Xcloud.id

Category: Antaranews.com

  • Pansel sampaikan nama-nama calon ketua dan anggota DK LPS ke Presiden

    Pansel sampaikan nama-nama calon ketua dan anggota DK LPS ke Presiden

    Jakarta (ANTARA) – Panitia Seleksi (Pansel) telah menyampaikan tiga nama calon ketua dan tiga nama calon anggota Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 2025-2030 kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

    Penyampaian nama calon DK LPS itu tertuang dalam Pengumuman Nomor PENG-4/PANSEL-LPS/2025 tanggal 31 Juli 2025 tentang Hasil Seleksi Kelayakan dan Kepatutan Periode Kedua Pemilihan Calon Ketua dan Anggota DK LPS Periode 2025-2030.

    “Panitia Seleksi telah menyampaikan Calon Ketua dan Anggota DK LPS Periode 2025-2030 yang lulus Seleksi Kelayakan dan Kepatutan Periode Kedua kepada Presiden Republik Indonesia,” tulis Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menjabat Ketua Panitia Seleksi DK LPS dalam pengumuman tertulis di Jakarta, dikutip Jumat.

    Pada Kamis (31/7), Panitia Seleksi menetapkan nama-nama calon yang lulus seleksi kelayakan dan kepatutan periode kedua. Keputusan Panitia Seleksi ini bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat.

    Berikut nama-nama calon DK LPS yang diajukan kepada Presiden.

    Calon Ketua DK LPS periode 2025-2030:

    1. Dwityapoetra Soeyasa Besar (Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan dan Statistik LPS)

    2. Muhammad Iman Nuril Hidayat Budi Pinuji (Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan)

    3. Purbaya Yudhi Sadewa (Ketua DK LPS)

    Calon Anggota DK LPS yang membidangi Program Penjaminan dan Resolusi Bank periode 2025-2030:

    1. Agresius R. Kadiaman (Risk Management and Compliance Director PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk)

    2. Ferdinan Dwikoraja Purba (Komisaris Independen PT Asuransi Jasa Tania Tbk)

    3. Teguh Supangkat (Deputi Komisioner Pengawas Konglomerasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan)

    Sebelumnya, Panitia Seleksi telah menyelenggarakan rangkaian seleksi yang dimulai dari tahap administratif, dengan 26 calon dinyatakan lulus. Tahap berikutnya yaitu seleksi kelayakan dan kepatutan periode pertama yang meloloskan 12 calon. Kini, nama-nama calon DK LPS mengerucut menjadi total enam orang.

    Adapun seleksi kelayakan dan kepatutan periode kedua terdiri dari asesmen kompetensi yang dilaksanakan pada 22 Juli 2025 serta wawancara pada 28-29 Juli 2025.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KAI batalkan perjalanan Argo Sindoro akibat KA anjlok

    KAI batalkan perjalanan Argo Sindoro akibat KA anjlok

    Semarang (ANTARA) – PT KAI Daop 4 Semarang membatalkan keberangkatan KA Argo Sindoro relasi Semarang-Jakarta yang dijadwalkan berangkat pada Jumat pukul 22.40 WIB akibat kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek yang anjlok di emplasemen Stasiun Peganden Baru, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

    Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang Franoto Wibowo mengatakan selain keberangkatan KA dari Semarang, empat perjalanan kereta dari Jakarta dengan tujuan berbagai stasiun di Daop Semarang juga dibatalkan.

    Keempat perjalanan KA yang dibatalkan akibat kecelakaan Argo Bromo Anggrek antara lain KA Tawang Jaya relasi Jakarta-Semarang, KA Jayabaya relasi Jakarta-Semarang-Malang, KA Argo Merbabu relasi Jakarta-Semarang, dan KA Argo Anjasmoro relasi Jakarta-Semarang-Surabaya.

    “KAI.menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan dan berupaya semaksimal mungkin melakukan berbagai langkah antisipasi untuk menjaga kualitas pelayanan bagi pelanggan,” katanya.

    KAI, lanjut dia, membuka layanan pengembalian tiket secara penuh kepada calon penumpang yang akan membatalkan keberangkatannya akibat kecelakaan tersebut.

    Selain itu, menurut dia, KAI juga memberikan layanan penjadwalan kembali keberangkatan bagi calon penumpang yang kereta terdampak peristiwa itu.

    Sebelumnya, rangkaian KA Argo Bromo Anggrek relasi Jakarta-Semarang anjlok di emplasemen Stasiun Peganden Baru, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Jumat sekitar pukul 15.47 WIB.

    Akibat peristiwa tersebut, perjalanan sejumlah KA dari dan menuju berbagai stasiun di Daop 4 Semarang.

    Selain itu, KAI juga menerapkan pola operasi memutar melalui jalur selatan untuk beberapa kereta.

    Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamen minta BUMN masif belanja produk UMKM demi pemerataan ekonomi

    Wamen minta BUMN masif belanja produk UMKM demi pemerataan ekonomi

    Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Aminuddin Ma’ruf meminta para perusahaan BUMN masif dalam belanja dan menggunakan produk hasil usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) demi mewujudkan pemerataan ekonomi.

    “Belanja BUMN pada sektor UMKM itu Rp40 triliun, itu banyak. Ini PR (pekerjaan rumah) bagi BUMN. Minta tolong selama ada produk yang diproduksi oleh UMKM diusahakan seluruh BUMN ini mendukung dan menggunakan produk UMKM,” katanya dalam PaDi UMKM Hybrid Expo Conference 2025 di Surabaya, Jawa Timur, Jumat.

    Aminuddin menyebutkan nilai belanja BUMN kepada UMKM cukup besar yaitu pada tahun lalu mencapai sekitar Rp40 triliun atau 5,2 persen dari total belanja.

    Oleh sebab itu, ia ingin agar penyerapan anggaran belanja untuk UMKM bisa maksimal karena dapat menciptakan kegiatan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, hingga mewujudkan kesejahteraan.

    “Komitmen kecil ini adalah komitmen kita, bagaimana keberpihakan kita kepada rekan rekan pelaku UMKM industri kecil, dan produk dalam negeri sekaligus terhadap penciptaan lapangan pekerjaan,” kata Aminuddin.

    Ia mencontohkan, BUMN yang di daerah operasinya terdapat UMKM atau industri kecil produsen air mineral maka BUMN tersebut harus menggunakan produk air mineral itu dalam kegiatan operasionalnya.

    “Contoh kecil, di daerah-daerah kecil ada ada yang memproduksi air mineral. Mohon BUMN jangan pakai air minum yang dari industri besar. Nanti saya akan cek,” ujarnya.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BKN minta pemda segera usulkan formasi guru ke pusat

    BKN minta pemda segera usulkan formasi guru ke pusat

    Semarang (ANTARA) – Badan Kepegawaian Negara (BKN) meminta pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk segera mengirimkan usulan formasi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) ke pemerintah pusat agar bisa segera diangkat.

    Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh di Semarang, Jumat, mengatakan proses pengangkatan PPPK harus rampung pada akhir 2025, sebab mulai 2026 seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) akan kembali digelar secara umum.

    “Tahun depan sudah seleksi CASN biasa. Tahun ini kan pengangkatan honorer itu dengan jalan yang relatif lebih mudah dibandingkan CASN atau CPNS yang normal. Maka, ini disebut dengan afirmasi dari negara dan tahun ini terakhir,” katanya.

    Dia mengatakan hal tersebut setelah Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Guru di Jawa Tengah di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDMD) Jateng.

    Ia mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah kabupaten/kota untuk segera mengajukan usulan formasi guru ke pusat.

    Ia menekankan pentingnya peran pejabat pembina kepegawaian (PPK), seperti gubernur, bupati, dan wali kota, untuk segera mengusulkan formasi PPPK, terutama guru.

    Menurut dia, usulan formasi tersebut penting agar BKN bisa menerbitkan nomor induk pegawai (NIP) dan memproses surat keputusan (SK) pengangkatan.

    “Saya minta rekan-rekan gubernur, bupati, wali kota, segera mengusulkan untuk PPPK paruh waktu, ya. ASN yang PPPK paruh waktu segera diusulkan ke BKN untuk diterbitkan NIK PPPK. Setelah itu, gubernur, bupati, wali kota membuat SK PPPK paruh waktu,” katanya.

    Lambatnya penempatan banyak PPPK guru, kata dia, disebabkan daerah yang tak kunjung mengajukan formasi, sebab BKN tidak bisa mengangkat ASN tanpa adanya formasi dari daerah.

    Para PPPK terbagi dalam beberapa kelompok prioritas, yaitu R1 hingga R5. R1 merupakan pelamar prioritas, R2 dari eks-tenaga honorer kategori II, R3 dari non-ASN yang terdata di BKN, R4 dari non-ASN yang tidak terdata di BKN, dan R5 sebagai klasifikasi teknis tambahan.

    “Yang kedua tentu persoalan anggaran. Beberapa daerah fiskalnya sangat tipis, duitnya enggak ada. Maka skala prioritas yakni R1, R2, R3 diselesaikan lebih dulu, setelah itu R4 dan R5,” katanya.

    Anggota DPD RI berasal dari Jateng Muhdi menyambut baik langkah cepat kepala BKN yang bersedia secara langsung beraudiensi dengan para guru, khususnya di wilayah tersebut.

    Ia menyebutkan guru, khususnya kategori R1D yang jumlahnya mencapai 1.410 orang sudah lulus sejak 2021 sehingga layak segera diangkat. Bahkan, pengangkatan secara paruh waktu bisa menjadi solusi transisi.

    “Menurut saya, solusi sebenarnya angkat dulu dengan paruh waktu karena mereka memang dibutuhkan,” kata Wakil Ketua Komite I DPD RI itu.

    Ia menjelaskan apabila menunda pengangkatan justru akan memperburuk kondisi, termasuk risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap guru honorer sehingga mendorong komitmen pemda agar serius segera mengajukan formasi.

    “R1 itu masih ada yang R1D. Itu yang saya kira perlu kita dorong. Mereka lulus 2021. Jadi sekarang sudah nunggu itu terlalu lama. Bahkan, ada yang sudah motong kambing (syukuran),” katanya.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: M. Hari Atmoko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sejumlah kereta terlambat imbas anjloknya Argo Bromo Anggrek di Subang

    Sejumlah kereta terlambat imbas anjloknya Argo Bromo Anggrek di Subang

    Bandung (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi (KAI Daop) 2 Bandung mengungkapkan sejumlah kereta dari dan menuju wilayah kerjanya mengalami keterlambatan, imbas dari anjloknya KA Argo Bromo Angrek di Stasiun Pegadenbaru, Subang (wilayah Daop 3 Cirebon) pada Jumat ini pukul 15.47.

    “Akibat dari kejadian tersebut sejumlah perjalanan kereta api harus mengalami rekayasa pola operasi dengan melakukan perjalanan KA memutar,” kata Manajer Humas KAI Daop 2 Bandung Kuswardojo di Bandung, Jumat.

    Sejauh ini, kata dia, kereta yang mengalami keterlambatan karena pola operasinya diubah sementara adalah KA Ciremai relasi Bandung-Semarang Tawang jadwal keberangkatan pukul 16.55 WIB yang harus berjalan memutar melalui Kroya Cilacap.

    Selain itu, ujarnya, ada tiga kereta dari Daop lain yang harus memutar melintasi wilayah Daop 2 Bandung, yakni KA Tawang Jaya Premium relasi Semarang Tawang-Pasarsenen; KA Brawijaya relasi Gambir-Malang; dan KA Argo Anjasmoro relasi Surabaya Pasar Turi-Gambir.

    “Kami memohon maaf atas gangguan yang terjadi dan keterlambatan yang terjadi pada sejumlah perjalanan KA dari dan menuju wilayah Daop 2 Bandung dampak dari gangguan perjalanan ini,” ujar dia.

    Bagi para pengguna jasa yang terdampak kejadian tersebut dan hendak melakukan pembatalan perjalanannya, tambah dia, dapat melakukan pembatalan di sejumlah stasiun keberangkatan.

    Pembatalan tersebut, lanjut dia, dengan pengembalian 100 persen dari harga tiket tertera yang dapat dilakukan sampai 7×24 jam sejak kejadian tersebut.

    “Informasi selanjutnya akan segera kami informasikan apabila terdapat perkembangan dari peristiwa tersebut,” tutur Kuswardojo.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Apple Laporkan Hasil Keuangan Q3, Pendapatan Naik 10 Persen

    Apple Laporkan Hasil Keuangan Q3, Pendapatan Naik 10 Persen

    San Francisco, Amerika Serikat (ANTARA) – Pendapatan perusahaan teknologi Amerika Serikat, Apple, naik 10 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal ketiga 2025, menjadi 94 miliar dolar AS (satu dolar sekitar Rp16.360), dikutip dari laporan Xinhua, Jumat.

    “Hari ini Apple dengan bangga melaporkan rekor pendapatan kuartal Juni 2025 mengalami pertumbuhan dua digit untuk iPhone, Mac, dan layanan, serta pertumbuhan di seluruh dunia,” kata CEO Apple Tim Cook di San Francisco, Amerika Serikat

    Laba bersih Apple untuk kuartal ketiga itu pun naik dari kuartal ketiga tahun sebelumnya 21,45 miliar dolar AS menjadi 23,43 miliar dolar AS.

    Keuntungan tersebut datang salah satunya dari penjualan telepon genggam pintar “iPhone” yang melambung pada kuartal ketiga 2025 dibandingkan kuartal ketiga 2024, yakni dari 39,9 miliar dolar AS menjadi 44,58 dolar AS.

    Pada periode yang sama, penjualan perangkat komputer “Mac” merangkak naik menjadi 8,05 miliar dolar AS, dibandingkan tahun sebelumnya 7,01 miliar dolar AS.

    Kemudian, pemasukan dari layanan perusahaan tersebut juga mencapai 27,42 miliar dolar AS pada kuartal ketiga 2025, naik dari 24,21 miliar dolar AS pada tahun 2024.

    Akan tetapi, penjualan gawai terpasang (wearable), rumah tangga, dan aksesoris turun menjadi 7,4 miliar dolar AS dari 8,1 miliar dolar AS pada tahun 2024.

    Apple mencatatkan pula laba per saham (EPS) terdilusi secara kuartalan berada di nilai 1,57 persen pada kuartal ketiga atau naik 12 persen secara yoy.

    “Kami sangat senang dengan rekor kinerja bisnis kami untuk kuartal Juni, yang menghasilkan pertumbuhan EPS (earnings per share) sebesar 12 persen,” ujar CFO Apple Kevan Parekh.

    Dewan direksi Apple pun mengumumkan pembagian dividen tunai sebesar 0,26 dolar AS per saham dari saham biasa (common stock) perusahaan tersebut.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Michael Teguh Adiputra Siahaan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPS catat 637 ribu wisman masuk Bali sepanjang Juni

    BPS catat 637 ribu wisman masuk Bali sepanjang Juni

    Denpasar (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencatat sebanyak 637.868 kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) masuk Bali sepanjang Juni 2025.

    Kepala BPS Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan di Denpasar, Jumat, mengatakan jumlah wisman yang langsung datang ke Bali pada Juni 2025 mencapai 637.868 kunjungan, naik 5,92 persen dibanding Mei 2025 dan naik 22,46 persen dari Juni 2024.

    Dengan jumlah tersebut maka secara kumulatif semester pertama 2025 ini sebanyak 3.282.747 kunjungan wisman masuk Bali atau naik 12,68 persen dibanding semester pertama tahun 2024.

    BPS Bali mendata wisman Australia masih menjadi pengunjung tertinggi Bali dengan sebanyak 143.915 kunjungan sepanjang Juni 2025 disusul India 65.659 kunjungan, Tiongkok 45.755 kunjungan, Korea Selatan 30.258 kunjungan, dan Amerika Serikat 29.738 kunjungan.

    “Kontributor utama wisman berkunjung ke Bali masih Australia kemudian India, Tiongkok, Korea Selatan, Amerika Serikat, dari lima ini empat di antaranya menunjukkan peningkatan, hanya India yang mengalami penurunan tingkat kunjungan,” kata Agus Gede.

    Ia mengatakan peningkatan ini sejalan dengan catatan positif pada tingkat penghunian kamar hotel (TPK) yang ikut naik.

    “Progresnya bagus ya peningkatan wisman diikuti dengan peningkatan TPK, hampir mirip TPK-nya meningkat 6 persen,” ucapnya.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI: Inflasi pada Juli 2025 tetap terjaga dalam kisaran target

    BI: Inflasi pada Juli 2025 tetap terjaga dalam kisaran target

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juli 2025 tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen, yakni antara 1,5 persen hingga 3,5 persen.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Jumat (1/8), IHK Juli 2025 tercatat inflasi sebesar 0,30 persen month to month (mtm), sehingga secara tahunan IHK mengalami inflasi sebesar 2,37 persen year on year (yoy).

    “Inflasi yang terjaga ini hasil konsistensi kebijakan moneter dan eratnya sinergi pengendalian inflasi antara BI dan Pemerintah (Pusat dan Daerah),” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Ia melanjutkan, sinergi pengendalian inflasi antara BI dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam wujud optimalnya Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah melalui gerakan nasional pengendalian inflasi pangan di berbagai daerah,

    Ramdan menambahkan bahwa ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen pada 2025 dan 2026.

    Pada Juli 2025, inflasi inti tercatat sebesar 0,13 persen (mtm), meningkat dari realisasi inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,07 persen (mtm).

    Realisasi inflasi inti pada Juli 2025 disumbang terutama oleh inflasi komoditas biaya pendidikan, terutama pendidikan SD, SMP dan SMA, dipengaruhi oleh faktor musiman dimulainya tahun ajaran baru, di tengah ekspektasi inflasi yang tetap terjaga.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Golkar: Langkah Presiden beri abolisi-amnesti bangun “jembatan retak”

    Golkar: Langkah Presiden beri abolisi-amnesti bangun “jembatan retak”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Idrus Marham menilai langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memberikan abolisi dan amnesti kepada terdakwa korupsi membangun “jembatan yang sudah lama retak”.

    Dia menjelaskan “jembatan yang retak” tersebut diibaratkan seperti orde lama, orde baru, serta reformasi untuk menuju Indonesia Emas.

    “Langkah politik Prabowo sudah merangkul semua pihak,” ucap Idrus dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

    Idrus mengatakan Presiden Prabowo memiliki tekad untuk membesarkan bangsa Indonesia, sehingga langkah Prabowo yang melakukan silaturahim politik dinilai sangat baik dan bukan sandiwara politik.

    Dengan demikian, kata dia, niat Prabowo kini membesarkan bangsa, maka langkah-langkah politik, silaturahim politik, hingga safari politik yang telah dilakukan betul-betul autentik dan nyata, bukan sandiwara politik.

    Apabila persoalan suasana kebatinan tidak selesai dan niatnya tidak sama untuk membesarkan bangsa dan justru ada di antaranya hanya menguasai bangsa, dirinya menuturkan terdapat kemungkinan “jembatan yang retak” tersebut dijadikan sebagai instrumen untuk saling memfitnah atau menuding.

    Ia pun tak mempermasalahkan jika ada pihak yang menyebut kasus yang menjerat Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Tom Lembong dan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merupakan politisasi.

    Namun, kata dia, Presiden Prabowo sudah melakukan langkah tepat dengan keyakinan politiknya untuk membangun bangsa Indonesia.

    “Saya punya keyakinan Pak Prabowo tetap jalan dengan keyakinan politiknya. Buat persoalan membangun jembatan yang retak itu harus kita akselerasikan,” tuturnya.

    Adapun abolisi merupakan hak yang dimiliki kepala negara untuk menghapuskan tuntutan pidana dan menghentikan proses hukum jika telah dijalankan. Hak abolisi diberikan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    Sementara amnesti merupakan pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh kepala negara kepada seseorang atau kelompok yang telah melakukan tindak pidana tertentu.

    Abolisi diberikan kepada Tom Lembong setelah divonis pidana empat tahun dan enam bulan penjara serta denda sebesar Rp750 juta subsider enam bulan kurungan, setelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp194,72 miliar.

    Sementara amnesti antara lain diberikan kepada Hasto Kristiyanto usai divonis penjara selama tiga tahun dan enam bulan serta denda Rp250 juta subsider tiga bulan kurungan setelah terbukti memberikan suap dalam kasus dugaan perintangan penyidikan dan pemberian suap.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPS: Angkutan udara kontributor utama deflasi di Papua pada Juli 2025

    BPS: Angkutan udara kontributor utama deflasi di Papua pada Juli 2025

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Papua merupakan satu-satunya provinsi yang mengalami deflasi secara bulanan (month-to-month/mtm) pada Juli 2025, dengan angkutan udara menjadi komoditas penyumbang deflasi terbesar.

    “Jika dilihat sebaran inflasi bulanan menurut wilayah, 37 provinsi mengalami inflasi dan hanya satu provinsi yang mengalami deflasi,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini di Jakarta, Jumat.

    Ia menuturkan inflasi bulanan tertinggi terjadi di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 1,65 persen, sedangkan deflasi terjadi di Provinsi Papua sebesar 0,34 persen.

    “Komoditas yang memberikan andil deflasi di Provinsi Papua antara lain angkutan udara dengan andil minus 0,77 persen, kemudian ada ikan tuna, ikan cakalang, dan daging ayam ras,” ujarnya.

    Berbeda halnya dengan Provinsi Papua Pegunungan, Pudji mengatakan bahwa angkutan udara menjadi salah satu penyumbang inflasi bulanan di provinsi tersebut.

    “Komoditas yang menyumbang andil inflasi month-to-month di Provinsi Papua Pegunungan pertama adalah angkutan udara, kemudian cabai rawit, sigaret keretek tangan, kemudian ketela rambat, dan tomat,” tuturnya.

    Terkait sebaran inflasi tahunan menurut wilayah, ia menyampaikan bahwa seluruh provinsi mengalami inflasi.

    “Inflasi tertinggi terjadi di Papua Selatan yaitu sebesar 5,45 persen dan inflasi terendah terjadi di Papua Barat yaitu sebesar 0,43 persen,” ucap Pudji Ismartini.

    BPS mencatat terjadi kenaikan IHK dari 108,27 pada Juni 2025 menjadi 108,60 pada Juli 2025, sehingga menyebabkan inflasi sebesar 0,3 persen secara bulanan pada Juli 2025.

    Sedangkan secara tahunan, terjadi inflasi sebesar 2,37 persen dengan kenaikan IHK dari 106,09 pada Juli 2024 menjadi 108,60 pada Juli 2025.

    BPS juga mengungkapkan adanya dampak dari penyaluran paket stimulus ekonomi oleh pemerintah terhadap subkelompok jasa angkutan penumpang yang mengalami deflasi sebesar 2,06 persen secara tahunan dan 1,73 persen secara bulanan.

    Deflasi tersebut disebabkan oleh insentif pajak untuk tiket pesawat kelas ekonomi, diskon tiket kereta api, dan diskon tiket angkutan laut.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.