyampaikan isi kontrak HPPO selain telah mengakomodir aspirasi dan permintaan warga eks Kampung Bayam.

    Selain itu juga telah dikonsultasikan dengan pihak Aparat Penegak Hukum (APH), yakni Kepolisian dan Kejaksaan sehingga memiliki dasar hukum yang kuat.

    “Termasuk proses pemindahan sekolah anak, nanti kami di Jakarta Utara akan membantunya,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi tidak temukan zat berbahaya dalam tubuh Arya Daru

    Polisi tidak temukan zat berbahaya dalam tubuh Arya Daru

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya tidak menemukan zat berbahaya dalam pemeriksaan toksikologi pada tubuh diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Almarhum Arya Daru Pangayunan (ADP).

    “Hal itu berdasarkan pemeriksaan dari otak, empedu, limpa, hati, ginjal, lambung, darah dan urine korban,” kata Ahli Toksikologi Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri, AKP Ade Laksono saat konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Ade Laksono juga menjelaskan, pihaknya telah melakukan uji pemeriksaan dengan menguji kadar alkohol, sianida, arsenik, kimia organik volatil dan kimia organik non volatil.

    “Pada tubuh korban hanya ditemukan zat paracetamol dan chlorpheniramine. Hal ini sesuai dengan temuan barang bukti berupa obat-obatan yang ditemukan oleh penyelidik,” katanya.

    Ia menjelaskan, zat paracetamol merupakan obat jenis analgesik dan antipiretik yang dapat meredakan nyeri dan menurunkan demam.

    Sedangkan zat chlorpheniramine merupakan antihistamin yang dapat meredakan gejala alergi seperti hidung tersumbat dan bersin serta memiliki efek mengantuk.

    “Kombinasi kedua jenis senyawa tersebut biasa ditemukan pada obat flu dan demam yang umum beredar di pasaran,” katanya.

    Ia juga menambahkan temuan ini menunjukkan adanya konsumsi atau paparan obat sebelum kematian.

    Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya menyimpulkan kematian ADP tanpa keterlibatan orang lain.

    “Indikator kematian pada ADP ini meninggal tanpa keterlibatan pihak lain,” kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Wira Satya Triputra saat konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Wira juga menambahkan bahwa kesimpulan tersebut berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan penyelidik dengan melibatkan beberapa ahli.

    “Penyelidik juga menyimpulkan belum ditemukan adanya peristiwa pidana terhadap korban,” katanya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sekolah negeri wajib sediakan informasi akurat bagi masyarakat

    Sekolah negeri wajib sediakan informasi akurat bagi masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa sekolah negeri sebagai badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

    “Informasi mengenai tata cara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sangat krusial untuk disampaikan secara terbuka, apalagi mekanismenya hampir selalu berubah setiap tahun,” kata Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi (ESA), Ferid Nugrohodia di Jakarta, Selasa.

    Ia menambahkan, penyampaian informasi yang jelas, lengkap dan mudah diakses akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan.

    Menurut dia, transparansi tersebut juga menjadi bagian penting dari akuntabilitas sekolah sebagai penyelenggara layanan publik.

    Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik (KIP) di sektor pendidikan melalui program Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Badan Publik.

    Program ini menyasar satuan pendidikan negeri di jenjang SD, SMP dan SMA/SMK. Pihaknya mencatat masih banyak sekolah yang memiliki pemahaman terbatas mengenai prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

    Ia merinci beberapa permasalahan yang umum ditemui meliputi belum terbentuknya struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

    Kemudian belum tersusunnya Daftar Informasi Publik (DIP) serta minimnya pemanfaatan media untuk penyebarluasan informasi.

    “Kami bersinergi dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta melalui kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang diikuti oleh ratusan PPID sekolah,” kata dia.

    Monitoring dan evaluasi sebagai tolok ukur pelaksanaan keterbukaan informasi publik di sektor pendidikan sebagai badan publik dilakukan melalui metode “Self-Assessment Questionnaire” (SAQ), yakni penilaian mandiri oleh masing-masing badan publik.

    Indikator penilaiannya meliputi kualitas informasi, jenis layanan, sarana dan prasarana, pelayanan informasi, komitmen organisasi serta aspek digitalisasi.

    Pada E-Monev 2024 tercatat sebanyak 22 SMA/SMK, 22 SMP dan 11 SD mengikuti penilaian. Hasilnya, hanya 3 SMA, 2 SMP dan 1 SD yang masuk dalam kategori “Informatif”.

    KI DKI Jakarta akan meningkatkan jumlah sekolah peserta E-Monev 2025 hingga 200 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Upaya ini dilakukan untuk memperluas pemahaman sekolah terhadap peran dan kewajibannya sebagai badan publik.

    Pihaknya berharap sekolah yang telah memiliki PPID dapat lebih siap mengikuti rangkaian tahapan E-Monev. “Lakukan langkah proaktif dan jangan ragu untuk berkonsultasi dengan Komisi Informasi, apalagi pelaksanaannya sudah dalam waktu dekat melalui ‘kick-off’ pada 12 Agustus,” katanya.

    Ia juga berharap para pelaksana PPID di sekolah dapat lebih sigap dalam melayani permintaan informasi dari masyarakat.

    “Beberapa kasus sengketa informasi yang masuk ke KI berasal dari sekolah dan umumnya dipicu oleh persoalan administratif, seperti tidak memberikan jawaban atau tidak melayani permohonan informasi,” katanya.

    Selain menambah jumlah peserta, E-Monev 2025 juga akan melibatkan seluruh Suku Dinas (Sudin) Pendidikan di tingkat kota dan kabupaten administratif se-DKI Jakarta.

    Pelibatan ini ditujukan untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan pendidikan.

    Penambahan ini merupakan bagian dari strategi perluasan jangkauan E-Monev. “Kami ingin memastikan seluruh sekolah memahami dan menjalankan peran serta tanggung jawabnya sebagai badan publik,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.