Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Anggota Komisi VI nilai praktik oplos beras langgar hak konsumen

    Anggota Komisi VI nilai praktik oplos beras langgar hak konsumen

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Sarifah Suraidah Harum menilai maraknya praktik pengoplosan beras premium di berbagai daerah bukan sekadar pelanggaran perdagangan, melainkan sudah menyangkut pelanggaran hak konsumen.

    Dia menegaskan praktik pengoplosan beras melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di mana masyarakat berhak atas produk berkualitas dan informasi yang transparan.

    “Ini sudah menyangkut hak konsumen yang dijamin undang-undang. Mengemas beras kualitas rendah sebagai produk premium adalah penipuan yang harus dihentikan,” kata Sarifah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Dia juga menilai praktik pengoplosan beras tersebut telah merusak kepercayaan publik terhadap sistem distribusi pangan nasional.

    Sarifah menekankan praktik pengoplosan beras berpotensi merugikan konsumen hingga Rp99,35 triliun per tahun, dengan rincian Rp34,21 triliun untuk beras premium dan Rp65,14 triliun untuk beras medium.

    Dia lantas menyinggung temuan Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan Polri terhadap 212 merek beras bermasalah di pasaran, yang terdiri dari 136 beras premium dan 76 beras medium.

    Di mana data menunjukkan, 85,56 persen beras premium dan 88,24 persen beras medium tidak memenuhi standar mutu, 95,12 persen dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), dan 21,66 persen memiliki berat kemasan tidak sesuai klaim.

    Untuk itu, dia meminta pemerintah bertindak tegas, tidak hanya melalui pengawasan administratif, tetapi juga penindakan nyata terhadap produsen nakal.

    “Kementerian Perdagangan harus evaluasi izin perdagangan pelaku. Ini soal kepercayaan masyarakat terhadap sistem pangan nasional,” ujarnya.

    Dia memaparkan pula empat langkah strategis dalam menangani praktik pengoplosan beras yaitu evaluasi izin produsen pelanggar; pemberian sanksi tegas baik administratif maupun pidana; digitalisasi pengawasan mutu beras via QR Code; serta pelibatan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dalam perumusan kebijakan pengawasan pangan.

    “Ini momentum perbaikan total. Distribusi pangan harus direformasi agar rakyat dapat produk berkualitas dengan harga wajar. Jangan sampai mereka dirugikan dua kali: kualitas dan harga,” katanya

    Dia pun berharap dengan langkah konkret tersebut maka diharapkan praktik kecurangan dalam distribusi beras dapat diberantas, sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pangan nasional.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Warga Arab Badui dievakuasi menyusul meningkatnya ketegangan di Suwayda Suriah

    Warga Arab Badui dievakuasi menyusul meningkatnya ketegangan di Suwayda Suriah

    Senin, 21 Juli 2025 18:59 WIB

    Sejumlah warga Arab Badui berada di atas truk saat dievakuasi dari provinsi Suwayda, Suriah (Senin (21/7).
    Warga Arab Badui tersebut dievakuasi menyusul meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut sejak bentrokan antar faksi yang terjadi 13 Juli lalu.
    ANTARAFOTO/ Bakr Al Kasem/Anadolu/nz

    Sejumlah warga Arab Badui berada di atas truk saat dievakuasi dari provinsi Suwayda, Suriah (Senin (21/7).
    Warga Arab Badui tersebut dievakuasi menyusul meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut sejak bentrokan antar faksi yang terjadi 13 Juli lalu.
    ANTARAFOTO/ Bakr Al Kasem/Anadolu/nz

    Sejumlah warga Arab Badui berada di atas truk saat dievakuasi dari provinsi Suwayda, Suriah (Senin (21/7).
    Warga Arab Badui tersebut dievakuasi menyusul meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut sejak bentrokan antar faksi yang terjadi 13 Juli lalu.
    ANTARAFOTO/ Bakr Al Kasem/Anadolu/nz

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kader PDIP berkumpul di Bali pakai tanda pengenal bertuliskan kongres

    Kader PDIP berkumpul di Bali pakai tanda pengenal bertuliskan kongres

    Badung (ANTARA) – Sejumlah kader PDIP dari berbagai daerah berkumpul dengan menggunakan kalung tanda pengenal bertuliskan Kongres 6 di sekitaran kawasan Badung, Bali, Jumat.

    Salah satunya, para kader itu berkumpul di sebuah hotel di kawasan Tanjung Benoa, Badung. Mereka yang menggunakan seragam kemeja berwarna merah dengan lambang PDIP, hendak menaiki bus rombongan.

    Pada tanda pengenal itu juga tertulis bahwa tema kongres tersebut yakni “Berderap Dalam Satu Rampak Barisan”.

    Salah satu kader PDIP yang ditemui, mengungkapkan bahwa mereka hendak berangkat menuju tempat acara yang berlokasi di kawasan Nusa Dua. Namun mereka belum memastikan agenda kongres tersebut, meski sudah menggunakan tanda pengenal bertuliskan kongres.

    Kader PDIP tersebut mengungkapkan bahwa mereka akan menghadiri acara “konsolidasi nasional” yang digelar PDIP. Terkait kongres, menurut dia, agenda tersebut akan ditentukan dalam acara konsolidasi nasional tersebut.

    Adapun di hotel tempat sejumlah kader PDIP itu menginap, terdapat pengumuman tertulis bahwa para kader tidak boleh membawa ponselnya ke lokasi acara. Selain itu, para kader tersebut tidak boleh membawa barang-barang berlebih.

    Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus mengungkapkan bahwa para kepala daerah (kader) PDIP masih berada di Bali, setelah agenda Bimbingan Teknis (bimtek) Anggota Legislatif Fraksi PDIP selesai digelar.

    Adapun agenda bimtek itu semula direncanakan digelar hingga Jumat (1/8), tetapi Deddy mengungkapkan bahwa bimtek hanya digelar selama satu hari saja, pada Rabu (30/7).

    Dia pun tak menutup kemungkinan bahwa Kongres PDIP akan diselenggarakan secepatnya. Namun dia pun meminta agar seluruh pihak menunggu pengumuman resmi terkait Kongres partai berlambang kepala banteng itu.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DJP: Potensi penerimaan pajak kripto mencapai Rp600 miliar per tahun

    DJP: Potensi penerimaan pajak kripto mencapai Rp600 miliar per tahun

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyebut potensi penerimaan pajak kripto mencapai Rp600 miliar per tahun.

    “Sepanjang 2-3 tahun semenjak peluncurannya, perkembangan dari penerimaan kripto ini terus meningkat. Kalau tidak salah, penerimaannya ada di antara kisaran Rp500 miliar hingga Rp600 miliar per tahun,” kata Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto dalam taklimat media di Jakarta, Kamis malam.

    Berdasarkan laporan terakhir DJP, penerimaan pajak kripto secara akumulasi telah terkumpul sebesar Rp1,2 triliun sampai dengan Maret 2025.

    Penerimaan tersebut berasal dari Rp246,45 miliar penerimaan tahun 2022, Rp220,83 miliar penerimaan tahun 2023, Rp620,4 miliar penerimaan 2024, dan Rp115,1 miliar penerimaan 2025.

    Sebanyak Rp560,61 miliar bersumber dari pungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Rp642,17 miliar dari pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri.

    Teranyar, Kemenkeu menetapkan tarif baru pajak kripto melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025 yang berlaku pada 1 Agustus 2025, seiring dengan perubahan sifatnya menjadi aset keuangan digital.

    Lewat aturan itu, kripto dibebaskan dari pengenaan PPN lantaran dianggap setara dengan surat berharga.

    Sedangkan, untuk PPh 22, tarif ditetapkan sebesar 0,21 persen untuk pungutan yang dilakukan oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) dalam negeri dan 1 persen untuk pungutan oleh PPMSE luar negeri atau penyetoran mandiri.

    Tarif itu lebih tinggi dari ketentuan sebelumnya. Saat kripto ditetapkan sebagai komoditas, PPh 22 ditetapkan sebesar 0,1 persen dari transaksi yang dilakukan di exchange atau PPMSE terdaftar Bappebti dan 0,2 persen dari transaksi di PPMSE tidak terdaftar Bappebti.

    Menurut Bimo, kenaikan tarif PPh 22 final bertujuan untuk mengkompensasi hilangnya penerimaan PPN.

    Terkait potensi penerimaan seiring dengan aturan baru, Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan pergerakan harga serta tren permintaan akan memengaruhi peluang setoran.

    “Kalau kripto itu kan sangat fluktuatif, jadi akan sangat bergantung di situ. Bisa melonjak, bisa turun. Bergantung dari permintaannya seperti apa,” ujar Yoga.

    Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak DJP Yon Arsal menambahkan pengenaan tarif pajak kripto yang lebih tinggi bertujuan untuk mendorong industri kripto dalam negeri tumbuh dan berkembang.

    “Orang-orang kami harapkan ikut terlibat di dalam perdagangan dalam negeri,” lanjut Yon.

    Namun, ia membuka peluang evaluasi tarif pajak kripto ke depannya. Kemenkeu akan melibatkan dan mendengar saran dari pelaku pasar dalam proses evaluasi tarif pajak kripto.

    “Tarif akan selalu kami cermati dan evaluasi dari waktu ke waktu. Tentu kami akan mendengarkan suara dari pasar dan pemangku kepentingan terkait,” tuturnya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenhub integrasikan transportasi untuk efisiensi pertumbuhan ekonomi

    Kemenhub integrasikan transportasi untuk efisiensi pertumbuhan ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (Ditjen Intram) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkuat sistem transportasi terintegrasi untuk mendorong efisiensi logistik, pengurangan emisi karbon, dan pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam sektor transportasi, mulai dari kemacetan parah, tingginya biaya logistik, hingga dominasi transportasi berbasis jalan,” Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kemenhub Risal Wasal dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Risal menuturkan solusi atas kondisi itu adalah dengan membangun sistem transportasi yang terintegrasi antarmoda dan antarwilayah.

    Ia menambahkan transportasi bukan sekadar soal infrastruktur, melainkan menyangkut sistem dan pelayanan yang saling terhubung.

    Menurutnya, perlu ada perubahan cara pandang bahwa transportasi tidak sekadar membangun jalan atau rel, melainkan memastikan integrasi moda, akses tiket dalam satu sistem, dan perpindahan pengguna antar moda tanpa hambatan.

    “Inilah wajah transportasi modern yang sedang kita bangun,” tegasnya.

    Risal menjelaskan tingginya penggunaan kendaraan pribadi (140 juta sepeda motor dan 20 juta mobil) mengakibatkan kemacetan serta emisi karbon yang tinggi, khususnya di kawasan perkotaan.

    Di wilayah Jabodetabek saja, emisi karbon dari transportasi mencapai 270 kilogram per hari, atau 79 persen dari total emisi kawasan.

    Di sisi lain, biaya logistik Indonesia tercatat mencapai 14,29 persen dari produk domestik bruto (PDB), jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya.

    Hal itu diperparah oleh rendahnya skor logistics performance index Indonesia yakni 3,0, tertinggal dari Singapura (4,3), Malaysia (3,6), dan Vietnam (3,3).

    Risal menekankan prioritas integrasi transportasi antarmoda untuk mendukung mobilitas, produktivitas, pemerataan pembangunan, serta meningkatkan efisiensi dan daya saing logistik nasional.

    Beberapa contoh keberhasilan integrasi yang telah berjalan antara lain kawasan Transit Oriented Development (TOD) Dukuh Atas dan Stasiun Halim KCJB, yang menghubungkan kereta cepat, LRT, TransJakarta, taksi daring, serta jalur pejalan kaki.

    “Di Dukuh Atas, integrasi ini bahkan telah meningkatkan nilai properti hingga 50 persen dan menghidupkan kembali kawasan bisnis setempat,” kata Risal.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PDI Perjuangan: Prananda dan Puan kakak beradik, wajar harmonis

    PDI Perjuangan: Prananda dan Puan kakak beradik, wajar harmonis

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan dua petinggi PDI Perjuangan, Prananda Prabowo dan Puan Maharani merupakan kakak beradik, sehingga hal yang wajar jika keduanya harmonis.

    Hal tersebut merespons momen saat Prananda merangkul Puan setelah menyambut kedatangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada acara Bimbingan Teknis (Bimtek) PDI Perjuangan di Denpasar, Bali, Rabu (29/7).

    “Harmonis bukan hanya sekadar hubungan antar keduanya, tetapi juga di jajaran kepartaian secara keseluruhan. PDIP solid bukan sekadar slogan,” ujar Said dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Sebagai anak biologis dan ideologis Megawati dan PDI Perjuangan, Said menuturkan Prananda dan Puan sama-sama tumbuh dan dibesarkan dalam rumah besar partai berlogo banteng moncong putih tersebut.

    Keduanya, kata dia, berproses dan ikut memberi warna bagi kiprah PDI Perjuangan kemarin, hari ini dan ke depan. Oleh sebab itu, dirinya sangat mensyukuri kiprah Prananda dan Puan untuk ikut membesarkan Partai.

    Untuk itu, dia kembali menegaskan PDI Perjuangan solid di bawah kepemimpinan Megawati, sehingga perbedaan pendapat tidak bisa dimaknai sebagai faksio di dalamnya.

    Sebaliknya, Said menekankan hal tersebut merupakan wujud dari demokrasi di PDI Perjuangan.

    “Wacana boleh berbeda, tetapi ketika Ibu Ketua Umum memutuskan, kami semua solid mendukung penuh keputusan tersebut,” tuturnya.

    Dengan demikian, sambung Ketua Badang Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu, keberadaan Puan dan Prananda menopang penuh kepemimpinan Megawati.

    Dikatakan bahwa keduanya hanya berbagi peran dan penugasan politik yang ditujukan untuk kebesaran PDI Perjuangan, sehingga di PDI Perjuangan hanya ada satu faksi di bawah Megawati selaku ketua umum.

    Berkaitan dengan hal itu, Said menuturkan agenda Bimtek Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Indonesia yang diselenggarakan PDI Perjuangan ingin menerjemahkan tugas lebih operasional agar peran politik PDI Perjuangan di DPRD dan DPR bisa lebih produktif.

    Dengan kemampuan kelegislasian yang baik, diharapkan oleh Megawati para anggota bisa menjadi mitra pemerintah di daerah dan pusat yang produktif dalam menjalankan berbagai tugas pembangunan.

    Namun, ia menekankan posisi tersebut jangan dimaknai sebagai fungsi oposisi, seperti juga yang ditegaskan Megawati bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal oposisi, tetapi mitra kerja yang konstruktif bagi pemerintah, baik di pusat dan daerah.

    Di lain pihak, ditambahkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menyambut baik posisi PDI Perjuangan sebagai mitra kerja pemerintah yang konstruktif, menjadi saudara politik yang baik.

    “Seperti yang disampaikan Bapak Presiden, bahwa PDI Perjuangan dan Gerindra seperti hubungan kakak adik. Kami membenarkan dan menyambut baik hal itu,” ungkap Said.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenperin pacu industri refraktori beri nilai tambah hilirisasi

    Kemenperin pacu industri refraktori beri nilai tambah hilirisasi

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berkomitmen mendorong pengembangan industri refraktori nasional yang mandiri dan berdaya saing global, mengingat sektor itu berperan penting dalam memberikan nilai tambah hilirisasi pada industri smelter hasil pertambangan.
    ‎

    ‎“Sektor industri kimia, farmasi dan tekstil (IKFT) telah menunjukkan perannya sebagai salah satu penopang utama perekonomian nasional, yang tercermin melalui laju pertumbuhan yang cukup stabil dan kontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi, perdagangan, serta investasi di dalam negeri,” kata Direktur Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam Kemenperin Putu Nadi Astuti di Jakarta, Jumat.
    ‎
    ‎Meskipun kontribusi yang diberikan oleh IKFT dalam pertumbuhan ekonomi cukup besar, namun industri refraktori kerap menghadapi tantangan serius. Refraktori merupakan industri yang memproduksi bahan tahan api yang digunakan untuk menopang peralatan industri lain, kata Putu, menjelaskan.

    ‎
    ‎Rata-rata utilisasi industri refraktori nasional sejak 2020 hingga 2024 hanya mencapai 33,78 persen dari total kapasitas terpasang. Sedangkan pangsa pasar domestik hanya sebesar 12,54 persen dari seluruh kebutuhan produk refraktori di dalam negeri.

    Kondisi tersebut disebabkan oleh pemenuhan kebutuhan domestik yang masih didominasi oleh produk impor, ujar Putu.
    ‎
    ‎Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor produk refraktori untuk semen tahan api dan bata tahan api pada periode 2020-2024 mencapai 891.434 ton dengan nilai 588,90 juta dolar AS, yang 88 persen di antaranya berasal dari China.
    ‎
    ‎Untuk mengatasi tantangan itu, Kemenperin berupaya menciptakan sinergi dan kolaborasi berkelanjutan antara produsen refraktori nasional dengan industri smelter.
    ‎
    ‎”Kami berharap, upaya ini mampu meningkatkan utilitas industri refraktori nasional dan efisiensi industri smelter, serta menciptakan kemandirian industri dan menguatkan rantai pasok nasional yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan industri nasional,” kata Putu.
    ‎
    ‎Kemenperin melalui Direktorat Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam (ISKPBGN) turut menyelenggarakan Business Matching atau temu bisnis industri refraktori nasional sebagai wujud nyata mengatasi tantangan yang dihadapi oleh industri refraktori dalam negeri. Adapun penyelenggaraan Business Matching telah dilaksanakan pada 9 Juli 2025 di Jakarta.‎
    ‎
    ‎Ketua Umum Asosiasi Refraktori dan Isolasi Indonesia (ASRINDO) Riko Heryanto mengatakan baik upaya Kemenperin dan mendukung penuh program hilirisasi nasional.
    ‎
    ‎ASRINDO menargetkan peningkatan utilisasi kapasitas produksi refraktori nasional dari sekitar 30 persen menjadi 70–80 persen.
    ‎
    ‎”Jika tercapai, ekspansi industri refraktori bisa dilakukan dan menopang target pertumbuhan,” katanya.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenhub uji petik kapal roro di Ambon pastikan keselamatan pelayaran

    Kemenhub uji petik kapal roro di Ambon pastikan keselamatan pelayaran

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan uji petik kelaiklautan kapal penumpang roll-on/roll-off (roro) di Pelabuhan Ambon sebagai upaya memperketat pengawasan keselamatan pelayaran.

    Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Ambon Mochmamad Abduh mengatakan uji petik dilaksanakan tim Marine Inspector pusat dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kemenhub.

    “Kegiatan uji petik mencakup serangkaian pemeriksaan teknis terhadap kapal-kapal roro yang beroperasi di Pelabuhan Ambon,” kata Abduh dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan beberapa aspek yang diperiksa meliputi struktur kapal, mesin, perlengkapan navigasi, sistem kelistrikan, serta alat keselamatan seperti sekoci, jaket pelampung dan alat pemadam api ringan (APAR).

    Selain itu, menurut dia, dilakukan juga pemeriksaan dokumen kapal, sertifikasi awak kapal, serta pengujian fungsi peralatan darurat. Semua aspek tersebut dinilai untuk memastikan bahwa kapal laik laut dan memenuhi standar keselamatan pelayaran.

    Abduh mengatakan pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap aspek keselamatan, teknis, dan kepatuhan operasional kapal sesuai ketentuan nasional dan internasional serta dilengkapi dengan catatan rekomendasi perbaikan untuk ditindaklanjuti oleh operator kapal.

    Beberapa kapal yang telah dilakukan uji petik dalam kegiatan ini antara lain KMP. Terubuk yang beroperasi pada lintasan Hunimua – Waipirit (operator PT. ASDP Indonesia Ferry); KMP. Tatihu melayani lintasan Galala-Namlea (operator PD. Panca Karya) dan kapal Cantika Lestari 8A yang melayani lintasan Pelabuhan Slamet Riyadi-Namlea (operator PT. Dharma Indah).

    Dari hasil pemeriksaan kapal secara umum, terdapat beberapa catatan evaluasi yang harus diperbaiki dan dipenuhi oleh operator dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

    “Jika kapal tidak memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan dari Marine Inspector, maka keberangkatan kapal dapat ditunda oleh Syahbandar,” katanya, menegaskan.

    Melalui kegiatan uji petik ini, pemerintah berharap kapal-kapal penumpang yang beroperasi khususnya di Pelabuhan Ambon telah memenuhi standar keselamatan dan keamanan yang berlaku. Hal ini sekaligus sebagai upaya membangun budaya keselamatan dalam dunia pelayaran nasional.

    “Uji petik dilakukan selama tiga hari pada tanggal 28-30 Juli 2025,” ujar dia.

    Pelabuhan Ambon memiliki peran penting sebagai pintu gerbang utama dan simpul konektivitas di wilayah Maluku dan Kawasan Timur Indonesia. Pelabuhan itu tidak hanya vital untuk distribusi barang dan penumpang, tetapi juga mendukung aktivitas perikanan, pariwisata, dan perdagangan antarpulau.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI lumpuhkan tiga anggota OPM di Kabupaten Puncak Papua

    TNI lumpuhkan tiga anggota OPM di Kabupaten Puncak Papua

    Jakarta (ANTARA) – TNI yang tergabung dalam Satgas Habema berhasil melumpuhkan tiga anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) saat menjalankan operasi di Kampung Tigilobak Kabupaten Puncak, Papua pada Kamis (31/7).

    Dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta Jumat, dijelaskan bahwa tiga anggota OPM yang tewas itu yakni Ado Wanimbo, Meni Wakerwa atau Jumadon Wake dan satu orang lainnya masih dalam proses identifikasi.

    “Ado Wanimbo diketahui sebagai Danwil Ugimba Kodap VIII Kemabu. Namanya masuk dalam DPO Polres Mimika melalui surat DPO/36/IV/2017/Reskrim tertanggal 30 April 2018,” kata Panglima Komando Operasi Habema, Mayjen TNI Lucky Avianto dalam siaran pers tersebut.

    Lucky menjelaskan, operasi pengejaran yang dilakukan Habema ini merupakan tindak lanjut dari insiden gugurnya Prajurit TNI dalam operasi di Wilayah Ugimba pada tahun 2019. Saat itu, kelompok OPM membawa satu pucuk senjata api jenis SS2 V4 milik TNI.

    Berdasarkan peristiwa tersebutlah personel Habema mengejar kelompok OPM hingga akhirnya terjadi kontak senjata kemarin.

    Lucky melanjutkan, dari tangan tiga anggota itu, personel TNI menemukan satu pucuk senjata api jenis SS2 V4 dengan nomor senjata BF.CS 024739 beserta teleskop Trijicon SN: 923632, yang diketahui milik anggota TNI yang gugur pada tahun 2019 di sektor Ugimba.

    Selain itu, petugas juga menemukan satu pucuk senapan angin, tiga buah magazen (2 magazen M16 dan 1 magazen SS), 64 butir munisi kaliber 5,56 mm, empat unit handphone, satu buah dompet, dua power bank, satu buah emas dan satu senter kepala

    “Kamu juga menemukan dokumen pribadi: KTP atas nama Meni Wakerwa, Kartu Papua Sehat, dan uang tunai sebesar Rp 3.800.000, dua buah noken dan 1 buah tas selempang,” jelas Lucky.

    Lucky menegaskan operasi ini merupakan bagian dari upaya TNI dalam menjaga kedaulatan negara dan melindungi masyarakat dari kelompok separatis.

    “Ini simbol keteguhan TNI dalam menjaga kehormatan prajurit dan kedaulatan negara, sekaligus mengembalikan senjata milik negara yang selama ini berada di tangan kelompok separatis” tutup Lucky.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bapanas: Harga bawang merah Rp47.810/kg, cabai rawit Rp49.062/kg

    Bapanas: Harga bawang merah Rp47.810/kg, cabai rawit Rp49.062/kg

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga bawang merah tingkat konsumen Rp47.810 per kilogram (kg) dibandingkan sebelumnya Rp51.836 per kg, sedangkan cabai rawit merah Rp49.062 per kg turun dari sebelumnya Rp55.512 per kg.

    Berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas di Jakarta, Jumat pukul 07.50 WIB, harga pangan lainnya di tingkat pedagang eceran secara nasional, beras premium di harga Rp16.151 per kg turun tipis dari sebelumnya Rp16.160 per kg.

    Lalu, beras medium di harga Rp14.346 per kg turun dari hari sebelumnya Rp14.413 per kg; beras Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) Rp12.647 per kg naik dari sebelumnya Rp12.610 per kg.

    Komoditas jagung tk peternak tercatat Rp5.691 per kg turun tipis dari sebelumnya Rp6.487 per kg; kedelai biji kering (impor) di harga Rp10.605 per kg turun tipis dari sebelumnya Rp10.792 per kg.

    Berikutnya, bawang putih bonggol di harga Rp37.506 per kg turun dari hari sebelumnya Rp38.766 per kg.

    Selanjutnya, komoditas cabai merah keriting di harga Rp39.046 per kg turun dari sebelumnya Rp43.452 per kg; lalu cabai merah besar di harga Rp36.812 per kg turun dari sebelumnya Rp44.047 per kg.

    Lalu, daging sapi murni Rp130.593 per kg turun dari sebelumnya Rp134.769 per kg, daging ayam ras Rp34.408 per kg turun dari sebelumnya Rp35.384 per kg, lalu telur ayam ras Rp29.311 per kg turun dari sebelumnya 29.608 per kg.

    Gula konsumsi di harga Rp18.224 per kg turun dari sebelumnya tercatat Rp18.251 per kg.

    Kemudian, minyak goreng kemasan Rp20.526 per liter turun dari sebelumnya Rp20.849 per liter; minyak goreng curah Rp17.035 per liter turun dari sebelumnya Rp17.527 per liter; Minyakita Rp17.173 per liter turun dari sebelumnya Rp17.482 per liter.

    Selanjutnya, tepung terigu curah Rp9.501 per kg turun dari sebelumnya Rp9.761 per kg; lalu tepung terigu kemasan Rp12.260 per kg turun dari sebelumnya Rp12.951 per kg.

    Komoditas ikan kembung di harga Rp39.722 per kg turun dari sebelumnya Rp41.472 per kg; ikan tongkol Rp33.718 per kg turun dari sebelumnya Rp34.499 per kg; ikan bandeng Rp34.068 per kg turun dari sebelumnya Rp34.853 per kg.

    Selanjutnya, garam konsumsi di harga Rp11.121 per kg turun dari hari sebelumnya Rp11.654 per kg.

    Sementara itu, daging kerbau beku (impor) di harga Rp98.750 per kg turun dari sebelumnya Rp105.632 kg, daging kerbau segar lokal Rp136.500 per kg turun dari sebelumnya mencapai Rp141.628 per kg.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.